Tim Hukum DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM & DRS. H. M. WAHYUDI K. ANWAR, MM.,M.AP

Tim Hukum DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM & DRS. H. M. WAHYUDI K. ANWAR, MM.,M.AP Jakarta, 15 Februari 2016 Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, Pukul 14.15 Wib.

Kepada Yang Mulia:

REG!ST~.~S!

------1

No. .. ~·~~:· ·:--_ .. !rj-XIV/2016 Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK IND Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Tan~,gal:

: Jam

.

fewrvz- - -l~ - l. -

J-o\h

O·I "3>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Warga Negara Alam at

DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM Indonesia JI. Pangrango No. 43, RT/RW. 001/011, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Nomor telepon/HP : 0811 5211 21 Nomor faksimili (021) 3510479 Email [email protected] 2. Nama

DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR,MM,MAP

Pekerjaan/Jabatan Warga Negara

Wiraswasta Indonesia

Ala mat

JI. A. Yani, No. 137 Sampit, RT/RW. 021/008, Kelurahan

Mentawa

Baru

Hulu,

Kecamatan

Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor telepon/HP : 0812 8181 8005 Nomor faksimili (021) 3510479 Email

[email protected]

-1-

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2016 dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.

SIRRA PRAYUNA, SH.

8.

BACHTIAR EFFENDI, SH, MH

2.

DIARSON LUBIS, SH.

9.

DEKIE GG. KASENDA, SH, MH

3.

EDISON PANJAITAN, SH

10. IMRAN MAHFUDI, SH

4.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.

11. DONNY TRI ISTIQOMAH, SH, MH

5.

BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA

12. RAHMADI G. LENTAM, SH, MH

6.

ARIES SURYA, SH

13. SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH

7.

SANDI E. SITUNGKIR, SH,MH.

kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM & DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR,MM,MAP yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon: 021-3518457,021-3518462, fax: 0213510479,

email:

[email protected],

baik

sendiri-sendiri

maupun

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 TERHADAP Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi

Kalimantan

Tengah,

yang

berkedudukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah,

-2-

yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman, No. 04, Palangka Raya, Telpon (0536) 3224034 - 3228633, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON. Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:

04/Kpts/KPU-Prov-020/2016

Tentang

Penetapan

Rekapitulasi

Hasil

Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, pukul 14.15 WIB. PENDAHULUAN Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah merupakan amanat UU No. 8/2015 (UU Pilkada) dan sekaligus sebagai landasan hukum dalam

penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai konsekuensinya pula, UU Pilkada juga harus dijadikan sebagai pedoman dalam

setiap penyelenggaraan

tahapan-tahapan Pilkada termasuk mengenai penanganan dan penyelesaian pelanggaran, sengketa maupun tindak pidana Pemilihan. UU Pilkada telah memberikan pengaturan dan pemisahan secara tegas apabila terjadi pelanggaran atau sengketa ataupun dugaan tindak pidana harus diselesaikan oleh lembaga yang telah diberikan kewenangannya masing-masing untuk menyelesaikannya, diantaranya: 1. Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP; 2. Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu; 3. Sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; 4. Tindak pidana pemilihan ditangani melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu; 5. Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan TUN; dan 6. Perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi; Bahwa semua jenis pelanggaran, sengketa maupun tindak pidana pemilihan yang terjadi pada proses tahapan Pilkada idealnya harus telah selesai penyelesaiannya oleh masing-masing lembaga sebelum ditetapkannya perolehan suara hasil Pemilihan. Sehingga Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya memeriksa dan

-3-

memutus perselisihan hasil pemilihan atau perolehan suara hasil pemilihan. Hal ini dipertegas dalam beberapa putusan MK yang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 yang pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan

kewenangan

transisional,

serta

mahkamah

merupakan

hanya

kewenangan

bersifat tambahan,

non-permanen sehingga

dan

memiliki

kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Bahwa sebagaimana pertimbangan putusan MK pula, pembagian klasifikasi pelanggaran dan lembaga yang menanganinya yang merupakan fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat terwujud, manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkata, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan mahkamah saja yang akan dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Bahwa dengan adanya pembagian klasifikasi pelanggaran serta porsi lembaga yang diberikan kewenangan untuk menanganinya, maka kewenangan MK dalam memeriksa hasil pemilihan yang diperoleh dari Pasal 157 jo. Pasal 158 UU Pilkada serta adanya pertimbangan MK yang pada menyatakan:

Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan

-4-

berfungsi secara optimal sesuai dengan porsi kewenangannya di masing-masing tingkatan. Bahwa tujuan dan fungsi rekayasa sosial dalam pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan di 269 Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2015 ternyata faktanya tidak berjalan sesuai harapan dan amanat UU Pilkada, bahkan rekayasa sosial yang bertujuan agar politik masyarakat menjadi lebih taat asas, taat dan tertib hukum menjadi sebaliknya, hal ini dibuktikan dengan : -

Banyaknya Laporan ke Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti dan tidak

-

Banyaknya Laporan pidana yang tidak berjalan meskipun sudah ada jangka

-

diketahui perkembangannya hingga diajukannya dan bahkan diputuskannya perselisihan hasil di MK; waktu khusus untuk penanganannya; Kecurangan pada penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang tidak diselesaikan seketika itu juga bahkan juga tidak diselesaikan oleh lembaga diatasnya secara berjenjang, meskipun sudah ada keberatankeberatan yang disampaikan secara tertulis;

-

Bahkan pada saat penyelesaian sengketa di MK, ditemukan fakta adanya Jaksa Pengacara Negara menjadi kuasa hukum dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, padahal berdasarkan UU Pilkada, Jaksa merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang menegakkan aturan hukum apabila masyarakat, peserta, maupun penyelenggara Pilkada termasuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanggar ketentuan UU Pilkada

Dengan demikian, sesuai pertimbangan MK pula, sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan supremasi hukum khususnya dalam konteks Pilkada tidak akan berjalan efektif. Pada pelaksanaan Pilkada Gubernur Kalteng, Pemohon dan Tim telah berupaya untuk bertindak sesuai aturan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pilkada, akan tetapi faktanya budaya hukum manusia yang berada dalam sistem penyelenggaran Pilkada tidak berjalan optimal, hal ini terbukti dari Termohon yang

-5-

tidak mengakomodir keberatan Pemohon dan masih menganggap ketika ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon akan diselesaikan oleh MK. Bahwa ketika tidak ada lagi upaya yang bisa ditempuh oleh Pemohon selaku peserta

Pilgub

Kalteng,

karena

tidak

berjalan

pelanggaran oleh masing-masing lembaga, dan

optimalnya

penyelesaian

karena telah lewatnya jangka

waktu penyelesaian yang yang diamanatkan UU dikarenakan tidak adanya tindak lanjut penanganan yang cepat, dimana harus selesai sebelum Penetapan perolehan suara, maka menurut Pemohon satu-satunya lembaga dan pranata yang menjadi tumpuan guna menjamin penegakan hukum adalah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian jika Mahkamah Konstitusi tetap tidak bisa untuk mengakomodir Pemohon selaku pencari keadilan dalam pelaksanaan Pilkada, kemana lagi harapan atas penyelesaian pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan? Disisi lain, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015, juga akan menjadi contoh bagi peserta Pilkada Serentak baik tahun 2017 maupun tahun 2018, termasuk upaya pemenangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum, hal ini terjadi karena tidak optimalnya petugas dari lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa, sehingga kecurangan-kecurangan yang massif akan subur terjadi demi memperjauh jarak dan selisih perolehan suara yang kemudian berujung dengan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat “final dan mengikat” karena tidak bisa diajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi. Disisi lain, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015, juga akan menjadi contoh bagi peserta Pilkada Serentak baik tahun 2017 maupun tahun 2018, termasuk upaya pemenangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum, hal ini terjadi karena tidak optimalnya petugas dari lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa, sehingga kecurangan-kecurangan yang massif akan subur terjadi demi memperjauh jarak dan selisih perolehan suara yang kemudian berujung dengan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat “final dan mengikat” karena tidak bisa diajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi.

-6-

Selain hal yang telah dikemukakan diatas , perlu diingat tentang hakekat dibalik lahirnya Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan pasal 6 PMK 1-5/2015 tidak lain adalah untuk membatasi pengajuan Permohonan ke MK oleh peserta Pilkada Serentak Tahun 2015 yang tidak cukup beralasan , mengingat jumlah Hakim MK yang hanya 9 (sembilan) orang dipastikan tidak mampu untuk memeriksa dan mengadili semua permohonan sengketa Perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan waktu terbatas yakni hanya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari . Terkait Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan pasal 6 PMK 1-5/2015 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang merupakan Pilkada Susulan maka secara substansi tidak dapat diberlakukan lagi secara ketat , terlebih dihubungkan dengan fakta pada saat diajukan Permohonan a quo dari seluruh Permohonan yang diajukan ke MK dalam sengketa Perselisihan hasil pemelihan dalam Pilkada Serentak tahun 2015 tersebut tinggal menyisakan 8 (delapan) perkara yang sudah dalam tahap putusan , artinya Hakim MK memiliki cukup waktu. Karenanya sangatlah Adil bila Permohonan Pemohon dapat diperiksa terhadap Pokok Permohonan . Selanjutnya Pemohon kemukakan hal – hal sebagai berikut dibawah ini : I.

