TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, November 2016

ISSN : 2460-0585

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Deti Kumalasari [email protected]

Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Transparency and Accountability principles of District / Village Government in the management of Village Fund Allocation which includes activities i.e.: planning, implementation, report and responsibility of Village Allocation Fund. The research method has been carried out by using qualitative method and descriptive approach. The informant consists of village head, village secretary, village treasury, vice chairman of BPD, and representative of the community. The data collection technique has been conducted by using interview and documentary. The data analysis technique has been started by organizing the data, simplifying the data, processing the data analysis, and interpreting the result. The result of the research shows that the village government of Bomo Village Rogojampi District of Banyuwangi has implemented the transparency and accountability principles in the management of Village Fund Allocation (ADD). The implementation and the planning of village fund allocation has implemented the transparency and accountability principles. Meanwhile, the responsibility of village allocation fund physically has shown the transparent and accountable implementation, but from the administration point of view some improvements are needed for further development, because it has not completely complied with requirements of laws and regulations. Keywords: Management village fund allocation (add), transparancy, accountability. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan documenter. Teknik analisis data dimulai dari mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan

Transparansi dan Akuntabilitas..., Kumalasari, Deti

2

akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Menurut Dwipayana, (2003:6), Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya (Bastian, 2015:13). Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ketentuan pelaksanaan ADD di kabupaten banyuwangi pada tahun 2015 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi no. 13 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Jumlah ADD di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain. Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam ADD adalah agar pembangunan di tiap desa di Kabupaten Banyuwangi dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah kabupaten banyuwangi berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Selain itu juga sesuai dengan arah Kebijakan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Semakin meningkatnya jumlah ADD di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014 sebesar Rp 30.599.886.000 menjadi sebesar Rp 59.888.614.000 di tahun 2015. Jadi, semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka transparansi dan


ISSN : 2460-0585

3

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa semakin baik juga. Namun sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Astuti dan Fanida (2012) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Penelitian ini dilakukan di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Peneliti ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD yang mencakup dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban ADD di Desa Bomo yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Transparansi (Transparancy) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat banyak. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accountability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi


4

pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000). Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efesien melalui sumbersumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efesien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105). Pertama prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Manajemen Keuangan Desa Manajemen maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, ekosistem, binatang, tumbuhan, keahlian atau keterampilan, jaringan, mitra pasar, dan hubungan desa kota, kesemuanya harus ditata dan dikombinasi ulang. Sasaran dan permintaan pembangunan desa sosialis antara lain pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan pedesaan yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa dan melembagakan pengelolaan desa secara demokratis. Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyedia barang dan jasa bagi publik. Secara khusus, desa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa. Kebijakan Keuangan Desa Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa. Keuangan desa dikelola atas dasar azas-azas transparansi, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.


ISSN : 2460-0585

5

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari Hasil usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa, (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, (3) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, (5) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, (6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk: (1) Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, (3) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, (5) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, (6) Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban, (7) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, (8) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, (9) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya, (10) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan (11) Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Prinsip Alokasi Dana Desa Pengalokasian dan ketentuan tata cara Pengalokasian Dana Desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan bupati atau walikota. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, setiap tahun pemerintah desa mendapatkan dana ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD Proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penghitungan besarnya untuk ADD Minimal =

80% (delapan puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Kabupaten dan ADD Proporsional = 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dikali nilai bobot desa. METODA PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman dan presepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi berdasarkan data yang telah diperoleh.


6

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bomo yang ada di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015. Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang akurat dan valid, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara Dalam penelitian ini memegang peran yang sangat penting, karena metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menetapkan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan sendiri yang diajukan kepada informan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012:240). Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, dokumentasi yang didapat menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara. Dokumentasi penelitian ini tertuju pada dua tempat, yaitu pada bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa Bomo serta Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Namun peneliti cenderung lebih pada pemerintah desa dan kelurahan Desa Bomo sebagai tempat penelitian karena tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut adalah sebagia fasilitator dari pemerintah daerah sebelum kebijakan itu diimplementasikan dari kecamatan ke desa. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki kecamatan Rogojampi melalui bagian pemerintah desa dan kelurahan desa Bomo dengan pelaksanaan ADD, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat ADD. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara. Satuan Kajian Satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan


ISSN : 2460-0585

7

sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD. Teknik Analisis Data Ada empat langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data yaitu: (1) Mengorganisir Data yaitu peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Data yang telah di dapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dari hasil wawancara pada peneliti ini disusun secara sistematis. Tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut, (2) Penyederhanaa Data yaitu data yang didapatkan disederhanakan dengan cara mengurangi atau membuang data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya, (3) Proses Analisis Data yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara, dan (4) Hasil Interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interprestasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interprestasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Bomo dan tim pendamping ADD di tingkat Kecamatan. Interprestasi atas data yang didasarkan pada teori legitimasi dan teori stakeholder yang muncul pada saat pengumpulan data dilapangan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Bomo secara geografis terletak di dataran yang cukup tinggi dan sebagian berada di dataran rendah. Desa Bomo kurang lebih berjarak 10 kilometer arah timur dari pusat kecamatannya yaitu Kecamatan Rogojampi dan memiliki potensi yang cukup strategis dalam hal pembangunan. Luas wilayah Desa Bomo 569.666 hektar serta memiliki 3 Dusun yaitu: Dusun Kedunen, Dusun Jatisari dan Dusun Krajan. Adapun Batas-Batas Wilayah Desa Bomo secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Desa Watukebo Kecamatan Rogojampi Sebelah Timur : Selat Bali Sebelah Selatan : Desa Kumendung Kecamatan Muncar Sebelah Barat : Desa Gintangan dan Karangrejo Kecamatan Rogojampi Desa Bomo dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 5.941 jiwa yang terdiri dari 2.937 jiwa laki-laki dan 3.004 jiwa perempuan dari jumlah 2.415 Kepala Keluarga. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan juga unsur yang penting didalam pembangunan yang nantinya akan membantu proses pelaksanaan pembangunan di pedesaan melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif.


8

Tabel 1 Tingkat Pendidikan di Desa Bomo Tingkat Pendidikan SD SMP/MTS SMA/MAN Perguruan Tinggi/Akademik Tidak sekolah Jumlah Sumber: Profil Desa Bomo Tahun 2014

Jumlah Berdasarkan Pendidikan (jiwa) 2.775 1.664 1.053 99 350 5.941

Banyaknya jumlah penduduk dan tingkat pendidikan di Desa Bomo diharapkan dapat membantu meningkatkan potensi desa untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berikut Struktur Pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi:

Gambar 1 Struktur Pemerintah Desa Bomo Sumber: Profil Desa Bomo Tahun 2014

Program Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Untuk mempercepat pembangunan desa perlu di alokasikan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bentuk ADD, sehingga desa dapat menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Landasan hukum dalam penyelenggaraan program ADD di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2007, (5) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 dan (6) Peraturan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 Untuk menghitung besaran ADD dapat menggunakan formulasi berdasarkan azas adil dan azas merata. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel independen tertentu untuk menentukan nilai bobot desa yang selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana


ISSN : 2460-0585

9

Desa Proporsioanal (ADDP). Sedangkan azas merata adalah besaran bagian ADD yang sama untuk tiap desa yang selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Untuk menetapkan besaran Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 4 indikator sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai perhitungannya yaitu: Angka Kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Aparatur Pemerintah Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen), Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Luas Wilayah Desa sebesar 15% (lima belas per seratus). Dilaksanakanya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyetujui dan mendukung dengan baik pemerintahan yang bertanggungjawab baik secara vertikal maupun dukungan secara fiskal. Hal tersebut berarti bahwa desa sebagai garda terdepan dalam kebijakan pemerintahan sehingga pemerintah wajib melayani masyarakat. Sehingga terwujud mimpi besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan dan keadilan. Tranparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan ADD Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ADD berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Bomo, Keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipstif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh ADD dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa bahan tenaga maupun dana. Pembangunan dan belanja bahan material untuk menunjang pembangunan fisik harus melihat RAB yang telah disusun dan disetujui oleh kabupaten dan standart satuan negara. Setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulannya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi dan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan untuk mengindari adanya penyimpangan. Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota BPD dan tim pendamping kecamatan. Kepala desa mengundang hadirkan Perangkat Desa, LPMD, BPD, Tokoh Masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan. Setelah seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, disini kepala desa sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD. Pelaporan ADD terintegrasi dalam pelaporan APBDes, dan sudah tersusun melalui Peraturan Desa Bomo yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa mengharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut. Dari data dan informasi tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipstif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder atau pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Perencanaan ADD Pengelolaan Alokasi Dana Desa di mulai dari tilik dusun yang membahas berbagai bidang dan sektor di masing-masing dusun yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa. Dari tilik dusun ditemukannya program kerja dari


