Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak Aplikasi di Tingkat Negara
Hak Cipta © International Labour Organization 2009 Edisi pertama 2009
Publikasi Kantor ILO tunduk kepada ketentuan hak cipta sesuai Protokol 2 Konvensi Universal tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, kutipan singkat dari publikasi-publikasi ini dapat direproduksi tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu, selama sumbernya disebutkan. Untuk memperoleh hak atas reproduksi atau terjemahan, Anda dapat mengajukan permohonan ke ILO Publications (Rights dan Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor ILO menyambut baik permohonan-permohonan ini. Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya pada Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email:
[email protected]], di Amerika Serikat pada Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email:
[email protected]] atau di negara lain pada organisasi-organisasi yang memiliki Hak untuk melakukan reproduksi, dapat membuat salinan fotokopi sesuai lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.
ILO Toolkit untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak/UN System Chief Executives Board for Coordination Jakarta, International Labour Office, Edisi pertama 2009 ISBN 978-92-2-822931-8 (print) ISBN 978-92-2-822932-5 (web pdf)
UN System Chief Executives Board for Coordination; International Labour Office guide/decent work/promotion of employment/UN dan specialized agencies/interagency collaboration/technical collaboration. 13.01.1
Katalog ILO dalam Data Publikasi
Penyebutan yang digunakan dalam publikasi ILO, sesuai praktek PBB, dan presentasi materinya tidak menunjukkan pendapat apapun dari Kantor ILO terkait status hukum suatu negara, daerah atau wilayah manapun atau otoritasnya, atau terkait garis perbatasannya. Tanggung-jawab atas pendapat yang disampaikan dalam artikel, penelitian dan kontribusi lain yang sudah ditandatangani akan ditanggung sendiri oleh pengarang masing-masing, dan publikasi ini bukan merupakan pengesahan oleh Kantor ILO atas pendapat-pendapat yang disampaikan dalam materi-materi tersebut. Penyebutan nama-nama perusahaan serta produk dan proses komersil tidak menunjukkan pengesahan oleh Kantor ILO, dan setiap kelalaian dalam menyebutkan perusahaan, produk atau proses komersil tertentu bukan merupakan sikap tidak setuju pihak ILO. Publikasi ILO dapat diperoleh melalui toko buku utama atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru tersedia secara gratis di alamat tersebut di atas, atau melalui email:
[email protected].
Edisi Bahasa Indonesia dicetak di Jakarta
2
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Daftar Isi
PENDAHULUAN Latar belakang Toolkit dan mandatnya Pekerjaan yang layak: Konsep dan tujuan strategis Tujuan Toolkit Komponen dan susunan Toolkit Penerapan Toolkit di tingkat negara
5 5 7 9 9 10
PENILAIAN DI TINGKAT NEGARA Susunan checklist penilaian Panduan penilaian di tingkat negara
12 12 13
CHECKLIST DI TINGKAT NEGARA A. PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA A1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pro-masyarakat miskin dan mampu menghasilkan banyak lapangan pekerjaan A2. Meningkatkan produktivitas A3. Meningkatkan lingkungan makro ekonomi yang memungkinkan penciptaan lapangan pekerjaan A4. Investasi A5. Meningkatkan kewirausahaan dan lingkungan yang kondusif untuk dunia usaha A6. Perdagangan dan pekerjaan A7. Kebijakan sektoral A8. Pengembangan sumberdaya manusia A9. Teknologi dan ketenagakerjaan A10. Pembangunan perekonomian lokal (LED) A11. Kebijakan pasar tenaga kerja A12. Penghasilan tenaga kerja A13. Pekerjaan untuk kaum muda A14. Respons terhadap krisis A15. Migrasi internasional A16. Perubahan iklim, pembangunan yang berkelanjutan dan “pekerjaan hijau” A17. Perekonomian informal A18. Pertanian dan ketenagakerjaan di pedesaan
23 24
B. B1. B2. B3. B4. B5.
72 75 78 80 83 86
PERLINDUNGAN SOSIAL Jaminan sosial Keselamatan di tempat kerja Kesehatan dan pekerjaan Kondisi yang adil di tempat kerja Sistem pensiun
26 28 30 32 35 38 40 42 45 47 50 52 54 57 60 63 66 60
3
C. C1. C2. C3. C4. C5. C6.
STANDAR DAN HAK-HAK DI TEMPAT KERJA Prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja Kebebasan berserikat Penghapusan kerja paksa Penghapusan perburuhan anak Non-diskriminasi dan peningkatan kesetaraan Penerapan standar-standar ketenagakerjaan internasional
88 91 94 96 98 100 103
D. D1. D2.
TATA KELOLA DAN DIALOG SOSIAL Meningkatkan tata kelola yang baik: institusi dan peraturan tenaga kerja Memperkuat dan melibatkan mitra sosial dan meningkatkan dialog sosial
106 109 112
4
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Pendahuluan
Latar belakang Toolkit dan mandatnya Dalam Konferensi Tingkat Dunia yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2005, para kepala negara dan kepala pemerintahan lebih dari 150 negara telah membuat suatu komitmen untuk melaksanakan agenda internasional yang komprehensif yang mengharuskan adanya tindakan di tingkat global, regional, maupun nasional. Dalam ayat 47 Hasil KTT Dunia tahun 2005 ini, mereka mendeklarasikan pernyataan berikut ini: “Kami sangat mendukung globalisasi yang adil dan bertekad membuat tujuan-tujuan yang mampu menciptakan ketenagakerjaan yang merata dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, termasuk perempuan dan kaum muda, sebagai sasaran utama dari kebijakan nasional maupun internasional yang relevan, serta strategi pembangunan nasional kami, termasuk strategi untuk mengentaskan kemiskinan, dan sebagai bagian dari upaya kami untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.” Komitmen ini telah ditegaskan kembali pada Juli 2006 dalam sidang tingkat tinggi Badan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB bertema “Menciptakan lingkungan yang kondusif di tingkat nasional dan internasional bagi ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang dan dampaknya terhadap pembangunan yang berkelanjutan”. Deklarasi Menteri ECOSOC mengakui bahwa Agenda Pekerjaan yang Layak sebagai salah satu instrumen yang penting untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, dan menetapkannya menjadi sasaran utama kebijakan nasional dan internasional yang relevan, serta strategi pembangunan nasional, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. Mereka selanjutnya meminta sistem multilateral secara keseluruhan, termasuk Dana, Program dan Badan-badan PBB, dan mengundang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk mendukung upaya mengarusutamakan tujuan-tujuan ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, melalui kebijakan, program dan kegiatan mereka. Dalam upaya untuk membantu lembaga-lembaga yang menjadi anggota, Komisi Tingkat Tinggi Program atau HLCP di bawah naungan Ketua Badan Eksekutif untuk Koordinasi (CEB) PBB telah meminta International Labour Organization (ILO) menyusun satu sarana atau Toolkit untuk mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak. ILO, di bawah bimbingan HLCP dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan dan setelah berkonsultasi dengan semua lembaga anggota CEB, telah menyusun dan merevisi Toolkit ini. Badan Eksekutif untuk Koordinasi PBB menggunakan
5
Toolkit ini dalam sidangnya yang diselenggarakan pada April 2007. Badan itu menyatakan penghargaannya atas pendekatan inklusif yang diterapkan dalam menyusun Toolkit ini dan menganggap bahwa metodologi ini “dapat ditiru di bidang-bidang lain, sebagai bagian terpadu dari upaya menyempurnakan hubungan kebijakan dalam sistem PBB, serta mencari cara yang praktis bagi PBB dalam memberikan bantuan kepada negara-negara anggota, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat nyata dari hubungan yang telah disempurnakan ini”. Dukungan lain diberikan untuk Toolkit ini pada Juli 2007, yaitu pada saat segmen koordinasi ECOSOC meneliti implikasi operasional dari Deklarasi Tingkat Menteri pada tahun 2006 dan menekankan bahwa tujuan dari ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang “membutuhkan fokus multidimensial yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani, perwakilan pengusaha dan pekerja, organisasi-organisasi internasional, serta khususnya lembaga-lembaga PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional”. Resolusi ECOSOC menghimbau semua lembaga PBB terkait “untuk bekerjasama dalam menggunakan, menerapkan, dan mengevaluasi aplikasi Toolkit ini”; “untuk mengembangkan, melalui bantuan ILO, mekanisme-mekanisme untuk berbagi keahlian mereka tentang agenda ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, serta untuk menilai dampak kebijakan dan program yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua orang, dengan perhatian khusus pada perempuan dan kaum muda”; serta “meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar, untuk melaksanakan agenda pekerjaan yang layak secara lebih baik, termasuk keempat tujuannya, bekerjasama secara erat dengan ILO,”. Resolusi ini juga menghimbau semua lembaga untuk merumuskan dan melaksanakan rencana aksinya sendiri serta menyusun rencana aksi menyeluruh pada akhir tahun 2009 untuk periode 2010-2015 guna meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Pada Februari 2008, Komisi PBB untuk Pembangunan Sosial juga telah menerapkan Resolusi tentang Meningkatkan ketenagakerjaan yang merata dan pekerjaan yang layak untuk semua orang yang menegaskan kembali bahwa “ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan di tingkat nasional maupun internasional yang kondusif guna mencapai ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, sebagai pondasi untuk pembangunan berkelanjutan dan bahwa lingkungan yang mendukung investasi, pertumbuhan, dan kewirausahaan sangat penting untuk menciptakan peluang kerja baru, serta menegaskan kembali bahwa peluang untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi yang bebas, setara, aman dan bermartabat adalah penting untuk memastikan terhapusnya kelaparan dan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial untuk semua orang, pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan oleh semua bangsa serta globalisasi yang benar-benar inklusif dan adil”. Bahwa ketenagakerjaan yang merata dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, termasuk perempuan dan kaum muda, sebagai cara yang paling efektif untuk keluar dari kemiskinan telah dikonfirmasikan melalui penerapan target baru (1.B) di bawah Tujuan Pembangunan Milenium 1, yaitu mengurangi separuh jumlah masyarakat yang berpenghasilan kurang dari US$1 per hari pada tahun 2015. Ada empat indikator untuk target baru ini yaitu: (i) rasio antara pekerjaan dengan penduduk; (ii) proporsi wiraswasta (bekerja sendiri) dan kontribusi pekerja yang sudah berkeluarga terhadap jumlah total pekerja (pekerjaan rentan); (iii) proporsi masyarakat pekerja yang berpenghasilan kurang dari US$1 per hari (pekerja miskin); dan (iv) tingkat pertumbuhan GDP per pekerja
6
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
(produktivitas tenaga kerja). Indikator-indikator ini perlu diuraikan berdasarkan jenis kelamin dan lokasinya (kota/desa).
Pekerjaan yang layak: konsep dan sasaran strategis Pekerjaan yang layak ditetapkan ILO dan disahkan masyarakat internasional sebagai pekerjaan produktif untuk perempuan dan laki-laki dalam kondisi bebas, adil, aman dan bermartabat. Pekerjaan yang layak mencakup peluang kerja yang produktif dan menghasilkan upah yang adil; memberi keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk pekerja dan keluarga mereka; menawarkan prospek pengembangan diri, serta mendorong adanya integrasi sosial; memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah mereka, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; serta menjamin adanya kesempatan dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Pekerjaan merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial yang lebih luas, memperkuat individu, keluarga mereka, dan masyarakat. Pekerjaan adalah sumber martabat pribadi, stabilitas keluarga, perdamaian di tengah masyarakat, dan demokrasi, yang diberikan kepada masyarakat. Pekerjaan yang layak sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan sarana untuk mencapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di semua negara, baik negara berkembang maupun maju. Dunia membutuhkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, terutama di negaranegara yang menghadapi masalah meluasnya kemiskinan, dan pekerjaan-pekerjaan ini harus berkelanjutan. Pekerjaan yang layak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan berarti bahwa di bidang sosial, pekerjaan harus terbuka bagi semua orang secara adil dengan upah yang adil. Ketimpangan dan diskriminasi akan menimbulkan rasa frustrasi dan amarah, dan ini dapat mengakibatkan dislokasi sosial dan ketidakstabilan politis. Memperbesar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang lebih luas adalah elemen penting dalam menciptakan globalisasi yang lebih inklusif (terbuka) dan adil. Di bidang ekonomi, pekerjaan harus produktif dan mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Di bidang lingkungan, pekerjaan harus mencakup pemakaian sumber daya alam dengan cara yang mampu melestarikan planet ini untuk generasi mendatang, serta aman untuk pekerja perempuan dan laki-laki maupun masyarakat. Sayangnya, dunia kini tengah menghadapi “defisit” pekerjaan yang layak. Walaupun terjadi peningkatan lebih dari 45 juta pekerjaan baru, di seluruh dunia masih ada 189,9 juta orang masih menganggur pada tahun 2007. Lima dari sepuluh orang bekerja, tapi mereka tetap rentan terhadap kemiskinan dan risiko, antara lain akibat penghasilan yang rendah atau tidak pasti, kondisi kerja yang berbahaya, serta tidak adanya asuransi kesehatan. Sekitar 487 juta pekerja di dunia tidak memperoleh upah yang cukup untuk mengangkat diri mereka maupun keluarganya ke atas garis kemiskinan (setara US$ 1 per hari) dan 1,3 miliar pekerja dan keluarga mereka masih hidup dengan upah kurang dari US$ 2 per hari. Kesenjangan gender masih ada, di mana hanya 49,1 persen perempuan usia kerja yang bekerja pada 2007, bandingkan dengan 74,3 persen laki-laki. Banyak pekerja tidak mendapatkan hak-hak fundamental, kebebasan berserikat, dan hak untuk melakukan perundingan bersama. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi,
7
kurang terwakili, dan tidak memiliki suara, serta kurang memiliki perlindungan terhadap hilangnya penghasilan akibat cidera, sakit, cacat, atau usia tua. Gejolak ekonomi global dapat memperburuk defisit pekerjaan yang layak ini. Pada tahun 2008, sebagian besar gejolak ekonomi diakibatkan oleh kekacauan pasar kredit dan kenaikan harga minyak dan pangan, yang dapat menambah jumlah pengangguran secara global sampai lebih dari 5 juta orang. Untuk mengatasi defisit ini dan menempatkan masalah ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak dalam kebijakan ekonomi dan sosial, Agenda Pekerjaan yang Layak memiliki empat tujuan strategis, yang sama pentingnya, sebagai bagian dari pendekatan yang seimbang dan terpadu. Keempat pilar Agenda Pekerjaan Layak ini tidak dapat dipisahkan, saling terkait satu sama lain, dan saling mendukung sama lain: •
Meningkatkan ketenagakerjaan dengan menciptakan lingkungan kelembagaan dan ekonomi yang berkelanjutan di mana: –
Individu dapat mengembangkan dan memperbaharui kapasitas dan keterampilan penting yang mereka butuhkan agar dapat bekerja secara produktif untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kesejahteraan mereka;
–
– •
Semua perusahaan, baik perusahaan negara maupun swasta, perlu terus tumbuh berkembang dan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak, serta menciptakan peluang dan prospek penghasilan untuk semua orang; dan Masyarakat dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi mereka, standar
kehidupan yang baik, serta kemajuan sosial mereka. Mengembangkan dan memperkuat upaya perlindungan sosial – jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja – yang berkelanjutan dan diterapkan pada situasi nasional, termasuk: – Perluasan jaminan sosial bagi semua orang, termasuk upaya menyediakan upah minimum bagi semua yang membutuhkan perlindungan tersebut, dan menerapkan cakupannya agar dapat memenuhi kebutuhan baru, serta ketidakpastian yang diakibatkan oleh cepatnya perubahan teknologi, masyarakat,
•
demografi dan ekonomi; – Kondisi kerja yang sehat dan aman; dan – Kebijakan upah dan penghasilan, jam kerja serta kondisi kerja lainnya, yang dirancang agar dapat memastikan pembagian hasil yang adil bagi semua orang dan upah hidup minimum bagi semua orang yang bekerja dan yang membutuhkan perlindungan tersebut. Meningkatkan dialog sosial dan tripartitisme sebagai cara yang paling tepat untuk: – Menerapkan pelaksanaan tujuan-tujuan strategis sesuai kebutuhan dan situasi setiap negara; – Menterjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam kemajuan sosial, dan kemajuan sosial ke dalam pertumbuhan ekonomi; – Memfasilitasi pengembangan konsensus tentang kebijakan nasional dan internasional terkait, yang mempengaruhi strategi dan program ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak; dan –
8
Mengefektifkan lembaga dan peraturan tenaga kerja, termasuk menghargai pengakuan atas adanya hubungan kerja, meningkatkan hubungan industrial
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
yang baik, serta pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja yang efektif. •
Menghormati, meningkatkan, dan mewujudkan prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja, karena hak-hak dan kondisi yang kondusif ini diperlukan untuk mewujudkan secara penuh semua tujuan strategis, dengan catatan: –
Bahwa kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama sangat diperlukan untuk mencapai keempat tujuan strategis tersebut; dan
–
Bahwa pelanggaran terhadap prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja tidak dapat dipakai atau digunakan sebagai keunggulan komparatif yang sah, dan bahwa peraturan tenaga kerja tidak boleh digunakan untuk tujuan perdagangan yang bersifat proteksionistis.
Tujuan Toolkit Sesuai mandatnya dan sebagai bagian terpadu dari proses antar lembaga (melalui CEB) dan proses antar pemerintahan (melalui ECOSOC), tujuan Toolkit adalah: • Berfungsi sebagai “lensa” yang dapat digunakan para pengguna untuk melihat hubungan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan mereka dengan hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, dan bagaimana ia dapat meningkatkan •
hasil-hasil ini, termasuk melalui rencana aksi; Meningkatkan pengelolaan pengetahuan dan berbagi sarana untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Situs web interaktif Toolkit ini memungkinkan para pengguna memberikan kontribusi mereka dan memanfaatkan pengetahuan, serta media kebijakan dan pengoperasian yang ada, untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) pengetahuan, dan bekerjasama dalam
•
•
mengembangkan dan menguji media baru untuk mengisi gap itu; Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kapasitas, termasuk melalui pelatihan, agar lembaga-lembaga multilateral, komunitas pembangunan internasional, konstituen nasional dan masyarakat madani dapat lebih memahami dan mampu melaksanakan Agenda Pekerjaan yang Layak secara lebih efektif; dan Perluasan di tingkat negara dan membantu Tim Negara PBB, para konstituen nasional, pemangku kepentingan, dan mitra pembangunan lain untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dalam kerangka pembangunan nasional, serta meningkatkan hubungan antara kebijakan dengan pemusatan program serta membantu pencapaian tujuan reformasi PBB untuk “melaksanakannya dalam satu program terpadu”.
Komponen dan struktur Toolkit Untuk memenuhi tujuan-tujuan di atas, Toolkit punya beberapa komponen utama yang terus dikembangkan dan dilaksanakan melalui proses yang terbuka dan partisipatif. Oleh karena itu, Toolkit ini dapat dianggap sebagai suatu proses dan bukan produk jadi. Adapun komponen Toolkit ini adalah:
9
•
Daftar periksa (checklist) yang bersifat diagnostik dan peningkatan kesadaran yang berisi beberapa pertanyaan untuk evaluasi diri. Checklist ini terdiri dari beberapa bagian yang mencerminkan keempat pilar Agenda Pekerjaan yang Layak; bagian-bagian ini tidak terpisah dan menjadi bagian dari satu pendekatan yang terpadu. Checklist ini bersifat indikatif tentang jenis-jenis pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh setiap aktor lembaga di bidang sosial dan ekonomi – khususnya lembaga multilateral – untuk menilai dan mengoptimalkan dampak suatu kebijakan, strategi, program, dan kegiatannya terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Hasil evaluasi diri ini dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi, dan digunakan sebagai basis untuk mengukur dan melaporkan kemajuan yang ada dalam mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak;
•
Situs web interaktif (http://cebtoolkit.ilo.org) untuk mengelola pengetahuan dan berbagi sarana untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Platform ini menawarkan beberapa metoda yang disumbangkan oleh lembaga atau pemangku kepentingan nasional. Sarana ini mungkin berupa media tentang cara mengerjakan sesuatu, sarana berbasis pengetahuan, dan praktek terbaik, serta alat berbagi pengalaman negara atau kawasan lain di dunia ini. Para pengguna dapat mengirimkan sarana mereka sendiri, mengakses sarana orang lain dalam jaringan pengetahuan, memberi masukan, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan membuat beberapa e-forum untuk bekerjasama dengan orang lain dalam mengembangkan dan menguji sarana baru di bidang aplikasi tertentu yang
•
dibutuhkan; Komponen peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran yang berisi materi pelatihan dan advokasi, serta pengaturan yang memungkinkan lembaga-lembaga multilateral, konstituen, komunitas pembangunan internasional, dan masyarakat madani lebih memahami dan mampu melaksanakan Agenda Pekerjaan yang Layak
•
secara lebih efektif; Penerapan Toolkit di tingkat negara. Checklist untuk evaluasi diri pertama kali
Penerapan Toolkit di tingkat negara Di tingkat negara, pendekatan Toolkit dapat digunakan oleh: •
10
Tim Negara PBB (UNCT), baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, untuk: – Menilai bagaimana kerangka kerja program/bantuan pembangunan, seperti Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan PBB (UNDAF), Kertas Kerja tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan (PRSP) atau One UN Programme, yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tak langsung terhadap hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dan cara mengoptimalkan hasil-hasil ini; – Berbagi pengetahuan, pengalaman praktis, dan petikan pelajaran untuk meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak; – Menentukan pembagian tenaga kerja dan kerjasama strategis berdasarkan mandat dan kompetensi masing-masing lembaga, serta meningkatkan
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
pendekatan multi-disipliner dan multisektoral yang jelas dan saling mendukung agar dapat disampaikan secara efektif sebagai Satu Program PBB tunggal untuk ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak; dan –
Mengidentifikasi dan memiliki basis kerjasama praktis dengan berbagai aktor sosial dan ekonomi, terutama aktor utama di dunia pekerjaan, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan organisasi pengusaha dan pekerja, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pekerjaan yang layak.
•
Pemangku kepentingan nasional, yaitu departemen pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta mitra pembangunan yang lain untuk mengkaji kerangka kerja pembangunan nasional, seperti rencana pembangunan lima tahun atau rencana jangka menengah suatu negara, tentang dampak dan implikasinya terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Toolkit ini dapat digunakan, misalnya, untuk meningkatkan hubungan antarkebijakan beberapa aktor nasional yang berbeda, agar keseluruhan lingkungan yang ada kondusif untuk ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. Prioritas dan kerangka kerja pembangunan negara tersebut secara alami akan menentukan konteks dan terobosan tugas UNCT.
Negara-negara Anggota dalam sidang ECOSOC tahun 2007 memberi penekanan khusus pada dimensi Toolkit di tingkat negara. Resolusi ECOSOC ini secara khusus: “Menghimbau lembaga-lembaga khusus, program, dan dana PBB, termasuk lembaga-lembaga non-residen, serta mengundang lembaga-lembaga keuangan internasiona –seuai mandat mereka masing-masing--, untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama strategis, melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah dan perwakilan pengusaha dan pekerja, untuk merumuskan dan memberi hasil khusus yang terkait dengan tujuan ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak di tingkat negara, guna mendukung strategi dan program nasional, termasuk program pekerjaan yang layak di tingkat negara, sebagaimana yang ditetapkan ILO”.
11
Penilaian di Tingkat Negara Struktur checklist penilaian Langkah pertama dalam menerapkan Toolkit di tingkat nasional adalah dengan menginventarisasi bagaimana pembangunan nasional/kerangka kerja program mempengaruhi ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak di negara tersebut, serta di mana dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan. Toolkit ini menawarkan checklist pertanyaan yang bersifat diagnostik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penilaian atau latihan inventarisasi ini. Publikasi sebelumnya tentang Toolkit menyediakan checklist bagi setiap lembaga dalam sistem multilateral untuk digunakan di tingkat kelembagaan maupun global, agar dapat secara sistematis menentukan sendiri bagaimana kebijakan, program, dan kegiatannya dikaitkan dengan hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Dokumen ini menyesuaikan checklist tersebut secara khusus untuk digunakan di tingkat negara. Checklist ini dibagi dalam beberapa bab, yang mencerminkan keempat pilar Agenda Pekerjaan yang Layak, sebagaimana yang ditetapkan ILO dan disahkan secara global dan oleh semua negara dan kawasan. Setiap bab diberi warna yang berbeda agar mudah diidentifikasi (merah muda untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha; hijau untuk perlindungan sosial; kuning untuk standar dan hak-hak di tempat kerja; dan oranye untuk tata kelola yang baik dan dialog sosial). Di bawah masing-masing pilar ini ada beberapa bagian yang mencerminkan sifat yang beraneka ragam, rumit, dan saling terkait satu sama lain, antara tujuan-tujuan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, dengan berbagai kebijakan dan bidang-bidang program yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Panjang masing-masing bab ini tidak menunjukkan bobot salah satu pilar pekerjaan yang layak. Namun, beberapa elemen penting, yaitu pendekatan berbasis hak, dialog sosial, dan partisipasi mitra tripartit dalam menyusun kebijakan dan program, diarusutamakan ke bagian-bagian lain dalam checklist ini. Di samping itu, checklist ini tidak saja ditekankan pada dimensi kerja secara kuantitatif, tapi juga kualitatif, dan menggunakan “lensa kesetaraan gender” secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang beberapa dimensi yang berbeda dari Agenda Pekerjaan yang Layak dan untuk memfasilitasi proses identifikasi hubungan antara bidang-bidang kebijakan yang berbeda dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, setiap bagian checklist ini didahului dengan teks perkenalan yang singkat. Checklist ini juga mencakup tiga jenis kotak sumber, yaitu media/sarana tentang cara, media berbasis pengetahuan dan praktek-praktek terbaik serta pelajaran yang dipetik dari negara dan kawasan lain di dunia, yang dapat diisi melalui kontribusi dari anggota UNCT dan aktor sosial dan ekonomi yang lain.
