TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag.

A. Gambaran Umum tentang Hukum Islam Sebelum dikaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang wanita, ada baiknya terlebih dahulu dikaji secara singkat gambaran umum tentang hukum Islam. Untuk memahami hukum Islam secara singkat, akan diuraikan pada bagian ini pengertian beberapa istilah yang terkait dengan hukum Islam, seperti syariah, fikih, dan hukum Islam sendiri, serta hubungan antar berbagai istilah tersebut. Di samping itu, pada bagian ini akan diuraikan juga sumber-sumber hukum Islam dan ruang lingkupnya. Semua permasalahan itu akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini. 1. Pengertian Syariah, Fikih, dan Hukum Islam Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. a. Syariah Secara etimologis (lughawi) kata ‘syariah’ berasal dari kata berbahasa Arab alsyarī’at (‫ )الشريعة‬yang berarti ‘jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja syara’a berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilainilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.1 Alquran menggunakan kata syir’at dan syarī’at (QS. al-Māidat (5): 48 dan QS. al-Jāsiyat (45): 18) dalam arti dīn atau agama dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Syariah disamakan dengan jalan air 1

Lihat Muhammad Ibn Ya’qūb al-Fairūzābādiy, Al-Qāmūs al-Muhīth, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 1995, h. 659. Lihat juga Fazlur Rahman, Islam, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984, h. 140. Lihat juga Ahmad Hasan, The Principles of Islamic Jurenprudence, Volume I, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994, h. 1.

mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.2 Pada mulanya istilah syariah identik dengan istilah dīn atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Alquran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushūl al-dīn), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih.3 Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakallimīn (para teolog Muslim) dan fuqahā’ (para ahli hukum Islam) yang kemudian. Pengkhususan syariah pada hukum ‘amaliyyat saja atau dibedakannya dari dīn (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.4 Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau

2

3

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999, h. 1.

Lihat Muhammad Yūsuf Mūsā, Al-Islām wa al-Hājat al-Insāniyyat Ilaih, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian Komprehensif”, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988, h. 131. Lihat juga Ahmad Hasan, The Principles ..., h. 1. 4 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993, h. 14.

dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah, bahkan bisa dikatakan bahwa syariah merupakan bagian kecil dari agama. Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Mahmūd Syaltūt, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.5 Selanjutnya Syaltut menjelaskan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah.6 Sementara itu, Muhammad Yūsuf Mūsā mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul. Muhammad Yūsuf Mūsā juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali alTahanwy. Menurut al-Tahanwy, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i’tiqadiyah yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.7 Dari tiga definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu aqidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

5

Mahmūd Syaltūt, Al-Islām Aqīdat wa Syarī’at, Kairo: Dār al-Qalam, Cet. III, 1966, h. 12.

6

Ibid., h.13-14.

7

Muhammad Yūsuf Mūsā, Al-Islām ..., h. 131.

b. Fikih Secara etimologis kata ‘fikih’ berasal dari kata berbahasa Arab: al-fiqh (‫)الفقه‬, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.8 Dalam hal ini kata ‘fiqh’ identik dengan kata ‘fahm’ (‫ )فھم‬yang mempunyai makna sama. Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab untuk seseorang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang sedang birahi dan onta betina yang sedang bunting. Dari ungkapan ini fikih kemudian diartikan ‘pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal’. Alquran menggunakan kata ‘fiqh’ atau yang berakar kepada kata ‘faqiha’ (‫)فقه‬ dalam 20 ayat. Dalam pengertian memahami, kata fiqh secara umum berada di lebih dari satu tempat dalam Alquran. Ungkapan Alquran ‘liyatafaqqahū fi al-dīn’ (‫)في الدين ليتفقھوا‬ (QS. al-Taubat (9): 122) yang artinya ‘agar mereka melakukan pemahaman dalam agama’ menunjukkan bahwa di masa Rasulullah istilah fiqh tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu aspek teologis, politis, ekonomis, dan hukum. Istilah lain yang searti dengan fiqh adalah ‘ilm. Jadi, kata fiqh dan ‘ilm pada masa-masa awal digunakan dalam lingkup yang lebih luas. Alasan penggunaannya secara umum di masa-masa awal, menurut Ahmad Hasan, adalah bahwa yang ditentukan adalah landasan-landasan pokok agama. Kebanyakan orang tidaklah terlibat dalam perincian-perincian yang kecil.9 Seperti halnya syariah, fikih semula tidak dipisahkan dengan ilmu kalam hingga masa al-Ma’mun (w. 218 H.) dari Bani Abbasiah. Hingga abad II H. fikih mencakup masalah-masalah teologis maupun masalah-masalah hukum. Sebuah buku yang berjudul al-Fiqh al-Akbar, yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah (w. 150 H.) dan yang menyanggah kepercayaan para pengikut aliran Qadariah, membahas prinsip-prinsip dasar Islam atau masalah-masalah teologis. Karenanya, judul buku ini menunjukkan bahwa kajian ilmu kalam juga dicakup oleh istilah fikih pada masa-masa awal Islam.10

8

Al-Fairūzābādiy, Al-Qāmūs .... h. 1126.

9

Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. II, 1984, h. 13. 10

Ibid. h. 3.

