STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENDORONG KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (Studi pada Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan) (Tesis)
Oleh : JOHN HITLER SARAGI
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
ABSTRAK STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENDORONG KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (Studi pada Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan) Oleh JOHN HITLER SARAGI
KPU Kabupaten Nias Selatan membutuhkan strategi membantu partai politik meningkatkan kepatuhan dan transparansi dalam penyusunan laporan dana kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, evaluasi pelaksanaan strategi, efektivitas pelaksanaan strategi serta menganalisis faktor yang menyebabkan partai politik tidak patuh dan tidak transparans dalam penyusunan laporan dana kampanye. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Strategi yang digunakan (a) Strategi organisasi, yaitu: pembentukan tim, penyusunan bahan supervisi, sosialisasi, monitoring, layanan konsultasi bilateral. (b) Strategi program, yaitu: peningkatan kesadaran partai politik, peningkatan pemahaman konsekuensi hukum (c) Strategi pendukung sumber daya, yaitu menyiapkan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas petugas, pemberian kompensasi (d) Strategi kelembagaan, yaitu: optimalisasi tugas dan tanggung jawab, optimalisasi aturan hukum. (2) Evaluasi pelaksanaan strategi (a) Dasar pelaksanaan strategi: perintah hierarki dan optimalisasi kegiatan (b) perbandingan hasil, sebahagian dari strategi memberikan efek yang baik terutama strategi organisasi (c) tindakan korektif, memberikan masukan perbaikan berbeda dari setiap strategi (3) Efektivitas terhadap strategi cukup efektif terlihat 91.6 % parpol telah menyerahkan laporan dana kampanye (4) Faktor yang menyebabkan tidak patuh dan tidak transparans parpol antara lain (a) Internal yaitu kurangnya kompentensi SDM yang dimiliki parpol (b) faktor eksternal, kurang tegasnya sanksi serta sengaja tidak mau mempublikasikan laporan dana kampanye.
Kata Kunci: Strategi, Kepatuhan dan Transparansi, Dana Kampanye
ABSTRACT THE ELECTION COMMISSION'S STRATEGY ENCOURAGES COMPLIANCE AND TRANSPARENCY OF THE PARTY'S CAMPAIGN FINANCE REPORT (Study on Preparation of Political Party Campaign Fund Report in South Nias District at Legislative Election 2014) By JOHN HITLER SARAGI
Electoral commission of South Nias requires strategies to help political parties improve compliance and transparency in the preparation of campaign funding reports. This research aims to analyze the strategy, evaluation of strategy implementation, effectiveness of strategy implementation and analyzing the factors that led to non-compliance and non-transparent political parties in the preparation of campaign funding reports. Research method used descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study can be concluded (1) Strategies used (a) Cooperate Strategy: team building, supervision material preparation, socialization, monitoring and bilateral consultation services (b) Program strategy: increased awareness of political parties, increased understanding of legal consequences (c) Resources support strategy: preparation of facilities and infrastructure, improving the quality of officers, providing compensation (d) Institutional strategy: Optimizing tasks and responsibilities, optimizing the rule of law. (2) Evaluation of strategy implementation (a) Basic implementation of the strategy: command hierarchy and optimization of activities (b) comparison of results, some of the strategies provide a good effect, especially organizational strategy (c) Corrective action, providing different improvement inputs from each strategy (3) Effectiveness of the implementation of the strategy is quite effective seen 91.6% of political parties have submitted campaign funding reports (4) Factors that cause non-compliance and not transparency of political parties among others (a) Internal is the lack of human resources competencies owned by political parties (b) External factors, unequivocal sanctions and deliberately unwilling to publish campaign finance reports.
Keywords: Strategy, Compliance and Transparency, Campaign funds.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENDORONG KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (Studi pada Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan) Oleh : JOHN HITLER SARAGI
Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Ilmu Pemerintahan Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
RIWAYAT HIDUP Penulis lahir pada tanggal 13 Juni 1983, di desa Jaharun B, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mangara Saragi dan Ibu Suryani Nainggolan. Penulis memiliki kakak perempuan bernama Happy Rapmauli Saragi, S.K.M. dan adik perempuan bernama Rotua Saragi, S.Pd. Pada saat ini penulis telah memiliki keluarga dengan istri bernama Evi Junita Tambunan, A.M.Keb.
Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 104283 Jaharun B Galang Tahun 1989-1995, SLTP Negeri 1 Galang Tahun 1995-1998, SMU Negeri 1 Bangun Purba Tahun 1998-1999, SMU Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun 1999-2001. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi (S1) melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2002-2006.
Setelah menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi, penulis mengawali pekerjaan dengan diterima bekerja di PT. Infomedia Nusantara Medan sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis berkesempatan mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Kemudian penulis ditugaskan di satuan kerja (satker) KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
Pada saat bertugas di KPU Kabupaten Nias Selatan, penulis ditempatkan dibagian hukum sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai analis hukum. Pada tahun 2011 penulis dipercaya dan diangkat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2015, penulis diangkat secara definitif sebagai Kepala Sub Bagian Hukum sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan.
Pada bulan September tahun 2015, penulis berkesempatan memperoleh beasiswa penuh dari KPU Republik Indonesia dengan status tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Pemerintahan dengan kosentrasi Tata Kelola Pemilu (TKP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung.
Penulis,
John Hitler Saragi
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur (Richard Wheeler)
Setiap keputusan yang ku ambil adalah pilihan yang tetap harus diperjuangkan (John Hitler Saragi)
Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan tinta yang tak dapat terhapus lagi (Thomas Carlyle)
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini kupersembahkan bagi :
Kedua orang tua ku atas segala ketulusan dan kasih sayang yang tak pernah putus, yang selalu mendukungku, yang selalu memberikan ku nasihat.
Istriku yang tercinta, yang selalu bersabar menanti, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku.
Seluruh teman-teman MIP tahun 2015.
Almamater yang kubanggakan Universitas Lampung.
