TINJAUAN TENTANG KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN PASER

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015: 3(4) 1487 - 1501 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

TINJAUAN TENTANG KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN PASER Hamsan Jani1 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser. Serta untuk melihat hasil yang dicapai dengan pelaksanaan yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam pelaksanaan kinerjanya yaitu hambatan pada Perundang-undangan dan hambatan pada anggaran atau pendanaan. Kata Kunci: Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pendahuluan Komisi Pemilihan Umum merupakan satu-satunya lembaga yang yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Komisi Pemilihan Umum Sebagai lembaga Negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu, kedudukan KPU yang dijelaskan dalam pasal 22E ayat 5 UUD 1945. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1487 - 1501

dan untuk menyelenggarakan pemilu. Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Dipusat biasa disingkat dengan KPU, di tingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota disebut KPUD Kabupaten/Kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan dan tugas yang berbeda-beda. Secara eksistensi KPU merupakan lembaga yang bersifat tetap. Disebut demikian karena KPU bukanlah lembaga yang bersifat sementara (ad hoc) tetapi merupakan lembaga Negara yang bersifat tetap dan berkesinambungan. Konsekuensinya, KPU akan terus ada dan tidak akan berubah ataupun hilang selama masih ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, hanya saja dilakukan perubahan pada ketua dan anggota KPU sesuai dengan masa aktif jabatannya yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni lima tahun sekali dan setelah itu akan di adakan pergantian. Karena posisinya yang begitu penting dalam pelakasanaan pemilu tidak heran KPU rawan sekali dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, KPU harus mandiri, independen, netral dari tekanan manapun. Hal tersebut untuk menjaga perjalanan demokrasi Indonesia dalam melahirkan penguasa yang akan mengurusi Negara ini lima tahun berikutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang diberikan wewenang sebagai penyelenggara pemilu di daerah atau setiap kota, tentu memiliki peran sentral terhadap suksesnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser telah menyiapkan diri dengan persiapan yang lebih baik agar proses pemilihan presiden dan wakilnya yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan aman sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dalam implemensainya masih terdapat beberapa kendala yang menjadi indikator tidak optimalnya kinerja KPU Kabupaten Paser. Adapun kendala yang menjadi faktor penghambat dalam kinerja KPU Kabupaten Paser yaitu kendala dalam hal anggaran atau terbatasnya anggaran dana, padahal dana adalah salah satu faktor penunjang dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilu, karena tanpa anggaran dana yang cukup KPU Kabupaten Paser tidak akan bisa melaksanakan pemilu dengan kualitas pelaksanaan sesuai dengan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena pemilu yang diselenggarankan secara nasional, dan dalam menetapkan anggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah dan KPU menetapkan anggaran yang sama untuk setiap daerah diseluruh Indonesia. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan pemilu ditingkat daerah sering mengalami kendala, karena anggaran yang diberikan oleh pusat sering tidak memadai untuk pelaksanaan pemilu di Daerah. Serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Paser yang menggunakan hak pilihnya didasarkan 1488

Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (Hamsan Jani)

target pemilu presiden dan wakil presiden 80% (persen) tahun 2014, namum dalam pelaksanaannya realisasi dari partisipasi masyarakat tersebut pada saat pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupaten Paser adalah 65 atau mencapai 81% dari target pemilu secara nasional. Data tersebut didapat dari berita acara penghitungan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yakni pada formulir model DB1-KWK.KPU. faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat belum memenuhi target 80% yaitu kurangnya sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu kepada pemilih sangat menentukan sukses dan tidaknya penyelenggaran pemilu di kabupaten, perlu dipahami bahwa pemilu adalah salah satu alat untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar paham hak dan kewajibannya dalam berpolitik. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten paser. Dan dari apa yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Paser, sehingga penulispun memilih judul skripsi “Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser”. Kerangka Dasar Teori Kinerja Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan performance. Dalam kamus Bahasa Indonesia dikemukanakan arti kinerja sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329). Samsudin (2005:159) menyebutkan kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Maksud dari pengertian dari teori ini kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi. Kinerja menurut Prawirosentosno (1999:2), adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dari pendapat Prawirosentono diatas bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja seseorang atau organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan 1489