Adapun secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.11 Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa: 1) fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fikih. Penggunaan kata syara’ (syar’i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan syara’, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara’ ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat ‘aqli seperti ketentuan satu ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat hissi seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah cakupan ilmu fikih; 2) fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis). Kata ‘amaliyah’ menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah) tidak termasuk wilayah fikih; 3) pemahaman tentang hukum-hukum syara’ tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan Sunnah. Kata terperinci (tafshīli) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid (ahli fikih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fikih; 4) fikih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum. Fikih juga merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil (nash) secara pasti. Ilmu yang diperoleh para malaikat dan para Rasul Allah melalui wahyu tidak dapat disebut fikih, karena tidak diperoleh melalui proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan (sering disebut ilmu ladunni). Karena, itu dalam fikih peran nalar mendapat tempat dan diakui dalam batasbatas tertentu. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu 11

Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, Cet. VII, 1978 h. 11. Lihat juga Muhammad Abū Zahrat, Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958, h. 6.

kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh para pakar ilmu fikih seperti al-Qādi Husein, Imām al-Subki, Imām Ibn ‘Abd alSalām, dan Imām al-Suyūthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah zakerhijd atau kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum dari fikih adalah kemaslahatan (i’tibār al-mashālih).12 Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah.

c. Hukum Islam Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.13 Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.14 Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun 12

KH. Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial, Bandung: Mizan, 1994, h. 108.

13

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001, h. 410. 14

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 38.

kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmūd Syaltūt didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.15 Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Alquran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (yakni: a-lhukm al-Islāmiy). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Alquran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu al-syarī’at al-Islāmiyyah (Indonesia: syariah Islam) dan al-fiqh al-Islāmiy (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah Islamic Law in Modern World (1959) karya J.N.D. Anderson, An Introduction to Islamic Law (1964) karya Joseph Schacht, dan A History of Islamic Law (1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata Islamic law sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fikih Islam. Ahmad Hasan menggunakan istilah Islamic law untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam buku The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan The Principles of Islamic 15

Mahmūd Syaltūt, Al-Islām ..., h. 9.

Jurisprudence (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata shari’ah. Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan Islamic law, di samping juga digunakan istilah lain seperti the revealed law atau devine law.16 Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam literatur Barat adalah Islamic Jurisprudence. Istilah ini digunakan untuk padanan ushul fikih. Ada beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan seperti di atas, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950) karya Joseph Schacht, The Principles of Muhammadan Jurisprudence (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas.17 Dari penjelasan di atas terlihat adanya ketidakpastian atau kekaburan arti dari Islamic law (hukum Islam) antara syariah dan fikih. Jadi, kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut.

d. Hubungan antara hukum Islam, syariah, dan fikih Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam merupakan istilah yang lahir sebagai terjemahan dari istilah berbahasa Inggris Islamic law. Namun, kalau dikaji dari bentukan kata hukum Islam itu sendiri, yakni gabungan dari kata ‘hukum’ dan kata ‘Islam’, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

16

Ahmad Hasan, The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari’ah and Juridical Norm, Volume 1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994, h. 396. 17

Dua karya Ahmad Hasan dimaksud adalah The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan The Principles of Islamic Jurisprudence (1994).

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Alquran, Sunnah, maupun literatur Islam. Untuk itu perlu dicari padanan istilah hukum Islam ini dalam literatur Islam. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam yang persis sama dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. Dua istilah ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini beserta berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syariah terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah fikih terkadang maksudnya adalah syariah. Hanya saja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang. Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, keduanya tetap berbeda. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah Saw. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam Alquran dan

Sunnah yang disebut syariah, sedang sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu, atau yang tersirat. Untuk mengetahui keseluruhan yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah sehingga secara amaliyah syariah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimana pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tingkah laku orang mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah itu disebut fikih. Pemahaman terhadap hukum syara’ atau formulasi fikih itu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia dan dinamika serta perkembangan zaman. Fikih biasanya dinisbatkan kepada para mujtahid yang memformulasikannya, seperti fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi’i, fikih Hanbali (keempatnya adalah fikih terkenal di kalangan Sunni), fikih Ja’fari (fikih terkenal di kalangan Syi’ah), dan lain sebagainya, sedangkan syariah selalu dinisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum-hukum fikih merupakan refleksi dari perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Mazhab fikih tidak lain dari refleksi perkembangan kehidupan masyarakat dalam dunia Islam, karenanya mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan situasi serta kondisi masyarakat yang ada. Jadi, secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nash, baik Alquran maupun Sunnah. Asaf A.A. Fyzee membedakan kedua istilah tersebut dengan mengatakan bahwa syariah adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya meliputi semua perilaku dan perbuatan manusia; sedang fikih adalah lingkaran kecil yang mengurusi apa yang umumnya dipahami sebagai tindakan umum. Syariah selalu mengingatkan kita akan wahyu, ‘ilmu (pengetahuan) yang tidak akan pernah diperoleh seandainya tidak ada Alquran dan Sunnah; dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi yang dilandaskan pada ilmu terus-menerus dikutip dengan persetujuan. Jalan syariah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya; bangunan fikih ditegakkan oleh usaha manusia. Dalam fikih satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah, yajūzu wa mā lā

yajūzu (boleh atau tidak boleh). Dalam syariah terdapat berbagai tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih adalah istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu; sedang syariah bagi hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit.18 Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai perbedaan syariah dan fikih sebagai berikut: 1) Syariah berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedang fikih berasal dari pemikiran manusia terhadap nash (Alquran dan Sunnah). 2) Syariah terdapat dalam Alquran dan kitab-kitab hadis, sedang fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. 3) Syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli bisa dimasukkan juga aqidah dan akhlak, sedang fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. 4) Syariah mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang tidak mutlak (relatif) dan bersifat dinamis. 5) Syariah hanya satu, yaitu syariah Islam, sedang fikih lebih dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih. 6) Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman dalam Islam.

