KATA PENGANTAR
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tertanggal 16 Januari 2006 dibentuklah Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000).
Pembahasan dalam laporan ini disusun berdasarkan hasil pembahasan para anggota Tim dan masukan dari pakar serta melalui pengumpulan data pustaka yang kemudian dianalisis dan dievaluasi. Laporan ini disusun atas kerjasama antar anggota Tim dan berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada Tim untuk melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kami selaku Ketua Tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim, yang telah berperan serta secara aktif sehingga dapat tersusun laporan tepat pada waktunya.
1
Semoga laporan tim ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait.
Jakarta, Desember 2006
Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000) Ketua,
DR. Ir. Sugiono Moelyopawiro, MSc.
2
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………..
i
DAFTAR ISI …………………………………………………...
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang …………………………………… B. Pokok Permasalahan …………………………….. C. Maksud dan Tujuan ……………………………… D. Ruang Lingkup ………………………………….. . E. Metodologi ………………………………………. F. Jadwal Kegiatan …………………………………. G. Susunan Keanggotaan ……………………………
1 4 5 5 5 6 6
BAB II TINJAUAN UMUM A. Perlindungan Varietas Tanaman …………………... B. Syarat dan Tata Cara Perolehan Hak PVT ………. C. Peraturan Perundang-undangan ………………….
8 20 29
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN A. Penggunaan PVT …………………………………. B. Penegakan Hukum PVT …………………………… C. Pengawasan PVT …………………………………. D. Sosialisasi ………………………………………….
43 47 59 60
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI A. Materi Hukum …………………………………….. B. Aparatur Hukum ………………………………….. C. Sarana dan Prasarana Hukum …………………….. D. Budaya Hukum ……………………………………
68 76 77 86
3
BAB V P E N U T U P A. Kesimpulan ……………………………………… B. Saran ………………………………………………
89 91
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara “mega biodiversity”. Keaneka ragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nuftah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya1 Varietas tanaman merupakan faktor penunjang keberhasilan pembangunan sektor pertanian, tetapi banyak sekali varietas tanaman Indonesia yang belum jelas perlindungan hukumnya. Hal itu kemungkinan dapat disebabkan antara lain oleh (a) pemuliannya tidak mau minta perlindungan, (b) banyak yang belum mengetahui tentang Perlindungan Varietas Tanaman, atau (c) varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tidak memiliki nilai komersial sehingga tidak layak dilindungi. Sebagai hasil invensi di bidang teknologi, sudah seharusnya varietas tanaman dapat diberikan perlindungan hak paten. Namun demikian, undang-undang Paten yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan seperti yang diharapkan para pemulia sehingga perlu diatur
1
Penjelasan UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5
secara khusus dalam undang-undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Berdasarkan Pasal 1.1 Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman2 Menurut Bungaran Saragih, varietas tanaman merupakan komponen penting dalam sistem pertanian dan industri benih sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Apabila harapan pemulia dan kalangan industri pembenihan akan adanya perlindungan bagi varietas tanaman tidak terwujud, maka dikhawatirkan akan semakin melemahkan kondisi sektor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I) bagi varietas tanaman merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi perbenihan di dalam negeri3. Berbicara mengenai masalah HKI tidak akan terlepas dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994, dimana dalam salah satu perjanjian yang ada di dalamnya terdapat ketentuan mengenai HKI yaitu Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Sebagai Negara yang masih termasuk dalam kategori “watch list” yaitu Negara yang karya intelektualnya hanya mencapai ± 3% 2
Pasal 1.1. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3
Andriana Krisnawati, S.H.,MH.Ajazelba Saleh, S.H.,MH. Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten.
6
dalam pembuatan barang dan jasa, Indonesia didesak untuk melaksanakan penegakkan HKI dalam rangka peningkatan kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “sui generis” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Departemen Hukum dan HAM, sedangkan PVT dikelola di bawah Departemen Pertanian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU No.29 Tahun 2000 tersebut akan dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Situasi
perkembangan
perekonomian
global
akan
segera
menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh Keunggulan Varietas Tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan lingkungan tumbuh dan karekteristik varietas tanaman tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman yang sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara varietas tanaman dengan lingkungan tumbuhnya. 7
Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, ketertiban
umum,
kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas. Dari uraian tersebut di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
B.
Pokok Permasalahan. a. Apakah Undang Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah cukup melindungi varietas tanaman di Indonesia ?. b. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada ?. c. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar perlindungan varietas tanaman berjalan lebih efektif dan efisien ?.
C.
Maksud dan Tujuan. Maksud
kegiatan
ini
adalah
untuk
mengidentifikasi
dan
menginventarisasi permasalahan yang ada, menyangkut Undang Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, selanjutnya menganalisis serta mengevaluasi semua permasalahan tersebut. 8
Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan (a) apa yang harus dilakukan pemerintah agar PVT diketahui dan difahami secara luas dan dimanfaatkan oleh para pemulia dan (b) bagi penyempurnaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan
Varietas
Tanaman
dalam
rangka
Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional
D. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup pembahasan terhadap Perlindungan Varietas Tanaman adalah meliputi : a. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan undang-undang terkait lainnya. b. Permasalahan yang timbul dari Perlindungan Varietas Tanaman. c.
E.
Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman yang telah dilakukan.
Metodologi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan : a.
Menggunakan metode analisis terhadap UU No.29 Tahun 2000 dan peraturan yang terkait yang diuraikan secara deskriptif.
b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman. c.
Menginventarisir dan manganalisa kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan.
9
F.
Jadwal Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tim ini dilaksanakan dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, dengan susunan jadwal kegiatan adalah sebagai berikut : a. Penyusunan Personil dan pembuatan proposal (Januari s/d Maret 2006) b. Pengumpulan Data (April s/d Mei 2006) c. Pengolahan Data (Juni s/d Juli 2006) d. Analisis dan Evaluasi Data (Agustus s/d September 2006) e. Penyusunan Laporan Akhir (Oktober s/d Nopember 2006) f. Penyerahan Laporan Akhir (Desember 2006)
G. Susunan Keanggotaan Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000) adalah : Ketua
: DR. Ir. Sugiono Moeljopawiro, MSc
Sekretaris
: Melok Karyandani, S.H.
Anggota
: 1. Suprahtomo, S,H.,MH., M.Si 2. Ir. Sri Parwati Murwani Budi Susanti, MSc 3. Drs. Onny Untung 4. Ir. Erizal 5. Artiningsih, S.H. 6. Imran Gunawan, S.H.,M.Hum 7. Yul Ernis, S.H.,MH. 8. Lukino, S.H.
10
Asisten
: 1. Sumiyati 2. Supriyadi
Pengetik
: 1. Ramiya 2. Suparmi
11
BAB II TINJAUAN UMUM
A. Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang No.29 Tahun 2000 diundangkan untuk dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan, yang dalam pelaksanaannya dilandasi prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT. Sedangkan yang menjadi jangkauan pengaturan dari undangundang ini meliputi pemberian hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama.
Perlindungan varietas tanaman yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Plant Breeder’s Rights adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
Sementara itu pengertian varietas yang ada dalam UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, adalah Bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, 12
buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Sementara dalam UU No.29 Tahun 2000 varietas sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dua pengertian yang berbeda tersebut di atas pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang ada disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan pada waktu penyusunan UU No. 29 Tahun 2000
Dalam UU No.29 Tahun 2000 disebutkan bahwa Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sementara itu varietas yang dapat diberikan PVT adalah suatu varietas yang memenuhi ketentuan : BARU – pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya atau hasil panennya : - belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun; atau - telah diperdagangkan di Luar Negeri tidak
lebih dari 4
tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.
13
UNIK – varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
SERAGAM – sifat utama/penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
STABIL – sifatnya-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut (e.g. hibrida, kultur jaringan, stek). Setelah varietas tersebut memenuhi ketentuan di atas maka varietas tersebut harus diberi nama agar bisa mendapatkan PVT, syarat penamaan tersebut ialah : a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya sudah habis. b. Tidak menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas c. Dilakukan oleh pemohon dan didaftarkan pada Kantor PVT d. Bila tidak sesuai huruf b Kantor PVT berhak menolak dan meminta penanaman baru. e. Bila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. f. Nama varietas dapat juga diajukan sebagai merek dagang.
Sementara varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan : 14
- Peraturan perundang-undangan; - Ketertiban umum; - Kesusilaan; - Norma agama; - Kesehatan; dan - Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Negara untuk PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Untuk melindungi pemohon hak PVT maka sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak PVT kepada pemohon diberikan Perlindungan Sementara atas penggunaan varietas, perlindungan yang diberikan ini sama dengan perlindungan yang diberikan kepada pemohon paten yang telah melengkapi permohonan hak paten secara lengkap di Dit.Jen. HKI.
Sedangkan yang menjadi subyek PVT adalah : a. Pemulia, yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman; b. Orang/badan hukum yang : -
memberi pekerjaan pemuliaan kepada pemulia, atau
-
memesan varietas dari pemulia
c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
15
Tetapi menurut UPOV, a, b, dan c merupakan Pemulia, jadi dalam UPOV hanya dikenal satu subyek saja yaitu Pemulia yang meliputi ketiga subyek yang disebutkan dalam UU No.29 Tahun 2000. Sebagai subyek PVT mereka mempunyai hak untuk mengajukan sendiri ataupun melalui kuasanya permohonan hak PVT. Permohonan hak PVT tidak dapat dilakukan oleh : a. Pegawai PPVT aktif s/d satu tahun sesudah pensiun/berhenti karena sebab apapun dari PPVT; b. Orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama PPVT atau dengan cara apapun memegang hak PVT, kecuali karena pewarisan.
Selain larangan untuk mengajukan permohonan hak pVT setiap pegawai di lingkungan PPVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sejak tanggal penerimaan permohonan
s/d
diumumkannya
permohonan.
Apabila
terjadi
pelanggaran terhadap hal tersebut dikenai sanksi paling lama 5 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah.
Pemulia sebagai subyek yang utama dari UU No.29 Tahun 2000 ini mempunyai hak sebagai berikut : - Dicantumkan namanya dalam sertifikat hak PVT - Mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietasnya - Imbalan dapat dibayarkan : a. dalam jumlah tertentu sekaligus; b. berdasarkan persentase; 16
c. gabungan jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah/bonus; atau d. gabungan antara b dan c yang besarnya ditetapkan oleh para pihak.
Sedangkan yang menjadi hak dari pemegang hak PVT adalah : 1. Menggunakan varietas : a. memproduksi/memperbanyak benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual/memperdagangkan; f. mengimpor; g. mengekspor; h. mencadangkan untuk keperluan a s/d g.
2. Memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
Hak PVT dapat beralih dari orang atau badan hukum, karena : 1) Pewarisan; 2) Hibah; 3) Wasiat; 4) Perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau 5) Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
Pengalihan hak PVT harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan, dan harus dilaporkan kepada Kantor PVT untuk 17
dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang ditetapkan.
Hak PVT orang atau badan hukum dapat dicabut oleh Kantor PVT, apabila :pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan selama 6 bulan; 1) syarat/ciri varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai dengan BUSS; 2) tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; 3) tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; 4) mengalihkan hak kepada pihak lain dengan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan; 5) mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya.
Dalam hal terjadi pencabutan suatu hak PVT, Putusan Pencabutan Hak PVT oleh Kantor PVT dicatat dalam Daftar umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
Selain hak pemegang hak PVT juga dibebani dengan kewajiban yaitu : - Melaksanakan hak PVTnya di Indonesia kecuali bila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia; - Membayar biaya tahunan; - Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.
