TIM NATIONAL RISK ASSESSMENT (NRA) INDONESIA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

PUBLIK

TIM NATIONAL RISK ASSESSMENT (NRA) INDONESIA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

ASI i

PUBLIK

© 2015, Tim NRA Indonesia

Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 ____________________________________________________________

ISBN

: ……………………..

Ukuran Buku

: 295 x 210 mm

Jumlah Halaman : ix + 44 halaman Naskah

: Tim NRA Indonesia

Gambar INDONESIA Sampul RISK : P. Irawan, Rudi Yulianto dan Darma Zendrato ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015

Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Keuangan (PPATK)

Analisis

Transaksi

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Informasi Lebih Lanjut Tim NRA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Financial Transaction Report and Analysis Center (INTRAC) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Phone : (+6221) 3850455, 3853922 Fax : (+6221) 3856809, 3856826 Website : http://www.ppatk.go.id ; http://www.jdih.go.id

Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015

i

PUBLIK

Halaman ini sengaja dikosongkan

ii


PUBLIK

TIM PENYUSUN NRA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (NRA on Terrorist Financing)

Tim PPATK

Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri

Tim Satgas Penanganan Terorisme Kejaksaan Agung INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015

Tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

 Tim Mahkamah Agung RI  Tim Pengadilan Tinggi dan Negeri DKI Jakarta


iii

PUBLIK

DAFTAR ISI TIM PENYUSUN NRA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME ............. iii DAFTAR ISI ................................................................................................ iv DAFTAR SINGKATAN................................................................................... v DAFTAR ISTILAH ....................................................................................... vi SAMBUTAN KEPALA PPATK ...................................................................... vii RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... viii BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Tujuan dari NRA on TF ............................................................................... 5 BAB 2 PEMAHAMAN PENDANAAN TERORISME ........................................... 7 A. Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ........................................................ 7 B. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) ............................................... 8 C. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia ...................................... 9 BAB 3 METODOLOGI ................................................................................ 12 A. Metodologi NRA on TF ............................................................................... 12 B. Langkah-Langkah Penilaian Risiko ........................................................... 12 C. Formulasi Penilaian Risiko ....................................................................... 15 D. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 18 E. Ruang Lingkup (Coverage) Penilaian NRA on TF ........................................ 18 BAB 4 PENILAIAN RISIKO PENDANAAN TERORISME INDONESIA .............. 20 A. Hasil Penilaian Konsep Pendanaan Terorisme ........................................... 20 B. Hasil Penilaian NRA on TF ........................................................................ 21 BAB 5 KESIMPULAN NRA ON TF .............................................................. 42 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 43

iv


PUBLIK

DAFTAR SINGKATAN APGAKUM

:

Aparat Penegak Hukum

APU dan PPT

:

Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

CBCC

:

Cross Border Cash Carrying

CDD

:

Customer Due Dilligence

DTTOT

:

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

EDD

:

Enhanced Due Dilligence

FATF

:

Financial Action Task Force on Money Laundering

IS

:

Islamic State

ISIL

:

Islamic State of Iraq and the Levant

ISIS

:

The Islamic State of Iraq and Syria

JI

INDONESIA RISK ASSESSMENT : Jemaah Islamiyah on TERRORIST FINANCING 2015

KYC

:

Know Your Custumer

LSM

:

Lembaga Swadaya Masyarakat

NPM

:

New Payment Method

NPO

:

Non Profit Organization

NRA on TF

:

National Risk Assesment on Terrorism Financing

PBJ

:

Penyedia Barang dan Jasa

PJK

:

Penyedia Jasa Keuangan

TPPT

:

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

LTKM

:

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Ormas

:

Organisasi Massa

IMF

:

International Monetary Fund


v

PUBLIK

DAFTAR ISTILAH NRA on TF

:

National Risk Assessment on terrorist financing (penilaian

risiko

nasional

terhadap

tindak

pidana pendanaan terorisme. Yayasan Radikal

:

Organisasi atau yayasan yang beraliran keras yang

dalam

aksinya

berpotensi

mengarah

kepada aksi kekerasan dan terorisme. Yayasan radikal ini cendung disebut sebagai organisasi teroris. Cash Smuggling

:

Aksi pembawaan uang tunai secara ilegal dengan cara diselundupkan melalui perbatasan antar negara.

New Payment Method (NPM)

:

Metode cara pembayaran baru yang sering dikaitkan

dengan

internet

yang

transaksi

cenderung

melalui

media

lemah

dalam

pengawasan. Moving/transfering dana

:

Memindahkan

uang

terkait

terorisme

dari

suatu tempat ke tempat lainnya Bitcoin

:

Salah

satu

currency

bentuk

yang

NPM

masih

berupa

belum

virtual

mendapat

pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya

sering

dikaitkan

untuk

transaksi hasil suatu tindak pidana. Fa’i

:

Upaya para terorisme untuk mendapatkan dana tunai melalui aksi perampokan dengan kekerasan.

Domestik list

:

Daftar terduga teroris dalam negeri

Freezing without delay

:

Tindakan pembekuan serta merta terhadap aset (harta kekayaan) orang atau organisasi yang masuk kedalam daftar terduga teroris.

Hatred Speech

:

Penyebaran kebencian yang bersifat provokatif untuk

tujuan

mengajak

melakukan

aksi

dengan kekerasan.

vi


PUBLIK

SAMBUTAN KEPALA PPATK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka PPATK bersama Stakeholder rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang tergabung dalam Inter Agency Working

Group

NRA

Indonesia

dapat

menyelesaikan

penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme/National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA on TF) tahun 2015”. Penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pendanaan terorisme adalah

kegiatan

dalam

rangka

mengukur

dan

mengidentifikasi

risiko

pendanaan terorisme di Indonesia dengan maksud agar dapat diketahuinya peta risiko pendanaan terorisme sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan INDONESIA RISK ASSESSMENT FINANCING 2015ini dilakukan sebagai wujud komitmen terorisme on diTERRORIST Indonesia. Kegiatan

Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan keikutsertaan Indonesia di mata dunia dalam memerangi tindak pidana pendanaan terorisme yang bersifat lintas batas negara. Saya menyambut baik dokumen hasil penilaian NRA on TF ini karena hasil penilaian ini tidak hanya bermanfaat dalam penyusunan kebijakan yang echievable namun lebih dari itu hasil penilaian ini akan memperkokoh fungsi inter agency dalam penanganan kasus pendanaan terorisme yang efektif bagi seluruh stakeholder yang terlibat. Akhirnya, saya menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim NRA on TF yang terlibat aktif dalam mengawal kegiatan NRA on TF ini sehingga dokumen hasil penilaian ini dapat diluncurkan bagi kita sekalian. Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Oktober 2015 Kepala PPATK

Dr. Muhammad Yusuf


vii

PUBLIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

S

ebagai bagian dari sistem hubungan internasional, Indonesia menjadi bagian dari gerakan global anti pencucian uang dan anti pendanaan

terorisme di dunia karena setiap aksi yang terjadi dalam skala Internasional dapat berdampak bagi negara Indonesia begitu juga dengan sebaliknya. Untuk itulah mengapa lembaga-lembaga internasional seperti halnya Financial Action Task Force (FATF) begitu peduli terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, karena tindak pidana pencucian uang dan khususunya tindak pidana terorisme dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di suatu negara yang tentunya juga akan mempengaruhi faktor ekonomi dan sosial di negara tersebut. Pendanaan terorisme dan pencucian uang menjadi perbuatan yang erat kaitannya sebab para pelaku terorisme berupaya untuk menyelamatkan harta kekayaan agar harta tersebut tidak dibekukan, namun demikian ada kalanya harta kekayaan hasil pendanaan terorisme tidak berasal dari tindak pidana, melainkan dari hasil kegiatan yang legal yang tidak perlu dilakukan upaya pencucian uang. Sejalan dengan rekomendasi FATF No. 1 mengenai perlunya setiap negara untuk melakukan penilaian berbasis risiko terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta didasarkan kepada kebutuhan untuk mengukur risiko khususnya mengenai tindak pidana pendanaan terorisme, maka PPATK yang tergabung dalam tim NRA Indonesia bersama dengan Apgakum dan instansi penanganan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme yang meliputi Densus 88 Anti Teror Kepolisian RI, Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI dan Mahkamah Agung RI/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan penilaian risiko nasional (NRA) terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang hasilnya adalah: 

Modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi terjadi di Indonesia adalah pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan, penyalahgunaan dana yayasan, berdagang/kegiatan usaha baru dan juga melalu kegiatan kriminal menggunakan instrumen uang tunai untuk tujuan pengelolaan dan pengembangan jaringan teroris.



Profil pelaku korporasi/entitas yang berisiko tinggi pendanaan terorisme berupa yayasan atau organisasi NPO, perkumpulan dan perusahaan usaha mikro dan usaha kecil; sedangkan profil pelaku perorangan, yang paling

viii


PUBLIK

berisiko adalah pelajar dan mahasiswa, pengurus LSM, pedagang dan tokoh keagamaan. 

Sarana pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi adalah melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, sistem ataupun New Payment Method; melalui kegiatan usaha/bisnis; melalui pedagang perhiasan/emas dan kendaraan bermotor; melalui kegiatan penukaran valutas asing serta melalui pembawaan uang tunai baik dalam negeri maupun lintas batas negara melalui kurir. Untuk instrumen transaksi, tarik/setor tunai dan produk keuangan simpanan tabungan perbankan tergolong berisiko tinggi digunakan oleh pelaku pendanaan terorisme yang melibatkan

penggunaan

identitas

palsu

dalam

pembukaan

rekening

ataupun pemanfaatan rekening pihak ketiga yang sudah dibeli atau dipinjam oleh para pelaku pendanaan terorisme. 

Berdasarkan wilayah berisiko tinggi terjadinya kasus pendanaan terorisme, terdapat 9 provinsi di Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Nangroe Aceh INDONESIA RISK ASSESSMENT Darusalam, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. on TERRORIST FINANCING 2015


ix

PUBLIK

BAB

PENDAHULUAN

1 A.

Latar Belakang Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against

humanity1)

disebut

juga

sebagai

kejahatan

luar

biasa

(extraordinary crime) yang mengancam peradaban dan kedaulatan setiap negara di dunia karena terorisme masuk sebagai kejahatan internasional terorganisisasi (Transnational Organized Crime) yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Berbagai aksi kekerasan para pelaku teroris telah menimbulkan keresahan setiap umat manusia baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar

negeri.