SANWACANA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih dan karunia yang berlimpah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Strategi Komisi Pemilihan Umum mendorong Kepatuhan dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi pada penyusunan laporan dana kampanye partai politik pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis juga tidak lupa ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung. 2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 4. Bapak Dr. Suwondo, M.A., selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas, yang telah memberikan masukan, kritikan dan arahan sehingga tesis ini menjadi lebih baik. 7. Bapak Dr. Suwondo, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 8. KPU Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarja melalui pemberian beasiswa Tata Kelola Pemilu (TKP). 9. KPU Kabupaten Nias Selatan beserta seluruf jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 10. Ibu Martalena Duha, SE, selaku ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Nias Selatan, yang telah bersedia memberikan waktu untuk diwawancarai oleh penulis. 11. Bapak Ali Johan Harefa, selaku ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Nias Selatan, yang telah bersedia memberikan waktu untuk diwawancarai oleh penulis. 12. Kedua Orang Tua penulis, yang selalu memberikan dukungan serta nasehatnasehat, semoga Tuhan memberikan umur yang panjang. 13. Istri ku tercinta, yang telah mendukung dan semangat serta selalu bersabar terutama saat ini sedang mengandung buah hati kami yang dalam kondisi saling berjauh-jauhan karena harus ditinggal. 14. Kedua saudari ku, adik perempuan dan kakak perempuan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
15. Seluruh dosen/ pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung khususnya Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. 16. Seluruh staf aministrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan dukungan administrasi kepada penulis, mbak yeri, mbak febri, bg reza dan mas andi. 17. Sahabat-sahabat seperjuangan di Tata Kelola Pemilu (TKP) Batch I Tahun 2015 Universitas Lampung, Ade Putra, Atek Lis Indriyani, Dhoni Rozitra, Ryan Yudi Andila, dan Septrianingsih. Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan di masa yang akan datang dan semoga selalu terjalin silatuhrahmi. 18. Teman-Teman Tata Kelola Pemilu Bacth II Tahun 2016. Semoga sukses selalu dan tetap semangat. 19. Teman-teman MIP FISIP Universitas Lampung Tahun 2015 kosentrasi Otonomi Daerah (Otda), Ricky Ardian, Putri Rahmaini, Herowandi, Natesha, Dita, dan Habrianda Bukit dan kosentrasi Manjemen Pemerintahan, Rangga, Siska, Atu Vina, dan seluruhnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. 20. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Bandar Lampung, 08 Agustus 2017 Penulis,
John Hitler Saragi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN SURAT PERNYATAAN RIWAYAT HIDUP PERSEMBAHAN MOTTO SANWACANA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN LAMPIRAN-LAMPIRAN
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………………………... B. Rumusan Masalah………………………………………….. C. Tujuan Penelitian…………………………………………... D. Manfaat Penelitian………………………………………….
1 9 10 10
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu……………………………………….. B. Konsep Manajemen Strategi……………………………….. 1. Manajemen Strategi……………………………………... 1.1 Strategi……………………………………………... 1.2 Manajemen Strategi………………………………… 2. Manfaat Manajemen Strategi……………………………. 3. Proses dalam Manajemen Strategi………………………. 4. Evaluasi Strategi…………………………………………. 5. Tipe-Tipe Strategi………………………………………... C. Analisis Lingkungan Organisasi…………………………… D. Konsep Efektifitas…………………………………………. E. Konsep Transparansi………………………………………. F. Konsep Kepatuhan…………………………………………. G. Konsep Pemilihan Umum………………………………….. 1. Pengertian……………………………………………….. 2. Susunan Organisasi……………………………………… 3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu……………………. H. Konsep Dana Kampanye…………………………………… I. Konsep Partai Politik………………………………………. 1. Pengertian Partai Politik………………………………… 2. Fungsi Partai Politik…………………………………….. J. Konsep Pemilu Legislatif…………………………………... K. Kerangka Pikir……………………………………………… L. Bagan Kerangka Pikir……………………………………….
11 14 14 14 16 17 18 21 21 26 30 31 36 40 40 42 43 44 48 48 50 52 54 57
III. METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian………………………………………………. B. Fokus Penelitian…………………………………………….. C. Lokasi Penelitian……………………………………………. D. Sumber Data dan Informan…………………………………. E. Teknik Pengumpulan Data………………………………….. F. Teknis Analisis Data………………………………………… G. Keabsahan Data………………………………………………
58 59 65 65 67 70 72
IV. GAMBARAN UMUM A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian…………………………. 1. Profil Lokasi Penelitian…………………………………… 2. Profil KPU Kabupaten Nias Selatan……………………… 3. Visi dan Misi KPU Kabupaten Nias Selatan………………
74 74 75 76
4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Nias Selatan……….. 5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Nias Selatan…………………………………………………….. 6. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan…………………………………... 7. Komisioner dan Aparatur Kesekretariatan KPU Kabupaten Nias Selatan…………………………………... 7.1 Komisioner KPU yang menjabat Ketua/Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan……………………….. 7.2 Aparatur yang Menjabat dalam Kesekretariatan KPU Kabupaten Nias Selatan……………………….. B. Identitas Informan…………………………………………….
77 79 82 83 84 85 86
V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong Kepatuhan dan Transparansi LDK Parpol……………………. 1. Strategi Organisasi (Coorporate Strategy).......................... 1.1 Pembentukan Tim atau Kelompok Kerja………………. 1.2 Penyusunan Bahan Supervisi…………………………… 1.3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi………………………. 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring atau Pendampingan.. 1.5 Peningkatan Komunikasi dengan Membuka Ruang Konsultasi Bilateral…………………………………… 2. Strategi Program (Program Strategy)……………………… 2.1 Peningkatan Kesadaran Parpol………………………… 2.2 Peningkatan Pemahaman tentang Konsekuensi Hukum. 3. Strategi Sumber Daya ((Resources Support Strategy)…….. 3.1 Penyiapan Sarana dan Prasarana………………………. 3.2 Peningkatan Kualitas Petugas/Helpdesk……………….. 3.3 Pemberian Honorarium………………………………… 4. Strategi Kelembagaan ((Institution Strategy)………………. 4.1 Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab……………… 4.2 Optimalisasi Aturan Hukum…………………………… B. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Strategi KPU Kabupaten Nias Selatan…………………………………………………… 1. Strategi Organisasi (Coorporate Strategy)………………. 1.1 Pembentukan Tim/Kelompok Kerja………………….. 1.1.1 Dasar Strategi…………………………………… 1.1.2 Perbandingan Hasil…………………………….. 1.1.3 Tindakan Korektif……………………………….