PEMUNGUTAN

SUARA

PEMILIHAN

GUBERNUR

DAN

WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SUSULAN PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 I NK ONSTI TUSI ONAL, I LLEGAL

HUK UM (ONR ECHTM ATI GEDAAD) 1.

DAN M ELAW AN

Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang

-7-

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 2.

Bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Pemerintah, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

mengamanatkan : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara dem okratis.“ 3.

Bahwa paham demokrasi yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, tersebut di atas, merupakan amanat wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap warganegara termasuk Penyelenggara Pemilihan, sebagai konsekwensi logis dari implementasi dari kehendak dan cita-cita luhur bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. dan (2) dan Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4.

Bahwa berkaitan dengan paham demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan

Pemilihan

menegaskan

bahwa

Pemilukada

tidak

Kepala

Daerah,

pemeriksaan sekedar

Mahkamah

dan

putusan

memutuskan

Konstitusi dalam

sengketa

telah

sengketa rekapitulasi

penghitungan suara saja, tetapi termasuk untuk menilai proses dan

-8-

kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara, proses tindakan penyelenggara Pemilukada, apakah tindakan pasangan calon beserta team suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari pasangan calon, untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semangat ini lah yang hendak dipersoalkan dalam

permohonan

PEMOHON

terhadap

TERMOHON

sebagai

Penyelenggara Pemilihan ; 5.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai wujud kepekaan lembaga ini atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah sering merupakan jawaban terhadap adanya indikasi

kejahatan

konstitusional

yang

dilakukan

dalam

proses

pelaksanaan Pemilukada baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilukada, dalam konteks ini pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, ”Dengan demikian,

tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo” ; 6.

Bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi adalah salah satu

pemegang

kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, karenanya menjadi tumpuan harapan PEMOHON baik sebagai Pasangan Calon, Peserta Pemilihan maupun sebagai Warga Negara, yang mendambakan Kalimantan

proses

Tengah

Pemilihan

yang

Gubernur

diselenggarakan

dan

Wakil

Gubernur

TERMOHON

sungguh-

sungguh mengimplementasikan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

-9-

secara dem okratis.“ Artinya PEMOHON, hanya salah satu dari warga negara Indonesia lainnya yang mendambakan terwujudnya amanat konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan hanya Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya lembaga negara yang dapat PEMOHON sandarkan harapan agar mengadili keputusan maupun tindakan faktual TERMOHON yang secara nyata telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait

dalam

proses

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

Kalimantan Tengah ; 7.

Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Kontistusi agar tidak semata-mata mengadili hasil saja melainkan juga mengadili proses menuju hasil yang mesti dan harus bersandarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menilai tindakan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memenuhi asas penyelenggaraan Pemilihan yang bersifat : a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) kepastian hukum; e) tertib penyelenggaran Pemilu; f) kepentingan umum; g) keterbukaan; h) proporsionalitas; i) profesionalitas; j) akuntabilitas; k) efisiensi; dan l) efektifitas.

8.

Bahwa UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara signifikan memperluas

makna Keputusan Tata Usaha Negara.

-10-

Perluasan makna KTUN dapat dilihat dalam 2 pasal di dalam UU Administrasi Pemerintahan yakni : 1. Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Pasal 87 yang berbunyi:

”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

9.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini, tidak secara tegas menghapus ketentuan Keputusan TUN pada Pasal 1 Ayat (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Keputusan Badan/Pejabat TUN dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, melainkan harus diberi pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e.

-11-

Keputusan yang

berpotensi menimbulkan akibat hukum;

dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; 10. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai objek sengketa antara PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan dengan TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan, harus diartikan tidak semata-mata berupa penetapan tertulis melainkan juga mencakup tindakan factual (tidak tertulis, berupa pengabaian dan lain-lain) yang bersifat final dalam arti luas dan menimbulkan akibat hukum dan berlaku baik bagi Peserta Pemilihan

maupun

Warga

Masyarakat

dalam

konteks

Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ; 11. Bahwa Penetapan tertulis tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk tindakan faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya pejabat tata usaha negara dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan

tidak

hukum (recht

hanya

sekedar

handelingen)

dalam

dilihat

dari

bentuknya

adanya terbitnya

tindakan sebuah

beschikking akan tetapi penetepan juga dimaknai dalam bentuk dan atau tindakan faktual (feitelijke handelingen). Secara teoritis feitelijke

handelingen selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan tindakan faktual/nyata yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum ; 12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan

Tengah, Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, adalah suatu hasil dari proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang inkonstitusional, illegal dan melawan hukum, karena secara jelas dan dapat dibuktikan telah melanggar UUD NRI Tahun 1945; PEMOHON mempersoalkan substansi atau dasar hukum dari keputusan TERMOHON

-12-

tersebut, tidak semata-mata mempersoalkan mengenai hasilnya dalam hitungan angka dan bilangan matematis ; yang menurut PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional ; 13. Bahwa sebagai pembuktian mengenai substansi permohonan PEMOHON yang berpendapat objek keputusan dan tindakan factual TERMOHON

inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatige sdaad) adalah sebagai berikut : A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan

Tengah, Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, adalah keputusan yang didasarkan dari proses pemilihan yang melanggar konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), dan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

terkait

dengan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ; Bahwa sebelum terbitnya keputusan a qou, TERMOHON menerbitkan

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/Kpts/KPUProv-020/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02/Kpts/KPUProv-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1065/KPU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 676K/TUN/PILKADA/2015 yang diantaranya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Desember 2015 ; yang

-13-

secara phisik tidak ada pada PEMOHON namun PEMOHON ketahui dari uraian yang terdapat dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang mencantumkan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” ; Bahwa istilah “Susulan” diatur dan ditemukan dalam Pasal 121 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan P em ilihan susulan. (2) Pelaksanaan P em ilihan susulan dilakuk an untuk seluruh tahapan penyelenggaraan P em ilihan. Bahwa jika KPU dan atau KPU Provinsi Kalteng terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun

2015 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565), yakni :

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nom or 8 Tahun 2015) ;

-14-

“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” (P asal 5 Ayat (1) UU Nom or 8 Tahun 2015) Dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan susulan adalah :

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pelaksanaan Kampanye ; pelaksanaan pemungutan suara ; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ; penetapan calon terpilih ; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” (Pasal 5 Ayat (3) UU Nom or 8 Tahun 2015) ; Bahwa fakta, “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2016, sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015), melainkan hanya untuk pemungutan suara ansich. Bahwa jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat menentukan hari Rabu, 27 Januari 2016 hanya untuk

-15-

pemungutan konsekwensi

suara, yuridis

seharusnya yang

istilah

yang

dipergunakan

mengandung bukan

istilah

“Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, melainkan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” ; Bahwa dalam konteks pemungutan suara hari Rabu, 27 Januari 2016, yang faktanya dimulai dari tahap penyelenggaraan yang terhenti yakni tidak terlaksananya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, memutuskan hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” (Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf-h UU Nomor 8 Tahun 2015) ;

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.” (P asal 120 Ayat (1) UU Nom or 8 Tahun 2015) “Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dim ulai dari tahap penyelenggaraan P em ilihan yang terhenti.” (P asal 120 Ayat (2) UU Nom or 8 Tahun 2015) “Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: h. pelaksanaan pem ungutan suara” (P asal 5 Ayat (3) huruf-h UU Nom or 8 Tahun 2015) ; Bahwa

kesalahan

(kesengajaan)

KPU

Provinsi

Kalteng

mempergunakan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih terdaftar menurun karena para pemilih memahami Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng susulan harus dilakukan untuk seluruh tahapan

-16-

penyelenggaran pemilihan sesuai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nom or 8 Tahun 2015) ; “Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” (P asal 5 Ayat (1) UU Nom or 8 Tahun 2015) Dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan susulan adalah :

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pelaksanaan Kampanye ; pelaksanaan pemungutan suara ; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ; penetapan calon terpilih ; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” (Pasal 5 Ayat (3) UU Nom or 8 Tahun 2015) ; B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak menerbitkan “Surat K eputusan K P U P rovinsi K alteng tentang P enetapan P enundaan P em ungutan Suara P em ilihan Gubernur dan

-17-

W akil Gubernur K alteng Tanggal 9 Desem ber 2015” (tindakan factual) ; Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalteng,

terhenti

pada

“pemungutan

suara”

yang

seharusnya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Bahwa seharusnya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, khususnya “pemungutan suara” pada tanggal 9 Desember 2015 dituangkan dalam suatu produk hukum

berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng

tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” Bahwa dengan tidak adanya “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” yang seharusnya diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalteng dan pembiaran dari KPU, bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan secara lex specialist melanggar ketentuan

Pasal 122 Ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh: c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.” Bahwa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan

Penundaan

Pemungutan

Suara

Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”, merupakan dasar hukum untuk pertanggungjawaban tugas dan kewajiban KPU Provinsi Kalteng yang tidak dapat melaksanakan

-18-

pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.,

selain itu

keputusan tersebut merupakan dasar hukum formal agar dapat dilaksanakannya pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi :

“P em ilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pem ilihan diterbitkan.” Bahwa pendapat yang menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015, yang mewajibkan

KPU RI untuk menunda

pelaksanaan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak perlu ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan “Surat Keputusan KPU RI dan atau Keputusan KPU Provinsi Kalteng” adalah pendapat yang sangat keliru karena untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, harus tetap dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”. C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang

menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 yang tidak berdasarkan adanya “Surat K eputusan M enteri Dalam Negeri tentang P enetapan P em ilihan Gubernur dan W akil Gubernur Lanjutan”

-19-

Bahwa syarat wajib yang harus ada untuk legalitas pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

Lanjutan”, karena faktanya dimulai pada tahapan penyelenggaraan yang

terhenti

yakni

“pemungutan

suara”,

yang

seharusnya

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 ; Bahwa

syarat wajib adanya dasar atau landasan hukum berupa

“Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan” adalah kewenangan lex specialist yang diberikan oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi” Bahwa syarat “40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih” dalam Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, merupakan batas syarat minimal

guna pemberlakuan secara lex specialist kewenangan Menteri Dalam

Negeri untuk menerbitkan “penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur lanjutan atau (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri) atas usul KPU Provinsi” yang akan menjadi dasar hukum “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27

Januari 2016.

