TRAFFICKING KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm. 36–44 E-mail: [email protected] Website: www.jchunmer.wordpress.com

ISSN: 2356-4962

TRAFFICKING KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

Indrawati Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang E-mail: [email protected]

Abstract In perspective law (criminal), the victims of trafficking are women and children. This crime is a criminal action that has become an international problem. The criminal action is also against the human rights and lowers women’s and children’s dignity. The nation policy by applying law no 21 year 2007 about the criminal action of trafficking proves that the law makes the doer undaunted. The fact is that the criminal actor is not only the person who is unknown by the victim, but the one known by the victim, or even the parents themselves are the doers. The victims of the crime are usually women and children that can be classified as “latent victim”. Because the impact of the criminal action leaves a continuous trauma, especially to the victim’s mental, it needs an effort to prevent it done solidly. Key Words: Children and women, Crime, Trafficking

Abstrak Dalam perspektif hukum (pidana), perdagangan orang atau trafficking korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang telah menjadi masalah internasional. Tindak pidana tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia dan merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anakanak. Kebijakan negara dengan menerapkan Undang Uundang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, membuktikan bahwa UU itu tidak membuat pelaku menjadi jera. Pada kenyataannya pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya orang yang tidak dikenal korban, namun justru orang yang dikenal korban, bahkan orang tua korban sendiri juga menjadi pelaku. Adapun korban kejahatan tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong “latent victim”. Mengingat dampak tindak pidana tersebut meninggalkan trauma yang berkepanjangan, terutama terhadap psikis korban, maka perlu adanya peningkatan upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu. Kata Kunci: Anak-Anak dan Perempuan, Kejahatan, Trafficking

Akhir-akhir ini berita tentang perdagangan perempuan dan anak-anak menjadi perhatian mayarakat. Terbukti sering dimuat di media massa. Fenomena

ini merupakan masalah serius yang harus mendapatkan penanganan dan penanggulangan yang tidak boleh dipandang ringan. Perdagangan pe-

| 36 |

Trafficking Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak-Anak Indrawati

rempuan dan anak-anak tidak hanya merupakan masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Perbuatan tersebut merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak-anak. Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis, sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan perempuan dan anak-anak Hal di atas diperparah oleh kenyataan melemahnya peran lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikilogis, sekaligus kontrol terhadap anggotanya. Pada perspektif aturan, Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun demikian di dalam penerapannya penegakan hukum belum efektif untuk memberantas segala bentuk perdagangan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak (Komariah E.S., 2003, 131). Beberapa contoh kasus dapat dikemukakan, misalnya kasus yang baru terungkap tanggal 17 Maret 2008 yang terjadi di Palembang. Pada kasus ini terungkap penjualan bayi dengan harga 1,5 juta sampai 5 juta rupiah, untuk bayi berumur 1 bulan sampai 1 tahun. Terdapat 3 modus dalam penjualan bayi yaitu pesan janin dalam kandungan, membeli bayi yang baru lahir dan langsung berhubungan dengan orang tua si bayi atau melalui makelar. Alasan pendjualan bayi karena tekanan ekonomi dan karena sudah mempunyai beberapa orang anak. Pada kasus lain, harian Surya (Surya, 5 April 2008) memuat berita di Lumajang seorang ayah, R, 50 tahun, tega memperkosa anak kandungnya

yang bernama YN (15 tahun). Selanjutnya anak tersebut dijual ke tempat prostitusi di Benowo, Surabaya sejak bulan Desember 2007 sampai Januari 2008. Alasan menjual anak karena tekanan ekonomi. Kasus-kasus perdagangan perempuan ternyata bervariasi dan seringkali mengundang hal yang tidak terduga yaitu tersangka NF, 17 tahun seorang siswa SMK di Surabaya telah menjual keperawanan 4 (empat) orang remaja. Kasus ini terungkap pada bulan Maret 2008 dan telah ditangani oleh Polwiltabes Surabaya. Lagi-lagi masalah tekanan ekonomi yang menjadi alasan untuk melakukan perbuatan yang terlarang tersebut. Sebetulnya masih banyak kasus perdagangan perempuan yang dilakukan antar pulau dan antar negara, namun seringkali sulit dilacak, karena biasanya perbuatan tersebut dilakukan secara rapi dan terencana. Karena berbagai hal, korban tidak merasa masuk perangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Cara-cara penuh tipu muslihat yang dilancarkan pelaku membuat korban tidak sadar kalau menjadi korban penipuan. Meskipun telah dilakukan penangkapan terhadappelaku trafficking, tetapi dalam masyarakat masih terjadi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan secara terus menerus upaya pencegahan terjadinya trafficking yang dilakukan secara terpadu.