Kekerasan

yang

mereka lakukan

dilandaskan

kepada

keyakinan dan ideologi yang mereka yakini meskipun pada kenyataannya INDONESIA ASSESSMENT keyakinan dan RISK ideologi tersebut sangat berlawanan dengan ajaran agama, on TERRORIST FINANCING 2015

nalar sehat dan hak asasi manusia. Pemicu terjadinya aksi terorisme baik dalam skala Internasional maupun Nasional sangat beraneka ragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologi, nasionalisme

ekstrem

dan

juga

dapat

juga

berasal

dari

faktor

permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran serta adanya kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah yang dalam situasi tertentu memunculkan gerakan–gerakan radikal ke arah perbuatan untuk menggoncangkan sistem pemerintahan yang sah demi memperjuangkan keinginan mereka. Di Indonesia, situasi dan kondisi zaman ikut mempengaruhi dan menentukan skala dan intensitas teror. Pemicu teror antara lain merebaknya

pertentangan

ideologi,

maraknya

fanatisme

agama,

munculnya pemberontakan separatisme, serta upaya rezim membentengi dan

melanggengkan

kursi

kekuasaannya.

Orang-orang

yang

berseberangan dengan pemikiran sang penguasa garisnya jelas yakni mereka berada di luar sistem dan dianggap musuh negara2.

1Penjelasan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2 Terorisme dan perang intelijen tahun 2005-Dr. A. C Manullang hal 97


1

PUBLIK Teror dan kekerasan pada dasarnya adalah bahasa atau pesan sebagai media komunikasi yang digunakan oleh teroris sehingga tindakan kekerasan telah menjadi sarana pengungkapan pesan pelaku kepada pihak lain atau dapat pula digambarkan sebagai sarana ekspresi diri (tuntutan) yang sayangnya dalam hal ini sering diwujudkan dalam bentuk kekerasan yang memakan korban baik jiwa maupun materil. Tentu saja korban dari kejahatan terorisme tidak terbatas hanya kepada korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber–sumber ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan kegoncangan sosial dan politik, bahkan dapat meruntuhkan eksistensi suatu bangsa. Penggunaan berbagai jenis senjata, mulai dari bahan peledak, senjata kimia, senjata biologi baik dalam skala kecil maupun besar telah lazim dipraktikan dalam kejahatan terorisme. Tindak pidana terorisme pada umumnya dilakukan secara terencana,

dilakukan

oleh

orang-orang

yang

terlatih,

sistematis,

terorganisasi dan kerap kali bersifat lintas negara. Karena itu, sekarang ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berani meyakinkan bahwa negaranya bebas dari ancaman segala bentuk tindakan kejahatan terorisme. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggrispun tidak terlepas dari aksi-aksi terorisme di negaranya. Tanggap darurat pemerintah Indonesia terhadap aksi terorisme tersebut diwujudkan dengan mengkriminalisasikan tindakan (perbuatan) teror yang kemudian disebut dengan tindak pidana terorisme sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berbagai aksi tindak pidana terorisme terjadi di Indonesia yang telah menimbulkan banyak korban jiwa namun pada prinsipnya meskipun latar belakangnya berbeda, tujuan utama dari aksi terorisme di Indonesia adalah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang berlandaskan agama, ideologi dan politik tertentu. Setiap tindakan atau aksi terorisme dapat dipastikan memerlukan dukungan pendanaan dalam bentuk uang, orang, tempat, jaringan, kebutuhan

operasional,

persenjataan

dan

alat

peledak yang

tidak

mungkin ada tanpa adanya usaha dari para pelaku. Upaya untuk mendapatkan

dukungan

pendanaan

inilah

yang

kemudian

oleh

Pemerintah dikriminalisasikan lewat Undang-Undang No. 9 tahun 2013

2


PUBLIK

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan harapan setiap orang atau organisasi yang melakukan pendanaan apapun dengan maksud diketahuinya atau patut diduga akan digunakan

untuk

melakukan

aksi

terorisme

maka

akan

dapat

dipidanakan. Dalam sejarah perkembangan Indonesia, beberapa aksi terorisme pernah terjadi yang menimbulkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materil namun juga jiwa dan dampak psikologis yang sangat mendalam. Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan secara jelas bahwa salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum,

melaksanakan

mencerdaskan

ketertiban

dunia

kehidupan

yang

bangsa,

berdasarkan

dan

ikut

kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial” artinya bahwa Indonesia akan memerangi segala sesuatu yang bertentangan dengan isi pembukaan tersebut demi RISK terwujudnya iklim kehidupan bernegara yang berdaulat, INDONESIA ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015

termasuk diantaranya, bebas dari segala bentuk tindakan terorisme yang dapat mengancam perdamaian Negara maupun dunia secara luas. Aksi perbuatan terorisme selalu identik dengan ancaman (terror) dalam bentuk kekerasan sebagai bentuk eksistensi mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini benar meskipun dalam tatanan hukum tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sejak 2002, Indonesia mengalami lima serangan bom yang berakibat tewasnya ratusan orang dan ratusan orang lainnya terluka. Selain itu, sejak tahun 2010 aksi-aksi teror juga dilakukan oleh berbagai sel teroris (kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari beberapa orang saja). Berbagai kegiatan teror ini terjadi karena adanya fasilitas dan instrumen pendukung antara lain pendanaan. Dana yang didapatkan oleh kelompok teroris ini berasal dari berbagai sumber baik legal maupun ilegal. Sepanjang tahun 2013 telah ditangkap 94 tersangka teroris, mereka terlibat beragam kasus mulai dari kasus perampokan, serangan bom hingga penembakan polisi. Bahkan salah satu kelompok teror yakni kelompok Abu Roban berhasil merampok uang hampir sebesar Rp1.8 miliar rupiah yang dilakukan dalam 10 kali aksi perampokan di berbagai kota dan kelompok Kodrat yang berhasil merampok sekitar 1,5 kilogram emas dan uang tunai Rp500 juta rupiah


3

PUBLIK selain itu terdapat pula kelompok penggabungan alumni Poso dengan cara pengambilan uang melalui media internet (cyber fa’i) yang berhasil membobol uang lebih dari Rp7 (tujuh) miliar rupiah dengan cara meretas situs investasi online speedline.com yang uangnya digunakan untuk membiayai operasi jihad di Poso3 Pada tanggal 13 Maret Tahun 2013 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang–Undang (UU) No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang isinya menjelaskan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme dalam pasal 4 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Definisi tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU tersebut sejalan

dengan

UU

No.

8

Tahun

2010

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada pasal 2 ayat 2 yang menegaskan bahwa “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung

untuk

kegiatan

terorisme,

organisasi

teroris,

atau

teroris

perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana”. Di dalam UU No. 8 Tahun 2010 ini penekanannya lebih kepada harta kekayaan untuk pendanaan kegiatan terorisme dengan pemikiran bahwa harta kekayaan sebagai

sarana

atau

modal

para

pelaku

teror

untuk

melakukan

perbuatannya. Dengan melakukan perampasan harta kekayaan tersebut secara otomatis akan menghentikan atau mengurangi gerak para pelaku teror untuk melakukan aksinya. Selain adanya rekomendasi FATF No. 1 mengenai keharusan setiap negara untuk mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko TPPU dan TPPT4,

FATF

juga

mengeluarkan

rekomendasi

FATF

No.

5

yang

menyebutkan “Countries should criminalise terrorist financing on the basis Mbai, Ansyaad. 2014. Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia. Ansyaad Mbai. Jakarta:Squad Publishing. 4 “Countries should identify, assess, and understand the money laundering and TERRORIST FINANCING risks for the country, and should take action, including designating an authority or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated effectively” 3

4


PUBLIK

of the terrorist financing convention, and should criminalise not only the financing of terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to a specific terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as money laundering

predicate

offences”;

yang

artinya

setiap

negara

wajib

mengkriminalisasi pendanaan teroris berdasarkan konvensi pendanaan terorisme dan wajib mengkriminalisasi tidak hanya perbuatan mendanai aksi teroris, tetapi juga termasuk pendanaan organisasi teroris dan teroris perseorangan, meskipun tidak ada keterkaitan terhadap aksi terorisme tertentu. Setiap negara wajib menetapkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana Pencucian Uang. Dengan adanya rekomendasi FATF tersebut serta didorong dengan adanya kebutuhan untuk menilai risiko pendanaan terorisme yang akan memudahkan para stakeholder untuk menentukan langkah mitigasi risiko pendanaan terorisme di Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang, maka PPATK bersama dengan stakeholder lainnya yang tergabung dalam Inter-Agency Working Grup NRA Indonesia telah melakukan INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015

identifikasi, analisis dan evaluasi lingkup skala nasional dalam bentuk penilaian risiko nasional (risk assessment) terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme/ National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA on TF) yang hasilnya akan kita temukan dalam dokumen NRA on TF ini. B.

Tujuan dari NRA on TF Pemahaman terhadap risiko TPPT melalui kegiatan NRA TPPT atau NRA on TF menjadi bagian yang esensial dalam implementasi rezim APUPPT baik terkait dengan ancaman, kerentanan dan dampak dari aspek hukum, regulasi, penegakan hukum, maupun aspek lainnya, untuk memitigasi risiko terhadap TPPT. Kegiatan ini menjadi semakin strategis, khususnya dalam memberikan evaluasi terhadap kecenderungan dan dampak terhadap risiko yang dimiliki untuk menentukan prioritas risiko, strategi mitigasi guna mereduksi dampak terhadap risiko yang dimiliki, serta pengalokasian sumber daya yang efisien oleh setiap stakeholder yang berwenang. Kegiatan NRA on TF ini juga dapat membantu industri keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, serta aparat penegak hukum dalam mengukur

risiko

mengalokasikan


TPPT. secara

Selain efisien

itu kegiatan sumber

daya

NRA berfungsi yang

tersedia

untuk dalam

5

PUBLIK memberantas pendanaan terorisme. Apabila risiko yang teridentifikasi besar, maka negara harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia mampu

mengatasi

risiko

tersebut,

sedangkan

apabila

risiko

yang

teridentifikasi kecil, maka negara dapat mengambil langkah-langkah sederhana tertentu untuk menjaga risiko tersebut tetap berada pada batas level tertentu. Untuk itulah, kegiatan NRA on TF dilaksanakan oleh Tim NRA Indonesia secara komprehensif, menyeluruh, terintegrasi, serta dengan menggunakan metode yang diadopsi dari international best practices dengan tujuan utama yakni: 1. Mengetahui modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi. 2. Mengetahui profil pelaku pendanaan terorisme yang berisiko tinggi baik untuk perorangan maupun organisasi 3. Mengetahui sarana pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi 4. Mengetahui instrumen transaksi dan produk/jasa keuangan yang berisiko tinggi 5. Mengetahui wilayah (provinsi) pendanaan terorisme yang berisiko tinggi di Indonesia