89 92 94 97 100 105 108 111 112 116 118 119 121 124 126 127 128 130 131 131 131 132 133
1.2 Penyusunan Bahan Supervisi………………………….. 1.2.1 Dasar Strategi…………………………………… 1.2.2 Perbandingan Hasil…………………………….. 1.2.3 Tindakan Korektif……………………………… 1.3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi……………………… 1.3.1 Dasar Strategi……………………………………. 1.3.2 Perbandingan Hasil……………………………… 1.3.3 Tindakan Korektif………………………………. 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring atau Pendampingan.. 1.4.1 Dasar Strategi……………………………………. 1.4.2 Perbandingan Hasil……………………………… 1.4.3 Tindakan Korektif……………………………….. 1.5 Peningkatan Komunikasi dengan Membuka Ruang Konsultasi Bilateral…………………………………… 1.5.1 Dasar Strategi…………………………………… 1.5.2 Perbandingan Hasil……………………………… 1.5.3 Tindakan Korektif………………………………. 2. Strategi Program (Program Strategy)……………………… 2.1 Peningkatan Kesadaran Parpol…………………………. 2.1.1 Dasar Strategi…………………………………… 2.1.2 Perbandingan Hasil…………………………….. 2.1.3 Tindakan Korektif……………………………… 2.2 Peningkatan Pemahaman tentang Konsekuensi Hukum. 2.2.1 Dasar Strategi…………………………………… 2.2.2 Perbandingan Hasil……………………………… 2.2.3 Tindakan Korektif………………………………. 3. Strategi Sumber Daya ((Resources Strategy)........................ 3.1 Penyiapan Sarana dan Prasarana………………………. 3.1.1 Dasar Strategi…………………………………… 3.1.2 Perbandingan Hasil……………………………… 3.1.3 Tindakan Korektif………………………………. 3.2 Peningkatan Kualitas Petugas/Helpdesk.......................... 3.2.1 Dasar Strategi……………………………………. 3.2.2 Perbandingan Hasil……………………………… 3.2.3 Tindakan Korektif……………………………….. 3.3 Pemberian Honorarium………………………………… 3.3.1 Dasar Strategi…………………………………… 3.3.2 Perbandingan Hasil…………………………….. 3.3.3 Tindakan Korektif……………………………… 4. Strategi Kelembagaan ((Institution Strategy)………………. 4.1 Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab……………… 4.1.1 Dasar Strategi……………………………………
134 134 135 136 136 136 137 138 138 138 139 140 140 140 141 141 142 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150 150 151 151 151 151
4.1.2 Perbandingan Hasil…………………………….. 4.1.3 Tindakan Korektif……………………………… 4.2 Optimalisasi Aturan Hukum…………………………… 4.2.1 Dasar Strategi………………………………….. 4.2.2 Perbandingan Hasil…………………………….. 4.2.3 Tindakan Korektif……………………………… C. Efektifitas Pelaksanaan Strategi KPU Kabupaten Nias Selatan………………………………………………………… 1. Strategi Organisasi (Organization Strategy)………………. 1.1 Pencapaian Tujuan…………………………………….. 1.2 Integrasi……………………………………………….. 1.3 Adaptasi……………………………………………….. 2. Strategi Program (Program Strategy)……………………… 2.1 Pencapaian Tujuan……………………………………… 2.2 Integrasi………………………………………………… 2.3 Adaptasi………………………………………………… 3. Strategi Sumber Daya ((Resources Strategy)........................ 3.1 Pencapaian Tujuan…………………………………….. 3.2 Integrasi……………………………………………….. 3.3 Adaptasi……………………………………………….. 4. Strategi Kelembagaan ((Institution Strategy)………………. 4.1 Pencapaian Tujuan…………………………………….. 4.2 Integrasi……………………………………………….. 4.3 Adaptasi……………………………………………….. D. Faktor-Faktor yang menyebabkan Partai Politik Tidak Patuh Dan Tidak Transparans dalam Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Nias Selatan…………………………………… 1. Lingkungan Internal……………………………………….. 2. Lingkungan Eksternal……………………………………….
152 152 153 153 153 154 154 155 155 156 157 158 158 159 160 161 161 162 164 164 164 165 167
168 168 174
VI. PENUTUP A. Simpulan………………………………………………………. B. Saran……………………………………………………………
DAFTAR PUSTAKA
181 188
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tabel 9
Tabel 10
Tabel 11
Daftar partai politik tingkat Kabupaten Nias Selatan yang telah menyerahkan laporan dana kampanye sampaiperiode 24 April 2014……………………………...
5
Hasil audit laporan dana kampanye partai politik tingkat kabupaten Nias Selatan pemilu legislatif tahun 2014………………………………………………...
6
Daftar anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018…………………………………… ...
84
Daftar anggota KPU Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pendidikan dan pangkat golongan……… ..
84
Daftar aparatur kesekretariatan KPU Kabupaten Nias Selatan didasarkan jabatan…………………….
.
85
Aparatur yang berada dibawah sub bagian umum KPU Kabupaten Nias Selatan tahun 2017……………. .
85
Aparatur yang berada dibawah sub bagian hukum KPU Kabupaten Nias Selatan tahun 2017…………….. ..
85
Aparatur yang berada dibawah Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Nias Selatan tahun 2017…………... …
86
Aparatur yang berada dibawah sub bagian program KPU Kabupaten Nias Selatan tahun 2017………………
86
Aparatur kesekretariatan berdasarkan tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan……………………… …
86
Daftar partai politik yang menyerahkan dan waktu penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2014……………………………………………….
90
Tabel. 12
Hasil audit kepatuhan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014
Tabel 13
Susunan keanggotan kelompok/tim kerja penyusunan laporan dana kampanye partai politik pemilu legislatif tahun 2014 Kab.Nias Selatan…………………
95
Daftar kegiatan sosialisasi pelaporan dana kampanye partai politik yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan………………………………...
103
Perbandingan hasil dengan adanya pembentukan kelompok/tim kerja (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)………………………
133
Perbandingan hasil adanya bahan supervisi (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)………………………………………..
135
Perbandingan hasil adanya penyuluhan atau sosialisasi (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)………………………………………..