10

berbagai bidang dan sektor kemudian dibahas lewat Musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan hasil musrengbangdes, maka disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Desa tahunan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa bersama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang (APBDes), Profil Desa, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penggunaan Dana. Semua laporan dibuat sebagai syarat untuk pencairan ADD. Kabupaten Banyuwangi menerapkan pembangunan partisipatif, karakteristik pembangunan partisipatif yaitu direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya dalam melakukan pembangunan. Apabila dilihat dari tingkat partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa bomo adalah sebagai berikut: Tabel 2 Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa No 1 2 3 4 5

Unsur Yang di Undang

Jumlah Undangan

Jumlah Hadir

%

1 8 7 7 60 83

1 8 7 4 39 59

100 100 100 57 65 84

Kepala Desa Perangkat Desa BPD LPMD Lembaga Desa Jumlah

Sumber: Profil Desa Bomo Tahun 2014

Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan sebesar 84%, hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa Bomo dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Partisipasi dari sisi gotong royong maupan swadaya masyarakat di Desa Bomo untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan ADD sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Jumlah swadaya masyarakat sebagai bukti partisipasi masyarakat di desa Bomo disajikan sebagai berikut: Tabel 3 Swadaya Masyarakat Di Desa Bomo Desa

Jumlah ADD (Rp)

Swadaya masyarakat

%

Bomo

365.185.000

85.950.000

19,38

Jumlah

365.185.000

85.950.000

19,38

Sumber: Laporan APBDes Desa Bomo Tahun 2015

Penggunaan dana ADD harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bomo. Untuk melaksanakan program kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2015 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDes). Dengan adanya RKPDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.


ISSN : 2460-0585

11

Dana ADD dibagi menjadi 2 pos pembiayaan yaitu untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana ADD dibagi menjadi dua pos pembiayaan yaitu untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk pembiayaan Pemberdayaan Masyarakatnya digunakan untuk Mendanai Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik, Honorarium Tim Pelaksana ADD, Belanja Penguatan Kelembagaan Dan Lainnya. Secara sederhana akan dijelaskan mengenai pos operasional dan pembiayaan dari dana ADD melalui Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015. Tabel 4 Rencana Penggunaann Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bomo Tahun Anggaran 2015 Desa Bomo

Uraian Bidang Pemerintahan Desa a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa a. Operasional Perkantoran b. Biaya Operasional BPD 2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pembangunan Penahan Badan Jalan b. Belanja Pengadaan Pavingisasi c. Bantuan Insentif Ketua RT/RW d. Bantuan Penunjang Operasional Posyandu Jumlah Sumber: RPD Alokasi Dana Desa BoMo Tahun Anggaran 2015

Besarnya (Rp)

1.

192.480.000 64.442.000 11.724.000 22.681.000 29.632.000 45.750.000 10.200.000 365.185.000

Pelaksanaan ADD Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa yang ada di Desa Bomo. Kepala Desa Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan memberitahukan besaran ADD untuk tahun Anggaran berjalan, setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka Kepala Desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa diantaranya BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa bersamasama dengan BPD menyusun Rencana Kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD untuk Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat-syarat pencairan. Kesiapan tim pelaksana desa Bomo dalam waktu yang cepat memberikan laporan-laporan dan berkasberkas kepada pemerintah daerah guna mempermudah perangkat desa untuk mendapatkan dana ADD lebih awal. Percepatan persiapan pelaksanaan akan memberikan dampak positif terhadap penyaluran dan pencairan dana ADD. Namun sebaliknya apabila pemerintah desa lambat dalam menyalurkan laporan dan berkas-berkas untuk syarat pencairan ADD, maka akan menghambat proses pencairan dana ADD. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat merupakan elaksanaan prinsip transparansi. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Bomo dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat dan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Dari sisi prinsip akuntabilitas


