TRANSFORMASI PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

J. Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2 Tahun 2011

TRANSFORMASI PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Radityo Pramoda dan Zahri Nasution Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162, Fax. (021) 53650159 Diterima 21 Februari 2011 - Disetujui 21 Mei 2011

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan antisipasi dampak ketentuan baru Peraturan Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif melalui pendekatan historis kasuistik yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008 memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak lebung dan sungai. Kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008 dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru. Implikasi kebijakan penelitian ini adalah perlunya meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan/pendidikan; memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat; melakukan kontrol dan pendampingan yang konsisten, serta menciptakan komunikasi hukum yang baik dalam menerapkan peraturan baru. Kata Kunci: transformasi, pengelolaan, perairan umum daratan, lebak, lebung, sungai

Abstract: Transformation Management of Inland Waters in Ogan Komering Ilir District. By: Radityo Pramoda and Zahri Nasution This research aimed to review the impact of implementation and anticipate potential impacts of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008 on Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Ilir Komering Ilir regency, which has become an autonom of the village. Research was conducted using a descriptive-exploratory method, through historical case approach, supported by primary and secondary data. Results show that transformation of the management of inland waters by the enactment of Local Regulation No. 9/2008 provides a greater access to the community to utilize fish resources. Authority of the village was wider than previous system in terms of arranging the lebak lebung and river. Under optimal level of implementation of the Local Regulation No. 9/2008 was due to the apparatus and community unreadines to adopt the values changing in and new norms. Policy implications of this research were as follows improving the competence of village apparatus through training/education; providing comprehensive socialization to the community; doing control and consistent mentoring, and creating a good communication law in applying new regulation. Keywords: transformation, management, inland waters, lebak, lebung, river

131

Transformasi Pengelolaan Perairan Umum Daratan .................(Radityo Pramoda dan Zahri Nasution)

PENDAHULUAN Menurut UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (UU Perikanan), Pasal 6, Ayat (1): pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 25 November 2008, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI No. 9 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Perda OKI No. 9/2008). Latar belakang dibentuknya Perda OKI No. 9/2008, adalah sebagai upaya memanfaatkan lebak, lebung, sungai, dan perairan rawa dalam wilayah OKI untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan Perda OKI No. 9/2008 tersebut adalah mengatur tata cara pengelolaan serta pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai wilayah kabupaten, adalah guna pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam rangka penguatan otonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa. Dijabarkan melalui Perda OKI No. 9/2008, dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati OKI No. 44 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (PERBUP OKI No. 44/2008). PERBUP OKI No. 44/ 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati OKI No. 500/KEP/D.KP/ 2008, tentang Penetapan Lebak, Lebung, dan Sungai yang Dilelang dan Tidak Dilelang serta Harga Standar Lelang Lebak, Lebung, dan Sungai Tahun 2008, dengan masa pengelolaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 dalam Kabupaten OKI. Kebijakan dan regulasi 132

tersebut menyebabkan pengelolaan perairan umum daratan (PUD) di Sumsel, mengalami perubahan kelembagaan sebagai proses penyelarasan kebutuhan yang bersifat sosial. Perubahan kelembagaan menurut Yustika (2006), berarti terjadinya perubahan di dalam prinsip regulasi, organisasi, perilaku, dan pola interaksi. Perubahan egulasi baru di dalam Perda OKI No. 9/ 2008 yang fundamental adalah tidak lagi dilelangnya lebak, lebung, dan sungai, melainkan dikembalikan kepada desa. Pelaksanaan ketentuan baru kelembagaan pemerintah desa dalam beberapa kondisi, tidak sesuai dengan sistem sosial yang berkembang di masyarakat. Pola perubahan kelembagaan dengan adanya Perda OKI No. 9/2008, justru memunculkan friksi antara kepentingan desa dengan keinginan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkannya. Kurangnya pembelajaran dan pemahaman Pemerintah Kabupaten OKI terhadap karakteristik wilayah desa, memberikan kesan pemberlakuan Perda OKI No. 9/2008 terlalu dipaksakan. Sehubungan dengan paparan tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi perubahan kelembagaan dalam pengelolaan PUD. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan antisipasi dampak ketentuan baru Perda OKI No. 9/2008, yang menjadi kewenangan desa serta mengetahui proses pelaksanaannya. METODE PENELITIAN Kerangka Pikir Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat. Perda OKI No. 9/2008, telah memberikan aturan dan norma baru guna mewujudkan otonomi serta kelanjutan pembangunan desa. Ketentuan dan norma baru tersebut mengatur mengenai lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang. Pengembalian manfaat ekonomi yang lebih besar kepada


desa, membawa perubahan kelembagaan pengelolaan PUD. Kondisi ini terjadi karena adanya pergeseran nilai dan kultur masyarakat seiring dengan adanya perubahan waktu. Menurut Scott (2008), kelembagaan mencakup regulasi, norma, dan elemen budaya kognitif, bersama-sama dengan kegiatan dan sumber daya yang ada, dalam upaya mewujudkan stabilitas serta memaknai sesuatu dalam kehidupan sosial. Yustika (2006), mengatakan bahwa perubahan kelembagaan dianggap mempunyai kekuatan aktif (besar) dalam mempengaruhi aspek kehidupan sosial, hukum, ekonomi, dan lainnya. Kedua pendapat tersebut memberikan pandangan, apabila norma yang mengatur interaksi sosial berubah maka seluruh pola hubungan sosial masyarakat dapat pula berubah. Keberadaan Perda OKI No. 9/2008 dan pembangunan kelembagaan, merupakan dasar seluruh proses sosial maupun pengelolaan sumber daya ikan PUD di Desa Berkat (Gambar 1). Perubahan kelembagaan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, memunculkan pengakuan