137
Perbandingan hasil adanya kegiatan monitoring dan pendampingan (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)……………………..
139
Perbandingan hasil adanya kegiatan layanan konsultasi (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)………………………………
141
Perbandingan hasil adanya kegiatan meningkatkan kesadaran parpol (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)……………………..
143
Perbandingan hasil adanya kegiatan pemahaman konsekuensi hukum (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan).................................
145
Perbandingan hasil adanya kegiatan penyiapan sarana dan prasarana (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)……………………..
147
Perbandingan hasil adanya peningkatan kualitas melalui pelatihan (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)……………………..
149
Tabel 14
Tabel 15
Tabel 16
Tabel 17
Tabel 18
Tabel 19
Tabel 20
Tabel 21
Tabel 22
Tabel 23
Tabel 24
Tabel 25
Tabel 26
Perbandingan hasil adanya pemberian kompensasi (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)……………………………………….
150
Perbandingan hasil optimalisasi tugas dan tanggung jawab (antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)………………………
152
Perbandingan hasil optimalisasi aturan hukum/SOP(antara yang diharapkan dengan rencana aktual/kenyataan)………………………
153
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1
Bagan Kerangka Fikir………………………….
57
Gambar 2
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Nias Selatan……………………………………………..
78
DAFTAR SINGKATAN
BAWASLU
: Badan Pengawas Pemilihan Umum
CALEG
: Calon Legislatif
DPR
: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD
: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JURDIL
: Jujur dan Adil
KAP
: Kantor Akuntan Publik
KPU
: Komisi Pemilihan Umum
KPPS
: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LDK
: Laporan Dana Kampanye
LUBER
: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
PARPOL
: Partai Politik
PANWASLU
: Panitia Pengawas Pemilu
PEMILU
: Pemilihan Umum
PILEG
: Pemilihan Umum Legislatif
PKPU
: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
POKJA
: Kelompok Kerja
PPK
: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS
: Panitia Pemungutan Suara
PROTAP
: Prosedur Tetap
REKSUS
: Rekening Khusus
SDM
: Sumber Daya Manusia
UUD 1945
: Undang-Undang Dasar 1945
UU
: Undang-Undang
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Kehadiran partai politik (parpol) dalam sistem pemerintahan yang demokratis adalah suatu hal yang penting. Proses politik demokratis tidak akan berlangsung tanpa adanya sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai parpol tidak akan bisa mengorganisasi dirinya, tidak bisa berkomunikasi dengan publik dan tentunya kampanye pemilu tidak akan bisa dilaksanakan sebagai peserta pemilu.
Pramono (2013:3) sumber keuangan parpol, pada awalnya dana operasional parpol dan dana kampanye didapatkan dari iuran anggota parpol. Hubungan ideologis yang kuat antara parpol dan anggota parpol menyebabkan para anggota parpol secara sukarela memberikan dana iuran kepada parpol. Sejalan dengan lunturnya hubungan ideologis antara partai parpol dan anggotanya, karakter partai massa pudar. Akibat perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, maka kini nyaris tidak ada parpol yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.
2
Tahapan pencalonan pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg) membutuhkan dana yang besar dan merupakan tantangan bagi calon legislatif (Caleg). Hal tersebut terlihat dari besarnya biaya operasional yang akan dikeluarkan untuk berbagai kegiatan terutama kampanye. Setiap caleg berupaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat dengan melontarkan visi dan misi melalui kampanye. Kampanye dan pendanaannya, sebagai elemen krusial pemenangan pemilihan umum (Pemilu). Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu (https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye).
Pemilu yang berintegritas harus dapat menjamin adanya keterbukaan informasi terutama dalam hal dana kampanye dari parpol peserta pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan tentang dana kampanye. Kepatuhan dan transparansi dana kampanye parpol sangat erat kaitannya dengan wacana mewujudkan pemilu yang adil, jujur dan berkualitas. Terwujudnya kepatuhan dan transparansi dalam bentuk laporan dana kampanye parpol dapat dijadikan indikator integritas keuangan pemilu, khususnya pendanaan parpol.
Kepatuhan dan transparansi terhadap laporan dana kampanye parpol baik penerimaan dan pengeluaran dana kampanye parpol untuk menghindari tudingan adanya dana haram dalam kampanye, seluruh sumbangan harus dilakukan melalui rekening khusus (reksus) dana kampanye parpol yang ditempatkan pada bank umum yang menyertakan keterangan secara jelas nama, alamat identitas serta asal muasal sumbangan.
3
Persoalan mengenai dana kampanye, tidak sedikit menimbulkan kasus-kasus pelanggaran hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi, politik uang, jualbeli suara, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta kasus-kasus lainnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan serta mengatasi terjadinya pelanggaran kasus-kasus tersebut maka perlu diperhatikan pengaturan dan ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas tentang dana kampanye pemilu. Dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat. Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik yaitu kepentingan parpol di belakangnya, misalnya kasus Nazarudin dan yang terbaru Atut, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. (Http://www.bbc.com. Diunduh pada tanggal 14 Februari 2017).
Pengaturan tentang dana kampanye belum dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilu pada masa orde lama. Dalam konteks eksistensi pengaturan dana kampanye sebagai prasyarat untuk mewujudkan pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil, terlihat bahwa terlaksananya amandemen konstitusi yang menambah dua asas pemilu yakni jujur dan adil serta kehadiran pengaturan dana kampanye dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan bagian dari upaya pencapaian ius constituendum dalam tata hukum di Indonesia. Baru pada pemilu tahun 1999, sistem hukum & perundang-undangan pemilu di Indonesia mengintrodusir pengaturan tentang dana kampanye.
4
Isu transparansi terkait dana kampanye mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang pentingnya pengaturan dana kampanye. Surbakti (2008) tuntutan transparansi dana kampanye didasari atas 3 tujuan yaitu : (1) menghindari manipulasi
dana
publik
untuk
membiayai
kampanye,
(2)
mendorong
terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antar kandidat, (3) menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donator.
Prinsip kepatuhan dan transparansi seyogianya mengharuskan parpol dan caleg dapat bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Kewajiban harus dilakukan parpol dan caleg itu sendiri antara lain membuat laporan dana kampanye, menyusun daftar penyumbang, dan mencatat semua penerimaan
dan pengeluaran atau belanja
kampanye, serta mempersiapkan bukti-bukti transaksi. Proses pengelolaan laporan dana kampanye parpol pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dapat dilihat dari penyerahan laporan dana kampanye parpol peserta pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan sebagaimana daftar tabel dibawah ini.