6


PUBLIK

PEMAHAMAN PENDANAAN TERORISME

BAB

2 A.

Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia pertama kali dilakukan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16. Berikut jenis-jenis tindak pidana terorisme dalam Perppu tersebut yaitu: C.1

Pasal 6: Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta INDONESIA RISK ASSESSMENT

on TERRORIST benda orang FINANCING lain, atau2015 mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. C.2

Pasal 7: Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

C.3

Pasal 8: Menghancurkan, menyebabkan

hancurnya

membuat atau

tidak

merusak

dapat bangunan

dipakai, untuk

pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut atau pesawat udara; menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pesawat udara atau di dalam pesawat melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan penerbangan. Selain ketentuan tindak pidana terorisme dalam pasal-pasal di atas, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana terorisme, yaitu:


7

PUBLIK 1. Pasal 9: mengimpor, menguasai atau mengekspor senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme. 2. Pasal 10: menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menciptakan suasana teror. 3. Pasal 11: menyediakan atau menggumpulkan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. 4. Pasal 12: menyediakan atau menggumpulkan dana untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 5. Pasal 13: memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. 6. Pasal 14: menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. 7. Pasal 15: melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. 8. Pasal 16: memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana disebut diatas telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. B.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, tajam dan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang dan penyediaan kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam UndangUndang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam tindak pidana kejahatan terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai tujuan yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik secara sah seperti jual beli pulsa, meminta sumbangan, berjualan alat-alat computer, berjualan herbal, warnet maupun dengan aksi-aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, sampai kepada peretasan situs investasi dalam jaringan (online insvestation). Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan-bahan peledak, membangun

8


PUBLIK

jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror. C.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Pada awalnya tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini karena tindak pidana pendanaan terorisme diatur bersamaan dengan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan UndangUndang No. 15 Tahun 2003. Dalam Perpu tersebut, tindak pidana pendanaan terorisme terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a dalam Pasal 11 yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan seluruhnya

atau patut untuk

diketahuinya akan

melakukan

tindak

digunakan sebagian

pidana

terorisme

atau

sebagaimana

INDONESIA ASSESSMENT dimaksud dalamRISK Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10” selain itu on TERRORIST FINANCING 2015

juga dalam Pasal 13 huruf a yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”. Akan tetapi, saat ini kedua pasal tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang tersendiri khusus untuk tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 mencabut keberlakuan Pasal 11 dan Pasal 13 Perppu No. 1 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 terdapat definisi secara langsung mengenai tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa Pendanaan terorisme

adalah

segala

perbuatan

dalam

rangka

menyediakan,

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Selain itu didalam UU tersebut juga


disebutkan

9

PUBLIK bahwa dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pendanaan terorisme memiliki pengertian yang sangat luas yang dapat dibedakan dengan tindak pidana terorisme. Adapun

rumusan lengkap tindak pidana

pendanaan

pencucian

diuraikan pada Pasal 4 yakni setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didalam Pasal 5 Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan

terorisme

dipidana

karena

melakukan

tindak

pidana

pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta didalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Tindak pidana pendanaan terorisme juga terdapat dalam UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 2 ayat (1) huruf n Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengacu pada tindak pidana asal berupa tindak pidana terorisme. Oleh

10


PUBLIK

karena itu, dalam konteks pencucian uang, harta kekayaan terkait tindak pidana pendanaan terorisme dipersamakan dengan harta kekayaan dalam tindak pidana terorisme.

INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015


11

PUBLIK BAB

METODOLOGI

3 A.

Metodologi NRA on TF Kegiatan NRA on TF dilaksanakan oleh Tim NRA Indonesia secara komprehensif,

menyeluruh,

terintegrasi,

serta

dengan

menggunakan

metodologi dan kerangka kerja yang diadopsi dari international best practice. Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, tim NRA Indonesia

telah

mengumpulkan

data

dan

informasi

dari

berbagai

stakeholder rezim APU PPT seperti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Asosiasi dan stakeholder lainnya. Pengumpulan data dilakukan baik melalui penyebaran kuesioner in-depth interview dan kegiatan Focus Group Discussion untuk selanjutnya dilakukan kajian menyeluruh dalam kerangka kajian NRA.

B. Langkah-Langkah Penilaian Risiko Kegiatan NRA on TF dilaksanakan oleh Tim NRA Indonesia secara komprehensif,

menyeluruh,

terintegrasi,

serta

dengan

menggunakan

metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari international best practices. Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPT, Tim NRA Indonesia mengumpulkan data/informasi dari para aparat penegak hukum yang menangani langsung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT, seperti Densus 88 AT Polri, Satgas Kejaksaan, BNPT dan juga dari Hakim yang memutus perkara TPPT. Pengumpulan data dilakukan baik melalui penyebaran kuesioner, in-depth interview dan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas kerangka kerja NRA on TF ini. Menurut

National

Money

Laundering

and

Terrorist

Financing

Risk

Assessment FATF Guidance disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam melakukan penilaian risiko dengan rincian sebagai berikut: B.1

Langkah Pertama: Identifikasi Tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis. Proses identifikasi ditujukan terhadap tiga variabel pembentuk risiko yakni kerentanan, ancaman dan dampak yang dalam riset ini langkah awalnya dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori kerentanan, ancaman dan dampak. Tahap Identifikasi ini

12


PUBLIK

berisikan proses pemetaan jenis risiko yang nyata ataupun potensi (persepsi) baik dari sisi pencegahan dan juga pemberantasan baik untuk pihak pelapor, regulator dan juga untuk pihak aparat penegak hukum. B.2

Langkah Kedua: Analisis Tahapan analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel kerentanan, ancaman dan dampak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan dan konsekuensi dalam rangka untuk menetapkan semacam nilai relatif untuk masing-masing risiko. Tahap analisis ini berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah diidentifikasi pada tahapan identifikasi. Gambaran risiko yang sudah di analisis dapat ditampilkan kedalam bentuk skala matrik dari Risiko Rendah, Risiko Sedang dan Risiko Tinggi sebagai berikut: Gambar 1. Gambaran Risiko


Sumber: FATF Guidance B.3

Langkah Ketiga: Evaluasi Tahapan

evaluasi

berisikan

proses

pengambilan

hasil

yang

ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam

mengatasi

risiko,

dengan

mempertimbangkan

tujuan

penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko. Tahap evaluasi ini berisikan proses penilaian atas setiap bobot yang


13

PUBLIK dihasilkan pada tahapan analisis apakah risiko yang ada tinggi, sedang atau rendah sekaligus penentuan sikap terhadap risiko yang ditemukan. Gambaran terhadap matrik evaluasi risiko ini dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut: Gambar 2. Matriks Evaluasi Risiko

Sumber: FATF Guidance Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis kedepannya. Ketiga

tahapan

proses

penilaian

risiko

NRA

di

atas

dapat

digambarkan pula pada gambar sebagai berikut: Gambar 3. Tahapan Penilaian Risiko

Identifikasi Kerentanan

Ancaman

Analisis Dampak

Monitoring

14

Evaluasi

Reviewing

Update Regularly


PUBLIK

Hasil penilaian risiko yang telah diperoleh melalui ketiga tahapan tersebut

beserta rekomendasi

yang

telah

dihasilkan

kemudian

dilakukan monitoring, review dan update secara berkala untuk memastikan risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.

C. Formulasi Penilaian Risiko Menurut panduan dari International Monetary Fund (IMF) mengenai “The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment” pada bagian 7 dijelaskan bahwa : “risk can be represented as: R=f[(T),(V)] x C, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence” 5. Berdasarkan formulasi tersebut, rumus untuk melakukan penilaian risiko dapat digambarkan berupa: Gambar 4. Formulasi Penilaian Risiko

(

+ Ancaman

Risiko INDONESIA RISK ASSESSMENT

on TERRORIST FINANCING 2015

(

=

Kerentanan

x

Dampak

Sumber: International Monetary Fund Agar

dapat

dilakukannya

digunakannya

formula

ini

terlebih

dahulu

perlu

pendefinisian masing–masing variabel dari kerentanan,

ancaman dan dampak sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam melakukan NRA on TF ini (sesuai dengan FATF Guidance), terdapat 3 (tiga) jenis variabel pembentuk risko yang digunakan dan didefinisikan berdasarkan pemahaman pihak peneliti diantaranya adalah: C.1.

Ancaman (threats) Adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara). Dalam konteks pendanaan terorisme ancaman meliputi

IMF, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)—Report on the Review of the Effectiveness of the Program, supra note 7, at page 64. “International risk management standards define risk as a function of the likelihood of occurrence and the consequence of risk events, where likelihood of occurrence is a function of the coexistence of threat and vulnerability. In other words, risk events occur when a threat exploits vulnerability. Formally, R, a jurisdiction’s level of ML risk, can be represented as: R = f [(T), (V)] x C, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence. Accordingly, the level of risk can be mitigated by reducing the size of the threats, vulnerabilities, or their consequences.” 5


15

PUBLIK segala upaya dan sumber daya yang disediakan untuk mewujudkan aksi terorisme. C.2.

Kerentanaan (vulnerabilities) Adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan

dari

sistem

anti

pendanaan

terorisme

baik

yang

berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik dan dapat menjadi sarana untuk tujuan pendanaan terorisme. C.3.

Dampak (consequences) Adalah akibat atau kerugian yang diderita/ditanggung karena suksesnya aksi tindak pidana pendanaan terorisme terhadap negara, lembaga, masyarakat, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri. Salah satu dampak dari aksi pendanaan terorisme in diantaranya adalah semakin meluasnya jaringan terorisme, dan semakin kuatnya dukungan termasuk uang dan persenjataan yang dimiliki oleh para anggota teroris yang membuat semakin sulitnya upaya penanganan dan semakin tingginya bahaya yang dapat ditimbulkan. Selain

itu

agar

dapat

dilakukannya

penilaian

risiko,

perlu

dilakukannya penentuan level risiko untuk setiap variabel risiko di atas (ancaman, kerentanan dan dampak) yang didalam NRA on TF ini penentuan bobot untuk level risikonya adalah: Tabel 1. Daftar Tingkatan Penilaian Risiko Tingkatan Risiko

Bobot Nilai

Arti Level Risiko

Peringkat Risiko Rendah (Rendah)

3 s.d. 5

Risiko yang ada dapat diterima namun perlu dikaji (review) secara berkala

Peringkat Risiko Menengah (Sedang)

> 5 s.d. 7

Risiko yang ada bersifat moderat namun perlu adanya upaya perbaikan (karena jika tidak risiko dapat berpotensi ke arah tinggi)

Peringkat Risiko Tinggi (Tinggi)

> 7 s.d. 9

Risiko yang ada perlu mendapat penanganan sesegera mungkin

Angka level pembobotan ini menunjukan posisi risiko suatu variabel yang di nilai apakah berada pada posisi rendah, menengah atau tinggi.