-20-

Bahwa fakta konkrit, tahapan penyelenggaraan terhenti yakni tidak dapat

dilaksanakannya

“pemungutan

suara

pada

tanggal

9

Desember 2015”, secara keseluruhan (100%) baik di semua daerah kabupaten/kota maupun semua (100%) pemilih terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka secara lex specialist melahirkan kewenangan Menteri Dalam Negeri

untuk menerbitkan “Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan”. Bahwa

agar

Keputusan

terpenuhinya Menteri

syarat

Dalam

formal

Negeri

terbitnya

tentang

“Surat Penetapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan”, harus diusulkan oleh KPU Provinsi Kalteng kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan syarat berupa :

1. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015 (atas usul KPU Kabupaten/Kota), vide Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 ; 2. Adanya usul dari KPU Kabupaten/Kota mengenai usul penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, vide Pasal 122 Ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 ; 3. Alasan yang menjadi dasar hukum terbitnya SK KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015 ; 4. Syarat administrative lain ; Bahwa dengan tidak adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” maupun adanya kesalahan KPU Provinsi yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut di atas, maka telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan fatal yang dilakukan

-21-

oleh TERMOHON ic. KPU Provinsi Kalteng dalam pelaksanaan “pemungutan suara tanggal 27 Januari 2016” yang tanpa dasar atau

landasan

hukum

yang

dipertanggungjawabkan secara

tidak

dapat

konstitusional. Karenanya

“Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalteng pada tanggal 27 Januari 2016 adalah inkonstitusional, illegal

dan melawan hukum (onrechtmatigedaad), sehingga hasilnyapun menjadi tidak sah atau batal (nieteig) dan dapat dibatalkan ; Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang, telah diundangkan

di

Jakarta,

pada

tanggal

18

Maret

2015

dan

ditempatkan dalam LNRI Tahun 2015 Nomor 57, sehingga sejalan dengan makna Pasal II UU Nomor 8 Tahun 2015 a qou yang berbunyi:

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Bahwa dengan demikian semua orang (rakyat : para pemilih) termasuk para penyelenggara negara wajib untuk mengetahui, mentaati dan melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 2015 secara konsisten dan sungguh-sungguh, dengan kata lain tidak ada alasan untuk tidak mengetahui, tidak mentaati dan tidak melaksanakannya, terlebih-lebih para penyelenggara Pemilu ic. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng khususnya. Bahwa karena pengetahuan rakyat (Warga Masyarakat, pemilih, pemilik suara) dan PEMOHON

khususnya dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, yang memahami

-22-

konsekwensi hukum atas sikap TERMOHON ic. KPU Provinsi Kalteng yang melaksanakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 (tanpa dasar atau landasan hukum), maka sebagian pemilih terdaftar yang paham akan pengertian istilah hukum “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” tidak melaksanakan haknya untuk memilih, karena mereka beranggapan (sesuai UU) “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nom or 8 Tahun 2015) ; dan seluruh tahapan penyelenggaraan dimaksud dimulai dari “pengumuman pendaftaran pasangan, dst….dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” (Pasal 5 Ayat (3) UU N om or 8 Tahun 2015) ; Susulan”

seharusnya

adalah

Bahwa PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan, sangat berkeberatan dengan keputusan TERMOHON a qou, akan tetapi apabila PEMOHON mengundurkan diri sebagai Peserta Pemilihan, maka sangat jelas sanksi hukum yang pasti dikenakan terhadap PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Demikian pula Pimpinan Partai Politik yang mengusung PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan, apabila menarik pencalonan PEMOHON

-23-

dapat dipastikan dikenakan Pasal 191 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Bahwa dalam kondisi seperti ini PEMOHON berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tertekan dan terpaksa harus mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh TERMOHON ; PEMOHON dipaksa harus menghormati apa saja yang ditetapkan oleh TERMOHON, namun sebaliknya TERMOHON begitu leluasa untuk menerbitkan penetapan dan tindakan factual yang bersifat inkonstitusional, illegal dan

melawan hukum (onrechtmatige sdaad) ;

Bahwa keputusan maupun tindakan factual TERMOHON yang bersifat bersifat inkonstitusional, illegal dan melawan hukum (onrechtmatige

sdaad), diuraikan di atas, sangat melukai hati nurani setiap Warga

Negara yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, yang harus dan wajib diturut, yang apabila dibiarkan dapat menciptakan

“ketidakadilan structural, sistimatis dan massif” dan pada akhirnya hakikat

Proklamasi

Kemerdekaan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia, 17 Agustus 1945 yang salah satunya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana yang terhimpun dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasalpasalnya, ternoda dan mustahil dapat diwujudkan ;

-24-

Bahwa

menyalurkan

suara

rakyat

dan

menyelamatkan

hak

serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih

harus diutamakan

dalam

setiap

upaya

penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berintegritas dan berdasarkan hukum yang berlaku. D. Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 27 Januari 2016, khususnya di Kabupaten

Kapuas,

Kabupaten

Kabupaten

Kotawaringin

Kabupaten

Pulang

Pisau,

Timur, dan

Kotawaringin Kabupaten Kabupaten

Barat, Seruyan,

Sukamara

dilaksanakan oleh KPPS yang tidak diangkat, dilantik dan diambil sumpah jabatannya ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, yang pengangkatan dan pemberhentiannya wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi

tugas

dan

kewajiban

saya

sebagai

anggota

PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya

-25-

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.” Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 27 Januari 2016, khususnya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Pulang

Pisau,

dan

Kabupaten

Sukamara

dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, sehingga proses

pemilihan

yang

terjadi

tidak

sah

dan

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya secara konstitusional ; Bahwa akibat pemungutan suara di kabupaten-kabupaten tersebut di atas dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara di daerah-daerah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ; Bahwa apabila tidak sahnya dan batalnya pemungutan suara di Kabupaten

Kapuas,

Kabupaten

Kabupaten

Kotawaringin

Kabupaten

Pulang

Timur,

Pisau,

dan

Kotawaringin Kabupaten Kabupaten

Barat, Seruyan,

Sukamara

dikarenakan anggota KPPS nya tidak diangkat/dilantik dan diambil sumpah/janjinya, maka apabila di daerah-daerah lain selain itu dianggap sah, seharusnya hasil perolehan suara sebagai berikut : No

Nama Kabupaten

1 2 3

Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas

-26-

Paslon 1 Sugianto Habib 0 0 0

Paslon 2 Willy Wahyudi 0 0 0

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Barito Selatan Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara Lamandau Gunung Mas Pulang Pisau Murung Raya Barito Timur Palangka Raya

31.467 29.810 26.724 0 0 18.351 9.649 0 17.717 19.588 43.582 196.888

30.302 24.872 33.652 0 0 16.240 35.695 0 33.356 28.160 62.196 264.473

Bahwa akibat kesalahan (kesengajaan ) TERMOHON ic. KPU Provinsi Kalteng, mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang

wajib

dan

harus

diturut

dalam

pelaksanaan

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

ini,

menunjukkan

tidak

profesionalnya

penyelenggara,

membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan massif ; Bahwa dengan argumentasi yuridis permohonan tersebut di atas, KPU

Provinsi

Kalteng

dalam

pelaksanaan

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, diduga telah melaksanakan “pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Susulan” yang bertentangan dengan : a. Pasal 1, Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 ; b. UU Nomor 8 Tahun 2015 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang ; c. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-27-

d. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; e. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; f. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; g. Peraturan KPU RI Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565) ; Bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang dipraktekan KPU Provinsi Kalteng juga diduga dengan sengaja telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi : “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. “Asas

