TEUKU HENDRA YUSNANDAR 1

TEUKU HENDRA YUSNANDAR | 1

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARI’AH PROVINSI ACEH DALAM KASUS PEMBATALAN HIBAH ( Studi Putusan Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh Nomor 28/PDT-G/2015/MS-Aceh ) TEUKU HENDRA YUSNANDAR ABSTRACT Hibah is a part or all of someone’s property given to his heir, friends, or other people before he dies. A conditional hibah occurs when it is related to a requirement such a requirement of the limitation of using it by the giver to the receiver so that it becomes invalid. A withdrawal of something which has already been given (hibah) is illegal although the hibah is between sibling or husband and wife. Hibah can only be withdrawn when it is given by parents to their children. The research used judicial normative and descriptive analytic. The implementation of conditional hibah in the people of Banda Aceh has been their own tradition even though there is no regulation on it, Therefore, the judge hands down the verdict outside of the lawsuit because conditional hibah is not regulated in law so that the judge considers that the withdrawal of hibah given by parents to their children is permitted in the KHI. Keywords: Hibah, Conditional Hibah, Hibah Revocation I.

Pendahuluan Hukum tentang harta sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup

kehidupan manusia. Semua manusia pasti mengalami peristiwa kehidupan yang lazim dalam dunia ini yang dapat disebut juga meninggal dunia, semua manusia yang meninggal dunia pasti meninggalkan harta warisannya yang diturunkan kepada ahli warisnya. Salah satu bentuk taqarrub (membangun kedekatan diri kepada Allah SWT) dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah ialah shadaqah yang dilakukan dengan harta atau barang mubah yang dimilikinya, hibah seperti hadiah keduanya disunatkan, karena keduanya merupakan kebaikan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.

Jika dilihat dari aspek vertical

(hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi taqarrub, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan

seseorang. Semakin banyak


berdermawan dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.1 Awal mulanya kata hibah itu diambil dari kata-kata “hubuuburriih” artinya “nuruuruha” yang berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun selainnya. Di dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.2 Hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabatsahabatnya atau kepada urusan umum, sebagian daripada hartanya atau semuanya sebelum ia meninggal.3 Hibah diberikan saat pemberi dan penerima masih dalam keadaan hidup dan belum meninggal, jika seseorang menghibahkan sebuah tanah dengan lafaz „‟jika saya meninggal, tanah ini menjadi milik kamu‟‟, pemberian seperti itu bukanlah hibah, melainkan wasiat karena hibah tanpa adanya syarat.4 Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya disebut KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Pemberian harta hibah pada hakikatnya tidak mempunyai aturan khusus dalam memberikan harta tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya, akan tetapi sebaik-baiknya pemberi hibah tidak memberikan lebih dari sepertiga dari hartanya tersebut, karena menurut hadist ibnu Abbas Rasulullah melarang

1

Abu Bakar Jabir El-Jazairi. “Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu’amalah”, PT Remaja Rosdikarya: Bandung 1991. hal 153 2 Abdul Manan,”Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 131 3 Mukhlis Lubis, Mahmun Zulkifli, ”Ilmu Pembagian Waris”, Cita Pustaka Media, Bandung 2014, hal 153 4 Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam : Dilengkapi Hibah & Wasiat, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015, hal 83


berwasiat melebihi sepertiga dari harta, sebab hibah ini sama dengan wasiat dalam hal merugikan Ahli waris. Perbedaan

hibah

dengan

wasiat

terlihat

dari

proses

teralihnya

pemberiannya itu selagi hidup sementara wasiat ditunaikan pemberiannya sesudah ia mati. Kalau seseorang memberi hibah kepada ahli waris yang sederajat hendaklah dengan adil, tidak berat sebelah. Apabila hibah belum sempat dilakukan kepada semua anak (kepada ahli waris yang sederajat), tiba-tiba ia meninggal maka sebelum diadakan pembagian, harta peninggalan dapat diambil sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan.5 Pemberian hibah dilakukan dengan alasan yang tepat dan benar dalam pelaksanaannya maka tidak akan menimbulkan suatu konflik yang signifikan, namun dalam hal ini jika dilakukan dengan alasan maupun kondisi yang tidak tepat maka akan mudah menimbulkan suatu konflik antar keluarga atau bahkan antar masyarakat. Maka akan menimbulkan suatu masalah maupun kerugian yang didapatkan oleh beberapa pihak yang diakibatkan tidak tepatnya pemberian hibah khususnya akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap para ahli warisnya. Pemberian hibah harus barang milik si pemberi hibah tersebut, hibah tidak sah jika barang itu milik orang lain, dan hak miliknya itu berasingan dan bukannya barang milik bersama atau bersyarikat. Barang hibah tersebut mestilah diterima oleh pihak penerima hibah. Imam Maliki berpendapat, penerima hibah tidak menjadi suatu persyaratan kepadanya.6 Menurut Fuqaha mencabut kembali hibah (al-I‟tishar) itu boleh, ulama Malik dan Jumhur ulama berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup, tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.