hak atas kekayaan desa dan otonomi wilayah PUD. Transformasi kelembagaan dapat berperan, karena adanya ikatan sosial masyarakat berupa kepemilikan bersama dalam melakukan penangkapan ikan. Kondisi ini menimbulkan perubahan kebiasaan dan relasi sosial masyarakat dalam memanfaatkan PUD, sehingga memerlukan adanya upaya penyesuaian dalam menyikapinya. Pendekatan Penelitian Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis kasuistik, yaitu memahami pengelolaan PUD Sumsel masa sekarang atas dasar peristiwa masa lampau. Pemahaman pengelolaan PUD yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu pada masa pemerintahan marga sampai 1982, pemerintahan kabupaten 1982 – 2008, dan pemerintahan kabupaten 2008 – 2010. Hasil kajian yang diperoleh dianalisis untuk memberikan gambaran sejarah pengelolaan PUD di Desa Berkat, serta perbandingan kebijakan yang berlaku pada masa yang berbeda.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Perairan Umum Daratan di OKI, 2009 Figure 1. Logical Framework of the Inland Waters Research in OKI, 2009. 133


Lokasi dan Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2009, di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten OKI, Provinsi Sumsel. Desa ini dipilih karena telah menginternalisasikan Perda OKI No. 9/2008. Metode Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (key person) aparatur Pemerintah Daerah OKI, masyarakat, dan aparatur pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa, dan aparat satuan keamanan) Berkat. Data sekunder yang dibutuhkan dikumpulkan melalui: UUD 1945; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan; Perda OKI No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir; Peraturan Bupati OKI No. 44/2008, tentang Tata Cara Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir; Keputusan Bupati OKI No. 500/KEP/D.KP/2008, tentang Penetapan Lebak, Lebung, dan Sungai yang Dilelang dan Tidak Dilelang serta Harga Standar Lelang Lebak, Lebung, dan Sungai Tahun 2008 Masa Pengelolaan Terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dalam Kabupaten OKI; hasil penelitian; serta literatur terkait. Metode Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif eksploratif dipilih untuk menggambarkan perubahan kelembagaan dengan diberlakukannya Perda OKI No. 9/2008, yang berpedoman pada pelaksanaan tata pemerintahan desa di dalam mengelola dan memanfaatkan

134

PUD. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan baru PerdaOKI No. 9/2008, yang menjadi kewenangan desa dan fenomena pelaksanaannya. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Desa Berkat Karakteristik alam di lebak, lebung, dan sungai di Desa Berkat, pada saat musim hujan mengakibatkan lahan persawahan menjadi tenggelam karena air pasang. Pada musim ini, alam memberikan berkah berupa ikan berlimpah untuk dimanfaatkan masyarakat. Istilah pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan masyarakat setempat, disebut dengan berkarang. Desa Berkat memiliki aliran anak Sungai Komering, yang mempunyai lebar kurang lebih 10 sampai 12 meter. Lokasi penangkapan ikan terletak di wilayah Lebak Belanti II, Ulak Muntate II, dan Lebak Muntate III. Efektivitas kegiatan penangkapan ikan pada ketiga wilayah tersebut, hanya dilakukan selama 2 - 5 bulan. Kelembagaan Perairan Umum Daratan Pemerintahan desa pada masa kolonial diatur di dalam Pasal 118 jo Pasal 121, Indische Staatsregeling (UUD Hindia Belanda). Pada Tahun 1938, melalui Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB), Staadblad No. 490, nama dan persekutuan masyarakat asli di bekas Keresidenan Palembang, disebut marga. Bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat (Indische Staatsregeling dan IGOB, Staadblad No. 490 Tahun 1938 (Widjaja, 2002). Pada tahun 1965, pemerintah Orde Lama melakukan menyeragamkan istilah desa melalui penyusunan UU No. 19 Tahun 1965, tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia UU NO. 19 Tahun 1965 belum sempat dilaksanakan.


Penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, terlaksana melalui UU No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5/1979, tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak ulayat atau hak wilayah (Widjaja, 2002). Pengaturan pemerintahan desa kemudian diperbarui melalui UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004). Ketentuan pengaturan dan kepengurusan desa berdasarkan UU No. 32/2004, didasarkan kepada asal usul serta adat istiadat yang diakui sistem pemerintahan nasional di daerah kabupaten. Terminologi desa menurut UU No. 32/2004: “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Perubahan kelembagaan pada tiga masa pemerintahan, memunculkan mekanisme baru pengelolaan PUD di wilayah yang dilelang. Manig dalam Yustika (2006), mengatakan bahwa tujuan utama perubahan kelembagaan adalah untuk menginternalisasikan potensi produktivitas yang lebih besar. Menurut Yustika (2006), perubahan kelembagaan dianggap sebagai proses terus menerus yang bertujuan memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) antar pelakunya. Hak wilayah yang dilelang sebelum tahun 1982 diatur di dalam Perda Tingkat I, Provinsi Sumsel No. 8/Perdass/1973/1974 dan Perda Provinsi Sumsel No. 6 Tahun 1978, tentang Perubahan Pengaturan Lelang Lebak Lebung. Pada tahun 1982, ketentuan lelang ditata ulang kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel No. 705/KPTS/II/1982 (SK GUB No. 705/ KPTS/II/1982). SK GUB No. 705/KPTS/II/1982.