5
Tabel. 1 Partai politik tingkat Kabupaten Nias Selatan yang telah menyerahkan laporan dana kampanye sampai periode 24 April 2014. No
Periode Pelaporan 24 April 2014 24 April 2014 24 April 2014 24 April 2014
Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan
5 6 7
Partai Politik (Parpol) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrat
24 April 2014 24 April 2014 24 April 2014
Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan
8 10
Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 April 2014 24 April 2014
11 12 15
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
24 April 2014 24 April 2014 24 April 2014
Menyerahkan Tidak Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan
1 2 3 4
Keterangan
Sumber : Berita acara KPU Kabupaten Nias Selatan No.47/BA/IV/2014.
Berdasarkan uraian data diatas, dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, diketahui dari hasil penyerahan laporan dana kampanye parpol tingkat Kabupaten Nias Selatan ke KPU Kabupaten Nias Selatan secara periodik terlihat bahwa masih adanya parpol yang belum menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana periode jadwal (batas akhir) yang telah ditetapkan oleh KPU. Pada prinsipnya, terkait dengan komitmen terhadap kepatuhan dan transparansi yaitu diawali dengan mencatat seluruh
sumbangan yang diterima dan biaya yang
dikeluarkan secara periodik sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan dan kemudian menyerahkan/ melaporkan kepada KPU yang selanjutkan akan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU untuk melihat kewajaran terhadap laporan dana kampanye parpol.
6
Berdasarkan data diatas, bahwa parpol yang tidak melaporkan dana kampanyenya masih enggan untuk terbuka kepada publik terkait keuangan dana kampanyenya dan disisi lain sesuai ketentuan tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta pemilu untuk melaksanakan tahapan penyampaian pelaporan dana kampanye parpol. Masalah dana kampanye adalah persoalan sensitif bagi parpol dan caleg, banyak di antaranya yang berpendapat bahwa dana kampanye adalah masalah dapur masing-masing yang tidak perlu dicampuri dan diatur secara ketat atau masyarakat tidak perlu tahu. Padahal, salah satu hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai dana kampanye terutama sumber-sumber pendanaan serta penggunaannya. Sehingga rakyat dapat memberikan penilaiannya sendiri mengenai laporan tersebut dengan melihat siapa yang memberikan sumbangan dan untuk apa dana itu digunakan.
Tabel. 2 Hasil audit laporan dana kampanye partai politik tingkat kabupaten Nias Selatan pemilu legislatif tahun 2014. No 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15
Partai Politik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Sumber : Hasil audit kepatuhan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Unsur Kepatuhan (Hasil Audit) Patuh Patuh-Tidak Patuh Patuh-Tidak Patuh Patuh-Tidak Patuh Patuh-Tidak Patuh Patuh Patuh-Tidak Patuh Patuh-Tidak Patuh Tidak Patuh Patuh-Tidak Patuh Patuh Patuh-Tidak Patuh
7
Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat unsur ketidakpatuhan beberapa parpol peserta pemilu legislatif dalam menyusun laporan dana kampanye partai politiknya. Tata kelola dana kampanye parpol yang didasari pada aspek kekejujuran, serta keterbukaan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye juga menjadi penilaian dan indikator publik akan kesiapan parpol dan calon wakil rakyat untuk melahirkan pemilu yang lebih berintegritas dan berkualitas. Sebagai payung hukum pengaturan tentang dana kampanye parpol peserta pemilu tahun 2014, tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, parpol wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye parpol. UU telah memperketat aturan kampanye caleg yang akan bertarung di pemilu legislatif tahun 2014. Apabila tidak melaporkan dana kampanye nya, sanksi berat akan dilakukan yaitu gugur sebagai caleg terpilih. Di dalam Pasal 129 UU No. 8 Tahun 2012
dengan jelas diatur mengenai asal
sumbangan (sumber), bentuk sumbangan dan pencatatan sumbangan yang harus melalui rekening khusus dana kampanye parpol.
8
Fenomena laporan dana kampanye parpol sebagaimana tabel. 2 yang telah diuraikan diatas dapat menimbulkan kesan bahwa penyusunan laporan dana kampanye parpol belum dilaksanakan secara maksimal dan tanpa memperhatikan ketentuan atau aturan perundang-undangan serta belum ada keseriusan dari partai politik dalam hal penyampaiannya ke KPU yang menyebabkan masih adanya parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya. Laporan
dana
kampanye parpol serta sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon masih dianggap tidak penting dibandingkan dengan kegiatan kampanye itu sendiri. Parpol masih belum banyak mengerti dalam penyusunan laporan dana kampanye parpolnya dan belum siap dari sudut sumber daya manusia (SDM). Bahwa terkait persoalan baik dalam prosedural terlihat tidak sesuai subtansi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Oleh sebab itu setiap parpol harus mampu membenahi serta mempersiapkan waktu serta tenaga atau sumber daya manusia untuk dapat menyelesaikan penyusunan laporan dana kampanye parpolnya. Selain dari hal tersebut diatas, KPU sebagai penyelenggara pelaksanaan tahapan pemilu khususnya tahapan pelaporan dana kampanye partai politik memiliki peran penting untuk dapat membantu parpol untuk dapat mendorong penyusunan laporan dana kampanyenya agar dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dibutuhkan strategi KPU untuk dapat mendorong parpol dapat melaksanakan mekanisme tahapan pelaporan dana kampanye parpolnya agar dapat berjalan dengan baik ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
Strategi adalah salah satu hal penting karena memberikan landasan untuk mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan. Strategi memberikan pilihan tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Oleh karenanya parpol harus diberikan pemahaman terkait mekanisme penyusunan laporan dana kampanye parpol. Pemberian pemahaman kepada parpol inilah menjadi pekerjaan bagi KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara tahapan pemilu legislatif dengan menggunakan berbagai strategi agar dapat mendorong kepatuhan dan transparansi dalam penyusunan laporan dana kampanye parpol.
B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif tahun 2014?
2.
Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif tahun 2014?