Kepentingan

Umum”

adalah

yang

mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang

penyelenggaraan

negara

dengan

tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. “Asas

Proporsionalitas”

adalah

asas

yang

mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

-28-

“Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahwa praktek penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Kalteng, sebagaimana tersebut di atas merupakan praktek yang bertentangan dengan azas legalitas dan bersifat melawan hukum yang dapat menjadi preseden buruk bagi kepentingan tegaknya “demokrasi Pancasila” yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945, dan tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum. Bahwa praktek yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalteng khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, mengabaikan hak-hak rakyat yang berbeda pendapat dengan KPU Provinsi Kalteng,

padahal segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, namun faktanya KPU RI maupun KPU Provinsi Kalteng sama sekali tidak mengkaji secara sungguh-sungguh masukan dan harapan rakyat yang mendambakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, akibatnya terjadi tingkat partisipasi rakyat rendah, terabaikannya hakhak rakyat untuk memilih dan dipilih akibat perbedaan pendapat yang dijamin oleh UU ;

-29-

Bahwa kumulasi akibat hukum yang timbul dari keputusan dan tindakan faktual TERMOHON yang inkonstitusional, illegal dan

melawan hukum (onrechtmatige sdaad), secara nyata apabila mengikuti rekapitulasi yang dibuat TERMOHON mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 52,27% (lima puluh dua

koma dua puluh tujuh perseratus) dan bahkan ada kelurahan/desa,

kecamatan yang tingkat partisipasi rakyat tidak mencapai 40%

(empat

puluh

perseratus)

dan

bahkan

untuk

Kabupaten

Kotawaringin Timur tingkat partisipasi rakyat hanya 47,06%

(empat puluh tujuh koma nol enam perseratus), Kabupaten Barito Utara tingkat partisipasi rakyat hanya 47,33% (empat puluh tujuh koma tiga puluh tiga perseratus), Kabupaten Seruyan 48,20% (empat puluh delapan koma dua puluh perseratus), Kabupaten Katingan 49,45% (empat puluh sembilan koma empat puluh lima perseratus), dan Kabupaten Gunung Mas 49,66% (empat puluh sembilan koma enam puluh enam perseratus) ; Bahwa sebagai gambaran akibat hukum dari keputusan dan tindakan factual TERMOHON khususnya berkaitan dengan tingkat partisipasi rakyat di 13 Kabupaten dan 1 Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai tabel berikut : NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NAMA DAERAH BARITO SELATAN BARITO TIMUR BARITO UTARA GUNUNG MAS KAPUAS KATINGAN KOTA PALANGKARAYA KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN TIMUR LAMANDAU MURUNG RAYA PULANG PISAU SERUYAN

PEMILIH 107.186 85.135 118.034 92.242 285.180 124.597 203.427

PARTISIPASI 62.977 48.827 55.869 45.814 144.696 61.617 109.575

199.373

113.841

57,10

357.982

168.483

47,06

60.770 87.509 95.821 138.782

35.549 51.915 56.549 66.898

58,50 59,32 59,02 48,20

-30-

PERSENTASE 58,75 57,35 47,33 49,66 50,73 49,45 53,86

14

SUKAMARA KALTENG

Bahwa

gambaran

38.637 1.994.675

19.990 1.042.600

bentuk

pelanggaran

factual

51,74 52.27

terstruktur,

sistimatis dan massif lainnya yakni perbuatan kecurangan sebagai bentuk persekongkolan jahat antara TERMOHON dengan Pasangan Calon nomor Urut 1 , yang mengurangi jumlah perolehan suara PEMOHON, dengan modus suara sah perolehan PEMOHON lebih kurang sebanyak 35.487 di seluruh TPS direkapitulasi sebagai suara tidak sah,

sehingga pada saat penghitungan secara

berjenjang mulai ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, PEMOHON yang meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara, TERMOHON dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara bersama-sama menolak, padahal

sebelumnya

disepakati

akan

ditindaklanjuti

secara

berjenjang. Padahal apabila penghitungan ulang dilakukan secara akuntabel, akan diperoleh hasil sesuai penghitungan versi TV One ketika itu, yakni PEMOHON lah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sesuai tabel berikut : No 1 2

II.

Nama Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P Jumlah Suara

Perolehan Suara 518.895 488.218 + 35.487 = 523.705 1.007.113 + 35.487 = 1.042.600

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

-31-

Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus; B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian dalam paragraph I. PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SUSULAN PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 I NK ONSTI TUSI ON AL, I LLEGAL DAN

M ELAW AN HUK UM (ONR ECHTM ATI GEDAAD) menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STAN DI N G) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 2 huruf a: Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah: b. Pemohon Pasal 3 ayat (1) huruf b: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (Dua) berdasarkan Kalimantan

Keputusan Tengah

Komisi

Nomor :

Pemilihan

Umum

(KPU) Provinsi

31/Kpts/KPU-Prov-020/2015

-32-

Tentang

Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 ; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016 oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut : (untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) No

Jumlah Penduduk

1. 2. 3. 4.

<2.000.000 > 2.000.000 – 6.000.000 >6.000.000 – 12.000.000 > 12.000.000

Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi 2% 1,5% 1% 0,5 %

Bahwa jumlah Penduduk diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK 2) adalah 2.447.427 jiwa dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak untuk diajukan Permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5 % ; 4. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor urut 2 (Dua) adalah sebesar 488.218 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas) suara, sementera perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 1 (Satu) dengan perolehan suara

-33-

terbanyak yaitu sebesar 518.895 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima) suara ; Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon NOMOR URUT

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1

H.SUGIANTO SABRAN dan HABIB. H. SAID ISMAIL Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, MM dan Drs. H.M. WAHYUDI K. ANWAR,MM,.MAP JUMLAH SUARA

2

PEROLEH SUARA

%

518.895

51,52

488.218

48,48

1.007.113

100

Bahwa dari tabel tersebut terdapat selisih suara sebanyak 30.677 (Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) suara, sehingga selisih persentase suata sebagai berikut : -

Sebanyak 30.677 (Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) suara atau selisih sebanyak 3.04 % (Tiga Koma Empat Persen) (Versi Perhitungan Berdasarkan UU Pilkada yang menurut Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 ); Cara Perhitungan: ((suara terbanyak – suara pemohon) : total suara sah)) x 100

-

Sebanyak 30.677 (Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) suara atau selisih sebanyak 5.91 % (Lima Koma Sembilan Puluh Satu Persen)

(Versi

Perhitungan

berdasarkan

Peraturan

Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 ); Cara Perhitungan: ((suara terbanyak – suara pemohon) : suara terbanyak)) x 100

5. Bahwa Penetapan Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Pemohon sangat

-34-

keberatan oleh karena dihasilkan dengan kecurangan – kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif

antara Termohon

dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 , berdasarkan fakta Pemohon meminta dilakukan Perhitungan Ulang secara berjenjang mulai ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi

dengan membuka kotak

suara, akan tetapi tidak pernah dipenuhi melainkan selalu disuruh agar apa pun keberatan itu dituangkan dalam Berita Acara Keberatan dan/atau disarankan oleh PPK dan KPU Kabupaten Kota diperbaiki dan dihitung ulang di tingkat KPU

Kabupaten/Kota , kemudian pada tingkat KPU

Provinsi Kalimantan Tengah yakni Termohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor

Urut 1 secara

bersama-sama

menolaknya

dengan alasan

Permintaan Pemohon tersebut diselesaikan ditingkat bawah padahal sebelumnya disepakati akan ditindaklanjuti secara berjenjang, sehingga Penetapan hasil perhitungan suara secara formal yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah tidak mewujudkan kebenaran materil dan tidak berdasarkan azas

Keterbukaan

pelaksanaan Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan ; 6. Bahwa Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi

Kalimantan

Tengah

tersebut

Pemohon

tolak

atau

perhtungan dimaksud yakni tidak benar karena perolehan suara dari hasil kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sendiri maupun hasil konspirasi jahat antara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ; Bahwa perhitungan Perolehan suara yang benar dengan perincian sebagai berikut :  Adanya Suara tidak Sah yang jumlahnya tidak wajar Bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak 35.487 suara adalah tidak radisional, mengingat Pasangan Calon Cuma hanya 2 (dua) Pasang sehingga tingkat kesalahan

-35-

Pemilih sangat kecil, selanjutnya

Pemohon mencurigai suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon dengan indikasi sejak awal Pemohon meminta dilakukan Penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara secara berjenjang mulai ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi akan tetapi tidak diakomodir oleh Termohon, untuk itu perhitungan perolehan suara Pemohon setelah ditambah suara yang semula tidak sah sebagai berikut (lihat tabel) : NOMOR NAMA PASANGAN CALON URUT 1 H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL 2 DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P

PEROLEHAN SUARA 518.895 488.218 + 35.487 = 523.705

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 523.705 suara ;  KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut ( Vide Pasal 46 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 54 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) . Bahwa KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku

surut

pada

daerah-daerah

yaitu,

Kabupaten

Kapuas,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten

Seruyan,

Kabupaten

Pulang

Pisau,

dan

Kabupaten

Sukamara ; Bahwa dengan tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut, maka Perolehan suara di daerah-daerah tersebut baik yang diperoleh oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah juga tidak sah atau dianggap tidak pernah

-36-

ada, sehingga apabila di-nolkan

Peta perolehan suara menjadi

sebagai berikut (lihat tabel) : No

Nama Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara Lamandau Gunung Mas Pulang Pisau Murung Raya Barito Timur Palangka Raya