16


PUBLIK

Angka terendah untuk penentuan level di atas adalah 3 baik untuk variabel kerentanan, ancaman dan dampak dengan pertimbangan tidak ada variabel manapun yang berisko 0 (nol) atau bebas dari risiko tindak pidana pendanaan terorisme ini disebut pula dengan risiko bawaan (Inherent Risk) yang dalam hal ini besarannya diasumsikan bernilai = 0 s.d 3. Dalam NRA on TF ini gambaran variabel pembentuk risiko, secara lebih jelas dapat diperlihatkan pada gambar 5 sebagai berikut: Gambar 5. Variabel Risiko


Sesuai dengan gambar 5 diatas, dalam penelitian ini risiko didefinisikan sebagai hasil multiplikasi (perkalian) antara besaran nilai kecenderungan dan dampak dimana semakin besar nilai kecenderungan dan dampak maka akan memperbesar nilai dari risiko. Nilai kecenderungan merupakan akumulasi dari nilai kerentanan dan ancaman. Dalam penelitian ini setiap variabel risiko yang dinilai meliputi penilain dari segi risiko nyata dan juga risiko persepsi. Risiko nyata nilainya diperoleh berdasarkan angka statistik jumlah kasus yang pernah terjadi sedangkan persepsi digunakan untuk menilai

potensi

akan

terjadinya

suatu

risiko.

Variabel

kerentanan

digunakan untuk menilai seberapa rentan pihak pelapor (penyedia jasa keuangan bank dan non bank serta penyedia barang dan jasa), Regulator, Apgakum dan PPATK dalam mencegah pendanaan terorisme berkembang di Indonesia.


17

PUBLIK D. Metode Pengumpulan Data Untuk dapat dilakukannya penilaian NRA TPPT ini tim NRA PPATK secara aktif melibatkan pihak pelapor, regulator, aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mengidentifikasi potensi risiko tindak pidana pencucian uang yang secara garis besar prosesnya berupa: D.1.

Permintaan pengisian kuesioner pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada pihak pelapor (penyedia jasa keuangan bank dan non bank serta penyedia barang dan jasa) untuk menilai seberapa baik proses Know Your Customer (KYC) terhadap nasabah/pengguna jasa dilakukan untuk mencegah lembaga keuangan dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan terorisme

D.2.

Diskusi dan pembahasan antara PPATK dengan pihak regulator (BI dan OJK) terkait pelaksanaan NRA on TF

D.3.

Permintaan

pengisian

kuesioner

pendanaan

terorisme

untuk

pihak/instansi yang menangani langsung kasus terorisme seperti:  Densus 88 Anti Teror Polri  Satgas Penanganan Terorisme Kejaksaan Agung RI  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  Mahkamah Agung / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta D.4.

Diskusi, tanya jawab, sharing pengalaman, pembobotan nilai risiko lewat pengisian kertas kerja dan pembahasan bersama atas hasil penilaian serta pemberian rekomendasi terkait NRA on TF melalui kegiatan FGD NRA on TF yang dihadiri oleh:  Densus 88 Anti Teror Polri  Satgas Penanganan Terorisme Kejaksaan Agung RI  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

E. Ruang Lingkup (Coverage) Penilaian NRA on TF Dalam rezim anti tindak pidana pendanaan terorisme dikenal dengan adanya upaya pencegahan dan pemberantasan sesuai yang diamanatkan dalam UU no. 9 Tahun 2013. Dari sisi pencegahan sektor pihak pelapor memiliki peranan utama dalam melakukan pendeteksian dini terhadap potensi risiko TPPT dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sedangkan dari sisi pemberantasan sektor aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam melakukan penindakan terhadap risiko TPPT tersebut.

18


PUBLIK

Dalam melakukan NRA on TF ini, tim melakukan penilaian baik dari sisi pencegahan dan juga pemberantasan guna mengetahui efektivitas penerapan

Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT) yang ada di indonesia khususnya untuk periode tahun 2011 s.d tahun 2014. Dari sisi pihak pelapor penilaian TF dilakukan melalui pengisian kuesioner guna mendapatkan gambaran sejauh mana pihak pelapor mampu mendeteksi dan mengantisipasi risiko perusahaannya digunakan menjadi sarana pendanaan terorisme sedangkan dari sisi aparat penegak hukum penilaian dilakukan dengan pengisian kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan gambaran tingkat keandalan aparat penegak hukum menangani tindak pidana pendanaan terorisme. Gambaran mengenai cakupan penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Gambar 6. Ruang Lingkup Penilaian NRA on TF Periode 2011 s.d. 2014



19

PUBLIK BAB

PENILAIAN RISIKO PENDANAAN TERORISME INDONESIA

4 A.

Hasil Penilaian Konsep Pendanaan Terorisme Berdasarkan penilaian dan pengamatan, meskipun antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terdapat kesamaan di mana keduanya melibatkan dana/harta kekayaan/uang sebagai objek dari suatu perbuatan tindak pidana namun pada tindak pidana pendanaan terorisme terdapat perbedaan di mana definisi dana dalam tindak pidana pendanaan terorisme adalah “semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun”6. Dalam tindak pidana pendanaan terorisme dapat dipahami pula bahwa dana adalah sarana dan bukan menjadi tujuan sehingga wujud dana tersebut dapat berbentuk uang, persenjataan, transportasi, tempat tinggal, bahan dan alat peledak, buku-buku dan hal lainnya untuk kepentingan terorisme. Pemanfaatan dana tersebut juga dapat bersifat langsung misalnya untuk aksi terorisme/peledakan/penembakan atau secara tidak langsung

untuk

menjaga

dan

memelihara

jaringan,

pelatihan,

dan

perekrutan anggota. Berdasarkan penjelasan di atas, gambaran hasil penilaian NRA on TF ini secara garis besar dapat diperlihatkan pada gambar sebagai berikut:

Definisi “Dana” dalam UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanan Terorisme. 6

20


PUBLIK

Gambar 7. Hasil Penilaian Konsep Pendanaan Terorisme

Pada gambar konsep pendanan terorisme di atas dapat dilihat bahwa pelaku pendanaan terorisme dapat bersifat individu/perorangan maupun INDONESIA RISK ASSESSMENT

terorganisir yang mana sumber on TERRORIST FINANCING 2015 pendanaannya dapat berasal dari dalam negeri dan atau luar negeri yang proses pendanaannya dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni mengumpulkan dana, memindahkan dana dan menggunakan dana. Tahapan pengumpulan dana dapat dilakukan melalui cara yang legal dan atau ilegal; tahapan memindahkan dana dapat dilakukan melalui lembaga keuangan, memindahkan fisik barang/jasa dan juga melalui pencampuran dana kedalam kegiatan usaha, sedangkan penggunaan dana dapati dilakukan untuk mendanai aksi terorisme dan atau untuk mengembangkan jaringan. B.

Hasil Penilaian NRA on TF Berdasarkan konsep penilaian risiko di atas dan sesuai panduan FATF, tim NRA on TF telah melakukan sejumlah upaya untuk menilai potensi risiko tindak

pidana

pendanaan

terorisme

di

Indonesia

yang

hasilnya

menunjukan sebagai berikut: B.1. Modus Pendanaan Terorisme Penilaian risiko ini berdasarkan pada persepsi dari aparat penegak hukum yaitu Densus 88 Anti Teror Polri, Satgas Penanganan Terorisme Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan BNPT serta hasil supervisory PPATK


21

PUBLIK kepada

aparat

penegak

hukum

leading

region

yang

hasilnya

menunjukan bahwa terdapat 5 (lima) modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi dan dominan terjadi di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2. Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi Periode 2011 s.d. 2014

No

Nilai Risiko 3 s.d 5  Risiko Rendah >5 s.d 7  Risiko Menengah > 7 s.d 9  Risiko Tinggi

Modus

Pendanaan dalam negeri melalui sumbangan 1

ke

menggunakan tunai

yayasan

instrumen

yang

uang

digunakan

6,23

untuk

pengelolaan jaringan teroris. Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan 2

menggunakan tunai

dana

yayasan

instrumen

yang

uang

digunakan

6,18

untuk

pengelolaan jaringan teroris. Pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha 3

menggunakan tunai

(barang/jasa)

instrumen

yang

uang

digunakan

6,18

untuk

pengelolaan jaringan teroris. Pendanaan dalam negeri melalui tindakan 4

kriminal

menggunakan

instrumen

uang

tunai

digunakan

untuk

yang

6,11

pengelolaan

jaringan teroris. Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan 5

dana

yayasan

untuk membuka kegiatan usaha

6,08

baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

22


PUBLIK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi dan dominan terjadi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 (empat) unsur utama yakni: Tabel 3. Modus Pendanaan Terorisme Asal Sumber Dana

Sumber

Tujuan Pendanaan

Menggunakan

Pengelolaan

Pendanaan  Hasil

Dalam

Instrumen Transaksi

Negeri

uang tunai

sumbangan/donasi

jaringan teroris

 Hasil penyalahgunaan dana yayasan  Hasil kegiatan Usaha/Bisnis  Hasil tindakan

INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015(misalnya: kriminal

perampokan) Modus pendanaan terorisme melalui yayasan dominan terjadi dan memiliki potensi risiko tinggi dikarenakan asal sumber dananya umumnya

berasal

sumbangan/iuran

dari

kegiatan

masyarakat

yang

legal

contohnya

hasil bekerja. Selain

itu modus

pembawaan uang tunai melalui orang ke orang antara sesama anggota

(kurir)

baik

dalam

dan

luar

negeri

membuat

upaya

penyelundupan dan pendeteksian keberadaan uang untuk kegiatan terorisme menjadi sulit dilakukan oleh pihak penegak hukum karena uang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, satu pihak ke pihak lainnya (lintas batas negara) tanpa meninggalkan jejak serta sulit untuk ditentukan mana uang yang peruntukannya untuk aktivitas terorisme dan mana yang bukan. Berdasarkan

modus

di

atas,

sumbangan

merupakan

cara

pengumpulan dana yang paling mudah dilakukan sekaligus sulit untuk

ditelusuri

asal

sumber

dananya

karena

kebanyakan

sumbangan yang diterima berasal dari banyak pihak serta dapat berasal dari dalam negeri (masyarakat luas) maupun dari luar negeri (lembaga internasional). Karena mudah dilakukan, dana sumbangan


23

PUBLIK ke yayasan menjadi berisiko tinggi bercampur dananya dengan hasil tindakan terorisme atau tindak pidana lainnya yang pada akhirnya akan

digunakan

atau

disimpangkan

untuk

melakukan

tujuan

tertentu. Berdasarkan tabel modus di atas pendanaan yayasan yang paling berisiko tinggi adalah melalui sumbangan dalam negeri yang asal sumbernya berasal dari sumbangan masyarakat luas melalui transaksi tunai yang kebanyakan lemah

dalam pengawasan pihak

pemberi dananya serta tujuan pemanfaatan dananya. Tingginya risiko yayasan (NPO) sebagai sarana pendanaan terorisme ini pernah di sampaikan oleh Bapak Kepala PPATK pada tanggal 4 Januari 20147, bahwasannya terdapat tiga bentuk penyalahgunaan yayasan (NPO) yang diperuntukkan untuk pendanaan terorisme yakni: 

Penyalahgunaan

yayasan

lokal

yang

tidak

terdaftar,

yang

beroperasi sebagai sekolah berbasis agama oleh kelompok radikal sehingga pemerintah sulit untuk mengontrol kegiatannya. 