12
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Panduan penilaian di tingkat negara Panduan yang disajikan di bawah ini dimaksudkan untuk membantu UNCT, baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, untuk menggunakan checklist Toolkit ini sebaik dan seefektif mungkin, guna memberikan hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Departemen pemerintah, organisasi pengusaha atau pekerja, pemangku kepentingan nasional yang lain, serta mitra pembangunan juga dapat memanfaatkan panduan-panduan ini dalam menggunakan checklist agar dapat lebih memahami atau menilai dampak langsung maupun tak langsung dari kebijakan, program dan kegiatan mereka terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak.
1.
Tanya Jawab tentang penilaian di tingkat negara
Mengapa UNCT perlu menggunakan checklist Toolkit untuk melakukan penilaian di tingkat negara? Agar UNCT, baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, dapat secara sistematis menginventarisasi cara yang lebih efektif untuk membantu suatu negara dalam mencapai prioritas pembangunan nasionalnya, serta memenuhi komitmen internasional yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, serta dapat memberi kontribusi untuk pencapaian MDG. Pengguna dapat menggunakan checklist Toolkit ini untuk menilai kerangka kerja pembangunan nasional/kerangka kerja program bersama (UNDAF, PRSP, One UN Programme dari negara percontohan One UN, atau rencana pembangunan suatu negara) mengenai dampaknya terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, serta cara meningkatkan hasil-hasil ini; dan bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan dari masing-masing lembaga anggota ini (program negara dari lembaga-lembaga tersebut, seperti Program Negara untuk Pekerjaan yang Layak ILO) dapat membantu pencapaian hasil-hasil ini. Pemakaian checklist Toolkit ini di tingkat negara tidak dimaksudkan sebagai audit eksternal. Tujuannya adalah untuk memiliki latihan internal yang sangat bermanfaat dan untuk memiliki pendekatan praktis yang memungkinkan lembaga anggota UNCT dan konstituen nasional untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama, termasuk memiliki basis yang kuat untuk mengidentifikasi dalam hal apa saja perlu dilakukan pembagian tenaga kerja secara strategis, dan di mana saja perlu dilakukan kerjasama strategis untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Apa hasil dari penilaian di tingkat negara? Idealnya, checklist Toolkit ini digunakan dalam dua tahap: tahap pertama adalah untuk mengkaji Program UNDAF, PRSP, One UN Programme atau kerangka kerja pembangunan lainnya yang telah dirumuskan, disepakati, dan disahkan bersama oleh UNCT secara keseluruhan bersama pemerintah dan peserta nasional; dan tahap kedua adalah untuk mengkaji kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing lembaga tentang cara mereka membantu pencapaian hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dalam Program UNDAF/PRSP/One UN Programme dan sebagai bagian dari program lembagalembaga tersebut di tingkat negara.
13
Untuk menggunakan Toolkit ini, UNCT, baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, atau para peserta nasional dapat menerapkan langkah-langkah berikut: i.
Membaca keseluruhan checklist untuk memahami keterpaduan keempat pilar Agenda Pekerjaan yang Layak, serta berbagai bidang kebijakan di masing-masing pilar yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak.
ii.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam checklist Toolkit ini. Untuk memberi tanda contreng pada kata Ya atau Tidak dalam kotak checklist. Jawabanjawaban yang diberikan harus bersifat obyektif – agar basis penilaian ini menjadi jelas dan dapat digunakan untuk mengusulkan peningkatan dan memantau kemajuan berikutnya. Daftar elemen-elemen sasaran terdapat di Bagian 2 di bawah ini.
iii.
Mengidentifikasi berbagai jenis sarana (penjelasan dan contoh sarana ada di Bagian
iv.
ini). Memastikan adanya koordinasi dan komunikasi yang erat antara kantor-kantor pelaksana di tingkat negara atau country office dengan kantor pusat masing-masing lembaga tentang pemakaian Toolkit ini, agar mereka dapat berbagi pengalaman dan hasil penilaian.
v.
Menyusun laporan – tidak saja mengumpulkan jawaban-jawaban checklist ini tapi juga memberikan informasi penting untuk dibahas dalam UNCT dengan para peserta yang lebih luas, guna memperbaiki hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak.
vi.
Mengidentifikasi tindakan praktis untuk menindaklanjuti hasil penilaian.
Apakah semua pertanyaan yang ada di checklist ini perlu dijawab? Checklist yang bersifat diagnostik dalam Toolkit ini diatur secara luas sesuai keempat pilar Agenda pekerjaan yang layak, sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui secara global dan oleh semua negara dan kawasan. Karena pilar-pilar ini bukan hal yang terpisahpisah, tapi menjadi bagian terpadu dari satu pendekatan yang logis, maka checklist tidak dimaksudkan sebagai opsi “ambil dan pilih”. Untuk mencapai tujuan-tujuan ketenagakerjaan yang merata dan produktif, serta pekerjaan yang layak, maka semua pilar itu bersifat strategis dan harus menjadi pertimbangan. Setiap negara tentu memiliki prioritasnya masing-masing, dan setiap lembaga UNCT punya mandatnya sendiri dan mungkin menganggap beberapa bagian checklist ini lebih relevan dari bagian yang lain. Namun, dengan menjawab semua pertanyaan yang ada, UNCT dapat mengidentifikasi secara realistis: • Pertama, aspek ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak yang mungkin berada di luar program UNDAF/PRSP/One UN Programme, dan menjadi tanggung-jawab para peserta nasional atau mitra pembangunan yang lain; • Kedua, aspek ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak di mana ada keterbatasan komponen dalam program UNDAF/PRSP/One UN Programme, keterbatasan kegiatan, atau pendekatan yang berbeda dari apa yang disebutkan dalam checklist ini; dan • Ketiga dan yang terpenting, cakupan bidang-bidang dalam program UNDAF/PRSP/ One UN Programme dapat memperkaya atau menyempurnakan kebijakan, program atau kegiatan, dengan mengintegrasikan hasil dan dampak ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Bagi masing-masing lembaga, menjawab semua pertanyaan yang ada dalam checklist ini memungkinkan mereka mengidentifikasi secara realistis: bidang-bidang di mana mereka tidak memiliki mandat atau kapasitas untuk melakukan suatu tindakan; bidang-bidang di
14
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
mana mereka hanya dapat melakukan kegiatan yang terbatas atau menerapkan pendekatan yang berbeda; dan, yang terpenting, bidang-bidang di mana mereka sudah terlibat di dalamnya dan dapat dilibatkan atau di mana ada peluang untuk memperkuat kebijakan, program, atau kegiatannya dengan cara mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Upaya ini akan memberi gambaran yang lengkap tentang semua tujuan strategis dari Agenda Pekerjaan yang Layak, dan dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk menjalin kemitraan atau sinergi antar lembaga-lembaga yang ada di UNCT dan di mana pembagian tugas diperlukan untuk menyusun pendekatan yang lebih efisien dan alamiah. Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa upaya ini juga dapat membantu mengidentifikasi aktor sosial dan ekonomi, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, peneliti, media, organisasi masyarakat madani, dan mitra pembangunan lain, yang perlu diajak berkonsultasi dan diajak bekerjasama dengan lembaga-lembaga UNCT, agar dapat meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak secara efektif. Siapa yang harus melakukan penilaian di tingkat negara? Untuk mengaplikasikan checklist Toolkit ini untuk mengkaji program UNDAF/PRSP/One UN Programme, harus ada perwakilan dari semua lembaga UNCT, idealnya ketua lembaga bersama staf program, dan staf teknisnya yang menggarap komponen-kompenen program yang berbeda. Untuk menggunakan checklist ini guna mengkaji kebijakan, program, dan kegiatannya, sebuah lembaga dapat memutuskan untuk membentuk satu latihan dengan melibatkan staf di tingkat negara maupun kantor pusat, sehingga dapat dilanjutkan dengan memperluas upayanya agar dapat mengoptimalkan hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Setiap lembaga perlu memastikan adanya koordinasi dan komunikasi yang tepat antara kantor di tingkat negara dengan kantor pusat, agar mereka dapat mempelajari pengalaman melalui penilaian diri dan berbagi pengetahuan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari latihan-latihan sebelumnya di tingkat lembaga maupun di lapangan. Semua pihak yang akan memakai checklist Toolkit ini perlu diberi informasi tentang Agenda Pekerjaan yang Layak dan Toolkit itu sendiri. Sebelum melaksanakan latihan ini, satu sesi informasi dapat dilaksanakan dengan bantuan ILO. Apakah pihak lain dapat menggunakan checklist Toolkit ini? Checklist Toolkit ini merupakan penilaian diri dan instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ia juga dapat digunakan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi masyarakat madani, anggota parlemen, dan peneliti untuk lebih memahami hal apa saja yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerjaan di suatu negara dan untuk menyaring kebijakan, program, dan kegiatan di bidang ekonomi dan sosial atau rencana pembangunan suatu negara untuk melihat cara meningkatkan koherensi kebijakan dan konvergensi program yang mengarah pada kesamaan tujuan dari pekerjaan yang layak untuk semua orang. Bantuan apa saja yang dapat diberikan ILO? Untuk merespon CEB dan ECOSOC, satu tim ILO telah dibentuk untuk memberi dukungan dan bantuan kepada lembaga-lembaga dan para peserta untuk mengadakan latihan ini. Di samping panduan-panduan ini, tim ILO ini juga siap mengunjungi lembaga atau negara untuk bertemu dengan staf berwenang, memperkenalkan Toolkit, menjelaskan, dan
15
mengklarifikasi komponen-komponennya serta membahas bentuk-bentuk bantuan atau kerjasama yang sesuai. Bentuk-bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara berikut ini: (i) UNCT atau pemangku kepentingan nasional mengadakan inventarisasi sendiri dan dapat menghubungi anggota tim ILO via telepon atau email untuk meminta klarifikasi, bantuan, nasehat; atau (ii) UNCT atau lembaga individual, departemen pemerintah, organisasi pengusaha atau pekerja mengidentifikasi komponen mana saja dari aplikasi Toolkit ini yang memerlukan bantuan langsung, dan anggota tim ILO dapat melaksanakan beberapa misi untuk bekerjasama di tingkat negara; atau (iii) kegiatan tindak lanjut bersama. Para ahli teknis ILO sudah pernah melakukan berbagai kegiatan bersama anggota PBB yang lain serta para peserta nasional untuk meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, khususnya melalui Program Negara untuk Pekerjaan yang Layak.
2.
Elemen-elemen yang menjadi basis penilaian di tingkat negara
Checklist Toolkit di tingkat negara berisi beberapa pertanyaan yang dilengkapi kotak jawaban Ya/Tidak. Untuk menjawab secara seksama pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah, atau bukan hanya sekadar memberi tanda contreng. Elemen atau kriteria jawaban harus diidentifikasi secara jelas, agar ada data atau indikator yang obyektif untuk dijadikan pondasi, mengidentifikasi kesenjangan (gap), dan tantangan yang utama, serta memberikan informasi yang realistis untuk merumuskan (kembali) atau menyempurnakan kebijakan, program, dan kegiatan, serta dapat memantau kemajuan berikutnya. Untuk setiap bagian checklist ini, diusulkan agar basis/kriteria untuk menjawab “Ya” pada satu pertanyaan tertentu, diberikan secara spesifik dan dijelaskan, dan peran serta tanggung-jawab siapa yang akan menyampaikan hasil-hasil tersebut diidentifikasi secara jelas (lembaga utama, lembaga kolaborasi, atau mitra nasional). Beberapa alasan juga dapat diberikan untuk jawaban “Tidak” – alasan-alasan ini mungkin menunjukkan bidangbidang di luar UNDAF/PRSP/One UN Programme atau di luar rencana pembangunan negara tersebut atau bidang-bidang yang berada di luar mandat suatu lembaga atau mungkin menunjukkan bidang-bidang yang perlu ditindaklanjuti di masa mendatang, termasuk kerjasama dengan para peserta di tingkat nasional, guna memperbaiki ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Kriteria yang seobyektif mungkin tercantum di bawah ini dan penjelasan ringkas diberikan untuk membantu memberi gambaran tentang bagaimana pengguna dapat menentukan, membenarkan, dan menjelaskan jawaban-jawaban mereka. Beberapa contoh diberikan tentang cara menggunakan elemen-elemen ini untuk menentukan dasar dan indikator untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam memberikan hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak: • Kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program: UNDAF, PRSP, One UN Programme atau strategi pembangunan nasional yang lain, seperti rencana pembangunan jangka menengah suatu negara, yang sudah dirumuskan secara konsultatif dan disahkan secara resmi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat nasional adalah dasar acuan yang paling jelas. Elemen-elemen untuk penilaian ini dapat berupa komponen khusus dari dokumen kerangka kerja yang resmi. • Mandat kelembagaan: peraturan, pernyataan misi, standar, deklarasi, tujuan kebijakan yang utama dari sebuah lembaga merupakan acuan khusus bagi hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Lembaga tersebut mungkin sudah diberi tanggung-jawab khusus, termasuk dalam UNDAF/PRSP/One UN Programme untuk
16
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
mencapai hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Program ILO untuk Pekerjaan yang Layak di level Negara adalah salah satu contohnya. Indikator untuk mengukur kemajuan, salah satunya adalah bahwa lembaga tersebut harus memerinci strategi dan rencana pelaksanaan yang jelas untuk mencapai mandat yang relevan. •
Program dan alokasi anggaran: UNDAF/PRSP/One UN Programme mungkin sudah mengalokasikan sumber daya khusus untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Sebuah lembaga mungkin sudah menyediakan, berdasarkan anggarannya, untuk meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak – yaitu dengan menyediakan dana langsung (pinjaman, hibah, keuangan mikro) atau mungkin menggunakan sumber anggaran tambahan/donor untuk proyek atau kegiatan yang dimaksudkan secara jelas untuk meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Salah satu indikator kemajuannya dapat berupa kenaikan persentase sumber daya UNDAF/PRSP/One UN Programme atau anggaran masing-masing lembaga yang digunakan untuk memperoleh hasil-hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak.
•
Arahan atau panduan tentang perumusan, pelaksanaan, pemantauan, atau evaluasi atas kebijakan, program, atau kegiatan: UNCT, baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, misalnya, mungkin memiliki satu arahan yang mengharuskan penilaian di level negara negara untuk memasukkan kajian menyeluruh atas kondisi pasar tenaga kerja atau proposal proyek investasi infrastruktur harus mencakup penilaian tentang kemungkinan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja atau malah sebaliknya bakal mengakatkan pengurangan kerja atau program pengembangan pertanian harus menjamin tidak dilibatkannya pekerja anak. Sebuah lembaga mungkin punya satu checklist untuk mengintegrasikan peraturan-peraturan tenaga kerja yang pokok ke dalam analisis nasional tentang kemiskinan atau panduan operasional yang menggunakan teknik-teknik padat karya (labour-intensive) dalam merespon krisis atau situasi pasca konflik. Atau ia dapat menetapkan hasil-hasil
•
ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak sebagai persyaratan tender proyek, atau memasukkan dampaknya terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan sebagai bagian dari evaluasi suatu kebijakan, program, atau kegiatan. UNCT atau pemerintah juga dapat memasukkan indikator ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dalam laporannya tentang kemajuan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG). Perlu dicatat bahwa arahan atau panduan ini akan menjadi bagian dari sarana lembaga tersebut atau akan digunakan pemangku kepentingan nasional untuk meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Kebijakan, program, atau kegiatan yang ditargetkan secara langsung: Kerangka kerja bantuan/pembangunan mungkin memiliki komponen yang secara langsung mentargetkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Sebagai contoh, sebuah lembaga mungkin punya program pelatihan untuk para staf atau konstituennya tentang masalah ketenagakerjaan dan buruh, kegiatan kolaboratif dengan organisasi pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan pekerjaan yang layak, atau kegiatan untuk menghapus perburuhan anak, memfasilitasi transisi dari sekolah ke dunia kerja bagi perempuan dan laki-laki muda, melindungi hak-hak pekerja migran, mendirikan usaha mikro dan kecil, melaksanakan kode etik terkait HIV/AIDS di dunia kerja. Sebuah lembaga mungkin memiliki kebijakan pengadaan yang sudah ditargetkan atau mungkin punya klausul-klausul tenaga kerja dalam kontrak publik.
17
Ia mungkin memberi nasehat kepada pemerintah tentang kebijakan perdagangan, investasi langsung asing, perpajakan, dan lain sebagainya yang ramah terhadap dunia pekerjaan. •
Penelitian dan pengelolaan pengetahuan: UNCT, baik secara kolektif ataupun lembaga individual, mungkin sudah mengadakan penelitian, survei, kajian (desk reviews), praktek atau lokakarya, dan lain sebagainya, sebagai persiapan program pembangunan nasional/kerangka kerja program atau untuk meningkatkan basis pengetahuan tentang hubungan antara kebijakan, program, dan kegiatan, serta
•
masalah ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Data dan statistik: UNCT, baik secara kolektif maupun individual, dapat secara teratur (lebih spesifik: sesering apa) mengumpulkan informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tentang kondisi pasar tenaga kerja, serta ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak di negara tersebut. Salah satu indikator kemajuannya adalah bahwa data yang dikumpulkan untuk menyusun daftar terperinci tentang aspek-aspek pekerjaan yang layak dan data tersebut digunakan secara sistematis untuk memberi informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang ada.
•
Peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi: UNCT, baik secara kolektif maupun individual, mungkin punya beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, misalnya, melalui publikasi awal, temu media, seminar, dan lain-lain.
Dalam menggunakan elemen-elemen ini untuk melakukan penilaian di tingkat negara, UNCT, baik secara kolektif maupun individual, atau konstituen nasional perlu mempertimbangkan hal-hal penting berikut ini: •
•
•
18
Jenis dan tingkat aplikasi: Kita perlu mengetahui apakah referensi ini merupakan komponen utama UNDAF/PRSP/One UN Programme atau hanya merupakan kegiatan kecil? Apakah aplikasi ini diterapkan di tingkat nasional atau lokal atau untuk sektor atau kelompok sasaran tertentu? Di samping itu, kita juga perlu mencatat jenis kebijakan, program, atau kegiatan (misalnya: layanan nasehat, pinjaman, hibah, pelatihan, penelitian, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain); serta mengetahui aspek-aspek ketenagakerjaan dan pekerjaan layak yang dipengaruhi (misalnya oleh penghasilan, kesetaraan gender, pengurangan pengangguran di kalangan kaum muda, peningkatan keamanan kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, penghormatan atas hak berserikat dan perundingan bersama, dan lain-lain.). Kerangka waktu: Kerangka waktu penyelesaian perlu ditetapkan. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sebuah lembaga lebih dari lima tahun lalu mungkin sudah tidak relevan atau tidak bermanfaat lagi. Kerangka waktu yang tidak lebih dari tiga tahun yang lalu dan khususnya kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung adalah lebih tepat. Jika sebuah kegiatan direncanakan untuk masa mendatang, maka perkiraan tanggal mulainya perlu disebutkan. Dimensi gender: Kebijakan, program, dan kegiatan mungkin membawa pengaruh yang berbeda, atau mungkin tidak secara khusus memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah perempuan dan laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki yang biasanya berbeda. Perlu diklarifikasi apakah dan bagaimana UNCT, baik secara kolektif maupun individual, mempertimbangkan dimensi gender dalam menilai masalah pekerjaan dan pekerja. Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
•
Kelompok sasaran: Penerima manfaat langsung maupun tak langsung dari kebijakan, program, dan kegiatan perlu dicatat. Misalnya, apakah UNDAF/PRSP/One UN Programme mentargetkan pekerja di sektor perekonomian informal atau kelompokkelompok rentan lainnya, seperti penduduk pribumi, perburuhan anak, kerja paksa, remaja atau kaum tua, pekerja cacat, pekerja migran, dan lain-lain.
•
Konsultasi dan kerjasama: Siapa yang diajak berkonsultasi dan siapa yang bekerjasama dalam menyediakan komponen UNDAF/PRSP/One UN Programme atau kebijakan, program, atau kegiatan lembaga yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, yaitu lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi masyarakat madani, mitra pembangunan non-PBB, dan lain sebagainya? Lembaga khusus mana yang diberi tanggung-jawab untuk menyampakan hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak?
3.
Sarana untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak
Sebagai salah satu komponen penilaian di tingkat negara, UNCT, baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi sarana yang dimilikinya untuk meningkatkan hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dalam lingkup kompetensi guna berbagi mengenai hal itu dengan negara, lembaga, dan peserta di lingkup nasional yang lain. Basis pengetahuan akan terus berkembang dari waktu ke waktu, dengan input dari sistem multilateral, serta negara, dan kawasan lain. Semua orang didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktek di tingkat masyarakat – untuk memberi kontribusi pada sarana dan sumberdaya yang mereka miliki sekarang; untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan mengusulkan perbaikan untuk mencapai hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak yang lebih baik; serta memperluas, memperdalam, dan menyesuaikan “toolbox” dengan bidang-bidang tertentu dari aplikasi yang diinginkan. Ada beberapa jenis sarana yang berbeda: 1 Sarana “cara”: petunjuk pengoperasian, arahan kelembagaan, panduan terbuka, Konvensi, Rekomendasi, Kode Etik, materi pelatihan dan sebagainya tentang cara mengintegrasikan hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak ke dalam kebijakan dan kerangka kerja bantuan pembangunan serta program dan kegiatan lembaga, cara meningkatkan kewirausahaan untuk perempuan dan kaum muda, cara meningkatkan pengembangan perekonomian lokal berbasis tenaga kerja, cara meningkatkan perlindungan sosial untuk pekerja ekonomi informal, cara mengadakan audit gender, dan lain-lain. Ada juga sarana advokasi: pesan melalui media, video promosi, materi pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat seperti tentang alasan mengapa pengarusutamaan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak merupakan strategi yang menguntungkan, atau mengapa kita perlu melibatkan departemen tenaga kerja serta organisasi pengusaha dan pekerja sebagai aktor penting di dunia pekerjaan
19
dalam merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan untuk 2
meningkatkan pekerjaan yang layak. Sarana berbasis pengetahuan: keterangan singkat tentang kebijakan dan hasil temuan penelitian, misalnya tentang dampak perjanjian perdagangan bebas atau subsidi pertanian atau kebijakan penghematan energi terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak; data dan statistik tentang pasar tenaga kerja dan indikator pekerjaan yang layak; laporan evaluasi tentang program dan proyek yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik; jaringan pengetahuan antarlembaga di negara tersebut dan dengan negara lain (termasuk daftar ahli dan konsultan berdasarkan tema dan spesialisasi geografis), dan lain-lain.
3
Praktek-praktek terbaik dan petikan pelajaran: dari berbagai kebijakan dan pengalaman praktis tentang apa yang sudah berhasil dilaksanakan, apa yang belum berhasil, faktor-faktor yang membuat sukses atau kegagalan, cakupan replikasi, adaptasi, dan peningkatan. Praktek-praktek “terbaik” dapat dinilai berdasarkan inovasi atau kreativitas mereka, serta dampaknya terhadap efektivitas, relevansi, atau keberlanjutan dalam mengarusutamakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak
4
4.
untuk semua orang. Referensi dan situs web: untuk informasi lebih lanjut dan lebih terperinci.
Menindak-lanjuti penilaian di tingkat negara:
Karena penilaian dimaksudkan untuk membantu sistem multilateral agar bekerja lebih efektif dan efisien dalam membantu negara-negara mencapai tujuan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, kita perlu mengidentifikasi upaya tindak lanjut berikut ini: Laporan penilaian: Tim Negara PBB (UNCT), baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, mungkin dapat menyusun sebuah laporan penilaian yang berisi informasi berikut ini: • Informasi latar belakang: menjelaskan cara melaksanakan penilaian di tingkat negara – bagaimana UNCT mengatur dirinya sendiri, siapa saja yang terlibat (tingkat tanggung-jawab), kerangka waktu, masalah yang dihadapi, serta pelajaran yang diperoleh. • Checklist penilaian yang sudah diisi: Kita perlu melaporkan, sesuai bagiannya, tentang keseluruhan empat bab yang mencerminkan keempat pilar strategis dari Agenda Pekerjaan yang Layak, dengan mengikuti struktur Toolkit. Untuk setiap bagian, analisis dan ringkaslah hasil-hasil yang diperoleh: – Apabila kotak Ya sudah dicontreng, maka sebutkan elemen-elemen obyektif yang digunakan untuk menentukan, misalnya, pertumbuhan ekonomi yang pro masyarakat miskin dan menyediakan banyak pekerjaan yang telah ditingkatkan. Beberapa kriteria mungkin relevan dan perlu dijelaskan semuanya; – Pastikan Anda memberi informasi terbaru; misalnya, tentang gender yang sudah diarusutamakan, dan mitra sosial yang sudah dikonsultasikan; – Apabila Anda memberi tanda contreng pada kotak Tidak, maka berikan alasan mengapa kerangka kerja pembangunan atau kebijakan, program, atau kegiatan
20
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
sebuah lembaga misalnya belum meningkatkan keamanan di tempat kerja atau menyediakan tunjangan kesehatan untuk pekerja informal. Anda juga perlu mengidentifikasi masalah, kesenjangan, dan tantangannya, sama seperti Anda melaporkan suatu keberhasilan – karena ia perlu dijadikan fokus tindakan untuk meningkatkan hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Di samping itu, Anda juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang di luar mandat atau kapasitas lembaga – karena ia dapat membantu menentukan pembagian pekerjaan dan kemungkinan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam UNCT •
dan dengan mitra nasional dan internasional yang lain. Informasi tambahan: Sebagai bagian dari laporan tersebut, Anda membutuhkan halhal berikut ini: –
Checklist yang sudah diisi di mana semua kotak Ya/Tidak sudah diberi tanda contreng;
–
Daftar sarana yang mungkin ingin dikirim UNCT ke situs web interaktif Toolkit;
–
Dokumentasi, alamat situs web, kode dan informasi rinci tentang proyek, dan lain-lain untuk mendukung kriteria yang digunakan dalam penilaian.
