TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UJICOBA NUKLIR KOREA UTARA DAN KAITANNYA DENGAN PERDAMAIAN DAN STABILITAS KEAMANAN GLOBAL CHRISYELA SINAGA 090200180 ABSTRACT This study aims to determine the regulation of nuclear in international law perspection, international legal regulation in maintaining peace and stability of global security and shape the rules issued by the United Nations in the form of UN Security Council Resolution related to North Korea's nuclear test on 12 February 2013 in order to maintain peace and stability of the global security . The method used is the normative legal research with specification of descriptive research. The results are presented systematically through data collection is done by seeking information through library or secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary-related issues. The results showed that the rule of international law that regulates nuclear contained in the UN Charter, UN General Assembly Resolution, UN Security Council Resolution, and the Statute of the IAEA. Setting of international law in maintaining global peace and security stability seen from the formation of the United Nations whose purpose is to maintain international peace and security. The rules issued by the United Nations in the form of UN Security Council Resolution related to North Korea's nuclear test on 12 February 2013 were the United Nations Security Council Resolution No. 2094 which provides for sanctions against North Korea in the form of an order to North Korea to abandon all nuclear weapons programs, enforcement of sanctions new finance to block financial transactions that support North Korea's illegal activities, inspection of suspicious cargo and denial of access to ports and shipping cost related to North Korea in accordance with the law and allow stronger enforcement of the sanctions that have been imposed by the UN Member States.
Keywords: Nuclear Tests, Nuclear North Korea, Peace and Global Security
1
A.
PENDAHULUAN Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang
untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya Negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.1 Hukum internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hukum internasional kini tidak hanya merupakan suatu sistem yang terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar Negara-negara saja. Hal ini disebabkan banyaknya lahir negara-negara baru yang mengakibatkan meningkatnya hubungan antar Negara yang mendorong pembentukan lembaga-lembaga atau organisasi internasional permanen seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara, serta adanya gerakan yang disponsori oleh PBB yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia. Kedua kategori perkembangan tersebut telah menyebabkan timbulnya kaidah-kaidah baru di masa mendatang.2 Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat juga salah satu pendorong berkembangnya hukum internasional. Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, Negara-negara secara bersama ingin menciptakan kehidupan yang harmonis guna mencapai perdamaian dan keamanan yang ditujukan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, berbagai usaha telah dilakukan. Dengan dibuatnya perjanjian internasional, setiap Negara dapat berkontribusi secara penuh untuk mencapai kehidupan antar Negara yang harmonis. Terutama dalam hal stabilitas internasional, yang paling diperhatikan oleh masyarakat internasional adalah masalah mengenai senjata-senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction) atau yang lebih dikenal dengan senjata nuklir. Teknologi nuklir banyak memberikan manfaat bagi manusia. Selain memberikan kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, energi nuklir juga 1
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3 2 Ibid., hlm. 4
2
memberikan kesejahteraan bagi manusia dengan pemanfaatannya dalam menyediakan pasokan energi pengganti listrik dengan jumlah yang besar dengan efektif, biaya terjangkau dan aman. Tetapi penggunaan tenaga nuklir tidak terbatas hanya sebagai sumber energi melainkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya, salah satunya adalah mengembangkan senjata nuklir untuk keperluan militer. Penggunaan senjata nuklir yang pernah terjadi yaitu serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang terjadi selama Perang Dunia II terhadap Kekaisaran Jepang dimana nuklir “Little Boy” dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir “Fat Man” di atas Nagasaki. Bom atom ini membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945.3 Sejak itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom.4 Pada kedua kota, mayoritas yang tewas adalah penduduk. Serangan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan banyak kerugian serta menyisakan ketakutan pada masyarakat internasional terutama Negaranegara non-pemilik nuklir terhadap penggunaannya di masa mendatang yang dapat membunuh umat manusia. Untuk mengantisipasi masalah tersebut dibentuklah Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu sebuah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mencegah penyalahgunaan nuklir dan mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. IAEA sebagai badan internasional pengawas penggunaan tenaga nuklir membuat perangkat-perangkat hukum internasional berupa konvensi internasional yang berada di bawah pengawasan PBB serta konvensi/ traktat dari IAEA tersebut. Instrumen hukum internasional berupa konvensi mengenai ketenaganukliran ditaati 3
“Frequently Asked Questions #1". Radiation Effects Research Foundation.” dikutip dari sumber “Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki”., http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki, diakses tanggal 1 April 2013 pukul 17:09 4 Rezelman, David; F.G. Gosling and Terrence R. Fehner (2000). THE ATOMIC BOMBING OF HIROSHIMA". The Manhattan Project: An Interactive History. U.S. Department of Energy. dikutip dari sumber “Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki”., http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki, diakses tanggal 1 April 2013 pukul 17:09
3