Terduga teroris yang bersembunyi pada yayasan terdaftar.



Yayasan panti asuhan yang dijadikan sebagai salah satu cara menutupi aktivitas teroris.

Terhadap

modus

penggunaan

yayasan

tersebut,

sumber

pendanaannya diperoleh dari hasil kegiatan perampokan (Fa’i) yang kemudian di tempatkan pada yayasan 8. Sedangkan informasi yang diperoleh dari Densus 88 AT Polri dan Satgas penanganan terorisme Kejagung RI, di Indonesia sumbangan masyarakat melalui kotak amal, sumbangan via internet dan iuran anggota merupakan caracara pengumpulan uang yang berisiko untuk pendanaan terorisme melalui yayasan legal. Salah satu kasus penyalahgunaan dana yayasan untuk tujuan pendanaan terorisme pernah terjadi di Indonesia berdasarkan hasil penelitian riset tipologi pendanaan terorisme PPATK semester II tahun 20149. Dalam riset tersebut dijelaskan bahwa, dana yayasan (yang sumbernya berasal dari luar negeri), ketika masuk di Indonesia

7http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/04/063542077/ppatk-ungkap-sumber-dana-

terorisme (diakses 3 September 2015) 8 http://news.metrotvnews.com/read/2014/01/07/205893/polri-selidiki-aliran-dana-teroris-keyayasan-dan-pesantren (diakses 7 September 2015) 9 Tipologi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (periode 2004 s.d 2014)

24


PUBLIK

kemudian disalahgunakan penggunaannya untuk mendanai aksi terorisme. Pada

kasusnya,

sekitar

tahun

2001

terdapat

yayasan/organisasi amal kemanusiaan internasional (yayasan ZZZ internasional) yang membuka cabang di Indonesia (yayasan ZZZ Indonesia)

yang

bertujuan

untuk

menyalurkan

bantuan

dana

kemanusiaan melalui beberapa yayasan lokal yang pada praktiknya sebagian dana kemanusiaan tersebut (oleh yayasan lokal tersebut) dialihkan/disimpangkan untuk mendanai aksi terorisme berupa pengadaan persenjataan, bahan-bahan peledak, rekruitmen personil dan pelatihan militer dengan sepengetahuan yayasan ZZZ Indonesia. Berdasarkan penelusuran, sejumlah pengurus dan pengelola dari yayasan

ZZZ

Indonesia

tersebut

diketahui

terafiliasi

dengan

organisasi teroris internasional seperti AL-Qaida dan Taliban yang diduga ingin mengembangkan jaringan dan kegiatan operasi di wilayah Asia Tenggara. INDONESIA RISK ASSESSMENT Melalui yayasan ZZZ on TERRORIST FINANCING 2015

internasional

tersebut

para

pelaku

terorisme yang memanfaatkan yayasan tersebut dapat memiliki skala aktivitas

yang

besar

sebab

pendanaan

melalui

yayasan

amal

melibatkan pengumpulan uang (dana sumbangan) dalam jumlah yang besar dan jaringan yang luas (antar negara) jika dibandingkan pendanaan melalui aktivitas lainnya misalnya usaha (bisnis) atau aksi perampokan. Berdasarkan contoh kasus di atas, skala kegiatan dan uang pendanaan yang besar untuk merekrut, mengadakan pelatihan, mengadakan aksi dan tindakan terorisme lainnya yang berskala nasional dan internasional menyebabkan risiko yayasan menjadi sarana pendanaan terorisme, menjadi sangat tinggi dalam hasil penilaian ini, hal ini mengingat pula saat ini masih lemahnya pengaturan

dan

pengawasan

terhadap

yayasan

di

Indonesia

khususnya dalam hal pengawasan pihak yang memberi sumbangan ke yayasan, asal sumber dana ke yayasan apakah berasal dari hasil tindak pidana/tidak serta pengawasan pemanfaatan dana yayasan apakah untuk tujuan atau disimpangkan untuk tujuan terorisme, hal ini ditambah pula dengan masih banyak beroperasinya yayasan yang tidak terdaftar dan perlu untuk ditertibkan.


25

PUBLIK B.2. Profil Pelaku Pendanaan Terorisme Berdasarkan definisi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis profil pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yakni pelaku perorangan dan pelaku korporasi/entitas. Pelaku perorangan adalah pelaku individu yang biasanya tergabung dalam suatu kelompok/organisasi sehingga aksi perbuatannya

semata-mata

untuk

mendanai

aksi

kelompoknya

sedangkan pelaku korporasi biasanya adalah pelaku sekumpulan orang yang memanfaatkan kegiatan korporasi dalam mendanai aksinya. Terhadap penilaian profil ini, hasil penelitian ini menunjukan sebagai berikut: Tabel 4. Profil Perorangan Berisiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Periode 2011 s.d. 2014 Nilai Risiko No

1

Profil Pelaku Perorangan

Pelajar dan Mahasiswa Pengurus

2

lembaga

3 s.d 5  Risiko Rendah >5 s.d 7  Risiko Menengah > 7 s.d 9  Risiko Tinggi

6.43 swadaya

masyarakat (LSM) atau organisasi

6.37

tidak berbadan hukum lainnya 3 4 5

26

Pedagang Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Pengurus yayasan

6.25 6.20 6.17


PUBLIK

Tabel 5. Profil Korporasi/Entitas Berisiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Periode 2011 s.d. 2014 Nilai Risiko 3 s.d 5  Risiko Rendah

No

Profil Pelaku Korporasi/Entitas

>5 s.d 7  Risiko Menengah > 7 s.d 9  Risiko Tinggi

1

Yayasan

6.36

2

Perkumpulan

6.28

3

Perusahaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

6.02

Pada tabel hasil penilaian di atas terlihat bahwa pada pelaku perorangan profil pelajar dan mahasiswa, pengurus LSM, pedagang, ulama/pendeta/pemimpin

kelompok

keagamaan

dan

pengurus

yayasan merupakan profil yang berisiko tinggi terkait dengan

INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING pendanaan terorisme2015 sedangkan

untuk pelaku korporasi profil

yayasan, perkumpulan dan perusahaan usaha mikro dan usaha kecil

merupakan

profil

yang

berisiko

tinggi

terkait

dengan

pendanaan terorisme. Pelajar dan mahasiswa merupakan profil yang berisiko tinggi menjadi sasaran untuk penggalangan dana terorisme dengan memanfaatkan usia para pelajar yang masih relatif muda. Beberapa media sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan kaum muda (pelajar/mahasiswa) cenderung mulai digunakan oleh jaringan teroris untuk melakukan penggalangan dana ataupun perekrutan anggota baru10. Pada masa kini jaringan teroris gencar menggunakan media sosial

untuk

menyebarkan

informasi

berupa

propaganda,

penyebaran kebencian, gambar dan video penindasan dan ajakan untuk bergabung. Informasi tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok sendiri atau pun bagi kelompok lain yang mengarah kepada aksi terorisme. Internet digunakan untuk merekrut anggota baru, mengumpulkan uang, membeli persenjataan dan melakukan

10http://news.liputan6.com/read/601645/teroris-di-indonesia-pakai-facebook-youtube-video-call

(diakses 1 September 2015)


27

PUBLIK transaksi lainnya dalam kaitannya dengan aksi terorisme. Kelompok teroris di Indonesia yang masih tergolong usia pelajar/mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang IT, menggunakan media internet untuk melakukan pendanaan terorisme dengan cara membobol dana masyarakat melalui peretasan (hacking) situs investasi online untuk dimodifikasi nilai investasinya kemudian investasi tersebut dijual untuk mendapatkan uang. Pendanaan terorisme melalui pembobolan situs investasi online via internet merupakan modus pendanaan

terorisme

kecenderungannya

akan

yang

relatif

mengalami

baru

saat

peningkatan

ini jika

dan tidak

diantisipasi dengan segera karena cara ini tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak menarik

perhatian luas jika dibandingkan

dengan pendanaan lewat perampokan bank. Dengan begitu luasnya pemanfaatan internet yang cenderung konsumennya mengarah kepada kaum muda pelajar dan mahasiswa, internet juga dapat digunakan untuk belajar membuat bom dan juga pelatihan teror secara online11. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa, jumlah website atau situs yang berbau propaganda teroris saat ini banyak bermunculan yang mana dari tahun 1998 sampai saat ini semakin berkembang pesat dan ditujukan ke generasi muda, serta semakin bervariasi dalam hal cara mempegaruhi. Para teroris menjadikan internet untuk propaganda karena mudah diakses, tidak ada kontrol, dapat diakses oleh masyarakat luas, serta tidak bisa diketahui identitasnya. Sebagai contoh nyata adalah langkah teroris Negara Islam (Islamic State) yang menjadikan dunia internet sebagai alat utama dalam menyebarkan ajaran dan merekrut anggota dari kalangan anak muda dan terpelajar. Kelompokkelompok radikal teroris ini memanfaatkan kondisi dalam negeri seperti kemiskinan, pendidikan yang belum merata, politik yang belum stabil, serta kebebasan berbicara dan informasi12. Profil pedagang merupakan profil yang berisiko tinggi terkait kasus

pendanaan

terorisme

berdasarkan

hasil

penilaian

ini

beberapa kasus terorisme yang pernah diungkap seperti dalam kasus Bintang Juliardhi alias Anggara Nusantara, kasus Endang http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt51a8c24267ee7/media-sosial-tempat-penyebaranaksi-teroris (diakses pada 1 September 2015) 12 http://www.harianasional.com/nusantara/542-bnpt-bahaya-teroris-melalui-media-sosialsudah-meresahkan.html (diakses pada 2 September 2015) 11