B. Sumber Hukum Islam Seperti dijelaskan di atas, bahwa hukum Islam yang dipahami di Indonesia bisa dalam arti syariah dan bisa juga dalam arti fikih. Secara umum (dalam arti syariah dan fikih), sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra’yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan 18

Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition), Delhi-Bombay-CalcuttaMadras: Oxford University Press, 1974, h. 21.

kedudukan di bawah Alquran dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan Sunnah. Berikutnya akan diuraikan secara singkat masingmasing dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. 1. Alquran Secara harfiah kata Alquran berasal dari bahasa Arab al-qur`ān yang berarti pembacaan atau bacaan.19 Sedang menurut istilah, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjat (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.20 Kedudukan Alquran sebagai dasar dan sumber utama hukum Islam ditegaskan oleh beberapa ayat Alquran, terutama QS. al-Mā’idat (5): 47-50 seperti di bawah ini:

ِ ‫ﻚ ﻫﻢ اﻟْ َﻔ‬ ِٰۤ ِِ ِ ِ ِِ .‫ﺎﺳ ُﻘ ْﻮ َن‬ ُ ُ َ ‫َوﻟْﻴَ ْﺤ ُﻜ ْﻢ أ َْﻫ ُﻞ ْاﻹ ْﳒْﻴ ِﻞ ﲟَﺂ أَﻧْـَﺰَل اﷲُ ﻓْﻴﻪ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ﲟَﺂ أَﻧْـَﺰَل اﷲُ ﻓَﺄُوﻟﺌ‬ ِ ِ ِ َ ‫وأَﻧْـﺰﻟْﻨَـﺂ إِﻟَﻴـ‬ ِ ِ ‫ـﲔ ﻳ َﺪﻳْـ ِـﻪ ِﻣــﻦ اﻟْ ِﻜﺘَـ‬ ‫ـﺎﺣ ُﻜ ْﻢ‬ ْ ‫ـﺎب ﺑِـ‬ ْ َ َ ْ ‫ـﺎب َوُﻣ َﻬْﻴﻤﻨًــﺎ َﻋﻠَْﻴــﻪ ﻓَـ‬ َ ‫ﻖ ُﻣ‬ َ‫ـﺎﳊ‬ َ ‫ـﻚ اﻟْﻜﺘَـ‬ َ َ ْ ‫ﺪﻗًﺎ ﻟ َﻤــﺎ ﺑَـ‬ ‫ﺼ ـ‬ َ ْ ‫ﻤــﺎ َﺟـﺂءَ َك ِﻣـ َـﻦ‬ ‫ﺒِـ ْـﻊ أ َْﻫـ َـﻮآءَ ُﻫ ْﻢ َﻋ‬‫ﺑَـْﻴ ـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ِﲟـَﺂ أَﻧْـَـﺰَل اﷲُ َوَﻻ ﺗَـﺘ‬ ً‫ـﻞ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَــﺎ ِﻣـْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﺷـْـﺮ َﻋﺔ‬ ‫ ﻟِ ُﻜـ‬،‫ﻖ‬ ‫اﳊَـ‬ ِ ِ ِ ِ ‫ﺎﺳ ــﺘَﺒِ ُﻘﻮا‬ ْ َ‫ﻣـ ـﺔً َواﺣ ـ َـﺪ ًة َوﻟَﻜ ـ ْـﻦ ﻟﻴَْﺒـﻠُ ـ َـﻮُﻛ ْﻢ ِ ْﰲ َﻣـ ـﺂ ءَاﺗَــﺎ ُﻛ ْﻢ ﻓ‬ُ‫ َوﻟَـ ْـﻮ َﺷـ ـﺂءَ اﷲُ َﳉَ َﻌﻠَ ُﻜ ـ ْـﻢ أ‬،‫ﺎﺟ ــﺎ‬ ً ‫َوﻣْﻨـ َﻬ‬ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ‫اﺣ ُﻜ ْـﻢ ﺑَـْﻴ ـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ِﲟـَﺂ‬ ْ ‫ َوأَن‬.‫ـﺌُ ُﻜ ْﻢ ﲟَـﺎ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ﻓْﻴـﻪ َﲣْﺘَﻠ ُﻔ ْـﻮ َن‬‫ إِ َﱃ اﷲ َﻣ ْـﺮﺟ ُﻌ ُﻜ ْﻢ َﲨْﻴـ ًﻌـﺎ ﻓَـﻴُـﻨَﺒ‬،‫اﳋَْﻴـَﺮات‬ 19 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: PP. AlMunawwir Krapyak, 1984, h. 1185. 20

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 23.

ِ ‫اﺣ َﺬ ْرُﻫ ْﻢ أَ ْن ﻳَـ ْﻔﺘِﻨُـ ْﻮ َك َﻋ ْﻦ ﺑـَ ْﻌ‬ ‫ ْـﻮا‬‫ﻚ ﻓَـِﺈ ْن ﺗَـ َﻮﻟ‬ َ ‫ﺾ َﻣﺂ أَﻧْـَﺰَل اﷲُ إِﻟَْﻴ‬ ْ ‫ﺒِ ْﻊ أ َْﻫ َﻮآءَ ُﻫ ْﻢ َو‬‫أَﻧْـَﺰَل اﷲُ َوَﻻ ﺗَـﺘ‬ ِ ‫ـﺎس ﻟََﻔ‬ ِ ِ ِِ ِ ‫ﺼــﻴﺒـﻬﻢ ﺑِـﺒـﻌ‬ ِ ِ ‫ـ‬‫ـﲑا ِﻣـ َـﻦ اﻟﻨ‬ ‫ أَﻓَ ُﺤ ْﻜـ َـﻢ‬.‫ﺎﺳـ ُﻘ ْﻮ َن‬ ْ ‫ﻓَـ‬ ْ َ ْ ُ َْ ُ‫ﳕـَـﺎ ﻳُِﺮﻳْـ ُﺪ اﷲُ أَ ْن ﻳ‬َ‫ـﺎﻋﻠَ ْﻢ أ‬ ً ‫ن َﻛﺜـ‬ ‫ ْﻢ َوإ‬‫ﺾ ذُﻧُـ ْـﻮ‬ (٥٠-٤٧ :٥/‫ﻳـُ ْﻮﻗِﻨُـ ْﻮ َن )اﳌﺎﺋﺪة‬