Upaya tindak lanjut: UNCT, baik secara kolektif maupun sebagai lembaga individual, mungkin ingin menggunakan penilaian ini untuk mengidentifikasi dan menindaklanjutinya dengan melakukan beberapa tindakan nyata berikut ini: • Mengkaji, menyesuaikan, atau menyempurnakan strategi UNDAF/PRSP/One UN Programme, terutama agar mampu membuat kebijakan, program, atau kegiatan –secara langsung maupun tak langsung-- memberi dampak terhadap hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak; •
Menggunakan hasil-hasil tersebut untuk berdialog dengan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta pemangku kepentingan nasional lainnya tentang cara meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak secara lebih efektif;
•
Menjelaskan pembagian tanggung-jawab antar lembaga agar bisa beerja secara efektif sebagai satu kesatuan, termasuk dalam mengidentifikasi potensi untuk menjalin kerjasama yang realistis antarlembaga, dengan konstituen nasional, dan mitra pembangunan yang lain; Berbagi hasil penilaian dengan staf masing-masing lembaga di tingkat negara dan kantor pusat serta membahas cara terbaik untuk memberikan hasil dan bekerja secara lebih efektif dalam UNCT guna membantu negara tersebut mencapai tujuantujuannya; Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, serta sarana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu, serta memberi usulan untuk mengembangkan sarana serta memperluas basis pengetahuan; Mengidentifikasi peningkatan kapasitas dan kebutuhan advokasi yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, serta memberi usulan tentang cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
•
•
•
21
22
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Checklist di Tingkat Negara
23
Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha Tanpa pekerjaan yang produktif, layak, dan dipilih secara bebas, maka tujuan untuk mencapai standar kehidupan yang layak, pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pribadi akan tetap menjadi khayalan. Pekerjaan yang produktif dan layak juga merupakan jalan yang paling efektif untuk menghapus kemiskinan. Masalah penting yang dihadapi sebagian besar negara di dunia adalah belum sesuainya lapangan pekerjaan yang diciptakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada. Elastisitas ketenagakerjaan (persentase kenaikan tenaga kerja untuk setiap kenaikan satu persen pertumbuhan GDP) masih rendah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja pertumbuhan ekonomi belum sesuai dengan kinerja penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks sekarang, dengan jatuhnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan krisis keuangan, serta melonjaknya harga minyak telah mendorong dunia ke dalam resesi, sehingga tantangan dalam penciptaan lapangan pekerjaan menjadi semakin besar. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari defisit pekerjaan adalah dampaknya terhadap kaum muda; tanpa pekerjaan yang layak kita akan menghadapi risiko mengecewakan generasi Milenium kita. Risiko anak-anak muda menjadi pengangguran minimal tiga kali lebih besar dari risiko orang dewasa. Dan masih sulit bagi perempuan muda untuk memasuki, bersaing, dan melaksanakan pekerjaan dengan baik di pasar tenaga kerja, walaupun mereka biasanya mampu melaksanakan tugas lebih baik dari remaja laki-laki di dunia pendidikan. Pengangguran terbuka hanyalah “puncak dari gunung es”. Masalah yang lebih serius di banyak negara adalah besarnya kelompok setengah pengangguran atau underemployment, yang bentuk yang bervariasi, seperti pekerja yang bekerja kurang dari pekerja penuh waktu atau melakukan jenis pekerjaan di bawah standar kualifikasi pendidikan atau keterampilan mereka. Jumlah pekerja yang tidak punya akses ke pekerjaan formal makin banyak, sehingga mereka akhirnya bekerja di sektor perekonomian informal, tanpa berdasarkan undang-undang formal maupun mekanisme yang sesuai. Akibatnya, tingkat produktivitas mereka rendah, tidak aman, memperoleh upah sedikit, dan tidak dibekali perlindungan sosial. Pencarian pekerjaan juga mengakibatkan jutaan pekerja, yang sebagian besarnya perempuan, terpaksa pindah dari desa ke kota atau ke luar negeri. Jika masyarakat tidak memperoleh pekerjaan di daerah mereka, maka mereka akan mencari tempat lain. Migrasi tenaga kerja dapat menjadi sumber ketegangan ekonomi, sosial dan politik, di samping perdagangan manusia. Walaupun mereka sudah memperoleh pekerjaan hari ini, tingkat keamanan dan kepastian mereka semakin tidak jelas; mereka khawatir menjadi pengangguran dan tidak dapat memberi makan untuk keluarga mereka esok hari. Tanpa skema perlindungan sosial yang efektif dan jaring pengaman sosial, maka sebagian besar masyarakat tidak ingin menjadi pengangguran terbuka. Mereka terpaksa bekerja keras dengan jam kerja yang lama, tapi jenis pekerjaan mereka sulit dengan tingkat produktivitas
24
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
A yang rendah, sehingga mereka tidak memperoleh upah yang cukup untuk menghidupi diri mereka maupun keluarganya – mereka adalah “pekerja miskin”. Sayangnya, banyak kebijakan tidak menganggap penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan eksplisit dari kebijakan ekonomi dan sosial, tapi sebagai hasil residual atau yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan ini. Apa yang diperlukan adalah memasukkan masalah ketenagakerjaan dan dimensi sosialnya secara lebih tegas pada saat merumuskan kebijakan dan mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan yang ada, dan bukannya menganggap pekerjaan produktif dan merata hanya sebagai bahan renungan. Pendekatan yang lebih holistik terhadap kebijakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik juga perlu memberi perhatian khusus pada upaya pengembangan usaha dan peningkatan perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan. Dalam konteks krisis keuangan saat ini, strategi untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan dapat membantu memastikan investasi swasta, terutama oleh usaha kecil, dapat memainkan peran penting dalam mencegah resesi atau mendorong pemulihannya secara cepat bila terjadi resesi. Walaupun banyak perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap penyediaan lapangan kerja, di sebagian besar negara, usaha kecil menengah, termasuk koperasi yang memiliki pangsa besar justru mempunyai peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Karena itu, tindakan untuk membuka potensi perusahaan dalam menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik adalah sangat penting. Kebijakan, peraturan, pelatihan bisnis, akses ke keuangan dan teknologi, pengembangan pasar, dan pembentukan organisasi yang lebih baik akan membantu pengembangan usaha dan meningkatkan perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan, hukum, judisial dan keuangan yang mengurangi biaya pendirian dan pengoperasian bisnis, termasuk prosedur pendaftaran dan perizinan yang lebih mudah, ketentuan dan peraturan yang tepat, termasuk untuk mengamankan hak-hak properti, dan peraturan pajak yang wajar dan adil, akan membantu pengusaha baru memulai usaha mereka di sektor perekonomian formal dan bisnis informal. Lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan atau transformasi perusahaan secara berkelanjutan perlu mengkombinasikan pencarian keuntungan secara sah – sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi – dengan kebutuhan pembangunan yang menghormati martabat manusia, pelestarian lingkungan, dan pekerjaan yang layak. Informasi lebih lanjut dan sarana dapat ditemukan di:
http://cebtoolkit.ilo.org/themes/employment-creationand-enterprise-development Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
25
A1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pro masyarakat miskin dan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan
Semua lembaga internasional, bahkan lembaga yang tidak berhubungan langsung dengan masalah ekonomi dan keuangan, diharapkan dapat membantu, atau minimal tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Masalah yang dihadapi banyak negara adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, terutama bagi masyarakat miskin dan yang terpinggirkan. Indikator yang mengukur kemampuan suatu negara menghasilkan peluang kerja yang memadai untuk masyarakatnya dapat memberikan wawasan penting tentang kinerja pembangunan di negara tersebut secara keseluruhan. Indikator-indikator ini mencakup tingkat pengangguran, rasio pekerjaan dengan penduduk, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan intensitas pekerjaan dari pertumbuhan atau elastisitas ketenagakerjaan dalam hal output – indikator terakhir ini mengukur seberapa besar pertumbuhan jumlah tenaga kerja untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi. Penurunan konten pekerjaan dari pertumbuhan ini adalah masalah yang terkait dengan kebijakan. Penggunaan target 1.B dalam Tujuan Pembangunan Milenium 1 mengkonfirmasikan bahwa penciptaan ketenagakerjaan yang produktif dan merata, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, termasuk perempuan dan kaum muda, adalah rute atau jalan keluar yang berkelanjutan dari kemiskinan. “Rute pekerjaan ke pengentasan kemiskinan” telah menjadi sesuatu yang penting dan mempengaruhi kegiatan debat dan kerjasama pembangunan. Mengintegrasikan secara tegas ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak ke dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan membantu mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat dan memastikan pertumbuhan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Situasi “pekerja miskin” perlu mendapatkan perhatian khusus – terutama di negara di mana proporsi perekonomian formalnya kecil, serta banyak perempuan dan lakilaki bekerja, biasanya dengan melakukan pekerjaan berat dengan jam kerja lama, tapi tetap tidak mendapatkan upah yang cukup untuk mengangkat diri mereka dan keluarganya keluar dari jurang kemiskinan.
26
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 1.1
Ya
Tidak
Secara tegas bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut?
1.2
Secara tegas mempertimbangkan dampak pertumbuhan tersebut terhadap penciptaan lapangan pekerjaan untuk kelompok perempuan dan laki-laki yang berbeda?
1.3
Memberi penekanan pada pertumbuhan yang “kaya pekerjaan” yaitu pola pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik?
1.4
Memberi penekanan pada pertumbuhan “pro masyarakat miskin”, yaitu pola pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada perempuan dan laki-laki miskin di daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan?
1.5
Ditekankan pada penciptaan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan Millennium Development Goals?
1.6
Menjadikan ketenagakerjaan sebagai tujuan utama dari strategi pembangunan nasional?
1.7
Secara tegas mempertimbangkan tidak saja jumlah, tapi juga kualitas pekerjaan yang diciptakan (tingkat upah atau penghasilan, kondisi kerja, cakupan jaminan sosial, hak-hak pekerja)?
1.8
Memberi perhatian khusus pada “pekerja miskin”, yaitu mereka yang tidak mampu meningkatkan penghasilan mereka untuk menghidupi diri mereka maupun anggota keluarga mereka di atas garis kemiskinan US$ 1 atau US$ 2 per hari? 1.8.1.
Jika ya, mengumpulkan statistik tentang jumlah dan karakteristik pekerja miskin?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
27
A2. Meningkatkan produktivitas
Negara berkembang dan negara maju sangat memperhatikan peningkatan produktivitas karena pertumbuhan produktivitas adalah sumber pertumbuhan yang utama dalam standar kehidupan, jalan yang berkelanjutan untuk keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi basis persaingan di pasar global. Masyarakat miskin biasanya miskin bukan karena mereka tidak punya pekerjaan (menjadi pengangguran bukanlah indikator kemiskinan yang tepat), tapi akibat dari rendahnya produktivitas dan kecilnya upah mereka. Karena itu, peningkatan produktivitas – yang menjamin adanya distribusi hasil produktivitas yang adil antara keuntungan bagi pemilik usaha dan investor dengan penghasilan yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik untuk para pekerja – adalah upaya penting untuk mengurangi kemiskinan. Siklus produktivitas, ketenagakerjaan, dan pembangunan yang baik juga bisa masuk melalui investasi perekonomian, saat sebagian hasil produktivitas diinvestasikan kembali oleh perusahaan menjadi inovasi produk dan proses produksi, perbaikan pabrik dan peralatan, serta upaya menjangkau pasar-pasar baru, yang mendorong peningkatan hasil pertumbuhan dan produktivitas. Produktivitas mengacu pada efisiensi sumber daya yang digunakan. Produktivitas dapat diukur berdasarkan semua faktor produksi yang dikombinasikan (total produktivitas faktor produksi) atau berdasarkan produktivitas tenaga kerja –yang didefinisikan: output atau nilai tambah dibagi jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas tenaga kerja akan meningkat, bila nilai tambah meningkat pula melalui pemakaian, koordinasi yang lebih baik, dari semua faktor produksi. Nilai tambah dapat meningkat bila para pekerja bekerja lebih cerdas, keras, cepat dengan keterampilan yang lebih baik. Nilai tambah juga dapat meningkat melalui pemakaian mesin yang lebih banyak atau lebih baik, limbah materi input yang lebih sedikit, atau dengan penerapan inovasi teknologi. Dalam beberapa kasus, dampak pergantian tenaga kerja terhadap pertumbuhan produktivitas tidak dapat dihindari. Namun, untuk jangka waktu yang lebih lama dan pada tingkat agregat, tidak ada pertukaran (trade-off) antara pertumbuhan produktivitas dengan pertumbuhan tenaga kerja di sebuah negara. Hasil produktivitas mampu bertahan melalui ekonomi makro, sehingga hilangnya pekerjaan di satu tempat atau sektor dapat diganti dengan pekerjaan di tempat atau sektor lain. Kegiatan lembaga multilateral dapat secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Mereka, misalnya, dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja atau memberi nasehat tentang hubungan antara produktivitas, pertumbuhan, dengan pekerjaan.
28
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 2.1
Ya
Tidak
Secara tegas mengatasi dampaknya terhadap produktivitas dan mengukur dampak tersebut?
2.2
Secara tegas mempertimbangkan bagaimana pertumbuhan produktivitas dapat menciptakan atau menghapus pekerjaan untuk perempuan dan lakilaki?
2.3
Mengatasi masalah bagaimana hasil produktivitas didistribusikan dan siapa yang akan memperoleh manfaatnya – hanya pengusaha/pemodal, atau juga para pekerjanya?
2.4
Bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di pedesaan?
2.5
Bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor perekonomian informal?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials
Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
29
A3. Meningkatkan lingkungan makro ekonomi yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja
Instrumen penting dalam kebijakan makro ekonomi adalah kebijakan moneter yang mengatur suku bunga dan pasokan uang di sebuah negara; kebijakan fiskal yang mengatur perpajakan dan belanja pemerintah; serta kebijakan perdagangan dan nilai tukar yang mengatur integrasi ke pasar dunia. Stabilitas makro ekonomi dan pengelolaan ekonomi yang efektif adalah faktor penting dari iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi, kebijakan makro ekonomi juga mempengaruhi penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan pekerjaan yang layak – tidak saja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengurangi ketidakamanan akibat instabilitas ekonomi atau inflasi, serta membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, dan membantu kebijakan sosial secara umum. Walaupun kebijakan makro ekonomi biasanya merupakan urusan pemerintah dan bank sentral, organisasi-organisasi internasional dapat memainkan perannya dalam menganalisis kondisi ekonomi dan kerangka kerja kelembagaan saat ini, mengingatkan para pembuat kebijakan, pekerja dan pengusaha tentang implikasi pilihan mereka, termasuk menghindari bias terhadap daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduk di banyak negara berkembang tinggal. Organisasi-organisasi internasional dapat memberi nasehat tentang tindakan –berdasarkan pengalaman dan penelitian di negara-negara lain-- untuk meningkatkan lingkungan makro ekonomi yang efektif dan kondusif untuk pertumbuhan lapangan kerja, pengembangan usaha yang berkelanjutan, dan kondisi kerja yang layak.
30
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 3.1
Ya
Tidak
Secara khusus berupaya meningkatkan lingkungan makro ekonomi yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja?
3.2
Memiliki metodologi untuk mengukur dampak kebijakan fiskal, moneter, atau nilai tukar terhadap ketenagakerjaan?
3.3
Menganalisis komposisi anggaran pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak?
3.4
Meningkatkan atau mendukung kebijakan tentang upah dan penghasilan?
3.5
Mengatasi dampak inflasi terhadap pekerjaan dan pengembangan usaha?
3.6
Mengatasi dampak nilai tukar terhadap pekerjaan dan pengembangan usaha?
3.7
Mengatasi dampak suku bunga terhadap pekerjaan dan pengembangan usaha?
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
31
A4. Investasi
Investasi dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta – baik investasi asing langsung (FDI) maupun investasi sektor swasta lokal. Investasi oleh pemerintah di bidang infrastruktur, seperti jalan, pembangkit listrik, air, pelabuhan, dan telekomunikasi, serta investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, seperti layanan kesehatan dasar dan pendidikan, merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan penduduk secara umum, pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan, serta jumlah dan kualitas pekerjaan yang diciptakan di sebuah negara. Iklim investasi sektor swasta adalah faktor penting bagi pertumbuhan perusahaan dan penciptaan lapangan pekerjaan (lihat tabel A5 di bawah ini). Pemilihan teknologi untuk investasi baru akan menentukan tidak saja produktivitas, tapi juga jumlah pekerjaan yang diciptakan atau dimusnahkan. Di samping itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa pemilihan teknologi akan mempengaruhi pelestarian lingkungan – model investasi yang bersih akan menghemat pemakaian energi. Menurut Bank Dunia, belanja di bidang infrastruktur adalah sekitar 20 persen dari total investasi di negara berkembang, dan sekitar 40-60 persen dari investasi pemerintah. Kebijakan investasi di bidang infrastruktur dapat menjamin bahwa opsi padat karya secara teknis bisa dijalankan dan efektif dimanfaatkan untuk menghasilkan pekerjaan yang produktif dan layak, serta untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan kombinasi yang tepat antara modal dengan tehnik investasi yang bersifat padat karya sesuai kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Dampak penciptaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan dari investasi di bidang infrastruktur yang bersifat padat karya akan tergantung pada desain program dan kondisi setempat. Perbedaan perlu dibuat antara jaring pengaman berbasis pekerjaan, yang kadang-kadang disebut “workfare” dan digunakan sebagai mekanisme darurat seperti untuk merespon kekurangan makanan dalam situasi krisis, dengan programprogram infrastruktur berbasis tenaga kerja yang produktif dan efektif secara biaya yang dimaksudkan untuk menawarkan pekerjaan yang layak. Pengalaman dari program-program infrastruktur berbasis tenaga kerja yang dilaksanakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa berbagai program ini 10-20 persen lebih murah dibanding dengan teknik-teknik yang sifatnya padat peralatan; program-program ini juga mengurangi kebutuhan devisa 50-60 persen; dan mampu
32
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
menciptakan lapangan kerja tiga sampai lima kali lebih banyak dengan jumlah investasi yang sama. Program-program lembaga multilateral di sebuah negara dapat mengambil keputusan besar terkait investasi – baik dalam bentuk pendanaan langsung maupun tak langsung yang disediakan untuk infrastruktur baru, atau lembaga-lembaga jasa layanan advis memberikan nasehat kepada konstituen nasional tentang sektor perekonomian mana saja yang perlu dilibatkan dalam investasi ini atau teknologi apa yang perlu digunakan untuk melaksanakan investasi ini, dan lain sebagainya. Potensi investasi dapat dioptimalkan dalam kaitannya dengan hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, apabila hasil-hasil ini dipertimbangkan ketika mengambil keputusan investasi. Sebelum proyek-proyek investasi besar disetujui dan dilaksanakan, penilaian dampak biasanya dibutuhkan – penilaian perlu mencakup dampaknya terhadap kuantitas dan kualitas penciptaan lapangan kerja dan terhadap pelestarian lingkungan.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 4.1
Ya
Tidak
Memberi pertimbangan khusus pada pilihan teknologi dalam investasi? Jika ya, bagaimana caranya?
4.2
Memberi penekanan pada pilihan-pilihan teknologi yang bersifat padat karya?
4.3
Secara tegas mempertimbangkan dampak investasi terhadap jumlah pekerjaan yang diciptakan?
4.4
Secara tegas mempertimbangkan dampak investasi terhadap kualitas pekerjaan yang diciptakan?
4.5
Secara tegas mempertimbangkan dampak investasi terhadap kelangsungan lingkungan?
4.6
Melaksanakan penilaian atas dampak investasi di bidang infrastruktur terhadap pekerjaan?
4.7
Mengaitkan struktur insentif untuk investasi langsung asing dengan jumlah dan kualitas pekerjaan yang diciptakan?
4.8
Mengaitkan struktur insentif untuk investasi langsung asing dengan peningkatkan keterampilan dari tenaga kerja lokal?
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
33
Knowledgebased tools
How to Tools
34
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
A5. Meningkatkan kewirausahaan dan lingkungan yang kondusif untuk dunia usaha
Kewirausahaan adalah motor penggerak untuk membuka ide usaha, memobilisasi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan fisik, mendirikan dan memperluas perusahaan, dan menciptakan lapangan kerja. Sebagian besar pekerjaan di banyak negara dihasilkan oleh usaha kecil menengah di sektor swasta, termasuk koperasi; semua usaha ini memberi kontribusi besar dalam menyediakan lapangan kerja baru untuk kaum muda, perempuan dan kelompok-kelompok lain yang biasanya kurang beruntung. Usaha kecil, yang berkisar dari perusahaan modern skala kecil di sektor perekonomian formal, hingga usaha mikro dan wirausaha di sektor perekonomian informal, juga punya andil yang besar bagi penciptaan pekerjaan yang ada. Pendekatan untuk meningkatkan pengembangan usaha telah berkembang selama bertahun-tahun. Tiga paradigma utama dapat diidentifikasi. Paradigma pertama dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing perusahaan melalui layanan pengembangan usaha (BDS) dan jasa keuangan (adalah tidak mungkin membangun usaha tanpa akses ke kredit. Kegiatan keuangan mikro sejalan dengan kewirausahaan, dan sangat penting memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk meminjam dana untuk tujuan-tujuan yang produktif, menabung dan membangun aset mereka). Paradigma kedua ditekankan tidak saja pada intervensi di tingkat perusahaan, tapi juga lingkungan yang kondusif untuk dunia usaha (termasuk kerangka hukum dan peraturan, undang-undang, dan menjamin hak atas properti dan tanah). Paradigma ketiga terkait dengan persaingan nasional yang mencakup perbaikan iklim investasi (sebagian besar difokuskan untuk memperbesar peluang, insentif, dan kondisi-kondisi yang menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan formal, biasanya perusahaanperusahaan berskala lebih besar) dan dengan pendekatan bawah ke atas (bottom-up) untuk mensukseskan pasar, terutama guna memastikan bahwa masyarakat miskin mampu menjangkau peluang yang ada, termasuk melalui rantai nilai pertumbuhan yang berkelanjutan. Konsep “perusahaan yang berkelanjutan” terkait dengan tiga pilar pembangunan yang berkelanjutan – yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan mencakup kondisi dasar berikut ini: tata kelola yang baik dan dialog sosial (proses dan institusi sipil dan politik yang efektif dan efisien); stabilitas makro ekonomi dan pengelolaan ekonomi yang efektif; masyarakat dan budaya yang mendukung dunia usaha; prasarana fisik; teknologi informasi dan komunikasi; pendidikan, pelatihan dan pelajaran untuk menciptakan tenaga kerja terampil; kesetaraan dan partisipasi secara ekonomi dan sosial; dan pelestarian lingkungan secara bertanggung-jawab. Kebijakan, program, dan kegiatan sebagian besar lembaga multilateral mempengaruhi ketiga kondisi dasar ini.
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
35
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 5.1
Secara tegas meningkatkan pengembangan usaha (yang dapat mencakup pengembangan pertanian, perusahaan multinasional, usaha kecil menengah, koperasi dan unit-unit ekonomi di sektor perekonomian informal)?
5.2
Memberi pertimbangan secara khusus pada kuantitas dan kualitas penciptaan lapangan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan usaha tersebut?
5.3
Secara khusus bertujuan memperbaiki lingkungan bisnis (misalnya, dengan mengurangi ongkos pengaturan atau beban untuk mengoperasikan bisnis, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta hak-hak properti, termasuk hak properti intelektual dan hak-hak atas tanah, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan termasuk dalam menyelesaikan perselisihan dan mengadakan kontrak)?
5.4
Secara khusus meningkatkan kapasitas perusahaan, terutama usaha kecil menengah, koperasi dan usaha-usaha di sektor perekonomian informal, untuk memperoleh keuntungan dari peluang pasar yang baru, termasuk dalam pasar ekspor?
5.5
Mengidentifikasi dan mendukung sektor-sektor, industri atau kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan posisi mereka dalam rantai produksi nasional maupun global?
5.6
Meningkatkan layanan keuangan untuk perusahaan kecil?
5.7
Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengusaha?
5.8
Memberi perhatian khusus pada kebutuhan para pengusaha perempuan?
5.9
Memberi perhatian khusus pada pengembangan kewirausahaan di kalangan perempuan dan laki-laki muda?
5.10 Meningkatkan tanggung-jawab sosial perusahaan? 5.11 Mendorong dan mendukung perusahaan untuk melestarikan lingkungan (seperti menggunakan sumber daya alam dengan cara-cara yang dapat melestarikan planet ini untuk generasi-generasi mendatang dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pekerja perempuan dan laki-laki)?