28


PUBLIK

Sarifudin, Laode Afip Alias Hadid, Abu Haikal Alias Ibnu Rasyidin dan

lainnya

menyebutkan

bahwa

pekerjaan

mereka

sebagai

pedagang yang berjualan aksesoris mobil, jualan herbal, jualan bahan tekstil dan lainnya. Hasil tabulasi terhadap 249 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait teroris pada riset PPATK juga menunjukkan bahwa profil pedagang/swasta merupakan profil terbanyak terkait kasus terorisme. Informasi pelaku terorisme yang ditangkap di Ciputat pada Januari 201413 dan penangkapan teroris Riyanto di Surakarta pada Agustus 201414 merupakan pelaku terorisme yang berprofil sebagai pedagang bakso, cimol, usaha binatu. Berdasarkan karakternya pedagang merupakan pekerjaan yang tidak mengikat dari sisi waktu dan dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya serta tidak membutuhkan persyaratan yang ketat hal inilah yang kemungkinan menjadi cara bagi pelaku teroris untuk mendapatkan pendanaan sekaligus untuk mobilisasi dan koordinasi dimanapun dibutuhkan. Profil pemuka agama merupakan profil yang memberikan

INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING pengaruh yang cukup2015 besar

bagi kelompok atau suatu komunitas

karena pemuka agama merupakan sosok yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat sekitar, namun demikian beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sering melibatkan tokoh-tokoh agama di balik aksinya. Terhadap hal ini Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di beberapa wilayah yang merupakan wadah bentukan BNPT telah berupaya untuk melakukan deradikalisasi diantaranya melalui pendekatan kepada tokoh agama karena tokoh agama memiliki peranan strategis dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Selain itu tokoh agama merupakan aktor sosial yang memiliki jaringan atau basis sosial yang nyata dan masih didengar oleh masyarakat 15. Sejalan dengan modus pendanaan terorisme yang sudah di uraikan

di

atas,

berdasarkan

hasil

penilaian

ini,

yayasan,

perkumpulan dan termasuk perusahaan usaha mikro dan usaha kecil merupakan profil korporasi yang berisiko tinggi digunakan menjadi sarana pendanaan terorisme beberapa alasan diantaranya http://metro.tempo.co/read/news/2014/01/01/064541436/teroris-ciputat-ngaku-pedagangdan-bisnis-laundry (diakses 21 September 2015) 14 http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/65329/teroris-riyanto-itu-ternyata-tukangbakso-dan-cilok (diakses 11 September 2015) 15 http://jogja.antaranews.com/berita/332950/fkpt-tokoh-agama-berperan-strategis-tanggulangiterorisme (diakses 21 September 2015) 13


29

PUBLIK adalah karena lemahnya regulasi dalam hal pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang menyebabkan tidak terpantaunya aktivitas pendanaan yang dilakukan yayasan apakah sudah tepat sasaran atau tidak yang dapat berpotensi untuk disalahgunakan oleh para kelompok teroris. Modus yang digunakan oleh para pelaku pendanaan terorisme melalui yayasan dapat berasal dari aktivitas yang legal dan atau illegal (hasil tindak pidana tertentu). Salah satu contoh pendanaan terorisme dari sumber yang legal adalah melalui penggunaan yayasan untuk tujuan penggalangan dana amal (sumbangan) baik dalam dan luar negeri. Melalui yayasan tersebut dana yang terkumpul dapat dialihkan/disimpangkan pemanfaatannya dengan atau tanpa sepengetahuan pengurus yayasan untuk mendanai aksi terorisme. Terkait pemanfaatan yayasan dalam kasus terorisme, pihak Kepolisia RI sudah mengidentifikasi adanya pihak perorangan, ormas, yayasan dan organisasi yang mengumpulkan dana untuk keperluan aksi terorisme16. B.3. Cara Pemindahan Dana Dari Pemilik Dana Ke Pelaku Teroris Berdasarkan penilaian pihak Apgakum dan pihak pelapor mengenai cara permindahan/moving/transfering dana teroris dari pemilik dana ke pada anggota teroris, hasil penilaian ini menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) cara pemindahan dana yang dilakukan oleh pelaku terorisme yakni melalui pembawaan uang tunai atau instrumen sejenis (cash smuggling), melalui pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK), melalui pihak Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dan melalui pemanfaatan bisnis legitimate atau bisnis baru. Hasil penilaian ini dapat diperlihatkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 6. Cara Pemindahan Dana Teroris Periode 2011 s.d. 2014 Nilai Risiko No

1

Cara Pemindahan Dana Teroris

 Melalui

sistem

elektronik kartu)

misalnya


pembayaran (menggunakan kartu

6.60

ATM,

http://news.okezone.com/read/2010/08/13/337/362704/asal-dana-teroris-aceh-dari-ormasyayasan (diakses 3 September 2015) 16

30


PUBLIK

Nilai Risiko No

Cara Pemindahan Dana Teroris


kartu kredit, kartu belanja.  Melalui

sistem

online

pembayaran

misalnya

internet

banking, mobile banking.  Melalui baru

sistem

pembayaran

(New Payment

Method)

misalya virtual currency, virtual account. 2

 Melalui

Pembawaan

Uang

Tunai atau Instrumen Sejenis di Dalam Negeri  Melalui

Pembawaan

INDONESIA RISK ASSESSMENT TunaiFINANCING atau Instrumen on TERRORIST 2015

Lintas

Batas

Negara

Uang

6.51

Sejenis (Cash

Smuggling). 3

Melalui Kegiatan Usaha/Bisnis

6.40

Yang Legal dan Sudah Berjalan Maupun Pembukaan Kegiatan Usaha Baru 4

Melalui Pedagang perhiasan dan

6.20

logam mulia 5

Melalui Pedagang kendaraan

6.20

bermotor 6

Melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing/KUPVA

5.26

(money changer) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa: B.3.1

Pelaku pendanaan terorisme selalu mengikuti perkembangan dalam melakukan aksinya termasuk diantaranya dalam upaya untuk memindahkan (moving/transferring) dana teroris dari pemilik dana kepada pelaku teroris lainnya yakni dengan


31

PUBLIK memanfaatkan

sistem

pembayaran

elektronik,

sistem

pembayaran online dan New Payment Method. Meskipun melalui sistem keuangan, cara ini dinilai memiliki beberapa keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pendanaan terorisme untuk memindahan dana terorisme secara cepat, efektif, efisien dalam jumlah besar dan tidak mudah dilacak. Beberapa kelebihan inilah yang oleh para pelaku pendanaan terorisme dianggap sebagai celah yang menyebabkan risiko penggunaannya

menjadi

sarana

pendanaan

terorisme

tergolong tinggi. Contoh kasus pendanaan terorisme melalui pemanfaatan sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online dan New Payment Method (NPM) untuk melakukan pemindahan dana pernah terjadi di Indonesia dimana Tuan A bersama temannya Tuan B dan C pernah mengikuti pelatihan perang kelompok teroris di Poso (Sulawesi Tengah). Setelah kembali dari Poso mereka bertiga mencari cara untuk mengumpulkan uang agar bisa mendanai aksi para kelompok teroris di Poso, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan peretasan situs

investasi

investasi

online

milik

orang

(speedline.com) lain

yang

sehingga

sudah

account

diaktifkan

dan

dimodifikasi oleh tuan A bisa memiliki nilai invesasi yang besar. Nilai investasi ini kemudian diuangkan oleh tuan A dengan

cara

dijual

kepada

pembeli

yang

uang

hasil

penjulannya di transfer masuk ke rekening istri tuan A dan rekening pihak ketiga lainnya yang buku tabungan dan ATM nya sudah dibeli, dibuka dengan identitas palsu dan atau dipinjam oleh tuan A. Tuan A melakukan ini dengan harapan bank tidak mencurigai transaksi yang dilakukan tuan A dan juga akan menyulitkan dalam penelusuran jejak transaksi yang

dilakukan.

Dalam

melakukan

transaksi,

tuan

A

melakukanya secara tarik tunai dan transfer via ATM beberapa kali dalam jumlah kecil dan juga penggunaan internet banking (IB) agar tidak melakukan kontak dengan petugas bank. Uang yang diperoleh tuan A dengan melakukan peretasan situs investasi ini mencapi miliaran rupiah, yang sebagian dananya

32


PUBLIK

dikirimkan untuk mendanai pelatihan militer di Poso, Bom Gereja Bethel di Solo dan kegiatan terorisme di Medan17. Berdasarkan kasus di atas, dengan adanya kemudahan bertransaksi melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online dan NPM yang dapat digunakan untuk memindahkan dana secara cepat dan dengan nilai transaksi besar maka cukup beralasan cara ini tergolong berisiko tinggi menjadi sarana pendanaan terorisme. Beberapa hal yang menyebabkan sistem ini berisiko tinggi untuk pemindahan dana teroris diantaranya adalah:  Masih adanya celah menutupi besaran nilai transaksi dengan cara transaksi dipecah-pecah kedalam nilai nominal kecil untuk menghindari penelusuran dan kecurigaan pihak bank.  Masih maraknya identitas palsu untuk membuka rekening.  Rekening

dapat

INDONESIA RISK ASSESSMENT dipindahtangankan on TERRORIST FINANCING 2015

diperjualbelikan,

dipinjamkan

atau

termasuk buku rekening dan kartu

ATM.  NPM

dalam

bertransaksi

dimasyarakat

sehingga

masih

belum

berpotensi

dikenal besar

luas untuk

disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana.  Masih sulitnya pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap sistem transaksi ini yang membuat para pelaku memanfaatkan situasi yang ada. B.3.2

Cara pemindahan dana teroris melalui pembawaan uang tunai baik di dalam negeri dan lintas batas negara (cash smuggling) merupakan cara pemindahan dana yang berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme. Pemindahan dana menggunakan uang tunai memiliki beberapa kelemahan dan kekuatan salah satu kelemahan diantaranya adalah keterbatas jumlah uang yang dapat dipindahkan, biaya yang relatif besar dan waktu pemindahan

yang

cenderung

lama

namun

demikian

kelebihannya adalah sulit untuk ditelusuri aliran dananya baik asal dana maupun tujuan aliran dana hal inilah yang

http://www.rmol.co/read/2012/08/31/76371/Mabes-Polri:-MK-Bantu-Teroris-Solo-RizkiGunawan- (diakses 4 September 2015) 17