18
Seperti dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan PVT dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang
mempertemukan keseimbangan
kepentingan umum dan pemegang hak PVT sehingga PVT tersebut dapat digunakan
untuk
kepentingan
umum,
beberapa
kegiatan
yang
diperbolehkan dalam UU No.29 Tahun 2000 dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak PVT adalah : - Penggunaan hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial. - Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan : - Penelitian; - Pemuliaan tanaman; dan - Perakitan varietas baru - Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
Di luar dari ketiga hal ini maka setiap tindakan yang dilakukan terkait dengan hak PVTnya apabila dianggap merugikan pemulia atau pemegang hak PVT merupakan pelanggaran terhadap hak PVT tersebut.
Pihak pemohon hak PVT apabila permohonannya ditolak dapat melakukan permohonan banding kepada Komisi Banding PVT berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, yaitu kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan. Permohonan banding sebelum mendapat keputusan dapat ditarik kembali dengan permohonan secara tertulis. Komisi Banding PVT
19
dalam waktu paling tiga bulan sejak tanggal permohonan banding melakukan pemeriksaan. Keputusan Komisi Banding bersifat final. Penolakan permohonan hak PVT tidak dapat dimohonkan banding, apabila didasarkan pada alasan : - Tidak dilakukan perbaikan atau penyempurnaan klaim yang disarankan selama pemeriksaan substantif - Permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali oleh pemohon sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT diumumkan. Permohonan banding diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan hak PVT, diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT dengan disertai alasan terhadap penolakan permohonan dan dilampiri dengan salinan surat penolakan hak PVT dengan tembusan kepada Kepala Kantor PVT. Permohonan banding yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas, Komisi Banding dapat meminta kelengkapan salinan bukti permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan Lisensi adalah Perbuatan hukum (sukarela antara pemegang hak PVT dengan penerima lisensi) berupa pemberian izin dari pemegang hak PVT kepada orang/badan hukum lain untuk mempergunakan seluruh/sebagian hak PVT. Sementara Lisensi wajib merupakan perbuatan hukum (karena putusan pengadilan atas permintaan calon pemegang lisensi wajib), baik dalam lisensi maupun lisensi wajib hak PVT tetap pada pemegang haknya, pemegang lisensi hanya mengambil manfaat ekonomi dari hak PVT tersebut.
20
Lisensi PVT dapat bersifat eksklusif dan non eksklusif, bersifat eksklusif artinya hak PVT tersebut hanya dilisensikan kepada satu pemerima lisensi saja, sedangkan non eksklusif artinya hak PVT tersebut dilisensikan kepada lebih dari satu penerima lisensi saja. Karena sifatnya sukarela maka pemberian lisensi eksklusif atau non eksklusif tergantung kepada para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
Berbeda dengan Lisensi Wajib dimana pihak pemberi lisensi dipaksa oleh pengadilan untuk memberikan lisensinya kepada pihak lain, maka
pemberian
lisensinya
bersifat
non
eksklusif.
Pengajuan
permohonan lisensi wajib ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan alasan : - hak PVT tidak digunakan di Indonesia atau digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. - Pemegang hak PVT tidak melaksanakan sendiri haknya setelah lewat 3 tahun sejak tanggal pemberian hak PVT - Pemohon dapat menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai kemampuan teknis dan finansial serta fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak berhasil.
Selain hal tersebut di atas perjanjian lisensi juga dilarang untuk : 1. memuat ketentuan yang secara langsung/tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan Negara; 2. memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan pemuliaan tanaman; 21
3. melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan.
Perjanjian lisensi berakhir apabila : a. habis masa berlakunya sesuai perjanjian; b. kesepakatan kedua belah pihak; c. hak PVTnya dibatalkan oleh Kantor PVT d. hak PVTnya dicabut oleh Kantor PVT
Dalam hal perjanjian lisensi berakhir karena kesepakatan kedua belah pihak, pemberi lisensi atau kuasanya memberitahukan secara tertulis kepada kantor PVT dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak berakhirnya perjanjian lisensi. Kantor PVT mengumumkan berakhirnya perjanjian lisensi. Dalam hal hak PVT dibatalkan atau dicabut, Kantor PVT memberitahukan berakhirnya perjanjian lisensi kepada pemberi dan penerima lisensi atau kuasanya minimal 30 hari sejak tanggal pembatalan/pencabutan hak PVT tersebut.
Negara dapat menggunakan varietas yang dilindungi, dalam penggunaan varietas yang dilindungi tersebut dibatasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk melaksanakan kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan bagi kepentingan umum. 2. Terjadi kerawanan pangan dan atau ancaman terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi benih tanaman bahan pangan dan atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak.
22
3. Tetap memperhatikan hak ekonomi pemegang hak PVT dengan cara pemberian imbalan yang wajar. 4. Besarnya imbalan ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak PVT setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. 5. Ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri pertanian, usul disertai: a. Rencana penggunaan varietas b. Alasan yang mendasari usul c. Saran dan pertimbangan Menteri terkait. 6. Pemegang hak PVT yang varietasnya digunakan oleh pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar biaya tahunan.
Penggunaan Negara ini dimaksudkan agar PVT dapat benar-benar bermanfaat bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga pencapaian tujuan berbangsa sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.
Selain hal-hal tersebut di atas orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT dapat menuntut ke Pengadilan negeri, jika hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain dia, hak menuntut ini berlaku sejak tanggal sertifikat hak PVT diberikan.
Selain itu Pemegang hak PVT/pemegang lisensi/pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang sengaja dan tanpa hak menggunakan hak dari pemegang hak PVT.
23
Terhadap hak menuntut yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tersebut tidak mengurangi hak Negara melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar hak PVT.
B. Syarat dan Tata Cara Perolehan Hak PVT Pada kesempatan ini disampaikan ketentuan tentang syarat dan tata cara permohonan dan pendaftaran hak PVT. Untuk lebih mudah memahami mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pendaftaran hak PVT ada beberapa terminologi yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu : 1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan
Negara
kepada
pemulia
dan/atau
pemegang
hak
Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. 3. Varietas
tanaman
yang
selanjutnya
disebut
varietas,
adalah
sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang24
kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 4. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. 5. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. 6. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman 7. Deskripsi Varietas adalah penjelasan tertulis mengenai proses pemuliaan tanaman sehingga melahirkan suatu varietas tanaman baru yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifatsifat penting lainnya. 8. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan Departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di Bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
1. Syarat Pendaftaran Hak PVT Syarat varietas tanaman yang bisa dimohonkan hak PVT : Suatu varietas tanaman baru dapat dimohonkan hak PVT apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.1. Baru Varietas
dianggap
baru
apabila
pada
saat
penerimaan
permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau 25
sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun; atau telah diperdagangkan di Luar Negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. 1.2. Unik. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. 1.3. Seragam Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. 1.4. Stabil Suatu varietas dianggap stabil apabila sifatnya-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. 1.5. Diberi Nama Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa : a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis; b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
26
c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT; d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru; e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.6. Satu permohonan, hanya untuk satu varietas.
2. Syarat pemohon hak PVT Yang dapat mengajukan permohonan adalah : 2.1. Pemulia (perorangan) dengan melampirkan : a. Foto copy kartu identitas diri (KTP) b. Nomor Pokok Wajib Pajak (kalau ada); c. Surat perintah kerja (dalam hal pemulia yang bersangkutan disuruh untuk melakukan pemuliaan); d. Surat perjanjian kerja (dalam hal pemulia yang bersangkutan dipesan untuk melakukan pemuliaan). 2.2. Badan Hukum dengan melampirkan : a.
Foto copy identitas (akta pendirian badan hukum tersebut);
b.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.
Surat keterangan domisili.
2.3. Konsultan PVT 27
a.
Foto copy identitas konsultan PVT yang bersangkutan;
b.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.
Surat Keterangan domisili;
d.
Surat kuasa khusus;
e.
Tanda Daftar Konsultan
Tata Cara Permohonan Hak PVT. Permohonan dan Pemeriksaan Administratif Untuk memperoleh hak PVT, pemohon atau kuasanya wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang sekurang-kurangnya memuat : a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan; b. nama lengkap dan alamat pemohon; c. nama lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d. nama varietas; e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya, gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi; f. untuk varietas transgenik, deskripsi harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia, serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari isntansi yang berwenang; 28
g. permohonan yang diajukan melalui kuasa harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap yang memberikan kuasa; h. apabila permohonan diajukan melalui ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.
Permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas, setelah pemohon melengkapi persyaratan di atas, Kantor PVT akan memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan persyaratan, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT. Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu pemeriksaan administratif dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan atas permintaan pemohon hak PVT. Apabila dalam jangka waktu diatas ternyata pemohon hak PVT tidak melengkapi kekurangannya maka permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali.
Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam membantu memeriksa terhadap ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan hak PVT, maka permohonan hak PVT yang telah memenuhi persyaratan dan tidak ditarik, akan diumumkan oleh Kantor PVT. Pengumuman tersebut dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan PVT, dan 12 29
(dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan hak PVT dengan hak prioritas. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan, keberatan maupun pandangan terhadap permohonan hak PVT yang bersangkutan. Sedangkan pemohon hak PVT berhak untuk memberikan sanggahan dan atau penjelasan terhadap sanggahan, keberatan maupun pandangan
dari
masyarakat
terhadap permohonan
hak yang
diajukannya. Segala pandangan, keberatan, sanggahan dan atau penjelasan akan digunakan sebagai bahan masukan Kantor PVT dalam memutuskan permohonan hak PVT. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman berakhir, pemohon hak PVT mengajukan surat permohonan pemeriksaan substantif secara tertulis kepada Kantor PVT. Kantor PVT kemudian akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohonan tersebut. Pemeriksaan substantif tersebut meliputi pemeriksaan terhadap sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas yang dimohonkan.
- Penolakan dan Pemberian Hak PVT Keputusan
penolakan
dan
pemberian
hak
PVT
akan
diberitahukan oleh Kepala Kantor PVT dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif, dan apabila diperlukan perpanjangan waktu untuk
pemeriksaan
substantif,
Kepala
Kantor
PVT
harus
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT, yang disertai alasan dan penjelasan perpanjangan waktu. 30
Dalam pemeriksaan substantif ternyata mengandung ketidak jelasan atau kekurang lengkapan yang dinilai penting, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT, pemohon hak PVT setelah menerima pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari telah melengkapi kekurangan dan melakukan perbaikan atau perubahan, maka permohonan hak PVT ditolak. Permohonan hak PVT dapat juga ditolak oleh Kantor PVT apabila permohonan hak dan atau pemeriksaan menunjukkan bahwa permohonan hak PVT tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Pemohon hak PVT yang tidak menerima atas penolakan dari Kantor PVT dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding PVT dengan menyampaikan uraian secara lengkap dan alasan terhadap penolakan permohonan hak PVT yang ditembuskan kepada Kantor PVT. Apabila dari hasil pemeriksan dilaporkan telah lengkap dan jelas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, Kepala Kantor PVT memberikan hak PVT dalam bentuk sertifikat yang sekaligus sebagaimana dimaksud sertifikat pelepasan varietas. Hak PVT tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun bagi tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi tanaman tahunan.
- Hak dan Kewajiban Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 31
menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi, yang antara lain memproduksi atau memperbanyak benih,
menyiapkan
menawarkan,
untuk
menjual
atau
tujuan
propagasi,
memperdagangkan,
mengiklankan, mengekspor,
mengimpor dan mencadangkannya. Sedangkan pada Pasal 8 UU No.29 Tahun 2000 tentang PVT, pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas yang bersangkutan, imbalan tersebut dapat dibayarkan dalam jumlah tertentu dan sekaligus, atau berdasarkan prosentase, atau dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau dalam bentuk gabungan antara prosentase dengan hadiah atau bonus yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain hak tersebut di atas, pemegang hak PVT berkewajiban melaksanakan hak PVTnya di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapat hak PVT di Indonesia.