Menurut Nasution et al. (2009), memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk melaksanakan serta mengawasi lelang lebak dan lebung. Ketidaksesuaian pengaturan lelang berdasarkan SK GUB No. 705/KPTS/II/1982 dengan kondisi saat ini, menyebabkan Pemerintah Daerah OKI perlu untuk mengaturnya kembali melalui Perda OKI No. 9/2008. Dinamika pengelolaan PUD pada tiga masa pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 1. Dinamika pengelolaan terkait diberlakukannya Perda OKI No. 9/2008 di dalam Tabel 1, menunjukkan adanya penataan kembali kegiatan pelelangan PUD di Desa Berkat. Pengaturan mengenai tata cara lelang yang digunakan dilakukan melalui sistem penawaran bertahap naik dan terbuka. Lelang dilaksanakan di muka umum dengan masa hak penguasaan wilayah lelang selama satu tahun (penawar tertinggi wajib membayar kontan dengan uang tunai). Apabila penawar tertinggi tidak melakukannya, maka pelelangan dianggap batal dan dilakukan pelelangan ulang. Sistem pelelangan dilakukan dua kali dan bila tidak ada pemenangnya kembali, maka objek lelang tersebut dinyatakan tidak laku. Objek lelang yang tidak terjual pada lelang umum, akan ditawarkan kembali secara terbuka di kantor ibukota kabupaten untuk seluruh kecamatan (ditentukan bupati). Orang yang memberikan penawaran lelang tertinggi, serta mampu membayar harganya dan dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang, disebut pengemin. Pengemin mempunyai hak mengatur harga dan lamanya sewa objek, serta alat tangkap untuk mengambil ikan di wilayahnya. Pemanfaatan uang hasil lelang sebesar 8% ditujukan untuk pembinaan teknis, perlindungan, dan pengawasan sumber daya ikan dirasakan tidak cukup nilainya. Menurut Nasution et al., (2009), nilai ini belum memadai apabila dibandingkan dengan besarnya uang hasil lelang yang diterima. 135


Tabel 1. Dinamika Pengelolaan Perairan Umum Daratan di OKI 1982 – 2010. Table 1. Dinamics of Inland Waters Management in OKI 1982 – 2010. Komponen Perubahan/ Component of Change

Pemerintah Marga/ Clan Government (sampai/until 1982)

Pemerintah Kabupaten/ Disrict Government (1982 – 2008)

Pemerintah Kabupaten/ Distric Government (2008 – 2010)

Penanggung jawab lelang/Person responsible for auction

Pasirah (kepala pemerintah marga)/ Pasirah (head of clan government)

Bupati/Regent

Bupati dan wakil bupati/ Regent and vice regent

Pelaksana pelelangan/ Auctioneer

Pasirah/Pasirah

Camat sebagai ketua panitia pelaksana pelelangan/Sub-district executive as a committee chairman auction

Tingkat kabupaten oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; tingkat kecamatan oleh camat/ District level by the Head Office of Marine and Fisheries; sub- district level by sub-district head

Peserta lelang yang berhak mengadakan penawaran/ Bidders are entitled to make offer

Masyarakat nelayan yang bermukim di dalam wilayah marga setempat/Fishing communities living in the territory of the local clan

Dapat diikuti oleh masyarakat bukan nelayan (pedagang) yang tidak bermukim di wilayah kecamatan setempat/ Can be participated by the society for fishermen (traders) who do not reside in the territory of the local sub-district

(a) Seluruh masyarakat di wilayah kecamatan yang berdomisili minimal 6 bulan; (b) Koperasi dengan bidang usaha perikanan/(a) The entire community in the district who live at least 6 months; (b) Cooperation with enterprises in the fisheries

Penetapan objek dan harga yang dilelangkan/ Determination of the object and the tendered price

Objek lelang tidak berubah setiap tahunnya dan harga ditetapkan oleh Pasirah (tidak ada harga standar perairan yang akan dilelang)/The object of the auction does not change every year and the price set by Pasirah (there is no standard price of water that will be auctioned)

Objek lelang berubah setiap tahunnya dan harga ditetapkan oleh bupati/Object auction changes every year and the price set by the regents

Objek lelang tidak berubah. Harga standar ditetapkan oleh bupati yang diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (mempertimbangkan usul camat)/The object of the auction does not change. The standard price set by the regents which is submitted by the Head Office of Marine and Fisheries Affairs (considering proposals sub-district head)

136


Lanjutan Tabel 1/Continue Tables 1 Komponen Perubahan/ Component of Change

Pemerintah Marga/ Clan Government (sampai/until 1982)

Pemerintah Kabupaten/ Disrict Government (1982 – 2008)

Pemerintah Kabupaten/ Distric Government (2008 – 2010)

Pemanfaatan uang hasil lelang/ Utilization of the proceeds of auction

Menjadi pendapatan marga yang memliki perairan yang dilelangkan dan digunakan secara otonom oleh pemerintah marga yang bersangkutan/Become revenue clan who possess the tendered waters and used autonomously by the government concerned clan

Menjadi hak pemerintah kabupaten dan dikembalikan sebesar 10% untuk seluruh desa di wilayah kabupaten (meskipun desa tersebut tidak mempunyai objek perairan yang dapat dilelangkan)/ Auction results to the right of local governments and returned by 10% for all villages in the district (although the village does not have an object that can be tendered waters)