5

M.Hasballah Thaib.”Hukum Benda Menurut Islam”. Fakultas Hukum Dharmawangsa. Medan. 1992. hal 87 6 Abdul Halim El-Muhammady.”Undang-Undang Muamalat & Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam”. Aras Mega, Selangor: 2006. hal 203


Ahmad dan fuqaha zhairi berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah di hibahkannya. Dalam hal itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (dzawil arham) yang tidak boleh dikawini (mahram). Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencbut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah yakni untuk memperoleh keridhoaan Allah swt. Secara umum, para fuqaha setuju tentang keharusan pembatalan hibah sekiranya ia dilakukan secara ikhlas antara pemberi hibah dengan penerima hibah atau melalui keputusan hakim. Sungguhpun Islam membenarkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh orangtuanya kepada anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahwa harta tersebut masih lagi di dalam pemilik anaknya atau belum dijual belikan kepada orang lain. Permohonan pencabutan hibah diajukan oleh HJ. S terhadap J yang merupakan anak kandung dari HJ. S, pada awalnya HJ. S menghibahkan sebuah tanah yang berada di daerah pidie jaya seluas 1.141,33 M, dan telah dibuatkan akta hibah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Adapun tujuan HJ. S menghibahkan tanah tersebut kepada J merupakan untuk harta peutimang (pengganti biaya hidup) sehingga HJ. S memberikan syarat bahwa termohon harus memelihara, menanggung biaya hidup sampai HJ. S meninggal dunia. Setelah pemberian tanah hibah tersebut ternyata HJ. S merasa J ingkar janji, HJ. S merasa tidak adanya pemenuhan janji untuk menjaga dan merawat HJ. S, sehingga HJ. S kembali pulang kediaman sebelumnya karena menganggap tidak adanya kenyamanan yang didapatkan dalam masa tinggal bersama J sehingga HJ. S mengajukan gugatan pembatalan hibah sebuah tanah yang diberikan untuk menjadi penganti biaya hidup tersebut pada Mahkamah Syariah. Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Mengapa Masyarakat Kota Banda Aceh masih menggunakan praktek Hibah Bersyarat? 2. Bagaimana dalil Hukum pembatalan hibah dalam perspektif Hukum Islam?


3. Kenapa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh tidak menjadikan hibah bersyarat menjadi pertimbangan hukum dalam membatalkan hibah di Putusan Mahkamah Syariah Aceh nomor 28/PDTG/2015/MS-Aceh ? Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui alasan Masyarakat Kota Banda Aceh masih menggunakan praktek Hibah Bersyarat. 2. Untuk mengetahui dalil Hukum pembatalan hibah dalam perepektif Hukum Islam. 3. Untuk mengetahui alasan Majelis hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh membatalkan hibah diluar dari tuntutan pemohon dalam Putusan nomor 28/PDT-G/2015/MS-Aceh. II. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari : a.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari : 1. Kompilasi Hukum Islam 2. Putusan

perkara

Mahkamah

Syariah

Provinsi

Aceh

Nomor

28/Pdt.G/2015/MS-Aceh b.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.

c.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah

menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.