Gambaran Umum Masalah perdagangan perempuan dan anak merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu perdagangan perempuan dan anak juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia. Hal ini mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam pembangunan dan melanjutkan regenerasi yang berkualitas.

| 37 |

Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6, No.1 Juni 2015: 36–44

Stigmatisasi yang diberikan masyarakat terhadap mereka yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi perempuan untuk eksis. Bukan tidak mungkin para korban perdagangan manusia tersebut tersisih dari masyarakat. Gejala ini harus dihapus, mengingat para korban tersebut sudah sangat menderita, sehingga persepsi masyarakat harus diubah. Indonesia merupakan negara asal korban yang cukup besar jumlahnya. Dari jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan di Malaysia pada tahun 1999-2000 sebanyak 6.809, 62,7% atau sejumlah 4.268 orang berasal dari Indonesia. Jumlah ini hanya untuk satu negara saja, belum di negaranegara lain. Secara makro diperkirakan satu sampai dua juta orang diperdagangkan, 225.000 orang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dari jumlah tersebut setiap tahun 40-70 ribu orang perempuan diperdagangkan setiap tahun untuk prostitusi dan 30 % di antaranya adalah anak-anak yang berusia 14-17 tahun. Selain untuk prostitusi, perdagangan perempuan dan anak dapat berbentuk perkawinan antar warga negara dengan alasan “perbaikan ekonomi”, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam Konferensi di Utrecht dan Maastricht di Belanda tahun 1994 (Rachmat Syafat, 2005, 211).

Pengertian Trafficking Perdagangan atau trafficking digunakan untuk istilah perdagangan manusia. Terminologi istilah trafficking merupakan issu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas dibedakan dari “treading” (perdagangan) Meskipun dengan penggunaan persamaan kata kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menterjemahkan istilah trafficking.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan “transnational crime”, yang dapat terjadi melampaui batas-batas negara nasional tertentu. Oleh karena itu dapat melibatkan lebih dari satu hukum nasional atau lebih dari satu sistem hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia kejahatan ini merupakan kejahatan bentuk baru. Di dalam kepustakaan hukum Internasional perdagangan perempuan dan anak termasuk dalam kategori perbudakan (slavery) yang sejak lama telah dilarang. Larangan ini sejak lama telah ada, jauh sebelum didirikannya Liga Bangsabangsa ataupun Perserikatan Bangsa-bangsa. Berdasarkan laporan dari berbagai LSM maupun dari organisasi-organisasi antar pemerintah menunjukkan bahwa praktek perbudakan dalam bentuk yang baru atau dalam bentuk terselubung semakin meningkat. Praktik perdagangan perempuan dan anak yang merebak di berbagai tempat hingga saat ini dikategorikan sebagai praktek yang menyerupai perbudakan (slavery like pratices), seringkali berhubungan dengan prostitusi, perdagangan organ tubuh dan jaringan tubuh, tenaga kerja, perdagangan dan produksi narkotika, adopsi illegal dan lainlain. Upaya masyarakat internasional untuk memerangi praktek perbudakan telah diintensiflkan sejak tahun 1926 ketika Liga Bangsa-bangsa mengadopsi Anti Slavery Convention. Konvensi tersebut mewajibkan negara peserta untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan budak yang pada akhirnya menghapuskan praktek perbudakan secara total. Dalam konteks perserikatan Bangsa-bangsa, pasal 4 Deklarasi Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan: “No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.” Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan pasal 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa

| 38 |


setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

nafkah dari mantan suami, mereka dari golongan ekonomi lemah dan perempuan yang sedang mencari kerja serta kurang pendidikan.

Faktor Pendorong Terjadinya Trafficking

Adapun korban anak-anak kebanyakan tergiur karena mereka mempunyai sifat konsumtif. Mereka gampang terpikat oleh rayuan para pelaku yang menjanjikan hidup enak tanpa kerja keras. Mereka terpikat dengan bujuk rayu pelaku dan ikut pelaku. Barulah mereka sadar bahwa mereka telah ditipu oleh pelaku. Tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri.