Paslon 1 Sugianto Habib 0 0 0 31.467 29.810 26.724 0 0 18.351 9.649 0 17.717 19.588 43.582 196.888

Paslon 2 Willy Wahyudi 0 0 0 30.302 24.872 33.652 0 0 16.240 35.695 0 33.356 28.160 62.196 264.473

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 264.473 suara ;  Adanya Penggunaan KTP yang jumlahnya tidak wajar Bahwa jumlah Penguna KTP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan

Tengah

sebanyak 32.771 Pemilih

Tahun

2015

susulan

sebanyak

adalah tidak rasional dan merupakan

konspirasi untuk menguntungkan Pasangan calon Nomor Urut 1 sebab

Pemberitahuan

tentang

dibolehkan

menggunakan

KTP

menjelang dilakukan pemungutan suara serta tidak didasari adanya protes dari masyarakat karena tidak terdaftar dalam DPT ; Bahwa

oleh

karena

penggunaan

KTP

untuk

menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Perolehan Suara pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikurangkan dengan Pemilih

-37-

yang

menggunakan KTP, untuk itu perhitungan perolehan sebagai berikut (lihat tabel) : No 1 2

Nama Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P

Perolehan Suara 518.895 – 32.771 = 486.124 488.218

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 488.218 suara ; Bahwa berdasarkan uraian Adanya Suara tidak Sah , KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut dan Adanya Penggunaan KTP , maka Pemohon lah yang memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, hal ini sesuai dengan hasil

Perhitungan Quick Count oleh Indobarometer yang

ditayangkan di TV One pada tanggal 27 Januari 2016 ;  Bahwa hal lain yang tidak benarnya hasil Perhitungan Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, sebagaimana hasil Perihitungan Quick Count Indikator pada tanggal 27 Januari 2016 dimana selisih persentase perolehan Suara antara Pasangan calon Nomor Urut 1

dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu 50,72 % - 49,28 % = 1,44 % sehingga berdasarkan hasil Perhitungan Quick Count Indikator tersebut selisih peroleha suara hanya 1,44 %

untuk itu Pemohon

mempunyai Legal Standing dalam Perkara a quo dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU RI Nomor : 8 Tahun 2015 ; 7. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini pemohon dapat

-38-

membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan paasangan calon nomor urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015; 8. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; 9. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang “PROF. SALDI ISRA” (diajukan dalam pembuktian

perkara PHP Provinsi Kep. Riau), yang mengatakan:

.....”sejak semula, saya termaksuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”. Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu Terstruktur, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. Sistem atis, pelanggaran dilakukan

-39-

dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. M asif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan. Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena faktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain’’ (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh di untungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

-40-

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak

pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan. .....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar. 10. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai

Pilkada

yang

dipilih

langsung

oleh

rakyat,

dalam

pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam

prosesnya.

Diantaranya

-41-

adanya

money

politic

terjadinya

penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain-lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif; 11. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif ; 12. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi

(MK)

sudah

banyak

memutus

permohonan

sengketa

perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi ; 13. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang -

Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk m enyelenggarakan peradilan guna m enegak kan hukum dan keadilan ”. Bahwa esensi dari menegakkan

hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan,

sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due proccess of law) ;

-42-

14. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan

mengajukan

gugatan/permohonannya

ke

Pengadilan/Mahkamah Konstitusi; 15. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan

kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil

perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu; 16. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi; 17. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

-43-

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan Pasal

27

ayat(1)

UUD

1945”Segala

yang sama dihadapan hukum”

;

18. Bahwa esensi dari frasa ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D

ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya; 19. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Hak untuk

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.;

-44-

20. Bahwa

Persoalan-persoalan

yang

menyangkut

Pilkada,

haruslah

diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai

berujung

di

keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

(KPU),

sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum ; 21. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasus ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dalam PILKADA pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 yang selisihnya melebihi 2 % (dua persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur,sistematis, dan massif; 22. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (Satu) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya; 23. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus

perselisihan

hasil

Pemilukada,

Mahkamah

tidak

hanya

menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang

kemudian

dipersengketakan

itu

harus

pula

dinilai

untuk

menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut

-45-

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai

proses

penyelenggaraan

Pemilukada

yang

harus

berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008 ); 24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan

legal standing lainnya dalam paragraph I. PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SUSULAN

PADA

TANGGAL

27

JANUARI

2016

I NK ONSTI TUSI ONAL, I LLEGAL DAN M ELAW AN HUK UM (ONR ECHTM ATI GEDAAD) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam paragraph II., menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

04/Kpts/KPU-Prov-020/2016

Tentang

Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua

-46-

puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016 pukul 14.15 WIB; C. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 6 Februari 2016 (hari Sabtu) pukul 14.15 Wib adalah hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Pukul 14.15 WIB; D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016 oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa Tanggal 9 Februari 2016 jam 11.51 wib ; E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang

waktu

sebagaimana

perundang-undangan.

-47-

ditentukan

oleh

peraturan

V.

POKOK PERMOHONAN A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut: No 1 2

Nama Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P Jumlah Suara

Perolehan Suara 518.895 488.218 1.007.113

B. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas proses Pemilukada Gubernur Kalimantan Tengah sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi

Pemilihan

Umum

04/Kpts/KPU-Prov-020/2016

Provinsi Tentang

Kalimantan Penetapan

Tengah Rekapitulasi

Nomor Hasil

Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan tertanggal 6 Februari 2016, karena dalam prosesnya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan

yang

dilakukan

secara

Terstruktur,

Sistematis dan Massif (TSM), melainkan lebih subastansial lagi proses pemilihan diselenggarakan secara inkonstitusional, illegal dan melawan hukum ; C. Bahwa perhitungan yang benar menurut PEMOHON apabila disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam prosesnya pada semua tahapan penyelenggaraan sampai hasil rekapitulasi, dengan argumentasi: - Bahwa akibat pemungutan suara di kabupaten-kabupaten tersebut di atas dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara di daerah-daerah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, khususnya pemungutan suara di Kabupaten Kapuas,

Kabupaten

Kotawaringin

-48-

Barat,

Kabupaten

Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dikarenakan anggota KPPS nya tidak diangkat/dilantik dan diambil sumpah/janjinya, maka apabila di daerah-daerah lain selain itu dianggap sah, seharusnya hasil perolehan suara sebagai berikut : No

Nama Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara Lamandau Gunung Mas Pulang Pisau Murung Raya Barito Timur Palangka Raya

Paslon 1 Sugianto Habib 0 0 0 31.467 29.810 26.724 0 0 18.351 9.649 0 17.717 19.588 43.582 196.888

Paslon 2 Willy Wahyudi 0 0 0 30.302 24.872 33.652 0 0 16.240 35.695 0 33.356 28.160 62.196 264.473

- Bahwa akibat pengurangan perolehan suara PEMOHON lebih kurang sebanyak

35.487 di seluruh TPS direkapitulasi sebagai suara

tidak sah, sehingga pada saat penghitungan secara berjenjang mulai ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, PEMOHON yang meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara, TERMOHON dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara bersama-sama menolak, padahal sebelumnya disepakati akan ditindaklanjuti secara berjenjang. Padahal apabila penghitungan ulang dilakukan secara akuntabel, akan diperoleh hasil sesuai penghitungan versi Quick Count oleh Indobarometer yang ditayangkan di TV One ketika itu, yakni PEMOHON lah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sesuai tabel berikut :

-49-

No 1 2

Nama Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P

Perolehan Suara 518.895 488.218 + 35.487 = 523.705 1.007.113 + 35.487 = 1.042.600

Jumlah Suara D. Bahwa

dalam

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di sebagian besar kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah; E. PELANGGARAN TERSEBUT DIANTARANYA: 1. INKONSTITUSIONAL-NYA

PELAKSANAAN

PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 SUSULAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PARAGRAF I PERMOHONAN DI ATAS 2. Bahwa Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Pemohon tolak atau penghitungan dimaksud yakni tidak benar karena perolehan suara dari hasil kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sendiri maupun hasil konspirasi jahat antara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ;  Adanya Suara tidak Sah yang jumlahnya tidak wajar Bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak 35.487 suara adalah tidak radisional, mengingat Pasangan Calon Cuma hanya 2 (dua) Pasang

-50-

sehingga tingkat kesalahan

Pemilih sangat kecil, selanjutnya

Pemohon mencurigai suara tidak sah tersebut seluruhnya adalah suara Pemohon dengan indikasi sejak awal Pemohon meminta dilakukan Penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara secara berjenjang mulai ditingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi akan tetapi tidak diakomodir oleh Termohon, untuk itu perhitungan perolehan suara Pemohon setelah ditambah suara yang semula tidak sah sebagai berikut (lihat tabel) : NOMOR NAMA PASANGAN CALON URUT 1 H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL 2 DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P

PEROLEHAN SUARA 518.895 488.218 + 35.487 = 523.705

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 523.705 suara ;  KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut ( Vide Pasal 46 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 54 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) . Bahwa KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut pada daerah-daerah yaitu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara ; Bahwa dengan tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut, maka Perolehan suara di daerah-daerah tersebut baik yang diperoleh oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah juga tidak sah atau