ِ ْ ِ ‫ ِﺔ ﻳـﺒـﻐُﻮ َن وﻣﻦ أَﺣﺴﻦ ِﻣﻦ‬‫ﺎﻫﻠِﻴ‬ ‫اﷲ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم‬ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َْ َ‫اﳉ‬

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosadosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. al-Mā’idat (5): 47-50).

Alquran diturunkan kepada Nabi selama kurang lebih dua puluh tiga tahun dalam dua periode, yaitu periode ketika Nabi berada di Makkah atau sebelum Nabi melakukan

hijrah, yakni selama tiga belas tahun, dan periode setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah selama sepuluh tahun. Ayat-ayat Alquran yang turun pada periode pertama disebut ayat-ayat Makkiyah, sedang ayat-ayat yang turun pada periode kedua disebut ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Alquran yang turun pada kedua periode tersebut mempunyai muatan dan misi yang berbeda seiring dengan jenis tuntutan yang berbeda dari kaum Muslimin yang ada pada kedua periode tersebut. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek dan berisi prinsip-prinsip keimanan atau akidah dan dasardasar Islam lainnya. Sebaliknya, ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang dan kaya dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah perdata, pidana, sosial, dan politik. Ayat-ayat Madaniyah ini memberikan tuntunan bagi suatu komunitas sosial dan politik masyarakat yang baru lahir dan sedang tumbuh. Ayat-ayat Makkiyah merupakan bagian terbanyak dari keseluruhan ayat yang dikandung Alquran, sedang ayat-ayat Madaniyah kira-kira hanya sepertiganya. Menurut Ahmad Hasan,21 Alquran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu way of life yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamnya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak. Oleh karena itu, tidaklah benar kalau N.J. Coulson mengatakan bahwa tujuan utama Alquran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamnya, tetapi hubungan manusia dengan penciptanya saja.22 Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Alquran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alquran lebih banyak memberikan prinispprinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran menyajikan hukum-hukum atau dasar21

Ahmad Hasan, The Early..., h. 39.

22

N.J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964, h. 12.

dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan (hidāyat), dan bukan kitab hukum. Dalam fungsinya sebagai tuntunan ini Alquran tidak melewatkan apa pun yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar mengenai bentuk praktis kehidupan nyata yang harus diikuti oleh seorang Muslim dan masyarakat secara keseluruhan. Alquran menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad Saw. adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Alquran. Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang. Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik sebagaimana masamasa berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari Alquran tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alquran yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-masa berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar hukumnya, sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam. Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan secara jelimet (pelik) dan terperinci. Alquran, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral. Contohcontoh yang sering dikutip oleh para orientalis, seperti yang diwakili oleh Schacht, lebih banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang aplikasinya secara mendetail tidak diberikan oleh Alquran, seperti dalam hukum keluarga, hukum waris, bahkan cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan masalah ritual lainnya.23Walaupun pada umumnya ayatayat Alquran yang menyangkut hukum bersifat pasti, tetapi selalu terbuka bagi penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas 23

Untuk penjelasan selengkapnya baca Joseph Schacht. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, London: Oxford at the Clarendon Press, 1950, h. 224-227.

dasar ijtihad. Inilah alasan bagi perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam kasuskasus seperti yang disebut oleh Schacht. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alquran sebagai sumber utama hukum Islam berarti bahwa Alquran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan sumber lain dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Alquran dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran.

2. Sunnah Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab al-sunnat yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, “Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memeroleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memeroleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya”.24 Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw. Karena Alquran memerintahkan kaum Muslim untuk menyontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi ‘ideal’ bagi umat Islam (QS. al-Ahzāb (33): 21 dan QS. al-Qalam (68): 4). Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Ada Sunnah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli ushul fikih, dan ahli hadis. Yang dimaksud Sunnah di sini adalah Sunnah seperti yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya.25

24

Lihat Muhammad Murtadā al-Zabīdiy, Tāj al-‘Arūs, Juz 9, t.tp.: t.p., t.t. h. 244. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir..., h. 716 dan Muhammad ‘Ajjāj al-Khathīb, ‘Ulūm al-Hadīs ‘Ulūmuhu wa Mushthalāhuhu, Beirut: Dār al-Fikr, 1989, h. 17. 25

Muhammad ‘Ajjāj al-Khathīb, ‘Ulūm ..., h. 19.