3.
Bagaimana efektivitas pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai parpol pada pemilu legislatif tahun 2014?
4.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan parpol tidak patuh dan tidak transparansi dalam penyusunan laporan dana kampanye pada pemilu legislatif tahun 2014?
10
C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah : a.
Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye.
b.
Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi terhadap pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye.
c.
Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol .
d.
Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan parpol tidak patuh dan tidak transparansi dalam penyusunan laporan dana kampanye.
D. Manfaat Penelitian 1.
Secara Akademis Dapat memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepustakaan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya serta pemerhati masalah tentang laporan dana kampanye partai politik pada pelaksanaan pemilu.
2.
Secara Praktis Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi KPU dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politik maupun perbaikan terhadap ketentuan aturan dana kampanye pada pelaksanaan pemilu selanjutnya.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian terdahulu Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Penelitian terdahulu merupakan salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pengkajian terhadap dana kampanye partai politik khususnya dalam perhelatan pemilu legislatif
telah
dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai masukan dan perbandingan terhadap penyusunan laporan dana kampanye parpol terutama tentang penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan judul strategi KPU mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut :
Pertama, penelitian oleh Irwan Anjjaline (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember) yang berjudul “Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai tanggung jawab calon anggota legislatif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12
Dalam penelitian Irwan Anjjaline ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan
masalah
dilakukan
untuk
memperoleh
informasi
mengenai
permasalahan atau isu hukum yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil dari penelitian Irwan Anjjaline menyimpulkan antara lain : (1) Pengaturan dana kampanye berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak cukup baik, jika ditelaah lebih jauh aturan dalam UU tersebut seakan-akan mengabaikan prinsip kesetaraan bagi para peserta pemilu, (2) Banyaknya celah yang ada dalam aturan dana kampanye yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD seakan menimbulkan berbagai imlplikasi negatif terhadap calon anggota legislatif menghadapi pemilu yang akan datang. Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan oleh Irwan Anjjaline dengan peneliti terletak pada objek penelitiannnya. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Anjjaline lebih mengarah kepada ketentuan pengaturan dana kampanye berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri lebih memfokuskan terhadap strategi yang dilakukan KPU agar parpol menyerahkan laporan dana kampanyenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Sugiwa yang berjudul “Analisa tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye di provinsi bali pada pemilu legislatif 2014”.
Dalam penelitian Iwan Sugiwa ini, penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis deskriptif dan didukung dengan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Metode pengumpulan data deskriptif kualitatif dilakukan dengan wawancara serta teknik dokumentasi. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur atau menguji data sehingga menghasilkan jawaban identifikasi masalah yang harus diukur atau diuji dengan alat uji kuantitatif, dengan metode statistik untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan
adalah
non
probability
sampling,
yaitu
tidak
memberikan
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan, sampel dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Iwan Sugiwa menyimpulkan bahwa : (1) bahwa dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui bahwa 92% mematuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan, (2) dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui bahwa 92% memenuhi unsur kepatuhan pelaporan sumbangan dana kampanye, (3) untuk partai politik di provinsi Bali, secara keseluruhan mematuhi seluruh aturan mengenai pelaporan dana kampanye.
14
Hanya ada 1 partai di tingkat provinsi yang tidak melaporkan dana kampanyenya, yakni Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, dikarenakan partai ini tidak mendapatkan suara terbanyak, maka sanksi pembatalan suara tidak bisa dikenakan partai ini tidak memenangi pemilu atau tidak mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali.
Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan oleh Iwan Sugiwa dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan Iwan Sugiwa hanya sebatas melihat unsur kepatuhan parpol dalam menyerahkan laporan dana kampanye, sedangkan penelitian peneliti tidak hanya sebatas melihat unsur kepatuhan akan tetapi juga mendorong agar partai politik bersifat patuh dan transparan dalam penyusunan laporan dana kampanye.
B. Konsep Manajemen Strategi 1. Manajemen Strategi 1.1 Strategi Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Strategi adalah salah satu hal yang penting kerena memberikan landasan mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi mempunyai peran yang sangat besar, dimana strategi digunakan untuk mengambil suatu keputusan tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan.
15
Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.
Chandler dalam Akdon (2011:12) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan Arifin (1994-59) Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan di jalankan guna mencapai tujuan.
Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.
16
Strategi menurut Kotler dalam Nining I. Soesilo (I : 2002 : 7-9), merupakan sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, sehingga strategi menjadi suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah aksi.
Menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya Teori Organisasi, struktur, desain dan aplikasi (1994: 134) strategi didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut.
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi. Strategi dapat menjadi alat yang bisa menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
1.2 Manajemen Strategi
Wheelen dan Hunger dalam Umar (2010:16) manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang.
17
Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi
atau perencanaan
jangka panjang), evaluasi
dan
pengendalian. Hamel dan Prahalad dalam Umar (2010:17) yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting. Manajemen memiliki pengertian yang sangat banyak, baik secara teoritis maupun dalam praktek manajemennya. Heene, dkk (2010:76) mengartikan manajemen strategi adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Tujuan dari manajemen itu sendiri adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi. Dengan demikian, manajemen organisasi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan
dari
organisasi,
kemudian
mengaktualisasikan,
memantau
dan
mengevaluasinya. 2. Manfaat Manajemen Strategi Salusu (2008:495) menyebutkan beberapa manfaat pentingnya manajemen strategis, yakni: a.
Identifikasi peluang Yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat di hindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi, sehingga organisasi dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan memberi petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal.
18
b.
Semangat korps Yakni
mampu menciptakan sinergi
dan semangat
korps
sehingga
meningkatkan produktivitas. c.
Perubahan-perubahan strategis Yakni apabila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi maka dengan manajemen stratejik dapat menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang dicapai.
3. Proses dalam Manajemen Strategi Proses manajemen strategis menurut Dirgantoro (2001: 94) terdiri dari tiga tahap, yaitu: a.
Formulasi Strategi Mencakup
kegiatan
mengembangkan
visi
dan
misi
organisasi,
mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. b.
Implementasi Strategi Mengharuskan organisasi untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, mengalokasikan sumber daya, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam manajemen strategi.