Kalau dikaji lebih mendalam dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya trafficking ada 2 (dua), yaitu: 1) Faktor pencetus, adalah kemiskinan. Meskipun faktor tersebut kelihatan sangat klise, tetapi kenyataan tersebut tidak dapat kita elakkan. Mereka yang miskin atau merasa miskin, tetapi ingin cepat kaya, tentu lebih memilih jalan yang paling gampang, yaitu bekerja di luar negeri, meskipun tidak mempunyai keahlian (skill). Keberhasilan mereka memicu orang-orang lain untuk ikut-ikutan bekerja di luar negeri. Tetapi mereka tidak memikirkan hambatan-hambatan yang menghadang. Misalnya bahasa, ketrampilan dan sikap dalam berinteraksi dengan orang-orang dari Negara lain. Perbedaan bahasa dan budaya, mestinya sudah harus diperhitungkan. 2) Faktor penarik. Faktor tersebut merupakan iming-iming dari orang lain yang berhasil atau sukses, ditambah janji-janji yang menggiurkan dari para calo. Keahian mereka menggaet calon korban begitu halus, sehingga para calon korban tidak menyadari kalau mereka sudah masuk perangkap.

Korban Trafficking Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1983, 41). Perempuan dan anak tergolong pada “latent victim” yaitu mereka yang cenderung secara potensial menjadi korban kejahatan. Demikian pula halnya dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Korban kebanyakan perempuan dengan kondisi labil yaitu janda cerai yang tidak mendapat

Berbagai Instrumen Hukum Internasional Hukum internasional yang berkenaan dengan perdagangan perempuan dan anak adalah: 1) The Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Other, 1949. Konvensi ini memberikan rincian mengenai tindakan represif yang diperlukan terhadap orang-orang yang memperoleh, mengajak, membujuk atau mengarahkan orang lain untuk melakukan prostitusi atau melakukan eksploitasi. 2) The Supplementary Convention for the Abolition of Slavery, Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956. Konvensi ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan Konvensi anti Perbudakan tahun 1926 yang didasari oleh pasal 4 Deklarasi Universal HAM. Untuk itu konvensi ini menjadi dasar bagi perumusan instrumen yang dapat mempercepat penghapusan perbudakan, dengan memperluas perbudakan dalam bentuk lain seperti perbudakan karena hutang, merendahkan martabat dalam perkawinan dan ekspolitasi anak. 3) Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 tahun 1994. Memberikan definisi perdagangan manusia lintas batas. 4) Convention on the Rights of the Child. Telah berlaku sejak tahun 1990 dan telah diratifikasi Indonesia. Dalam hal ini diberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari slavery like practices. Konvensi ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang membahayakan kese-

| 39 |


hatan serta penyalahgunaan seksual. 5) Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women. Konvensi yang gender spesifik ini telah berlaku sejak 1981 dan telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini: “diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.” Selanjutnya beberapa prinsip Internasional yang telah disepakati untuk keperluan pemberantasan perdagangan perempuan yaitu: 1) Prinsip Non Diskriminasi; 2) Keselamatan dan perlakuan yang adil; 3) Akses pada pengadilan; 4) Akses atas gugatan perdata dan reparasi; 5) Status tempat tinggal; 6) Kesehatan dan pelayanan lainnya; 7) Repartiasi dan reintegrasi; 8) Pemulihan; dan 9) Kerjasama antar negara (Komariah E.S, 2003: 134136).

Instrumen Hukum Nasional tentang Pencegahan Trafficking Terdapat beberapa instrument hukum yang mengatur tentang pencegahan trafficking, yaitu: 1) Pada tanggal 19 April 2007 telah diundangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang disebut pula dengan istilah Trafficking On Person. Dalam pasal 1 Undangundang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau pene-

rimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” Dalam hal tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku lagi (pasal 65 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007). Sedangkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 telah dijelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, serta sanksi pidana yang akan dijatuhkan. 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 20 undang-undang tersebut dinyatakan: (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak dan diperhamba; (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Selanjutnya pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang

| 40 |


Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1084 disebutkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan Undang-Undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran. 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a.diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan dijatuhkan sanksi. Tetapi hanya pada norma hukum dikaitkan sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Pelaksana “alat pemaksa” itu diserahkan kepada penguasa. Beda yang menonjol dari sanksi terhadap norma hukum dan sanksi terhadap norma-norma dari kelompok lainnya ialah: sanksi terhadap pelanggaran norma hukum diserahkan kepada penguasa, sedangkan terhadap norma lainnya tidak. Sanksi terhadap norma hukum berupa hukuman (pidana) yang dengan segera dapat dirasakan oleh pelanggar, sedangkan sanksi terhadap norma lainnya belum tentu segera dirasakan (S. R. Sianturi, 1986, 30).