Alquran meminta kepada Rasulullah untuk memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum Muslimin dengan dasar wahyu (QS. al-Māidat (5): 48-49). Meskipun demikian, Alquran menyatakan bahwa Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Alquran (QS. al-Nahl (16): 44). Selanjutnya Alquran menegaskan fungsi Rasulullah, yaitu mengumumkan wahyu kepada orang banyak, memberikan didikan moral kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan kearifan atau hikmat (QS. Āli ‘Imrān (3): 164). Alquran juga menjelaskan bahwa patuh dan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul dan sebaliknya durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (QS. Āli ‘Imrān (3): 31-32; QS. al-Nisā’ (4): 80; dan QS. al-Ahzāb (33): 36). Dengan demikian, Sunnah terkait erat dengan Alquran, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya. Nabi Muhammadlah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar.26 Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (sunnat qauliyyat), ada yang berbentuk perilaku Nabi (sunnat fi’liyyat), dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sabahat (sunnat taqrīriyyat). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang shauhīh, hasan, dan da’īf, bahkan ada yang maudū’ (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang mutawātir, masyhūr, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini.27

26 Untuk melihat perbedaan tentang makna dan pengertian dari masing-masing istilah tersebut bisa dibaca buku-buku ilmu hadis (mushthalah hadis), misalnya tulisan Muhammad ‘Ajjāj Al- Khathīb, ‘Ulūm al-Hadīs ‘Ulūmuhu wa Mushthalāhuhu (1989) dan tulisan Shubhi Al-Shālih, ‘Ulūm al-Hadīs wa Mushthalāhuhu, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, Cet. XVII, 1988. 27 Untuk memahami pembagian Sunnah dan pengertiannya masing-masing secara lebih detail, lihat buku-buku ilmu hadis seperti dua buku yang disebut dalam catatan kaki di atas dan buku-buku ilmu hadis lainnya.

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah sebagai bayān atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi bayān ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi berikut: a. Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran. Misalnya sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji. b. Memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apaapa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (tafshīl), mengkhususkan apaapa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (takhshīsh), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (taqyīd). Sebagai contoh adalah perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secara global dalam Alquran, dan masih banyak lagi contoh lainnya. c. Menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran (tasyrī’). Sebagai contoh adalah haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan (mengumpulkan keduanya). Masalah ini dalam Alquran belum disebutkan dengan tegas.28 Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari ‘Sunnah ideal’ yang ditinggalkan Nabi bagi generasi selanjutnya. Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari Sunnah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum mazhabmazhab awal sering berargumentasi atas dasar keputusan-keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i misalnya.29 Generasi berikutnya, yaitu para tabi’in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan 28

Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 39-40.

29

Ahmad Hasan, The Early..., h. 47-48.

hukum Islam, karena mereka memiliki hubungan dengan para sahabat. Keputusankeputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan pendapat para tabi’in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu juga fuqaha’ awal lainnya.

3. Ijtihad Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab al-ijtihād. Kata ijtihād terambil dari kata jahd dan juhd, yang berarti thaqah (tenaga, kuasa, dan daya). Sedang ijtihād, yang merupakan bentuk mashdar dari fi’il ijtahada-yajtahidu, memiliki arti yang sama dengan kata tajāhud yaitu badzl al-wus’iy wa al-majhūd (penumpahan segala upaya dan kemampuan) atau berusaha dengan sungguh-sungguh.30 Secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyyat dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah.31 Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. Ayat Alquran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah QS. al-Nisā’ (5): 59 yang berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan Alquran sebagai sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan Sunnahnya sebagai pedoman), dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (Sunnah). Perintah untuk taat kepada ulil amri dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran dan Sunnah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad. Dasar Sunnah atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Muaz Ibn Jabal.32 Dalam hadis ini diceritakan perihal

30

Lihat Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir..., h. 234.

31

Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm..., h. 216, dan Muhammad Abū Zahrat, Ushūl ..., h. 379.

32

Arti selengkapnya dari hadis Muaz Ibn Jabal itu adalah, “Nabi bertanya: “Bagaimana kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?”, Muaz menjawab: “Aku putuskan dengan kitab Allah (Alquran)”, Nabi bertanya lagi: “Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah”, Muaz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah (Hadis)”, Nabi bertanya lagi: “Jika kamu tidak mendapatkannya dalam Sunnah Rasulullah?”, Muaz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak meninggalkannya.

diutusnya Muaz Ibn Jabal menjadi qādī (hakim) di Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Muaz ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah yang akan dihadapinya. Muaz secara berurutan menyebutkan dasar rujukannya adalah Alquran, Sunnah, dan ijtihad. Nabi merestui Muaz untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber tersebut. Dengan demikian ijtihad memang dianjurkan Nabi ketika tidak ditemukan rujukannya dalam Alquran dan Sunnah. Adapun dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nash Alquran dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya lafazh atau dalil yang belum jelas dalam Alquran dan Sunnah menuntut dilakukannya ijtihad untuk menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafazh atau dalil yang sama. Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal. Pertama, dalam hal-hal yang tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan hukum secara murni dan tidak ada berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nash-nya. Mungkin hasil penemuan mujtahid dalam contoh ini berbeda dengan penemuan mujtahid yang dahulu menemukannya. Di sinilah timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sulit dipertemukan. Kedua, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nash, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti (zhanniy al-dalālat). Nash hukum dalam bentuk ini bisa memberikan kemungkinankemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan di dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Pendapat yang muncul dalam bentuk ini tidak akan berbenturan dengan dalil, karena dalil tidak memberikan petunjuk yang pasti, dan memang harus tidak bertentangan dengan dalil. Suatu contoh, perbedaan ulama di dalam memahami kata qurū’ dalam Alquran surat al-Baqarat (2): 228. Ulama Hanafiah memaksudkan kata qurū’ dalam ayat tersebut sebagai masa haid (menstruasi), sedang ulama Syafi’iyah memaksudkannya sebagai masa suci (tidak menstruasi). Itulah contoh perbedaan yang sebenarnya tidak bertentangan dengan nash, karena nash memang belum memberikan dalālat (penunjukan) yang pasti tentang makna kata qurū’ tersebut. Rasulullah Saw. lalu menepuk dadanya seraya berkata: “Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridoi Allah dan Rasul-Nya”.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmizi).

