Tri Atmojo Sejati Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara
ADA 2 REGULASI PENTING DALAM REFORMASI
BIROKRASI, YAKNI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM AGAR TIDAK TERJADI KRIMINALISASI BAGI
PEJABAT PEMERINTAHAN;
ADANYA JAMINAN UNTUK MELAKUKAN DISKRESI (KEBEBASAN
BERTINDAK BAGI APARATUR PEMERINTAH, YANG MENDAHULUKAN TUJUAN DARIPADA KETAATAN PROSEDURAL”);
MEPERKUAT POSISI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN (APIP)
YANG TERDIRI ATAS INSPEKTORAT JENDERAL, INSPEKTORAT K/L MAUPUN INSPEKTORAT PROVINSI/KAB/KOTA
DENGAN ADANYA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INI, SEHARUSNYA
PENEGAK HUKUM TIDAK MUDAH UNTUK MEMBERIKAN LABEL KORUPSI BAGI PERBUATAN-PERBUATAN YANG SECARA NYATA MENJADI RANAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. SEJAK BERLAKUNYA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INI, MAKIN JELAS DIMANA RANAH KORUPSI DAN PIDANA UMUM, SERTA DIMANA RANAH SENGKETA ADMINISTRASI
JIKA TERJADI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN
OLEH APARATUR PEMERINTAH, YANG BAHKAN MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA SEKALIPUN, MAKA HAL TERSEBUT TETAP MASUK RANAH ADMINISTRASI DENGAN PENANGANAN SENGKETANYA KE PTUN, BUKAN KE PENGADILLAN NEGERI ATAU PENGADILAN TIPIKOR. KECUALI DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERSEBUT, SECARA NYATA DITEMUKAN ADANYA PERBUATAN-PERBUATAN YANG MASUK KATEGORI KORUPSI ATAU PIDANA. MISAL, ADA KICKBACK, MARK UP MAUPUN HENGKIPENGKI
ADA BEBERAPA POLITICAL WILL YANG
MENDUKUNG IMPLEMENTASI UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERSEBUT
PRESIDEN JOKOWI SEBENARNYA TELAH BERKOMITMEN UNTUK MENEGAKKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, TERBUKTI DALAM INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS TERTANGGAL 8 JANUARI 2016, DIMANA DALAM DIKTUM KEENAM INPRES TERSEBUT MENYATAKAN BAHWA: “JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIMINTA UNTUK: MENDAHULUKAN PROSES ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN MASYARAKAT YANG MENYANGKUT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;”
KOMITMEN PRESIDEN JOKOWI JUGA DISAMPAIKAN SAAT MEMBERIKAN SAMBUTAN PENGANTAR KEPADA SELURUH KAPOLDA DAN KAJATI DI ISTANA NEGARA, JAKARTA, 19 JULI 2016, MEMBERIKAN BEBERAPA HAL PENTING, YANG PADA INTINYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT: KEBIJAKAN DAN DISKRESI PEMERINTAH TIDAK BISA
DIPIDANAKAN; DAN
TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN HARUS DIBEDAKAN
DENGAN YANG MEMANG BERNIAT KORUPSI, BERNIAT NYOLONG/MENCURI
MAHKAMAH AGUNG JUGA MENEGASKAN KEWAJIBAN UNTUK MENDAHULUKAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI TERLEBIH DAHULU SEBELUM PENYELESAIAN PIDANA (ULTIMUM REMEDIUM) SERTA MENGHORMATI HASIL PEMERIKSAAN APIP. HAL INI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG (BERLAKU SEJAK 21 AGUSTUS 2015), YANG MENGATUR: PTUN BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PENILAIAN
ADA ATAU TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN SEBELUM ADANYA PROSES PIDANA.
PTUN BARU BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN
PENILAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SETELAH ADANYA HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.
PERMASALAHAN SUDAH ADA KOMITMEN PEMERINTAH DAN MAHKAMAH AGUNG
YANG MENUNJUKKAN KOMITMEN UNTUK MENEGAKKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. NAMUN, HINGGA SAAT INI, MASIH ADA KERAGUAN APARAT PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA. HAL INI DIKARENAKAN APARAT PENEGAK HUKUM BELUM SEPENUHNYA BERSIKAP SAMA UNTUK MENDAHULUKAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI SEBELUM DIMAJUKAN KE RANAH PIDANA
PERMASALAHAN TERMASUK DALAM HAL INI ADALAH KAITANNYA DENGAN “DISKRESI” YANG HINGGA SAAT INI MASIH MENJADI KEGAMANAN BAGI APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENJALANKANNYA. BAGAIMANA SEBENARNYA DISKRESI, SYARAT-SYARAT DISKRESI DAN PROSEDUR DISKRESI MASIH MENJADI TANDA TANYA SEMUA PERMASALAHAN INI, LEBIH DIKARENAKAN ADANYA DISHARMONISASI REGULASI KHUSUSNYA ANTARA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN UU TIPIKOR, TERKAIT ASPEK “PENYALAHGUNAAN WEWENANG
APIP BELUM MEMPUNYAI KOMPETENSI YANG HANDAL UNTUK MENJALANKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. SELAIN ITU APIP MASIH MEMPUNYAI PROBLEM PSIKOLOGIS PADA SAAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN INTERNAL. TERKESAN MASIH MENJADI PENUTUP KESALAHAN INSTANSI
SOLUSI KE DEPAN: PERLU ADA KESEPAKATAN DAN KOMITMEN BERSAMA ANTARA PRESIDEN
(BESERTA KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG) DENGAN KETUA MA DAN KETUA KPK, AGAR MENJADIKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INI SEBAGAIMANA MESTINYA (MELALUI FORUM MAHKUMJAKPOL)
PERLU DIPERKUAT KOMPETENSI SDM APIP DAN KELEMBAGAAN APIP
(SURVEILANCE, KELEMBAGAAN INDEPENDEN, KOMPETENSI TEKNIS HUKUM DAN PENGHITUNGAN KERUGIAB KEUANGAN NEGARA)
SOLUSI KE DEPAN: PERLU DILAKUKAN SEMACAM “LEGAL AUDIT” UNTUK ME-REVIEW
PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN MAUPUN KEJAKSAAN AGUNG DENGAN MENGGUNAKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI DASAR ANALISISNYA. “MANA YANG RANAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, MANA YANG BENAR-BENAR PIDANA ATAU KORUPSI”.
PERLU PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN UU
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, YANG SETIDAKNYA MENGATUR MENGENAI DISKRESI, APIP DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG.