Pidana atau hukuman tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Kesimpulan seminar kriminologi ke 3 tahun 1976 antara lain juga merumuskan: hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat (Nanda Agung Dewantara, 1988, 141). Selama ini tujuan pidana dan pemidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan ini baru tampak dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional (1872) Buku I yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1, yaitu: 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk; 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; 3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pada ayat-ayatnya dinyatakan bahwa pemidanaan “tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.” Pada kasus perdagangan orang telah ditetapkan sanski pidana yang tercantum pada pasal 2 sampai dengan pasal 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan telah dijelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, serta sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Berikut akan dikemukakan beberapa pasal yang memuat perbuatan yang dilarang dan sanksi yang akan diterapkan. Perbuatan yang dilarang tercantum dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu: (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

| 41 |


penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutangatau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 3: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundn paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Pasal 5: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 7: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Demikian beberapa pasal dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku traffiking. Dari beberapa pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hal yang khusus yaitu: 1) Dalam satu pasal terdapat 2 (dua) pidana pokok yang dijatuhkan yaitu pidana penjara dan pidana denda; 2) Pada pasal-pasal tersebut terdapat minimum khusus hukuman dan maksimum khusus hukuman. Hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam pasal 12 KUHP; 3) Terdapat pemberatan hukuman. Bagi pejabat yang melakukan tindak pidana tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaannya dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya; 4) Korporasi juga dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Ancaman pidana yang berat sebetulnya sudah memberikan

| 42 |


suatu rambu-rambu agar tidak mudah dilakukan tindak pidana perdagangan orang. Na mun pada kenyataannya tindak; pidana tersebut masih terjadi

Dampak Trafficking Bagi Korban Perdagangan orang atau trafficking dapat mengakibatkan kondisi yang tidak mengenakkan bagi korban. Antara lain trauma, tekanan psikis yang berat, kehamilan, cacat tubuh, bahkan ada beberapa yang berakibat kematian. Oleh karena itu kejahatan tersebut dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia. Hal di atas mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. Stigmasisasi yang dikenakan kepada perempuan dan anak yang pernah “dieksploitasi” dalam pelacuran misalnya, merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial (Komariah E.S. 2003, 12).

Upaya Penanggulangan Masalah perdagangan orang (perempuan dan anak-anak) dalam penanggulangannya membutuhkan kerjasama internasional dan peran masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam pasal 59 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Di samping itu diharapkan masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pe-

nanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang (pasal 60 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007). Adapun pemberantasan trafficking oleh pemerintah dilakukan dengan tindakan represif, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, selain itu juga dilakukan tindakan preventif dengan cara para perempuan diberi pendidikan kewirausahaan yang bermanfaat.

Penutup Dari hasil penelitian diperoleh gambaran tentang trafficking yang dapat disimpulkan sebgai berikut: 1) Penanganan korban trafficking selain menggunakan payung hukum Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam implementasinya juga perlu melibatkan peran aparat penegak hukum dan Departeman Sosial untuk mengupayakan pembinaan terhadap korban. 2) Pemberantasan trafficking merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Peranserta masyarakat diharapkan dapat mencegah meluasnya trafficking di suatu daerah. Oleh karena itu upaya pemberantasan trafficking seharusnya dilakukan oleh berbagai instansi secara terpadu. Kerja sama dalam penanganan trafficking tersebut perlu, mengingat pelaku perdagangan orang bukan hanya orang lain saja atau orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi kadang-kadang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dengan koordinasi tersebut diharapkan bisa ditemukan upaya yang tepat dan terarah untuk mencegah serta menanggulangi trafficking. Hal ini juga mengingat korban trafficking adalah perempuan dan anak-anak. Karena itu perlakuan dan penanganan terhadap para korban harus lebih hati-hati dan tepat sasaran. 3) Meng-

| 43 |


himbau pemerintah dan pihak swasta untuk membuka lapangan kerja dan memberi penyuluhan intensif tentang bahaya trafficking serta akibat-akibatnya pada perempuan dan anak, sehingga tidak tergiur bekerja di tempat maksiat. Kegiatan tersebut seyogyanya diikuti dengan pendidikan agama untuk memperkuat iman agar tidak mudah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Rachmat Syafaat, 2005, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Penerbit Agritek YPN, Malang. S.E. Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, ALUMNI AHAEM PETEHAEM. ......................................, Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. ......................................, Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Daftar Pustaka Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta. Komariah, Emong Sapardjaja, 2003, Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 5 No. 2 Juli 2003: 131-147.

......................................, Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ......................................, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Nanda Agung Dewantara, 1988, Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta.

| 44 |

TRAFFICKING KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

Recommend Documents