36
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
37
A6. Perdagangan dan pekerjaan
Ukuran besaran pasar adalah faktor penentu yang penting bagi sebuah negara untuk memiliki perekonomian yang lebih bervariasi, lebih kompetitif, dan lebih produktif yang memungkinkan perusahaan-perusahaan berkembang dan memanfaatkan skala ekonomi (economies of scale), sehingga mereka dapat menciptakan ketenagakerjaan yang produktif dan pekerjaan yang layak, serta mencapai standar kehidupan yang lebih baik. Kebijakan perdagangan mempengaruhi ukuran besaran pasar dengan membuka negara bagi pasar dunia. Mempermudah perdagangan dengan meningkatkan akses pasar, memperbaiki peraturan perdagangan, mendorong pertumbuhan mata rantai nilai yang berkelanjutan, serta memperkuat prinsip dan praktek perdagangan yang etis dan adil dalam hubungan perdagangan adalah dimensi perdagangan yang penting untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak. Namun, tidak semua pola integrasi ke dalam perekonomian dunia memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan pekerjaan. Walaupun globalisasi berpotensi menghasilkan kesejahteraan jangka panjang, untuk jangka pendek mungkin akan ada biaya penyesuaian. Hasil efisiensi yang disebabkan oleh integrasi perdagangan dapat menghasilkan dampak pekerjaan yang positif, baik dalam kuantitas maupun kualitas pekerjaan atau kombinasi keduanya. Namun, integrasi perdagangan dapat juga menimbulkan dislokasi pekerjaan, informalitas yang semakin tinggi, serta meningkatnya ketimpangan penghasilan. Liberalisasi perdagangan seringkali dikaitkan, baik dengan penciptaan lapangan kerja maupun dengan penyusutan lapangan kerja. Untuk jangka pendek, dampak ketenagakerjaan mungkin positif atau negatif, tergantung faktor tertentu di negara tersebut, seperti berfungsinya pasar tenaga kerja dan produk serta peraturan perdagangan yang adil. Namun untuk jangka panjang, dalam suatu tataran lapangan tertentu, hasil efisiensi yang dihasilkan oleh liberalisasi perdagangan kemungkinan besar akan menghasilkan dampak pekerjaan yang positif secara keseluruhan dalam hal kuantitas pekerjaan dan/atau upah yang diperoleh. Tapi mungkin ada peningkatan ketimpangan upah antar kategori pekerja di beberapa lokasi yang berbeda, yang perlu diatasi melalui kebijakan tenaga kerja dan sosial. Di atas itu semua, peraturan perdagangan yang adil adalah jaminan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Karena itu, kita perlu menilai dan mengatasi dampak kebijakan perdagangan terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Hubungan antara kebijakan perdagangan dengan kebijakan ketenagakerjaan sangatlah penting, terutama untuk membantu pekerja dan pasar tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pola
38
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
perdagangan global. Organisasi-organisasi internasional dapat memberi informasi dan nasehat yang dapat diandalkan untuk membantu negara merencanakan kebijakan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan yang akan mengoptimalkan manfaat perdagangan, mengurangi informalitas, serta membantu kemajuan pekerja yang paling rentan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di pasar global.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 6.1
Ya
Tidak
Mengatasi dampak perdagangan terhadap pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan negara tersebut (penciptaan dan penghapusan pekerjaan serta kualitas pekerjaan)?
6.2
Mengatasi masalah dampak sistem produksi global terhadap relokasi dan delokalisasi perusahaan dan pekerjaan?
6.3
Mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap sektor-sektor tertentu dari kegiatan ekonomi di negara tersebut?
6.4
Mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap berbagai kategori pekerja, seperti perempuan di zona proses ekspor, petani atau pekerja pedesaan, pekerja terampil dan non-trampil, pekerja informal atau harian?
6.5
Mendorong pertumbuhan rantai nilai yang berkelanjutan yang memberi peluang bagi mereka dan rantai secara keseluruhan untuk memperoleh akses yang lebih besar ke pasar dan penghasilan?
6.6
Meningkatkan perdagangan yang etis atau adil?
6.7
Meneliti dampak perdagangan yang etis atau adil tersebut terhadap ketenagakerjaan?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
39
A7. Kebijakan sektoral
Hasil ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak yang berasal dari bantuan pembangunan internasional merupakan yang paling nyata dan tepat di sektor tertentu dalam perekonomian di sebuah negara. Sebagian besar lembaga bekerja di sektor tertentu, sehingga dampak kebijakan, program, dan kegiatan mereka sangat penting untuk mengoptimalkan potensi sektor tersebut dalam menghasilkan pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Lembaga-lembaga itu juga mungkin memberi nasehat kepada pemerintah atau pemangku kepentingan nasional yang lain tentang investasi di beberapa sektor tertentu, atau tentang inisiatif kebijakan, seperti inisiatif kebijakan industrial yang memiliki implikasi penting untuk konten pekerjaan di sektor tersebut. Kegiatan dari lembaga-lembaga ini sepenuhnya harus memasukkan sasaran ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mempertimbangkan keseluruhan rantai nilai, serta memastikan adanya peningkatan pekerjaan yang layak untuk semua orang. Di dunia dewasa ini, sektor jasa menghasilkan jumlah pekerjaan yang lebih banyak ketimbang sektor pertanian. Sektor jasa itu mencakup semua spektrum upah dan kondisi kerja, mulai dari layanan domestik, perdagangan glosir dan eceran, pariwisata, transportasi, hingga ke layanan bisnis dan keuangan. Meskipun kontribusi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja turun drastis, tetap saja banyak angkatan kerja di berbagai negara miskin yang tergantung pada sektor pertanian. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian harus dipercepat untuk mengurangi ketidakpastian pangan yang terjadi saat ini dan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan penghasilan. Produktivitas pertanian yang lebih tinggi adalah prasyarat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Negara-negara yang memiliki pengalaman dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur cenderung terikat pada sistem produksi global.
40
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 7.1
Difokuskan pada sektor-sektor tertentu dari kegiatan ekonomi (yang mana)?
7.2
Secara tegas diarahkan pada sektor-sektior yang secara potensial bisa
Ya
Tidak
menciptakan pekerjaan? 7.3
Mempertimbangkan keseluruhan rantai nilai di sektor terkait?
7.4
Secara tegas mempertimbangkan dampak perubahan teknologi di sektor tersebut terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan?
7.5
Meningkatkan komplementaritas antarsektor (seperti sektor pertanian dengan sektor non-pertanian) untuk memperoleh nilai tambah?
7.6
Menilai sektor-sektor perekonomian dalam soal kondisi kerjanya (upah, bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan kerja, hak berserikat dan perundingan bersama, dan lain-lain)?
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
41
A8. Pengembangan sumberdaya manusia
Pendidikan, pelatihan kejuruan dan keterampilan, serta pelajaran sepanjang hidup adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang mampu bekerja, sehingga memungkinkan mereka memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak dan keluar dari jerat kemiskinan. Kebijakan, program, atau kegiatan lembaga-lembaga internasional secara langsung dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan, atau secara tak langsung memberi dampak terhadap kualitas sumberdaya manusia di sebuah negara. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang diakui secara luas. Pendidikan dasar yang bebas, penyelenggaraan wajib belajar, serta pendidikan dasar yang berkualitas akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan milenium kedua (MDG2), dan merupakan faktor penting untuk mengurangi kemiskinan dan perburuhan anak. Akses yang setara ke dunia pendidikan adalah hal yang penting – hambatan yang mencegah kehadiran anak perempuan, anak-anak penyandang cacat, dan kelompok-kelompok lain yang kurang beruntung termasuk anak-anak dari kalangan etnis minoritas, perlu diatasi secara khusus. Insentif bagi anak-anak miskin untuk pergi ke sekolah atau tetap hadir di sekolah juga perlu diberikan. Tindakan pelengkap yang sadar gender seperti konseling dan bimbingan karir, skema pengalaman kerja, layanan pekerjaan dan pelatihan akan membantu mempermudah transisi dari sekolah ke dunia pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki muda. Pengembangan keterampilan merupakan prioritas tinggi di level negara karena tiga alasan utama berikut ini: • Untuk membuat perkiraan dan menyesuaikan penyediaan keterampilan, baik
•
•
42
dalam soal kualitas maupun keterkaitannya dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; Untuk menyesuaikan perubahan teknologi dan pasar, dengan mempermudah pekerja dan perusahaan beralih dari kegiatan dan sektor produktivitas yang rendah atau menurun menuju kegiatan dan sektor produktivitas yang tinggi dan berkembang, serta untuk menyerap teknologi baru. Peningkatan keterampilan dan pembelajaran seumur hidup membantu pekerja mempertahankan kemampuan bekerja dan adaptasi mereka, sehingga tetap kompetitif; Untuk meningkatkan kapabilitas dan sistem pengetahuan dalam perekonomian dan masyarakat tersebut, yang menghasilkan dan mempertahankan proses pengembangan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Pengembangan keterampilan secara efektif membutuhkan pendekatan holistik dengan berbagai cara, misalnya cara belajar dengan lancar dan terus-menerus; pengembangan keterampilan yang utama dan kemampuan belajar; pengembangan keterampilan sumber daya manusia, teknis dan profesionalitas yang lebih tinggi; serta daya kerja mereka. Untuk dapat bersaing dalam “perekonomian pengetahuan” dewasa ini, pekerja dan pengusaha perlu dilatih secara khusus dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, bentuk-bentuk baru organisasi usaha, dan pengoperasian pasar internasional.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 8.1
Ya
Tidak
Secara tegas meningkatkan akses ke pendidikan? Jika ya, bagaimana caranya? 8.1.1
Meningkatkan akses ke pendidikan dasar yang bersifat umum?
8.1.2
Meningkatkan akses ke pendidikan menengah dan teknis?
8.1.3
Meningkatkan akses ke pendidikan yang lebih tinggi?
8.1.4
Meningkatkan akses ke pelatihan kejuruan?
8.1.5
Meningkatkan akses ke pendidikan khusus untuk kelompokkelompok masyarakat tertentu (kelompok mana)?
8.2
Secara tegas mengaitkan pendidikan dengan penghapusan perburuhan anak?
8.3
Secara tegas mengaitkan pendidikan dengan upaya peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja?
8.4
Secara tegas mengaitkan pendidikan dengan upaya untuk meningkatkan pekerjaan untuk perempuan dan laki-laki muda? Dalam meningkatkan pendidikan, memberi pertimbangan khusus pada upaya untuk:
8.5
Mendukung hak-hak guru?
8.6
Meningkatkan kondisi-kondisi yang kondusif untuk menyediakan pendidikan bermutu?
8.7
Menyediakan pekerjaan yang layak kepada para orang tua dari keluarga miskin agar mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka?
8.8
Mengatasi hambatan yang mencegah anak perempuan (atau kelompokkelompok kurang beruntung lainnya – kelompok mana) bersekolah? Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
43
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 8.9
Ya
Tidak
Memasukkan upaya seperti konseling dan panduan karir serta layanan kerja untuk memfasilitasi transisi dari sekolah ke pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki muda?
8.10 Memastikan adanya keterkaitan yang lebih baik antara suplai sumberdaya manusia dengan permintaan pasar tenaga kerja? Jika ya, bagaimana caranya? 8.10.1
Memberikan informasi dan panduan karir kepada para pelajar agar mereka siap memasuki dunia kerja, termasuk jika mereka hendak berwirausaha?
8.10.2
Melibatkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dalam merancang dan melaksanakan program-program pelatihan?
8.10.3
Meningkatkan pelajaran dan daya kerja seumur hidup?
8.10.4
Mentargetkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau marjinal (pekerja informal, penduduk desa, pekerja tua, penyandang cacat, dll.) agar dapat meningkatkan daya kerja mereka serta kapasitas mereka untuk memperoleh penghasilan?
8.10.5
Mengadakan pelatihan keterampilan bagi mereka di sektor perekonomian informal atau di daerah pedesaan melalui pendekatan yang inovatif (seperti pelatihan berbasis masyarakat, pelajaran jarak jauh menggunakan ICT, mobile training)?
Knowledgebased tools
How to Tools
44
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
A9. Teknologi dan Ketenagakerjaan
Perubahan teknologi terjadi di berbagai sektor, misalnya sektor kesehatan, layanan jasa pos, perbankan, pariwisata, komunikasi, dan lain-lain– serta memiliki implikasi yang besar terhadap pasar tenaga kerja. Pilihan teknologi, misalnya di bidang investasi prasarana fisik yang baru, atau pada saat peningkatan produksi yang hemat energi atau rendah-karbon, atau ketika melaksanakan pembangunan kembali pasca bencana alam dan lain sebagainya, sudah tentu akan mempengaruhi ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Teknologi-teknologi yang berbasis tenaga kerja atau padat karya memiliki dampak yang lebih besar terhadap jumlah pekerjaan yang bisa diciptakan dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang bersifat padat-modal atau padatperalatan (lihat A4 di atas). Tapi, tentu saja, dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas pekerjaan yang diciptakan juga perlu dipertimbangkan. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) adalah media yang sangat penting di era globalisasi, yang memungkinkan terjadinya arus informasi, produk, orang, dan permodalan antarnegara, dan dalam lingkup regional secara efisien dan hemat. Semua dampak dan implikasinya bisa merembes ke mana saja dan mengganggu. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah keunggulan komparatif antarnegara dan antarkelompok – terutama dengan menjadikan pengetahuan sebagai faktor produksi yang penting dan membuat para pemangku kepentingan meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan penyebaran pengetahuan, dengan menciptakan revolusi perdagangan di bidang layanan dan menciptakan pekerjaan yang terkait dengan informasi teknologi yang penting. Dampak ICT non-ekonomi juga merupakan hal yang sama pentingnya. Dengan adanya penyebaran internet, email, ponsel, konferensi elektronis, dan lain sebagainya, dunia menjadi lebih terkoneksi satu sama lain. ICT mampu mempercepat perkembangan ekonomi dan sosial. Masalahnya, walaupun semua negara, bahkan yang paling miskin sekalipun, kini makin meningkatkan akses mereka ke ICT, perkembangannya di negara maju tetap saja jauh lebih cepat daripada negara berkembang, dan kesenjangan di antara mereka yang punya akses digital dengan mereka punya akses terbatas (digital divide) semakin lebar. Kerangka kerja pembangunan nasional perlu menilai berbagai pilihan teknologi yang tersedia, terutama yang tekait dengan ketenagakerjaan potensial dan pekerjaan yang layak, serta akses di kalangan masyarakat miskin. Lembaga-lembaga multilateral dapat meningkatkan penyebaran ICT dan penggunaannya yang efektif di sebuah negara, serta membantu mengurangi kesenjangan digital (digital divide).
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
45
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 9.1
Ya
Tidak
Meningkatkan kebijakan teknologi (teknologi komunikasi dan informasi, teknologi pertanian, teknologi rendah-karbon, dll.), termasuk memberikan nasehat kepada para konstituen nasional mengenai hal ini? Jika ya, bagaimana caranya? 9.1.1
Mendukung inovasi teknologi dan penyebarannya sebagai sarana untuk menciptakan pekerjaan yang berkualitas?
9.1.2 9.2
Memilih teknologi yang potensial menciptakan lapangan kerja?
Memasukkan aspek teknologi dalam kebijakan-kebijakan pro masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan?
9.3
Ketika menentukan cara terbaik untuk menggunakan teknologi-teknologi baru, mempertimbangkan dampaknya terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diciptakan atau dihapus?
9.4
Secara tegas memenuhi kebutuhan pelatihan para pekerja tentang teknologi baru agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pekerjaan?
9.5
Mendorong atau mendukung upaya untuk mengurangi perbedaan “digital” antar kelompok di suatu negara?
9.6
Memiliki kegiatan khusus, seperti pemakaian teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan akses ke pelatihan bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung termasuk perempuan, remaja atau masyarakat desa?
Knowledgebased tools
How to Tools
46
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials
Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
A10. Pembangunan perekonomian lokal (LED)
Potensi strategi pembangunan berbasis daerah sudah semakin difokuskan sebagai respon terhadap tantangan globalisasi, yaitu kecenderungan ke arah desentralisasi administrasi pemerintahan serta membutuhkan pemerintah yang lebih responsif di semua level. Pembangunan daerah atau pembangunan perekonomian lokal (LED) atau pengembangan masyarakat berlangsung di satu wilayah atau area tertentu. Ukuran lokalitas yang ditargetkan mungkin bervariasi dari tingkat kota kecil atau desa sampai di tingkat regional atau provinsi yang jauh lebih luas, dengan melibatkan berbagai aktor lokal. Aspek “lokal” LED menunjukkan bahwa pembangunan ini diinspirasikan, dimiliki, dan dikelola para aktor di lokasi tertentu melalui identifikasi dan mobilitasi sumber daya lokal. LED meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan untuk membentuk pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat terkait. LED memiliki fokus strategis pada potensi ekonomi serta membangun keunggulan kompetitif sebuah wilayah. Karena itu, “ekonomi” dalam LED adalah fokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha. Strategi LED biasanya melibatkan berbagai inisiatif yang saling melengkapi dan dapat mencakup peningkatan keterampilan, investasi yang mampu menciptakan pekerjaan, dan perlindungan sosial terhadap strategi pekerjaan lokal, dan reformasi pasar tenaga kerja, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat setempat. Untuk merealisasikan potensi suatu wilayah atau daerah, radius ekonomi tidak boleh dibatasi hanya pada pasar dan sumber daya lokal. LED memanfaatkan peluang pertumbuhan di luar serta menghubungkan perekonomian lokal dengan rantai nilai global dan pasar global. “Pembangunan” dalam LED melibatkan secara luas para pelaku lokal untuk menjangkau hasil-hasil ini. Pembangunan dalam LED adalah proses partisipatif yang: memberdayakan masyarakat setempat dan membuat dialog lokal sehingga masyarakat setempat punya kendali yang lebih besar atas masa depan mereka sendiri; memperkuat kohesi sosial melalui kemitraan pemerintah-swasta lokal; membantu menjadikan lembaga-lembaga lokal lebih transparan dan bertanggung-jawab; fokus pada keunggulan kompetitif lokal, dan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengidentifikasi peluang baru guna menciptakan pekerjaan dan penghasilan; serta memberikan kontribusi perbaikan kualitas pekerjaan secara umum sebagai hasil dari partisipasi pemangku kepentingan lokal dan menjadi akar kegiatan ekonomi di suatu tempat.
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
47
Singkatnya, LED menyediakan cara untuk mengemas elemen-elemen yang berbeda dari Agenda Pekerjaan yang Layak menjadi satu program pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak bagi semua orang di tingkat daerah. Dalam penerapannya di tingkat daerah di satu wilayah atau daerah tertentu, lembaga internasional perlu secara tegas mempertimbangkan cara untuk memanfaatkan pendekatan LED agar perekonomian lokal lebih dinamis, meningkatkan usaha-usaha berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat, melalui ketenagakerjaan yang produktif dan pekerjaan yang layak.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 10.1 Secara eksplisit difokuskan pada pembangunan ekonomi dan sosial setempat (di tingkat kota, kabupaten, provinsi atau masyarakat, dll.)? Jika ya, bagaimana caranya? 10.1.1
Menciptakan pekerjaan dan penghasilan secara lokal?
10.1.2
Meningkatkan perlindungan sosial dan keamanan penghasilan?
10.1.3
Menjadikan masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagai target?
10.1.4
Melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi?
10.1.5
Melibatkan organisasi pekerja lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi?
10.1.6
Melibatkan organisasi pengusaha lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi?
10.1.7
Meningkatkan proses pembangunan partisipatif, termasuk melalui kemitraan pemerintah-swasta?
10.1.8
Membuat atau memiliki akses ke data dan statistik yang memadai yang dibagi berdasarkan jenis kelamin di tingkat lokal untuk memastikan pelaksanaan yang efektif?
10.2 Melakukan upaya khusus untuk mengaitkan tindakan di tingkat lokal dengan peluang global? 10.3 Mempertimbangkan bagaimana kebijakan pengembangan usaha dan aspek hukum atau peraturan di tingkat daerah dapat mempengaruhi pembangunan perekonomian lokal?
48
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
49
A11. Kebijakan pasar tenaga kerja
Pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan tidak saja menjadi sumber ketidakstabilan dan kegagalan sebuah negara, tapi juga beban pribadi bagi setiap individu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah biasanya meminta nasehat dan bantuan dari lembaga internasional ketika menyusun kebijakan pasar tenaga kerja, baik secara aktif maupun pasif. Tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga itu adalah menyediakan nasehat kebijakan yang efektif, serta membantu menyusun kerangka hukum yang efektif, dan lembaga pasar tenaga kerja yang kuat. Kebijakan pasar tenaga kerja dapat secara aktif mendukung restrukturisasi perekonomian. Lebih dari sekadar tindakan kebijakan yang terisolasi, kesuksesan pasar tenaga kerja tampaknya lebih dihasilkan oleh kombinasi kebijakan yang efisien, yang menghasilkan fleksibilitas bagi perusahaan dan keamanan bagi para pekerja. Di tingkat makro ekonomi, kebijakan moneter yang relatif ketat, kebijakan fiskal yang memungkinkan adanya stimulus fiskal tertentu di negara tersebut ketimbang konsolidasi fiskal secara umum, dan kebijakan moderasi pengupahan dapat saling membantu satu sama lain, dan memfasilitasi pertumbuhan ketenagakerjaan dan pengurangan pengangguran – terutama jika kebijakan-kebijakan yang baik ini dilengkapi dengan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif dan pasif, serta dialog sosial. Kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif adalah intervensi yang bersifat sengaja dan selektif oleh pemerintah untuk mengejar efisiensi dan/atau tujuan yang adil, bertindak secara langsung maupun tak langsung untuk menyediakan pekerjaan, atau meningkatkan kemampuan kerja masyarakat yang memiliki kekurangan tertentu di pasar tenaga kerja. Kategori-kategori berikut ini biasanya dimasukkan sebagai kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif: layanan ketenagakerjaan pemerintah; program ketenagakerjaan pemerintah; pelatihan pasar tenaga kerja bagi para pengangguran dan orang dewasa yang punya keterbatasan; tindakan bagi kaum muda; pekerjaan yang disubsidi (misalnya subsidi upah dan penciptaan lapangan kerja secara langsung); serta tindakan-tindakan untuk para penyandang cacat. Sasaran dari tindakan-tindakan ini pada dasarnya adalah perekonomian, yakni meningkatkan peluang bagi para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang setengah menganggur (underemployed) dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka. Namun, kasus kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif baru-baru ini juga dikaitkan dengan manfaat sosial dalam bentuk keterlibatan dan partisipasi yang berasal dari pekerjaan produktif.
50
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Program-program aktif dimaksudkan untuk meningkatkan secara langsung akses pekerja yang sedang menganggur ke tempat kerja. Di sisi lain, program-program yang bersifat pasif, seperti asuransi pengangguran atau pengalihan sosial bagi pekerja yang sedang menganggur dan keluarga mereka, bertujuan untuk meringankan beban finansial para pengangguran, tapi tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kerja.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
11.1 Menjalankan kebijakan pasar tenaga kerja di tingkat nasional ataupun lokal? 11.2 Secara tegas menguji hubungan kausal antara kebijakan-kebijakan ini dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan? 11.3 Memberi nasehat atau mendanai kebijakan atau program pasar tenaga kerja yang aktif? 11.4 Memberi nasehat atau mendanai kebijakan atau program pasar tenaga kerja yang pasif? 11.5 Mengadakan konsultasi dengan serikat pekerja dan pengusaha tentang kebijakan pasar tenaga kerja? 11.6 Mengukur dampak kebijakan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
51
A12. Penghasilan Tenaga Kerja
Upah dan penghasilan terkait dengan sebagian besar kerangka kerja pembangunan nasional. Mampu menjamin upah yang adil bagi para pekerja dan hasil yang adil bagi wiraswasta di pedesaan dan perkotaan adalah hal yang penting untuk alasan ekonomi, sosial, dan kesetaraan, serta juga penting untuk legitimasi dan kelangsungan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga internasional dalam jangka panjang. Ada sejumlah fakta yang semakin berkembang di dunia dewasa ini tentang adanya pengalihan ke arah pengembalian modal yang tidak menguntungkan pekerja, serta peningkatan ketimpangan penghasilan. Porsi tenaga kerja dalam pendapatan nasional sedang menurun, sebaliknya porsi keuntungan meningkat di banyak negara. Pola pertumbuhan dewasa ini cenderung menguntungkan mereka yang berkecukupan dibandingkan masyarakat miskin. Kesenjangan upah semakin luas. Di sejumlah negara, ada peningkatan penghasilan yang tajam bagi mereka yang memiliki upah tinggi; sementara di negara lain, pekerja terampil yang banyak dibutuhkan pasar tenaga kerja telah menerima upah premium. Di sisi lain, reformasi pasar tenaga kerja dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas dan pengurangan biaya tenaga kerja, pemotongan tunjangan kesejahteraan, kebijakan pajak yang kurang progresif, perundingan bersama dan dialog sosial yang lemah, dan pengabaian terhadap upah minimum. Semua itu telah memperlemah posisi tawar 50 persen pekerja yang berada di segmen bawah di banyak negara. Lembaga internasional perlu memberi perhatian tidak saja pada upaya untuk mengatasi kemiskinan absolut, tapi juga mengurangi ketimpangan upah di suatu negara, maupun antarnegara. Berkurangnya ketimpangan akan mempercepat pengentasan kemiskinan, karena manfaat pertumbuhan yang lebih besar akan menjangkau masyarakat miskin. Di samping itu, ikatan sosial akan sangat terganggu oleh ketimpangan upah yang ekstrim.
52
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
12.1 Meningkatkan upaya pencapaian tingkat upah dan penghasilan yang adil, baik di sektor informal maupun di daerah pedesaan? 12.2 Merujuk pada peraturan tentang upah minimum? 12.3 Melibatkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dalam diskusi atau tindakan yang terkait dengan upah atau penghasilan? 12.4 Meningkatkan kesetaraan upah? 12.5 Meningkatkan perundingan bersama tentang upah serta kondisi kerja yang lain?