12

pelaksanaan ADD ditempuh melauli sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan ADD Tahun 2015 juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program ADD juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Pelaporan ADD Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi: (1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) Masalah yang dihadapin dan pemecahannya dan (3) pencapaian hasil alokasi dana desa (ADD). Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Dengan format pembukuan yang sepenuhnya sudah dapat mengikuti petunjuk dari peraturan bupati banyuwangi nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana desa. Pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten. Pada penggunaan ADD Tahap 1 Rp 195.81.000 tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 5 Pengeluaran ADD Tahap 1 Tahun 2015 di Desa Bomo No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Uraian

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Uang lembur Belanja alat tulis kantor Belanja perangko,material dan lainnya Belanja cetak dan pengadaan RPD ADD Belanja cetak dan pengadaan LPJ ADD Belanja modal pengadaan korden Belanja perjalanan dinas Belanja pakaian Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan perdes tentang APBDes Penyusunan R-APBDes Operasional BPD Honorarium/sidang/rapat BPD Belanja pengadaan Belanja makanan dan minuman rapat Belanja mebelair Belanja seragam Musrenbangdes Tilik dusun Rapat sosialisasi Pembangunan penahan badan jalan dsn krajan Bantuan insentif RT/RW Bantuan keuangan untuk operasional kader posyandu Jumlah Sumber: Alokasi Dana Desa Bomo Tahun 2015 (diolah)

ADD Tahap 1 (Rp) 95.640.000 2.508.000 4.949.000 996.000 280.000 996.000 2.640.000 7.580.000 5.400.000 725.000 995.000 1.295.000 11.724.000 5.400.000 51.000 560.000 3.500.000 2.100.000 2.750.000 2.500.000 3.750.000 22.681.000 18.300.000 10.200.000 195.841.000


ISSN : 2460-0585

13

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten. Pertanggungjawaban ADD ADD adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggunjawaban ADD di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program ADD tersebut dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Bomo secara umum dapat dikatakan berhasil baik, karena sampai 100%. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur Di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Tabel 6 Hasil Sarana Dan Prasarana di Desa Bomo yang dibangun Dengan ADD Tahun 2015 Desa

Sarana Yang Dibangun

Hasil

Bomo

Pembangunan Penahan Badan Jalan Pavingisasi Bantuan Intensif Ketua RT/RW

BAIK BAIK BAIK

Bantuan Penunjang Operasional Posyandu Sumber: Laporan ADD Desa Bomo dan Hasil Observasi Lapangan

BAIK

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Bomo sudah baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Pelaksaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel 7 Data SPJ Desa Bomo Pada Akhir Tahun 2015 Desa

ADD (Rp)

Bomo

365.185.000

Fisik

Keuangan

365.185.000

100%

Lengkap

Sumber: Data SPJ ADD Desa Bomo (diolah)

Pertanggungjawaban


14

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabiliats pengelolaan ADD di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sudah berdasarkan pada prinsip keterbukaan maupun prinsip pertanggungjawaban, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan serta berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan alokasi dana desa yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuwangi tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini. Bagi pemerintah desa, perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program alokasi dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Serta tetap mempertahankan prinsipprinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Bagi Peneliti Selanjutnya sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara serta untuk menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).


ISSN : 2460-0585

15

DAFTAR PUSTAKA Astuty, E. Dan E.H, Fanida. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hhtp:ejournal.unesa.ac.id/article. Diakses tanggal 28 juli 2016. Bastian I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Erlangga. Jakarta. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa. 2015. Banyuwangi. Dwipayana, A dan E. Suntoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment,.Yogyakarta. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. Akuntabilitas dan Good Governance: Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAN BPK RI. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset. Yogyakarta. . 2010. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi. 24 Maret 2015. Banyuwangi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. 20 April 2006. Banyuwangi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta. Bandung. . 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari 2014. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta. Waluyo. 2007. Manajemen publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). CV Mandar Maju. Bandung.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Recommend Documents