-51-

dianggap tidak pernah ada, sehingga apabila di-nolkan

Peta

perolehan suara menjadi sebagai berikut (lihat tabel) : No

Nama Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara Lamandau Gunung Mas Pulang Pisau Murung Raya Barito Timur Palangka Raya

Paslon 1 Sugianto Habib 0 0 0 31.467 29.810 26.724 0 0 18.351 9.649 0 17.717 19.588 43.582 196.888

Paslon 2 Willy Wahyudi 0 0 0 30.302 24.872 33.652 0 0 16.240 35.695 0 33.356 28.160 62.196 264.473

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 264.473 suara ;  Adanya Penggunaan KTP yang jumlahnya tidak wajar Bahwa jumlah Penguna KTP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan sebanyak sebanyak 32.771 Pemilih

adalah tidak rasional dan merupakan

konspirasi untuk menguntungkan Pasangan calon Nomor Urut 1 sebab Pemberitahuan tentang dibolehkan menggunakan KTP menjelang dilakukan pemungutan suara

serta tidak didasari

adanya protes dari masyarakat karena tidak terdaftar dalam DPT ; Bahwa oleh karena penggunaan KTP untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Perolehan Suara pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikurangkan dengan Pemilih

-52-

yang

menggunakan KTP, untuk itu perhitungan perolehan sebagai berikut (lihat tabel) : No 1 2

Nama Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL DR. IR. WILLY MIDEL YOSEPH, MM, DAN DRS. H.M. WAHYUDI K. ANWAR, MM, MA.P

Perolehan Suara 518.895 – 32.771 = 486.124 488.218

Bahwa dari tabel tersebut, maka jelas Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak 488.218 suara ; Bahwa berdasarkan uraian Adanya Suara tidak Sah , KPPS tidak ada SK Pengangkatan, SK Daluwarwa dan/atau SK berlaku surut dan Adanya Penggunaan KTP , maka Pemohon lah yang memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan, hal ini sesuai dengan hasil Perhitungan Quick Count oleh Indobarometer yang ditayangkan di TV One pada tanggal 27 Januari 2016 ; 3. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON (KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH). a. Bahwa terdapat banyak sekali kesalahan perhitungan dan penulisan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, sehingga mengakibatkan tidak dapat dipastikan data yang valid dalam hasil penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan tengah yang tentu saja sangat mempengaruhi hasil perhitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. b. Bahwa Termohon tidak menyerahkan salinan C1 Asli untuk 41 TPS se Kecamatan Antang Kalang, meskipun Pemohon telah berulang kali meminta kepada Termohon dan Termohon baru menyerahkan Dokumen Salinan C1 Asli tersebut setelah Rekapitulasi Tingkat Provinsi selesai dilaksanakan, kondisi tersebut patut diduga Salinan

-53-

C1 Asli yang sangat terlambat diserahkan tersebut telah direkayasa oleh Termohon. c. Bahwa adanya Keterlibatan Istri dan Anak Kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, dimana istri Ketua KPU Provinsi Kalimatan Tengah aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor 1, sedangkan anak kandung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama NURKHALIS RIDHA, S.Sos adalah Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1. Bahwa hal tersebut merupakan buktinya nyata bahwa KPU Kalimantan Tengah telah berpihak dan memiliki konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN BARITO UTARA Kecamatan: TEWEH TENGAH NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN MELAYU 3 Bahwa kolom Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form moel C-1 KWK tidak diisi MELAYU 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 114 surat suara). MELAYU 9 Bahwa kolom Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form moel C-1 KWK tidak diisi MELAYU 39 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 7 surat suara). MELAYU 33 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara). MELAYU 20 Bahwa kolom Data jumlah suara sah dan tidak sah dalam Form moel C-1 KWK tidak diisi MELAYU 13 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk

-54-

MELAYU

11

MELAYU

10

MELAYU

6

MELAYU

4

LANJAS

33

LANJAS

8

LANJAS

9

LANJAS

10

LANJAS

17

LANJAS

30

LANJAS

23

cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 5 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 3 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 15 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 19 surat suara). Bahwa kolom Data pemilih dalam Form moel C-1 KWK tidak diisi Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 124 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 39 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 62 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 237 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk

-55-

cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 129 surat suara). Kecamatan: GUNUNG PUREI NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN LAMPEONG 1 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 4 surat suara).

Kecamatan: TEWEH TIMUR NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN BENANGIN V 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 7 surat suara). BENANGIN V 2 - Bahwa kolom Data pemilih dalam Form moel C-1 KWK tidak diisi dengan lengkap dan data pengguna hak pilih tidak diisi - KPPS dan Saksi Paslon tidak menandatangani lampiran C1 KWK MAMPUAK 2 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 31 surat suara). MAMPUAK 1 2 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara). MAPUAK 2 2 - Bahwa kolom Data penggunaan surat suara dalam Form moel C-1 KWK tidak diisi - Bahwa KPPS dan saksi Paslon tidak menandatangani Form lampiran C-1 KWK SEI LIJU

1

Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 173 surat suara).

-56-

Kecamatan: TEWEH SELATAN NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN BUNTOK 2 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk BARU cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 6 surat suara). TRAHEAN 2 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 2 surat suara).

Kecamatan: TEWEH BARU NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN SABUH 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 8 surat suara). JAMBU 2 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 1 surat suara). JAMBU 4 - Bahwa kolom Data pemilih tidak diisi dengan lengkap, data Pengguna Hak pilih tidak diisi pada Form model C1 KWK.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPTAEN BARITO SELATAN Kecamatan: KARAU KUALA NO

DESA / TPS KELURAHAN BANGKUANG

5

MUARA AROI

2

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 9 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada

-57-

BABAI

4

BABAI

10

form C1 KWK hilang (sebanyak 7 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 12 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).

Kecamatan: JENAMAS NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN RANTAU Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada 6 KUJANG form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).

Kecamatan: DUSUN UTARA NO

DESA / TPS KELURAHAN TARUSAN

3

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 13 surat suara).

Kecamatan: DUSUN SELATAN NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN BUNTOK 3 Form C1 KWK tidak lengkap KOTA BUNTOK Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk KOTA cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi 10 Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 19 surat suara). BUNTOK Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada 24 KOTA form C1 KWK hilang (sebanyak 18 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada HILIR SEPER 1 form C1 KWK hilang (sebanyak 14 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada JELAPAT 2 form C1 KWK hilang (sebanyak 9 surat suara). JELAPAT Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada 3 form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara). TANJUNG Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada 5 JAWA form C1 KWK hilang (sebanyak 14 surat suara). BARU

7

BARU

9

Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk

-58-

BARU

PAMAIT

10 2

cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 223 surat suara). - Bahwa KPPS tidak menandatangani form C1 KWK - Bahwa data pengguna Hak Pilih tidak diisi dengan lengkap Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara).

Kecamatan: DUSUN HILIR NO

DESA / KELURAHAN

TPS

MAHAJANDAU

3

SUNGAI JAYA

3

BATILAP

2

LEHAL

2

MENGKATIP

8

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 8 surat suara). - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 107 surat suara). - Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 5 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 9 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 6 surat suara). Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 KWK hilang (sebanyak 11 surat suara).

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN KAPUAS Kecamatan: BASARANG NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN PANGKALAN 5 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk REKAN cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 3 surat suara).

-59-

Kecamatan: SELAT NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN SELAT UTARA 8 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK Kurang dari Jumlah DPT yang tercantum (kurang 2 surat suara). SELAT HULU 14 Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 11 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan SELAT 9 Bahwa data pemilih dan penggunaan hak pilih dalam DALAM Form C1 KWK tidak diisi. SELAT 22 Bahwa surat suara yang digunakan melebihi surat DALAM suara yang diterima termasuk 2,5% sebanyak (lebih 5 surat suara)

Kecamatan: KAPUAS KUALA NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN LUPAK 2 Bahwa Kolom data pengguna surat tidak diisi dengan DALAM lengkap BARANGGAU 1 Bahwa data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam formulir C1 KWK tidak diisi

Kecamatan: KAPUAS MURUNG NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN SAKA BINJAI 1 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 1 surat suara). PALINGKAU BARU KARYA BERSAMA

7 1

Bahwa Kolom data pengguna hak pilih dalam form C1 KWK tidak diisi - Bahwa data Kolom pengguna hak pilih dalam form C1 KWK tidak diisi dan jumlah surat suara yang dterima termasuk cadangan tidak sesuai - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (kelebihan 6 surat suara).