III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hibah atau "peunulang" dalam bahasa Aceh, sudah dikenal rakyat Aceh sejak dahulu. Lazimnya, hibah dari seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya, diberikan sewaktu ia masih hidup yang dilakukan dihadapan Keuchik (Kepala Desa), Teungku Meunasah (Ustad) dan Tuha Peut (orang tua yang dituakan) dari kampung tempat tinggalnya. Hibah itu dilaksanakan setelah mereka memakan kenduri (jamuan makan) yang diadakan oleh pemberi hibah dirumahnya, setelah ibadah Sholat Magrib.7 Pemberian

hibah

biasanya

dilakukan

dalam

masyarakat,

dengan

menghibahkan, tanah kebun atau emas kepada anak-anaknya atau anak angkat atau orang lain yang mempunyai jasa kerja kepada pemberi hibah yang dilakukan dihadapan Keuchik (kepala desa) dan Tuha peut (orang yang dituakan).8 Aceh dulunya tidak mengenal Penarikan hibah, karena orang merasa malu berbuat demikian. Untuk hal ini orang Aceh mempunyai suatu istilah "pike beu habeh bek teulah dudoe" artinya fikir matang - matang, jangan sampai menyesal dikemudian hari. Pernah ada orang Aceh menghibahkan sesuatu kepada seseorang yang sudah berjasa terhadapnya dan hibah tersebut ditentang oleh ahli warisnya, namun hibah tersebut tetap tidak dibatalkan karena memalukan pihak pemberi hibah.9 Selain hibah pada umumnya juga mengenal dengan adanya hibah bersyarat yang diantaranya berupa hibah mu‟ajjalah atau hibah bertempo, hibah „ariyah atau hibah pinjaman, hibah minhah atau hibah pemberian. Hibah umra dan hibah ruqba merupakan hibah bersyarat dengan adanya kematian maka syarat tersebut terjadi, sedangkan di Banda Aceh kedua jenis hibah ini tidak dipergunakan oleh masyarakat Banda Aceh, karena di Banda Aceh lebih mengenal hibah bersyarat seperti adanya pemberian hibah dengan pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah atau adanya syarat seperti peutimang (merawat) pemberi hibah oleh penerima hibah hingga akhir hayatnya, 7

Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, Dinas Pendidikan dan Kebudajaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, Atjeh, 1970, hal 179 8 Badrulzaman Ismail, Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat, CV Boebon Jaya, Banda Aceh, 2013, hal 261 9 Moehammad Hoesin, Op.Cit


sedangkan hibah umra dan hibah ruqba merupakan hibah terjadinya persyaratan tersebut setelah adanya kematian. Hibah bersyarat terjadi apabila hibah dikaitkan dengan sesuatu syarat, seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah, sekalipun hibahnya itu sendiri sah. 10 Pemberian Hibah bersyarat, apabila syaratnya tidak terpenuhi maka hibah tersebut ditarik kembali, syarat tersebut jelas bertentangan dengan makna hibah sebenarnya yang merupakan pemberian secara cuma-cuma dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hibah bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya dikarenakan oleh

suatu tujuan, bahwa untuk memberikan suatu

imbalan terhadap si penerima hibah tersebut karena si penerima hibah mempunyai suatu jasa ataupun akan menjanjikan suatu jasa seperti yang terjadi pada kasus pembatalan hibah di mahkamah syariah Aceh yang mana pemberian hibah dengan syarat menjadikan hibah tersebut merupakan harta peutimang (peganti biaya hidup) si pemberi hibah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Kota Banda Aceh, pemberian hibah bersyarat sering terjadi terhadap anak perempuan yang diberikan suatu hibah oleh orang tuanya, dan hibah tersebut telah disetujui oleh pihak ahli waris lainnya, karena dalam masyarakat Kota Banda Aceh anak perempuan dalam kebiasaanya bertugas menjaga orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia, dengan jasanya tersebut maka terhadap anak perempuan diberikanlah suatu harta melalui hibah, walaupun sebagaian yang terjadi dalam masyarakat di Kota Banda Aceh pemberian hibah tersebut memiliki syarat dan syarat tersebut sering dilaksanakan secara lisan. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya

10

Helmi karim, Fiqh Muammalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke 2, 1997, hal 78