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
53
A13. Pekerjaan untuk kaum muda
Dari sudut pandang siklus kehidupan, semua lapisan umur tentunya sama pentingnya. Tapi, negara berkembang sangat mengkhawatirkan masalah yang terkait dengan kaum muda. Di luar pentingnya demografis mereka (lebih dari 40 persen penduduk dunia), ada fakta yang menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki muda – sebagai pekerja, pengusaha, inovator, agen perubahan, warga negara, pemimpin, dan orang tua – akan membentuk pertumbuhan ekonomi, sosial, politis dan teknologi di masa mendatang. Namun, generasi perempuan dan laki-laki muda saat ini – yang merupakan generasi paling terdidik dalam sejarah kehidupan manusia – gagal memasuki dunia kerja atau kalaupun mendapatkan pekerjaan,itu adalah jenis pekerjaan yang berupah murah, tidak aman, atau memiliki prospek pengembangan yang kecil. Dampak pengangguran di kalangan kaum muda terhadap pembangunan ekonomi dan sosial sangat tinggi. Pengangguran ini mempertahankan siklus kemiskinan antargenerasi dan dikaitkan dengan tingginya tingkat kejahatan, kekerasan, dan meningkatnya ekstrimisme politik. Tantangan tenaga kerja muda adalah, di satu sisi, terkait erat dengan persoalan yang lebih umum, tidak terkait dengan umur, tapi kuantitas dan kualitas pekerjaan di sebuah negara. Apabila pekerjaan produktif tidak dijadikan inti dari kebijakan makro ekonomi dan kebijakan sosial, serta permintaan agregat akan tenaga kerja, maka tidak mungkin akan menghasilkan program yang sukses mengintegrasikan anak-anak muda yang kurang beruntung ke pasar tenaga kerja. Di sisi lain, pasar tenaga kerja untuk kaum muda memiliki dimensi masalah tersendiri. Tidak saja pekerja muda mengalami dampak merugikan yang dirasakan semua pekerja saat pasar tenaga kerja makin kompetitif: andil mereka dalam soal dampak ini sangat besar – khususnya perempuan muda yang cenderung menghadapi hambatan yang lebih besar daripada remaja lakilaki dalam menemukan pekerjaan yang layak. Masalah umur yang dihadapi perempuan dan laki-laki muda dalam menjalani transisi dari sistem pendidikan dan pelatihan menuju pasar tenaga kerja, antara lain kurangnya pengalaman kerja; dampak “orang dalam-orang luar” (orang-orang dewasa yang sudah berada di pasar tenaga kerja punya keunggulan dibandingkan remaja yang mencoba memasuki pasar tersebut) akibat ketatnya peraturan yang ada di pasar tenaga kerja; ketidaksesuaian antara aspirasi anak-anak muda itu dengan realita pasar tenaga kerja; hambatan terhadap pengembangan pekerja mandiri dan kewirausahaan; serta kurangnya organisasi dan saluran di mana mereka dapat menyuarakan kekhawatiran dan kebutuhan mereka.
54
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Karena itu, kerangka kerja pembangunan nasional perlu memiliki pendekatan yang komprehensif terhadap masalah kaum muda, terutama yang terkait dengan pekerjaan produktif dan layak. Sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif, program-program yang sensitif gender untuk memuluskan transisi dari sekolah ke dunia kerja; kebijakan pasar tenaga kerja yang peka terhadap hambatan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki muda, tindakan untuk memastikan kaum muda memiliki akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, dan lain sebagainya adalah beberapa hal yang penting untuk ditingkatkan oleh lembaga.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
13.1 Secara eksplisit menangani masalah pekerjaan perempuan dan laki-laki muda (misalnya, melalui pelatihan keterampilan yang ditargetkan, pengembangan kewirausahaan, layanan pengembangan bisnis, keuangan mikro, dan pasar tenaga kerja)? 13.2 Menjamin perlakuan non-diskriminatif dan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki muda yang melakukan berbagai kegiatan atau program yang berbeda? 13.3 Memasukkan ketentuan khusus seperti panduan karir, layanan ketenagakerjaan, dan peluang penempatan kerja, untuk membantu perempuan dan laki-laki muda menjalani transisi dari sekolah ke dunia kerja? 13.4 Memasukkan ketentuan khusus yang ditargetkan untuk perempuan dan lakilaki muda yang kurang beruntung? 13.5 Menangani masalah pekerjaan layak untuk perempuan dan laki-laki muda sebagai sarana untuk mengatasi masalah seperti narkoba, kriminal, HIV/AIDS, buta huruf dan kebijakan kependudukan? 13.6 Melibatkan remaja dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mengembangkan solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini?
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
55
Knowledgebased tools
How to Tools
56
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
A14. Respons terhadap krisis
Mengkoordinasikan upaya semua lembaga internasional dalam situasi krisis tidak saja dibutuhkan, tapi juga penting. Saat terjadi konflik bersenjata, bencana alam, krisis ekonomi dan keuangan, atau transisi sosial dan politik secara mendadak, harus ada respon yang koheren (saling melengkapi) di seluruh sistem oleh semua lembaga. Berbagai dampak langsung maupun tak langsung dari suatu krisis dapat mencakup: perubahan basis penduduk (akibat tingginya tingkat kematian atau perpindahan penduduk secara besar-besaran); kerusakan prasarana lokal, baik secara parsial maupun total; hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian, dan tingkat pengangguran yang tinggi; berkembangnya perekonomian informal; kurangnya barang dan jasa; distorsi pasar dan harga; peningkatan kegiatan ilegal; perubahan permodalan sosial, kurangnya kepercayaan dan informasi; kurangnya sumberdaya manusia terampil; perubahan peran gender; kurangnya/hambatan jaring pengaman sosial; daya beli konsumen yang rendah; serta kurangnya kredit dan modal investasi. Ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian dari strategi di semua tahap respons terhadap krisis, mulai dari pemberian bantuan, kemanusiaan, dan pemulihan dini dalam tahap rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan. Strategi pembangunan perekonomian lokal (LED) (lihat A10 di atas) dan pendekatan pemulihan perekonomian lokal (LER) telah memperlihatkan efektivitasnya dalam menciptakan peluang kerja yang sangat dibutuhkan dan membangkitkan kembali perekonomian lokal. Pendekatan LED dan LER merupakan proses partisipatif dan bottom-up di mana para pelaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional berkumpul untuk mencari formula yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta membantu masyarakat yang terkena dampak untuk bangkit kembali dari “dalam-keluar”. Koordinasi dan kemitraan dalam pendekatan ini mengharapkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional tidak bekerja sendiri, dan mencegah intervensi terisolasi serta mendukung legitimasi proses pemulihan dan pembangunan. Di tahap awal pemulihan pasca krisis, perhatian perlu diberikan kepada: • Penciptaan lapangan pekerjaan darurat melalui kegiatan-kegiatan seperti proyekproyek pekerjaan yang memberikan upah tunai atau dalam bentuk makanan, layanan ketenagakerjaan pemerintah darurat, serta pelatihan keterampilan jangka pendek; • Program bantuan darurat dan pemulihan mata pencaharian seperti pinjaman tunai, paket pemulihan, dan bantuan makanan; dan • Perlindungan untuk mereka yang rentan krisis, seperti anak yatim, kepala keluarga perempuan, para jompo yang tak berdaya, penyandang cacat, dan pengungsi dalam negeri.
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
57
Pada tahap transisi dari rehabilitasi dan rekonstruksi atau rekonsiliasi damai, dan reintegrasi dalam konteks pasca perang, lembaga-lembaga multilateral perlu bekerjasama untuk: •
Meningkatkan kapasitas lokal, termasuk upaya memperkuat tata kelola lokal, kapasitas untuk layanan pengembangan usaha, memulihkan lembaga-lembaga pasar tenaga kerja serta memperkuat aktor sosial-ekonomi;
•
Pemulihan berbasis masyarakat untuk membangun kembali prasarana
•
masyarakat berdasarkan pendekatan padat karya; dan Pemulihan perekonomian lokal melalui berbagai sarana seperti keuangan mikro, informasi pasar tenaga kerja, daya kerja, dan pelatihan keterampilan, serta bantuan untuk pemulihan usaha.
Pada tahap pembangunan jangka panjang atau sebagai bagian dari proses penciptaan perdamaian, perlu penekanan pada penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan, yang membutuhkan upaya untuk meningkatkan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk ketenagakerjaan dan pengembangan usaha, upaya untuk memperkuat pengembangan sektor swasta, serta tindakan untuk meningkatkan mekanisme dan lembaga-lembaga pasar tenaga kerja.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 14.1 Mengamanatkan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai upaya penting dan mendesak untuk merespon krisis, baik akibat konflik bersenjata, bencana alam, krisis keuangan dan ekonomi, ataupun perubahan sosial-politik yang sulit? 14.2 Mengamanatkan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian terpadu dari kegiatan kemanusiaan yang mendesak? 14.3 Mengamanatkan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan sebagai bagian terpadu dari upaya pemulihan dan rekonstruksi awal setelah terjadinya krisis? 14.4 Memprioritaskan teknologi padat karya dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi awal setelah terjadinya krisis? 14.5 Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sebagai sarana untuk menghindari/ mengurangi situasi krisis di masa mendatang? 14.6 Memberi pertimbangan khusus kepada kebutuhan kelompok-kelompok yang sangat rentan setelah terjadinya krisis, seperti yatim piatu, kepala keluarga perempuan, kaum tua, pengungsi dalam negeri?
58
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 14.7 Mendukung
pendekatan
pemulihan
ekonomi
lokal
(LER)
Ya
Tidak
dan/atau
pembangunan ekonomi lokal (LED) dalam respons terhadap krisis? 14.8 Meningkatkan pendekatan LER dan LED untuk mengubah krisis menjadi peluang, dan untuk pembangunan yang lebih baik setelah krisis? 14.9 Secara aktif memastikan adanya upaya terkoordinisasi antar lembaga multilateral dan partisipasi para pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi krisis?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
59
A15. Migrasi internasional
Migrasi internasional mencakup upaya mencari pekerjaan, mencari pendidikan yang terkait pekerjaan, atau kondisi hidup yang lebih baik, telah berkembang pesat dalam agenda internasional, regional, dan nasional. Pekerja migrant memiliki pangsa yang makin berkembang dalam angkatan kerja dunia. Jumlah perempuan yang melakukan perpindahan secara independen untuk memperoleh pekerjaan jauh lebih besar ketimbang di masa lalu dan kini jumlahnya sekitar separuh pekerja migran. Ada dua kategori pekerja migran yang utama: pekerja terampil yang banyak dicari dan biasanya dilengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal dan bekerja di negara tujuan; serta pekerja tidak terampil yang biasanya banyak diminta, tapi memiliki status yang rendah dengan upah rendah pula. Mereka yang tidak terampil ini biasanya kesulitan memperoleh visa dan izin kerja. Kecenderungan demografis dan pola pembangunan yang tidak merata di suatu negara atau antar negara menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja tidak saja akan berlanjut, tapi juga berkembang, dan menjadi tantangan dan peluang besar bagi semua negara dan penduduk. Migrasi tenaga kerja mungkin memiliki banyak elemen yang menguntungkan bagi negara asal maupun negara tujuan, dan untuk pekerja itu sendiri. Migrasi tenaga kerja dapat membantu negara asal dan negara tujuan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, proses migrasi juga merupakan tantangan yang serius. Misalnya, beberapa negara asal khawatir dengan eksodus sumber daya manusia yang unggul ke luar negeri atau “brain drain”. Untuk pekerja migran itu sendiri, banyak di antaranya, terutama pekerja yang punya keterampilan rendah, mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi serius. Di tengah semakin banyaknya hambatan terhadap mobilitas tenaga kerja lintas negara, pertumbuhan migrasi secara tidak teratur, dan perdagangan dan penyelundupan manusia menjadi tantangan besar bagi upaya perlindungan hak asasi manusia dan tenaga kerja. Dengan mengakui hak berdaulat negara anggota untuk menyusun kebijakan tenaga kerja dan migrasi mereka sendiri, kita perlu mengarahkan perhatian pada perlunya menerapkan pendekatan multilateral dalam mengelola migrasi tenaga kerja yang dapat memberi manfaat kepada negara asal maupun negara tujuan, untuk meningkatkan pekerjaan yang layak bagi pekerja migran dan mencegah perdagangan manusia. Perhatian khusus perlu diberikan pada beberapa kelemahan dan diskriminasi yang sering dihadapi pekerja migran atas dasar gender, ras, dan status pendatang. Di samping itu, persoalan yang terkait dengan perpindahan pekerja lintas negara tidak dapat diatasi secara efektif jika negara melakukan isolasi; karena itu kerjasama internasional untuk mengatur migrasi tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk memenuhi kepentingan nasional.
60
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
15.1 Mengatasi masalah migrasi internasional? Jika ya, bagaimana caranya? 15.1.1
Membantu sebuah negara mengadakan penilaian yang realistis atas kebutuhan migrasi tenaga kerjanya, misalnya melalui pasar demografis atau pasar tenaga kerja atau proyeksi ekonomi?
15.1.2
Meningkatkan pengelolaan migrasi tenaga kerja?
15.1.3
Meningkatkan integrasi pekerja migran di tempat kerja dan masyarakat di mana mereka tinggal dan bekerja?
15.1.4
Melindungi pekerja migran agar tidak diperdagangkan atau menjadi korban kerja paksa?
15.2 Di negara tujuan, pendatang?
meningkatkan
non-diskriminasi
terhadap
pekerja
15.3 Di negara asal, mempersiapkan para calon pekerja migran untuk bekerja dan hidup di luar negeri (seperti melalui program pelatihan/orientasi)? 15.4 Di negara asal, mengatasi dampak negatif dari migrasi terhadap pembangunan, misalnya perpindahan SDM unggul ke luar negeri (brain drain)? 15.5 Di negara asal, memiliki tujuan mengoptimalkan dampak positif dari migrasi, misalnya melalui upaya meningkatkan secara produktif pemakaian uang kiriman dan keterampilan yang diperoleh? 15.6 Memanfaatkan kerangka kerja atau instrumen normatif apapun, seperti Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 tentang Migrasi untuk Pekerjaan (Direvisi) dan Konvensi ILO No. 143 tahun 1975 tentang Pekerja Pendatang (Peraturan Pelengkap) atau Konvensi Internasional PBB tahun 1990 tentang Perlindungan atas Hak-hak Semua Pekerja Pendatang dan Anggota Keluarga Mereka, untuk merencanakan tindakan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan dampak migrasi tenaga kerja terhadap pekerjaan dan pembangunan, serta untuk melindungi pekerja migran? 15.7 Menyusun tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah dan kekerasan tertentu yang sering dialami perempuan dalam proses migrasi?
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
61
Knowledgebased tools
How to Tools
62
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
A16. Perubahan iklim, pembangunan yang berkelanjutan dan “pekerjaan hijau”
Perubahan iklim adalah tantangan utama pembangunan yang berkelanjutan di abad ke-21 ini. Kenyataan yang kurang menyenangkan adalah bahwa dunia usaha pada umumnya masih menganut paradigma lama: tumbuh dulu, bersih nanti-nanti saja. Model seperti itu jelas tidak berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Laporan Stern Review tentang Ekonomi Perubahan Iklim menyatakan bahwa pemanasan global adalah ancaman terbesar terhadap upaya mencapai tujuan pembangunan milenium (MDG). Perubahan iklim itu sendiri; adaptasi terhadap perubahan-perubahan berdasarkan lokasi, sektor ekonomi dan kelompok sosial yang paling terkena dampaknya; serta upaya mitigasi untuk memperlambat atau membatasi perubahan iklim, serta peralihan ke perekonomian yang rendah karbon – punya implikasi yang jauh lebih luas terhadap perkembangan ekonomi dan sosial, produksi dan pola konsumsi, serta ketenagakerjaan, penghasilan, dan kemiskinan. Perubahan iklim akan mengubah struktur ketenagakerjaan, menciptakan pekerjaan baru, membuat sejumlah pekerjaan saling bertindih, dan mengubah segala bentuk pekerjaan secara virtual. Perubahan iklim juga membutuhkan transisi jangka panjang tentang cara perusahaan mengatur pekerjaan dan hasilnya. Dialog sosial antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja adalah mekanisme yang penting untuk mengembangkan strategi transisi ini secara efisien dan adil. Jalan terbaik adalah mempercepat upaya-upaya besar untuk mengkonversi pemakaian energi, beralih ke sumber daya yang dapat diperbaharui, serta menyesuaikan pola produksi, konsumsi dan pekerjaan, baik dari perspektif pengendalian kerusakan ekologis, maupun dari segi kebutuhan untuk mengatur perubahan struktural secara signifikan. Lembaga internasional, pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, kelompok lingkungan, organisasi masyarakat madani makin memahami pentingnya kerjasama yang erat untuk mengatasi implikasi ini, serta menemukan jalur pembangunan yang berkelanjutan, yang sedikitnya memiliki dua elemen penting. Elemen pertama adalah keseimbangan yang dinamis, produktif, dan inovatif antara pilihan demokratis masyarakat, fungsi peraturan negara, serta fungsi pasar yang produktif. Sedangkan elemen kedua adalah model investasi dan pertumbuhan yang bersih dan progresif, serta memberikan dividen ganda, yaitu melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di satu sisi, dan di sisi lain, menciptakan peluang yang lebih banyak dan lebih baik untuk membiayai hidup melalui pekerjaan yang layak. Beberapa organisasi bekerjasama dalam menyusun strategi PBB tentang perubahan iklim. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), UNEP, dan the International Trade
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
63
Union Confederation (ITUC) dan lain-lain sudah menetapkan gerakan “Inisiatif Pekerjaan Hijau” untuk mempromosikan dan mengidentifikasi berbagai inovasi teknologi, peluang investasi, perusahaan dan potensi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dari jalur pembangunan yang berkelanjutan, serta menyesuaikan dan melindungi kebutuhan perlindungan sosial perusahaan dan pekerja yang dipengaruhi oleh perubahan produksi dan konsumsi yang terlibat dalam upaya peralihan menuju perekonomian rendah-karbon. “Pekerjaan hijau” dapat diuraikan sebagai pekerjaan di sektor pertanian, manufaktur, riset dan pengembangan (R&D), kegiatan administratif dan layanan yang dimaksudkan untuk mengurangi berbagai ancaman lingkungan yang dihadapi manusia. Pekerjaan ini mencakup pekerjaan yang membantu melindungi dan memulihkan ekosistem dan keragaman hayati, mengurangi pemakaian energi, bahan baku, dan air melalui strategi pencegahan yang sangat efisien, dekarbonisasi ekonomi, serta mengurangi atau menghindari penciptaan segala bentuk limbah dan polusi.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 16.1 Secara tegas mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan (atau secara tegas mempromosikan “penghijauan” dalam kerangka kerja program/ pembangunan nasional)? Jika ya, bagaimana caranya? 16.1.1
Mempertimbangkan dampaknya terhadap pemakaian energi?
16.1.2
Mempertimbangkan “dampak rumah kaca” dari pembuangan zat karbon dioksida?
16.1.3
Mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber daya alam?
16.1.4
Mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan tempat kerja, termasuk kondisi keselamatan dan kesehatan kerja?
16.2 Mengadakan penilaian dampak lingkungan, misalnya pada saat memutuskan sebuah investasi baru atau mengevaluasi suatu program? 16.3 Secara tegas membantu negara/kelompok/masyarakat/bisnis yang terkena dampaknya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim? Jika ya, bagaimana caranya?
64
16.3.1
Membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi hilangnya pekerjaan, termasuk melalui tindakan perlindungan sosial?
16.3.2
Membantu mereka mengidentifikasi dan mempromosikan “pekerjaan hijau”?
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
16.4 Secara tegas meningkatkan tindakan mitigasi? Jika ya, bagaimana caranya? 16.4.1
Mempertimbangkan potensi hilangnya pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja dari tindakan-tindakan ini?
16.4.2
Menekankan potensi “pekerjaan hijau”?
16.5 Meningkatkan “perusahaan yang berkelanjutan”, yaitu perusahaan yang menghormati nilai-nilai pekerjaan yang layak, martabat manusia, dan pelestarian lingkungan? 16.6 Meningkatkan pola produksi yang ramah lingkungan dan ramah terhadap ketenagakerjaan? 16.7 Meningkatkan pola konsumsi yang ramah lingkungan dan ramah terhadap ketenagakerjaan?
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
65
A17. Perekonomian informal
Upaya untuk meningkatkan ketenagakerjaan produktif dan merata, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, guna mencapai tujuan pembangunan milenium (MDG) dan mempromosikan globalisasi yang adil, tidak akan berhasil tanpa menyentuh masalah perekonomian informal. Sebagian besar masyarakat pekerja di dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perekonomian informal; perempuan, remaja, kaum tua, kalangan minoritas, pekerja migran, penduduk pribumi, dan kelompok suku yang kurang terwakili. Di banyak tempat di dunia ini, sebagian besar pekerjaan baru yang diciptakan bersifat informal. Informalitas tidak otomatis menyurut ketika suatu negara tumbuh berkembang; di sebagian negara yang lain, ekonomi informal meningkat seiring dengan membaiknya kinerja perekonomiannya. Istilah “perekonomian informal”, ditetapkan dalam resolusi dan kesimpulan International Labour Conference tahun 2002, mencakup “semua kegiatan ekonomi yang, berdasarkan peraturan atau penerapannya, tidak tercakup atau tercakup secara tidak memadai oleh peraturan formal”. Perekonomian informal mencakup pekerja berupah, pekerja wirausaha yang memberi kontribusi kepada pekerja keluarga, dan mereka yang selalu berpindah dari satu situasi ke situasi lain. Perekonomian informal juga mencakup sebagian dari mereka yang terikat dalam model pengaturan kerja baru yang fleksibel, dan mereka sendiri berada di lingkaran paling pinggir dari sebuah perusahaan, atau di bagian terbawah dari rantai produksi yang ada. Pekerjaan di sektor perekonomian informal biasanya dicirikan melalui tempat kerja yang kecil dan tidak ditentukan batas-batasnya, kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat, tingkat keterampilan dan produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah atau tidak tetap, jam kerja yang lama, dan kurangnya akses terhadap informasi, pasar, keuangan, pelatihan dan teknologi. Pekerja di sektor perekonomian informal tidak diakui, tidak terdaftar, tidak diatur atau dilindungi oleh peraturan tenaga kerja dan perlindungan sosial. Pekerja informal dan unit-unit ekonomi secara umum ditandai oleh kemiskinan, sehingga tidak berdaya, tersingkir dan rentan; mereka tidak menikmati hak properti, dan sulit mengakses sistem hukum dan judisial untuk menegakkan kontrak. Untuk meningkatkan pekerjaan yang layak, perlu ada strategi komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai bidang kebijakan, serta melibatkan berbagai aktor lembaga dan masyarakat madani guna menghapus aspek negatif dari informalitas, sambil mempertahankan penciptaan lapangan kerja secara signifikan, dan menciptakan potensi penghasilan dari perekonomian informal, serta meningkatkan perlindungan,
66
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
dan melibatkan para pekerja dan unit-unit ekonomi di sektor perekonomian informal ke dalam perekonomian arus utama. Strategi untuk meningkatkan pekerjaan yang layak dan memungkinkan adanya transisi ke sector formal perlu mencakup beberapa bidang yang saling terkait berikut ini: •
Meningkatkan konten pekerjaan dari pertumbuhan ekonomi, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas – kurangnya pekerjaan formal serta peningkatan ketergantungan pada pengaturan kerja yang fleksibel adalah alasan utama
•
mengapa perekonomian informal semakin berkembang; Memperbaiki peraturan, termasuk menghapus bias terhadap usaha mikro dan kecil, serta memfasilitasi kepatuhan terhadap hukum;
•
Memperbaiki kerangka hukum guna menjamin hak atas properti, aset hak, dan modal keuangan;
•
Memperbaiki organisasi dan representasi para aktor perekonomian informal, dan memastikan suara mereka didengar dalam proses pembuatan kebijakan;
•
Meningkatkan kesetaraan gender – persentase pekerja perempuan di sektor perekonomian informal cenderung lebih besar dari pekerja laki-laki, tapi perempuan terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang lebih rendah, di mana
•
banyak terjadi kekurangan pekerjaan yang layak; Membantu pengembangan kewirausahaan, layanan usaha, serta akses pada
• •
keuangan dan pasar, termasuk peningkatan rantai nilai; Meningkatkan produktivitas dan kondisi kerja; Meningkatkan akses ke perlindungan sosial.
Pengalaman menunjukkan bahwa strategi pembangunan lokal terpadu (LED) punya potensi besar untuk mengangkat perekonomian informal. Struktur pemerintah daerah yang terdesentralisasi di daerah pedesaan maupun perkotaan sangat penting untuk menyatukan dimensi ruang, sosial, dan ekonomi dari perekonomian informal.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
17.1 Memiliki statistik dan informasi tentang pekerja dan unit-unit ekonomi di sektor perekonomian informal? 17.2 Mentargetkan kemiskinan?
perekonomian
informal
dalam
upaya
pengentasan
17.3 Mengatasi masalah perekonomian informal di sektor non-pertanian? 17.4 Mengatasi masalah perekonomian informal di sektor pertanian? 17.5 Mengatasi masalah kurangnya pekerjaan yang layak di sektor perekonomian informal, serta meningkatkan transisi ke ekonomi formal?
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
67
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda:
Ya
Tidak
Jika ya, bagaimana caranya? 17.5.1
Memperbaiki kerangka peraturan agar usaha dapat beroperasi secara lebih mudah di sektor perekonomian formal?
17.5.2
Memperbaiki kerangka hukum untuk menjamin hak-hak atas properti, aset, atau modal keuangan?
17.5.3
Memperluas undang-undang ketenagakerjaan agar mencakup para pekerja di sektor perekonomian informal?
17.5.4
Membantu mereka di sektor perekonomian informal untuk berorganisasi, serta memiliki perwakilan dan suara?
17.5.5
Meningkatkan pengembangan kewirausahaan bagi mereka di sektor perekonomian informal?
17.5.6
Meningkatkan perbaikan rantai nilai agar memberi manfaat bagi mereka yang berada di ujung rantai informal?
17.5.7
Memperluas perlindungan sosial agar mencakup mereka di sektor perekonomian informal?
17.6 Memberi perhatian khusus, terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung di sektor ekonomi informal? 17.7 Menerapkan pendekatan LED untuk meningkatkan pekerjaan yang layak di sektor perekonomian informal?