oleh sekelompok orang yang ada di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan. Kinerja Organisasi Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro (2006:12) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Jelas suatu organisasi dalam struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi menurut Veithzal Rivai (2003:188) adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Dari pengertian konsep sebelumnya setidaknya menjelaskan dimana posisi kinerja dan dimana posisi organisasi ketika dua konsep tersebut masih berjalan secara terpisah. Jika digabungkan, konsep kinerja dan organisasi membentuk satu variabel baru yaitu kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini bukan hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Kinerja organisasi oleh Bastian (dalam tangkilisan, 2005:175) sebagai gambaran mengenai tingkaat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Sebagaimana yang dikemukan oleh Surjadi (2009:7) Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya itu dapat dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan. Dari pemamparan teori diatas bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/ visi dan misi yang telah di tetapkan sebelunya. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah di

1490


tetapkan. Para instansi sering tidak memperhatikan kinerja instansi atau organisasi kecuali kinerja sudah buruk. Komisi Pemilihan Umum Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia khususnya yang berada di setiap Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten Paser, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser di bantu oleh panitia yang dibuat oleh lembaga itu sendiri dalam membantu kinerja KPUD dalam melaksanakan pemilu, panitia penyelenggara pemilu itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tugas dan kinerja Komisi Pemilihan umum Daerah dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dari ketentuan peraturan di atas terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggraaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari penjawatahan tugas dan wewenang KPU Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundangundangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Konstitusi mengamanatkan agar penerapan sistem pemilihan pejabat publik mulai dari anggota Legislatif (DPR, DPRD dan DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan UUD 1945 dan perubahannya diamanatkan langsung secara khusus melalui Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut: a. Pasal 6A Ayat (1) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. b. Pasal 6A Ayat (2) berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. c. Pasal 6A Ayat (3) berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen 1491


suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. d. Pasal 6A Ayat (4) berbunyi: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. e. Pasal 6A Ayat (5) berbunyi: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia diselenggarakan dengan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dapat diartikan bahwa tanpa adanya rekomendasi dari partai politik calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa mencalonkan. Mekanisme pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden mengunakan sistem satu pintu dipartai politik sebagai sarana pelaksanaan kedaulat rakyat. Kandidat yang ada diluar sistem partai tidak bisa mencalonkan kecuali masuk dalam mekanisme partai politik. Dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem dua putaran yang artinya apabila dalam putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang telah ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan perserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah kemerataan dukungan suara ditingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Dari penjelasan diatas bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Paser Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Undangundang No. 15 Tahun 2011 pasal 10 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dijelaskan secara rinci dalam pasal tersebut bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPUD Kabupaten yang diberikan tanggung jawab oleh KPU dan KPU Provinsi sebagai Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Daerah. Tugas dan wewenang ini secara langsung merupakan tanggung jawab 1492


besar yang harus dilaksanakan KPUD dalam tahap persiapan/perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan Pemilihan Preisden dan Wakil Presiden, dapat diukur melalui perbandingan hasil kerja nyata dan hasil kerja yang diharapkan, melalui 1. Tahap perencanaan dan persiapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi (a). Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten. (b). Membentuk panitia dan petugas yang berkerja untuk pemilu presiden dan wakil presiden. (c). Memutahirkan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. 2. Tahap pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi: (a). Pelaksanaan sosialisasi pemilu. (b). Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. 3. Tahap penyelesaian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi: (a). Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. (b). Melaporkan hasil pemilu kepada KPU Provinsi. Melihat tanggung jawab KPUD sebagai Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Daerah adalah KPUD sebagai tolak ukur kesuksesan pemilu secara umum, karena KPUD memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan kinerjanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak terlepas dari faktorfaktor yang dapat menjadi kendala/hambatan dari pelaksanaan suatu kinerja, kendala yang yang muncul dilapangan adalah kendala perundang-undangan dan kendala anggaran atau pendanaan, serta hambatan-hambatan lain yang ada dilapangan. Dari kendala diatas yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser. Data primier adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikatorindikator yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informasi yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research), Penelitian Lapangan (field work research), Observasi, Wawancara, Dokumen Dokumen.