oleh Negara angggotanya dan apabila ditemui ada negara-negara anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap isi konvensi maka akan dikenai sanksi berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai badan pengawas dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan global. Seperti yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2013 lalu, Korea Utara berhasil melakukan ujicoba nuklir ketiganya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Ujicoba nuklir tersebut diketahui setelah terjadi gempa berkekuatan 5,1 SR5 yang mengguncang daerah Pegunungan Sungjibaegam, sekitar 300 km sebelah timur laut kota Pyongyang (Korea Utara) yang merupakan akibat ledakan atas ujicoba tersebut. Ujicoba kali ini merupakan yang ujicoba ketiga setelah dilakukannya ujicoba nuklir pada tahun 2006 dan tahun 2009. Ujicoba nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut mendapat kecaman dan sangat disayangkan oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai tindakan provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global. Ujicoba nuklir ketiga ini merupakan respon atas dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi sanksi terhadap peluncuran roket Korea Utara pada 12 Desember 2012. Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1695 tahun 2006, resolusi No. 1718 tahun 2008 dan resolusi No. 1874 tahun 2009.6 Berbagai pihak menilai peluncuran roket tersebut adalah ujicoba terselubung rudal balistik dan telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB karena telah mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global khususnya di kawasan Semenanjung Korea dan kawasan Pasifik. Selain Korea Utara masih terdapat beberapa Negara yang diindikasi sedang melakukan pengembangan tenaga nuklir untuk keperluan militer. Tetapi Korea Utaralah yang menyatakan bahwa negaranya memiliki senjata nuklir aktif dan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk diakui sebagai Negara nuklir. Pernyataan 5
Berdasarkan hasil laporan China Earthquake Networks Center, Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty Organization Preparatory Commission dan United States Geological Survey dikutip dari sumber “Ujicoba nuklir Korea Utara 2013”., http://id.wikipedia.org/wiki/Uji_coba_nuklir_Korea_Utara_2013 terakhir diakses tanggal 1 April 2013, pukul 18:17 WIB 6 Yesi Syelvia. “Luncurkan Unha-3, Korut langgar 3 resolusi DK PBB.” Dikutip dari sumber http://international.sindonews.com/read/2012/12/12/40/696860/luncurkan-unha-3-korut-langgar-3resolusi-dk-pbb, terakhir diakses tanggal 3April 2013 pukul 1:57
4
Korea Utara tersebut terbukti dengan dilakukannya serangkaian ujicoba nuklir ditengah sedemikian banyak konvensi dan perjanjian internasional yang melarang tindakan tersebut serta sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan akibat penyalahgunaan tenaga nuklir untuk keperluan militer, masyarakat dunia melalui Badan Tenaga Atom Internasional/ IAEA menetapkan berbagai peraturan internasional baik berupa konvensi ataupun perjanjian internasional yang harus dipatuhi oleh Negara-negara terutama yang sedang mengembangkan teknologi nuklirnya.
Hal ini dilakukan demi menghindari kemungkinan-kemungkinan
terganggunya perdamaian dan stabilitas keamanan global yang mungkin saja dapat memicu perang nuklir sebagai akibat yang timbul atas penyalahgunaan nuklir. Berdasarkan uraian di atas maka dirasa penting untuk mengkaji mengenai ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tanggal 12 Pebruari 2013 yang lalu karena dianggap sebagai tindakan provokasi yang tidak dibenarkan dan dapat menjadi stimulan proliferasi pengembangan senjata nuklir bagi Negara lain yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global.
B. PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI NUKLIR 1.
Piagam PBB
Dengan berakhirnya Perang Dunia II pasca serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang memakan banyak korban nyawa dan rusaknya lingkungan akibat radiasi zat radioaktif menimbulkan ketakutan masyarakat dunia akan bahaya senjata pemusnah massal yang dapat memicu timbulnya perang nuklir di masa mendatang yang dapat mengancam kelangsungan peradaban umat manusia. Langkah-langkah efektif yang menjadi priortas utama untuk dilakukan adalah memajukan perlucutan senjata berupa penghentian serta mengurangi pacuan senjata nuklir dan mencegah berkembangnya senjata nuklir itu sendiri. Piagam PBB dapat dijadikan salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan nuklir saat ini. Piagam PBB (Charter of The United Nations) ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco dan secara resmi dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945.
5
Setelah Perang Dunia II, pendapat umum cenderung lebih menginginkan suatu pengaturan mengenai menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang menjadi tanggungjawab bersama negara-negara. Perserikatan Bangsa–Bangsa didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman. 7 Piagam PBB ini merupakan traktat multilateral yang bersifat terbuka, yakni penuangan kesadaran masyarakat internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan adalah secara kolektif serta memberikan kesempatan kepada Negara-negara lain yang awalnya tidak turut melakukan perjanjian untuk menjadi anggota Piagam PBB tersebut. Maka Piagam ini secara hukum menciptakan kewajiban yang mengikat bagi semua negara yang menjadi anggota PBB. Negara-negara yang telah menjadi anggota PBB berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam 8. Piagam PBB merupakan ungkapan tertinggi hukum internasional yang merupakan dokumen konstitusional yang mendistribusikan kekuasaan dan fungsi di antara organ PBB. Dengan sepenuhnya mematuhi Piagam dan seluruh badan hukum internasional maka ketentuan hukum internasional dapat diterapkan dalam pertikaianpertikaian bersenjata yang memuat sejumlah prinsip yang relevan dengan perencanaan militer dan perumusan doktrin-doktrin strategis untuk tidak menggunakan kekuatan senjata, termasuk kategori senjata pemusnah massal dalam situasi yang bertentangan dengan PBB untuk mencapai keamanan internasional. Hukum humaniter internasional telah menetapkan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk diterapkan pada metode peperangan internasional. Sejalan dengan hal ini termasuk pula antara lain prinsip-prinsip pembedaan antara sasaran-sasaran militer dan sipil, larangan kegiatan yang menyebabkan kerusakan yang tidak perlu, dan larangan untuk melakukan serangan-serangan yang melampaui kegunaan militer yang nyata dan langsung.9 Senjata nuklir memperkenalkan dimensi yang baru dan berbeda secara kualiatif. Sulit untuk dipahami bahwa senjata nuklir dapat digunakan dalam situasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum 7 8 9
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab I, Pasal1(1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab I, Pasal 2 Perserikatan Bangsa-bangsa. Berbagai Konsep Keamanan. (New York, 1986). hlm. 82
6
humaniter. Usaha-usaha lebih lanjut yang harus dilakukan adalah agar hukum internasional juga memuat pelarangan menyeluruh dan pemusnahan total semua senjata nuklir, dan juga pelarangan yang jelas dan menyeluruh pengembangan, percobaan, pembuatan, dan penimbunan serta penggunaan senjata-senjata nuklir. 2.
Resolusi Majelis Umum PBB
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB yang merupakan badan permusyawaratan yang terdiri dari semua Negara Anggota PBB. Majelis Umum sebagai badan utama PBB memiliki tugas dan kekuasaaan yaitu salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis Umum membentuk berbagai badan, seperti komite, komisi, konperensi dan agency. Dalam pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum mengusahakan setiap Negara-negara tidak melakukan tindakan-tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta tidak mengakui hak untuk mengancam dengan perang atau dengan melanggar isi perjanjian-perjanjian berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Seperti halnya dengan penggunaan teknologi nuklir tidak untuk tujuan damai ataupun melakukan ujicoba senjata nuklir dapat menimbulkan keadaan internasional yang tidak aman. Hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan pada Negara lain akan digunakannya nuklir untuk tujuan perang dan menimbulkan perang. Untuk hal tersebut Majelis Umum dapat memberikan solusi berupa usul tentang caracara penyelesaian atau tentang syarat-syarat penyelesaian untuk mengurangi potensi terjadinya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly Resolution) adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum PBB yang diperoleh dari semua Negara anggota dari PBB di dalam tubuh Majelis Umum PBB dan diadopsi ke dalam tubuh PBB yang biasanya dicapai melalui suatu mayoritas sederhana yaitu 50% dari semua suara ditambah satu dan melalui mayoritas dua pertiga untuk menyelesaikan masalah yang secara signifikan berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk PBB, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota,
7
pengoperasian sistem perwalian, atau pertanyaan anggaran.
10
Pemungutan suara
dalam Majelis Umum PBB merupakan cara penting bagi sebuah negara untuk mengekspresikan sikap tentang isu-isu yang menjadi perhatian. Sementara resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat.11 Majelis Umum berhak untuk membicarakan dan membuat rekomendasi mengenai semua masalah yang berada pada jangkauan Piagam PBB. Walaupun keputusan Dewan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, namun dia mencerminkan bobot opini dunia mengenai masalah-masalah internasional yang penting dan merupakan kekuatan moril dari masyarakat dunia. 12 3.
Resolusi Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB (The United Nations Security Council /UNSC) adalah salah satu dari enam organ utama PBB yang memiliki 15 Negara anggota. Lima di antaranya – Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat – merupakan Negara anggota tetap dan sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun. Di bawah Piagam, semua Negara Anggota wajib mematuhi keputusan Dewan. Tanggungjawab utama dari Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 13 Dalam pelaksanaan tugas utamanya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan mengawasi setiap tindakan-tindakan Negara yang berhubungan dengan hal yang mengancam stabilitas keamanan global. Termasuk di dalamnya mengenai pengawasan pemanfaatan teknologi nuklir yang ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir dimana kegiatan tersebut dapat menimbulkan situasi internasional yang tidak aman. Dalam hal ini, Dewan Keamanan mempunyai hak untuk dapat memberikan solusi yang perlu disepakati lebih lanjut tentang cara-cara penyelesaian untuk menanggulangi kondisi tersebut serta mengatur mengenai sanksi-sanksi yang diterima oleh Negara yang telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional. 10
“United Nations General Assembly resolution” dikutip dari sumber https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_resolution terakhir diakses tanggal 8 Mei 2013 pukul 13:34 WIB 11 Yuku Zaitsu. United Nations General Assembly Resolutions on Select Nuclear Weapons Issues (2001-2011) – A Briefing Paper for the 67th Session of the United Nations General Assembly. disampaikan tanggal 25 September 2012 12 Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia. (Jakarta: 1993). hlm. 4 13 Ibid., hlm. 6
8
Resolusi PBB adalah ekspresi formal pendapat atau kehendak organ PBB. Mereka umumnya terdiri dari dua bagian yang jelas yaitu pembukaan dan bagian operasi. Pembukaan umumnya menyajikan pertimbangan atas dasar mana tindakan yang diambil, pendapat diungkapkan atau arahan yang diberikan. Bagian operasi menyatakan pendapat organ atau tindakan yang akan diambil. 14 Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council Resolution) adalah resolusi PBB yang ditetapkan lewat pemungutan suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Dalam pasal 27 Piagam PBB menetapkan bahwa konsep resolusi pada non-prosedural jika hal itu diadopsi sembilan atau lebih dari lima belas anggota Dewan Keamanan untuk memilih resolusi serta jika tidak dipergunakannya hak tolak oleh salah satu dari lima anggota tetap. Resolusi dianggap sebagai tindakan yang mempunyai kekuatan moral dan politis yang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi lebih bersifat rekomendatif.15 4.
Statuta IAEA
Statuta International Atomic Energy Agency (IAEA) telah disetujui pada tanggal 23 Oktober 1956 oleh Konperensi Statuta Badan Energi Atom Internasional, yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York. Statuta IAEA mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 1957 dan merupakan cikal bakal pembentukan IAEA yang merupakan sebuah organisasi independen yang berada di bawah naungan PBB yang bermarkas di Wina, Autria dan beranggotakan 137 negara.16 Sesuai dengan Statuta IAEA, ada dua tujuan utama IAEA, yaitu berupaya untuk meningkatkan dan memperluas sumbangan tenaga atom untuk perdamaian, kesehatan dan kemakmuran di seluruh dunia. Dan sedapat mungkin menjamin bahwa bantuan yang diberikannya, berdasarkan permintaan atau di bawah pengawasannya, tidak dipergunakan untuk tujuan militer apapun.17 Informasi mengenai hampir semua aspek ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dikumpulkan dan disebarkan oleh IAEA melalui International Nuclear Information System di Wina.
14
“Security Council Resolutions” dikutip dari sumber http://www.un.org/Docs/sc/ terakhir diakses tanggal 8 Mei 2013 pukul 15:15 WIB 15 Sumaryo Suryokusumo. Organisasi Internasional. (Jakarta: UI Press, 1987) hlm. 23 16 “A Short History of IAEA” sebagaimana dimuat dalam http://www.iaea.org/About/history.html terakhir diakses tanggal 21 Juni pukul 22:11 WIB 17 Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Op.Cit. hlm. 75
9
IAEA sebagai badan internasional pengawas penggunaan tenaga nuklir membuat perangkat-perangkat hukum internasional berupa konvensi internasional. Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak Negara yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral. Istilah konvensi juga digunakan untuk perangkat-perangkat
hukum
yang dibuat oleh
organisasi
18
internasional termasuk IAEA , seperti: 1) Konvensi di bawah pengawasan IAEA 1. Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA 2. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 3. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 4. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 5. Amendment to the Physical Protection of Nuclear Material 6. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident 7. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency 8. Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention 9. Convention on Nuclear Safety 10. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management 11. Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage 12. Revised Supplementary Agreement Concerning the Provision of Technical Assistance by the IAEA (RSA) 13. Third Agreement to Extend the 1987 Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (RCA) 14. African Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (AFRA) – (Third Extension)
18
Jelly Leviza, “Pengenalan Konvensi/ Peraturan Internasional Ketenaganukliran”, makalah disampaikan pada seminar tentang ketenaganukliran tanggal 27 November 2007 di USU Medan, hlm.5
10
15. Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology in Latin America and the Caribbean (ARCAL) 16. Co-operative Agreement for Arab States in Asia for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology in (ARASIA) 17. Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project 18. Agreement on the Privileges and Immunities of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project 2) Konvensi/ Traktat IAEA 1. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 2. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America (Tlateloco Treaty) 3. The African Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Pelindaba Treaty) including Annexes and Protocols; and Cairo Declaration 4. South Pasific Nuclear Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty); dan protokolprotokolnya 5. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Treaty of Bangkok) 6. Agreement between the Republic of Argentina, the Federative Republic of Brazilian, the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC) and the IAEA for the Application of Safeguards 7. Verification Agreement between the IAEA and the European Atomic Energy Community (EURATOM) 8. Convention on the Prevention of the Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter (London Dumping Convention) (Depositary: International Maritime Organization, London) 9. International Convention for the Safety of Life at Sea (Depositary: International Maritime Organization, London) 10. Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Materials (Depositary: International Maritime Organization, London) 11. Treaty Banning Nuclear Weapons Test in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water
11
12. Paris Convention on Third Liability in the Field of Nuclear Energy Brussels Convention Supplementary to the Paris Convention.
Dalam kerangka global, semua konperensi internasional menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia II pada dasarnya diarahkan atau ditujukan pada dua hal, yaitu Pertama, mengawasi dan menghapuskan “atoms for war” dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan “atoms for peace”.19 Konperensi mengenai pelucutan dan pengawasan senjata nuklir tidak hanya dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan terhadap senjata nuklir tetapi juga mencegah proliferasi atau penyebarannya ke Negara-negara lain baik mencegah proliferasi di antara the Nuclear Club20 maupun Negara-negara non-nuklir serta menghapuskan senjata pemusnah massal tersebut sama sekali dari muka bumi.
C.
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN STABILITAS KEAMANAN GLOBAL Perkembangan yang terjadi pada lapangan ekonomi dan industri pada abad ke-
19 yang didorong dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin meningkat menunjukkan harus adanya kerjasama pada taraf internasional. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi dengan kondisi masyarakat yang masih belum tertata baik. Secara perlahan masyarakat dunia mulai menyadari akan kebutuhannya terhadap suatu organisasi yang dapat melingkupi Negara-negara dan mengatur hubungan antar Negara-negara tersebut. Terbentuknya United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan bentuk kegelisahan Negara-negara untuk membentuk organisasi yang dapat menaungi mereka serta dapat menggantikan posisi Liga Bangsa-Bangsa yang telah gagal sebelumnya dalam mencegah terjadinya perang. Fungsi utama dari PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sepanjang negosiasi kompleks dari ‘Great Power’yaitu Inggris, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan 19
Dian Wirengjurit. Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir. PT. Alumni, Bandung, 2002,
hal. 11 20
Kelima negara yang menandatangani NPT yang diketahui atau dipercayai memiliki senjata nuklir adalah: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan RRC. Dikutip dari sumber “List of states with nuclear weapons” sebagaimana dimuat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons terakhir diakses tanggal 15 Juni pukul 8:42WIB
12
Perancis yang menjadi alasan diselenggarakannya konperensi pada tahun 1945 di San Francisco dimana penekanannya adalah pada tubuh tertentu dalam PBB yaitu Dewan Keamanan untuk melakukan perannya. Hal ini tercermin dalam ketentuan Piagam PBB21 yang memberikan Dewan Keamanan 'tanggungjawab utama' untuk memelihara perdamaian
internasional,
disertai
dengan
kekuatan
komprehensif
untuk
memungkinkan untuk memenuhi peran itu. Dalam hal mencapai serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan internasional menuntut komitmen dan partisipasi aktif seluruh bangsa. Efektifitas PBB dalam melaksanakan tugasnya bergantung pada kesediaan Negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka di bawah Piagam, bekerjasama dan berusaha mencari pemecahan bersama, terutama apabila terdapat ancaman dalam hal perdamaian dan keamanan internasional. Usaha ini lebih membutuhkan kesepakatan untuk menerima langkah-langkah pendekatan yang bersifat kerjasama secara kolektif dibandingkan mengamankan kepentingan multilateral. Sistem keamanan kolektif PBB apabila dipakai secara baik, akan sangat meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Dewan Keamanan dibentuk agar berfungsi sebagai organ utama dalam sistem keamanan kolektif dunia dan diberi kekuasaan untuk membuat keputusan yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan berkala22. Efektifitas sistem keamanan
kolektif
perlu
dikembangkan
sehingga
Negara-negara
terdorong
mempercayakan pemecahan masalah keamanannya kepada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan karena kedudukannya suatu saat bisa saja berhadapan dengan situasi yang sangat berbahaya lalu mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi bahaya tersebut. Dalam mencegah serta menanggulangi konflik yang terjadi di suatu wilayah Negara yang bersengketa, pemanfaatan pasukan pemeliharaan perdamaian dapat menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penggunaan pasukan-pasukan pemeliharaan perdamaian secara lebih luas sesuai dengan Piagam dapat dilakukan Dewan Keamanan atas persetujuan para pihak agar dapat membantu mencegah terjadinya pertikaian yang dapat menimbulkan perang. United Nations Peacekeeping (Pasukan Penjaga Perdamaian) terdiri dari militer, polisi dan orang sipil, yang bekerja untuk memberikan keamanan, dukungan politik dan pembangunan perdamaian untuk membantu negara-negara untuk 21 22
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V Pasal 23(1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V Pasal 28(2)
13
melakukan transisi awal dari konflik menuju perdamaian. Operasi penjaga perdamaian multidimensi saat ini dipanggil tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu dalam perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan, mendukung pelaksanaan pemilu, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan membantu dalam memulihkan aturan hukum.23 Menurut Piagam, Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keemanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 24 Sekretaris Jenderal dapat memainkan peranan yang sangat bermanfaat melalui “diplomasi diam”. Hal ini dapat membantu meredakan situasi yang mungkin akan meledak atau membantu menunjukkan kesempatan-kesempatan pemecahan konflik, dan mungkin dapat meningkatkan komunikasi pihak-pihak yang sedang bertikai.25 Sekretaris Jenderal harus tetap memberitahu Dewan Keamanan mengenai usaha-usahanya ini. Selain Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB, peran Majelis Umum sangatlah menonjol dalam usaha menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan global. Sebagai forum wakil-wakil seluruh anggota PBB, Majelis Umum dapat membahas persoalan apapun yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan dapat pula mengajukan rekomendasi kepada Negara atau Negaranegara yang bersangkutan atau kepada Dewan Keamanan atau kepada keduanya. Kecuali dalam hal Dewan Keamanan sedang menjalankan tugasnya, Majelis Umum dalam memenuhi fungsinya memelihara perdamaian dan keamanan internasional dapat mempertimbangkan upaya konsultasi dengan maksud membawa pihak-pihak yang bersangkutan ke meja perundingan, membuat rekomendasi bagi penyelesaian sengketa secara damai, mengusahakan sejauh mungkin perincian keputusan-keputusan dalam bentuk yang luas sehingga mendorong tercapainya konsensus. Penggunaan senjata nuklir melalui ujicoba balistik dapat mengganggu perdamaian dan keamanan global. Senjata nuklir sebagai jenis senjata yang sangat sukar diawasi dan dibatasi melalui perjanjian timbal balik. Penggunaan senjata nuklir 23
“What is peacekeeping?” sebagaimana dimuat dalam http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml diakses tanggal 27 Juni 2013 pukul 07:07 WIB 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab XV, Pasal 2 99 25 Perserikatan Bangsa-bangsa. Op.Cit., hlm. 69
14
akan mengancam dan merusak stabilitas global dan akan meningkatkan bahaya peperangan dengan senjata pemusnah massal lainnya seperti senjata eksplosif atom, senjata dengan bahan radioaktif, senjata kimia, senjata biologi maupun senjata apapun yang akan dikembangkan lebih lanjut yang memiliki sifat pemusnah massal. Perserikatan
Bangsa-Bangsa
sebagai organisasi
internasional
menjadi
pemrakarsa demi terciptanya perdamaian dan kestabilan keamanan tingkat regional maupun global. Persetujuan untuk menghentikan percobaan, produksi dan pegelaran senjata nuklir serta sarana penghantar akan merupakan sumbangan penting bagi penghentian pacuan senjata nuklir. Hal tersebut juga akan membantu usaha pencegahan penyebaran senjata nuklir dan akan menciptakan iklim baru yang mendukung
pelaksanaan
sepenuhnya
sistem
Piagam
PBB
dalam
rangka
mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
D.
RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB TERKAIT UJICOBA NUKLIR KOREA UTARA 12 PEBRUARI 2013 Sikap Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Kawasan Asia Timur
dengan meminta PBB untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara. Amerika Serikat dan sekutunya melihat bahwa Korea Utara secara nyata telah melanggar pada Bab Tujuh Piagam PBB antara lain yang mengatur perihal “danger to international peace” dan “treat to the peace”. Secara konseptual ada perbedaan hukum antara "bahaya" dan "ancaman". Ancaman sering digunakan sebagai alat hukum untuk memfasilitasi penerapan langkah-langkah di bawah Bab VII Piagam PBB. Fungsi dari label "bahaya" secara hukum tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan.26 Terdapat perbedaan antara potensi ancaman terhadap perdamaian yang sesuai dengan “bahaya” yang terdapat dalam Bab VI dan ancaman aktual atau yang nyata di dalam pasal 39. Bab VII adalah "instrumen yang sangat tajam" yang memungkinkan PBB untuk melakukan perang jika perlu.27 Treat to the peace merupakan yang paling serius dan satu-satunya yang diakui sebagai hal yang mewakili secara tersirat yang bisa mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 39.
26
N.D. White. “Keeping the peace : The United Nations and the maintenance of International peace and security”. (Oxford: Manchester University Press. 1997). hlm. 37 27 Ibid., hlm. 38
15
Piagam PBB memuat aturan-aturan perincian yang menentukan kompetensi yang luas dari PBB, terutama kompetensi dari Dewan Keamanan, tentang hal penyelesaian pertentangan-pertentangan dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dari anggota PBB. Dalam Piagam PBB, para anggota tidak hanya tidak mengakui hak untuk berperang dan untuk mengambil tindakan-tindakan dengan kekuatan bersenjata saja melainkan juga tidak mengakui hak untuk mengancam dengan perang dan tindak semacam itu. Usaha memperkuat PBB tergantung kepada efektif tidaknya Dewan Keamanan sebagai
penanggungjawab
utama
pemeliharaan
perdamaian
dan
keamanan
internasional dan yang keputusan-keputusannya harus dapat dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota. Karenanya, usaha memperkuat peranan Dewan Keamanan dan pelaksanaanya keputusan-keputusannya yang efektif merupakan faktor-faktor penentu bagi seluruh struktur PBB dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Piagam. Dalam menanggapi uji coba nuklir Korea Utara pada tanggal 12 Februari, 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Maret 2013 dengan suara bulat meloloskan Resolusi 2094 termasuk sekutu Korea Utara, China, 28 yang mengutuk tindakan Korea Utara dan memberlakukan serangkaian sanksi untuk menghalangi upaya untuk lebih mengembangkan kemampuan senjata nuklir negara itu. Pokok-pokok dari sanksi, menurut siaran pers PBB29 yaitu : a. Mengutuk dengan keras kegiatan nuklir KoreaUtara yang sedang berlangsung, termasuk program pengayaan uraniumnya, dan menegaskan kembali kewajiban kepada Korea Utara untuk meninggalkan semua program nuklir yang ada, senjata pemusnah massal lainnya, dan rudal balistik. b. Memberlakukan sanksi keuangan baru untuk memblokir transaksi keuangan yang mendukung aktivitas ilegal Korea Utara, menindak transfer tunai massal, dan selanjutnya membatasi hubungan dengan sektor keuangan Korea Utara, jika ada hubungan kepada aktivitas gelap Korea Utara.