Knowledgebased tools
How to Tools
68
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
A18. Pertanian dan ketenagakerjaan di pedesaan
Perekonomian pedesaan adalah agenda nasional dan global yang utama karena faktor kemiskinan yang akut di pedesaan, migrasi dari desa ke kota, dampak globalisasi serta perubahan iklim, dan yang terakhir, krisis pangan, kekurangan pangan, dan melonjaknya harga pangan. Tujuan pembangunan milenium (MDG) untuk penghapusan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, serta tujuan global untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua orang tidak dapat dicapai kecuali dengan mengurangi kemiskinan di desa. Tiga perempat masyarakat termiskin di dunia hidup di daerah pedesaan di negara berkembang, dan bergantung secara langsung maupun tak langsung pada penghasilan dari sektor pertanian. Defisit pekerjaan yang layak biasanya banyak terjadi di desa. Pasar tenaga kerja di desa biasanya bersifat disfungsional. Lembaga pasar tenaga kerja, organisasi, dan keterwakilan pekerja desa cenderung lemah. Mereka yang setengah menganggur tersebar luas dan penghasilan pada umumnya masih rendah. Akses ke perlindungan sosial sangat terbatas. Pekerja desa biasanya belum sepenuhnya tercakup oleh peraturan tenaga kerja nasional dan hak-hak mereka biasanya tidak direalisasikan atau dihormati. Sebagian besar kegiatan ekonomi di daerah pedesaan cenderung bersifat informal. Di sebagian kalangan masyarakat, sudah ada “feminisasi” pekerjaan pertanian di desa akibat kecenderungan yang semakin besar dari kalangan laki-laki untuk pindah dari desa dan berpindah ke kegiatan non-pertanian. Perempuan biasanya inti dari sektor pertanian pangan, angkatan kerja, dan sistem pangan. Tapi, perempuan cenderung bekerja dalam kondisi yang sangat merugikan – yaitu memiliki hak properti yang kurang pasti atau tidak lengkap, layanan keuangan yang lemah, prasarana yang buruk, serta kurangnya akses ke informasi dan pelatihan-- memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Pertanian dan pembangunan pedesaan adalah inti dari peningkatan ketenagakerjaan di desa. Pertanian biasanya menjadi inti perekonomian desa, dan peningkatan hasil pertanian per kapita dan nilai tambah cenderung memiliki dampak positif yang lebih proporsional terhadap penghasilan masyarakat miskin. Pertanian juga terkait erat dengan kegiatan non-pertanian. Peningkatan diversifikasi dan produktivitas pertanian melalui kemajuan teknologi dan investasi merupakan hal yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Layanan bantuan pertanian perlu disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan perkebunan skala kecil yang melibatkan banyak penduduk desa dan menghasilkan sebagian besar produksi pangan di negara berkembang – terutama dalam konteks krisis pangan saat ini, di mana upaya ini adalah sangat penting.
Checklist di Tingkat Negara| A. Penciptaan lapangan pekerjaan dan Pengembangan usaha
69
Pengenalan teknologi dan proses kerja pertanian yang baru perlu dilengkapi dengan pelatihan keterampilan yang tepat untuk pekerja desa. Penerapan teknologi pertanian mungkin menggantikan tenaga kerja atau menambah tenaga kerja, dan memiliki implikasi yang berbeda terhadap pelestarian lingkungan. Karena itu, dampak terhadap ketenagakerjaan dan lingkungan serta implikasi berbagai pendekatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian perlu dipertimbangkan. Investasi di bidang prasarana desa adalah hal yang penting untuk ketenagakerjaan dan pertumbuhan. Transportasi dan prasarana teknologi informasi, misalnya, penting untuk menghubungkan para produsen dan pengusaha di desa dengan pasar. Berbagai proyek infrastruktur dapat secara langsung mendukung produktivitas pertanian, dan member mereka kesempatan menerapkan metode-metode padat karya. Prasarana sosial seperti fasilitas sekolah, kesehatan, air minum, dan fasilitas dasar lainnya, juga penting untuk mendorong pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Kebijakan untuk meningkatkan pekerjaan non-pertanian dan penciptaan usaha di daerah pedesaan adalah penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Usaha kecil menengah, termasuk koperasi, atau organisasi lain berbasis masyarakat, menyediakan sumber pekerjaan yang utama di desa. Kegiatan nonpertanian di desa adalah sangat penting karena kegiatan ini menawarkan alternatif perekonomian untuk masyarakat miskin di desa, di luar kegiatan tradisional yang sudah ada. Pengembangan kewirausahaan di daerah pedesaan akan membantu terciptanya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya inovasi, penerapan teknologi baru, partisipasi dalam memperluas pasar dan peluang pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Subsektor-subsektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta subsektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi perlu dijadikan target. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan para petani dan perusahaan di desa ke dalam sistem produksi nasional dan global secara efektif, sehingga dapat menicptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, serta melestarikan sumber daya alam.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 18.1 Memberi perhatian khusus pada perekonomian pedesaan? Jika ya, bagaimana caranya?
70
18.1.1
Difokuskan pada perekonomian pedesaan untuk mengurangi kemiskinan di negara tersebut?
18.1.2
Difokuskan pada ekonomi pedesaan untuk mengatasi krisis pangan atau meningkatkan keamanan pangan di negara itu?
18.1.3
Difokuskan pada pembangunan desa untuk mengatasi masalah migrasi dari desa ke kota?
18.1.4
Mendukung investasi di bidang prasarana desa?
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 18.1.5
Ya
Tidak
Memberi perhatian khusus pada usaha memperkuat integrasi perekonomian desa ke pasar nasional dan global?
18.2 Memberi perhatian khusus pada upaya peningkatan produktivitas pertanian? Jika ya, bagaimana caranya? 18.2.1
Meningkatkan akses petani ke pelatihan yang tepat?
18.2.2
Meningkatkan akses petani ke teknologi dan proses kerja baru?
18.2.3
Meningkatkan layanan bantuan pertanian yang lain, seperti akses ke kredit?
18.2.4
Mempertimbangkan dampak teknologi pertanian terhadap penciptaan lapangan kerja atau pengurangan lapangan kerja?
18.2.5
Mempertimbangkan dampak teknologi pertanian terhadap pelestarian lingkungan?
18.2.6
Difokuskan pada produksi pertanian untuk pasar global?
18.2.7
Difokuskan pada produksi makanan untuk konsumsi lokal?
18.3 Memberi perhatian khusus pada upaya peningkatan kegiatan non-pertanian di desa? Jika ya, bagaimana caranya? 18.3.1
Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara kegiatan pertanian dengan non-pertanian?
18.3.2
Meningkatkan pengembangan usaha di daerah pedesaan?
18.3.3
Meningkatkan koperasi?
18.4 Memberi perhatian khusus pada usaha mengatasi masalah pekerja perempuan di desa?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
71
Perlindungan sosial
Akses ke tingkat perlindungan sosial yang memadai adalah hak dasar semua orang. Pasal 22 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial”. Tapi, hampir enam puluh tahun kemudian, hak tersebut tetap menjadi impian bagi 80 persen penduduk dunia. Bagi banyak orang, tunjangan dasar melalui transfer sosial dapat membawa perubahan dari kehidupan yang miskin menuju kehidupan yang layak, atau hanya perbedaan antara hidup dan mati. Namun, di banyak negara, proporsi yang besar, kadang-kadang mayoritas, di antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, dan keluarga mereka, tidak memiliki atau bahkan sangat terbatas sekali sarana untuk mengatasi risiko, seperti hilangnya atau berkurangnya pendapatan akibat sakit, tua, pengangguran, ketidakberdayaan, atau hilangnya pencari nafkah dalam keluarga. Istilah “jaminan sosial” dan “perlindungan sosial” kadang-kadang digunakan secara bergantian, tapi kita dapat membedakannya. “Jaminan sosial” mencakup semua sarana yang memberi jaminan penghasilan kepada masyarakat dalam kasus-kasus seperti kemiskinan, pengangguran, sakit, cacat, tua, hilangnya pencari nafkah, serta akses ke layanan sosial yang penting. Di antara berbagai layanan sosial ini, yang paling penting adalah akses ke layanan kesehatan, serta layanan pendidikan, dan pelatihan kerja, juga pelatihan ulang. Sedangkan “perlindungan sosial” sebagai konsep yang lebih luas mencakup tidak saja jaminan sosial, tapi juga perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja mencakup keselamatan dan kesehatan kerja dan kondisi kerja yang layak, dan mengkombinasikan strategi pencegahan risiko, dengan perlindungan atas hak dan integrasi kelompok rentan, seperti orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Dalam hal ini, perlindungan sosial adalah investasi di bidang sumber daya manusia, kemampuan kerja, dan potensi produktivitas mereka. Sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk, atau kondisi kerja yang buruk bisa mengakibatkan kecelakaan dan penyakit, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan bekerja secara sementara atau permanen, dan akhirnya membuat pekerja keluar dari pasar tenaga kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang dapat membantu mencegah keluarnya pekerja dari pasar tenaga kerja adalah sarana yang tepat untuk mempertahankan kemampuan kerja dan pekerjaan yag berkualitas, dan aman, serta pekerjaan produktif. Perlindungan sosial juga meningkatkan kesetaraan gender melalui berbagai sarana, seperti perlindungan persalinan dan tunjangan yang penting untuk keluarga agar perempuan yang memiliki anak-anak tidak didiskriminasikan di pasar tenaga kerja. Untuk pengusaha dan perusahaan, perlindungan sosial membantu memelihara angkatan kerja yang stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Pada akhirnya, dengan menyediakan jaring pengaman ketika terjadi krisis ekonomi, perlindungan sosial merupakan elemen fundamental dari kohesi sosial.
72
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
B Salah satu masalah yang paling penting di tempat kerja adalah pandemik HIV/AIDS. Hampir 40 juta orang usia kerja mengidap HIV dan angkatan kerja global telah kehilangan sekitar 28 juta orang pekerja akibat AIDS sejak awal epidemik ini, sekitar 20 tahun yang lalu. Kode Etik ILO tentang HIV/AIDS dan dunia ketenagakerjaan berisi prinsip-prinsip penting untuk menyusun kebijakan dan panduan praktis untuk program-program di tingkat perusahaan, masyarakat dan nasional. Kode Etik ini mencakup pencegahan HIV, pengelolaan dan pengurangan dampak AIDS, layanan dan bantuan untuk pekerja yang terjangkit atau terkena dampak HIV/AIDS, serta penghapusan stigma dan diskriminasi berdasarkan status HIV yang nyata atau yang dirasakan. Selama puluhan tahun belakangan ini, ada konsensus luas di sebagian besar negara industri bahwa jaminan sosial untuk penduduk mereka perlu ditingkatkan pada saat masyarakat tumbuh menjadi lebih sejahtera. Beberapa negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia juga telah memperlihatkan keberhasilan mereka dalam sistem tunjangan sosial yang universal dan sederhana. Namun, di dunia dewasa ini, pendapat para pembuat kebijakan yang utama adalah mengurangi atau mempertahankan belanja sosial, dan banyak lembaga yang sering memberi nasehat kepada negara miskin cenderung enggan membantu program-program pengalihan yang utama, sehingga pengenalan sistem-sistem jaminan sosial yang mendasar memainkan peran yang terbatas dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Alasan utamanya mungkin karena adanya salah pengertian yang menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah biaya bagi masyarakat – dan bukan manfaat potensial atau investasi di bidang perekonomian dan sumber daya manusia. Perdebatan tentang kebijakan jaminan sosial mencakup perbedaan tentang kemampuan ekonomi dan keuangan. Di negara maju, masalah ini berkisar tentang sisi pendapatan (persaingan global tentang pajak antar negara dan peningkatan informalitas dianggap membatasi kemampuan keuangan untuk melakukan transfer) dan sisi pengeluaran (usia dan bahaya kesehatan baru yang mengakibatkan tingkat ketergantungan dan biaya perawatan yang tinggi, sehingga dianggap mendorong tingkat pengeluaran yang lebih tinggi). Di negara berkembang, persoalan ini juga terkait dengan kemampuan ekonomi dan keuangan, serta secara implisit terkait dengan biaya peluang (di mana sumber daya publik yang langka lebih diinvestasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan untuk jangka panjang bagi kesejahteraan penduduk daripada pembayaran transfer yang dianggap “tidak produktif” bagi mereka yang bekerja dan hidup di sektor informal). Pendapat ini dapat dan perlu dipertanyakan. Pertama, sistem jaminan sosial yang menyediakan transfer sosial adalah instrumen untuk mengentaskan dan mencegah kemiskinan, yang terkait secara langsung dan cepat dengan cara di mana manfaat langsung dari dampak tetesan ke bawah (trickle-down) dari pertumbuhan ekonomi tidak dapat disesuaikan. Terutama di Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
73
negara dengan tingkat pendapatan rendah, bahkan sistem jaminan sosial yang mendasar dapat membawa perubahan untuk mencapai atau tidak mencapai tujuan pembangunan milenium satu (memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan) untuk mengurangi kemiskinan hingga separoh di tahun 2015. Layanan transfer jaminan sosial berfungsi sebagai injeksi tunai bagi perekonomian lokal dan nasional, yang berdampak positif pada pengembangan mereka. Meningkatkan penghasilan masyarakat miskin akan meningkatkan permintaan domestik, dan pada gilirannya nanti, akan mendorong pertumbuhan dengan memperluas pasar domestik. Yang tak kalah pentingnya, sistem jaminan sosial adalah investasi di bidang produktivitas. Hanya mereka yang menikmati jaminan secara material minimal yang mampu menerima risiko kewirausahaan; hanya masyarakat yang sehat dan bergizi baik yang bisa produktif; dan hanya mereka yang memiliki tingkat setidaknya tingkat pendidikan minimal yang berhasil keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, manfaat jaminan sosial yang tidak membuat disinsentif kerja yang dapat memfasilitasi penyesuaian pasar tenaga kerja di negara industri maupun negara berkembang, sehingga dapat membantu memudahkan penerimaan publik terhadap perubahan produksi secara global yang dipicu oleh globalisasi. Karena itu, ada banyak alasan sosial dan ekonomi yang baik untuk memperkenalkan perlindungan sosial. Tentunya di tahap awal pembangunan, hambatan fiskal diperkirakan lebih ketat dibandingkan tahap-tahap selanjutnya. Sehingga, pengenalan manfaat jaminan sosial mungkin perlu disusun sesuai skala prioritas. Namun, kalkulasi statistik ILO telah menunjukkan bahwa jaminan sosial mendasar menyediakan cakupan universal, yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan kemungkinan yang ada di negara tertentu, adalah tujuan yang bisa diraih dalam batas waktu yang masuk akal bagi sebagian besar negara berkembang. Informasi lebih lanjut dan sarana dapat dijumpai di:
http://cebtoolkit.ilo.org/themes/social-protection
74
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
B1. Jaminan sosial
Bukti empiris dan statistik pada satu dekade terakhir secara jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan jika itu dicapai tanpa menghadirkan mekanisme peningkatan ketenagakerjaan dan redistribusi penghasilan, seperti sistem jaminan sosial. Jaminan sosial tidak saja merupakan sarana yang penting untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan; tapi ia juga merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Jaminan sosial memperbesar peluang tercapainya tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil, dan sangat diperlukan dalam melakukan inklusi (keterbukaan) sosial, terutama partisipasi kelompok-kelompok rentan dan kurang beruntung. Strategi untuk memperluas cakupan jaminan sosial perlu didasari pada dua jenis hak individu yang berbeda dan memberi dampak terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh jaminan sosial: (i) bagi mereka yang memperoleh hak berdasarkan kontribusi atau pajak yang dibayarnya; dan (ii) hak warga yang terdiri dari lapisan paling dasar dari jaminan sosial untuk semua orang. Lapisan paling dasar jaminan sosial ini dapat diperkenalkan dan diperkuat secara progresif sesuai perkembangan ekonomi, serta bidang dan cakupan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan ketidakpastian baru, dan mungkin terdiri dari:
Akses untuk semua warganegara di sebuah negara pada layanan kesehatan yang mendasar dan penting melalui sistem nasional yang pluralistis, dan terdiri dari komponen yang didanai pajak masyarakat, komponen asuransi sosial dan swasta, serta komponen berbasis masyarakat yang terkait dengan sistem sentral yang kuat; Sistem tunjangan keluarga/anak yang menyediakan jaminan penghasilan dasar untuk anak-anak dan memfasilitasi akses anak-anak untuk memperoleh gizi, pendidikan dan layanan kesehatan; Sistem bantuan sosial mendasar yang menyediakan jaminan penghasilan setidaknya di level garis kemiskinan bagi masyarakat yang berusia aktif (yang tidak mampu memperoleh penghasilan yang memadai akibat sakit, tidak tersedianya pekerjaan dengan upah memadai, hilangnya pencari nafkah, tanggung-jawab untuk merawat, dll.); Sistem pensiun universal mendasar yang menyediakan jaminan penghasilan setidaknya di level garis kemiskinan dalam hal usia tua, kecacatan, dan kelangsungan hidup.
Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
75
Lembaga internasional memberikan nasehat kebijakan untuk pemerintah daerah dan nasional yang sepenuhnya atau sebagian mendanai sistem perlindungan sosial dan yang perlu memastikan tata kelola yang baik atas atas sistem-sistem ini. Lembaga internasional juga menangani, baik secara langsung maupun tak langsung, tindakantindakan lain yang mengarah pada penyediaan jaminan atas tunjangan minimal bagi kelompok-kelompok rentan termasuk anak-anak, kaum tua, penyandang cacat, serta pengangguran dan setengah pengangguran.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 1.1
Membantu pemerintah memahami dan mengatasi masalah kemampuan fiskal dan ekonomi dari sistem jaminan sosial?
1.2
Meningkatkan perlindungan sosial sebagai cara untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan?
1.3
Secara tegas meningkatkan penyuluhan mengenai cakupan jaminan sosial di negara tersebut? Jika ya, bagaimana caranya? 1.3.1
Difokuskan pada upaya memperluas cakupan kepada mereka yang memperoleh haknya berdasarkan kontribusi dan pajak yang dibayarnya?
1.3.2
1.4
Difokuskan pada upaya memperluas cakupan kepada semua warga di negara tersebut sebagai bagian dari dasar jaminan sosial?
Meningkatkan akses bagi semua warga untuk memperoleh layanan kesehatan dasar? Jika ya, bagaimana caranya? 1.4.1
Mendukung layanan kesehatan nasional yang didanai pajak publik?
1.4.2
Mendukung komponen asuransi sosial dan swasta dari layanan kesehatan?
1.4.3
Membantu perencanaan dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal untuk meningkatkan akses pada layanan kesehatan dasar?
1.5
Mendukung manfaat keluarga/anak untuk memastikan semua anak memperoleh akses pada gizi, pendidikan dan layanan kesehatan?
1.6
Mendukung bantuan sosial dasar untuk semua pekerja dan keluarga mereka yang sangat miskin?
76
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 1.7
Mendukung pemberian jaminan penghasilan bila berumur tua?
1.8
Mendukung pemberian jaminan penghasilan bila sudah tidak berdaya atau
Ya
Tidak
cacat? 1.9
Mendukung pemberian jaminan penghasilan bagi mereka yang bertahan hidup?
1.10 Menganalisa proporsi anggaran publik dan bantuan donor untuk jaminan sosial? 1.11 Mendukung sarana informal untuk perlindungan sosial, terutama jika masyarakat miskin tidak punya akses ke sistem jaminan sosial yang formal?
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
77
B2. Keselamatan di tempat kerja
Setiap tahun, lebih dari 2 juta orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Berdasarkan perkiraan konservatif, ada 270 juta kecelakaan kerja dan 160 juta kasus penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Kematian dan cidera banyak terjadi di negara berkembang di mana banyak orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berbahaya, termasuk di sektor pertanian, konstruksi, penebangan pohon, perikanan dan pertambangan. Pekerjaan berbahaya berisiko terhadap kesehatan pekerja dan produktivitas. Cacat akibat pekerjaan berbahaya adalah faktor utama terjadinya kemiskinan, yang pada akhirnya mempengaruhi keseluruhan keluarga. Masyarakat yang paling miskin dan yang paling kurang dilindungi –biasanya perempuan, anak-anak, dan para migrant-- adalah kelompok masyarakat yang paling besar terkena dampaknya. Upaya pencegahan terjadinya cidera kerja, kematian, dan penyakit biasanya tidak ada dalam agenda di tempat kerja mereka. Pekerjaan di sektor pertanian adalah sangat berbahaya. Walaupun perkembangan teknologi telah mengurangi pekerjaan yang membosankan di sektor pertanian, terdapat beberapa risiko yang terkait dengan pemakaian mesin canggih dan pemakaian bahan kimia dan pestisida secara intensif. Salah satu karakteristik pekerjaan di sektor pertanian adalah bahwa kondisi kerja dan kondisi hidup saling terkait satu sama lain. Pekerja dan keluarga mereka tinggal di daerah yang cenderung banyak menghadapi efek samping risiko kerja terhadap lingkungan hidup. Paparan terhadap pestisida mungkin terjadi pada masyarakat yang lebih luas dalam bentuk kontaminasi makanan, pengalihan bibit kimiawi untuk konsumsi manusia, kontaminasi air tanah, dll. Kondisi perekonomian informal di kota biasanya juga tidak lebih baik. Kondisi tempat kerja sebagian besar pekerja informal biasanya berbahaya, tidak sehat, dan tidak aman. Banyak usaha mikro di mana mereka bekerja punya struktur yang buruk dan kurang memiliki fasilitas sanitasi atau air minum. Bagi sebagian besar pekerja, terutama perempuan, rumah mereka adalah tempat kerja mereka dan mereka sering tinggal dan bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak sehat – tidak saja bagi diri mereka sendiri tapi juga anggota keluarga mereka. Kegiatan lembaga secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja: sebagai contoh, bagaimana proyek infrastruktur dilaksanakan; bagaimana teknologi dapat memperbaiki keselamatan di tempat kerja; bagaimana sistem pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang terkait dengan dunia kerja. Di samping itu, lembaga internasional juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan struktur pengelolaan untuk meningkatkan kondisi kerja yang aman dan sehat. Banyak proyek kerjasama teknis memperlihatkan bahwa kita dapat memperkenalkan perubahan kecil tanpa biaya yang dapat membuat tempat kerja/rumah sebagai tempat tinggal dan tempat kerja yang lebih aman dan sehat.
78
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 2.1
Ya
Tidak
Meningatkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah cedera, kematian, dan penyakit di tempat kerja?
2.2
Membantu negara mengembangkan dan melaksanakan program-program keselamatan dan kesehatan kerja nasional secara komprehensif?
2.3
Mengatasi masalah keselamatan yang terkait dengan pekerjaan berisiko tinggi, misalnya di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, konstruksi, dll.?
2.4
Menangani perbaikan kondisi kerja, termasuk di sektor perekonomian informal, untuk menghapus pekerjaan yang berbahaya dan tidak sehat?
2.5
Membantu para pekerja yang berbasis di rumah untuk membuat rumah mereka tempat yang lebih aman dan sehat untuk tinggal dan bekerja?
2.6
Mengadakan penelitian tentang masalah keselamatan dan kesehatan kerja?
2.7
Melibatkan para pekerja dan pengusaha secara aktif dalam mengembangkan dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan?
2.8
Meminta bantuan pengawas tenaga kerja pemerintah dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
79
B3. Kesehatan dan pekerjaan
Kesehatan kerja dan kesehatan publik terkait erat satu sama lain. Status kesehatan masyarakat secara menyeluruh tentunya banyak terpengaruhi oleh masalah kesehatan di tempat kerja. Dan tentunya kesehatan pekerja adalah faktor penentu utama dari produktivitas. Masalah kesehatan juga dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap pekerja (misalnya, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS atau Tubercolusis) atau mengakibatkan pembiayaan besar bagi pemerintah dan perusahaan. Siklus yang kejam dari kesehatan yang buruk, penurunan kapasitas kerja, produktivitas yang rendah, serta harapan hidup yang lebih singkat adalah hal yang biasa terjadi jika tidak ada intervensi sosial untuk mengatasi masalah mendasar yang terkait dengan pekerjaan yang tidak teratur dan bermutu rendah, upah yang rendah, dan kurangnya perlindungan sosial. Organisasi-organisasi internasional dapat membantu meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja – dan tindakan yang paling efektif adalah tindakan yang secara aktif melibatkan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. AIDS adalah masalah di tempat kerja, tidak saja karena ia mempengaruhi pekerjaan dan produktivitas, tapi juga karena tempat kerja memainkan peran penting dalam upaya membatasi penyebaran dan dampak epidemik ini. Lebih dari 40 juta orang hidup dengan HIV/AIDS. Sembilan dari sepuluh orang dewasa berada pada masa produktif dan reproduktif mereka. HIV/AIDS mengancam mata pencaharian banyak pekerja dan orang-orang yang tergantung kepada mereka, yaitu keluarga, masyarakat dan perusahaan. Dalam hal ini, HIV/AIDS juga memperlemah perekonomian nasional. Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap perempuan dan laki-laki yang mengidap HIV mengancam prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja, dan mengganggu upaya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Masih belum ada obat anti HIV/ AIDS, tapi tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan berhasil. Kode Etik ILO yang inovatif tentang HIV/AIDS dan Dunia Pekerjaan, yang diterapkan tahun 2001 oleh beberapa pemerintah, pengusaha dan pekerja, kini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan menjadi acuan bagi undangundang dan kebijakan di lebih dari 70 negara. Kode Etik ini merupakan kerangka kerja untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tempat kerja. Panduan ini berisi beberapa prinsip penting untuk mengembangkan kebijakan dan panduan praktis untuk program-program di tingkat perusahaan, masyarakat, dan nasional yang mencakup: pencegahan HIV; pengelolaan dan mitigasi dampak AIDS terhadap dunia pekerjaan; perawatan dan dukungan untuk pekerja yang terinfeksi dan dipengaruhi oleh HIV/ AIDS; dan penghapusan stigma dan diskriminasi berdasarkan status HIV yang nyata atau yang dirasakan.
80
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 3.1
Ya
Tidak
Meningkatkan akses para pekerja dan keluarga mereka ke layanan kesehatan penting yang berkualitas?
3.2
Meningkatkan akses yang non-diskriminatif ke layanan kesehatan yang penting oleh:
3.3
3.2.1
Para pekerja di sektor perekonomian informal?
3.2.2
Pekerja desa?
3.2.3
Pekerja migran?
Secara aktif mempromosikan kebijakan yang menjamin akses ke pekerjaan bagi mereka yang hidup dengan HIV/AIDS (seperti tidak ada tes HIV dalam perekrutan tenaga kerja, kerahasiaan dan kelangsungan hubungan kerja)?
3.4
Mendukung tindakan untuk mencegah penyebaran HIV di tempat kerja?
3.5
Memberi kompensasi bagi mereka yang terinfeksi karena paparan HIV di tempat kerja?
3.6
Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat atau memanfaatkan Kode Etik ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Pekerjaan?