Adapun cara atau metode yang ditempuh dalam rangka berijtihad bermacammacam. Dari berbagai cara yang ditempuh oleh para mujtahid, secara keseluruhan ada delapan cara berijtihad, yaitu: ijmā’, qiyās, istihsān, mashlahat mursalat, istishhāb, ‘urf, mazhab shahābiy, dan syar’u man qablanā.33 Tidak ada kesepakatan di antara para ulama dalam menggunakan cara-cara ijtihad ini, terutama pada selain ijmā’ dan qiyās. Ulama Hanafiah, misalnya, banyak mendasarkan fikihnya pada istihsān, sedang ulama Malikiyah banyak mendasarkan fikihnya pada mashlahat mursalat, dan begitu juga ulama lain mendasarkan fikihnya pada yang lainnya. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas, dengan metode-metode ijtihad ini hukum Islam dapat berkembang dan dinamis serta mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi apa pun seiring dengan perjalanan waktu dan perbedaan tempat. Ada beberapa teori yang dikembangkan ulama ushul yang semuanya dalam rangka penetapan hukum Islam. Semua teori ini sebenarnya adalah cara atau metode untuk melakukan ijtihad. Teori-teori yang penulis maksud di sini adalah ijmā’, qiyās, istihsān, mashlahat mursalat, dan ‘urf. a. Ijmā’ Menurut ahli ushul ijmā’ atau konsensus adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslim pada suatu masa sepeninggal Nabi Saw. terhadap hukum syar’i mengenai suatu peristiwa.34 Menurut definisi ini, apabila terjadi kesepakatan hukum di kalangan para mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kesepakatan itu disebut ijmā’. Kesepakatan tersebut terjadi setelah Rasulullah Saw. wafat, karena pada masa hidup beliau, beliau sendirilah yang akan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi. Otoritas ijmā’ sebagai sumber hukum, menurut al-Ghazali, didasarkan pada nash Alquran, Sunnah, dan akal. Ketiga sumber ini tidak membedakan antara satu generasi

33

Untuk memahami istilah-istilah ini bisa dilihat kembali bab pendahuluan dalam disertasi ini dan dapat dilihat juga buku-buku Ushul Fiqh yang menguraikannya dengan lebih detail. 34 Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, Cet. VII, 1978, h. 45. Lihat juga Muhammad Abū Zahrat, Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958, h. 198.

dengan generasi lainnya.35 Di antara ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar adalah QS. al-Nisā’ (4): 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulul amri (pemegang kekuasaan, baik agama maupun pemerintahan), dan begitu juga QS. al-Nisā’ (4): 83 dan 115. Adapun di antara Sunnah Nabi misalnya: “Ummatku tidak akan sepakat untuk membuat kesalahan.” (HR. Ibn Majah) dan “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam pasti baik di mata Tuhan.” (HR. Ahmad).36 Contoh yang jelas dari penggunaan ijmā’ ini adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam mengenai berlakunya ijmā’. Mayoritas dari mereka mengakui keabsahan ijmā’ dalam setiap generasi dan sekelompok lagi menentang pendapat itu dan menyatakan bahwa hanya kesepakatan para sahabat saja yang sah.37 Kelompok yang terakhir ini didukung oleh para pengikut mazhab Zhahiri dan Ahmad Ibn Hanbal. Sementara itu Malik hanya mengabsahkan praktik orang-orang Madinah, sedang orang-orang Syi’ah hanya mengakui kesepakatan para anggota keluarga Rasulullah saja.38 Dalam kenyataannya praktik ijmā’ ini berjalan hingga sekarang. Hanya saja praktik ijmā’ sekarang tidak seperti pada masa-masa awal (masa-masa sahabat Nabi). Pada mulanya (masa sahabat) dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan di kalangan umat Islam secara keseluruhan, mengingat jumlah umat Islam belum begitu banyak dan belum menyebar di berbagai tempat yang berjauhan. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya hingga sekarang sangatlah sulit untuk mewujudkan ijmā’ dari umat Islam secara keseluruhan, karena umat Islam semakin banyak dan berada di berbagai tempat yang berjauhan. Maka pada masa pascasahabat mulai muncul ijmā’ yang bersifat lokal atau kedaerahan, misalnya ada ijmā’ ulama Madinah, ijmā’ ulama 35

Abū Hāmid al-Ghazaliy, Al-Mustashfā fī ‘Ilm al-Ushūl, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyat, 1993, Jilid I, h. 121-122. 36

Lihat Ahmad Hasan, The Doctrine of Ijma’ in Islam: A Study of the Judicial Principle of Consensus, New Delhi: Kitab Bhavan, Cet. I, 1992, h. 50. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, Cet. III, h. 66. 37

38

Lihat Ahmad Hasan, The Doctrine ..., h. 93.

Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1984, h. 156.

Mesir, ijmā’ ulama Kufah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ijmā’ mereka menghasilkan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama.39 Pada masa sekarang ijmā’ yang ada juga bersifat kedaerahan. Jadi, ada ijmā’ ulama Indonesia, ijmā’ ulama Mesir, ijmā’ ulama Pakistan, dan sebagainya. Dengan konsep ijmā’ seperti inilah penulis akan mencoba menelaah aturan-aturan yang ada dalam hukum perdata Indonesia, terutama yang mengatur hak dan kewajiban wanita. b. Qiyās Istilah lain untuk menyebut qiyās adalah analogi. Arti dasar kata qiyās adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ahli ushul qiyās berarti mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya lantaran adanya persamaan ‘illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.40 Ahmad Hasan menilai qiyās sebagai bentuk sistematis dari penalaran individual di bidang hukum (ra’yu).41 Mengenai qiyās ini, al-Syafi’i tidak membedakannya dengan ijtihad.42 Fungsi qiyās adalah untuk menemukan sebab atau ‘illat hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa. Sebagai contoh, meminum khamer (minuman keras) dilarang secara tegas oleh nash. Penyebab larangan itu adalah akibat yang memabukkan, karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan, maka larangan dapat diterapkan. Dalam hal ini hukum diperluas ke dalam kasus lain yang memiliki sifat yang sama.43

39

Contoh ijmā’ yang berbeda di kalangan para ulama klasik dapat dilihat dalam Ahmad Hasan, The Early..., h. 165-175. 40

Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 52. Lihat juga Muhammad Abū Zahrat, Ushūl ..., h. 218.