33

PUBLIK menjadi kendala bagi Apgakum dalam penelusuran aliran uang untuk pendanaan terorisme sebab pemindahan dana secara tunai selalu menggunakan kurir atau orang – orang yang berbeda baik untuk pembawaan di dalam negeri maupun lintas batas negara dengan nilai nominal tertentu. Untuk pembawaan uang lintas batas negara meskipun sudah ada ketentuan nilai maksimal uang yang wajib dilaporkan ke petugas perbatasan lewat laporan cross boarder cash carryinng (CBCC) namun pada prakteknya masih terdapat celah dimana pembawaan uang tunai melibatkan orang yang berbeda-beda dan nilai yang dibawa tidak mencapai batas maksimal yang wajib

untuk

dilaporkan

ditambah

lagi

dengan

adanya

kemungkinan masuknya para anggota teroris tanpa melalui jalur yang resmi. Terhadap hasil penilaian ini dimana cara pemindahan dana terorisme lewat pembawaan uang tunai atau instrumen sejenis (cash smuggling) baik di dalam negeri maupun lintas batas negara tergolong berisiko tinggi, hal ini sejalan dengan rekomendasi FATF nomor 32 mengenai pembawaan uang tunai (cash couriers) yang intinya menyebutkan bahwa setiap negara harus memastikan bahwa otoritas perbatasan memiliki kewenangan

untuk

menghentikan/menahan

uang

atau

instrumen sejenis yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme, pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau yang dilaporkan secara tidak benar18. Terhadap hal ini perlu adanya pengetatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara oleh otoritas perbatasan khususnya terhadap orang-orang yang datang/pergi dari/ke negara yang berisiko tinggi kasus terorisme. Salah

satu

contoh

kasus

pendanaan

terorisme

melalui

pembawaan uang tunai lintas batas negara pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2008. Dimana tuan A adalah seseorang

FATF Recommendation No. 32 : Countries should have measures in place to detect the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments, including through a declaration system and/or disclosure system. Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that are suspected to be related to TERRORIST FINANCING, money laundering or predicate offences, or that are falsely declared ordisclosed. 18

34


PUBLIK

yang berkewarganegaraan asing beberapa kali datang ke Indonesia dengan menggunakan dokumen imigrasi palsu. Tuan

A selama

di

Indonesia

beberapa

kali

melakukan

pertemuan dengan para tokoh utama kelompok teroris di Indonesia. Tuan A datang ke Indonesia dari luar negeri dengan membawa uang tunai dengan nilai sedikitnya 30.000 USD dalam pecahan mata uang dollar Amerika. Melalu uang tersebut dengan dibantu oleh kelompok teroris, Tuan A membuka

usaha

warnet

dan

jual

beli

komputer

serta

membuka usaha klinik pengobatan. Hasil dari kegiatan usaha tersebut diduga sebagian mengalir kepada kelompok teroris untuk mendanai aksi Bom Bunuh diri di Gedung Hotel JW Mariot dan Hotel Ritz Calton di Mega Kuningan Jakarta pada bulan Juli 2009. B.3.3

Cara pemindahan dana teroris melalui kegiatan usaha/bisnis legal yang sudah berjalan maupun pembukaan kegiatan usaha

INDONESIA RISK ASSESSMENT baru FINANCING masuk sebagai on TERRORIST 2015

kategori berisiko tinggi pendanaan

terorisme. Berdasarkan hasil penilaian, penempatan dana teroris kedalam kegiatan usaha yang sudah berjalan maupun pembukaan

kegiatan

usaha

baru

merupakan

metode

pencampuran dana ilegal kedalam aktivitas usaha yang sah dengan harapan dana tersebut dapat ditutupi keberadaannya serta sekaligus untuk dicuci melalui aktivitas kegiatan usaha yang

sah

yang

pada

akhirnya

untuk

mendapatkan

pengembalian dalam bentuk keuntungan usaha atau omset usaha. Melalui kegiatan usaha ini akan diperoleh manfaat dimana dana yang disetorkan dari anggota teroris akan dikembangkan

untuk

menghasilkan

kesinambungan

pembiayaan terorisme dalam jangka panjang dan terlihat legal. Beberapa contoh kegiatan usaha yang dilakukan diantaranya usaha

kecil/mikro

(berdagang)

sampai

kepada

sekala

menengah usaha konveksi dan toko komputer. B.3.4

Cara pemindahan dana teroris melalui produk penyedia barang dan jasa (PBJ) berisiko tinggi ada pada dealer kendaraan bermotor dan pedagang perhiasan dan logam mulia. Beberapa aksi terorisme dapat terjadi karena adanya


35

PUBLIK penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Dealer

kendaraan

bermotor

tidak

akan

mengetahui

pemanfaatan sebenarnya dari kendaraan yang sudah dibeli dari dealer baik pembayarannya secara tunai ataupun kredit. Sebab, pada saat kendaraan sudah berada di tangan pelaku pendanaan

terorisme,

sepanjang

pembayaran

harga

kendaraan sudah lunas atau pembayaran cicilan kendaraan berjalan lancar setiap bulannya maka pihak PBJ tidak memiliki kewajiban untuk memantau pemanfaatan kendaraan tersebut apakah untuk hal yang baik atau tidak ditambah lagi kendaraan

dapat

berpindah

tangan

penggunaannya

dan

keberadaannya dengan mudah, hal-hal inilah salah satunya yang menjadi alasan mengapa produk pedagang kendaraan bermotor tergolong berisiko tinggi menjadi sarana pendanaan terorisme disamping juga pedagang emas dan logam mulia yang produknya tergolong mudah berpindah tangan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan nilai yang tergolong besar. Terkait pedagang perhiasan dan logam mulia ini beberapa kasus pendanaan terorisme yang pernah terjadi berupa aksi perampokan 4 kilogram emas di toko perhiasan Jakarta Barat dengan nilai pendanaan yang diperoleh mencapai miliaran rupiah.

Maraknya

aksi

pendanaan

terorisme

melalui

perampokan perhiasan dan logam mulia ini menjadi indikasi bahwa

perhiasan/emas

sebagai

bentuk

alternatif

penyimpanan dana para kelompok teroris yang disukai sebab perhiasan/emas mudah untuk dibawa dan dipindahtangankan serta memiliki nilai yang relatif cukup besar. Meskipun masih tergolong baru sebagai pihak pelapor, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) kepada pedagang perhiasan dan logam mulia perlu terus ditekankan karena adanya potensi produk perhiasan dan emas digunakan untuk memindahkan dana teroris dari satu tempat ke tempat lainnya. B.3.5 Penggunaan jasa kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) untuk memindahkan dana teroris juga tergolong berisiko tinggi. Beberapa celah yang dapat dimanfaatkan

36


PUBLIK

melalui jasa penukaran valuta asing ini diantaranya adalah karena pengguna jasa tidak perlu untuk memiliki rekening jika akan melakukan penukaran valuta asing (transaksi putus), beberapa perusahaan penukaran valuta asing juga dapat memberikan jasa pengiriman (transfer) uang hasil penukaran mata uang ke rekening pihak lainnya menggunakan nama perusahaan

penukaran

valuta

asing,

serta

masih

ditemukannya penggunaan identitas palsu, identitas orang lain

yang

dipinjam

dalam

melakukan

penukaran

valas

membuat kegiatan penukaran valuta asing menjadi rawan untuk digunakan. Selain itu masih lemahnya kesadaran pengawasan dan kurangnya informasi mengenai para pelaku jaringan

terorisme,

semakin

memperbesar

risiko

digunakannya jasa penukaran valuta asing sebagai sarana pemindahan dana teroris dari satu mata uang ke mata uang lain dan atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. INDONESIA RISK ASSESSMENT

on TERRORIST FINANCING 2015 B.4. Jenis Instrumen Transaksi

dan

Produk

Keuangan

Berisiko

Pendanaan Terorisme Beberapa kasus pendanaan terorisme yang pernah terjadi dan diputus di persidangan sebagian besar melibatkan pemanfaatan produk penyedia jasa keuangan sektor perbankan. Sejalan dengan tingginya risiko pemindahan dana teroris dengan cara pemanfaatan sistem transaksi elektronik, sistem transaksi online, dan penggunaan new payment method, sebenarnya cara tersebut tidak lepas dari penggunaan produk perbankan berupa rekening tabungan. Meskipun pada kasus pendanaan terorisme untuk menghindari terungkapnya identitas pelaku rekening tabungan kemudian dibeli, dibuka dengan identitas

palsu

atau

rekening

dipinjam

dari

pihak

ketiga.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap instrumen transaksi dan produk keuangan berisiko pendanaan terorisme didapati sebagai berikut:


37

PUBLIK Tabel 7. Jenis Instrumen Transaksi dan Produk/Jasa Keuangan Berisiko Pendanaan Terorisme

Jenis Instrumen Transaksi

Nilai Risiko

Jenis Produk/Jasa Keuangan

3 s.d 5  Risiko Rendah >5 s.d 7  Risiko Menengah

Simpanan Tabungan

6.10

Tarik/Setor Tunai

> 7 s.d 9  Risiko Tinggi

Berdasarkan tabel di atas tarik/setor tunai pada simpanan tabungan merupakan jenis transaksi dan produk/jasa keuangan yang

berisiko

terorisme.

tinggi

Hal

tarik/setor

ini

tunai

digunakan dikarenakan

para

untuk dengan

pelaku

melakukan

pendanan

melakukan

pendanaan

transaksi

terorisme

dapat

menghindarkan penelusuran asal dan tujuan aliran dana. Beberapa transaksi yang sering didapati pada kasus pendanaan terorisme adalah transaksi tarik/setor simpanan tabungan melalui mesin ATM dengan nilai nominal yang kecil-kecil, dengan beberapa kali transaksi dan dengan pihak yang berbeda-beda (hal ini juga dilakukan dengan menggunakan rekening milik orang lain yang sudah dibeli atau dipinjam atau dibuka dengan identitas palsu). Transaksi terorisme ini cenderung

terlihat

wajar

sebab

untuk

melakukan

pendanaan

terorisme, nilai transaksi yang digunakan sering kali tidak begitu besar dan sesuai dengan profil pekerjaan pemegang rekening yang sering kali menyulitkan petugas penyedia jasa keuangan untuk membedakan mana transaksi yang terkait pendanaan terorisme dan yang bukan. B.5. Wilayah Berisiko Pendanaan Terorisme Penilaian terhadap wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme diperlukan dalam rangka mengetahui manakah wilayah yang paling berisiko

menjadi

tempat

bagi

para

jaringan

terorisme

untuk

mendapatkan dana dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini bahwa pendanaan yang dilakukan pada suatu wilayah tidak hanya mencakup pendanaan dalam bentuk uang namun dapat pula berbentuk rekruitmen personil, tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi,

38

tempat

pelatihan

perang,

mendapatkan

bahan

dan


PUBLIK

persenjataan, menyebarkan kebencian dan ajakan bergabung dan segala bentuk lainnya untuk mendukung aksi terorisme. Meskipun wilayah pendanaan terorisme dapat berbeda dengan wilayah target aksi terorisme namun kecenderungannya wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme dapat berarti pula wilayah berisiko tinggi aksi terorisme karena pada wilayah tersebut kemungkinan besar aksi terorisme akan dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, berikut ini dapat diperlihatkan mana saja wilayah yang masuk kedalam kategori wilayah berisiko tinggi kasus pendanaan terorisme yakni: Tabel 8. Daftar wilayah Berisiko Pendanaan Terorisme Periode 2011 s.d. 2014