3.7
Mempertimbangkan atau meningkatkan sarana terkait tempat kerja untuk mencegah atau mengurangi penyebaran tuberculosis (TB) melalui udara di antara para pekerja atau, bila perlu, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), flu burung dan penyakit-penyakit menular lainnya?
3.8
Meningkatkan layanan pemantauan yang tepat untuk para pekerja dan keluarga mereka dalam mengidentifikasi dan menangani TB atau HIV/AIDS sesuai standar internasional untuk kedua penyakit tersebut?
3.9
Membantu memperkuat perundang-undangan, kebijakan dan pendidikan untuk mencegah stigmatisasi dan diskriminasi serta untuk meningkatkan hakhak pekerja yang terinfeksi atau terpengaruh oleh HIV/AIDS atau TB di tempat kerja?
Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
81
Knowledgebased tools
How to Tools
82
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
B4. Kondisi yang adil di tempat kerja
Masyarakat ingin memiliki bukan hanya pekerjaan tapi pekerjaan yang baik. Upah, masa kerja, organisasi kerja dan kondisi kerja, pengaturan untuk mengimbangi kehidupan dunia kerja dengan kebutuhan keluarga dan kehidupan di luar pekerjaan, non-diskriminasi dan perlindungan dari pelecehan dan kekerasan di tempat kerja adalah sejumlah elemen penting dari hubungan kerja dan perlindungan pekerja, dan juga mempengaruhi kinerja ekonomi. Di beberapa bagian di dunia ini, akses ke upah yang adil dan teratur tidak dijamin. Karena itu, kebijakan untuk mempromosikan pembayaran upah secara teratur dan untuk menetapkan upah minimum adalah hal yang penting. Bagi banyak pekerja, upah biasanya masih terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti yang dijelaskan di bagian A1 di atas tentang “pekerja miskin”, banyak orang bekerja sangat keras dengan jam kerja yang lama, tapi tidak mendapatkan upah yang cukup untuk mengangkat diri mereka dan keluarga mereka melewati garis kemiskinan. Bagian A12 menekankan pentingnya mengatasi masalah ketimpangan upah – antara pengembalian modal dengan penghasilan pekerja, serta kesenjangan upah antara pekerja terampil dengan tidak terampil. Ketimpangan upah yang besar akan mengakibatkan ketidakstabilan dan keresahan sosial. Jam kerja yang teratur, masa istirahat harian dan mingguan, serta cuti tahunan akan membantu memastikan produktivitas yang tinggi, serta menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja. Namun, hambatan “waktu adalah uang” semakin banyak dialami para pekerja dan calon pekerja yang punya tanggung-jawab keluarga. Keluarga membutuhkan sumber keuangan yang berasal dari pekerjaan. Di samping itu, keluarga perlu memastikan bahwa tanggungan mereka, seperti anak-anak, kaum tua atau penyandang cacat, diperhatikan selama jam kerja. Syarat dan ketentuan kerja serta skema jaminan sosial perlu mengakui bahwa perempuan dan laki-laki adalah pekerja yang memiliki tanggung-jawab keluarga dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa mengalami diskriminasi, dan hingga ke tingkat yang memungkinkan, tanpa terjadi konflik antara pekerjaan dengan tanggung-jawab keluarga mereka. Kehamilan dan persalinan adalah waktu yang sangat rentan bagi pekerja perempuan dan keluarga mereka. Ibu yang sedang mengandung dan menyusui membutuhkan perlindungan khusus untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan mereka atau bayi mereka, dan mereka memerlukan waktu yang cukup untuk melahirkan, pulih, dan menyusui anak-anak mereka. Di samping itu, mereka juga butuh perlindungan untuk memastikan mereka tidak akan kehilangan pekerjaan hanya karena hamil atau
Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
83
cuti persalinan. Perlindungan ini adalah prasyarat untuk mencapai kesetaraan peluang dan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki di tempat kerja dan memungkinkan pekerja meningkatkan kondisi keamanan keluarga mereka. Stres dan kekerasan yang terkait pekerjaan, termasuk pelecehan seksual, dianggap secara global sebagai masalah besar. Stres dan tindak kekerasan dapat mengakibatkan banyaknya kecelakaan kerja dan penyakit, sehingga menimbulkan kematian, penyakit, dan ketidakmampuan bekerja. Ada kerugian besar bagi setiap pekerja terkait masalah ini dalam soal kesehatan fisik dan mental, implikasinya pada pekerjaan, dan risiko kehilangan pekerjaan. Untuk perusahaan, masalah ini menimbulkan kerugian langsung, seperti tingginya tingkat absen, pergantian staf, penurunan produktivitas, pelatihan dan pelatihan ulang, serta kerugian tak langsung, seperti berkurangnya motivasi, tingkat kepuasan dan kreativitas serta masalah hubungan masyarakat.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 4.1
Secara tegas meningkatkan tindakan-tindakan untuk mencegah diskriminasi di tempat kerja (atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, asal muasal, usia, pandangan politis, dll.)?
4.2
Mendukung penetapan standar upah minimum?
4.3
Meningkatkan upah yang setara untuk pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang setara atau standar upah ditetapkan tanpa diskriminasi berdasar jenis kelamin?
4.4
Meningkatkan tindakan-tindakan yang memungkinkan perempuan dan laki-laki menyesuaikan tanggung-jawab keluarga dengan pekerjaan mereka (misalnya, melalui penyediaan layanan perawatan anak atau jam kerja yang fleksibel)?
4.5
Meningkatkan pemberian perlindungan persalinan yang efektif untuk para perempuan?
4.6
Mendukung kebijakan untuk mengurangi tekanan dan tindak kekerasan di tempat kerja?
4.7
Mendukung kebijakan untuk meningkatkan wibawa di tempat kerja (misalnya, dengan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja)?
4.8
Meningkatkan tindakan-tindakan untuk mengatur masa kerja, termasuk lamanya waktu kerja, dan jadwal jam kerja harian dan mingguan, serta cuti tahunan yang dibayar?
4.9
Meningkatkan dan mendukung prosedur penyampaian keluhan pekerja di tempat kerja?
84
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
85
B5. Sistem pensiun
Sistem pensiun universal yang mendasar akan memberi jaminan penghasilan, setidaknya pada level garis kemiskinan, pada saat usia tua, cacat, dan daya tahan hidup. Karena jumlah orang tua terus bertambah di sebuah negara, maka meningkat pula kebutuhan untuk menjamin partisipasi dan perlindungan sosial bagi mereka. Bagi mereka yang sudah tua dan miskin, ada harapan kecil dan sedikit sarana untuk meningkatkan bagian mereka. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembayaran yang kecil untuk para pensiunan di hari tua yang berbasis universal atau sudah pernah diuji dan pembayarannya didanai pajak, tidak saja meningkatkan kehidupan kaum tua dan membantu mengurangi kemiskinan di kalangan orang tua, tapi juga mempunyai dampak yang menguntungkan bagi keluarga secara keseluruhan. Pembayaran pensiun dasar juga akan memberi beberapa jaminan penghasilan untuk menghindari kemiskinan dan kemelaratan bagi penyandang cacat yang tidak mampu bekerja, serta mereka yang telah kehilangan pencari nafkah keluarga. Organisasi-organisasi internasional makin banyak terlibat dalam diskusi di seluruh dunia tentang cara memfungsikan skema-skema pensiun. Diskusi ini adalah inti dari perdebatan yang semakin kompleks tentang bagaimana generasi yang berbeda perlu saling mendukung, dan juga tentang peran negara sebagai penyedia layanan sosial dasar.
86
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 5.1
Ya
Tidak
Meningkatkan segala bentuk tunjangan masa tua, cacat, atau daya tahan hidup setiap kelompok penduduk di negara tersebut?
5.2
Mengatasi masalah ekonomi dan sosial negara tersebut yang terkait dengan penduduk tua?
5.3
Mengatasi masalah ekonomi dan sosial negara tersebut yang terkait dengan ketidak berdayaan atau kecacatan pekerja?
5.4
Mengatasi nasib keluarga di mana pencari nafkahnya cidera atau meninggal akibat konflik bersenjata, krisis ekonomi atau sosial, bencana alam, dll.?
5.5
Meningkatkan sistem pensiun yang dapat diandalkan dan dapat diramalkan agar semua kaum tua dapat hidup minimal di atas garis kemiskinan nasional?
5.6
Meningkatkan hak pensiun di usia tua, serta hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak bagi para pekerja tua serta memfasilitasi transisi mereka dari pekerjaan ke masa pensiun?
5.7
Meningkatkan tata kelola yang baik untuk sistem pensiun?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|B. Perlindungan Sosial
87
Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
Hak-hak pekerja yang fundamental adalah bagian dari serangkaian hak asasi manusia yang mendasar dan menentukan basis sosial yang universal untuk standar minimal di dunia pekerjaan. Deklarasi ILO tentang Prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja mencakup hak kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan perburuhan anak secara efektif, serta penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja ini dianggap sebagai pondasi untuk mengembangkan pekerjaan yang layak, dan semua negara anggota ILO terikat untuk menghormati prinsip-prinsip ini. Hak-hak di tempat kerja tercantum dalam standar-standar ketenagakerjaan internasional, yang mencakup Konvensi yang mengikat maupun Rekomendasi yang tidak mengikat, Kode Etik dan panduan. Standar-standar ketenagakerjaan internasional diperdebatkan, ditetapkan, dan diterapkan melalui proses tripartit yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha, sehingga mencerminkan dukungan yang luas dari mitra sosial, yang merupakan aktor penting dalam perekonomian untuk standar-standar ini. Standar-standar diterapkan oleh suara mayoritas dua pertiga dari konstituen ILO, sehingga menjadi prinsip yang diakui secara universal. Di samping itu, prinsip ini mencerminkan fakta bahwa masing-asing negara memiliki latar belakang budaya dan historis, sistem hukum dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Sesungguhnya, sebagian besar standar diformulasikan sedemikian rupa sehingga bisa cukup fleksibel untuk diterjemahkan ke dalam UU dan peraturan nasional dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini. Standar-standar lain punya “klausul fleksibilitas” yang memungkinkan masing-masing menetapkan standar sementara yang lebih rendah dari yang biasanya ditetapkan, antara lain dengan tidak memasukkan beberapa kategori pekerja tertentu dari penerapan Konvensi atau untuk menerapkan hanya beberapa bagian dari instrumen tersebut. Sejak tahun 1919, ILO telah menerapkan 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang mencakup berbagai persoalan yang terkait dengan dunia kerja. Di samping itu, puluhan Kode Etik telah dikembangkan. Seperti yang sudah diperkirakan, sebagian instrumen ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dewasa ini. Badan Pengawas ILO telah mengkaji semua standar ILO yang diterapkan sebelum tahun 1985 dan menyatakan bahwa 71 konvensi, termasuk konvensi fundamental dan konvensi yang diterapkan setelah tahun 1985 tetap berlaku penuh dan perlu ditingkatkan secara aktif, sedangkan sisanya perlu direvisi atau dicabut.
88
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
C Jika pun tidak diratifikasi oleh suatu negara anggota tertentu, dan Rekomendasi yang ada tidak perlu diratifikasi, Konvensi tetap saja menyediakan arah kebijakan yang solid untuk berbagai persoalan kerja dan tenaga kerja, sehingga dapat berfungsi sebagai sumber daya utama untuk mengambil tindakan terhadap salah satu dari persoalan ini. Konvensi dan Rekomendasi ini tidak boleh dipandang remeh saat mengatasi persoalan ekonomi, sosial, atau perkembangan baru, yang terkait dengan kegiatan produktif. Sifat tripartit dari diskusi-diskusi yang mengarah pada Konvensi dan Rekomendasi menyediakan pondasi bagi organisasi internasional untuk melibatkan negara anggota dan pemangku kepentingan lain saat memberi nasehat atau mempromosikan kebijakan dan kegiatan sebagai bagian dari agenda internasional. Dikarenakan Konvensi adalah kesepakatan internasional yang bersifat mengikat, setelah diratifikasi, maka Konvensi ini memungkinkan adanya perjanjian dan kemitraan untuk melaksanakan setiap strategi pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Badan-badan pengawas khusus ILO melibatkan pemerintah dalam dialog tentang masalah penerapan standard dan berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi undang-undang dan peraturan di negara tertentu. Standar-standar ketenagakerjaan internasional dapat digunakan tujuan-tujuan berikut ini:
Sebagai model dan target untuk peraturan tenaga kerja: Standar-standar ketenagakerjaan internasional berfungsi sebagai acuan bagi harmonisasi undangundang dan praktek nasional di bidang tertentu. Sebuah negara dapat meratifikasi Konvensi terkait atau jika ia tidak meratifikasi Konvensi tersebut, maka ia masih dapat menyesuaikan undang-undangnya;
Sebagai sumber undang-undang internasional yang diterapkan di tingkat nasional: Di banyak negara, perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi bisa diterapkan secara otomatis di tingkat nasional. Karena itu peradilan mereka dapat
menggunakan standar-standar ketenagakerjaan internasional dalam memutuskan kasus, apabila undang-undang nasional tidak memadai atau tidak sesuai atau untuk menetapkan definisi yang diuraikan di dalam standar-standar tersebut, seperti “kerja paksa” atau “diskriminasi”; Sebagai panduan untuk kebijakan sosial: Di samping membentuk undang-undang, standar-standar ketenagakerjaan internasional dapat memberi panduan untuk mengembangkan kebijakan nasional dan lokal, seperti kebijakan tentang pekerjaan dan keluarga. Ia juga dapat digunakan untuk membimbing pengembangan struktur administratif, seperti administrasi tenaga kerja, inspeksi tenaga kerja, administrasi jaminan sosial, layanan kerja, dll. Standar juga dapat berfungsi sebagai sumber
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
89
hubungan industrial yang baik dan diterapkan oleh badan-badan yang menyelesaikan
perselisihan tenaga kerja, dan sebagai model untuk kesepakatan bersama; Mempengaruhi bidang-bidang lain: Misalnya, peningkatan minat konsumen terhadap dimensi etika produk telah mendorong perusahaan multinasional untuk menggunakan kode etik secara sukarela untuk mengatur kondisi tenaga kerja di lokasi produksi mereka dan mereka yang ada di dalam rantai suplai mereka. Laporan tentang penerapan standar-standar ketenagakerjaan internasional diserahkan secara teratur kepada badan HAM PBB serta lembaga-lembaga internasional lainnya. Lembagalembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) telah mengintegrasikan beberapa aspek standar tenaga kerja tertentu ke dalam beberapa kegiatan mereka. Kelompok advokasi dan LSM menyusun standar-standar ketenagakerjaan internasional untuk menghimbau adanya perubahan kebijakan, undang-undang atau praktek; sementara beberapa negara dan organisasi regional telah memasukkan kepatuhan terhadap standar-standar ketenagakerjaan internasional ke dalam perjanjian dagang bilateral, multilateral, atau regional mereka.
Informasi lebih lanjut dan sarana dapat dijumpai di:
http://cebtoolkit.ilo.org/themes/standards-and-rights-atwork
90
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
C1. Prinsip-prinsip fundamental dan hakhak di tempat kerja
Serangkaian prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja yang dimasukkan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja serta Tindak Lanjutnya, 1998, bukanlah sekadar persoalan ILO. Namun sebaliknya, ia terkait erat dengan hak asasi manusia, serta pencapaian perdamaian dan kohesi sosial, dan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi. Walaupun kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan banyak pencapaian dalam hal penciptaan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk dunia, sayangnya kemajuan ini masih diganggu oleh pelanggaran serius atas hak asasi manusia yang mendasar, termasuk perampasan kebebasan yang mendasar seperti kebebasan berserikat (ini dari proses demokratis dan kohesi sosial), perdagangan manusia dan kerja paksa, perburuhan anak dalam bentuk-bentuk terburuk serta berbagai bentuk diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, dll.) Lembaga internasional perlu fokus pada hak-hak fundamental ini karena mereka menangani masalah manusia. Baik dalam menangani bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan maupun perkotaan, sektor perekonomian, perdagangan, lingkungan hidup, kebijakan makro ekonomi, organisasi industri, pariwisata atau komunikasi, mereka sering menghadapi masalah nyata yang terkait dengan salah satu prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja atau lebih. Kebutuhan untuk mengatasi permasalahan ini dan untuk membantu negara anggota dan konstituen lain dalam menerapkan prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja, tidak saja merupakan tantangan tapi juga tujuan utama dari sistem internasional. Prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja terkait dengan: hak-hak atas kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan perburuhan anak secara efektif, dan penghapusan diskriminasi di bidang ketenagakerjaan dan jabatan. Ini adalah hak asasi manusia yang mendasar dan inti dari pekerjaan yang layak. Konvensi-konvensi ILO utama yang mencakup prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja ini adalah: Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat, 1948 (No. 87) Konvensi tentang Hak Berserikat dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98) Konvensi tentang Kerja Paksa, 1930 (No. 29) Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105) Konvensi tentang Usia Minimum, 1973 (No. 138) Konvensi tentang Bentuk-bentuk Terburuk dari Pekerjaan Anak, 1999 (No. 182) Konvensi tentang Upah yang Adil, 1951 (No. 100) Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
91
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 1.1
Memberi nasehat atau melaksanakan kegiatan untuk membantu negara dalam memenuhi komitmennya terhadap Deklarasi ILO tentang Prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya yang terkait dengan: 1.1.1
Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak-hak untuk melakukan perundingan bersama?
1.1.2
Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib (perbudakan, perbudakan modern, perdagangan manusia, dll.)?
1.1.3
Penghapusan perburuhan anak secara efektif, khususnya bentukbentuk terburuk dari pekerjaan anak?
1.1.4 1.2
Penghapusan diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan?
Melaksanakan kegiatan untuk mengatasi pelanggaran atas prinsip fundamental atau hak-hak di tempat kerja yang telah dideteksi di negara tersebut?
1.3
Dalam menyusun kerangka kerja pembangunan nasional/kerangka program, menganalisa kepatuhan negara tersebut terhadap prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja?
1.4
Berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja di tingkat lokal dan nasional dalam menganalisa kepatuhan negara tersebut terhadap prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja?
1.5
Membuat pemberian pinjaman, penyediaan bantuan teknis, pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau jenis tindakan multilateral lain sebagai syarat agar negara tersebut sepenuhnya menghormati prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja?
1.6
Punya sarana, panduan atau kegiatan khusus, seperti advokasi atau pelatihan, untuk membantu staf atau konstituen agar lebih memahami dan menerapkan prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja?
1.7
Mengacu pada Konvensi dan Rekomendasi ILO sewaktu menangani prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja?
1.8
Punya kegiatan khusus untuk mendidik atau memberi inforamsi kepada para pekerja dan pengusaha tentang hak dan kewajiban mereka?
1.9
Berkonsultasi secara teratur dengan para pemangku kepentingan selain dari pemerintah, khususnya dengan para pekerja dan pengusaha, tentang penerapan prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja?
92
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations Codes of Practice
Knowledge-sharing networks
Caribbean North America
Training Materials
Europe
Advocacy Materials
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
93
C2. Kebebasan berserikat
Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia yang demokratis yang diproklamasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Ini adalah hak yang memungkinkan adanya partisipasi efektif para aktor non-pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Karena itu, menjamin pekerja dan pengusaha memiliki suara dan keterwakilan adalah hal yang penting untuk memastikan berfungsinya secara efektif pasar tenaga kerja dan struktur tata kelola di sebuah negara secara keseluruhan. Karena itu, hak berserikat dan perundingan bersama adalah elemen yang perlu dipertimbangkan oleh semua organisasi internasional dalam mengejar tujuan mereka sendiri dalam ruang lingkup mandat mereka masing-masing. Di dunia dewasa ini, globalisasi memiliki berbagai dampak yang berbeda terhadap negara, masyarakat dan sektor-sektor industri. Jaminan keterwakilan akan memudahkan respon lokal yang terkait dengan tantangan tertentu yang sedang dihadapi berbagai kalangan masyarakat atau sektor perekonomian. Penghormatan atas kebebasan berserikat memungkinkan pengembangan sarana representasi secara kelembagaan yang paling terkait dengan konteks dan persoalan tertentu – baik asosiasi pedagang di sektor perekonomian informal, organisasi penyewa di desa, serikat pekerja atau organisasi pengusaha. Lembaga internasional perlu mendukung terwakilinya kepentingan secara kolektif oleh organisasi-organisasi ini dan strategi organisasi-organisasi ini yang paling mampu mengatasi persoalan yang ada – baik negosiasi yang membahas tentang pemakaian lahan, demonstrasi atau kampanye anti bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak, delegasi pekerja, atau pengusaha dengan pemerintah terkait implikasi perjanjian perdagangan atau dialog sosial untuk mengurangi dampak krisis keuangan.
94
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 2.1
Ya
Tidak
Meningkatkan dan menghormati hak pengusaha dan pekerja, serta kelompokkelompok lain yang berkepentingan, untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat mereka secara bebas?
2.2
Mengidentifikasi segala bentuk pelanggaran atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama di negara tersebut?
2.3
Meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran atas hak berserikat dan perundingan bersama dengan para mitra di tingkat nasional?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
95
C3. Penghapusan kerja paksa
Kerja paksa mengacu pada semua pekerjaan atau layanan yang dilakukan seseorang yang dihukum, padahal ia belum menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela. Kerja paksa mencakup pembatasan kebebasan manusia, perbudakan, dan praktek mirip perbudakan, lilitan utang dan kerja paksa. Bias gender, sosio-kultural dan pasar menentukan tipe dan kerasnya kerja paksa di berbagai sektor perekonomian. Ada banyak dimensi kerja paksa: rekrutmen secara paksa, perdagangan manusia terutama pekerja migran, eksploitasi anak-anak dan perempuan secara seksual, kekerasan dan eksploitasi pekerja rumah tangga, pekerja dengan upah rendah atau buruh tani melalui taktik yang nyata-nyata ilegal dan dengan pemberian upah yang kecil atau tidak sama sekali, risiko yang muncul dari sektor-sektor ekonomi seperti pertambangan, pertanian, konstruksi dan pariwisata, serta korupsi lokal dan nasional, dll. Aspek-aspek ini juga terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk kebijakan yang mempengaruhi sistem produksi global, zone proses ekspor dan perekonomian informal. Kerja paksa kadang-kadang masih diterapkan sebagai bentuk hukuman karena menyampaikan pandangan politik seseorang. Penghapusan kerja paksa tetap merupakan tantangan besar di abad ke-21. Kerja paksa bukan saja merupakan pelanggaran yang serius atas hak asasi manusia yang fundamental, tapi ia juga menjadi faktor utama penyebab terjadinya kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk memerangi dan menghapus kerja paksa, keseluruhan sistem internasional perlu mengetahui keberadaannya dan secara aktif mengambil tindakan. Standar-standar ILO tentang kerja paksa, serta bantuan teknisnya, merupakan sarana penting utnuk memerangi bencana ini.
96
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 3.1
Mengatasi kerja paksa atau kerja wajib di negara tersebut?
3.2
Mengidentifikasi segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan kerja paksa
Ya
Tidak
di negara tersebut? 3.3
Memerangi upaya oleh mereka yang membenarkan kerja paksa dengan dalih untuk meningkatkan produktivitas atau menghapus kemiskinan?
3.4
Mengatasi masalah perdagangan manusia?
3.5
Mengatasi masalah perbudakan atau perbudakan modern?
3.6
Memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghapus bentuk-bentuk kerja paksa ini?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
97
C4. Penghapusan perburuhan anak
Pentingnya memberi awal kehidupan yang layak bagi anak-anak serta menanamkan investasi di bidang sumberdaya manusia di masa depan, tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak membuat anakanak terekspos pada bahaya kesehatan, keselamatan dan moral, serta terekspos pada kekerasan dan bahaya secara fisik, psikologis dan emosional. Ini merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang fundamental dan sudah terbukti dapat menghambat pertumbuhan anak-anak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis seumur hidup. Bukti menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kemiskinan rumah tangga dengan perburuhan anak. Di samping itu, perburuhan anak melanggengkan kemiskinan antargenerasi, sehingga anak-anak miskin tidak dapat bersekolah dan membatasi prospek mereka untuk memperoleh mobilitas sosial yang baik. Permodalan dalam sumber daya manusia yang buruk ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lambat. Diperkirakan ada 218 juta pekerja anak di seluruh dunia dewasa ini; 165 juta di antaranya berusia 5-14 tahun. Banyak di antaranya bekerja penuh waktu, mereka tidak pergi ke sekolah dan punya waktu yang sedikit atau tidak punya waktu untuk bermain. Banyak dari mereka tidak memperoleh gizi atau perawatan yang memadai. 126 juta anak-anak ini adalah korban bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak termasuk: bekerja di lingkungan berbahaya di mana mereka terekspos bahan kimia beracun, mesin berbahaya atau suhu panas yang berlebihan; digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan haram seperti peredaran narkoba, prostitusi atau produksi pornografi; perdagangan manusia atau dipaksa masuk ke dunia perbudakan atau kondisi yang mirip budak; dan dipaksa terlibat dalam konflik bersenjata. Penghapusan perburuhan anak berhubungan dengan tujuan pembangunan milenium kedua (MDG 2), yaitu mencapai pendidikan dasar universal pada tahun 2015. Semua lembaga internasional ikut berpartisipasi dalam upaya memerangi perburuhan anak. Perlu juga disebutkan bahwa ada ironi yang kejam antara keberadaan perburuhan anak dengan pengangguran di kalangan kaum muda dan setengah pengangguran di banyak negara. Sementara permintaan akan beberapa jenis pekerja tertentu diisi oleh anak-anak yang seharusnya tidak bekerja, namun ada pasokan tenaga kerja dari kalangan kaum muda yang tidak dimanfaatkan atau setengah digunakan. Sarana untuk meningkatkan fungsi-fungsi pasar tenaga kerja yang lebih baik akan membantu mengatur kembali permintaan akan tenaga kerja agar mempekerjakan kaum muda yang memang disahkan, dan bukannya menggunakan anak-anak.