-60-

Kecamatan: PULAU PETAK NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN BANAMA 1 Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 11 surat suara dari jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan

Kecamatan: KAPUAS TIMUR NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN ANJIR 6 Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 3 surat SERAPAT suara dari jumlah surat suara yang di terima TENGAH termasuk cadangan ANJIR 11 kesalahan pada penjumlahan pada kolom data SERAPAT penggunaan surat suara TENGAH ANJIR 5 Kolom pada form C1 banyak yang tidak diisi SERAPAT TIMUR ANJIR 6 Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 4 surat SERAPAT suara dari jumlah surat suara yang di terima TIMUR termasuk cadangan ANJIR 3 kolom data penggunaan surat suara tidak diisi SERAPAT BARAT ANJIR 8 Bahwa data Pengguna Surat Suara lebih 21 surat MAMBULAU suara dari jumlah surat suara yang di terima TIMUR termasuk cadangan

Kecamatan: MENTANGAI NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN DANAU 3 Kolom Data pemilih dan Pengguna hak pilih tidak diisi RAWAH

Kecamatan: BATAGUH NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN PULAU 11 Kolom Pengguna hak pilih tidak diisi

-61-

MAMBULAU PULAU KUPANG SEI JANGKIT TERUSAN KARYA`

2

Kesalahan pada jumlah suara sah seluruh calon

1

Kesalahan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% Pengguna hak pilih sama dengan DPT sedangkan penggunaan surat suara kurang dari seluruh penggunaaan hak pilih

3

Kecamatan: KAPUAS HILIR NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN SEI ASAM 3 Pengguna hak pilih sama dengan DPT sedangkan penggunaan surat suara kurang dari seluruh penggunaaan hak pilih

Kecamatan: MANDAU TALAWANG NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN JAKATAN 1 Pengguna hak pilih sama dengan DPT / Kejanggalan MASAHA karena kehadiran dan surat suara yang digunakan 100%

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KOTAWARINGIN TIMUR Kecamatan: BAAMANG NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN BAAMANG Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh 3 HILIR pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. BAAMANG - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh HILIR pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. 11 - Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 173 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara digunakan BAAMANG - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh HILIR pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. 18 - Bahwa jumlah Surat suara diterima kurang 10 suara dibandingkan yang seharusnya diterima

-62-

BAAMANG HULU

4

BAAMANG HULU

9

BAAMANG HULU

BAAMANG TENGAH

BAAMANG TENGAH

16

7

11

BAAMANG TENGAH 13

BAAMANG TENGAH BAAMANG TENGAH

16

19

BAAMANG TENGAH

20

BAAMANG TENGAH

21

BAAMANG TENGAH

37

- Bahwa jumlah surat suara diterima kurang 7 suara dibandingkan yang seharusnya diterima. - Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih besar 94 suara dibandingan dengan jumlah surat suara digunakan. Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa Pemilih laki-laki dan perempuan dalam di DPT tidak di isi. - Bahwa jumlah surat suara diterima termasuk cadangan 2.5 % kurang 14 suara dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% kurang 7 suara dibandingkan dengan jumlah yang seharusya diterima. - Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 376 suara dibandingkan dengan surat suara digunakan. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan lebih 15 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima - Bahwa terdapat kesalahan pada pengisian kolom surat suara sah dan tidak sah pada lampiran perolehan suara. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 5 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih banyak 471 suara dibandingkan surat suara digunakan Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 6 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan.

-63-

BAAMANG TENGAH

BAAMANG TENGAH

BAAMANG TENGAH BAAMANG TENGAH BAAMANG TENGAH

40

42

49 51 55

- Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 7 suara dibandingkan jumlah surat suara yang digunakan. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 8 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih lebih 336 suara dibandingkan dengan jumalh surat suara digunakan. Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih kurang 50 suara dibandingkan jumlah surat suara yang digunakan. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 17 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: SERANAU NO

DESA / TPS KELURAHAN BATUAH

4

GANEPO

4

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 6 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 188 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: PULAU HANAUT NO

DESA / TPS KELURAHAN BABAUNG

5

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara digunakan dan surat suara tidak digunakan lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima

-64-

Kecamatan: PARENGGEAN NO

DESA / TPS KELURAHAN BUKIT HARAPAN

2

KABUAU

1

KARYA BERSAMA

2

PERENGGEAN

5

PERENGGEAN

6

PERENGGEAN PERENGGEAN

SARI HARAPAN

7 8 1

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah surat suara digunakan dan surat suara tidak digunakan lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: MENTAYA HILIR SELATAN NO

DESA / TPS KELURAHAN SEBAMBAN

1

JAYA KELAPA

5

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang

-65-

JAYA KARET

5

BASIRIH HILIR

9

seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa sebanyak 14 orang Pengguna Hak Pilih dalam format DPTb-1 tidak tercantum dalam DPT. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 10 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: MENTAWA BARU KETAPANG NO

DESA / TPS KELURAHAN SAWAHAN

13

SAWAHAN

9

PELANGSIAN

5

PASIR PUTIH

4

MENTAYA BARU HULU

2

MENTAYA BARU HULU

21

MENTAYA BARU HULU

26

MENTAYA BARU HULU

28

KETAPANG

3

KETAPANG

5

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah penggunaan surat suara lebih 5 suara dibandingkan jumlah DPT. Bahwa jumlah surat suara digunakan kurang 507 suara dibandingkan jumlah Pengguna Hak Pilih Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 323 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 8 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah Penggunaan Surat Suara lebih 4 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima Bahwa jumlah surat suara yang digunakan kurang 280 suara dibandingkan dengan jumlah Pengguna

-66-

KETAPANG

15

KETAPANG

23

KETAPANG

29

KETAPANG

38

MENTAWA BARU HILIR

7

MENTAWA BARU HILIR

8

MENTAWA BARU HILIR

15

MENTAWA BARU HILIR

19

MENTAWA BARU HILIR

34

Hak Pilih Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 13 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan kurang 9 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan kurang 6 suara dibandingkan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 2 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: TELAGA ANTANG NO

DESA / TPS KELURAHAN TANJUNG HARAPAN

3

PERMASALAHAN Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 10 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: TELAWANG NO

DESA / TPS KELURAHAN BIRU MAJU 5

PERMASALAHAN

-67-

TANAH PUTIH SEBABI

8 13

Bahwa jumlah surat suara yang diterima kurang 14 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 1 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

Kecamatan: MENTAYA HULU NO

DESA / TPS KELURAHAN KAPUK 4

PERMASALAHAN

Kecamatan: KOTA BESI NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN 3 - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. PAMALIAN - Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan kurang 10 suara dibandingkan yang seharusnya 2 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 suara dibandingkan dengan surat suara yang KANDAN seharusnya diterima. - Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan kurang 4 suara

Kecamatan: BULIK NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN BERUTA 1 - Bahwa KPPS tidak mengisi kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih Laki-laki dan perempuan. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 125 suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima. NANGA BULIK 3 Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih kurang 211 suara dibanding dengan jumlah surat suara yang digunanakan NANGA BULIK 18 Bahwa jumlah DPT lebih 10 suara dibandingkan dengan surat suara yang diterima

Kecamatan: DELANG

-68-

NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN PENYOMBAAN 1 Bahwa jumlah surat suara digunakan dan tidak digunakan kurang 16 suara dibandingkan jumlah surat suara yang diterima.

Kecamatan: MENTHOBI RAYA NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN SUMBER 2 Bahwa jumlah surat suara yang diterima lebih 3 JAYA suara dibandingkan dengan surat suara yang seharusnya diterima.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DI KABUPATEN PULANG PISAU Kecamatan: MALIKU NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN TAHAI BARU 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 5 surat suara). TAHAI BARU 5 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 15 surat suara). TAHAI JAYA 2 Bahwa jumlah surat suara digunakan dan tidak digunakan kurang 8 suara dibandingkan jumlah surat suara yang diterima. TAHAI JAYA 3 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara). TAHAI JAYA 5 Bahwa pada kolom Data Pengguna Surat Sura pada Form C1 KWK tidak diisi KENAMIT 3 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk BARAT cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara). SIDODADI 3 Bahwa Form C1 KWK tidak ditandatangani oleh KPPS

-69-

dan Saksi para Paslon 1 dan 2 Kecamatan: KAHAYAN KUALA NO

DESA / TPS KELURAHAN BAHAUR 3 HILIR

PAPUYU 1

1

SEI PASANAN

3

PAPUYU 1 SEI PASANAN PAPUYU III SEI PUDAK TANJUNG PERAWAN

4

SEI RUNGUN

2

BAHAUR TENGAH

2

BAHAUR TENGAH

5

BAHAUR TENGAH

4

4 3

PERMASALAHAN - Bahwa Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK tidak diisi. - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 5 surat suara) - Bahwa tidak diisi data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK melebihi Jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara) Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 - Bahwa tidak diisi data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 - Bahwa tidak diisi data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 - Bahwa tidak diisi data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih dalam Form C1 KWK - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 1 surat suara) Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1

-70-

Kecamatan: PANDIH BATU NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN KANTAN 3 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk MUARA cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK lebih Jumlah DPT yang tercantum (lebih 6 surat suara) KANTAN 2 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk MUARA cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK lebih Jumlah DPT yang tercantum (lebih 4 surat suara) - Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak menandatangani lampiran Form C1 MULYA SARI 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 2 surat suara) SANGOANG 1 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK lebih Jumlah DPT yang tercantum (lebih 6 surat suara)

Kecamatan: JABIREN RAYA NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN TANJUNG 1 Bahwa KPPS dan para saksi Paslon tidak TARUNA menandatangani lampiran Form C1

Kecamatan: KAHAYAN HILIR NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN MINTIN 6 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK kurang Jumlah DPT yang tercantum (kurang 5 surat suara) PULANG 2 Bahwa Form Lampiran C1-KWK tidak ditandatangani PISAU oleh pengurus KPPS. PULANG 5 Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk PISAU cadangan 2,5% pada Form model C-1 KWK lebih jumlah DPT yang tercantum (lebih 1 surat suara) MENTAREN II 6 Bahwa form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh pengurus KPPS.