50% kas desa; 33% untuk daerah; 2% pengawas lelang; 2% panitia pelaksana kabupaten; 2% panitia pelaksana kecamatan; 3% kepala desa; dan 8 % pembinaan teknis, perlindungan, serta pengawasan sumber daya ikan/ 50% village treasury; 33% for the area; 2% auction supervisor; 2% district executive committee; 2% subdistrict executive committee; 3% village head; 8% technical development, protection, as well as monitoring of fish resources

Hak pemenang lelang (pengemin secara umum)/The auction winner (pengemin rights in general)

Masyarakat nelayan yang bermukim di dalam wilayah marga setempat/Fishing communities living in the territory of the local clan

Dapat diikuti oleh masyarakat bukan nelayan (pedagang) yang tidak bermukim di wilayah kecamatan setempat/ Can be participated by the society for fishermen (traders) who do not reside in the territory of the local sub-district

(a) Seluruh masyarakat di wilayah kecamatan yang berdomisili minimal 6 bulan; (b) Koperasi dengan bidang usaha perikanan/ (a)The entire community in the district who live at least 6 months; (b) Cooperation with enterprises in the fisheries

Sumber: Nasution et al., 2009./Source: Nasution et al., 2009.

Perbaikan kelembagaan dengan adanya Perda OKI No. 9/2008, berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Desa Berkat. Pemberdayaan ini diartikan, sebagai kegiatan terbuka dengan menggunakan pola pengembangan bersama yang bertanggung jawab.

Kegiatan pengelolaan yang terbuka, secara tidak langsung mempengaruhi tatanan relasi sosial terhadap pola kehidupan masyarakat Desa Berkat pada umumnya. Pengaruh ini terlihat melalui adanya perubahan relasi sosial antar masyarakat dan pedagang di masa pemerintahan 137


marga, yang lebih mengutamakan hubungan perdagangan ikan. Pola relasi sosial yang terjadi pada masa itu, telah mempengaruhi dasar penetapan harga ikan. Perubahan juga terlihat pada masa setelah pemerintahan marga, yang menganggap status sosial pengemin tidak lagi lebih tinggi dan berjasa. Kewenangan Desa Berlakunya Perda OKI No. 9/2008, membuat akses masyarakat untuk memanfaatkan wilayah PUD menjadi semakin luas dan mudah. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan kewenangan desa difokuskan untuk mengkaji aturan baru PERDA OKI

No. 9/2008, mengenai PUD yang tidak dilelang. Pengaturan kewenangan pengelolaan oleh Desa Berkat terhadap lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, penetapan kriteria objek pengelolaan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, tercantum pada Bab III, Pasal 3 perda No. 9/2008, dimana materinya mensyaratkan kepada desa untuk memiliki suaka perikanan. Menurut UU 31/2004tentangPerikanan, Pasal 7, Ayat (1), kawasan konservasi perairan sepert di Desa Berkat disebut sungai larangan) merupakan bentuk suaka perikanan.

Tabel 2. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan PerdaPerairan Umum Daratan di OKI, 2008. Table 2. Implementation Performance and Utilization Impact of Inland Waters of Local Regulation in OKI, 2008. Ketentuan/ Conditions

Perda OKI No. 9/2008/OKI Local Regulation No. 9/2008

Implementasi/ Implementation

Dampak/ Impact

Kriteria objek pengelolaan/ Criteria of management object

Pasal 3/Article 3 Petunjuk dan persyaratan penetapan wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/Instructions and requirements for zoning lebak, lebung, and rivers that are not auctioned

Pemerintah Desa Berkat menetapkan batas lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, serta konservasi perikanan/ Berkat Village Government sets limits lebak, lebung, and rivers that are not auctioned areas, and fisheries conservation

Kewenangan pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dikelola oleh desa/Utilization authority of lebak, lebung, and rivers are not auctioned, can be managed by village

Pola pengelolaan/ Patterns of management

Pasal 4/Article 4 Petunjuk pengelolaan serta pelestarian sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/Management guidance and preservation of fish resources in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned

Pemerintah Desa Berkat menetapkan jenis sumber daya ikan yang dilarang diambil oleh masyarakat/Berkat Village Government decide the type of fish resources is prohibited taken by the community

Keutuhan dan kelestarian sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjaga dengan baik/Integrity and sustainability of fish resources in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be better maintained

Sumber: PERDA OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.

138


Tabel 3. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008. Table 3. Implementation Performance and Utilization Impact of the Local Regulation on Inland Waters in OKI, 2008. Ketentuan/ Conditions Tata cara pemanfaatan sumber daya ikan/ Procedur of fish resources Utilization

PERDA OKI No. 9/2008/OKI Local Regulation No. 9/2008


Pasal 5/Article 5 Petunjuk tata cara kegiatan penangkapan ikan di lebak, lebung dan sungai yang tidak dilelang/Instructions ordinances fishing activities in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned

Pemerintah Desa Berkat mewajibkan setiap orang yang ingin menangkapikan, melaporkan dan mencatatkan kegiatannya kepada aparat desa/Berkat Village Government requires every person who wants to catch fish, report and record its activities to village officials

Dampak/ Impact Ketertiban kegiatan menangkap ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjamin/Order fishing activities in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be guaranteed

Sumber: PerdaOKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.