98
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 4.1
Ya
Tidak
Secara langsung maupun tak langsung meningkatkan penghapusan bentukbentuk terburuk dari pekerjaan anak di negara tersebut?
4.2
Memastikan bahwa kebijakan, program, atau kegiatan tidak memiliki konsekuensi negatif, baik secara langsung maupun tak langsung, terhadap pekerja anak?
4.3
Menggunakan sarana seperti Konvensi ILO no. 138 tahun 1973 tentang Upah Minimum dan Konvensi ILO no. 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak guna membantu menghapus bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak?
4.4
Memiliki sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemungkinan dampak terhadap pekerja anak?
4.5
Secara teratur memperbaiki data tentang pekerja anak? Jika ya, bagaimana caranya? 4.5.1
Meningkatkan kapasitas nasional untuk mengumpulkan dan menganalisa data tersebut berdasarkan jenis kelamin?
4.5.2
Berbagi data tersebut dengan para pengguna terkait lainnya?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
99
C5. Non-diskriminasi dan peningkatan kesetaraan
Jutaan perempuan dan laki-laki di seluruh dunia tidak memiliki akses pada pekerjaan dan pelatihan. Mereka juga dibatasi pada pekerjaan tertentu atau ditawari upah yang lebih rendah hanya karena jenis kelamin, agama, warna kulit, etnis atau kepercayaan mereka, tanpa memandang kemampuan dan keterampilan mereka atau persyaratan kerja. Diskriminasi yang dihadapi kelompok-kelompok tertentu –seperti , seperti kelompok perempuan, etnis, atau kalangan ras minoritas dan pekerja migran-- di pasar tenaga kerja membuat mereka sangat rentan terhadap eksploatasi dan kekerasan, seperti kerja paksa. Hambatan pekerjaan yang layak biasanya memaksa para orang tua dari etnis minoritas untuk memaksa anak-anak mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Diskriminasi menghilangkan suara mereka di tempat kerja dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh. Diskriminasi adalah dasar dari terjadinya pengusiran secara sosial dan kemiskinan. Titik awal penting untuk mengatasi diskriminasi adalah hak atas kesetaraan peluang dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Kunci keberhasilan upaya meningkatkan kesetaraan di pasar tenaga kerja adalah partisipasi aktif serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lain. Bebas dari diskriminasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan penting bagi pekerja dalam memilih pekerjaan mereka secara bebas, untuk mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin, dan untuk memperoleh hasil secara ekonomi sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Membawa kesetaraan ke tempat kerja juga memiliki manfaat ekonomi yang besar pula. Pengusaha yang mempraktekkan kesetaraan memiliki akses ke angkatan kerja yang lebih besar dan lebih beraneka ragam. Pekerja yang menikmati kesetaraan juga memiliki akses yang lebih besar ke pelatihan, menerima upah yang lebih tinggi, dan meningkatkan mutu angkatan kerja secara keseluruhan. Keuntungan perekonomian yang telah mengglobal lebih tersebar secara adil dalam masyarakat yang memiliki kesetaraan, sehingga menimbulkan stabilitas sosial yang lebih baik, dan dukungan publik yang lebih luas untuk membangun perekonomian lebih jauh lagi. Meningkatkan kesetaraan gender adalah tujuan yang diprioritaskan semua pemerintah dan lembaga internasional. Namun, sebagian besar negara sudah mencapai kemajuan yang lebih baik di bidang pendidikan, daripada ketenagakerjaan untuk mencapai tujuan pembangunan milineum ketiga (MDG3), yakni tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Gugus Tugas MDG untuk pendidikan dan kesetaraan gender mengidentifikasi tujuh prioritas strategis untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang disusun berdasarkan Deklarasi dan Platform Tindakan Beijing:
100
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Memperkuat peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan pasca pendidikan dasar, sambil memenuhi komitmen untuk pendidikan dasar yang universal;
Menjamin kesehatan seksual dan hak-hak reproduksi;
Berinvestasi di bidang infrastruktur untuk mengurangi beban waktu kaum perempuan dan anak perempuan;
Menjamin hak properti dan warisan perempuan dan anak perempuan;
Menghapus ketidaksetaraan gender di bidang ketenagakerjaan dengan mengurangi ketergantungan perempuan pada pekerjaan informal, menutup kesenjangan gender dalam hal upah, serta mengurangi pemencilan pekerjaan;
Meningkatkan porsi kursi perempuan di parlemen nasional dan lembaga-
lembaga pemerintah daerah; dan Memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Lembaga internasional harus menyelidiki dan mengatasi masalah yang terkait dengan diskriminasi jika ingin nilai martabat manusia dan kebebasan individu, keadilan sosial dan kohesi sosial diakui secara formal. Mereka juga harus menghapus diskriminasi sebagai komponen terpadu dari setiap strategi pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesetaraan gender perlu dipertimbangkan dalam menyusun semua kebijakan, program dan kegiatan.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 5.1
Mengatasi segala bentuk diskriminasi di tempat kerja, seperti diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, agama, usia atau dimensi lain?
5.2
Memerangi diskriminasi di tempat kerja sebagai sarana khusus untuk mengatasi kemiskinan?
5.3
Secara teratur mengumpulkan statistik terkait pemencilan berdasarkan jenis kelamin atau variabel lain yang dianggap sebagai sumber diskriminasi di tempat kerja?
5.4
Menggunakan arahan atau panduan untuk mengarusutamakan masalah gender dalam semua kegiatan, termasuk perjanjian kontrak dengan para mitra di tingkat nasional maupun lokal?
5.5
Secara sistematis mengadakan analisa gender untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi dampak yang berbeda dari kebijakan, program dan kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki dan untuk memandu penerapannya untuk mencapai kesetaraan gender?
Ya
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
Tidak
101
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 5.6
Ya
Tidak
Secara sistematis menganalisa sumber-sumber diskriminasi yang lain (atas dasar ras, etnis, agama, status sosial, kecacatan, negara asal, bahasa, usia, dll.) untuk menilai dampak kebijakan, program dan kegiatan dalam memerangi diskriminasi di tempat kerja?
5.7
Secara khusus mengakui kontribusi keanekaragaman ekonomi terhadap perekonomian sosial dan produktif?.
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing
Middle East Latin America and Caribbean
Codes of Practice Training Materials
networks
North America Europe
Advocacy Materials
102
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
C6. Penerapan standar-standar ketenagakerjaan internasional
Kepatuhan terhadap standar-standar ketenagakerjaan internasional tidak saja melindungi hak-hak pekerja, tapi juga mendorong kepastian usaha dan menghormati ketentuan perundang-undangan. Ketaatan terhadap standar-standar ketenagakerjaan internasional membantu mencegah negara terlibat dalam persaingan yang kurang sehat dalam upaya memperoleh keunggulan kompetitif dalam perdagangan global. Semua standar ketenagakerjaan internasional, jika diratifikasi oleh negara anggota, adalah instrumen yang mengikat dan direfleksikan dalam undang-undang nasional. Standar-standar ini mencakup berbagai persoalan, yang sebagian besarnya terkait dengan bidang tindakan yang diatur oleh mandat organisasi-organisasi internasional. Karena itu, organisasi-organisasi internasional dapat mengacu pada Konvensi dan Rekomendasi ILO sebagai serangkaian sarana khusus untuk menangani satu topik tertentu – sarana-sarana ini punya keunggulan dalam memfasilitasi partisipasi nasional dan kepemilikan oleh para konstituen nasional. Namun, perlu disebutkan bahwa banyak negara menghadapi masalah besar dalam menyesuaikan undang-undang dan praktek nasional dengan Konvensi yang sudah sepenuhnya diratifikasi. Organisasi-organisasi internasional dapat memainkan peran dalam meningkatkan pelaksanaan peraturan tenaga kerja dengan melibatkan mitra sosial dan membantu struktur tata kelola seperti inspeksi tenaga kerja, mekanisme penyelesaian perselisihan, pengadilan tenaga kerja, dan lain-lain.
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
103
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 6.1
Ya
Tidak
Mempertimbangkan Konvensi-Konvensi terkait yang sudah diratifikasi oleh negara tersebut sewaktu menangani masalah nasional atau lokal tertentu?
6.2
Secara tegas meningkatan kepatuhan terhadap standar-standar ketenagakerjaan internasional sebagai cara untuk mencapai pekerjaan yang layak?
6.3
Secara khusus bertujuan untuk: 6.3.1
Meningkatkan ratifikasi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang relevan?
6.3.2
Memperkuat kapasitas negara untuk melaksanakan KonvensiKonvensi yang sudah diratifikasi tersebut secara efektif?
6.3.3
Menindaklanjuti observasi dan kesimpulan badan-badan pengawas ILO, serta membantu mencari solusi atas permasalahan yang sudah berhasil diidentifikasi?
6.3.4
6.4
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang standar-standar ketenagakerjaan internasional?
Mengatasi dilema atau tradeoff yang mungkin terjadi antara standar-standar ketenagakerjaan internasional dengan variabel ekonomi dan sosial yang lain, seperti daya saing negara dalam perekonomian global?
Knowledgebased tools
How to Tools
Manuals Guidelines Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials
Advocacy Materials
104
Policy briefs Research Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Good practices
Africa Asia and the Pacific Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|C. Standar dan Hak-hak di Tempat Kerja
105
Tata kelola dan Dialog sosial
Pendekatan pekerjaan yang layak ditekankan pada tata kelola yang baik, dialog dan konsultasi di antara mitra terkait untuk membantu memastikan kepercayaan dan partisipasi maksimal dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi dan sosial, yang mempengaruhi dunia pekerjaan. Ciri yang penting dan berbeda dari Agenda Pekerjaan yang Layak ini tidak saja merupakan metoda untuk mencapai pemahaman, keseimbangan, negosiasi, konsensus, dan perdamaian, tapi juga tujuan fundamental dan inti dari tata kelola yang demokratis di dunia pekerjaan. Tripartisme di dunia pekerjaan mengacu pada dialog sosial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja selaku aktor langsung dan aktor utama dari perekonomian. Tripartisme membutuhkan perwakilan dan organisasi pengusaha dan pekerja yang berfungsi dengan baik, dianggap sebagai mitra sosial pemerintah. Di antara badan-badan PBB, struktur tripartit ILO bersifat khusus, karena ia mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk memberikan suara yang adil dalam menyusun standar, kebijakan dan program ketenagakerjaan, secara bersama-sama. Tripartisme ILO menyediakan pengetahuan “dunia nyata” tentang ketenagakerjaan dan pekerjaan, dan telah terbukti menjadi sarana yang paling efektif untuk tata kelola yang efektif terhadap pasar tenaga kerja, dalam mencapai perekonomian pasar yang adil, produktif, dan kompetitif. Perwakilan dan organisasi pengusaha dan pekerja yang berfungsi dengan baik, serta pemerintah, memainkan peran yang penting dalam menentukan pemusatan kebijakan publik dan mekanisme pasar yang diperlukan untuk menciptakan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dengan organisasiorganisasi pilihan mereka sendiri merupakan bagian terpadu dari masyarakat yang bebas dan terbuka. Kebebasan berserikat adalah hak untuk memastikan partisipasi para aktor non-pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan sosial. Terkait dengannya adalah pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Dialog sosial mengacu pada segala jenis negosiasi, konsultasi, dan pertukaran informasi antara perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja. Dialog sosial yang efektif tergantung pada: penghormatan atas hak-hak fundamental untuk kebebasan berserikat dan perundingan bersama; organisasi pekerja dan organisasi pengusaha yang kuat dan independen serta memiliki kapasitas teknis dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam dialog sosial; kemauan politik dan komitmen semua pihak untuk berpartisipasi dalam dialog sosial; struktur tata kelola yang efektif; dan akses yang memadai ke informasi terkait dan proses yang disepakati untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan apabila perselisihan tersebut terjadi.
106
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
D
Dialog sosial kadang-kadang mengacu pada dialog yang melibatkan lebih dari mitra sosial biasa. Organisasi non pemerintah (Ornop) dan perwakilan lain dari masyarakat madani (CSO) biasanya diundang untuk berpartisipasi dalam negosiasi dan konsultasi bersama mitra sosial biasa. Namun, perlu dicatat bahwa perbedaan fundamental antara organisasi pekerja/organisasi pengusaha dan organisasi non-pemerintah/masyarakat madani, pertimbangan utamanya adalah representasi dan tanggung-jawab. Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha yang bebas dan independen memperoleh legitimasi mereka dari anggota yang mereka wakili. Karena itu, mereka dapat berbicara secara sah atas nama anggota mereka. Ornop atau CSO, di sisi lain, karena mereka tidak berbasis anggota, dapat mendukung faktor penyebab tertentu atau mendukung satu kelompok tertentu, tapi tidak dapat mengklaim bahwa mereka mewakiliki kelompok tersebut atau memberi jawaban untuk kelompok tersebut. Organisasi-organisasi internasional perlu memainkan peran dalam meningkatkan tripartisme dan dialog sosial sebagai basis bagi berlangsungnya partisipasi secara demokratis dan membantu mengamankan pondasinya melalui penghormatan yang lebih tinggi terhadap kebebasan berserikat para pekerja dan pengusaha. Mereka juga bertanggung-jawab meningkatkan tata kelola yang baik. “Tata kelola” mengacu pada lembaga publik atau swasta, struktur otoritas, dan sarana kerjasama yang mengatur atau mengontrol kegiatan di tempat kerja dan di pasar tenaga kerja. Mekanisme tata kelola dapat bersifat formal maupun informal, termasuk kontrak swasta, undang-undang dan peraturan, kesepakatan bersama, administrasi ketenagakerjaan dan kebijakan aktif pasar tenaga kerja berdasarkan dialog sosial. Penelitian telah menegaskan bahwa di banyak negara, hambatan utama untuk meraih kemajuan ekonomi dan sosial adalah lemahnya tata kelola di lembaga pemerintah dan sektor swasta. Korupsi adalah tantangan bersama – organisasi-organisasi internasional perlu secara aktif mendukung upaya untuk memerangi korupsi di semua level. Kualitas lembaga berbeda dari satu negara ke negara lain, tapi ciri umumnya adalah kurangnya perhatian terhadap peran lembaga pasar tenaga kerja. Organisasi-organisasi internasional dapat membantu memperkuat lembaga-lembaga pasar tenaga kerja ini. Sistem administrasi tenaga kerja berkelanjutan dan aktif adalah faktor yang penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tenaga kerja nasional. Di samping itu, pengumpulan data statistik tentang tenaga kerja adalah penting untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan kebijakan tenaga kerja. Walaupun sudah ada bagian pemerintah yang mengelola ketenagakerjaan di sebagian besar negara di seluruh Checklist di Tingkat Negara|D. Tata kelola dan Dialog sosial
107
dunia, banyak di antaranya yang menghadapi masalah keuangan dan materi. Penerapan yang baik atas peraturan tenaga kerja tergantung pada pengawas tenaga kerja yang aktif. Para inspektur tenaga kerja perlu memastikan standar tenaga kerja nasional diterapkan di tempat kerja dan memberi nasehat kepada para pengusaha dan pekerja tentang cara meningkatkan penerapan undang-undang nasional, misalnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, masa kerja, upah, dan perburuhan anak. Di samping itu, para inspektur tenaga kerja mengusulkan jalan keluar kepada otoritas nasional dan masalah yang ada dalam undang-undang nasional, serta memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa peraturan tenaga kerja diterapkan secara adil oleh semua pengusaha dan pekerja. Namun, di banyak negara, sistem pengawasan tenaga kerja kurang didanai dan tidak punya cukup pegawai, sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan mereka, terutama di tempat kerja yang kecil atau usaha mikro, di sektor perekonomian informal atau di rumah. Informasi lebih lanjut dan sarana dapat dijumpai di:
http://cebtoolkit.ilo.org/themes/governance-and-socialdialogue
108
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
D1. Meningkatkan tata kelola yang baik: institusi dan peraturan tenaga kerja
Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memperoleh kemajuan secara ekonomi dan sosial serta prasyarat untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sistem internasional. Ketentuan hukum yang dibutuhkan, perang terhadap korupsi dan praktek buruk, serta memperkuat fungsi check and balances di dalam negara dan di dalam sistem multilateral adalah beberapa faktor penting yang akan menentukan keberhasilan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak negara berkembang mencari bantuan internasional untuk mengkaji dan mereformasi peraturan tenaga kerja. Sedikitnya ada dua alasan mendasar. Pertama, menyesuaikan undang-undang nasional dengan Konvensi yang sudah diratifikasi, khususnya yang memberi dampak terhadap prinsipprinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja. Alasan kedua adalah untuk mempermudah peraturan untuk mengurangi kerugian pengusaha dalam merekrut dan memutuskan hubungan kerja dan/atau memperkenalkan pengaturan kerja yang baru, seperti pekerjaan yang bersifat sementara, paruh waktu atau kontrak. Pengusaha perlu secara jelas merespon tekanan pasar secara cepat, dan perlindungan kerja yang berlebihan atau tidak memadai dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukannya. Namun, tantangannya adalah menyeimbangkan antara kebutuhan pengusaha akan fleksibilitas dengan kekhawatiran pekerja dalam hal keamanan – dan keseimbangan ini bergantung tidak saja pada peraturan tenaga kerja, tapi juga struktur tata kelola dan lembaga pasar tenaga kerja. Organisasi-organisasi internasional terkait dapat memberi pengetahuan dan nasehat tentang “flexicurity” di mana ketergantungan yang lebih besar pada perundingan bersama dan dialog sosial, didukung oleh sistem bantuan penghasilan yang efektif selama masa menganggur dan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif, dapat mengurangi kebutuhan akan perlindungan kerja secara sah yang berlebihan. Di samping reformasi peraturan tenaga kerja, banyak negara kini mencari bantuan internasional untuk memperkuat tata pemerintahan ketenagakerjaan mereka. Organisasi-organisasi internasional terkait dapat membantu lembaga pemerintah mengembangkan pengawasan tenaga kerja, pengadilan tenaga kerja, dan memberi layanan nasehat, konsiliasi dan arbitrase. Bantuan untuk membentuk, melatih dan melengkapi inspektorat tenaga kerja yang memadai akan membantu meningkatkan penegakan peraturan tenaga kerja secara efektif dan adil, serta memperluas cakupan hingga menjangkau pekerja yang paling rentan di sektor perekonomian informal dan pertanian. Pengumpulan statistik tentang tenaga kerja perlu dilakukan secara teratur berdasarkan jenis kelamin dan lokasi (desa dan kota).
Checklist di Tingkat Negara|D. Tata kelola dan Dialog sosial
109
Lembaga internasional juga dapat memainkan peran yang penting dalam meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan penduduk dengan memberikan informasi dan advokasi, terutama untuk mereka yang tidak dilibatkan secara sosial, termasuk pekerja di sektor perekonomian informal, pekerja migrant, dan kalangan etnis minoritas. Penduduk yang menjadi sasaran undang-undang ini harus mengetahui adanya undang-undang ini, mengetahui apa saja hak-hak mereka dan bagaimana cara mengklaim hak-hak ini dan mengetahui cara mencari penggantinya bila terjadi pelanggaran atas hak-hak ini.
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 1.1
Memberi nasehat kebijakan tentang peraturan dan ketentuan tenaga kerja?
1.2
Secara khusus menggunakan atau mengacu pada Konvensi dan Rekomendasi ILO atau Deklarasi ILO tentang Prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja serta Tindak Lanjutnya?
1.3
Mempertimbangkan implikasi peraturan tenaga kerja terutama yang tekait dengan mandat sebuah lembaga?
1.4
Secara langsung maupun tak langsung mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan peraturan dan ketentuan tenaga kerja berikut ini:
110
1.4.1
Kebebasan berserikat (seperti cara mendirikan serikat pekerja atau asosiasi pengusaha)?
1.4.2
Perundingan bersama (seperti cara menetapkan upah)?
1.4.3
Hubungan kerja (seperti jenis pekerjaan atau kontrak layanan)?
1.4.4
Penyelesaian perselisihan kerja?
1.4.5
Perburuhan anak (segala bentuk)?
1.4.6
Pekerja dengan HIV/AIDS atau penyakit lain?
1.4.7
Jam kerja?
1.4.8
Pekerja yang memiliki tanggung-jawab keluarga?
1.4.9
Pengaturan upah?
1.4.10
Keselamatan dan kesehatan kerja?
1.4.11
Non-diskriminasi?
1.4.12
Kesetaraan gender?
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Ya
Tidak
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 1.5
Ya
Tidak
Memberi nasehat atau informasi tentang masalah “flexicurity” atau strategi untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas pasar kerja dengan sistem jaring pengaman sosial?
1.6
Bertujuan memperkuat pelaksanaan peraturan dan ketentuan tenaga kerja di negara tersebut?
1.7
Mengembangkan atau memperkuat inspektorat tenaga kerja di negara tersebut?
1.8
Mengembangkan atau memperkuat pengadilan tenaga kerja atau badan penyelesaian perselisihan tenaga kerja?
1.9
Meningkatkan penerapan peraturan dan ketentuan tenaga kerja di sektor perekonomian informal dan pertanian?
1.10 Meningkatkan melek hukum untuk pekerja, seperti melalui program-program pelatihan atau kegiatan lain guna meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum? 1.11 Memiliki kegiatan tertentu untuk memerangi korupsi?
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals Guidelines
Policy briefs Research
Africa Asia and the Pacific
Directives Conventions and Reccomendations Codes of Practice Training Materials Advocacy Materials
Data and statistics Evaluation reports Knowledge-sharing networks
Middle East Latin America and Caribbean North America Europe
Checklist di Tingkat Negara|D. Tata kelola dan Dialog sosial
111
D2. Memperkuat dan melibatkan mitra sosial dan meningkatkan dialog sosial
Solusi-solusi terbaik muncul melalui dialog sosial dalam berbagai bentuk dan level – yaitu mulai dari konsultasi dan kerjasama tripartit nasional, hingga perundingan di tingkat perusahaan. Dengan berpartisipasi dalam dialog, pemerintah, perwakilan organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha juga memperkuat tata kelola yang demokratis, serta membantu membangun pasar tenaga kerja yang kuat, yang mampu membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Dialog berarti peluang dan harapan, tapi juga solusi, kelangsungan serta kepemilikan yang seimbang dan diinformasikan dengan baik. Keputusan-keputusan yang diambil melalui dialog terbukti jauh lebih stabil dan menjangkau semua pihak. Hal ini benar adanya di dunia pekerjaan, karena pertimbangan dan refleksi kepentingan yang berbeda dapat menghasilkan hubungan kerja yang lebih harmonis. Tantangan utama di negara berkembang adalah memperluas dialog sosial, hingga bisa mencakup sektor-sektor perekonomian yang lemah dan tidak teratur. Dialog sosial merupakan sarana yang penting, tapi tidak bisa dianggap pasti. Ia butuh partisipasi para mitra secara demokratis yang punya kapasitas untuk terlibat dalam proses ini secara efektif dan bertanggung-jawab, serta kekuatan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan situasi sekarang dan mencari peluang baru. Namun, masalah yang dihadapi banyak negara adalah bahwa organisasi pengusaha dan pekerja biasanya punya kapasitas yang lemah untuk secara efektif berpartisipasi dalam tata kelola dan memberi layanan terkait kepada para anggota yang ada maupun yang potensial. Departemen tenaga kerja biasanya juga dikesampingkan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan dan anggaran yang penting. Negara memainkan peran yang penting, namun lembaga internasional juga memainkan peran yang memungkinkan dan mendorong diadakannya segala bentuk dialog sosial dan memperkuat kapasitas pekerja, pengusaha, dan lembaga-lembaga pemerintah agar dapat berpartisipasi dalam dialog sosial secara demokratis.
112
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Apakah kerangka kerja pembangunan nasional/ kerangka kerja program/ Apakah kebijakan, program, atau kegiatan lembaga Anda: 2.1
Ya
Tidak
Meningkatkan mekanisme dialog sosial dengan setiap kelompok konstituen untuk menentukan, berkonsultasi, atau memutuskan kebijakan, program dan kegiatan?
2.2
Memanfaatkan mekanisme dialog sosial dalam merumuskan kerangka kerja pembangunan nasional atau program negara dari satu lembaga tertentu?
2.3
Memperluas mekanisme dialog di luar konstituen alamiah dari satu lembaga tertentu?
2.4
2.5
Dalam merumuskan pembangunan nasional/kerangka kerja program: 2.4.1
Berkonsultasi dan melibatkan organisasi pengusaha?
2.4.2
Berkonsultasi dan melibatkan organisasi pekerja?
2.4.3
Berkonsultasi dan melibatkan organisasi-organisasi berbasis anggota lainnya?
Mempunyai badan konsultasi atau penasehat yang mencakup perwakilan dari: 2.5.1
Departemen tenaga kerja dan ketenagakerjaan?
2.5.2
Organisasi pekerja?
2.5.3
Organisasi pengusaha?
2.5.4
Organisasi pemerintah atau non-pemerintah lainnya (tolong sebutkan)?
2.6
Membedakan antara dialog dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dengan dialog dengan organisasi masyarakat madani?
2.7
Mempertimbangkan perjanjian kolektif yang ada antara pekerja dan pengusaha sewaktu bekerja di satu sektor tertentu atau bidang kegiatan ekonomi tertentu di negara tersebut?
2.8
Memiliki kegiatan, misalnya, program-program pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas organisasi pengusaha?
2.9
Memiliki kegiatan, misalnya, program-program pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas organisasi pekerja?
2.10 Memiliki kegiatan, misalnya, program-program pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas Departemen Tenaga Kerja?
Checklist di Tingkat Negara|D. Tata kelola dan Dialog sosial
113
Knowledgebased tools
How to Tools
Good practices
Manuals
Policy briefs
Africa
Guidelines Directives
Research Data and statistics
Asia and the Pacific Middle East
Conventions and
Evaluation reports
Latin America and
Reccomendations
Knowledge-sharing
Codes of Practice Training Materials
Advocacy Materials
114
networks
Toolkit untuk Mengarusutamakan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak: Aplikasi di Tingkat Negara
Caribbean
North America Europe