- Pengalihan dan Pencabutan Hak PVT Hak PVT dapat beralih karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Dalam pengalihan hak PVT harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan, dan harus dilaporkan kepada Kantor PVT untuk dapat dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang ditetapkan. 32
Hak PVT dapat dicabut apabila pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, syarat/ciri varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai dengan BUSS, tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, mengajukan permohonan pencabutan hak PVTnya, atau mengalihkan haknya kepada orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Putusan pencabutan hak PVT oleh Kantor PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
C. Peraturan Perundang-undangan 1. U m u m Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perlindungan Varietas Tanaman terlebih dahulu harus diketahui beberapa peraturan perundang-undangan
yang
sudah
ada
yang
terkait
dengan
perlindungan varietas tanaman. Seperti diketahui dalam UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman secara umum diatur mengenai perlindungan terhadap hak intelektual dari pemulia tanaman. Walaupun secara asas pengaturan hak PVT ini hampir sama dengan pengaturan di bidang Paten namun ada beberapa hal yang secara khusus karena sifatnya sehingga diatur berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Paten, berkaitan dengan hal tersebut perlu untuk melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya di bidang pertanian.
33
Beberapa perundangan yang terkait di bidang pertanian adalah: a. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman b. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture Sementara beberapa peraturan perundangan lain di luar bidang pertanian akan tetapi sangat berpengaruh dalam pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman adalah sebagai berikut: a. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya b. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity c. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization d. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup e. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan f. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. g. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Kekayaan Intelektual : a.
UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
b.
UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
c.
UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
d.
UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 34
e.
UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten
f.
UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
g.
UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2.
Peraturan perundang-undangan Perlindungan Varietas Tanaman
yang
terkait
dengan
Dalam bagian ini melihat keterkaitan antara UU di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dengan perundang-undangan lain yang terkait baik di bidang pertanian maupun di luar pertanian.
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Undang-undang Nomor 12/1992 mengatur pula mengenai pemuliaan tanaman sebagaimana diatur dalam UU no. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, akan tetapi pengaturan tersebut baru pada pemuliaan dan pemanfaatan pemuliaan untuk meningkatkan produk pertanian. Beberapa pengaturan ini dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini: -
Pasal 1 angka 3 Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik;
-
Pasal 1 angka 5 Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
35
-
Pasal 8 Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri;
-
Pasal 9 ayat (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman;
-
Pasal 9 ayat (2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam
rangka
pemuliaan
tanaman
dilakukan
oleh
Pemerintah; -
Pasal 10 ayat (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
-
Pasal 10 ayat (2) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
-
Pasal 11 Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.
-
Pasal 12 ayat (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
-
Pasal 12 ayat (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
Dari pasal-pasal di atas pemuliaan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1992 adalah pemuliaan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, selain itu varietas hasil pemuliaan sebelum diedarkan harus dilepas untuk menjamin bahwa varietas hasil pemuliaan tersebut memang berkualitas dan 36
apabila digunakan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Dalam UU No. 12 Tahun 1992 juga diberikan kebebasan untuk badan hukum maupun orang perseorangan untuk melakukan pemuliaan. Sedangkan mengenai bahan untuk pemuliaan tanaman dapat berasal dari plasma nutfah/sumberdaya genetik yang ada di dalam negeri maupun introduksi dari luar negeri. Introduksi dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pemuliaan. Demikian beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 12/1992 yang terkait dengan PVT.
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) Dengan pengesahan ini maka Indonesia secara otomatis terikat dengan beberapa perjanjian yang ada di dalam WTO. Salah satu perjanjian tersebut adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dimana dalam Pasal 27 (3) huruf b yang berbunyi “... However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement”. Dengan demikian ada kewajiban dari anggota WTO dalam memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman baik melalui sistem paten atau dengan sistem sui generis atau kombinasi dari keduanya.
37
Karena Indonesia tidak menganut faham bahwa hukum internasional yang telah ditandatangani otomatis mengikat dan menjadi hukum negara, maka untuk mengimplementasikannya harus ada undang-undang yang mengatur dan menjadikan kaidah hukum tersebut mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hal itulah, maka Indonesia mengatur perlindungan terhadap varietas tanaman melalui sistem sui generis dari Paten melalui UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan demikian di Indonesia menganut dual protection dimana pengelolaan perlindungan terhadap paten dibedakan dengan pengelolaan
perlindungan
terhadap
varietas
tanaman.
Pengelolaan Paten berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, sedangkan PVT dikelola di bawah Departemen Pertanian.
b. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT merupakan suatu undangundang yang mengatur mengenai pemanfaatan dari sumberdaya alam hayati dalam hal ini plasma nutfah tanaman yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Menyadari pentingnya sumberdaya plasma nutfah sebagai bahan utama pemuliaan tanaman, UU No. 29 Tahun 2000 juga mengamanatkan perlunya menjaga kelestarian plasma nutfah
38
dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 29 Tahun 2000 menyebutkan bahwa apabila varietas hasil pemuliaan tersebut
penggunaannya bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup, maka varietas tersebut tidak dapat diberi PVT.
Sejalan dengan hal tersebut di atas UU No. 5 Tahun 1990 dalam Pasal 17 ayat (1) “Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan
penelitian dan pengembangan, ilmu
pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya”, hal ini kemudian diperjelas dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran. Dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya UU No. 5 Tahun 1990 membolehkan adanya pemuliaan untuk menunjang budidaya. Bahwa pemuliaan dalam UU No. 29 Tahun 2000 memang ditujukan bagi kepentingan budidaya yang tergambar dalam konsideran mengingat huruf a dan b bahwa membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul dan varietas unggul tersebut dapat dihasilkan melalui proses pemuliaan. 39
Yang terpenting adalah bahwa UU No. 29 Tahun 2000 mengakui keberadaan varietas lokal hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) “Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara”, dalam penjelasannya bahwa varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 dimana dalam pasal-pasal tersebut
disebutkan mengenai cara melakukan
konservasi sumber daya alam hayati dan siapa yang berperan di dalamnya. Dengan pengakuan adanya varietas lokal di mana masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat ekonomi dari varietas yang dibudidayakannya secara turun temurun, maka akan mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di daerahnya tersebut, sehingga tujuan dari UU No. 5 Tahun 1990 untuk dapat melestarikan sumber daya alam hayati dapat tercapai.
c. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat
40
diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the Protection of New Varieties of Plant), dan World trade Organization/ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman. Dalam
konvensi
ini
mengatur
mengenai
pemanfaatan
keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya pembagian keuntungan dari sumberdaya genetik secara adil dan merata, termasuk juga memperoleh akses terhadap sumberdaya genetik. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini yang terkait adalah sebagai berikut: 1)
ketentuan
mengenai
konservasi
in-situ
dan
ex-situ
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 konvensi; 2)
ketentuan mengenai pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 konvensi;
3)
ketentuan mengenai akses pada sumberdaya genetik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 konvensi 41
4)
ketentuan
mengenai
penanganan
bioteknologi
dan
pembagian keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 konvensi. Penggunaan sumberdaya genetik pemuliaan
tanaman
tersebut
tersebut dalam rangka
harus
pula
memperhatikan
pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumberdaya genetik tersebut. Selain itu harus pula memperhatikan pembagian keuntungan bagi para petani yang membudidayakan secara terus menerus varietas asal yang digunakan untuk menghasilkan varietas turunan esensial tersebut.
d. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan terjaga fungsinya sehingga dapat mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Dalam batang tubuhnya mengatur pula mengenai sanksi bagi orang atau badan hukum yang dalam kegiatannya merusak
lingkungan,
sanksi
tersebut
melingkupi
sanksi
administratif maupun sanksi pidana. Beberapa ketentuan yang terkait adalah sebagai berikut: - Pasal 6 ayat (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. - Pasal 6 ayat (2)
42
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan linkungan hidup. - Pasal 8 ayat (2) huruf b Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika. - Pasal 8 ayat (2) huruf c Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik.
Keterkaitan antara undang-undang ini dengan perlindungan varietas tanaman adalah bahwa dalam pembuatan suatu varietas baru diperlukan sumberdaya genetik tanaman yang dapat berasal dari alam, penggunaan sumberdaya genetik tanaman ini jangan sampai merusak ekosistem alami di mana sumber daya genetik tersebut berada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang paling erat adalah bahwa penggunaan sumberdaya genetik untuk kepentingan pemuliaan jangan sampai merusak lingkungan (mengubah keseimbangan ekosistem). Selain itu undang-undang ini juga mengatur hubungan hukum antara orang dan subyek hukum, yaitu dalam penggunaan sumberdaya genetik tanaman untuk pemuliaan tanaman harus pula memperhatikan hak ekonomi dari masyarakat yang secara turun temurun telah membudidayakan sumberdaya genetik 43
tanaman tersebut.
e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Keterkaitan undang-undang ini dengan perlindungan varietas tanaman adalah bahwa dalam Pasal 8 undang-undang ini diatur pula mengenai penggunaan hutan sebagai tempat penelitian dan pengembangan, karena pemuliaan dalam rangka perakitan suatu varietas baru harus melalui proses penelitian dan pengembangan. Selain di dalam hutan lindung juga merupakan tempat dimana sumber daya genetik bagi perakitan suatu varietas baru dapat ditemukan.
Undang-undang
ini
tidak
melarang
malahan
mendorong agar dilakukan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di bidang kehutanan. Keterkaitan yang erat adalah pada sumberdaya genetik yang ada di dalam hutan yang dapat menjadi bahan bagi perakitan suatu varietas baru.
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Perlindungan varietas tanaman merupakan sui generis dari paten, sehingga
pengaturan
dari
perlindungan
varietas
tanaman
menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat pada paten. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sebagai konsekuensi dari pengesahan
Agreement
Establishing
The
World
Trade
Organization (WTO), maka Indonesia terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang ada di dalam 44
GATT 1994 termasuk di dalamnya Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) di mana dalam Pasal 27 paragraf 3 huruf b setiap negara anggota diwajibkan untuk mengatur mengenai penemuan varietas baru baik melalui paten ataupun suigenerisnya. Indonesia menganut sistem dual protection di mana paten dan perlindungan varietas tanaman dibedakan pengaturannya. Perlindungan varietas tanaman yang merupakan sui generis dari paten mempunyai pengaturan yang sama hal ini tercermin dari apa yang diatur sebagai varietas turunan esensial, yang dalam paten dapat disebut sebagai paten sederhana,
demikian
pula
dengan
pendaftaran
dalam
perlindungan varietas tanaman dikenal pendaftaran dengan hak prioritas demikian pula dengan paten ada pendaftaran yang dilakukan dengan hak prioritas.
g.
UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) Dalam kegiatan pemuliaan dimungkinkan pula untuk melakukan pemuliaan dengan menggunakan bioteknologi modern, sehingga apabila hasil pemuliaan tersebut akan diintroduksi ke lingkungan maka harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Protokol Kartagena ini. Protokol ini mengatur mengenai pergerakan lintas batas, penanganan, dan pemanfaatan Organisme Hasil Modifikasi Genetik sebagai hasil dari bioteknologi modern. Lebih lanjut protokol ini bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang
45
memadai dalam hal persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas OHMG. Pengaturan dalam Protokol ini menggunakan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) sebagaimana tercantum dalam prinsip ke 15 Deklarasi Rio yang berarti bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan menunda langkah pengefektifan biaya (cost effective) untuk mencegah kerusakan lingkungan. Beberapa hal yang sejalan dengan pengaturan di bidang PVT adalah bahwa untuk varietas yang bersifat transgenik perlu dilakukan kajian risiko (risk assesment), kemudian bagaimana manajemen risiko (risk management), dan tindakan-tindakan dalam keadaan darurat (emergency measures). Kesemua hal ini perlu dilakukan mengingat varietas transgenik tersebut pada dasarnya dapat membahayakan bagi lingkungan maupun kesehatan manusia, dan sebaliknya juga varietas tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Sehingga dalam pengaturannya perlu diperhatikan lebih besar manfaatnya atau daya rusaknya, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Protokol ini.