1493


Hasil Penelitian dan Pembahasan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser. Adapun yang menjadi fokus pembahasan ini adalah Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Paser. Kinerja KPU Kabupaten Paser yang menjadi objek penelitian disini yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Yang didalamnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008. Selain itu juga penulis akan membahas permasalahan/kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan data yang berhasil dihimpun. 1. Tahap Perencanaan dan Persiapan Tahap persiapan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebelum melakukan suatu kegiatan. Tanpa persiapan, kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik atau pun susah untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika kita mempersiapkan kegiatan dengan baik maka hasil dari persiapan yang dilakukan akan memuaskan. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam mempersiapakan pemilu dengan melakukan serangkaian kegiatan programprogram yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 04 tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagai tahap awal persiapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk melaksanakan pemilu di Kabupaten Paser. Adapun tahapan persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, meliputi: a. Penjabaran Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilu Dalam menjalankan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagai sarana pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota yang berpedoman pada tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mengadakan rapat kerja untuk membahas tahapan-tahapan dan jadwal guna persiapan penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser menjabarkan tahapan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan hal ini disesuaikan dengan anggaran dan jadwal pemilu. Penetapan anggaran pemilu presiden dan 1494


wakil presiden menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan pemilu di Kabupaten telah ditetapkan oleh pusat hal ini sudah menjadi ketentuannya. Dan jadwal penyelenggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan setiap tahapan program dan jadwal pemilu dapat berjalan dengan lancar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser selalu dikoordinir oleh KPU Provinsi yang dilakukan secara berjenjang. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa pada tahap persiapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam proses penjabaran program, anggaran serta jadwal pemilu di Kabupaten telah berjalan baik karena berkoordinir dengan KPU Pusat, untuk perencanaan program-program yang akan dilaksanakan guna mendukung kelancaran pemilu Preisden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupeten Paser. Dalam tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paser telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terlah ditetapkan oleh KPU Pusat secara nasional, dimana setiap daerah sudah diatur program, anggaran dan jadwal pemilunya yang dimulai dari bulan Maret hingga Juli 2014. b. Pembentukan Panitia dan Petugas yang berkerja untuk KPU Kabupaten Paser dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presidentahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser membentuk panitia penyelenggara pemilu untuk membantu pelaksanaan pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Setelah panitia penyelenggara terbentuk, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser memberikan Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan secara berjenjang untuk memberikan pembekalan materi tentang tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pemilu serta menyamakan pola piker dan tindak anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam persiapan melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Paser. c. Pemutakhiran dan Penetapan Data Pemilih sebagai Daftar Pemilih. Pemutakhiran data dalam pelaksanaan pemilu memang sangat penting mengingat data pemilih yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih dan digunakan sebagai dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam penyusunan dan pengolahan data pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam pemutakhiran data melibatkan banyak pihak yang terkait karena tanggung jawab bersama. Terutama keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memberikan data kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 1495


Paser yang akan diolah berdasarkan ketentuan KPU Kabupaten Paser untuk dijadikan sebagai daftar pemilih, selain itu juga keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan tanggapan atau masukan untuk mengakuratkan data pemilih. 2. Tahap Pelaksanaan Dalam Komisi Pemilihan Umum sendiri tahap pelaksanaan pemilu merupakan suatu tindakan, perbuatan atau pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam tahap pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan dan perUndangundangan yang ada sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Adapun tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, meliputi: a. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser selain mempunyai beban menyelenggarakan pesta demokrasi juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala yang berkaitan dengan pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya masyarakat membutuhkan informasi dan sosialisasi pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Sehingga KPU Kabupaten Paser perlu merencanakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan seluk beluk pemilu, mulai dari pemasangan baliho, spanduk dan melakukan kegiatan jalan santai sebagai wujud sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk menarik simpati masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. dan juga KPU Kabupaten Paser melakukan kerja sama dengan media elektronik setempat yaitu Radio Rizky Indah Ananda (Radio Joska) dan PT Warna Paser Vision (Paser TV), serta KPU Kabupaten Paser membentuk Tim Relawan Demokrasi disetiap Kecamatan untuk membantu melakukan sosialisasi didaerah terpencil. b. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, sebelum dilaksanakan penghitungan suara secara aplikasi tentulah kegiatan dilaksanakan penghitungan suara secara berjenjang dari KPPS adalah Tempat Pemungutan Suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi per Daerah Pemilihan. Tim tersebut turun kelapangan untuk memantau kegiatan persiapan pemungutan suara yaitu dengan: (a). Monitoring persiapan pemungutan suara di PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang. (b) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS di wilayah masing-masing. (c) Pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014.

1496


Setelah tahapan pemungutan suara selesai maka KPPS melakukan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara serta mengirim hasilnya melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian Panitia Pemungutan Suara mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara diseluruh Tempat Pemungutan Suara, dan Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK serta mengirimkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yaitu mulai Tanggal 13 s/d 14 Juli 2014 untuk 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Paser. 3. Tahap penyelesaian Dalam Tahapan penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang artinya pelaksanaan tugas akhir Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam menjalankan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Paser. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam melaksanakan tahap penyelesaian untuk memantapkan kegiatan dari tahap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Adapun tahap penyelesaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, meliputi: a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap akhir dari pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten yang merupakan rekapitulasi dari pleno yang telah dilaksanakan ditingkat PPK dan PPS. Rapat Pleno Terbuka yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pemilu, agar semua yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Paser dalam Rapat Pleno Terbuka dapat menerima hasil penetapan penghitungan suara tingkat Kabupaten. Sehingga tidak ada yang melakukan tuntutan dikemudian hari setelah rapat pleno dilaksanakan. b. Menyampaikan Hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser menyampaikan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada pemerintah daerah, panwaslu, masyarakat, dan yang paling penting KPU Kabupaten Paser menyampaikan hasil pemilu kepada KPU Provinsi setalah semua tahapan dilakukan di tingkat Kabupaten selesai, dalam penyampaian hasil pemilu KPU Kabupaten Paser melampirkan laporan kegiatan pemilu, berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Paser, serta mengirim surat suara dan bukti-bukti lainya dalam pelaksanaan pemilu. Penyampaian hasil pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemilu ditingkat Kabupaten.

1497


Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Penyelenggaran pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Paser terbilang sukses karena dilihat dari semua tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah terlaksana dengan baik. Meskipun begitu dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemilu selalu terjadi kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilu. Kendala yang terjadi dalam setiap pemilu pun sangat beragam, mulai dari kendala administratif, regulatif sampai dengan kendala teknis/non teknis dilapangan. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sendiri kendala yang terjadi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah kendala peraturan perUndang-Undangan dan kendala lainnya yaitu anggaran pemilu. adapun penjelasan terkait kendala/hambatan yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagai berikut. 1. Hambatan Pada Perundang-undangan Dalam melaksanakan tugas pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tentu saja ada hambatan atau kendala yang terjadi dilapangan, kendala tersebut dapat muncul dari segi teknis, administratif maupun regulatif yang mana dapat menghambat proses pelaksanaan pemilu, tetapi kendala yang muncul dalam pemilu presiden dan wakil presiden yaitu dari segi regulatif. Perundang-undangan atau ketentuan dan peraturan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Paser sebagai landasan dasar untuk melakukan pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten yang di koordinir oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi. KPU Kabupaten Paser harus memakai ketentuan peraturan atau perundangundangan yang bisa diterima oleh berbagai pihak, mengingat banyaknya peraturan atau perundang-undangan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (pusat) dalam menentukan tahapan pemilu dan kebijakan yang berubah-ubah, menjadi kendala ditingkat daerah dalam pengambilan keputusan. 2. Hambatan Pada Anggaran atau Pendanaan. Pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paser di tingkat Kabupeten berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Paser sebagai penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota untuk menjalakan tugasnya, untuk menyelenggaran pemilu ditingkat Kabupaten KPU Kabupeten Paser membutuhkan anggaran atau dana sebagai faktor penunjang keberhasilan pemilu yang dilaksanakan. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada instansi atau lembaga yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Betigu pula dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus diiringi dengan anggaran yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan pemilu. Dari hasil penelitian dilapangan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Paser adalah anggaran atau dana, 1498


kendala ini memang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Paser, namum KPU Kabupaten Paser dapat menyikapinya dengan baik, dan dana yang terbatas dapat dirasakan oleh panitia penyelenggara tingkat kelurahan/desa KPU Kabupaten Paser menghimbau kepada panitia penyalenggara untuk dapat menjalakan tugasnya secara maksimal meskipun dengan anggaran dana yang terbatas.