Kecamatan: SEBANGAU KUALA

-71-

NO

DESA / TPS PERMASALAHAN KELURAHAN SEI 1 Bahwa Form Lampiran Model C1-KWK tidak HAMBAWANG ditandatangani oleh pengurus KPPS. SEI 2 Bahwa Form Lampiran Model C1-KWK tidak HAMBAWANG ditandatangani oleh pengurus KPPS. SEI 3 Bahwa Form Lampiran Model C1-KWK tidak HAMBAWANG ditandatangani oleh pengurus KPPS. SEBANGAU 2 Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani PERMAI oleh pengurus KPPS. SEBANGAU 3 Form Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani PERMAI oleh pengurus KPPS.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi kalimantan Tengah telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota di Tempat pemungutan suara. Pasal 2 Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: p. akuntabilitas; Pasal 44 (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut: a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya; b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-1 dan yang menggunakan hak pilihnya;

-72-

c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya; d. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya; e. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya; f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; h. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; i. jumlah Surat Suara yang digunakan. (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.

Pasal 48 (6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 52 (1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. Pasal 55 (7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang

-73-

ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan uraian peristiwa dan peraturan sebagaimana diatas maka jelaslah penyelenggaraan dan/atau pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi kalimantan Tengah telah dilakukan dengan dengan cara yang tidak benar dan oleh karena itu haruslah dilakukan pemungutan suara ulang 4. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 a. POLITIK

UANG

(DAN/ATAU

BARANG)

UNTUK

MEMPENGARUHI PERSEPSI PEMILIH. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 1 telah melakukan POLITIK UANG DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG kepada calon pemilih/masyarakat Kalimantan

Tengah

UNTUK

MEMPENGARUHI

PERSEPSI

PEMILIH, yang diterima beberapa orang yang terdapat di: 1) Kabupaten Kapuas a) Bahwa

Praktek

Money

Politik

terjadi

secara

merata

diseluruh Kabupaten Kapuas, dimana sebahagian dari Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Kapuas, yaitu berupa Pembagian uang kepada warga yang bersedia memilih pasangan nomor 1 di desa Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, yang dilakukan oleh sdr. Kilat dan sdr. Asrani Uten yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 untuk Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Sulistriono kepada Panwaslih Kapuas sebagaimana

-74-

bukti penerimaan laporan Nomor 03/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016. b) Bahwa

berdasarkan

Pengakuan

sdr.

SIMIN,

JUMAIL,

SULIYADI, H. RAHMAT RIADI keempatnya adalah tim sukses Pasangan Nomor 1 untuk Kecamatan Tamban Catur yang bertempat tinggal di Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, dimana nama-nama tersebut diatas telah membagi-bagikan sejumlah uang untuk warga desa Sidorejo agar memilih pasangan calon nomor 1, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada

Panwaslih

Kapuas

sebagaimana

Tanda

bukti

penerimaan laporan Nomor 08/LP/PILGUB/I/2016, bukti penerimaan laporan Nomor 09/LP/PILGUB/I/2016, bukti penerimaan

laporan

Nomor

10/LP/PILGUB/I/2016.

tertanggal 29 Januari 2016. c) Bahwa berdasarkan Pengakuan HERO JADMIKO warga desa tamban jaya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor 1 untuk kecamatan Tamban Catur bahwa dia telah membagibagikan sejumlah uang kepada warga desa Tamban Jaya agar memilih pasangan nomor 1, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kapuas pada tanggal 29 Januari

2016

sebagaimana

Tanda

Bukti

Penerimaan

Laporan Nomor 07/LP/PILGUB/2016. 2) Kabupaten Barito Selatan Bahwa Pelanggaran berupa money politik juga terjadi di Kabupaten Kapuas sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslis Kabupaten Kapuas oleh Julius Chandra pada tanggal 1 Februari 2016 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 06/LP/PILGUB/II/2016, dimana pada tanggal 27 Januari 2016 oknum PNS bernama Satriansyah dan Ketua RT 23 Bangkuang bernama Safrudin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000

-75-

kepada Jainuddin dengan disertai permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 bernama H. Sopian telah menyerahkan uang kepada Seiko K sebesar Rp. 1.600.000,untuk diserahkan kepada sdr. Sisi, Nelson dan Saudara Ali Jito, terhadap

pelanggaran

tersebut

telah

dilaporkan

kepada

Panwaslih Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 bernama H. Sopian telah menyerahkan uang kepada IDAHAM DK sebesar Rp. 200.000,(pecahan Rp. 50.000,-), terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan

kepada

sebagaimana

Panwaslih

Tanda

Bukti

Kabupaten

Penerimaan

Barito

Selatan

Laporan

Nomor

03/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016. Pelanggaran berupa money politik juga terjadi di: a) Desa Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan. b) Desa Kali Napu, Kecamatan Paje Epat, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILGUB/2016 tertanggal 30 Januari 2016 dan Berita Acara Klarifikasi tanggal 31 Januari 2016 atas nama Rahman di Panitia Pengawas Pemilihan, Kabupaten Barito Selatan. 3) Kabupaten Pulang Pisau Bahwa Pelanggaran berupa money politik juga terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu masing-masing terjadi:

-76-

a) Desa Sei Pudak/Papuyu III Kecamatan kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. b) Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. 4) Kabupaten Kotawaringin Timur Bahwa Pelanggaran berupa money politik juga terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu di Dusun Bukit Harapan, Kecamatan Perenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 73: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Bahwa Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan POLITIK UANG (DAN/ATAU BARANG) UNTUK MEMPENGARUHI PERSEPSI PEMILIH dan oleh karena itu HARUSLAH DIDISKUALIFIKASI dari proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. b. KEKERASAN, INTIMIDASI DAN PENGANCAMAN Bahwa oknum pendukung Pasangan Calon nomor urut 1 telah melakukan KEKERASAN, INTIMIDASI DAN PENGANCAMAN kepada calon pemilih/masyarakat Kalimantan Tengah UNTUK

-77-

MEMPENGARUHI PEMILIH, yang dialami beberapa orang yang terdapat di: Kecamatan Tanjung Lingga, Kabupaten Lamandau, Kalteng, dimana Sdr. Panji, dkk yang merupakan Kader PDI Perjuangan yang merupakan Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), ketika hendak melakukan kampanye tertutup, pada tanggal 23 Januari 2016, dihadang oleh sekelompok preman dan kemudian memukul Sdr. Panji, sehingga kegiatan kampanye yang akan dilakukan tidak dapat terlaksana karena adanya kekerasan yang dialami oleh Sdr. Panji, dkk;

Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan: Pasal 69: Dalam Kampanye dilarang: d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; Bahwa Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan KEKERASAN, INTIMIDASI DAN PENGANCAMAN UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH dan oleh karena itu HARUSLAH DIDISKUALIFIKASI dari proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. BERDASARKAN URAIAN DIATAS TELAH TERGAMBAR SECARA JELAS NYATA DAN TERANG BENDERANG DI KALIMANTAN TENGAH TELAH

TERJADI

PELANGGARAN

YANG

TERSETRUKTUR,

SISTIMATIS DAN MASIF DAN MELANGGAR HUKUM BERUPA : 1. Inkonstitusional-Nya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan.

-78-

2. Kesalahan perhitungan dan penulisan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya. 3. Kesalahan perhitungan dan penulisan dan/atau tidak konsistennya data pada setiap jenjang/tingkatannya (antara C1/DA1/DB1/DC1). 4. Politik uang (dan/atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih. 5. Kekerasan,

intimidasi

dan

pengancaman

untuk

mempengaruhi

pemilih. Dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk men-DISKWALIFIKASI pasangan calon nomor 1 (Satu) H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL, dan menetapkan Pasangan calon nomor urut 2 (Dua) DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM dan DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR, MM, M.AP sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KALIMANTAN TENGAH atau setidak-tidaknya dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU ) di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut

di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor: 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, Pukul 14.15 Wib; 3. Mendiskualifikasi pasangan calon No. urut 1 (Satu) atas nama H. SUGIANTO SABRAN DAN HABIB H SAID ISMAIL sebagai peserta

-79-

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; 4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM dan DRS. H. MUHAMMAD WAHYUDI K. ANWAR, MM, M.AP sebagai calon terpilih Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015; 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. ATAU 1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Tengah,

selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan; 2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. ATAU 1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang di Seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Tengah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan; 2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. ATAU Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (ex aequo et bono)

-80-

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON

, 8.

1.

2.

DIARSON LUBIS, SH.

3.

EDISON PANJAITAN, SH

9.

O. IMRAN MAHFUDI, SH

6.

A~ES;;#

7.

BACHTIAR EFFENDI, SH, MH

13. SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH

SANDI E. SITUNGKIR, SH,MH.

-81-