46
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
A. Penggunaan PVT Era keterbukaan perekonomian global mendorong Indonesia untuk mempersiapkan diri di semua sektor, termasuk pembenahan perangkat hukum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk meciptakan sesuatu yang baru. Penciptaan sesuatu yang baru di sektor pertanian erat kaitannya dengan penemuan varietas baru yang lebih baik daripada varietas sebelumnya. Penemuan varietas baru tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan sektor pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari perbenihan, teknik budidaya, pasca panen, pengolahan, distribusi dan perdagangan. Pembenahan pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir itu jelas akan meningkatkan daya saing produk nasional di tengah keterbukaan pasar dunia. Salah satu tahap dalam mendorong ke arah tujuan mulia itu ialah sektor perbenihan. Benih yang baik akan menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing tinggi. Karena itu, kegiatan menciptakan varietas baru perlu ditunjang dan diperkuat dengan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum itu memberikan jaminan, pencipta varietas tersebut memperoleh haknya karena kesuksesan menghasilkan varietas yang baru, unik, seragam dan stabil yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengguna. Prinsip dasar itu yang tampaknya memunculkan UU 29/2000. Undang-undang tersebut memberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
47
PVT tentu saja harus dipergunakan di Indonesia agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangsa. Meskipun pada kasus-kasus tertentu, hak PVT terbuka kemungkinannya dipakai di luar negeri. Celah lain agar varietas unggul yang baru itu dapat berguna secara terus menerus, maka dibuka
peluang bagi fihak lain, bukan
penemu varietas, untuk memanfaatkan temuan baru tersebut. Agar tidak merugikan sang pencipta, maka pemanfaatan varietas baru yang dipakai bukan oleh penemunya, dibuat semacam pagar aturan: sang pencipta tetap memperoleh manfaat ekonomi, walaupun yang melaksanakannya orang lain. Ini dijamin oleh UU 29/2000. Pemberian hak pemakaian varietas baru diperkuat oleh lisensi. Jika antara kedua belah pihak (sang penemu dan pemakai varietas) tidak memperoleh kata sepakat, maka pihak lain dapat memohon kepada pengadilan negeri agar ia diberi lisensi wajib. Sejumlah syarat ditetapkan
berdasarkan
undang-undang,
sebelum
lisensi
wajib
dikeluarkan. Hak PVT ialah hak kebendaan. Karena itu PVT diberi jaminan dapat dialihwariskan atau mengalihkannya ke pihak lain. Pertimbangan pengalihan ke orang lain itu ialah agar penemuan varietas baru itu memberi
manfaat
ekonomi
dan
penggunaan
hak
PVT
dapat
dioptimalkan. Hak PVT diatur dapat dialihkan melalui hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Di samping itu, dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, dengan syarat-syarat tertentu, Pemerintah dapat pula menggunakan varietas yang diberi PVT tanpa mengabaikan hak-hak 48
ekonomi pemegang hak PVT yang bersangkutan. Penggunaan suatu varietas yang dilindungi oleh pemerintah tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, melainkan pemerintah wajib memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT yang bersangkutan. Sebagai sebuah produk nasional yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, perlindungan varietas tanaman (PVT) mengandung hak yang dilindungi hukum. Ini sesuai dengan pengertian PVT, yakni hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan
kepada
orang
atau
badan
hukum
lain
untuk
menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan berdasarkan bermasyarakat
hukum
varietas ini
sehari-hari.
tanaman
wajib
yang
diterapkan
Penerapannya
mengandung dalam
memerlukan
hak
kehidupan kesamaan
pengertian terhadap istilah-istilah penting yang terkandung dalam produk hukum PVT. Ketentuan dalam UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman itu kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya PP RI No. 13 Tahun 2004 Tentang Penanaman, Pendapatan dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Keluarnya PP RI No. 13 ini ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Varietas esensial yang diperbanyak dipastikan berasal dari varietas lokal di suatu daerah. Ini berarti bahwa varietas 49
lokal tersebut sebenarnya merupakan kekayaan alam di daerah tersebut. Jadi, sangat wajar jika masyarakat setempat memperoleh manfaat. Itulah sebabnya, perorangan atau badan usaha yang akan menciptakan varietas esensial dari varietas lokal wajib membuat perjanjian dengan kepala daerah atau kantor PVT setempat. Dalam perjanjian tersebut tercantum manfaat yang akan diterima masyarakat setempat jika varietas lokal yang dipakai berhasil menjadi sumber varietas esensial bernilai ekonomis.
B. Penegakan Hukum PVT PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Boleh juga sudah diperdagangkan, asal tidak lebih dari setahun. Jika diperdagangkan di luar negeri, maka tidak boleh lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada 50
setiap akhir siklus tersebut. Varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas yang tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan: 1. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. 2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifatsifat varietas. 3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT. 4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. 5. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. 6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengembangan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui 2 cara yakni melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misal rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PVT, namun proses/metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten, sepanjang 51
persyaratan dipenuhi. Seandainya diinginkan perlindungan ganda tersebut, maka kriteria untuk memenuhi paten harus diprioritaskan, karena kriteria kebaruan (novelty) pada paten lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada PVT. Bahkan suatu metode pemuliaan, apabila memiliki nilai ekonomi, masih bersifat rahasia dan dilakukan upaya menjaga kerahasiaan, apabila diinginkan, dapat pula dilindungi dengan rezim rahasia dagang. Pasal 7 Undang-Undang PVT menyebutkan, varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara dilaksanakan oleh Pemerintah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tidak seperti rezim HKI lainnya yang permohonannya diajukan kepada Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM, hak PVT dimintakan perlindungannya melalui pendaftaran kepada Departemen Pertanian. Hak yang diperoleh Pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a.
memproduksi atau memperbanyak benih;
b.
menyiapkan untuk tujuan propagasi; 52
c.
mengiklankan;
d.
menawarkan;
e.
menjual atau memperdagangkan;
f.
mengekspor;
g.
mengimpor;
h.
mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
Pasal 5 UU PVT menetapkan jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Sanksi yang dapat diterapkan atas pelanggaran hak PVT adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Penerapan PVT di lapangan semestinya mengandung klausul jika aspek hukum PVT berhadapan dengan kasus khusus. Ini diperlukan lantaran demikian beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang bersifat menyeluruh. Contoh kasus pelanggaran PVT yang cukup menggemparkan dunia perbenihan Indonesia terjadi di sebuah desa yang terpencil. 53
Seorang petani yang gemar berinovasi dan tinggal di desa mencoba menyilangkan benih tanaman yang sudah memiliki hak paten dengan benih lokal lain yang tumbuh di desanya. Setelah melakukan aneka penyilangan selama bertahun-tahun, akhirnya ia berhasil menghasilkan benih baru yang jauh lebih baik daripada benih bermerek dan sudah dilindungi hukum tersebut. Sesuai sifat masyarakat desa, keberhasilan itu langsung ditiru oleh masyarakat sekitar. Petani yang gemar berinovasi itupun menjual benih temuannya dengan harga lebih murah daripada benih bermerek dan terlindung hukum itu. Perusahaan benih bermerek itu mengamati meluasnya benih baru dan kemudian mengujinya ke lembaga penelitian resmi. Hasilnya, benih ciptaan sang petani masih mengandung genetik yang mirip dengan benih berpaten, meskipun hasilnya memang lebih bagus. Petani yang gemar berinovasi itupun diajukan ke pengadilan dan keputusan hakim: sang petani bersalah. Kasus ini menimbulkan pro-kontra karena keberanian petani berinovasi adalah suatu hal yang justru perlu didukung. Kemudahan dan keberanian berinovasi di masyarakat desa jarang terjadi. Namun, keberanian tersebut terbukti terbentur pada hukum formal yang sudah ada. Kasus penegakan hukum lain yang menarik ialah perseteruan antara dua badan hukum yang sama-sama memproduksi benih. Pengadilan Negeri Jember menghukum salah satu perusahaan dengan hukuman ganti rugi sebesar Rp5-miliar
kepada lawannya, produsen
benih lain. Hukuman tambahan lain ialah memasang iklan permohonan 54
maaf di lima media besar di Indonesia.
Terhukum dituduh telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum tentang sistem budidaya tanaman serta perlindungan varietas tanaman. Sebagaimana diatur di UU No 12/92 tentang sistem budidaya tanaman dan UU No 29/2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Pada amar putusan ditegaskan, pelanggaran yang terjadi bisa dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual dari sebuah lembaga riset untuk memperoleh benih unggul sayuran dan hortikultura.
- Sengketa Varietas dan Penanganannya Sengketa merupakan perselisihan di antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain mengenai kepemilikan atau penguasaan suatu obyek hukum Dari judul tulisan ini yang menjadi obyek sengketa adalah kepemilikan atau penguasaan suatu varietas tanaman dalam hubunganya dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Menurut hukum yang dapat menjadi subyek hukum adalah orang atau badan hukum. Badan Hukum adalah suatu organisasi yang hak dan kewajibannya disamakan dengan orang. Ia dapat mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau orangnya. Untuk melakukan suatu tindakan hukum (perbuatan yang mempunyai akibat hukum) suatu badan hukum diwakili oleh orangnya yang diatur secara rinci di dalam anggaran dasarnya yang dibuat dalam akta pendiriannya dan perubahannya yang dibuat dihadapan Notaris. 55
Suatu organisasi sah sebagai badan hukum menurut hukum Indonesia apabila akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perbuatan hukum dari suatu badan hukum mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Sebagai penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual pemulia tanaman yang memperoleh suatu varietas baru tanaman yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diberikan PVT oleh Pemerintah. Pemegang suatu hak PVT dapat menggunakan sendiri hak PVTnya dan dapat pula memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan hak PVT tersebut berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Persetujuan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensi tersebut diatur mengenai pembayaran royalty dari pemegang lisensi kepada pemegang hak PVT. Demikian juga pemegang hak PVT memiliki hak untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain yang menggunakan varietasnya sebagai varietas asal dalam pembuatan varietas turunan esensial (VTE) Penggunaan sebagian hasil panen, penggunaan untuk kegiatan penelitian, dan penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Disamping
memiliki
hak,
pemegang
PVT
mempunyai
kewajiban yaitu : a.
melaksanakan hak PVTnya di Indonesia, kecuali secara teknis dan ekonomis memang tidak layak dilaksanakan di Indonesia; 56
b. Membayar biaya tahunan PVT: c.
Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang dilindungi. Selain dari PVT yang definitif kepada pemohon hak PVT juga
diberikan perlindungan sementara mulai dari diterimanya permohonan yang
telah
memenuhi
syarat
administratif
sampai
dengan
ditentukannya secara definitif apakah permohonan hak PVT tersebut dikabulkan atau ditolak oleh Kantor PVT. Artinya, pemohon hak PVT telah dapat menggugat pihak lain di pengadilan yang pada masa perlindungan sementara tersebut menggunakan varietasnya tanpa persetujuan permohonan hak PVT Sengketa varietas dapat terjadi dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas. Karena sengketa tersebut merupakan sengketa di bidang hukum perdata maka penyelesainnya harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan (alternative dispute resolutions/ADR), tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT. - Claim Varietas4 Claim varietas disampaikan oleh pemohon PVT pada saat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif ke Kantor PVT. Claim ini merupakan uraian tertulis mengenai kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan dari suatu varietas yang dimohonkan perlindungannya. Permohonan pemeriksaan substantif harus diajukan
4
Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU – PVT ditulis “klaim” bukan claim”.
57
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan substantif5 Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT6 dapat berujung pada 2 (dua) alternatif : 1. memenuhi syarat BUSS dan telah diberi nama, maka diberikan hak PVT dalam bentuk sertifikat hak PVT; 2. tidak memenuhi syarat BUSS, maka permohonan ditolak. Dalam hal permohonan ditolak, Kantor PVT memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan tersebut.