Kesimpulan Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data yang di peroleh dilapangan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kinerja KPU Kabupaten Paser dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara umum sudah dinilai baik hal ini ditandai dengan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh pusat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dilaksanakan dengan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada tahap persiapan sendiri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sudah melaksanakan tugasnya dengan baik mulai dari penjabaran program, anggaran dan jadwal pemilu, pembentukan PPK, PPS dan KPPS sampai dengan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sebagai daftar pemilih sudah terlaksana dan berjalan lancar. Begitu pula dengan tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Paser sudah berjalan dengan baik dari pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada masyarakat sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat terlaksana dengan baik, meskipun pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara masih terjadi kekeliruan dalam mengisi formulir penghitungan suara oleh KPPS tetapi hal ini cepat diperbaiki dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak sampai mengganggu proses tahapan pemilu selanjutnya. Pada tahap penyelesaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dinilai sangat baik dan berjalan lancar dalam pelaksanaannya dari rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten sampai pada tahap akhir menyampaikan hasil pemilu semua berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Hambatan perundang-undangan, dalam masalah perundang-undangan yang dipakai sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu harus diganti, setelah dilakukan revisi, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dijadikan landasan dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.

1499


3. Hambatan penganggaran atau pendanaan. Sumber penganggaran dana untuk pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden adalah APBN, namun berdasarkan kebutuhan lapangan sering kali anggaran yang bersumber dari APBN tidak memadai, namun hal ini tidak menyurutkan KPU Kabupaten Paser untuk memaksilkan kinerjanya. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam Kinerja KPUD dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser, disini penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait dan untuk pihak yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis tentang suatu kinerja. Saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan dalam pelaksanan pemilu. 2. Kerjasama yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penyelenggara ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa yaitu PPK, PPS dan PPDP tetap terjalin hingga pemilu-pemilu yang akan datang. 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Komisi Pemilihan Umum dan pihak Pemerintah untuk selalu melakukan perbaikan terhadap adminitrasi kependudukan karena keterkaitannya dengan daftar pemilih yang belum memiliki identitas lengkap. 4. Pentingnya koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan KPU dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bidang penganggaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. 5. Komisi Pemilihan Umum dalam menetukan tahapan pemilu dan kebijakan diharapkan tidak sering berubah-ubah karena sangat mempengaruhi dalam penentuan keputusan ditingkat daerah. Daftar Pustaka Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bastian. 2001. Perbandingan Konsep Kinerja. Jakarta: Gramedia Dharma, Surya. 2009. Manajemen Kinerja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hasan, Iqbal. 2002. Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Keban, Yeremias, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media Mahsun, M. 2006. Manajemen Kinerja. Jakarta: Pustaka Publisher

1500


Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajeman Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rodakarya. Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya _______________. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mooney, D, James. 1996. Konsep Pengembangan Organisasi Publik. Bandung: Sinar Baru Algesindo Pasolong, Harbani. 2007. Teori Adminitrasi Publik. Alfabeta Pradjudi, Armosudiro. 2006. Konsep Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPEE. Rivai Veithzal, 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ruky, Ahmad, S. 2001. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Salidi, Samsudin. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia. Satori, Djam’an, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sobandi, Baban dkk. 2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta. ________. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. ________. 2009. Metode Penelitian Administrasi Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta. Surjadi. 2009. Pengembangan kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama Tangkilisan, Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta: Radja Grafindo Persada. Widodo, Joko. 2008. Membangun Birokrat Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing. Dokumen-Dokumen Undang - Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Undang - Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang - Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan KPU No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

1501

TINJAUAN TENTANG KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN PASER

Recommend Documents