19
Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Rumusan strategi yang baik tidak ada artinya bila tidak diterapkan dalam implementasi, begitu juga sebaliknya. Implementasi berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan implementasi strategi merupakan jumlah keseluruhan aktivitas dan proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran dimana dalam pengembangan strateginya dilakukan dalam sebuah tindakan.
Heide dalam Heene (2010:181) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor yaitu: Sistem informasi dari organisasi Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan juga continue yang mencakup ke seluruh bagian organisasi. Kemampuan proses belajar dari organisasi Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan
pengetahuan
dan
mengimplementasikan strategi dengan sukses.
keterampilan
untuk
mampu
20
Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan akan sulit untuk mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil. Struktur organisasi yang baku Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi Ketika
para
partisipan
tertentu
atau
kelompok-kelompok
partisipan
mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang meredusir kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat upaya implementasi. Kultur dari organisasi Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilainilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif.
21
4. Evaluasi Strategi Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen. Evaluasi strategi digunakan untuk memperoleh langkah yang efisien setelah strategi sebelumnya tidak berkerja dengan baik. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif. David (2004:308) mengemukakan tiga kegiatan dasar dalam evaluasi strategi, yakni;
Memeriksa dasar yang mendasari strategi;
Membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana aktual;
Mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan rencana.
5. Tipe-tipe Strategi Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Teori ini nantinya akan membantu peneliti untuk melihat apa saja bentuk strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.
22
Tipe mana yang lebih ditonjolkan dan mendapat prioritas tindakan. Tipe-tipe strategi tersebut meliputi: a.
Strategi Organisasi (Corporate Strategy)
Strategi ini berkaitan dengan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dalam tipe corporate strategy ini, strategi yang dihasilkan tidak terlepas dari visi, misi suatu daerah atau organisasi. Tipe strategi organisasi ini dilihat dari upaya-upaya apa yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasinya.
Strategi ini biasanya dapat dilihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau pemerintah. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah Visi dan misi. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan atau dapat dikatakan bahwa misi adalah pernyataan keinginan dari organisasi. Misi merupakan alasan mendasar eksistensi dari sebuah organisasi. Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan organisasi menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga, dalam usahanya mewujudkan visi. Terkait dengan fokus penelitian maka yang dilihat adalah strategi KPU Kabupaten Nias Selatan dalam memfasilitasi partai politik dalam penyusunan laporan dana kampanye pemilu legislatif tahun
2014 yaitu visi dan misi yang bermuara pada upaya untuk
mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2014.
23
b.
Strategi Program (Program Strategy)
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi. Jadi disini organisasi memiliki program-program tertentu yang bertujuan untuk terlaksananya tahapan penyusunan laporan dana kampanye dengan baik yang nantinya akan berdampak kepada sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2014.
Strategi program merupakan suatu strategi yang menggambarkan perhatian dari suatu program tertentu. Dampaknya tidak hanya bagi suatu program, tetapi juga bagi individu dalam organisasi dan bagi organisasi itu sendiri. Strategi program ini dibuat sebagai strategi baru yang bertujuan untuk menanggulangi dampak dari strategi program yang lalu. Dampak tersebut diukur dari seberapa jauh tujuan dari organisasi dapat diwujudkan. Seberapa jauh program tersebut dapat memenuhi tujuan dari sebuah organisasi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah apakah strategi yang dilaksanakan oleh organisasi akan memberikan dampak positif terhadap organisasinya, atau malah sebaliknya. Dampak yang diharapkan adalah terlaksananya tahapan penyusunan laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2014 secara patuh dan transparans. c.
Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource support strategy)
Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumbersumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
24
Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah instansi atau organisasi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah : Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana atau lebih dikenal dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas dari Pemerintahan. Poerwodarminta (29-30:1984) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia alat dirumuskan sebagai berikut: Barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu Barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud atau syarat Orang yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud. Sarana dan prasarana merupakan perangkat penunjang yang dapat dipakai sebagai alat atau media yang dapat mencapai maksud dan tujuan sebuah organisasi. Sarana dan prasarana lainnya adalah berupa gedung. Gedung merupakan salah satu faktor fisik yang diperlukan bagi sebuah organisasi. Di dalam gedung setiap kegiatan organisasi dapat dilakukan. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat urgen dalam sebuah organisasi. SDM merupakan suatu asset atau modal non-material yang harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi yang merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala program dan kegiatan dari sebuah organisasi. Sumber daya finansial Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat urgen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah organisasi.
25
Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan baik jika tidak didukung oleh ketersediaan finansial dalam sebuah organisasi. d.
Strategi Kelembagaan (Institusional Strategy)
Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Dalam strategi kelembagaan ini, sangat mementingkan sekali aspek pengembangan dan pemberdayaan organisasi. Pemberdayaan organisasi ini tidak hanya menyangkut organisasinya saja tapi juga menyangkut individu-individu yang ada dalam suatu organisasi. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu organisasi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana organisasi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, SOP, tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.
Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja instansi pemerintah untuk menciptakan pelayanan prima. Jadi strategi ini menuntun pada perlunya penyediaan aturan hukum yang jelas dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politik .
26
Berkaitan dengan penelitian ini, konsep strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik, akan menggunakan konsep strategi menurut salusu untuk menjawab tentang strategi KPU mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif tahun 2014.
Konsep
strategi
KPU Kabupaten Nias selatan mendorong kepatuhan dan
transparansi laporan dana kampanye parpol dengan mengkaji tipe strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, serta strategi kelembagaan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib untuk melaksanakan seluruh tahapan dalam pemilu, salah
satunya adalah tahapan
laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga dengan konsep ini KPU akan mampu menunjukkan apakah tahapan laporan dana kampanye parpol dapat terlaksana dengan baik.
C. Analisis Lingkungan Organisasi Menurut Dirgantoro (2001:38) analisis lingkungan organisasi adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) dan tantangan (threats) yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Analisis lingkungan perusahaan biasanya terdiri dari dua komponen pokok, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Menurut Certo dan Peter dalam Hubeis dan Najib (2014), ada beberapa peran utama mengenai analisis lingkungan organisasi:
27
a) Policy-Oriented Role Peran yang dimaksud disini adalah peran analisis yang berorientasi pada kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. b) Integrated Strategic Planning Role Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. c) Function-Oriented Role Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. Peran ini berorientasi pada masalah tertentu yang menjadi target utama dalam organisasi. a.