Konservasi perairan adalah kawasan yang dilindungi serta dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Materi Perda OKI No. 9/2008 yang mengatur kewenangan pengelolaan serta pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, diatur di dalam Pasal 4. Pasal ini mewajibkan peraturan desa memuat tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian ikan (melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa). Ketentuan Perda OKI No. 9/2008, yang mengatur mengenai kewenangan pemanfaatan sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dilihat pada Tabel 3. Tata cata pemanfaatan sumber daya ikan menurut Pasal 5 Perda OKI No. 9/ 2008 pada Tabel 3, mewajibkan masyarakat mendaftarkan diri kepada aparat desa untuk memperoleh Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan. Ketentuan Perda OKI No. 9/2008, yang mengatur kewenangan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kepentingan bersama terhadap lebak,

lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dilihat di dalam Tabel 4. Soekanto (2008), menyatakan bahwa di dalam warga pasti ada warga atau pihak tertentu yang tidak mematuhi hukum. Penyelewengan tersebut harus ditanggulangi, artinya harus dicegah dan kalau sudah terjadi harus diatasi (preventif dan represi). Upaya menjaga kepentingan bersama menurut Pasal 7 Perda OKI No. 9/ 2008 dalam Tabel 4, merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Berkat, Pemerintah Daerah OKI, dan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas). Pelaksanaan dan penerapan ketentuan Pasal 8 Perda OKI No. 9/ 2008, membutuhkan adanya kerja sama yang sinergis antara pihak terkait guna menghindari terjadinya pelanggaran. Ketentuan perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan di dalam Perda OKI No. 9/2008, tidak secara tegas mengatur lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, namun materi pasalnya dapat dijadikan tinjauan yuridis dalam pelaksanaannya (Tabel 5).

139


Tabel 4. Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008. Table 4. Implementation Performance and Utilization Impact of Inland Waters of Local Regulation in OKI, 2008. Ketentuan/ Conditions

Perda OKI No. 9/2008


Dampak/ Impact

Pembinaan dan pengawasan/ Development and supervision

Pasal 7/Article 7 Petunjuk pembinaan dan pengawasan dalam menjaga kepentingan bersama di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/Directive guidance and supervision in maintaining common interests in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned

Pemerintah Desa Berkat membentuk satuan keamanan desa sebelum adanya Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS)/ Berkat Village Government form a village security force before the Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS)

Keberlanjutan sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjaga dengan baik/The sustainability of fish resources in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned can be better maintained

Bentuk pembinaan dan pengawasan/ Form of development and supervision

Pasal 8/Article 8 Petunjuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa/ Directive guidance and supervision carried out by village government

Pemerintah Desa Berkat menempatkan satuan keamanan desa untuk ikut melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/Berkat Village Government puts the village security forces to join do coaching and supervision in lebak, lebung, and rivers that are not auctioned

Tindakan sewenangwenang dan pelanggaran dalam pengelolaan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dihindari/ Arbitrary actions and abuses in the management of the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be avoid

Sumber: Perda OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.

Pasal 22 Perda OKI No. 9/2008 (Tabel 5), menegaskan bahwa Pemerintah Daerah OKI mempunyai kewenangan tertinggi melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan ikan, serta lingkungannya. Ketentuan perlindungan serta pengawasan dapat disimpangi untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan, yang dituangkan di dalam naskah kesepakatan. Ketentuan Perda OKI No. 9/2008, yang mengatur mengenai larangan dan sanksi, (Tabel 6). Pasal 23, 24, dan 32, Perda OKI No. 9/ 2008 (Tabel 6), meskipun tidak secara langsung terkait dengan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, isi materi pasalnya dapat dijadikan pedoman untuk mengaturnya. Menurut Hoebel (2006), hukum berfungsi menjelaskan hubungan antara anggota masyarakat dan aktivitas 140

yang boleh, serta dilarang oleh hukum. Khusus mengenai materi ketentuan larangan dan sanksi, PerdaOKI No. 9/2008 memberi kewenangan penuh kepada Pemerintah Desa Berkat untuk mengaturnya menurut kebutuhan desa. Maksud adanya petunjuk larangan dan sanksi agar dalam pengelolaan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang dapat dilaksanakan dengan tertib, serta hasilnya dapat dirasakan oleh desa dan masyarakat. Pelaksanaan PERDA OKI No. 9/2008 Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Soekanto (2008), memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu, dan berperan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan


atau pembangunan. Pendapat tersebut menegaskan, bahwa penguasaan atau pengarahan proses sosial dengan diberlakukannya Perda OKI No. 9/2008, disebut (social engineering). Menurut Podgorecki dalam Abdurrahman (2009), asas di dalam usaha social engineering: (1) penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik, (2) analisa terhadap penilaian, (3) verifikasi hipotesa, dan (4) pengukuran

efek peraturan. Asas inilah yang tidak diperhatikan Pemerintah Daerah OKI saat menerapkan Perda OKI No. 9/2008 di Desa Berkat. Ranah persoalan tentang hukum sekarang ini tidak lagi merupakan legalitas formal, penafsiran, dan penerapan pasal peraturan secara semestinya. Persoalan hukum telah bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk membentuk

Tabel 5.

Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008. Table 5. Implementation Performance and Utilization Impact of Inland Waters Local Regulation in OKI, 2008. Ketentuan/ Conditions Perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan/Protection and surveillance of fish resources

Perda OKI No. 9/2008 Pasal 22/Article 22 Petunjuk pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah lebak, lebung, dan sungai/ Hint conservation of fish resources and the environment in the lebak, lebung, and river


Dampak/ Impact

Pemerintah Desa Berkat melakukan pengendalian dan perlindungan sumber daya ikan, serta lingkungannya dengan menetapkan ketentuan ketentuan: 1. Menangkap ikan yang akan dan/ atau sedang bertelur; 2. Menggunakan empang yang memotong badan sungai yang tidak dilelang; 3. Menangkap anak-anak ikan dalam masa pertumbuhan menjelang dewasa/besar, dan ketika air mulai naik (awal bulan Januari akhir bulan Maret); 4. Mengidentifikasi jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk digunakan masyarakat; 5. Menangkap, mengangkut, dan memperdagangkan anakan ikan/ Berkat Village Government do control and protection of fish resources, and environment by establishing provisions: 1. Prohibiting fishing and/or are laying eggs; 2. Prohibiting use of cutting pond the river that are not auctioned; 3. Prohibiting capture little fish in the growth towards the adult large, and when water starts to rise (early January - end of month March); 4. Identify types of fishing gear are allowed to use community 5. Prohibiting capture, transport and trade fry

Kelestarian sumber daya ikan di kawasan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjamin/ Sustainability of fish resources in the area of lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be guaranteed

Sumber: Perda OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.

141


tata kehidupan baru sesuai dengan kondisi saat ini. Akibat hukum diberlakukannya PerdaOKI No. 9/2008, menimbulkan adanya perubahan kebiasaan di Desa Berkat. Perubahan yang terjadi, diketahui dengan besarnya akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan di lebak dan lebung, dibandingkan peraturan sebelumnya. Pemanfaatan yang dilakukan masyarakat Desa Berkat, pada kenyataannya belum memperhatikan ketentuan Perda OKI No. 9/2008. Masyarakat masih ada yang menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap ikan kecil dalam masa pertumbuhan, dan menangkap ikan yang akan bertelur1. Lambatnya

penanganan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, dikarenakan adanya anggapan bahwa untuk melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu mempunyai peraturan desa2. Pengaturan Alat Tangkap Merujuk kepada Perda OKI No. 9/2008, dalam upaya menjaga populasi sumber daya ikan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, Pemerintah Desa Berkat mengatur jenis alat tangkap yang dilarang dan tidak dilarang. Jenis alat tangkap yang dilarang dan masih digunakan oleh masyarakat Desa Berkat, yaitu tuguk (dioperasikan secara menetap)3.

Tabel 6 Implementasi dan Dampak Implementasi Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008. Table 6. Implementation of Local Regulation of its Inland Waters at OKI, 2008. Ketentuan/ Conditions

PERDA OKI No. 9/2008

Larangan/ Prohibition

Pasal 23 dan Pasal 24/ Article 23 and Article 24 Petunjuk larangan di dalam mengelola sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai secara umum/Hint ban on managing fish resources in the lebak, lebung, and rivers in general

Sanksi/ Sanction

Pasal 32/Article 32 Petunjuk pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tertentu yang telah dianggap melakukan pelanggaran/Hint execution of certain actors that have been deemed in violation

Implementasi/ Implementation Pemerintah Desa Berkat menentukan kriteria bentuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/Berkat Village Government determine the criteria of activities that are prohibited to be done in exploiting fish resources the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned

Dampak/ Impact Ketertiban pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjamin/ Order fishing activities in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be guaranteed

Penerapan sanksi yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa Berkat, meliputi pidana dan perdata/Application of sanctions imposed by the Berkat Village government, including criminal and civil

Tindakan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang dapat dicegah/Unlawful acts in the use of lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be prevented

Sumber: Perda OKI No. 9/2008./Source: OKI Local Regulation No. 9/2008. Hasil wawancara dengan petugas satuan keamanan Desa Berkat (19 Juni 2009). Hasil wawancara dengan dengan Kepala Desa Berkat (17 Juni 2009). 3 Hasil wawancara dengan petugas satuan keamanan Desa Berkat (19 Juni 2009). 1 2

142


Tuguk merupakan alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasionalkan dengan metode menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai. Alat tangkap ini dilarang karena dapat mengganggu, menghambat, dan membahayakan lalu lintas perairan4. Menurut Husnah et al. (2006), tuguk baris/awangan digunakan untuk menangkap Udang (Macrobrachium spp), sedangkan

tuguk bilis/layangan digunakan untuk menangkap ikan Bilis (Rasbora spp) dan Julung-julung (Zenarchopterus spp). Cara penangkapan ikan yang juga dilarang adalah dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, dan aliran listrik setrum. Jenis alat tangkap yang tidak dilarang oleh Pemerintah Desa Berkat untuk digunakan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Alat Tangkap dan Ikan Tangkapan yang Diizinkan pada Perairan Umum Daratan di OKI, 2006. Table 7. Type of Permitted Fishing Gear and Fish Caught in Inland Waters in OKI, 2006. Alat Tangkap/ Fishing Gear

Ikan Tangkapan/Fish Catch

Jala/Cast net

Lumajang (Chyclocheilichthys enoplos), Siumbut Labiobarbus ocellatus), Sepatung (Pristolepis grootii), Are manis (Osteochilus schlegeli), Kojam (Labiobarbus spp), Udang (Macrobrachium spp), Lampam (Barbodes schwanenfeldii), Kepa (Puntioplites spp), Palau (Osteochilus hasseltii), Sihitam (Labeo chrysophekadion), Berengit (Mystus nigriceps)

Jaring insang/ Gillnets

Sepat siam (Trychogaster pectoralis), Sepat merah mato (Trychogaster trichopterus), Sapil (Helostoma spp), dan Betok (Anabas testudineus)