3. Banding Pemohon hak PVT yang permohonannya ditolak oleh Kantor PVT dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding PVT7. Permohonan banding diajukan secara tertulis mengenai hal-hal yang bersifat substantif, disertai uraian yang lengkap mengenai keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT berikut alasannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang tertera pada stempel pos surat penolakan permohonan hak PVT. Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut telah lewat tanpa ada permohonan banding, maka penolakan permohonan hak PVT dianggap diterima oleh pemohon. Keberatan yang menjadi alasan pengajuan banding harus bersifat pendalaman atas alasan atau bukti yang telah atau seharusnya 5
Pengumuman dilakukan terhdap pemohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat administrative dan tidak ditarik kembali oleh pemohonnya. Pengumuman dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas, serta dilangsungkan selama 6 (enam) bulan. 6 Merupakan pejabat fungsional 7 Komisi Banding PVT merupakan bdan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian, dan berada di Departemen Pertanian.
58
disampaikan sewaktu pemeriksaan substantif berlangsung, bukan merupakan upaya untuk melengkapi kekurangan dalam permohonan hak PVT. Banding tidak dapat dimohonkan dalam hal : a. penolakan yang disebabkan karena tidak dilakukannya perbaikan atau penyempurnaan klaim yang disarankan selama pemeriksaan substantif. b. Dianggap ditariknya kembali permohonan hak PVT sebagai hasil pemeriksaan administratif sebelum pengumuman.
Permohonan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding PVT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT. Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final, artinya tidak dapat dimohonkan peninjauan lebih lanjut kepada lembaga atau pejabat lain, karena penilaian atas varietas menyangkut pertimbangan yang sangat bersifat teknis. Dalam menyetujui
hal
Komisi
permohonan
Banding banding,
PVT maka
memutuskan Kantor
PVT
untuk wajib
melaksanakan keputusan tersebut, mencabut penolakan permohonan hak PVT yang telah dikeluarkannya dan menerbitkan sertifikat hak PVT kepada pemohon banding. Sebaliknya, apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding, maka Kantor PVT segera memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon banding. - Pengajuan Gugatan8 8
Dalam UU PVT disebut “hak menuntut”. Istilah ini merupakan istilah hukum pidana yang artinya hak/wewenang jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan pidana.
59
Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat “menggugat orang atau badan hukum yang tidak berhak tersebut”9 ke pengadilan negeri.
“Hak mengajukan gugatan”10 tersebut berlaku
sejak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT. Salinan putusan pengadilan negeri “atas gugatan ”11 tersebut di atas oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT12 Selanjutnya setelah menerima putusan Pengadilan negeri yang menyatakan bahwa hak PVT tersebut telah diberikan kepada orang atau badan hukum yang tidak berhak, Kantor PVT wajib membatalkan hak PVT yang telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak tersebut (Pasal 58 ayat (2) huruf c), dan memberikannya kepada orang atau badan hukum yang berhak dalam bentuk Sertifikat hak PVT yang baru. Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai akibat dari putusan pembatalan hak PVT dapat mengajukan keberatan atas dihapuskannya akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT ke 9
Dalam Pasal 66 ayat (1) UU PVT frasa dalam tanda petik tersebut ditulis “dapat menuntut” Dalam Pasal 66 ayat (2) UU PVT frasa dalam tanda petik tersebut ditulis “hak menuntut” 11 Dalam Pasal 66 ayat (3) UU PVT frasa dalam tanda petik tersebut ditulis “atas tuntutan” 12 UU PVT tidak mengatur secara jelas apakah orang atau badan hukum yang dikalahkan dalam putusan PVT tersebut dapat mengajukan banding atau kasasi. Dari bunyi ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU PVT dapat ditafsirkan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut bersifat final. 10
60
Pengadilan Negeri. Pihak ketiga dimaksud adalah pihak ketiga yang beritikad baik. Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak “mengajukan gugatan dengan disertai tuntutan ganti rugi”13 melalui pengadilan negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan hak PVT. Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap penggunaan hak PVT oleh bukan pemegang haknya hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang dilindungi tersebut. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar hak PVT tersebut selama masih dalam pemeriksaan pengadilan negeri untuk menghentikan sementara kegiatan penggunaan hak PVT oleh pihak – yang menuntut penggugat bukan pemegang haknya14. Hakim baru dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak PVT untuk dilaksanakan, apabila putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.15. Hak mengajukan gugatan tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan
tuntutan
pidana terhadap
pelanggaran
hak
PVT.
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 UU – PVT, perbuatan melakukan salah satu kegiatan yang merupakan penggunaan hak PVT tanpa persetujuan pemegang hak PVT yang bersangkutan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenai sanksi pidana.
13
Dalam Pasal 67 ayat (1) UU PVT frasa dalam tanda petik tersebut ditulis “ menuntut ganti rugi” Oleh karena itu dalam gugatannya penggugat harus meminta kepada hakim agar memerintahkan pihak pelanggar menghentikan sementara penggunaan hak PVT tersebut. 15 Dari ketentuan ini ditafsirkan bahwa apabila pelanggar hak PVT dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan negeri, ia masih dapat mengajukan banding atau kasasi. 14
61
C. Pengawasan PVT Perlindungan varietas tanaman memang mengandung unsur hukum
yang
Pembentukan
pengawasannya Pusat
dilakukan
Perlindungan
oleh
Varietas
aparat
hukum.
Tanaman
(PPVT)
berdasarkan SK Mentan No. 401/Kpts/OT.210/6/2002 merupakan salah satu bentuk pengawasan PVT. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam membantu memeriksa terhadap ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan hak PVT, maka permohonan hak PVT yang telah memenuhi persyaratan dan tidak ditarik, akan diumumkan oleh Kantor PVT. Pengumuman tersebut dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT, dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan hak PVT dengan hak prioritas. Pengumumam dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan, keberatan maupun pandangan terhadap permohonan hak PVT yang bersangkutan. Sedangkan pemohon hak PVT berhak untuk memberikan sanggahan dan atau penjelasan terhadap sanggahan, keberatan maupun pandangan dari masyarakat terhadap permohonan hak yang diajukannya. Segala pandangan, keberatan, sanggahan dan atau penjelasan akan digunakan sebagai bahan masukan Kantor PVT dalam memutuskan permohonan hak PVT. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman berakhir,
pemohon
hak
PVT
mengajukan
surat
permohonan
pemeriksaan substantif secara tertulis kepada Kantor PVT. Kantor PVT kemudian akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan tersebut. Pemeriksaan substantif tersebut meliputi pemeriksaan terhadap 62
sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas yang dimohonkan.
D. Sosialisasi Kesadaran masyarakat terhadap PVT masih sangat lemah. Karena itu, diperlukan langkah dan strategi di luar hukum yang perlu dilakukan oleh pemegang PVT untuk mensosialisasikan hak-nya pada masyarakat luas melalui iklan atau pemberitahuan. Sosialisasi hak PVT melalui media massa belum pernah dilakukan di Indonesia. Pada produk pertanian, sosialisasi hak intelektual pernah dilakukan terhadap produk campuran buah merah dan VCO. Komposisi campuran diberitakan melalui media massa, sehingga tidak ada produk sejenis yang dapat beredar di pasar karena berimplikasi melakukan pelanggaran hukum. Yang kerap terjadi ialah sosialisasi hak paten terhadap produk non-pertanian, seperti sponge bob dan microsoft word. Melalui iklan bertubi-tubi, maka masyarakat mengetahui bahwa penggunaan produk-produk tersebut tanpa ijin akan berakibat hukum. Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), maka sudah menjadi kewajiban bagi Departemen Pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari PVT dalam pembangunan pertanian. Dengan diberlakukannya UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT tidak berarti dapat langsung dilaksanakan mengingat bahwa perangkatnya belum dibentuk/disusun seperti Kantor PVT, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Untuk itu sosialisasi dilakukan dalam dua tahap, Tahap pertama sebelum 63
terbentuknya Kantor PVT dimana sosialisasi dilakukan oleh Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian di Bogor pada tahun 2002, dan Tahap kedua setelah berdirinya Pusat PVT dilaksanakan oleh Pusat PVT sejak tahun 2003 sampai sekarang. Sosialisasi Tahap Pertama Undang-Undang PVT dan peraturan pelaksanaannya yang berupa dua RPP telah dilakukan oleh Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan mengunjungi berbagai universitas dan Balai penelitian, serta Balai Pengkajian. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pemulia, penyelenggara pemuliaan, produsen benih, instansi pemerintah, swasta, perhimpunan profesi, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap UU-PVT dan RPP tentang PVT. Universitas yang dikunjungi adalah Universitas Udayana di Denpasar Bali, Universitas Satyawacana Salatiga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanudin Makasar, Universitas Andalas Padang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jendral Soedirman di Purwokerto, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya. Balai Penelitian yang dikunjungi adalah Balai Penelitian Buah di Solok Sumatra Barat, Balai Penelitian Serealia di Maros Sulawesi Selatan, Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian di Malang, dan Balai Penelitian Lahan Rawa di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sedangkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang dikunjungi adalah sebagai berikut: BPTP-BPTP di Karangploso Malang, Kupang, Kendari, Menado, Bengkulu, Pekanbaru (Riau), Jambi, Bali, dan Medan, Balikpapan.
Dalam kunjungan tersebut
dipresentasikan UU PVT, RPP Pengalihan PVT, dan RPP Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan 64
Varietas Turunan Esensial dan Pemanfaatan Lainnya. Seminar untuk sosialisasi PVT tersebut dihadiri sekitar 30-70 peserta yang terdiri dari mahasiswa, staf pengajar (dosen), peneliti dan teknisi.
Selama
berlangsungnya seminar banyak pertanyaan yang diajukan. Sebagian besar pertanyaan menunjukkan bahwa pengertian orang terhadap UU PVT
masih
terbatas,
apalagi
yang
menyangkut
tatacara
permohonannya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi dan pemasyarakatannya. Sosialisasi Tahap Kedua, sebagai tindak lanjut dari tahap Pertama dilakukan sejak tahun 2003 sampai akhir tahun 2006 oleh Pusat PVT dengan menampilkan berbagai nara sumber untuk menyampaikan
materi
tentang
Pentingnya
UU
PVT
dalam
pembangunan pertanian, arti penting dari sumber daya genetik serta pegelolaannya dalam perakitan varietas unggul baru serta manfaat ekonomi yang mungkin dapat diperoleh masyarakat, tatacara permohonan dan pemeriksaan pendaftaran PVT.
Agar dapat
mencapai sasaran, maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan di ibukota propinsi
dengan
mengundang
para
pemangku
kepentingan
(stakeholders) yang ada di perguruan tinggi dan dinas-dinas terkait dengan kegiatan pemuliaan tanaman.
Untuk itu sosialisasi telah
dilaksanakan di Manado (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Padang (Sumatera Barat), Denpasar (Bali), Palembang (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan),
Jakarta,
Pontianak (Kalimantan Barat), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Pekanbaru (Riau),
Kendari
(Sulawesi
Tenggara),
Bengkulu,
Gorontalo,
65
Balikpapan
(Kalimantan
Timur),
Palu
(Sulawesi
Tengah),
Yogyakarta, dan Kantor Pusat Departemen Pertanian (Jakarta). Dari hasil kegiatan sosialisasi Tahap Kedua ini ternyata bahwa PVT belum sepenuhnya difahami oleh para pemangku kepentingan. Yang lebih menyedihkan lagi masih banyak pejabat lingkup departemen pertanian yang masih belum memahami apa itu PVT. Ini berarti kegiatan sosialisasi masih harus terus dilakukan tidak hanya oleh departemen pertanian tetapi juga departemen lain yang terkait seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kehutanan.