41

Ahmad Hasan, The Early..., h. 135.

42

Lihat Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994, h. 17, 98. Lihat juga Imam Syafi’i, Ar-Risalah, Alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II, 1993, h. 227. 43

Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System, Delhi: Markazi Maktaba Islami, Cet. I, 1985, h. 135.

Praktik penggunaan qiyās ini dimulai pertama kali oleh para sahabat ketika mereka berselisih pendapat dalam pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah atas dasar bahwa Nabi Saw. pernah menunjuknya menjadi imam shalat menggantikan beliau. Penggunaan qiyās ini semakin mantap pada pertengahan kedua abad ke-2 H/8 M. Kebanyakan fuqahā’ (terutama fuqahā’ yang empat) dan Syi’ah Zaidiyah menerima prinsip qiyas ini. Sedang Syi’ah Imamiyah dan mazhab Zhahiri tidak mau menerima prinsip qiyās ini. Walaupun al-Syafi’i pada umumnya telah dianggap berjasa dalam meneguhkan kedudukan qiyās sebagai sebuah prinsip, namun caranya merujuk kepada qiyās ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut memang sudah diterima umum.44 Di antara para fuqahā’ tersebut, al-Syafi’ilah yang paling banyak menggunakan qiyās (di samping Alquran dan Sunnah) dalam pembentukan hukum Islam (fikih). Permasalahan modern sekarang ini juga banyak diselesaikan dengan qiyās. Prinsip qiyās ini, sebagaimana ijmā’, juga akan penulis gunakan untuk melihat aturan-aturan atau pasal-pasal dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang mengatur hak dan kewajiban wanita. c. Istihsān Menurut ulama ushul istihsān berarti meninggalkan qiyās yang jelas (jali) untuk menjalankan qiyās yang tidak jelas (khafi), atau meninggalkan hukum kulli (universal) untuk menjalankan hukum istisnā` (pengecualian), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.45 Jelasnya, istihsān terjadi apabila seorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya, sedang untuk menentukan hukumnya ada dua jalan yang berbeda, jalan yang satu jelas dapat menentukan hukumnya dan jalan yang lain samar-samar, artinya tidak dapat menetapkan hukumnya dengan satu ketetapan, padahal mujtahid yang bersangkutan mempunyai alasan yang kuat untuk memilih jalan yang samar-samar dan

44

Ibid. Baca juga Fazlur Rahman, Islam, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1984, h. 96. 45

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 79.

meninggalkan jalan yang jelas atau nyata. Istihsān bisa juga terjadi apabila seorang mujtahid meninggalkan hukum universal dan mengambil hukum spesifik (pengecualian) karena adanya alasan yang kuat untuk mengambil hukum spesifik tersebut. Mengenai otoritas istihsān sebagai sumber hukum, tidak semua fuqahā` sepakat. Nampaknya, hanya Abu Hanifah dan para ulama Hanafiah yang menggunakan prinsip istihsān ini. Al-Syafi’i menolak istihsān sekaligus mengutuk bahwa orang yang memergunakan istihsān berarti menganggap dirinya mempunyai hak untuk menentukan hukum.46 Dalam buku al-Risālat, al-Syafi’i menegaskan bahwa haram bagi seseorang menggunakan istihsān apabila bertentangan dengan khabar, baik berupa nash Alquran maupun Sunnah.47 Orang-orang yang mendukung istihsān mendasarkan diri pada QS. al-Zumar (39): 18, yaitu “Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”. Mereka juga mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, “Apa yang baik menurut umat Islam adalah baik menurut Allah”. Sedang penentang istihsān mengatakan bahwa ayat Alquran dalam surat al-Zumar tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung istihsān. Sedang hadis tersebut, menurutnya, menunjuk pada ijmā’, bukan pada istihsān.48 Adapun contoh istihsān umpamanya hukum sisa minuman dari burung-burung yang buas, seperti gagak, rajawali, elang dan lain-lain. Menurut istihsān sisa minuman burung-burung tersebut adalah suci, padahal menurut qiyās adalah najis. Menurut qiyās yang jelas sisa minuman burung-burung tersebut sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang buas seperti serigala, singa, harimau, dan lain-lain. Karena hukum sisa minuman binatang-binatang itu mengikuti hukum dagingnya, yakni haram, maka sisa minumannya juga haram (najis). Menurut istihsān sisa minuman burung-burung buas itu suci, karena meskipun burung-burung buas itu diharamkan 46

Muhammad Muslehuddin, Philosophy ..., h. 151.

47

Imam Syafi’i, Ar-Risalah, h. 241.