No

Nama Provinsi

Kecenderungan Pendanaan Terorisme

(A) 1

DKI Jakarta

7.92

Dampak Pendanaan Terorisme

(B)

Akumulasi Risiko Pendanaan Terorisme

(A x B)

9.00

71.28

3.08

21.93

2

INDONESIA RISK ASSESSMENT TERRORIST FINANCING7.12 2015 JawaonBarat

3

Jawa Tengah

7.03

3.07

21.58

4

Jawa Timur

6.54

3.17

20.73

5

Banten

5.91

3.07

18.14

6

Sumatera Utara

5.53

3.53

19.52

7

Aceh

5.27

3.15

16.60

8

Sulawesi Selatan

5.25

3.05

16.01

9

NTB

5.03

3.02

15.19

10

Sulawesi Tengah

5.00

3.00

15.00

11

DI. Yogyakarta

4.88

3.00

14.64

12

Lampung

4.74

3.02

14.31

13

Maluku

4.63

3.00

13.89

14

Riau

4.57

3.00

13.71

15

Bali

4.51

3.00

13.53

16

Kepulauan Riau

3.51

3.00

10.53

17

Maluku Utara

3.48

3.00

10.44

18

Kalimantan Timur

3.46

3.00

10.38

19

Sulawesi Barat

3.44

3.00

10.32

20

Sumatera Selatan

3.40

3.00

10.20


39

PUBLIK

No

Nama Provinsi

Kecenderungan Pendanaan Terorisme

(A)

Dampak

Akumulasi Risiko

Pendanaan Terorisme

Pendanaan Terorisme

(A x B)

(B)

21

Sulawesi Utara

3.38

3.00

10.14

22

Kalimantan Selatan

3.38

3.00

10.14

23

Papua

3.33

3.00

9.99

24

Sumatera Barat

3.30

3.00

9.90

25

Papua Barat

3.27

3.00

9.81

26

Kalimantan Barat

3.23

3.01

9.72

27

Kalimantan Utara

3.20

3.00

9.60

28

Bengkulu

3.19

3.00

9.57

29

Sulawesi Utara

3.18

3.00

9.54

30

Gorontalo

3.16

3.00

9.48

31

Kalimantan Tengah

3.10

3.00

9.30

32

Kep Babel

3.10

3.00

9.30

33

Jambi

3.09

3.00

9.27

34

NTT

3.09

3.00

9.27

Catatan: Pada nilai di atas, nilai 3 s.d 5 = Risiko Rendah; >5 s.d 7 = Risiko Menengah; >7 s.d 9 = Risiko Tinggi.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme di Indonesia di atas, terdapat 9 (sembilan) wilayah/provinsi di Indonesia yang tergolong besar risikonya menjadi tempat pendanaan terorisme di Indonesia. Ke sembilan wilayah tersebut cenderung tinggi menjadi tempat pendanaan terorisme karena berdasarkan nilai kecenderungaan untuk terjadinya kasus pendanaan terorisme, ke sembilan wilayah tersebut menempati urutan teratas. Kecenderungan ini diperoleh berdasarkan nilai kerentanan dan juga ancaman (hasil olahan data jumlah LTKM, data apgakum dan data pihak pelapor), sedangkan berdasarkan nilai dampak,

Jakarta

merupakan

wilayah

yang

memiliki

dampak

pendanaan terorisme tertinggi di Indonesia (Perhitungan risiko wilayah ini dapat dilihat pada bagian lampiran nomor 5). Pendanaan yang dilakukan di beberapa wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan definisi yang ada dalam UU no. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme pasal 1 angka 1 dan angka 7. Berdasarkan kasus terorisme

40


PUBLIK

yang pernah ditangani Densus 88 AT Polri, sembilan wilayah tersebut merupakan wilayah yang pernah menjadi tempat terjadinya kasus pendanaan terorisme (hasil penangkapan di lokasi) sebagai contoh tempat

pelatihan

perang

(di

Aceh

dan

NTB),

tempat

untuk

mengembangkan jaringan (Jakarta, Banten/Tangerang, Jawa Timur dan

Sulawesi

Selatan)

serta

tempat

pengumpulan

uang

(aksi

perampokan seperti yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara). Selain

itu

beberapa

wilayah

yang

padat

pemukiman

penduduknya, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur hal ini dapat dijadikan tempat persembunyian pelaku teroris karena kecenderungan warga didaerah tersebut tergolong rendah kepeduliannya untuk melaporkan aktivitas mencurigakan warganya sehingga para pelaku teroris dapat bergerak membangun jaringan atau tempat tinggal. Sedangkan untuk wilayah ibu kota Jakarta

sebagai

jantung

Indonesia,

merupakan

kawasan

yang

INDONESIAuntuk RISK ASSESSMENT strategis para pelaku teroris melakukan aksinya karena selain on TERRORIST FINANCING 2015

banyak tokoh-tokoh penting, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan (pusat aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan sebagainya) yang akan memudahkan para anggota teroris untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus menentukan target operasinya yang tentunya akan berdampak secara luas tidak hanya di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri.


41

PUBLIK BAB

5

KESIMPULAN NRA TF

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi melalui kegiatan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA on TF), kesimpulan yang diperoleh Tim NRA adalah sebagai berikut: A.

Modus

pendanaan

pendanaan

dari

terorisme

domestik,

yang

yang

paling

berisiko

bersumber

dari

terjadi donasi

adalah ataupun

penyalahgunaan NPO serta hasil tindakan kriminal, di mana perpindahan dananya menggunakan cash transfer ataupun bisnis, serta diperuntukkan untuk maintenance jaringan terorisme domestik. B.

Profil pelaku korporasi/entitas yang berisiko tinggi pendanaan terorisme berupa yayasan atau organisasi NPO, perkumpulan dan perusahaan usaha mikro dan usaha kecil; sedangkan profil pelaku perorangan, yang paling berisiko adalah pelajar dan mahasiswa, pengurus LSM, pedagang dan tokoh keagamaan.

C.

Sarana pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi adalah melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, sistem ataupun New Payment Method, melalui kegiatan usaha/bisnis; melalui pedagang perhiasan/emas dan kendaraan bermotor; melalui kegiatan penukaran valutas asing serta melalui pembawaan uang tunai baik dalam negeri maupun lintas batas negara dari dan ke luar negeri oleh para jaringan terorisme (kurir) termasuk pola transaksi berisiko tinggi di Indonesia.

D.

Untuk instrumen transaksi, tarik/setor tunai dan produk keuangan simpanan tabungan perbankan tergolong berisiko tinggi digunakan oleh pelaku pendanaan terorisme yang melibatkan identitas palsu dalam pembukaan rekening ataupun pemanfaatan rekening pihak ketiga yang sudah dibeli atau dipinjam oleh para pelaku.

E.

Berdasarkan

wilayah

berisiko

tinggi

terjadinya

kasus

pendanaan

terorisme, terdapat 9 provinsi di Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

42


PUBLIK

DAFTAR PUSTAKA Buku Mbai, Ansyaad. 2014. Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia. Jakarta: Squad Publishing. Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme, UU No. 9 Tahun 2013, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164. ______, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, PP No. 1 Tahun 2002. United Nations, 1997. International Convention for Suppression of Terrorist Bombing. INDONESIA RISK ASSESSMENT on TERRORIST FINANCING 2015

Artikel atau Berita Online

ANT. 2013. Media Sosial Tempat Penyebaran Aksi Teroris. Diambil dari: http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt51a8c24267ee7/mediasosial-tempat-penyebaran-aksi-teroris. (Juli 2015) Bloomberg Businessweek. 2015. Kelompok Teroris Manfaatkan Bitcoin. Diambil dari: http://www.businessweekindonesia.com/10164/kelompok-terorismanfaatkan-bitcoin . (Juli 2015) Diputra, Rizka. 2010. Asal Dana Teroris Aceh dari Ormas Yayasan. Diambil dari: http://news.okezone.com/read/2010/08/13/337/362704/asal-danateroris-aceh-dari-ormas-yayasan. (Juli 2015) Firdaus, Febriana. 2014. PPATK Ungkap Sumber Dana Terorisme. Diambil dari:http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/04/063542077/ppa tk-ungkap-sumber-dana-terorisme. (Juli 2015) Harian Nasional. 2015. BNPT: Bahaya Teroris Melalui Media Sosial Sudah Meresahkan.

Diambil

dari:

http://www.harianasional.com/nusantara/542-bnpt-bahaya-terorismelalui-media-sosial-sudah-meresahkan.html. (Juli 2015)


43

PUBLIK Infonitas. 2014. Produsen Senjata Rakitan Terbanyak Kedua, Jakarta Rawan Teroris.

Diambil

dari:

http://www.infonitas.com/megapolitan/baca/produsen-senjata-rakitanterbanyak-kedua-jakarta-rawan-teroris/1805. (Juli 2015) KBC10. 2009. Bea & Cukai harus Jeli Awasi Dana Tunai Teroris. Diambil dari: http://www.kabarbisnis.com/read/285171/bea---cukai-harus-jeliawasi-dana-tunai-teroris-. (Juli 2015) Mbai, Ansyaad. 2015. Langkah-langkah Strategi Antisipasi Yang Diperlukan. Dipresentasikan

pada:

Seminar

Internasional

Langkah

Antisipasi

Gerakan Terorisme ISIS. Jakarta. (23 Maret 2015) Putranto, Edwin Dwi. 2015. Berdalih Terorisme, UU Kemerdekaan

Berpendapat

akan

Direvisi.

Ormas dan UU Diambil

dari:

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/22/nlm6ipberdalih-terorisme-uu-ormas-dan-uu-kemerdekaan-berpendapat-akandirevisi. (Juli 2015) Rozy, Firardy. 2012. Mabes Polri: MK Bantu Teroris Solo Rizki Gunawan. Diambil

dari:

http://www.rmol.co/read/2012/08/31/76371/Mabes-

Polri:-MK-Bantu-Teroris-Solo-Rizki-Gunawan-. (Juli 2015) Setiawan, A., dan Rizki Aulia Rachman. 2015. Polda Metro: Jakarta Sasaran Empuk

ISIS.

Diambil

dari:

http://metro.news.viva.co.id/news/read/604777-polda-metro--jakartasasaran-empuk-isis. (Juli 2015)

44


PUBLIK


Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015

45

TIM NATIONAL RISK ASSESSMENT (NRA) INDONESIA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Recommend Documents