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI
66
Indonesia salah satu negara berkembang yang menjadi peserta Agreement Establishing the World Trade Organisation. Dengan demikian, Indonesia juga menjadi peserta Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau persetujuan TRIPs. Salah satu bentuk kongkrit untuk penerapan TRIPs itu ialah perlindungan varietas tanaman untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati ialah kekayaan alam Indonesia yang di dalamnya
terkandung
berbagai
jenis
varietas
tanaman,
hewan,
mikroorganisme, dan spesies lain. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang seringkali dibudidayakan adalah tanaman. Tanaman yang berasal dari hutan tropik, selain digunakan untuk industri farmasi juga bermanfaat bagi pertanian modern. Aneka ragam manfaat tanaman sudah kerapkali terdengar diterapkan di masyarakat. Sejumlah petani padi di Jawa Tengah kerapkali memakai mimba, Azadirachta indica untuk mengatasi serangan hama. Ini membuktikan tanaman asal hutan bermanfaat untuk menghasilkan pestisida alami. Manfaat lain tanaman hutan ialah sebagai sumber lokal untuk menciptakan varietas baru. Jati yang tumbuh di hutan-hutan, dimuliakan dan diperbanyak, sehingga muncullah jati genjah dan cepat panen. Varietas baru yang lebih cepat tumbuh itu tentu saja lebih baik daripada jati alam yang tumbuh di hutan-hutan.
Berkaitan dengan masalah HaKI, varietas tanaman merupakan salah satu hal yang menjadi pembahasan. Masyarakat lokal seringkali terlebih dahulu menemukan jenis dan fungsi dari suatu varietas tanaman, misalnya digunakan untuk obat-obatan, produk makanan, wangi-wangian, 67
jamu tradisional, dan kosmetik. Pemakaian bahan-bahan alami tersebut mendorong peningkatan penelitian dan efisiensi dalam mencari tanaman yang berguna untuk industri, misalnya industri farmasi. Sumber daya genetika yang secara alami ada ini, harus juga mendapatkan perlindungan yang memadai, mengingat keunikan dan keunggulan komparatifnya. Kemudian, terhadap setiap penemuan varietas baru tanaman, perlu diberikan suatu perlindungan. Perlindungan tersebut tidak diberikan dalam bentuk paten karena penemuan berbentuk sesuatu yang hidup atau bernyawa seharusnya diperlakukan terpisah dengan penemuan yang tidak hidup. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan yang disebut Hak Pemuliaan Tanaman (Plant Breeders’ Rights). Hak Pemuliaan Tanaman adalah sistem sui generis dari HaKI untuk varietas tanaman. Sistem ini muncul pada abad ke-19 untuk memenuhi tuntutan dari industri benih. Sistem sui generis muncul untuk melindungi berbagai kepentingan yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman. Sistem ini wajib dimunculkan dalam PVT karena berbagai perundangan lain tidak ada yang menyebutkan ketentuan yang berkaitan dengan varietas tanaman secara eksplisit seperti sistem ini. Beberapa hal yang terkait dengan sistem ini ialah: - Suatu varietas tidak dapat diberikan paten jika bertentangan dengan tujuan hidup tanaman sebagai suatu mahluk hidup - Setiap pihak diberi ijin mengembangkan varietas tersebut untuk perbaikan lebih lanjut tanpa persetujuan pemegang paten, asal tetap ada kompensasinya - Pemegang hak wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar tempat tumbuh varietas itu, yang sudah menjadi pengetahuan turuntemurun 68
- Petani diberi kebebasan untuk dapat menanam kembali varietas itu pada musim tanam berikut tanpa ada kewajiban apapun kepada pemegang hak, selama tidak dikomersialkan. Kriteria yang harus dipenuhi dari suatu varietas untuk mendapatkan perlindungan atau hak pemuliaan adalah baru (new/novelty), unik (distinct), seragam (uniform), dan stabil (stable). Jangka waktu perlindungan diberikan minimal 20 tahun, tergantung varietas tanaman. Perlindungan tersebut juga diberikan pada varietas turunan esensial (essentially derived variety/EDV) yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar. Hak Pemuliaan Tanaman telah diatur dalam perjanjian internasional yaitu Convention for the Protection of New Varieties of Plants (Konvensi UPOV) 1961. Konvensi ini telah mengalami perubahan pada 1972, 1978, dan 1991. Indonesia sebagai anggota TRIPs memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs. Salah satu ketentuan TRIPs
mewajibkan
setiap
negara
anggotanya
untuk
memberikan
perlindungan terhadap varietas tanaman dalam bentuk paten maupun dalam bentuk lain, seperti Hak Pemuliaan Tanaman.
Indonesia telah memiliki peraturan nasional yang memberikan perlindungan terhadap penemuan varietas tanaman baru yaitu UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan tersebut memberi pengaruh terhadap motivasi para pemulia tanaman.
A. Materi Hukum Ada 7 peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak 69
kekayaan intelektual. Peraturan-peraturan itu ialah UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman; UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; No. UU 15 Tahun 2001 tentang merek; UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kuatnya materi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dalam hal ini khususnya yang terkait dengan hak paten dan perlindungan varietas tanaman, sangat diperlukan. Sebab, plasma nutfah alami Indonesia sangat bernilai karena potensinya yang sangat besar. Potensi tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar kehidupan, yakni farmasi, kesehatan, pangan, pertanian, dan kosmetika. Bahan dasar untuk potensi itu ialah sumber plasma nutfah pertanian di hutan-hutan alami yang diproses dengan cara bioteknologi modern untuk menghasilkan bisnis menguntungkan. Dalam kaitannya
dengan analisis dan evaluasi terhadap
perlindungan varietas tanaman, yang perlu disinggung ialah UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam kedua UU itu terkesan kurang terakomodasikannya hak-hak masyarakat setempat sebagai pemilik sumber plasma nutfah yang dapat dikembangkan sebagai varietas baru bernilai ekonomis tinggi.
Di UU No. 14 Tahun 2000 tentang Paten, belum diatur perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional. Di samping itu juga tidak disinggung akses sumber daya genetik serta pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat tradisional atas pemanfaatannya. 70
Padahal, dua aspek ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pembajakan sumber daya hayati. Kelemahan lain dari UU No.14 Tahun 2000 tentang Paten—dan karena itu harus disokong oleh ketentuan yang ada di UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT—ialah tidak terlindunginya proses pembentukan varietas baru dari varietas yang sudah dipatenkan. Dengan modifikasi maka varietas yang sudah dipatenkan sangat mungkin memunculkan varietas baru yang berbeda secara signifikan daripada varietas sebelumnya. Ini sangat penting karena varietas tanaman tonggak keberhasilan pertanian. Bermodalkan varietas tanaman akan diperoleh benih unggul yang menjadi awal sebuah sukses budidaya. Dengan demikian, perlindungan terhadap varietas tanaman sebenarnya merupakan perlindungan hukum bagi industri perbenihan nasional. Hak pemulia yang sudah diatur dalam UU PVT sebenarnya sudah mengandung sistem sui generis. Perlindungan hak pemulia dalam peraturan perundang-undangan dapat dijaga melalui kombinasi antara UU paten dan UU PVT. Dalam UU paten tidak disebutkan karakteristik khas sebuah produk, yang justru menjadi ciri khas dari varietas tanaman. Kendatipun demikian sistem sui generis secara umum memiliki kesamaan dengan ketentuan paten dalam hal-hal yang bersifat umum. Itulah sebabnya Andriana Krisnawati Sh MH dan Gazalba Saleh SH MH menyebutkan, sistem sui generis berupa hak pemulia yang tercakup dalam ketentuan PVT merupakan lex specialis dari ketentuan paten. Sementara ketentuan patennya sendiri merupakan lex generalis. 71
Hal ini sejalan dengan pendapat, lex generalis merupakan dasar dari lex specialis. Upaya menjaga plasma nutfah alias varietas lokal tidak mudah. Sumber plasma nutfah itu tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Kondisi geografis yang luar biasa itu masih ditambah lagi dengan lemahnya institusi pengelolaan perlindungan daerah konservasi dan lemahnya pengawasan terhadap peneliti asing. Dengan alasan penelitian, sudah banyak kasus lolosnya material biologi tumbuhan dan organisme mikro secara ilegal dan hilangnya informasi pemanfaatan genetik dari material tersebut, seperti yang terjadi di Cagar Alam Gunung Palung dan Taman Nasional Gunung Leuser. Kasus petani yang gemar berinovasi menunjukkan UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, berefek negatif bagi perkembangan intelektualitas di pedesaan. Undang-undang tersebut mengandung ketentuan yang dapat membatasi kreatifitas petani dan memperoleh manfaat sebesar besarnya untuk peningkatan kehidupan masyarakat. Kian sempit ruang untuk tukar-menukar benih dan membuka monopoli benih oleh perusahaan besar atau kalangan swasta. Yang masih terbuka, tetapi bersyarat adalah petani dapat menggunakan benih yang mendapat perlindungan atau berpaten hanya untuk kepentingan konsumsi sendiri. Penerapan UU No. 29 Tahun 2000 memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertanian modern. Pemanfaatan plasma nutfah alias varietas lokal untuk memperoleh nilai tambah tinggi umumnya harus melalui proses pengolahan dengan teknik canggih dan modern.
72
Contoh sederhana ialah pengolahan starter organic seperti effective microorganism. Produk yang dapat mempercepat pengomposan dan menghilangkan bau itu memakai mikroorganisme sebagai bahan dasar. Di sini yang berperan ialah bioteknologi proses. Proses pencampuran mikro organisme pengurai di produk itupun dilindungi kerahasiaannya. Pada kasus ini maka UU No.29 Tahun 2000 memang tidak terlalu berperan. Yang lebih berperan di sini ialah UU No.14 Tahun 2001 tentang paten dan UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kasus berbeda yang pernah muncul ialah benih kapas transgenik di Sulawesi. Sebuah perusahaan asing memproduksi benih kapas transgenik yang tahan hama penyakit dan diuji coba di Sulawesi. Benih kapas transgenic tersebut tidak bisa dipakai ulang, tidak mungkin diperbanyak sendiri oleh petani (meskipun untuk kepentingan sendiri). Saat tanaman sudah panen dan habis usia produktifnya, maka benih kapas itu harus dibeli lagi dari perusahaan asing tersebut. Lepas dari pro-kontra bahaya benih transgenik, tetapi penyebaran benih seperti itu kini memperoleh perlindungan hukum melalui UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ada beberapa pasal dalam UU itu yang perlu dicermati, yakni pada bagian kelima, Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan: pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 73
juga untuk: (a) varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindung atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama; (b) varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (c) varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Pada ayat (3) disebutkan hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : a.
memproduksi atau memperbanyak benih;
b.
menyiapkan untuk tujuan propagasi;
c.
mengiklankan;
d.
menawarkan;
e.
menjual atau memperdagangkan;
f.
mengekspor;
g.
mengimpor;
h.
mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
Pasal 6 ayat (4) menyatakan: penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Pasal 6 ayat (5) menyebutkan: penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut: (a) varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan
74
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya; (b) varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifatsifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri; (c) varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal. Pasal 6 ayat (6) menyatakan: varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Pasal 6 ayat (7) menyatakan: ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Pasal 6 tersebut berkaitan erat dengan bagian keenam tentang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Materi itu ditegaskan pada pasal 10 ayat (1) sebagai berikut: tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila: (a) penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial; (b) penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; (c) penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. Selanjutnya pasal 10 ayat (2) 75
menyebutkan: ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Di situ secara eksplisit ditegaskan. petani boleh memakai sebagian benih yang sudah masuk ruang lingkup PVT untuk musim tanam mendatang. Demikian juga peneliti diperkenankan memakai benih terlindung PVT untuk kepentingan penelitian agar menghasilkan varietas baru yang lebih bagus lagi. Kasus petani yang gemar berinovasi dianggap melanggar ketentuan tersebut. Sebab ia bukan termasuk kategori peneliti, meskipun melakukan percobaan-percobaan yang bersifat penelitian. Kemudian varietas baru yang tercipta dari percobaannya diminta oleh masyarakat sekitar dan diperjualbelikan di seputar lokasi tersebut. Kasus jual beli ini tentu lebih bersifat budaya desa, bukan bisnis besar yang sebenarnya akan mengancam keberadaan perusahaan benih. Petani yang gemar berinovasi tersebut dianggap melanggar hak pemulia. UU No.29 Tahun 2000 memberi perlindungan terhadap varietas yang didaftarkan serta turunan essensialnya. Ini artinya, tidak boleh ada varietas baru yang didaftar hanya dengan menambah gen tertentu saja pada varietas lama. Bila sifat varietas baru hasil silangan tersebut tidak jauh berbeda dengan induknya maka masih dapat dianggap "turunan essensial" dari varietas yang bersangkutan. Untuk memfasilitasi hal tersebut telah diatur aturan pelaksanaan berupa PP RI No. 13 Tahun 2004 Tentang Penanaman, Pendapatan dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan: varietas turunan esensial adalah varietas hasil perakitan dari varietas asal 76
dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. Namun
sayangnya
peraturan
pemerintah
tersebut
tidak
menyebutkan secara tegas keharusan perbedaan yang mencolok antara varietas asal dan varietas turunan essensial. Padahal ini sangat diperlukan. Yang disebutkan pada bab II pasal 2 ayat (3) hanyalah: sifat varietas asal yang dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 70% (tujuh puluh persen). Dilihat dari segi globalisasi dunia, kehadiran UU No.29 Tahun 2000 memberikan dampak positif bagi Indonesia. Segi negatifnya, sejumlah teknologi dan genetika tanaman yang bagus kerapkali sudah dipatenkan di luar negeri. Pemakaian hasil-hasil penemuan tersebut untuk memperkaya dan memperbaiki varietas lokal Indonesia menjadi terhambat. Kendatipun demikian, masih ada peluang untuk melakukan sejumlah penelitian terbatas, yakni memakai tekknologi milik umum yang tidak dapat dipatenkan. Misal, teknologi kultur jaringan yang sekarang sudah dipakai sampai ke tingkat petani-petani tanaman hias. Sejumlah hasil penelitian varietas baru yang dihasilkan lembaga internasional pun dapat dimanfaatkan secara bebas. Ini sering dilakukan oleh peneliti padi di Balitpa Sukamandi, yang memanfaatkan varietasvarietas baru hasil penelitian IRRI (International Rice research Institute) di Filipina bagi kemungkinan munculnya varietas yang lebih bagus. Sejumlah pemilik hak intelektual di bidang pertanian juga memiliki missi sosial untuk masyarakat di negara berkembang. Contoh 77
kasus yang pernah terjadi ialah perbaikan varietas pepaya. Varietas pepaya yang lama rentan serangan virus dan daya simpannya lemah. Lembaga penelitian di Asia Tenggara melakukan perbaikan varietas tersebut dengan memakai hak intelektual dari beberapa perusahaan asing. Monsanto menyumbangkan gen hasil penelitiannya yang dapat menanggulangi ring spot virus. Sementara Zeneca urun rembug dengan menyumbangkan gen yang dapat menunda kematangan buah. Syarat yang diberikan oleh mereka sederhana, varietas baru tersebut hanya boleh beredar di Malaysia, Thailand, dan Indonesia.
B. Aparatur Hukum Penerapan UU No.29 Tahun 2000 memerlukan kesiapan aparatur, tidak hanya aparatur hukum, tetapi juga aparatur di penelitian. Kasus perbaikan varietas pepaya yang dilakukan sebuah lembaga penelitian di Asia Tenggara menunjukkan kejelian para peneliti untuk menganalisis kemungkinan adanya hak kekayaan intelektual yang mungkin terpakai dalam penelitian mereka. Dengan kejelian dan pengetahuan yang memadai tentang hak kekayaan intelektual itu, maka dapat dihindarkan benturan kepentingan hukum. Kasus terkenal dari benturan kepentingan hak kekayaan intelektual itu terjadi pada lembaga penelitian di Swedia yang dibiaya oleh Rockeffeler Foundation. Mereka berhasil menciptakan varietas padi golden rice yang luar biasa bagus. Varietas padi itu dapat menanggulangi kebutaan akibat kekurangan vitamin A di negara berkembang, karena varietas itu mempunyai gen daffodil. Varietas baru tersebut semula akan segera diluncurkan di Negara berkembang, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dunia. 78
Namun, dalam analisisi hak kekayaan intelektual, ternyata varietas tersebut mengandung komponen yang melibatkan 102 paten dari 70 pemegang paten. Walaupun tidak semua pemegang paten harus dihubungi dan sebagian dari pemegang paten telah mendeklarasikan kesediaannya untuk mendonasikan teknologi tersebut, akan tetapi usaha menyumbangkan
teknologi tersebut ke negara berkembang masih
memerlukan waktu panjang dan biaya tinggi. Hal tersebut akan dapat dihindarkan bila analisisi hak kekayaan intelektual telah dilaksanakan sejak awal dan waktu penelitian tersebut sudah berjalan. Bergabungnya Indonesia dalam TRIPs mengharuskan aparatur penelitian memahami masalah hak kekayaan intelektual. Sebab, aneka pemuliaan dan penelitian untuk menghasilkan varietas baru besar kemungkinan akan terhambat oleh keikutseertaan Indonesia dalam TRIPs.
C. Sarana dan Prasarana Hukum Perlindungan terhadap varietas yang berhasil diciptakan dan dipatenkan relatif lebih mudah dilindungi. Yang sulit ialah mencegah terjadinya kerugian masyarakat akibat hilangnya potensi plasma nutfah akibat kekurangan sarana dan prasarana hukum. Potensi plasma nutfah yang dikhawatirkan hilang, antara lain kearifan masyarakat lokal terhadap manfaat aneka plasma nutfah. Plasma nutfah itu dalam UU No.29 Tahun 2000 diistilahkan dengan varietas lokal. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memang tidak secara eksplisit menyebutkan pentingnya melindungi 79
varietas lokal milik bangsa. Namun, salah satu dasar pertimbangan saat membuat UU No.29 Tahun 2000 ialah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity
(Konvensi
Perserikatan
Bangsa-bangsa
tentang
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); dan UU 14 Tahun 2000 tentang Paten. Yang perlu dipertajam dalam rumusan undang-undang di atas ialah kepastian terlindungnya varietas lokal alias plasma nutfah bangsa melalui aneka pagar pengaman. Contoh kasus yang terjadi di Lumads, Filipina dapat ditiru. Di sana sudah dilakukan pernyataan kepemilikan terhadap 200 tanaman obat. Itu berarti ada deklarasi kepemilikan plasma nutfah yang dilegalkan. Sarana dan prasarana hukum lain yang perlu ditambahkan ialah mengukuhkan hak sumber daya lokal, pengakuan hak petani melalui perundangan nasional, perlindungan hak penemuan masyarakat. Perlindungan hak petani itu kemudian dilanjutkan ke arah pengesahan hak tersebut dalam International Understaking on Plant Genetic Resources FAO. Dapat pula ditambahkan, kearifan lokal masyarakat Indonesia, dalam hal ini pengalaman empiris dan pengetahuan warisan nenek moyang, dapat dimasukkan ke dalam sistem perlindungan Man and Biosfer Unesco. Hak warisan leluhur itu harus didaftarkan dan diusahakan untuk diakui oleh masyarakat dunia. 80
Saat ini UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
telah
diimplementasikan
dengan
terbitnya
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah. Peraturan pemerintah itu disusul dengan munculnya SK Menteri Pertanian tentang perlindungan varietas tanaman. Implementasi dari peraturan tingkat menteri itu ialah pembentukan organisasi baru bernama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT). Organisasi baru itu dibentuk berdasarkan SK Mentan No. 401/Kpts/OT.210/6/2002. Sebagai kelengkapan aparat terdiri dari seorang pejabat Eselon II, tiga Eselon III dan tujuh Eselon IV. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. Namun secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Deptan. Tugas mereka ialah melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut unit memiliki fungsi menerima pendaftaran hak dan konsultasi PVT, memeriksa substansi permohonan hak PVT, memberi, menolak permohonan dan pembatalan hak PVT, pelayanan permohonan banding, konsultasi dan pertimbangan hukum PVT, pengelolaan data PVT. Fungsi lainnya adalah pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan tata usaha komisi PVT dan banding, dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Perlindungan hukum tersebut sekaligus pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya
yang
berkaitan
dengan
konvensi
PBB
tentang
keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity), dan 81
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for The Protection of New Varietic Plants) serta WTO/Trade Related Aspect of Intelectual Property Right. Ketentuan internasional tersebut mewajibkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk perlindungan varietas tanaman. Sebagai tersebut,maka
pelengkap menteri
dari
pertanian
sarana
dan
prasarana
telah
mengeluarkan
hukum SK
No
44/Kpts/Hk.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam surat keputusan tersebut diatur pengertian tentang konsultan PVT dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum menyandang predikat sebagai konsultan PVT.
D. Budaya Hukum Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan varietas
tanaman
telah
ada
sejak
tahun
2000
yaitu
dengan
diundangkannya UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk pelaksanaan dari UU ini maka telah diterbitkan: 1. PP Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; 2. PP Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah; 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/KptslHK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman; 82
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/KptsIKU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan varietas Tanaman; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/OT.160/7/2004 tentang PembentukanKomisi Perlindungan Varietas Tanaman; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/OT.140/7/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/KptsIHK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman; dan 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.
Dengan telah lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan varietas tanaman maka diharapkan para pemulia dapat menghasilkan varietas baru tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dengan perlindungan tersebut, pemulia akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi, dan pada akhirnya akan meningkatkan semangat para pemulia.
Dari data yang ada dari tahun 2004 sampai dengan 2006 Kantor Perlindungan Varietas Tanaman hanya menerima 21 permohonan hak PVT, 61 pendaftaran varietas lokal, 1 uji substansi BUSS, dan 27 pendaftaran
Konsultan
PVT.
Sebagian
besar
pemohon
adalah
perusahaan benih swasta yang notabene masih sangat sedikit yang bergerak di bidang pemuliaan.
83
Dari 14 varietas yang dimohonkan hak PVT, 3 varietas berasal dari Balai Penelitian Pemerintah. Hal ini merupakan gambaran masih kurangnya minat para pemulia untuk memperoleh perlindungan hukum atas hasil penemuan varietas baru mereka. Dengan demikian berarti implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan varietas tanaman masih belum optimal.
Belum optimalnya pelaksanaan UU No. 29 Tahun 2000 disebabkan oleh beberapa hal yaitu: -
kurangnya sumber daya manusia di bidang pemuliaan, karena untuk dapat menjadi pemulia dibutuhkan kompetensi serta keahlian tersendiri. Di perguruan tinggi jurusan pemuliaan menjadi jurusan yang kurang diminati;
-
ilmu pemuliaan sendiri relatif masih baru di Indonesia, sehingga masih belum banyak ahli di bidang pemuliaan;
-
untuk menghasilkan suatu varietas baru dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga pemuliaan kebanyakan dilakukan oleh lembaga Pemerintah (Deptan), sehingga pelepasan varietas baru didominasi hasil pemuliaan Pemerintah;
-
bidang penelitian dan pengembangan (Research and Development) di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sangat jarang menghasilkan varietas baru karena untuk menghasilkan varietas baru tersebut dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sedangkan hasil dari pemuliaan tersebut belum tentu memiliki nilai ekonomis. Perguruan tinggi yang menghindari penelitian yang panjang dan menghabiskan banyak biaya;
-
industri perbenihan juga belum berkembang seperti di negara maju. 84
Penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (terkait dengan aspek ekonomi) di dasarkan pada dua teori yaitu ”risk theory/teori risiko dan recovery theory/teori recoveri”. Di dalam teori risiko didasarkan pada asumsi bahwa orang yang melakukan pemuliaan bersedia menanggung risiko kerugian terhadap varietas baru yang dihasilkannya, karena untuk menghasilkan varietas baru dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, untuk itu sudah sewajarnya apabila kesediaannya menanggung risiko kerugian tersebut dihargai sehingga pemulia tersebut dapat melakukan pemuliaan lagi untuk menghasilkan varietas baru berikutnya. Sedangkan dalam teori recoveri didasarkan pada
asumsi
bahwa
orang
yang
melakukan
pemuliaan
telah
mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Apabila berhasil menghasilkan varietas unggul baru sudah pada tempatnya, pemulia tersebut mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya tersebut untuk merecover/mengganti biaya, waktu, dan tenaga yang telah dihabiskan. Dengan demikian sudah selayaknya pihak yang melakukan pemuliaan mendapatkan manfaat ekonomi dan penghargaan yang layak.