48

Muhammad Muslehuddin, Philosophy ..., h. 152.

dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya, karena burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Lain dengan binatang-binatang buas yang minum dengan mulutnya, yakni sejenis daging, sehingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya. Dengan istihsān ini penulis juga mencoba menganalisis aturan-aturan yang ada dalam hukum perdata Indonesia. d. Mashlahat Mursalat Secara etimologis, mashlahat mursalat (jamaknya: mashālih mursalat) berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.49 Sedang secara terminologis, mashlahat mursalat, yang juga sering disebut istishlāh, adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syāri’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syar’iy yang memerintahkan untuk memerhatikannya atau mengabaikannya.50 Mashlahat mursalat terikat pada konsep bahwa syariah (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Teori ini dikembangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini selanjutnya dijabarkan lagi oleh al-Syathibi dengan teorinya maqāshid al-syarī’at yang merupakan suatu usaha untuk menjustifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial.51 Untuk menggunakan metode mashlahat mursalat sebagai hujjat (sumber hukum), harus terpenuhi tiga syarat, yaitu: 1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak 49

Ibid., h. 156.

50

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 84.

51

Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought, Delhi: International Islamic Publishers, Cet. I, 1989, h. 25.

kemudaratan; 2) kemasalahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijmā’. Oleh karena itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan, karena hal itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh nash Alquran.52 Contoh penggunaan mashlahat mursalat adalah kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar mengenai pengumpulan Alquran dalam suatu mushaf, begitu juga keputusan Umar Ibn al-Khaththab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak tiga, mengadakan penjara, dan kharaj (dewan pajak). Tentunya masih banyak contoh yang lain yang tidak dapat disebutkan di sini. Mashlahat mursalat menduduki posisi yang penting dalam memberikan rincian ketetapan-ketetapan hukum mengenai aturan-aturan dalam hukum keluarga. Teori ini juga sangat penting untuk melihat aturan-aturan dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wanita, untuk menguji apakah aturan-aturan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. e. ‘Urf Secara etimologis, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal. Sedang secara terminologis, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga dinamai dengan ‘ādat (Indonesia: adat). Keduanya tidak bisa dibedakan.53 Namun, ada juga ulama yang membedakan ‘urf dan ‘ādat dengan berbagai argumen tertentu, akan tetapi perbedaannya tidak terlalu prinsip. Penulis sendiri cenderung menyamakan kedua istilah tersebut. ‘Urf ada dua macam, yaitu ‘urf shahīh, yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, seperti peringatan maulud Nabi dan halāl bi halāl; dan ‘urf fāsid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama, 52

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 86-87.

53

Ibid., h. 89.

seperti pesta dengan makanan dan minuman haram, dan lain-lain. Para ulama juga membagi ‘urf dari berbagai tinjauan (aspek).54 Secara umum ‘urf diamalkan oleh semua ulama fikih, terutama dari kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mendasarkan pada hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnad-nya, “Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka hal itu di sisi Allah adalah baik”. Di samping hadis ini, ada kaidah yang selalu dikaitkan dengan ‘urf atau adat, yaitu “al-‘ādat muhakkamat” yang artinya adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum.55 Atas dasa inilah penulis juga menggunakannya untuk melihat aturan-aturan yang ada dalam hukum perdata Indonesia.

C. Ruang Lingkup Hukum Islam Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallāh) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannās). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran, ‘Abd alWahhāb Khallāf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum i’tiqādiyyat (keimanan), hukum-hukum khulūqiyyat (akhlak), dan hukum-hukum ‘amaliyyat

54

Untuk lebih detailnya tentang masalah ini dapat dibaca buku-buku Ushul Fikih.

55

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999, h. 375.

(aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘amaliyyat inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf membagi hukumhukum ‘amaliyyat menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.56 Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidangbidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Kasir, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut.57 Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (QS. al-Zumar (39): 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara’ (QS. al-Kahfi (18): 110). Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern.58

56

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 32.

57

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah, Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V, 1985, h. 8. 58

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 49.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdat (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdlat (ibadah umum).59 Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Saw. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuanketentuan ibadah yang ada dinamakan bid’at dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya thahārat), puasa, zakat, dan haji. Adapun ibadah ghairu mahdlat (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Allah, tetapi justeru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan mencari rido Allah. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Saw., kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan, sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.60 Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa

91.

59

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Kuliah ..., h. 5.

60

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VI, 1980, h.

semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut ‘Abd al-Wahhāb Khallāf,61 meliputi: 1) ahkām al-ahwāl alsyakhshiyyat / ‫( أحكام األحوال الشخصية‬hukum-hukum masalah perorangan/keluarga); 2) alahkām al-madaniyyat / ‫( األحكام المدنية‬hukum-hukum perdata); 3) al-ahkām al-jināiyyat / ‫( األحكام الجنائية‬hukum-hukum pidana); 4) ahkām al-murāfa’āt /‫( أحكام المرافعات‬hukumhukum acara peradilan); 5) al-ahkām al-dustūriyyat / ‫( األحكام الدستورية‬hukum-hukum perundang-undangan); 6) al-ahkām al-duwaliyyat / ‫( األحكام الدولية‬hukum-hukum kenegaraan); dan 7) al-ahkām al-iqtishādiyyat wa al-māliyyat / ‫األحكام اإلقتصادية والمالية‬ (hukum-hukum ekonomi dan harta). Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut: 1. Hukum perdata (Islam), yang meliputi: a. Ahkām al-ahwāl al-syakhshiyyat, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam. b. Al-ahkām al-madaniyyat, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus. 2. Hukum publik (Islam), yang meliputi:

61

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm ..., h. 32-33.

a. Al-ahkām al-jināiyyat, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana. b. Ahkām al-murāfa’āt, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara. c. Al-ahkām al-dustūriyyat, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasardasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hakhak individu dan sosial. d. Al-ahkām al-duwaliyyat, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional. e. Al-ahkām al-iqtishādiyyat wa al-māliyyat, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu. Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain.