Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT Andin Rusmini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Jalan Sultan Adam Banjarmasin Kalimantan Selatan E-mail:
[email protected] Abstract Credit card is one of tool for simply payment, and its giving efficient and more value for customer. It is also completing retail transaction that publish as a payment tool that used in some transaction. Criminal acts of credit cards abuse is an act committed by some individuals or groups which missues credit cards. Utilization of this acts is often haven already becoming more frequent, either conducted by the owner of the credit card or by hackers who using chips from customer of credit card. In order to reduce criminal act that using credit cards at banks, the goverment published some regulation in the form of Regulation Indonesian Bank and Indonesian Bank Circular Letter, this regulation obligated banks to implement management risk in the activity of internet banking. This regulation is implement principle of know your customer / Know Your Customer Principles (KYCP) and to secured technology information system in activity of payment by using Credit Card and implemented information transparency related to Bank products and the utilizations of Customer Personal Data. Keywords: Credit Card, Credit Card Crime, Effort of Prevention of Credit Card Abuse. Abstrak Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum ataupun kelompok yang menyalahgunakan atau penipuan dengan menggunakan kartu kredit. Tindak pidana ini sudah semakin sering terjadi, baik itu yang dilakukan oleh pemilik kartu kredit maupun yang dilakukan oleh hacker yang melakukan cyber crime dengan menggunakan chip dari nasabah pengguna kartu kredit. Demi meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan atau penipuan dengan menggunakan kartu kredit di perbankan, dikeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE), yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas internet banking, menerapkan prinsip mengenal nasabah/Know Your Customer Principles (KYCP), mengamankan sistem teknologi informasinya dalam rangka kegiatan Alat
23
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunan Data Pribadi Nasabah. Kata Kunci: Kartu Kredit, Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit. PENDAHULUAN
dimana disetiap aktivitasnya selalu
A. Latar Belakang Masalah
keterkaitan dengan berbagai macam
Di
jaman
sekarang
ini,
tekhologi
tersebut.
Perusahaan
tekhnologi sudah semakin canggih.
berlomba-lomba dalaam berinovasi
Berbagai alat-alat elektronik telah di
dengan
ciptakan untuk meminimalisasikan
Perbankan
pekerjaan
penggunaan
mempunyai peranan penting dalam
sumber dana keuangan. Tekhnologi
kehidupan masyarakat dimana fungsi
sangat
dalam
perbankan yaitu menghimpun dana
masyarakat
dari masyarakat dan menyalurkan
terutama di perkotaan, kecanggihan
kredit kepada masyarakat. Berbagai
tekhnologi mampu mempermudah
macam produk perbankan yang saat
dan sangat membantu terutama di
ini sangat membantu nasabahnya
Perusahaan.
Dengan
diantaranya produk tabungan, Kredit
tekhnologi
Perusahaaan
ataupun
berperan
aplikasi
penting
kehidupan
kecanggihan
produknya, di
tentunya
indonesia
juga
mampu
kepada masyarakat,Kartu kredit dan
mengefisiensikan dan menghemat
lain-lain. Negara disini juga berperan
waktu dalam menghasilkan produk.
dalam melindungi masyarakat yang
Yang
Perusahaan
menggunakan produk jasa perbankan
membutuhkan beberapa hari dalam
tersebut dan di bentuknya lembaga
menghasilkan produk namun setelah
yang independen untuk mengawasi
dengan
perbankan
dulunya
bantuan
berupa
alat
dan
tekhnologi yang canggih produk
kepentingan
tersebut mampu dihasilkan dalam
bentuk
Otoritas
waktu
(OJK)
pada
yang relatif singkat dan
tentunya lebih berkualitas. Masyarakat
sekarang
melindungi
konsumen Jasa
tahun
maka
di
Keuangan 2011
yang
sebelumnya pengawasan perbankan ini
sangat tergantung dengan tekhnologi
berada di bawah kendali Bank Indonesia.
24
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Setiap Produk Bank harus
Kredit adalah Kartu plastik yang
mematuhi Peraturan Bank Indonesia
memberikan akses pada fasilitas
dan Peraturan dari Otoritas Jasa
kredit.
Keuangan,
harus
kredit, tetapi tidak diharuskan untuk
produk
melunasi sekaligus setiap bulannya.
yang mereka jual kepada masyarakat
Di sisi lain, pembayaran minimum
dan apabila nanti produk perbankan
akan menimbulkan saldo “berputar”
tersebut
dengan
atau menambah beban bunga. Kartu
ketentuan dan merugikan konsumen
kredit adalah sarana untuk berbelanja
maka
yang
dimana
bank
mempertanggungjawabkan
tidak
sesuai
bank
tersebut
akan
Pengguna
diberi
memungkinkan
batasan
penundaan
mendapatkan sanksi dari Otoritas
pembayaran atas pembelian barang
Jasa Keuangan selaku lembaga yg
atau jasa.
mengawasinya. Kartu kredit salah
Menurut
kamus
Ekonomi
walaupun
Arab menjelaskan, ”sejenis kartu
bentuknya kecil, tapi merupakan alat
khusus yang dikeluarkan oleh pihak
yang
kita
bank-sebagai pengeluar kartu, lalu
ataupun proses pendayagunan dari
jumlahnya akan dibayar kemudian.
penggunaan keuangan kita. Konsep
Pihak bank akan memberikan kepada
penggunaan kartu dalam transaksi
nasabahnya itu rekening bulanan
perbankan ternyata telah dikenal
secara global untuk dibayar, atau
lebih dari 67 tahun yang lalu. Meski
untuk
demikian, muatan teknologi tinggi
rekeningnya yang masih berfungsi.”(
baru dapat muncul sekitar dekade
Ahmad Zaki Badwi 1984, hal. 62).
satunya.
Alat
ini
membantu
keuangan
1970-an.
Sementara
Pengertian kartu kredit Dalam Expert
langsung
Dictionary
didebet
al-Majma’
dari
al-
Fiqhiy al Islamiy menyatkan bahwa
didefinisikan:
pengertian kartu kredit adalah sejenis
”kartu yang dikeluarkan oleh pihak
kuitansi yang diberikan oleh pihak
bank
untuk
yang berwenang untuk orang biasa
pembawanya
atau orang tertentu sesuai dengan
dan
sejenisnya
memungkinkan membeli
barang-barang
yang
transaksi
dibutuhkannya secara hutang. Kartu
Sehingga
yang
mereka
sepakati.
memungkinkannya
25
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
membeli
dan
ikatan kepercayaan, sehingga orang
pelayanan dari pihak-pihak yang
tersebut tidak bertanggung jawab
mengakui
kecuali
tanpa
barang-barang
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
fungsi
kartu
membayar
tersebut
secara
kontan,
bila
keteledoran
ia atau
melakukan pelanggaran.
karena sudah ada komitmen bahwa
Transaksi itu sendiri menurut ulama
pihak
akan
fiqh adalah transaksi bebas bukan
membayarnya. Diantara jenis kartu
transaksi penyerahan hak. Kartu
ini bahkan ada yang bisa digunakan
kredit
untuk menarik uang kontan dari
penyelesaian transaksi ritel (retail)
berbagai bank.” ( majalah Majma’ al
dan sistem kredit, yang namanya
Fiqh al Islami edisi 7 1412 H dan
berasal
1992 M. Hal. 717).
diterbitkan kepada pengguna sistem
pengeluar
Kartu
kartu
Kredit/Credit
adalah
suatu
dari kartu plastik
jenis
yang
Card
tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda
adalah Suatu hal yang berharga
dengan kartu debit di mana penerbit
dikeluarkan oleh suatu Instansi/ Bank
kartu kredit meminjamkan konsumen
tersendiri untuk dipergunakan oleh
uang dan bukan mengambil uang
perorangan/nasabah
dari rekening.
yang
mana
isinya biasa memberikan hak dan kewajiban
bagi
pemegang
Kartu kredit merupakan salah
kartu
satu alat pembayaran yang simpel,
tersebut yaitu pemegang kartu berhak
efisien, dan memberikan nilai lebih
dalam mendapatkan uang sesuai
bagi pemegang kartu. Merupakan
dengan yang dikeluarkan bank atas
jenis penyelesaian transaksi ritel
kesepakatan bersama dan pemegang
yang diterbitkan kepada pengguna
kartu juga berkewajiban membayar
sistem
atas seluruh/ sebagian uang tersebut
pembayaran yang dapat digunakan
tercantum baik secara pelunasan
dalam membayar suatu transaksi.
tersebut
sebagai
alat
maupun dengan cara diplat/ dicicil. Fiqih kredit/bithaqah adalah
Mu’amalah I’timan
memberikan
hak
kartu artinya kepada
orang lain atas hartanya dengan
B. Jenis- Jenis Kartu Kredit 1.
Charge cards a) Anda bias meminjam uang dari penerbit kartu kredit;
26
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
b) Anda harus membayar penuh tagihan Anda per bulan; c) Anda
hanya
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
mahal mobil
bisa
seperti atau
seperti
computer,
paket
liburan
menggabungkan
menempatkan seberapa yang
beberapa hutang ke dalam
mampu Anda bayar penuh
satu pembayaran rutin;
setiap bulan; d) Sangat
e) Mereka memiliki pembayaran
berguna
untuk
mengelola keuangan bulanan.
bulanan tetap selama satu periode waktu; f) Membantu untuk pengaturan penganggaran
jika
Anda
memiliki pembayaran rutin; g) Klik
pada Pinjaman
per-
orangan dibagian ini untuk keterangan
lebih
lanjut.
Gambar II.2.1. Kartu Kredit 2. Kartu Belanja a) Kartu kredit yang dikeluarkan oleh Pasar Swalayan atau
Gambar II.2.2. Kartu Belanja
toko; b) Periksa semua detail sebelum mendaftar karena persyaratan
3. Pembiayaan “Bebas Bunga” a) Jenis
kredit
ini
dan panduan tiap kartu akan
ditawarkan
berbeda;
dimana peminjam sebenarnya
c) Secara umum lebih mahal daripada
kartu
kredit
tradisional Pinjaman Perseorangan;
adalah
oleh
sering
biasanya
pengecer,
sebuah
institusi keuangan; b) Penawarannya
sepertinya
menjanjikan, tetapi jika Anda
d) Pinjaman ini berguna untuk
tidak bisa membayar secara
membeli barang berharga dan
penuh sebelum batas waktu
27
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
bebas
bunga,
Anda
akan
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
biaya pengeluaran dengan mata uang
dikenakan bunga yang sangat
asing
tinggi;
memperhitungkannya
c) Bacalah selalu syarat dan
itu,
kemu-dian atas
nasabahnya itu dengan mata uang
ketentuan
yang
berlaku
lokal dengan menggunakan harga
sebelum
menandatangani.
penukaran yang disepakati bersama.
Pinjaman batas maksimum
Pada tahun-tahun ini muncul pertama
kredit;
kali mesin ATM yang menandai
d) Anda bisa menarik sejumlah dana
yang
transaksi perbankan yang ditunjang
tersedia
oleh teknologi telekomunikasi secara
berdasarkan batas kredit yang
on line untuk semua nasabah selama
ditentukan;
24 jam, penuh tidak terputus. Tiga
e) Dana bias diakses melalui cek dan/atau kartu ATM;
puluh
atas dana yang ditarik;
Per-orangan
gaya
hidup lebih dari 90 persen transaksi perbankan di negara-negara maju.
g) Secara umum bunganya lebih daripada
kemudian,
transaksi elektronik ini menjadi gaya
f) Bunga hanya biasa dibayar
rendah
tahun
Pinjaman
dan
Kartu
Kredit.
Kartu kredit dapat berfungsi sebagai
alat
pembelian
barang,
pembayaran angsuran, pembayaran rekening baik itu rekening listrik, air, telpon, dan lain-lain. Kartu kredit
Asal kartu kredit berfungsi sebagai
kartu
internasional,
dan
pemegangnya bisa menggunakannya di
Negara
menarik
manapun. dananya
Kalau
ia
dengan
menggunakan mata uang asing yang berbeda nilainya dengan mata uang yang dijadikan alat transaksi dalam kalkulasi nanti, maka pihak yang mengeluarkan kartu akan menutupi
juga bisa di gunakan untuk tarik tunai. Begitu banyak kemudahan yang di dapat dari kartu kredit, sehingga
banyak
berlomba-lomba
orang
untuk
yang
memiliki
kartu kredit dari Bank manapun. Kartu kredit yang diberikan oleh bank ini mempunyai type dan limit masing-masing, tergantung penilaian yang di berikan oleh Bank kepada
28
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
nasabah tersebut. Mungkin sebagian
PEMBAHASAN
dari kita semua telah memiliki alat
A. Gambaran
pembayaran yang sering kita sebut Kartu Kredit. Sekarang ini setiap orang
dengan
sangat
mudah
Tindak
Pidana
Penyalahgunaan Kartu Kredit Dalam
dunia
usaha,
kartu
kredit merupakan sebuah bentuk
mendapatkannya, bisa jadi satu orang
pinjaman
bisa mendapatkan 2-5 kartu kredit
kepercayaan dari terpinjam (dalam
sekaligus.
hal ini lembaga bank atau lembaga
Kartu kredit merupakan alat
yang
keuangan
berasal
lainnya)
dari
terhadap
pembayaran pengganti uang tunai
peminjam karena mempunyai sikap
yang
oleh
amanah serta jujur. Oleh sebab itu, ia
konsumen untuk ditukarkan dengan
memberikan dana dalam bentuk
barang dan jasa yang diinginkannya
pinjaman
di
dapat
tertunda. Kelebihan dari penggunan
dengan
dari kartu kredit, transaksi Anda akan
kredit
ditalangi terlebih dahulu oleh bank
(merchant). Pada tahun-tahun ini
penerbit kartu. Setiap bulannya Anda
muncul pertama kali mesin ATM
harus membayar tagihan dari berapa
yang menandai transaksi perbankan
jumlah pemakaian berupa transaksi
yang
yang Anda lakukan terhadap kartu
dapat
digunakan
tempat-tempat
menerima
yang
pembayaran
menggunakan
ditunjang
kartu
oleh
teknologi
telekomunikasi secara on line untuk semua nasabah selama 24 jam, penuh
untuk
dibayar
secara
kredit tersebut. Pembayaran kartu kredit harus
tidak terputus. Tiga puluh tahun
dibayarkan
paling
kemudian, gaya transaksi elektronik
tanggal jatuh tempo. Keterlambatan
ini menjadi gaya hidup lebih dari 90
pembayaran akan dikenakan denda
persen transaksi perbankan di negara
dalam
- negara maju.
dimaksud pembayaran di sini adalah
jumlah
pembayaran
baik
lambat
tertentu,
secara
pada
yang
lunas
maupun cicilan. Dibalik kelebihan yang ada dari Kartu kredit, terdapat juga kekurangan dari penggunaan
29
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
kartu kredit ini. Mencairkan kartu
mereka tidak melunasi tagihan kartu
kredit sebaiknya pilihan terakhir
kreditnya.
yang
seseorang
memang tidak mempunyai dasar
mempunyai kebutuhan uang tunai
hukum. Kalaupun ada pihak yang
yang sifatnya mendadak atau urgent.
ingin mengajukan tuntutan, hanya
Galeri ukm, inspirasi bisnis usaha
sampai pada hukum acara perdata
kecil dan peluang usaha.
saja.
ditempuh
Oleh
bila
karena
Karena
kartu
kredit
mudahnya
Berikut adalah contoh kasus
penggunaan kartu kredit, maka kita
yang pernah terjadi, beserta modus
harus
dan analisa penyelesaiannya:
berhati-hati
dalam
menggunakannya. Jika kita tidak
KASUS 1
hati-hati dalam penggunaan kartu
Pada tahun 1982 telah terjadi
kredit, baik itu dalam menjaga PIN,
penggelapan uang di bank melalui
menaruh kartu kredit sembarangan.
komputer sebagaimana diberitakan
Hal ini dapat memicu terjadinya
“Suara
pembobolan terhadap kartu kredit
Januari 1991 tentang dua orang
anda. Dimana jika hal itu terjadi,
mahasiswa yang membobol uang
maka
bisa
dari sebuah bank swasta di Jakarta
terjadinya
sebanyak Rp. 372.100.000,00 dengan
pihak
bank
bertanggungjawab
atas
tidak
Pembaharuan”
edisi
10
pembobolan tersebut. Kalaupun dari
menggunakan
sarana
komputer.
pihak nasabah ingin menuntut pihak
Perkembangan
lebih
Bank, itu tidak bisa di bawa ke jalur
teknologi
komputer
adalah
hukum.
berupa computer network
yang
lanjut
dari
Di karenakan kartu kredit tidak
kemudian melahirkan suatu ruang
mempunyai dasar hukum yang kuat
komunikasi dan informasi global
(termasuk dalam hukum perdata).
yang dikenal dengan internet.
Sehingga untuk penyelesaiannya, itu
Pada kasus tersebut, kasus ini
tergantung dari kebijakan Bank dan
modusnya adalah murni criminal,
nasabahnya (secara kekeluargaan).
kejahatan
Begitu juga sebaliknya, pihak Bank
menggunakan internet hanya sebagai
tidak bisa menuntut nasabahnya jika
sarana kejahatan. Penyelesaiannya,
jenis
ini
biasanya
30
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
karena
kejahatan
termasuk
Jadi dalam hal gesek tunai
penggelapan uang pada bank dengan
dan surcharge, BI dan perbankan
menggunaka komputer sebagai alat
perlu duduk bersama untuk membuat
melakukan kejahatan. Sesuai dengan
aturan hukum (law) yang mengikat
undang-undang
di
seluruh pihak baik individu maupun
tersebut
institusi. Sebab tanpa adanya hukum
diancam dengan pasal 362 KUHP
maka eksistensi praktek gestun dan
atau Pasal 378 KUHP, tergantung
surcharge akan terus menerus terjadi
dari
atas nama kepentingan bisnis. Tidak
Indonesia
ini
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
yang
maka,
modus
ada
orang
perbuatan
yang
dilakukannya.
ada salahnya BI dan perbankan mulai membuat
B. Perlunya
Hukum
untuk
Pengguna Kartu Kredit
berbeda. Regulasi dalam hal PBI adalah aturan yang hanya mengikat institusi dalam hal ini perbankan dan pihak-pihak lain yang terlibat. PBI bisa
mengikat
individu,
perorangan hingga ke ranah hukum. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran terhadap gesek tunai dan surcharge tidak bisa diperkarakan ke meja hijau secara
hukum
siapapun
yang
pidana.
Artinya
melanggar
baik
perbankan (acquirer) hanya dapat dicabut ijinnya saja oleh regulator, yakni BI. Sementara hukum (law) jelas mengikat semua warga negara tanpa
kecuali.
regulasi.
Hukum
tentang
kartu kredit dan debit, mengingat sistem pembayaran melalui kartu
Regulasi dan Hukum jelas
tidak
undang-undang
di
atas
sudah lama menjadi praktek bisnis di Indonesia
selama
berpuluh-puluh
tahun. Selain itu, transaksi kartu kredit
dan
dilakukan
debit
juga
melalui
banyak
media
on-
line/internet (e-commerce) sehingga perlu adanya hukum yang mengatur hal ini mengingat risiko transaksi di dunia maya sangat kompleks dan kemajuan dunia digital sangat pesat. Sedangkan di luar masyarakat Barat, atau di negara-negara tertentu masih terdapat putusan hukum yang dilakukan oleh seorang kadi. Dimana sang kadi duduk di bawah pohon mendengarkan
tuntutan
dan
argumentasi-argumentasi
yang
diajukan oleh para
yang
pihak
31
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
berperkara. Untuk selanjutnya sang
terdapat kesenjangan antara persepsi
kadi membuat suatu putusan yang
para hakim dan persepsi para pihak
definitif tentang perkara tersebut.
yang
Dalam peradilann seperti itu, tidak
kasus mereka. Apalagi dalam hukum
dibutuhkan map-map tebal, jadwal
pidana, korban di wakili oleh jaksa
persidangan dan para advokat yang
penuntut
siap membela perkara. Para pihak
persepsi dan kepentingan sendiri atas
yang
kasus
berperkara
sendiri
yang
berperkara
sendiri
umum,
yang
yang
tentang
memiliki
ditanganinya
berbicara dan menyatakan pendirian
Menurut
masing-masing.1
penderitaan atau kerugian korban
praktek
yang
Sebagaimana terjadi
Romli
ini.
Atmasasmita,
dalam
diwakilkan kepada jaksa penuntut
masyarakat bisnis Amerika Serikat,
umum, sehingga pada esensinya
tidak semua perkara atau konflik
perwakilan
yang muncul dalam situasi sosial
sebagai “mencuri kesempatan” dari
yang beraneka ragam itu diajukan
konflik
oleh oleh pihak yang berperkara ke
diwujudkan ke dalam dua pihak,
depan
pertama negara dan di lain pihak
pengadilan.
Sebagaimana
tampak dalam penelitian Stewart
diselesaikan 1
melalui
pengadilan,
Harry C. Bredemeier,” Law as an Integrative Mechanism” , dalam Albert V, eds, Sociology of Law, Pinguin Books, Baltimore, Maryland, 1973, hlm. 61. 2 Peters A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial… Buku II, Op. cit. hal. 15. lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, Hukum……, Op. Cit., hlm. 122.
antara
para
dipandang
pihak
dan
tersangka pelaku kejahatan.
Macaulay, yang mengatakan: “Engkau akan dapat menyelesaikan pertikaian apa pun, selama engkau tidak memasukkan pengacarapengacara dan akuntan-akuntan ke dalamnya. Mereka sama sekali tidak mengerti memberikan dan 2 mengambil dalam bisnis.” Penyelesaian perkara yang
tersebut
Hal
ini
menambah
kesenjangan persepsi tentang kasus mereka, antara hakim, jaksa, korban dan pelaku. Kenyataan ini yang menyebabkan Hulsman, tokoh teori abolisionis, sistem
menyatakan
peradilan
pidana
bahwa tidak
terkendalikan dan pendekatan yang dipergunakan
memilki
cacat
mendasar. Dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana ini, pelaku kejahatan
tidak
pernah
diikut
sertakan sehingga pada gilirannya
32
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
mereka tidak dapat ikut menentukan
pencegahan kejahatan, rehabilitasi,
tujuan akhir dari pidana yang telah
dan pengurangan angka kriminalitas.
diterimanya. Bahkan para korban
Kritik di atas mencurigai
kejahatan
juga
tidak
pernah
bahwa kelemahan model pengadilan
memperoleh manfaat dari hasil akhir
kriminal
suatu sistem peradilan pidana.3
keadilan yang mendasarinya, yakni
Dalam kaitan ini, dikatakan oleh A Widyarsono, bahwa:
4
terletak
pada
konsep
keadilan retributif. Maka bersamaan dengan munculnya kritik tersebut,
Lebih dari dua dasawarsa ini,
dikembangkan suatu model alternatif
di negara-negara Barat muncul kritik
dalam
yang
model
berdasarkan pada konsep keadilan
satu
restoratif. Kedua konsep keadilan ini
tajam
pengadilan
terhadap
kriminal.
Salah
menangani
konflik
yang
kelemahan mendasar dari model ini
sebenarnya
berdasarkan
adalah bahwa korban kejahatan tidak
keprihatinan
yang
terlalu mendapat perhatian, karena
mengadakan
restorasi
posisinya telah diambil alih oleh
antarindividu dalam masyarakat yang
negara dalam berhadapan dengan
dikacaukan oleh perbuatan kriminal.
pelaku kejahatan. Ketika suatu kasus
Perbedaan keduanya baru terlihat
kejahatan diangkat di pengadilan,
pada pilihan strategi untuk mencapai
maka kasus itu seolah- olah hanya
tujuan tersebut.
menjadi urusan para spesialis hukum
Kenyataan
pada
sama
untuk
kesamaan
inilah
seperti jaksa, pengacara dan hakim.
menyebabkan
Selain itu, solusi model ini yang
retributif yang hendak dicapai dalam
memberikan hukuman kepada pelaku
sistem
kejahatan, diragukan keefektifannya
dianggap
bagi
mengeluarkan kepentingan korban
pemenuhan
tujuan
untuk
mengapa
yang
peradilan
keadilan
pidana,
usang,
sudah karena
dari proses penyelesaian perkara. Hal ini berbeda dengan apa yang hendak 3
Romli Atmasasmita, Op. Cit., hlm.
49. 4
A Widyarsono, ”Model Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afsel”. www. Suarapembaruan, com, diakses tanggal 10 Oktober 2008.
dicapai dalam keadilan restoratif, dimana pihak korban terlibat aktif dalam
menemukan
solusi
untuk
33
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
penyelesaian perkaranya bersama-
hukum publik dan hukum privat.
sama pelaku. Ada banyak model
Yang ada adalah Hukum Adat.
yang digunakan dalam pencapaian
Penyelesaian peristiwa pidana dalam
program
dan
masyarakat hukum adat tidak begitu
restoratif,
yakni:
tujuan
keadilan
Victim-offender
berbeda
dengan
cara-cara
mediation, Conferencing, Circles,
penyelesaian sengketa keperdataan.
Victim
Ex-offender
Ada dua pendekatan penyelesaian
assistance, Restitution, Community
peristiwa pidana yaitu aspek magis
service.5
dan aspek material. Aspek magis
assistance,
Dalam
kaitan
dengan
bertalian
dengan
upaya
kebudayaan di Indonesia, menurut
mengembalikan keseimbangan magis
Daniel S. Lev. secara kultural makro,
yang terganggu akibat
penyelesaian perkara (konflik) secara
pidana yang diselenggarakan dalam
kompromi, konsiliasi dan pendekatan
bentuk
halus tampak umum dimana-mana
seperti menyediakan sesajen atau
dalam
mengorbankan
masyarakat
petani
di
upacara-upacara
Indonesia, agak kurang di kota-kota
“Tebusan”.
dan mungkin paling kurang diantara
adalah
strata yang berorientasi komersial.
mengeluarkan
Tetapi di Jawa dan Bali, sikap
pelanggar
terbuka untuk konsiliasi merupakan
masyarakat
nilai masyarakat yang meluas. 6
bersangkutan.
Menurut
Bagir
Manan,7
peristiwa
hewan
Yang
sanksi
sebagai
agak
ekstrim
dalam
bentuk
atau dari
Aspek
tertentu
mengusir lingkungan
hukum
yang
material
berkaitan
sistem hukum adat (di Indonesia)
dengan upaya merukunkan kembali
tidak mengenal perbedaan antara
hubungan antara pelaku (keluarga pelaku)
5
www.restorativejustice.org/intro /titorial-intiduction-to-restorative-justice/ process, diakses tanggal 18 oktober 2008. 6 Peters dan Koesriani, Op. Cit., hlm. 225. 7 Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XX No. 247, Juni 2006, hlm. 8.
dan
korban
(keluarga
korban). Ini pun dilakukan dengan berbagai upacara perdamaian antara kedua belah pihak. Bentuk lain adalah kewajiban pelaku (keluarga pelaku) melakukuan sesuatu, seperti
34
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
pernyataan bersalah, meminta maaf,
Dikatakan oleh Keebet von Benda
memberi kompensasi atau denda
Beckmann:9
tertentu. Praktek hukum adat sangat
“They are less familiar with the way courts work. The ideal of an impartial judge is familiar, although they also know that many judges are not at all neutral. They complain that judges tend to be partial to the highest bidder. In general, it is fair to say that going to court as a gambling game for most villagers. However, they do make use of the court, when they feel that they can obtain a more favourable solution there than within the village, but the frequency with which Minangkabau make use of state courts is relatively low”.
memperhatikan kepentingan korban baik yang bersifat material maupun immaterial. Praktek- praktek ini tidak lain dari ”restorative justice” yang telah menjadi tradisi masyarakat hukum adat kita. Sedangkan dalam penelitian Keebet von Benda Beckman di pedesaan Minangkabau, Sumatera Barat,
menunjukkan
kecenderungan bersengketa
bahwa
pihak-pihak
yang
Mereka,
orang-orang
di
pilihan
nagari, tidak begitu akrab dengan
yang
cara kerja pengadilan. Anggapan
berbeda, yakni lembaga adat atau
ideal bahwa hakim tidak berpihak
pengadilan negeri, yang menurutnya
agaknya cukup diketahui, meskipun
menguntungkan sesuai dengan apa
mereka juga tahu
yang diharapkan oleh pihak yang
hakim
berperkara. Di samping itu, lembaga-
berpihak.
lembaga
bahwa
diantara
melakukan
ada
lembaga-lembaga
penyelesai
sengketa
bahwa banyak
sama sekali bukan tidak Mereka para
mengeluhkan
hakim
cenderung
informal yang ada, dalam kasus-
berpihak pada penawaran tertinggi.
kasus tertentu juga aktif menawarkan
Pada
jasa untuk menyelesaikan sengketa
mengatakan bahwa berperkara ke
umumnya,
cukup
layak
yang terjadi. Itulah sebabnya selain muncul fenomena”forum shopping”, juga muncul “shopping forums”.8 8
Keebet von Benda Beckman, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Terjemahan Indira Simbolon, dari “The Broken Stairways to Consensus: village
justice and state courts in Minangkabau,” Grasindo, Jakarta, hlm. 64-107. 9 Keebet von Benda Beckman,”Evidence and Legal Reasoning in Minangkabau”, dalam Keebet von Benda Beckman and Fons Strijbosch (eds), Anthropology of Law in The Netherlands, Foris Publications, DordrechtHolland/Cinnaminson-USA, 1986, hlm. 141.
35
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
pengadilan adalah seperti bermain
Hak subyektif, sebagaimana
judi bagi kebanyakan orang-orang di
yang
nagari. Namun, mereka memang
hukum
berperkara ke pengadilan negeri,
merupakan suatu konsep tentang
apabila
mereka
bahwa
harta milik. Hal itu menunjukkan
mereka
akan
memperoleh
suatu
kedaulatan dari seseorang individu
yang
lebih
dalam bidang tertentu di mana ia
menguntungkan di sana daripada di
memiliki diskresi mutlak. Di dalam
peradilan nagari, tetapi frekuensi
bidang kedaulatan ini si individu
pemanfaatan pengadilan negeri oleh
tidak perlu memperhatikan orang
orang Minangkabau secara relatif
lain, kecuali dirinya sendiri. Sedang
cukup rendah.
berkaitan
dengan
bermusuhan
dalam
penyelesaian
merasa
Kaitan ini relevan merujuk pendapat
Peters
dan
sekarang
berperan
Barat,
pada
dalam dasarnya
metode penyelesaian
Koesriani,
pertikaian dan dalam pembuatan
bahwa rasa alienasi yang dirasakan
keputusan (litigasi), merupakan hal
banyak orang di dalam masyarakat-
asing bagi masyarakat non-Barat,
masyarakat non-Barat sehubungan
karena pemberian putusan terjadi
dengan hukum corak Barat berpusat
menurut
kepada: (1) gagasan tentang hak
dibentuk, dalam mana pihak ketiga
subyektif; (2) metode bermusuhan
(hakim) sampai kepada suatu putusan
dalam penyelesaian pertikaian dan
berdasarkan kriteria yang independen
dalam pembuatan keputusan serta
dari pihak-pihak yang bersangkutan,
dalam
hubungan-
dan putusan yang dicapai mengikat
hubungan pada umumnya, serta (3)
pihak-pihak, tidak peduli apakah
model administrasi dan organisasi
mereka menyetujuinya atau tidak.
menstrukturkan
dalam arti aturan-aturan yang abstrak
prosedur
Dilihat
dari
formal
kontras
yang
ini,
dan sangat jelas yang problem-
dengan mudah dapat dilihat efek-
problemnya
suatu
efek disfungsional dari pendekatan
perlakuan yang lebih menenggang
hukum bermusuhan atau berlawanan,
perasaan.
yang berbicara tentang ‘hak-hak’,
menuntut
yang dapat timbul dalam situasi
36
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
dimana
pihak-pihak
harus
(atau
sebaiknya) tetap hidup dan bekerja sama.
Pentingnya
menjaga
kelestarian hubungan kerja sama,
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
pertikaian apa pun, selama engkau tidak memasukkan pengacarapengacara dan akuntan-akuntan ke dalamnya. Mereka sama sekali tidak mengerti memberikan dan mengambil dalam bisnis.”
sehingga menghindari penggunaan William Aubert, sebagaimana
hukum yang akan menimbulkan permusuhan,
sesungguhnya
juga
terjadi di negara-negara Barat. Hal ini tampak dari hasil penelitian Stewart
Macaulay
terhadap
masyarakat bisnis Amerika Serikat modern yang sangat rasional dan sangat
memperhitungkan.
Dikatakannya:10 “Pertikaian sering diselesaikan tanpa referensi kepada kontrak atau potensi sanksi-sanksi hukum yang sesungguhnya. Terdapat suatu keseganan untuk berbicara tentang hak-hak hukum atau untuk mengancam akan menggugat. Bahkan meskipun pihak-pihak mempunyai suatu persetujuan yang terinci dan direncanakan secara cermat, yang menunjukkan apa yang akan terjadi, bila misalnya, penjual gagal untuk menyerahkan barang pada waktu yang ditetapkan, sering mereka tidak pernah menunjuk kepada persetujuan, melainkan akan menegosiasikan suatu penyelesaian apabila problem muncul, nampaknya seperti tidak pernah ada suatu kontrak asli apa pun… seperti dikatakan oleh seorang usahawan, “engkau akan dapat menyelesaikan
dikutip Bernard L. Tanya,11 juga mencatat bahwa di negara-negara Barat, semisal Amerika Serikat dan Norwegia,
semakin
berkembang
forum
penyelesaian
penggunaan
sengketa alternatif. Dalam kaitan ini, penting untuk merujuk pendapat Moore,12 tentang ”self regulation”, yakni
setiap
lingkungan
sosial,
termasuk di dalamnya lingkungan sosial masyarakat pers, memiliki nilai-nilai
atau
norma-normanya
sendiri yang juga mengikat. Menurut Moore, hukum yang dibuat oleh negara hanyalah salah satu faktor saja yang mempengaruhi keputusankeputusan
dan
tindakan-tindakan
yang diambil orang berkaitan dengan apa yang ia hadapi. Menurut tindakan 11
Seidman,
manusia
pilihan untuk
Bernard. L. Tanya, Op. Cit., hlm. 33-
34. 12
10
Peters dan Koesriani, Op. cit, h. 15, lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, Hukum……, Op. Cit., hlm. 122.
Sally F Moore, 1983, Law as Process: An Anthropological Approach, Routledge & Kegan Paul, hlm. 78.
37
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
menggunakan hukum (pengadilan)
menggunakan hukum (pengadilan)
atau tidak menggunakan hukum,
dalam
memang tidak hanya ditentukan oleh
penghinaan dengan sarana pers oleh
faktor hukum saja. Akan tetapi ada
pihak
faktor non hukum (non-legal factor)
pemegang peran, berkaitan dengan
yang dapat mempengaruhi pilihan
keuntungan
tindakan
diterimanya,
manusia
baik
secara
penyelesaian
yang
perkara
berperkara
dan
sebagai
kerugian
kemampuan
yang yang
langsung maupun tidak langsung.
dimiliki dan kendala-kendala yang
Keberadaan dan bekerjanya hukum
dihadapi.
menurut Seidman berkaitan dengan
mengapa orang melakukan suatu
tiga
pilihan
komponen,
pembuatan
yaitu
proses
(law
making
hukum
processes),
proses
pelaksanaan
Untuk
menurut
diketahui
menjelaskan
Seidman
tentang
perlu
pandangan-
pandangan pihak yang berperkara
hukum (law implementing proceses)
mengapa
ia
dan masyarakat sebagai pemegang
tersebut,
kendala-kendala
peran (role occupant). Pada masing-
memaksanya, serta kepentingan yang
masing komponen tersebut terdapat
menyebabkan dia melakukan pilihan
arena pilihan (arena of choice) yang
tersebut.
berbeda satu sama lain. Pilihan
13
melakukan
pilihan yang
Implementasi hukum menurut menurut
Seidman memerlukan penyesuaian,
Seidman berkaitan dengan dua hal.
yaitu tindakan yang ditujukan pada
Pertama, dalam arena apa pilihan itu
pemegang
terjadi,
perubahan terhadap kendala dan
dengan
yaitu
tindakan
apakah
berkaitan
ganjaran dan hukuman,
peran,
sumber-sumber
melakukan
lingkungan,
atau
sumber daya dan kendala-kendala.
melakukan perubahan pada persepsi
Kedua,
pemegang peran melalui pendidikan
dalam
arena
tersebut
mengapa yang bersangkutan memilih
dan persuasi moral.
pilihan itu. Hal ini mengandung
Hukum dapat mempengaruhi
pengertian bahwa pilihan tindakan
pilihan tindakan manusia dalam dua
untuk
cara, yaitu secara langsung dan tidak
13
menggunakan
atau
tidak
Seidman RB, Op. Cit., hlm. 34-35.
langsung.
Pertama,
hukum
38
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
mempengaruhi
pilihan
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
tindakan
yang berisi detail data si pemilik
manusia secara langsung, karena
kartu kredit ini tampaknya menjadi
beberapa hal, antara lain: individu
semacam senjata makan tuan. Celah
yang bersangkutan merasa hukum itu
inilah yang banyak digunakan oleh
merupakan perintah yang bersifat
para pelaku kejahatan internet untuk
memaksa, hukum itu memberikan
memalsukan
perangsang
yang
harus
sehingga
diperhitungkan,
percaya
bahwa
tersebut
hukum itu benar sehingga perlu dipatuhi.
Kedua,
mempengaruhi manusia
transaksi
seakan-akan
transaksi
benar-benar
telah
Namun
demikian
tindakan
berbagai
resiko
tidak
langsung
penggunaan
kartu
tersebut
mempunyai
beberapa
individu
memperhatikan dan mengikuti polapola perilaku yang dilakukan orang
valid
disetujui oleh si pemilik kartu kredit.
pilihan
secara
karena
hukum
otorisasi
selain
keamanan, kredit
masih
keunggulan
seperti antara lain: Kartu
kredit
lain secara berulang-ulang atau sudah
memungkinkan
Anda
melembaga
untuk membeli barang
dalam
a.
kehidupan
masyarakat. 14
atau
jasa
tanpa
harusmembawa sejumlah C. Upaya
Penanggulangan
Penyalahgunaan Kartu Kredit
uang secara tunai; b.
oleh Lembaga Bank
pribadinya maupun
untuk
jual
diaksesnya
beli di
detail
data
layanan
jasa
barang
yang
internet.
Celah
keamanan saat pengisian data pribadi 14
Robert Seidman, Op. Cit., hlm. 34-
35.
atau
pengeluaran dana akan
internet pengguna kartu kredit harus secara
transaksi
pembelian
Setiap kali bertransaksi di
memberikan
Setiap
selalu
tercatat
dengan baik; c.
Anda
bisa
suatu
barang
memesan melalui
surat (mail-order) dan kemudiandibayar dengan menggunakan
kartu
kredit;
39
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
d.
e.
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Kartu
kredit
belanja
memungkinkan
Anda
semakin mungkin untuk dilakukan.
mahal
tidak perlu keluar negeri
dengan
cara
mencicil setiap bulannya;
hanya
Pada suatu kasus tertentu,
barang
Anda
luar
bisa
pembayaran
terhadap
untuk
membeli
produk negeri.
buatan Cukup melalui
internet dan melakukan
suatu barang yang sudah
pembayaran
Anda beli
bila Anda
kartukredit, maka barang
meragukan
keamanan
akan diantarkan sampai
pembayaran yang akan
ke alamat Anda dengan
Anda lakukan;
selamat.
Memiliki
kartu
merasa
ke
luar
khawatir
negeri
tanpa
mata
uang
membawa
Upaya-upaya
Dengan memiliki kartu kredit akan memudahkan Anda
untuk
bulanan atau pun tagihan pajak secara otomatis; Dengan kehadiran cara
kredit,
dan pencegahan terhadap tindak penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit
semakin
dipertimbangkan
perlu
dalam
hal
berbagai
industri
kartu
kredit
dan perusahaan jasa layanan. Menurut
sebuah
studi
mengenai profitabilitas layanan kartu
pembayarantagihan
menggunakan
pendeteksian
manajemen resiko yang diterapkan di
lokal;
pembayaran
dengan
kredit
bepergian dan berbelanja
h.
Anda
berbelanja
berarti Anda tidak perlu
g.
jauh
membeli barang berharga
menangguhkan
f.
jarak
online kartu kemudahan
kredit oleh bank sehubungan dengan aspek Manajemen
Kartu
Kredit,
industri perdagangan online dan jasa pembayaran
online
mengalami
kerugian mencapai satu milyar dolar setiap tahunnya akibat adanya tindak
40
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
penipuan dan penyalahgunaan kartu
suatu kartu kredit palsu
kredit.
dihitung
yang persis sama dengan
dari besarnya kerugian akibat adanya
kartu kredit yang asli.
kartu-kartu kredit yang kebobolan,
Lengkap
belum
besar
pihak penerbit. Kadang-
kerugian yang dibebankan kepada
kadang magnetic stripe
para merchant (pedagang) akibat
juga ikut ditiru. Dalam
tindak penipuan melalui mail-order
kasus
atau telephone order, biasa disebut
biasanya terlibat suatu
MOTO (layanan jual beli melalui
sindikat nasional,regional
transaksi surat menyurat, semacam
maupun internasional.
Ini
dihitung
baru
berapa
katalog dan jual beli melalui telepon,
c.
dengan
ini
seperti
(Re-Embosssed
maju).
Card/Altered operandi
dari
ini
Mengubah Kartu Kredit
biasa dilakukan di negara-negara
Modus
logo
Modus
Card)
operandi
dari
pemalsuan kartu kredit ini banyak
perubahan kartu kredit
macam ragamnya, antaralain dapat
ini juga relatif simpel. Di
disebutkan sebagai berikut:
mana kartu kredit yang
a.
Hilangnya Kartu Kredit
sudah
(Lost/Stolen
berlakunya
Card)
masa diratakan
Modus operandi dalam
nomor
hal ini sederhana saja. Di
tanggal berakhir
mana pihak pemegang
tersebut.
kartu kredit berpura-pura
ditimpa
menyatakan bahwa kartu
nomor dan tanggal baru.
kreditnya hilang. Baik karena
dicuri
ataupun bukan. b.
habis
Kartu
Kredit
(Counterfeit
d.
dan kartu
Selanjutnya lagi
Pencetakan
dengan
Berulang-
ulang (Record of Charge Pumping) Dalam hal ini
Palsu
tokonya
Card)
dimana
Dalam hal ini di buat
barang/jasa
yang
nakal, penjual
mencetak
41
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
kartu
e.
kredit
dari
yang
besar
dipecah
konsumennya pada lebih
menjadi
dari satu slip dan slip
sehingga menjadi kecil-
yang
itu
kecil. Karena itu pembeli
kemudian diisi dengan
dapat berbelanja jauh di
transaksi fiktif.
atas
berlebihan
Kartu
Putih
(White
beberapa
batas
karena
ini
otorisasi.
juga
dilakukan g.
Penyebaran (Spending
relief
Pemilik
nomor-nomor
kredit
maksimum
tidak
Penjual biasanya meniru
di permukaan
slip
ditoko yang bersangkutan
Plastic) Modus operandi
oleh penjual yang nakal.
terkena
Pembelian Spread)
kartu
kredit
kartu
membeli dengan harga
pelanggannya.
yang kecil-kecil dibanyak
Kemudian
f.
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
berdasarkan
sekali
toko,
sehingga
relief tersebut dibuatkan
melebihi jumlah
kartu putih yang tidak
pembelian
diberikan logo dan tanda-
maksimum. Dalam hal
tanda
ini juga tidak terkena
visual
lainnya.
Tetapi dibubuhi nomor
otorisasi
kartu yang ditiru tersebut.
penerbit.
Pemecahan (Split
Tagihan
Charge)
Modus
h.
yang
dari
bank
Kartu Kredit yang Tidak Diterima (Non-Received
operandi seperti ini juga
Card) Dalam hal
memerlukan kerja sama
kartu kredit tidak sampai
antara pemegang kartu
ke tangan pemengannya
dengan
dan dipergunakan oleh
penjual barang/jasa.
yang tidak berhak. Atau
Dalam
hal
pembayaran
ini
slip
ketika
yang
yang
sebenarnya berisi harga
ditagih sebenarnya
pemegang
tidak
ini
alamat dari jelas,
42
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
sementara alamat yang diberikan
upaya
kepada penerbit
bukan
yang
Indonesia
dari
beberapa
dilakukan
terkait
Bank
dengan
upaya
meminimalisir internet fraud dalam
atau
alamat
permasalahan penipuan kartu kredit
yang
(carding) adalah regulasi mengenai
diberikan
kemudian
perusahaan
penyelenggaraan
kegiatan
Alat
tersebut pindah alamat
Pembayaran dengan Menggunakan
dan tidak di ketahui oleh
Kartu (APMK), mengingat APMK
penerbit.
merupakan alat atau media yang
Kartu
dari
Informasi
Bocoran
sering digunakan dalam kejahatan
(Solicited
internet fraud khususnya penipuan
Card) Ada pihak-pihak seperti
j.
satu
alamat yang sebenarnya
perusahaan,
i.
Salah
penerbit
kartu kredit (carding).
atau
Ketentuan
mengenai
karyawan dari penerbit
penyelenggaraan
ataupun pihak yang dekat
dalam Peraturan Bank Indonesia
dengan pemegang yang
No.6/30/PBI/2004
membocorkan informasi
Penyelenggaraan
tentang nomor dan kode
Pembayaran Dengan Menggunakan
kartu kredit kepada suatu
Kartu
sindikat pemalsu kartu
Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal
kredit.
30 Desember 2005 tentang Prinsip
Kejahatan
dan
APMK
terdapat
tentang Kegiatan
Surat
Edaran
Alat
Bank
dalam
Perlindungan Nasabah dan Kehati-
Pengiriman Kartu (Mail
hatian, serta Peningkatan Keamanan
Order Fraud)
Apabila
Dalam Penyelenggaraan Kegiatan
kartu
dikirim
Alat
kredit
dengan pos maka kartu tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya
Pembayaran
dengan
Menggunakan Kartu. Adapun
pokok-pokok
pengaturannya antara lain sebagai berikut:
43
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
a.
Alat Pembayaran Dengan
penyelenggaraan APMK,
Menggunakan
yang
Kartu
(APMK)
adalah
alat pembayaran
b.
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
meliputi pengamanan
yang
pada
kartu
dan
berupa kartu kredit, kartu
pengamanan
pada
ATM,
seluruh
yang
kartu
debet,
sistem
kartu prabayar dan atau
digunakan
yang
memproses
transaksi
dengan hal tersebut.
APMK
termasuk
Bagi bank dan lembaga
penggunaan
chip pada
bukan
kartu kredit.
dipersamakan
bank
yang
untuk
merupakan Selain itu, Bank Indonesia
penyelenggara juga
APMK harus menyerahkan penerapan
bukti manajemen
Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK
untuk
meminimalkan
tingkat
kejahatan terkait dengan APMK
dan
untuk
meningkatkan
Peningkatan
keamanan
tersebut
dilakukan
terhadap
seluruh
infrastruktur teknologi terkait
mengedukasi produk
dengan
nasabah
bank dan
kewaspadaan berbagai
informasi
meningkatkan
nasabah
risiko
terhadap
terhadap
termasuk internet
fraud. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNP tentang
terhadap APMK.
yang
transparansi
produk bank dan penggunaan data
sekaligus
kepercayaan masyarakat
d.
mengenai
regulasi
pribadi nasabah, sebagai upaya untuk
risiko. c.
mengeluarkan
Transparansi
Informasi
Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Pokok-pokok
pengaturan
dalam ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:
44
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
1.
2.
3.
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Bank wajib menerapkan
danrisiko pada setiap
transparansi
informasi
produk bank, dimana
mengenai Produk Bank
bank harus menjelaskan
dan penggunan
secaraterinci
Data
setiap
Pribadi Nasabah.
manfaat yang diperoleh
Bank
nasabah
dilarang
dari
suatu
memberikan informasi
produk
yang
menyesatkan
dan potensi risiko yang
(mislead) dan atau tidak
dihadapi oleh nasabah
etis (misconduct).
dalam
Informasi Produk Bank
penggunaan
tersebut,
produk bank.
minimal
bank
masa
meliputi: nama produk, jenis produk,
manfaat
dan
produk,
resiko
persyaratan dan tatacara penggunaan produk, biaya-biaya
yang
melekat pada produk, perhitungan bunga atau bagihasil dan margin keuntungan, waktu
jangka berlakunya
a. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel,
efisien,
dan
memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna
dapat
Bank, penerbitan
sistem
tersebut
digunakan
dalam
membayar suatu transaksi.
(issuer/originator)
Ada
Produk Bank. Bank
A. Kesimpulan
sebagai alat pembayaran yang
Produk
4.
PENUTUP
wajib
memberikan informasi kepada
nasabah
mengenai
manfaat
banyak
jenis
Kartu
Kredit, yaitu Silver, Gold dan Platinum. Kelebihan Kartu Kredit yaitu sebagai Alat Ganti Pembayaran, Sebagai
45
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
Cadangan
dan
Membantu
mewajibkan perbankan untuk
Atas
menerapkanmanajemen risiko
Pembayaran Pembayaran
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
dan
Tagihan
dalam
aktivitas
internet
Rumah Tangga. Kekurangan
banking, menerapkan prinsip
dari
mengenal nasabah / Know
kartu
kredit
yaitu,
membuat pemilik kartu kredit
Your
tersebut menjadi konsumtif,
(KYC), mengamankan sistem
susah
teknologi informasinya dalam
mengontrol
penggunaannya, dan lain-lain. b. Teori
pilihan
mekanisme
Customer
rangka
Principles
kegiatan
Alat
Pembayaran
dengan
untuk penyelesaian perkara
Menggunakan
Kartu
penyalahgunaan kartu kredit
menerapkan
transparansi
adalah
informasi
berfungsi
untuk
mengatasi menyelesaikan
dan
mengenai
atau
Produk Bank dan penggunan
konflik
Data Pribadi Nasabah. Setiap
(perkara) secara tertib, serta
kali
sebagai fungsi hukum sebagai
internet, seorang pengguna
sarana
perubahan
sosial.
kartu
Fungsi
hukum
untuk
menyediakan
menyelesaikan berlaku
perkara
setelah
haruslah data
detail
pribadinya sebagai salah satu
konflik
otorisasi transaksi baik untuk
meminimalisir
terjadinya penipuan di
dikeluarkannya
barang yang diaksesnya di
kartu
internet. Celah keamanan saat
perbankan,
pengisian data pribadi yang
serangkaian
berisi detil data si pemilik
peraturan perundang-
Peraturan
kredit
di
layanan jasa maupun jual beli
c. Demi
undangan,
bertransaksi
ini
terjadi.
kredit
akan
dalam Bank
kartu kredit ini menjadi celah bentuk
Indonesia
inilah yang banyak digunakan oleh
para
pelaku
(PBI) dan SuratEdaran Bank
memalsukannotorisasi
Indonesia
transaksi sehingga seakan-
(SE),
yang
46
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
akan transaksi tersebut benarbenar telah valid disetujui oleh si pemilik kartu kredit. B. Saran a. Bagi
Bank
yang
mengeluarkan Kartu Kredit Bagi
Bank
yang
mengeluarkan Kartu Kredit disarankan untuk memilah sangat teliti terlebih dahulu calon nasabah yang akan mendapatkan fasilitas kartu kredit. b. Bagi Nasabah yang memiliki Kartu Kredit Bagi Nasabah yang memiliki Kartu
Kredit
disarankan
untuk
bisa
mengontrol
penggunaan kartu kredit yang di miliki. Agar tidak sampai terjadi pembengkakan dengan angsuran
kartu
kredit
nantinya. Kontrol secara baik penggunaannya, agar tidak merugikan
kita
sebagai
pemilik kartu kredit. DAFTAR PUSTAKA Beckman, Keebet von Benda, 1986. ”Evidence and Legal Reasoning in Minangkabau”,
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
dalam Keebet von Benda Beckman and Fons Strijbosch (eds), Anthropology of Law in The Netherlands, Foris Publications, DordrechtHolland/Cinnaminson-USA. ___________, 1986. Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Terjemahan Indira Simbolon, dari “The Broken Stairways to Consensus: village justice and state courts in Minangkabau,” Grasindo, Jakarta. Black, Donald. 1976. The Behaviour of Law, Academic Press, New York. Bredemeier, Harry C. 1973. ” Law as an Integrative Mechanism”, dalam Albert V, eds, Sociology of Law, Pinguin Books, Baltimore, Maryland. Friedman, Lawrance M. 2001 American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta. Imaniyati, Neni Sri. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Aditama. Bandung. __________, 1977. The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundation. Moore, Sally F. 1983. Law as Process: An Anthropological Approach, Routledge & Kegan Paul.
47
Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017
ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
Internet, Majalah, dan Literatur Munir, Fuady. 2002. Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Paridihardjo, Soemarno. 2009. Tanya Jawab Undang - Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PT GramediaPustaka Utama. Jakarta. Rahardjo, Satjipto. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. ___________, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Cet. 4, Bandung. ___________, 2004 Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Universitas Muhamadiyah, Surakarta. Remy
Lainnya: Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. Peranan Hukum dalam Perubahan Masyarakat, Makalah Seminar Pembangunan Hukum, Jakarta. Manan, Bagir. 2006 “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XX No. 247 Refrensi Internet kartu kredit, retrived/ Diakses dari http://www.scribd.com/doc/2 2370900 tanggal 19 Maret 2011 Internet Banking, retrived/Diakses dari http://www.jisportal. com/forum/showthread.php/1 046 tanggal 23 Maret 2011
Syahdeini, Sutan. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
Suparni, Niniek. 2009. Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya. Sinar Grafika. Jakarta. Tanya, Bernard L. 2006. dalam Ruang Srikandi, Surabaya. Wahid,
Hukum Sosial,
Abdul. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). PT Refika Aditama.Bandung.
48