28
“AS Diancam Serangan Nuklir Korut” sebagaiamana dimuat dalam http://internasional.kompas.com/read/2013/03/08/02465447/AS.Diancam.Serangan.Nuklir.Korut terkhir diakses tanggal 3 Juli 2013, pukul 19:23 WIB 29 “Resolusi PBB 2094 jatuhkan sanksi kepada Korea Utara” sebagaimana dimuat dalam http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/03/07/kim-un-sanctions terakhir diakses tanggal 3 Juli 2013 pukul 09:39 WIB
16
c. Memperkuat otoritas negara untuk memeriksa kargo yang mencurigakan dan menolak akses pelabuhan serta penerbangan terhadap pengiriman terkait Korea Utara sesuai ketentuan hukum. d. Memungkinkan penegakan lebih kuat dari sanksi-sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Negara-Negara Anggota PBB. Sanksi keuangan : 1. Mengharuskan negara-negara untuk membekukan atau memblokir setiap transaksi keuangan atau jasa keuangan yang dapat berkontribusi pada program ilegal Korea Utara atau pelanggaran resolusi Dewan Keamanan. 2. Mendesak negara-negara untuk melarang pembukaan cabang bank Korea Utara di wilayah mereka jika ada hubungan dengan program-program ilegal Korea Utara atau pelanggaran resolusi Dewan Keamanan. 3. Mendesak negara-negara untuk melarang lembaga keuangan mereka membuka kantor di Korea Utara jika ada hubungan dengan program ilegal Korea Utara atau pelanggaran resolusi Dewan Keamanan. 4. Menentukan bahwa sanksi keuangan berlaku untuk transfer tunai massal, termasuk melalui kurir uang tunai (cara yang umum digunakan Korea Utara untuk memindahkan dana gelap). 5. Mengharuskan negara-negara untuk tidak memberikan dukungan keuangan publik untuk perdagangan dengan Korea Utara (seperti kredit, ekspor atau asuransi) jika ada hubungan dengan program ilegal Korea Utara atau pelanggaran resolusi Dewan Keamanan. 6. Mendesak negara-negara untuk melaksanakan panduan dari Satuan Aksi Finansial (organisasi multilateral) yang melibatkan pendanaan proliferasi. Larangan : 1. Mengharuskan negara-negara untuk memeriksa kargo di wilayah mereka, jika negara memiliki alasan kuat bahwa kargo tersebut berisi barang terlarang (seperti senjata konvensional, barang-barang terkait nuklir atau rudal balistik). 2. Mengharuskan negara-negara untuk menolak akses pelabuhan untuk setiap kapal Korea Utara yang menolak untuk diperiksa atau kapal lain yang menolak inspeksi yang diizinkan oleh negara bendera kapal itu.
17
3. Menyerukan kepada negara-negara untuk menolak izin bagi pesawat apa pun untuk lepas landas, mendarat atau terbang di atas di wilayah mereka jika pesawat tersebut diduga mengangkut barang terlarang. 4. Mendorong negara-negara untuk memberikan informasi kepada Komite Sanksi Korea Utara Dewan Keamanan mengenai aktivitas oleh pesawat atau kapal Korea Utara untuk menghindari sanksi (seperti pemberian nama ulang atau pendaftaran ulang). Langkah-langkah lain : 1. Menentukan bahwa sanksi yang sudah ada melarang penjualan melalui perantara atas barang terlarang (seperti senjata konvensional, barang-barang terkait nuklir dan rudal balistik). 2. Memperluas lingkup pembekuan aset yang ada untuk mencakup anak perusahaan dan perusahaan depan akan entitas yang telah ditunjuk untuk sanksi yang ditargetkan. 3. Mengharuskan negara-negara untuk melarang perjalanan dari individu manapun yang bertekad untuk bekerja untuk individu atau badan yang ditunjuk atau yang melanggar sanksi yang ada. Jika orang tersebut adalah warga Korea Utara, maka negara-negara diwajibkan untuk mengusir orang tersebut kembali ke Korea Utara. 4. Menyerukan negara-negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap para diplomat Korea Utara untuk mencegah mereka berkontribusi terhadap program nuklir atau rudal balistik Korea Utara, terlibat dalam kegiatan lain yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan atau menghindari sanksi. 5. Mengarahkan Komite Sanksi untuk memperbarui setiap tahunnya daftar teknologi nuklir dan rudal balistik yang dilarang untuk ditransfer ke atau dari Korea Utara. 6. Menyerukan dan memberi kewenangan kepada negara-negara untuk mencegah transfer benda apa pun ke atau dari Korea Utara yang dapat berkontribusi terhadap program nuklir atau rudal balistik Korea Utara atau pelanggaran lain dari resolusi Dewan Keamanan. 7. Menentukan bahwa barang mewah dilarang untuk transfer ke Korea Utara, termasuk beberapa jenis perhiasan dan batu mulia, kapal pesiar, mobil mewah, dan mobil balap. Penerapan sanksi :
18
1. Menyerukan negara-negara untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan dalam waktu 90 hari mengenai langkah yang diambil untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut dan memberikan informasi mengenai pelanggaran sanksi. 2. Mengarahkan Komite Sanksi untuk menanggapi pelanggaran sanksi dengan memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada individu dan entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. 3. Memperbarui mandat Panel Ahli PBB (tim pemantau sanksi) dan memperluas jumlah anggota dari tujuh menjadi delapan anggota. Jalur politik : 1. Mengulangi komitmen Dewan Keamanan untuk solusi diplomatik, menyambut upaya oleh negara-negara lain untuk memfasilitasi solusi tersebut melalui dialog, dan menegaskan kembali dukungan untuk Perundingan Enam Pihak. 2. Menegaskan bahwa Dewan Keamanan akan memantau tindakan Korea Utara secara berkelanjutan dan akan menyesuaikan langkah-langkah yang sesuai. 3. Mengungkapkan tekad Dewan untuk mengambil "langkah-langkah lanjut yang signifikan" jika terjadi lagi peluncuran atau uji coba nuklir oleh Korea Utara. Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2094 ini memiliki empat lampiran teknis yang berisi tentang penunjukan sanksi terhadap individu, entitas, dan benda yaitu berupa : 1. Teknologi nuklir, rudal balistik, dan senjata kimia yang akan dilarang untuk ditransfer ke dan dari Korea Utara. 2. Perusahaan-perusahaan Korea Utara yang akan dikenakan pembekuan aset dan dilarang melakukan bisnis lebih lanjut secara internasional. 3. Individu yang akan dikenakan larangan perjalanan dan pembekuan aset. 4. Daftar barang mewah tertentu yang termasuk dalam larangan transfer ke Korea Utara. Korea Utara merespon Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2094 tersebut dengan menghentikan segala kegiatan industri di Kaesong30 dan mengancam akan melakukan serangan dan akan menggunakan senjata nuklir serta akan mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya dan menginstruksikan siaga perang kepada pasukan unitunit artileri dan pasukan rudal strategisnya seraya menekankan kesiapan pasukan 30
“North Korea suspends works at Kaesong industrial zone” sebagaimanan dimuat dalam http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22065348 terakhir diakses tanggal 3 Juli 2013 pukul 21:12 WIB
19
Korea Utara untuk menyerang Amerika Serikat dengan retribusi program perang nuklir dan perang biokimia. Korea Utara menyatakan akan menampilkan kesiapan militer dan tekad rakyatnya dalam menjaga kedaulatan serta kehormatan tingkat tinggi negara tersebut dalam aksi-aksi militer.31
E. PENUTUP Perangkat aturan hukum internasional yang mengatur mengenai nuklir dibuat sebagai usaha guna menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Aturan hukum yang dibuat tersebut dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya oleh Negara-negara secara bersama untuk mencegah pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan militer serta menghindari kecurigaan-kecurigaan negara-negara di dunia pada Negara-negara yang sedang mengembangkan teknologi nuklir mereka. Aturan hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan global hendaknya dapat dilaksanakan lebih seksama oleh Dewan Keamanan PBB sebagai organ yang mendapatkan mandat langsung dari Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hendaknya Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan tanggungjawabnya bertindak sesuai dengan azas-azas hukum internasional demi tercapainya tujuan bersama. Dan untuk mewujudkannya tidak terlepas dari sumbangsih tiap-tiap Negara. Aturan PBB dalam bentuk resolusi yang telah dikeluarkan sebanyak tiga resolusi sebelum Resolusi Dewan Keamanan PBB yang terbaru Nomor 2094 dalam rangka menindaklanjuti ujicoba nuklir Korea Utara. Implementasi dari resolusiresolusi tersebut kurang dimana ada beberapa Negara yang masih kurang tegas dalam pelaksanaan isi resolusi. Diharapkan setiap Negara dapat menindaklanjuti dan memberlakukan isi resolusi sebagai langkah konkrit dalam pencegahan agar tidak ada lagi Negara yang melakukan ujicoba nuklir untuk tujuan militer yang dapat memicu proliferasi senjata nuklir.
DAFTAR PUSTAKA Buku 31
“AS mulai ciut hadapi ancaman korea utara” sebagaimana dimuat dalam http://indonesiaxpost.com/luar-negeri/as-mulai-ciut-hadapi-ancaman-korea-utara/ terakhir diakses tanggal 3 Juli 2013 pukul 20:15 WIB
20
Dian Wirengjurit. Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir. Bandung: PT. Alumni. 2002. G.P.H. Djatikoesoemo. Hukum Internasional tentang Damai. Jakarta: Penerbit N.V. Pemandangan Jakarta. 1956. J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional 1 terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia. Jakarta. 1993. Perserikatan Bangsa-bangsa. Berbagai Konsep Keamanan. New York. 1986. Shotwell, James T. & Marina Salvin. Lessons on Security and Disarmament From the History of The League of Nations. New York: King’s Crown Press. 1949. Sumaryo Suryokusumo. Organisasi Internasional. Jakarta: UI Press. 1987. White, N.D. Keeping the peace – The United Nations and the maintenance of International peace and security Second Edtion. Manchester: Manchester University Press. 1997. Jurnal, Buletin dan Makalah Jelly Leviza. “Pengenalan Konvensi/ Peraturan Internasional Ketenaganukliran”, makalah disampaikan dalam seminar tentang ketenaganukliran pada tanggal 27 November 2007 di Fakultas Hukum USU, Medan Rezelman, David; F.G. Gosling and Terrence R. Fehner. 2000. “THE ATOMIC BOMBING OF HIROSHIMA”. The Manhattan Project: An Interactive History. U.S. Department of Energy. Yuku Zaitsu. “United Nations General Assembly Resolutions on Select Nuclear Weapons Issues (2001-2011)” – A Briefing Paper for the 67th Session of the United Nations General Assembly disampaikan tanggal 25 September 2012 Konvensi/ Traktat Charter of The United Nations of 1945 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty of 1996 IAEA Statue of 1956 Non-Proliferation Treaty of 1968 Strategic Arms Limitation Talks (SALT) I Agreements of 1969 Strategic Arms Limitation Talks (SALT) II Agreements of 1979 The Strategic Arms Reduction Talks (START) of 1982 Resolusi Dewan Keamanan PBB Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1695 Tahun 2006 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1718 Tahun 2008 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1874 Tahun 2009. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2087 Tahun 2013 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2094 Tahun 2013
21
Riwayat Penulis
Penulis dilahirkan di Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 1991, merupakan putri pertama dari Hendrik Sinaga, BA dan Bennammi Purba. Penulis menimba ilmu di SD Swasta RK Snata Maria Pakkat 1997-2003, SMP Swasta RK Santa Maria Pakkat 2003-3006 dan SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat 2006-2009. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2009-2013. Penulis merupakan mahasiswa magang di International Affairs Office USU 2012-sekarang dan anggota dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan Komisariat Fakultas Hukum USU, Gemar Belajar (GemBel) dan ILSA FH USU.
22