Secara budaya kesadaran masyarakat Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya masih belum menghargai secara baik hak kekayaan intelektual seseorang. Adanya anggapan bahwa hak kekayaan intelektual utamanya hak PVT itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Apabila ada hasil penemuan atau dalam hal ini merupakan hasil pemuliaan yang bermanfaat bagi masyarakat maka dianggap penghargaan tersebut akan datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 85
masyarakat Indonesia apabila menghasilkan sesuatu dan dipergunakan oleh orang banyak maka sang penemu tersebut merasa bangga, bahwa hasil dari karyanya itu digunakan oleh orang banyak. Budaya inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam penerapan hak kekayaan intelektual secara keseluruhan di Indonesia termasuk juga hak kekayaan intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman. Ada pula pandangan varietas tanaman itu merupakan milik seluruh masyarakat hukum adat setempat. Budaya sendiri atau kebudayaan menurut Koentjaraningrat16 adalah ”keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.” Dengan demikian hampir seluruh tindakan manusia adalah ”kebudayaan” karena hampir semua yang menjadi milik diri manusia dalam kehidupan masyarakat diperoleh dengan belajar. Oleh karena itu budaya ”orang Indonesia” banyak bersifat komunal, kepemilikan komunal masyarakat hukum adat berdampak kurang menghargai hasil intelektual dari individu. Hal ini perlu diubah dengan belajar menghargai hasil intelektual dari individu yang dalam hal ini merupakan penghargaan terhadap hak intelektual dari pemulia tanaman sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000.
Sebagaimana pemikiran dari Roscoe Pond yang dikenal dengan konsepsi ”law as a tool of social engineering”17 maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan perubahan di 16
Koentjaraningrat, “Pengantar Antropologi”, Aksara Baru, Jakarta 1986: hal 180. Rasjidi, Lili dan Thania, Ira Rasjidi, “Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2004: hal. 78-79. 17
86
dalam masyarakat. Sebagai sarana dalam melakukan perubahan hukum dapat berupa undang-undang maupun yurisprudensi ataupun kombinasi dari keduanya.18 Agar perubahan itu dapat diterima maka perubahan yang dilakukan tetap memperhatikan budaya yang hidup di masyarakat.
UU No. 29 Tahun 2000 merupakan salah satu cara mengubah budaya masyarakat yang selama ini berpendapat bahwa varietas tanaman pemilikannya bersifat komunal merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kepemilikannyapun menjadi kepemilikan bersama. Upaya mengubah budaya tersebut melalui UU No. 29 Tahun 2000 tidak dengan serta merta langsung mengubah budaya komunal tersebut. Dalam undang-undang ini masih diakui adanya varietas lokal yang merupakan milik bersama dari komunitas yang mengusahakan varietas tersebut secara turun temurun, selain itu penggunaan dari suatu varietas sepanjang tidak untuk kepentingan komersial masih dapat dilakukan, sehingga petani masih dapat menggunakan varietas unggul yang digunakannya secara turun temurun. Selain itu dengan Indonesia melakukan pengesahan/ratifikasi International Treaty on Plant Genteic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) dengan UU No. 4 Tahun 2006, maka kita mengakui bahwa sumberdaya genetik merupakan ”heritage of human kind” yang dengan demikian bukan cuma milik individu ataupun pihak tertentu melainkan milik bersama dari umat manusia. UU No. 29 Tahun 2000 juga mencerminkan hal tersebut, di mana hak kekayaan intelektual individu yang dilindungi hanya sementara yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, untuk kemudian varietas baru tersebut menjadi 18
Ibid.
87
milik publik. Dengan demikian selain hak individu yang dihargai maka hak communal juga mendapatkan perlindungan dari UU ini.
Untuk
melihat
apakah
suatu
hukum
sudah
dapat
diimplementasikan dengan baik tidak hanya melihat apakah hukum tersebut sudah dijalankan, akan tetapi perlu juga melihat sampai seberapa jauh efektifitas dari hukum tersebut. Mengenai efektifitas dari hukum tersebut Seorjono Soekanto menyatakan19 ”suatu sikap tindak atau perilaku hukum itu dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.” Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Antony Allot20 bahwa efektivitas dari hukum dapat dilihat dari pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri. Dari batasan di atas maka terhadap UU No. 29 Tahun 2000 dapat dikatakan bahwa UU ini belum secara penuh dikatakan efektif mengingat usia dari UU ini yang masih dapat dikatakan baru, dan juga aturan pelaksanaan dari UU ini baru mulai ada pada tahun 2004 sehingga dapat dikatakan bahwa UU ini baru dijalankan kurang lebih selama dua tahun. Walaupun demikian penaatan dari UU ini walau masih terlalu dini untuk dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, akan tetapi dari data yang disebutkan di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat mulai dapat memahami dan menjalankan UU ini.
Dari uraian di atas beberapa hal yang dapat dikemukan mengenai UU No. 29 Tahun 2000 khususnya terkait dengan budaya 19 20
Soekanto, Soerjono, “ Suprahtomo, Efektivitas Hukum Menurut Antonny Allot: 2003.
88
hukum adalah bahwa suatu budaya merupakan proses pembelajaran. Suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses pembelajaran tersebut. Keberadaan UU No. 29 Tahun 2000 adalah suatu social engineering dimana dengan keberadaan UU ini diharapkan dapat mengubah budaya masyarakat khususnya yang terkait dengan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Selain UU ini dijalankan maka perlu pula dilihat penegakan hukum dari UU ini efektif atau tidaknya suatu undang-undang sangat terkait erat dengan masalah penegakan hukumnya.
Suatu perubahan sosial melalui undang-undang juga tidak akan berhasil apabila tidak memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat sehingga UU No. 29 Tahun 2000 memperhatikan tidak hanya ketentuan internasional akan tetapi hukum yang hidup di masyarakat, hal itu tergambar dari ketentuan yang ada mengenai diakuinya varietas lokal yang
dikembangkan
oleh
masyarakat
secara
turun
temurun.
Perlindungan terhadap varietas lokal dan dibolehkannya petani untuk dapat menggunakan varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk kepentingan komersial merupakan pencerminan dari kebiasaan yang ada di masyarakat.
Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa budaya hukum dalam penerapan
perlindungan
varietas
tanaman
merupakan
proses
pembelajaran dari masyarakat. Masyarakat masih perlu sosialisasi, diseminasi, dan advokasi mengenai hak terhadap varietas baru tanaman, karena dari data yang diuraikan di atas ternyata masih belum banyak penamaan dan pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya 89
terkait dengan varietas lokal maupun varietas turunan esensia. Efektivitas dari UU ini masih belum dapat terlihat dengan jelas walaupun sudah dijalankan dan sudah mulai ada pendaftaran terhadap varietas baru tanaman akan tetapi jumlahnya belum signifikan, selain itu dilihat dari sisi penegakan hukum karena baru dijalankan maka belum terlihat penegakan hukum dari undang-undang ini. BAB V PENUTUP
B.
Kesimpulan 1. Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman, namun dalam pelaksanaannya peraturan perundangundangan tentang Perlindungan Varietas Tanaman masih belum optimal. 2. Permasalahan-permasalahan yang ditemui berdaarkan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain adalah : a.
Kurangnya sumber daya manusia di bidang pemuliaan, karena untuk dapat menjadi pemulia dibutuhkan kompetensi serta keahlian tersendiri. Di Perguruan Tinggi Jurusan pemuliaan menjadi jurusan yang kurang diminati.
b. Ilmu Pemuliaan sendiri relatif masih baru di Indonesia, sehingga masih belum bayak ahli di bidang pemuliaan; c.
Untuk menghasilkan suatu varietas baru dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga pemuliaan
90
kebanyakan dilakukan oleh Lembaga Pemerintah (Departemen Pertanian), sehingga pelepasan varietas baru didominasi hasil pemuliaan pemerintah; d. Bidang
penelitian
dan
pengembangan
(research
and
development) di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sangat jarang menghasilkan varietas baru karena untuk menghasilkan varietas baru tersebut dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sedangkan hasil dari pemuliaan tersebut belum tentu memiliki nilai ekonomis. Perguruan Tinggi yang menghindari penelitian yang panjang dan menghasilkan banyak biaya; e.
Industri perbenihan juga belum berkembang seperti di negara maju.
3. Salah satu tujuan dari adanya UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah untuk lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan
kegiatan
pemuliaan
tanaman
dalam
rangka
menghasilkan varietas unggul baru untuk mendorong hal tersebut, maka kepada pemulia tanaman diberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektualnya memperoleh varietas unggul baru. 4. Dengan demikian, apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengambil keuntungan secara tidak sah dari penggunaan varietas tersebut, maka para pihak yang dirugikan itu sendiri yang menggugat pelanggar haknya di pengadilan. Disamping itu, pemerintah dapat juga melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggar hak PVT tersebut. Hal ini sejalan dengan kebijakan 91
Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di bidang HKI, yang mana PVT merupakan bagian dari HKI.
C. Saran
1. Dalam PVT yang dilindungi adalah hak dari pemulia tanaman, sehingga para pemulia tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya. Agar hal ini dapat dicapai maka perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat tercapainya hal tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengenai syarat dan tata
cara
permohonan
dan
pendaftaran
hak
PVT,
dengan
diketahuinya bagaimana syarat dan tata cara permohonan dan pendaftaran hak PVT diharapkan para pemulia akan dapat berperan lebih aktif dalam usaha-usaha pemuliaan tanaman. 2. Diharapkan dengan keberadaan UU No.29 Thun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, semangat para pemulia dalam menghasilkan varietas-varietas baru yang bermutu dan bernilai ekonomis tinggi akan semakin meningkat sebagaimana dicita-citakan oleh pembuat UU Perlindungan Varietas Tanaman.
92
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Untuk Mengamankan Cadangan Plasma Nutfah di Tanah Air Dibentuk Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT), Pikiran Rakyat, Sabtu, 27 Juli 2002. Iriawan, Wawan dan Nurmansyah, Perlindungan HaKI, PR Pemerintah Baru, Suara Pembaruan Daily Koentjaraningrat,”Pengantar Antropologi”, Aksara Baru.Jakarta. 1986. Krisnawati, Andriana SH MH dan Saleh, Gazalba SH Mh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004 Mar, Pemulia Tanaman Segera Mendapat Hak Khusus PVT, Kompas, 27 Mei 2004 Rasjidi, Lili dan Thania, Ira Rasjidi,”Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”, Citra Aditya Bhakti,Bandung,2004. Tantono Subagyo, Dr, Dampak Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Bioteknologi di Indonesia Program Associate, Intellectual Property Right Management International Service for Acquisition of Agri-biotechnology Applications (ISAAA), Itacha NY, USA. Biogen Online, 15 November 2006 12 September 2006 Tempo Interaktif, PP RI No. 13 Tahun 2004 Tentang Penanaman, Pendapatan dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, Jum'at, 16 April 2004 | 15:49 WIB Tempo Interaktif, PP RI No. 14 Tahun 2004 Tentang Syariat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh Pemerintah Jum'at, 16 April 93
2004
Peraturan Perundang-undangan -
Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
-
Undang- Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)
-
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
-
Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity
-
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
-
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
-
Undang-Undang No.21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity (Protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
94
95