Menurut Hadis Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda, bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian ia makan kembali muntahannya itu, hadist ini diriwayatkan oleh muttafaq‟alaih (disepakati oleh semua ahli hadist). 11 Pembatalan hibah tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum manapun kecuali pembatalan hibah orangtua terhadap anaknya, karena hibah merupakan pemberian cuma - cuma atau dikatakan pemberian secara ikhlas yang tidak ada paksaan, oleh maka itu hibah yang telah diberikan tidak dibenarkan untuk ditarik kembali kecuali ada hal tertentu yang dapat membatalkan hibah itu sendirinya. Hibah yang boleh ditarik kembali sesuai Pasal 212 KHI adalah hibah orang tua terhadap anaknya, ketentuan ini juga merupakan garis Hukum Islam berdasarkan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, akan tetapi ketetntuan ini tidaklah mudah dilaksanakan apabila barang yang telah di hibahkan sudah berpindah tangan. Ulama Fiqh berpendapat bahwa apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, akan tetapi bila hartanya tersebut sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain yang tidak dapat dicabut kembali. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang dengan alasan-alasan tetentu dan keadaan tertentu. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencabutan hibah tersebut terjadi secara hukum seperti putusan hakim di pengadilan, jika jalur tempuh upaya hukum yang dilakukan secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dalam pencabutan hibah tersebut maka pihak yang mencabut hibah tersebut berhak mengajukan pembatalan melalui pengadilan setempat, akan tetapi pihak pengadilan hanya mencabut hibah tersebut karena pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya, jika pembatalan tersebut bukan orang tua terhadap anaknya maka hibah tersebut tidak akan pernah dibatalkan lagi. Perkara tersebut majelis hakim Mahkamah Syari‟ah mengabulkan permohonan pembatalan hibah. Majelis hakim juga berpedoman pada dasar 11

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal 119 -120


bahwa anak tidak diperbolehkan menyakiti perasaan, fisik maupun menjatuhkan martabat orang tua. Dalam perkara ini penerima hibah melanggar apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pelanggaran perjanjian yang dimaksudkan yaitu pemberi hibah merasa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya tidak ditepati oleh penerima hibah, yang dimana pemberi hibah memberikan suatu persyaratan yang berupa merawat dan menjaga pemberi hibah sampai akhir hayatnya, namun penerima hibah dianggap telah mengingkari janjinya tesebut sehingga pemberi hibah yang merupakan orang tuanya penerima hibah menggugat dan mencabut pemberiannya tersebut dengan permohonan meminta kembali tanah yang telah dihibahkan serta membatalkan Akta Hibah yang telah dibuat. Ada beberapa sebab yang tidak boleh dilupakan dalam permohonan pembatalan hibah, pembatalan tersebut dapat dikabulkan atau bahkan dapat ditolak oleh Majelis Hakim, karena pembatalan hibah tersebut memerlukan kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara dengan lebih mengedepankan kemaslahatan. Hati-hati dalam artian mempertimbangkan beberapa kaidah hukum terlebih dahulu, baik dari Al-Qur‟an, as-Sunnah, maupun yurisprudensi. Sebaiknya ketika terjadi penghibahan terhadap salah seorang anak seharusnya dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan, demi kemaslahatan para pihak, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari yang berujung kepada ketidak harmonisan keluarga, dan kembali kepada prinsip hibah, bahwa hibah dilakukan dengan tidak memakai syarat, walaupun memang dibenarkan adanya syarat-syarat dalam penghibahan untuk beberapa permasalahan. IV. Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan 1. Praktek hibah bersyarat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh sampai sekarang ini merupakan kebiasaan masyarakat itu sendiri yang sampai saat ini telah terjadi, faktor penyebab memberikan hibah dengan memakai persyaratan tertentu untuk menjaga harta yang dihibahkannya dapat dipergunakan untuk suatu kemanfaatan pemberi hibah dan penerima hibah, tidak terjadi penyalahgunaan harta yang dihibahkan oleh penerima hibah serta sebagai pengganti biaya hidup selama merawat pemberi hibah oleh penerima hibah. Dalam Hukum Islam


dan KHI tidak mengenal dengan adanya hibah bersyarat, karena hibah tersebut merupakan pemberian secara cuma – cuma dan ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta tidak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah tersebut, sehingga tidak adanya aturan dalam Hukum Islam serta KHI yang mengenal dengan adanya hibah bersyarat tersebut. 2. Pembatalan hibah merupakan hal yang tidak dibolehkan, tidak ada hukum yang mengatur akan adanya pembatalan hibah kecuali pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212 yang menerangkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, pembatalan hibah bersyarat tidak adanya suatu aturan yang mengaturnya karena hibah bersyarat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Banda Aceh, sehingga dalam pembatalan hibah tersebut majelis hakim tidak melihat dari sudut pandang adanya hibah bersyarat, bahkan sebuah riwayat hadis menerangkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu „Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Setelah terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut dan telah dijadikan sebuah akta hibah oleh PPAT serta didaftarkannya tanah hibah tersebut sehingga telah beralih kepemilikan tanah pemberi hibah kepada penerima hibah maka tidak diperkenankan hibah tersebut ditarik kembali atau dibatalkan kecuali orang tua terhadap anaknya. 3. Pertimbangan