Pengilar/Traps

Jentulu (Barbichthys laevis), Palau (Osteochilus hasseltii), Lampam (Barbodes schwanenfeldii), Seluang (Rasbora spp), Udang (Macrobrachium spp), Gabus (Channa striata), Sepat siam (Trychogaster pectoralis), Tembakang (Helostoma temminckii), Sapil (Helostoma spp), Selincah (B. hasselti), Betok (Anabas testudineus)

Bubu/Traps

Baung (Mystus nemurus), Sihitam (Labeo chrysophekadion), Berengit (Mystusnigriceps), Sepengkah (Parambasi wolffii), Kepras (Puntioplites waandersi), Kojam (Labiobarbus spp), Seluang (Rasbora spp), Layang (barbichthys spp), Udang (Macrobrachium spp), Belut (Monopterus spp)

Seruo/Small traps

Seluang (Rasbora spp)

Pancing dan rawai/Fishing rod and hook and line

Udang (Macrobrachium spp), Juara (Pangasius polyuranodon), Patin (Pangasius pangasius), Bulu ayam (Coilia lindmani), Sepat siam (Trychogaster pectoralis), Lele (Clarias spp), Betok (Anabas testudineus), Gabus (Channa striata), Lais (Kryptopterus schilbeides), Seluang (Rasbora spp), Baung (Mystus nemurus), Lampam (Barbodes schwanenfeldii), Tilan (Mastecembelus spp), Layang (Barbichthys spp)

Tangkul/Liftnet

Seluang (Rasbora spp), Lambak (Thycnichthys polylepis), Riu-riu (Pseudeutropius brachypopterus)

Sumber: Husnah et al., 2006./Source: Husnah et al., 2006. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (19 Juni 2009).

4

143


Sosialisasi Montesquieu (2007), menyatakan bahwa hukum haruslah ringkas dan mudah dimengerti, sehingga ia akan berarti bagi siapapun yang membacanya. Cakupan materi Perda OKI No. 9/2008, merupakan rangkaian bahasa yang membutuhkan pendalaman lebih untuk dimengerti maksudnya. Hal ini menuntut adanya keseriusan proses sosialisasi secara holistik, agar rumusan pasalnya bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh desa. Menurut Abdurrahman (2009), proses sosialisasi hukum sangat diperlukan agar masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Sosialisasi Perda OKI No. 9/2008, pada pelaksanaannya tidak tersampaikan dengan baik kepada Pemerintah Desa Berkat. Kendala ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil hukum di Desa Berkat dalam memahami materi pasalnya5. Menurut Soekanto dalam Abdurrahman (2009), derajat tinggi rendahnya kepatuhan terhadap hukum positif tertulis, salah satunya didasarkan pengetahuan dan pemahaman hukum. Pengenalan rancangan peraturan desa oleh Kepala Desa Berkat, ternyata kurang mendapat respon yang baik juga oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut, disebabkan masyarakat kurang memahami dengan baik tujuan peraturan desa yang disampaikan. Masyarakat beranggapan, bahwa pemberlakuan peraturan desa hanya diperuntukkan bagi kepentingan Kepala Desa dan sekelompok orang tertentu saja6. Tidak adanya aparatur Pemerintah Kabupaten OKI yang membantu atau mendampingi menjelaskan kepada masyarakat, membuat rancangan peraturan

desa Berkat tidak terinformasikan dengan baik7. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah OKI menyatakan bahwa proses sosialisasi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan8. Kenyataan ini membuktikan, bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah OKI dengan Pemerintah Desa Berkat tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang baik, menyebabkan hanya beberapa desa saja di Kabupaten OKI yang sudah memberikan rancangan peraturan desa untuk disetujui, termasuk salah satunya Desa Berkat. Komunikasi Hukum Faktor interval waktu yang terlalu lama sejak diberlakukannya Perda OKI NO. 9/2008, dengan pengajuan rancangan peraturan desa Berkat, seakan-akan tidak disadari sebagai suatu hambatan. Situasi ini menggambarkan, bahwa Pemerintah Daerah OKI tidak menggunakan fungsinya melalui komunikasi hukum untuk mengatasinya. Menurut Friedman (2009), komunikasi hukum merupakan persyaratan pokok sistem hukum. Tidak ada seorangpun dapat berperilaku menurut hukum, kalau ia tidak mengetahui apa isi atau apa yang diatur oleh hukum itu. Pembuatan peraturan desa oleh Pemerintah Desa Berkat, pada kenyataannya kurang mendapat pengontrolan oleh Pemerintah Daerah OKI9. Kontrol ini diperlukan guna mengetahui hambatan yang dialami Pemerintah Desa Berkat dalam melaksanakan Perda OKI No. 9/2008. Kesan yang ditimbulkan, bahwa komunikasi hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah OKI hanya untuk memenuhi syarat formal saja, yaitu dengan dimuatnya dalam Lembaran Daerah.

Hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Daerah OKI (17 Juni 2009). Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (19 Juni 2009). 7 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (19 Juni 2009). 8 Hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Daerah OKI (17 Juni 2009). 9 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (17 Juni 2009). 5 6

144


Penetapan Batas Desa F. C. von Savigny dalam Samidjo (1986), mengemukakan bahwa hukum tidak dapat dibuat, terkecuali terjadi atau diproses bersama-sama dengan masyarakat. Penentuan batas desa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten OKI, memiliki perbedaan berdasarkan pemahaman masyarakat dan Pemerintah Desa Berkat10. Situasi ini menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah OKI tidak mengikutsertakan dan memahami peranan masyarakat sebagai salah satu faktor pembentukan hukum. Batas antar desa tetangga hanya diketahui dengan adanya pohon yang sudah tumbuh sejak dahulu, dan diyakini masyarakat sebagai penanda wilayah Desa Berkat11. Adanya perbedaan mengenai batas wilayah desa, menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak percaya terhadap kredibilitas produk hukum yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Menurut Sulistyowati Iriyanto dalam Cahyadi dan Danardono (2009), kenyataan ini memperlihatkan kegagalan pembangunan hukum. Kegagalan ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten OKI tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan Pengembangan desa dewasa ini tidak bisa hanya mengandalkan aset desa saja, faktor lain yang lebih penting adalah memberdayakan SDM sebagai pengelola desa bersama masyarakat.

Desa Berkat melaksanakan Perda OKI No. 9/2008, kurang mendapatkan perhatian masyarakat karena pengaturannya masih bersifat umum dan kurang teknis13. Masyarakat Kabupaten OKI merasa dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, mereka memiliki hak untuk memanfaatkan lebak, lebung, dan sungai di wilayahnya maupun di wilayah desa lain. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai di Desa Berkat, dilakukan juga oleh masyarakat luar desa. Keberadaan masyarakat luar desa, telah menimbulkan adanya kasus kehilangan kapal dan alat tangkap. Kejadian itu memunculkan konflik dengan masyarakat yang berada di luar Desa Berkat14. Faktor yang membuat kinerja satuan keamanan belum maksimal, karena tidak ada aparat penegak hukum yang mendampingi, serta tidak seimbangnya jumlah petugas dengan luas wilayah yang diawasi. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan

Penegakan Hukum di Desa Berkat

a. Kelembagaan desa pada tiga masa pemerintahan memberikan peran yang menentukan bagi pengambil kebijakan, sebagai perencanaan pengelolaan sumber daya PUD di wilayah Sumsel maupun Desa Berkat. Transformasi pengelolaan PUD dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, menunjukkan adanya peran masyarakat yang lebih besar dalam memanfaatkan sumber daya ikan.

Sebelum adanya peraturan desa sebagai hukum positif tertulis, Pemerintah Desa Berkat menjadikan Perda OKI No. 9/2008 sebagai panduan pengelolaan serta pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang12. Keinginan Pemerintah

b. Ketentuan di dalam Perda OKI No. 9/2008, memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Desa Berkat untuk mengatur pengelolaan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang secara mandiri, demi terciptanya kemakmuran desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Berkat (18 Juni 2009). Hasil wawancara dengan masyarakat dan Kepala Desa Berkat (18 Juni 2009). 12 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (19 Juni 2009). 13 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (17 Juni 2009). 14 Hasil wawancara dengan aparat keamanan Desa Berkat (18 Juni 2009). 10 11

145


c. Implementasi Perda OKI No. 9/2008 di Desa Berkat, menunjukkan bahwa proses sosialisasi serta komunikasi hukum belum berjalan dengan baik, karena kurangnya koordinasi dan pengontrolan oleh Pemerintah Daerah OKI; perbedaan pemahaman batas desa telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat; tidak optimalnya pelaksanaan penegakan hukum karena tidak ada aparat yang mendampingi satuan keamanan desa. Implikasi Kebijakan a. Pemerintah Kabupaten OKI perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Berkat untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui pelatihan/ pendidikan, agar tugas dan fungsinya selaras dengan amanat diberlakukannya suatu peraturan. Memposisikan SDM sebagai human capital, membuat Desa Berkat mampu berdiri sendiri secara otonom dan aset yang dimiliki dapat dikelola dengan baik. b. Pemerintah Daerah OKI wajib melaksanakan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat, melakukan kontrol dan pendampingan secara konsisten, serta menciptakan komunikasi hukum yang terorganisasi dalam menjabarkan Perda OKI No. 9/2008. Hal ini dimaksudkan, agar setiap kendala yang timbul dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, dapat diantisipasi dengan baik, serta mencegah terjadinya konflik akibat adanya perubahan aturan dan norma. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press. Malang. 134 hal. Cahyadi, A. dan D. Danardono. 2009. Sosiologi Hukum dalam Perubahan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 344 hal.

146

Hoebel, E.A. 2006, The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dinamics. Cambridge, Mass., Harvard University Press. Los Angeles. 357 hal. Husnah, S. Gautama, S. Nurdawati, E. Dharyati. 2006. Jenis, Cara Operasi dan Penyebaran Beberapa Alat Tangkap Ikan di Perairan Sungai Musi, Sumatera Selatan. Pusat Riset Perikanan Tangkap Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Palembang. 53 hal. Montesquieu. 2007. The Spirit of Laws. Nusamedia. Bandung. 463 hal. Nasution, Z., N. Shafitri, P. Martosuyono, Mursidin, R. Pramoda, Muhadjir, A.M. Andrianto. 2009. Riset Panel Perikanan dan Kelautan Nasional (Panelkanas). Laporan Teknis. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi - Kelautan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 137 hal. Samidjo. 1986. Ilmu Negara. Armico. Bandung. 360 hal. Scott, R.W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Sage Publication. London. 280 hal. Soekanto, S. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 277 hal. Widjaja, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/ Marga: Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 273 hal. Yustika, A.E. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, & Strategi. Banyumedia Publishing. Malang. 364 hal. Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 9 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 No. 9


Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999, Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga disahkan 10 Nopember 2001, Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4433, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5073.

147

TRANSFORMASI PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Recommend Documents