hakim

Mahkamah

Syariah

Provinsi

Aceh

Nomor

28/Pdt.G/2015/MS-Aceh dalam putusan pembatalan hibah tersebut diluar dari gugatan yang dilakukan oleh pemberi hibah karena majelis hakim melihahat dari sudut pandang pemberi hibah merupakan orang tua dari penerima hibah tersebut maka bahwa sah atas permohonan pembatalan, majelis hakim tidak melihat dari sudut pandang adanya hibah bersyarat dalam gugatan tersebut, karena hibah bersyarat merupakan suatu kebiasaan


yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Banda Aceh, sehingga majelis hakim

mengabulkan

permohonan

pembatalan

akta

hibah

serta

mengembalikan tanah yang dihibahkannya, hakim menggangap hibah bersyarat bukan suatu hal yang bisa membatalkan suatu hibah, hakim melihat dari posisi orangtua terhadap anaknya, jika permohonan yang dilakukan bukan dari pemberian hibah antara orang tua terhadap anaknya, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh majelis hakim, sehingga putusan hakim dalam perkara ini merupakan putusan yang sudah benar dan tepat sehingga keadilan yang didapatkan oleh penggugat sudah didapatkan oleh adanya putusan hakim tersebut. Saran 1. Seharusnya masyarakat Kota Banda Aceh melihat dari segi aturan Hukum Islam dan KHI yang tidak mengatur adanya tentang hibah bersyarat tersebut, hibah bersyarat tidak dibenarkan dalam aturan Hukum Islam, sehingga tidak perlu di laksanakan lagi, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh yang telah menjadi kebiasaan sampai saat ini, seharusnya pemerintahan bekerja sama dengan pihak Mahkamah Syariah di Kota Bnada Aceh untuk mensosialisasikan tentang hibah yang berlaku dalam Hukum Islam serta dalam KHI sehingga masyarakat Kota Banda Aceh tidak keliru dalam pemahaman hukum yang tertulis, sehingga tidak terjadinya penggunaan hibah bersyarat kedepannya. 2. Seharusnya dalam pemberian suatu hibah telah memikirkan dan mencermati secara matang atas apa yang diberikannya sehingga tidak adanya suatu tuntutan ke pengadilan atas suatu pemberian hibah tersebut, walaupun hibah orang tua terhadap anaknya, karena dengan adanya pembatalan tersebut dapat menimbulkan ketidak harmonisan keluarga setelah adanya pembatalan tersebut. 3. Putusan majelis hakim dalam penarikan kembali hibah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya sudah tepat namun seharusnya majelis hakim juga menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur hibah bersyarat tersebut kepada kedua belah pihak sehingga para pihak paham dengan pencabutan hibah tersebut terjadi karena pencabutan orang tua terhadap


anaknya bukan dikarenakan tidak di ikutinya suatua syarat yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Terhadap penggugat ataupun siapa saja yang membatalkan akta hibah yang diberikannya orang tua terhadap anaknya maka setelah putusan majelis hakim untuk menyatakan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum oleh majelis hakim mahkamah syari‟ah maka penggugat langsung mengajukan pembatalan akta hibah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena di Indonesia yang dilakukan Pengadilan Agama hanya membatalkan perbuatan hukum saja bukan membatalkan akta hibah tersebut.

V. Daftar Pustaka Abdul Halim El-Muhammady.”Undang-Undang Muamalat & Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam”. Aras Mega, Selangor: 2006. Abdul Manan,”Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, Prenada Media Group, Jakarta, 2006 Abu Bakar Jabir El-Jazairi. “Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu’amalah”, PT Remaja Rosdikarya: Bandung,1991 Ahmad

Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015.

Badrulzaman Ismail, Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat, CV Boebon Jaya, Banda Aceh, 2013. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. Helmi karim, Fiqh Muammalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke 2, 1997. M.Hasballah Thaib.”Hukum Benda Dharmawangsa. Medan. 1992.

Menurut

Islam”.

Fakultas

Hukum

Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, Dinas Pendidikan dan Kebudajaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, Atjeh, 1970. Mukhlis Lubis, Mahmun Zulkifli, ”Ilmu Pembagian Waris”, Cita Pustaka Media, Bandung, 2014.

TEUKU HENDRA YUSNANDAR 1

Recommend Documents