Lingkungan Internal
Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus pada organisasi. Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas, dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Semua organisasi memiliki kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan di dalam fungsi manajemennya, tidak ada organisasi yang sama kuat dalam semua fungsinya.
28
Organisasi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya melalui analisis lingkungan internal. Lingkungan internal dapat dibagi menjadi menjadi 3 kategori (Nilasari :2014) yaitu : 1.
Kompetensi. Kompetensi atau biasa disebut sebagai kemampuan merupakan hal-hal yang bisa dilakukan organisasi.
2.
Kompetensi Inti. Kompetensi ini merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh organisasi. Kompetensi inti organisasi bisa juga diartikan dengan kemampuan organisasi dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan dengan organisasi lainnya.
3.
Sumber Daya. Sumber daya merupakan input yang dipekerjakan dalam aktivitas organisasi. Sumber daya yang dimiliki organisasi sangat beragam.
b. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar organisasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Menurut Hubeis dan Najib (2014) di dalam lingkungan ekternal organisasi, terdapat faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas yang pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut adalah: i. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian tempat organisasi akan bertkompetisi.
29
ii. Faktor Sosial Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu organisasi mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini, yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat organisasi beroperasi. iii. Faktor Politik dan Hukum Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan organisasi harus beroperasi. iv. Faktor Teknologi Perubahan teknologi dapat mengurangi atau menghilangkan perbedaan biaya antar organisasi, menciptakan proses yang lebih singkat, menciptakan kelangkaan pada tenaga tekhnikal serta mampu mengubah nilai-nilai dan harapan para stakeholders. v. Faktor Demografi Hal penting yang harus diperhatikan organisasi menyangkut faktor demografi ini diantaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografis, percampuran etnis, dan distribusi harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks yang global, bukan hanya secara domestik. Lingkungan eksternal sangat luas dan kompleks serta selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut berlangsung cepat, baik direncanakan maupun tidak direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Oleh sebab itu, agar dapat terlaksana dengan baik, maka parpol harus mampu melakukan adaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Lingkungan eksternal organisasi berpotensi menimbulkan peluang dan ancaman bagi parpol.
30
D. Konsep Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, dengan indikator sebagai berikut: 1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang
sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongktit, (3) dasar hukum.
31
2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur (2) proses sosialisasi. 3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana.
E. Konsep Transparansi Transparansi berasal dari kata transparancy yang merupakan kata sifat transparent yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Prinsip transparansi senantiasa akan dibarengi oleh prinsip keterbukaan informasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi sejak tahun 2008 telah diatur ke dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang- undang ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, penyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
32
Menurut UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (tansparansi) dalam penyelenggaraan adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
UU No.2 Tahun 2011 bahwa konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik. Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut: “Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.
Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan
bagi
setiap
orang
untuk
memperoleh
informasi
tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Sedangkan
Mardiasmo (2004:30),
transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Edah jubaedah (2008; 57-58) , transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan
organisasi
dengan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
memperhatikan
33
Mardiasmo (2012 :18), mengemukakan bahwa : “ Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.”
Konsep transparansi menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dikutip oleh Arifin Tahir (2011:165) adalah sebagai berikut: “As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organizations (NGOs) or civil society groups, as well as to increasingly well educated and diverse populations” Menurutnya bahwa konsep tranparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap
organisasi
swasta,
sebagaimana
terus
meningkatnya
populasi
masyarakat. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator (Suryadarma, 2007), yaitu: 1.
Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
2.
Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
34
3.
Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.
Krina (2003) prinsip transparansi ini menekankan kepada 2 aspek antara lain : a. Komunikasi publik oleh pemerintah; b. Hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut Asian Development Bank (dalam Krina , 2003: 19) adalah : 1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate and timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. 2. Aturan dan prosedur yang simple, straight forward and easy to apply untuk mengurangi perbedaan dalam interprestasi.
Menurut Krina (2003 :17) menyebutkan bahwa indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. b. Kemudahan akses informasi. c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar. d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. e. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.
35
Krina (2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi,yaitu : a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal. b. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan. c. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys. d. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku. e. Pertemuan masyarakat f. Mimbar rakyat.
Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator : a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen b. Kejelasan dan kelengkapan informasi c. Keterbukaan proses d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
36
Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, maka indikator transparansi dalam penelitian ini adalah : a. Tersedia dan terbuka akses informasi seluruh penerimaan dan pengeluaran laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik. b. Adanya laporan berkala dana kampanye partai politik. c. Adanya mekanisme memfasilitasi pelaporan/komunikasi. d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pelaporan.
F. Konsep Kepatuhan Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah telah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undangundang tertentu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyerahan laporan dana kampaye parpol pemilu legislatif tahun 2014 diatur dalam ketentuan pasal 138 UU No. 08 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam hal pengurus parpol peserta pemilu tidak menyerahkan laporan dana kampanye pemilu kepada KPU sampai batas waktu, parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
37
Undang-undang ini mengisyaratkan kepatuhan setiap parpol sebagai perserta pemilu untuk menyerahkan laporan dana kampanye parpol secara tepat waktu kepada KPU. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory). Menurut Agoes (2009:49) kepatuhan sebagai pemeriksanaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut.
H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.
Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam saleh (2004) terdapat dua persfektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu: a.
Pesfektif intrumental Berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan prilaku.
b.
Persfektif Normatif Berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih patuh pada hukum yang dianggap sesuai dengan dan konsisten dengan norma-norma mereka.
Komitmen normatif melalui
moralitas personal (normative comittmen through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan. Sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normativecomittmen through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyo, 2010).
38
H.C. Kelman (Soekanto: 1982 :230-231), sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajad secara kualitatif (kualitas ketaatan atau kepatuhan) dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu : 1.
Compliance Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.
2.
Identification Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.
3.
Internalization Seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Seseorang taat terhadap aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.
Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan hukum perlu dipelajari terlebih dahulu sebab-sebab anggota-anggota masyarakat itu mau patuh pada hukum.
Menurut Bierstedt (Soerjono Soekanto,1977: 226-227) dasar-dasar kepatuhan adalah :
39
1.
Indoctrination Mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.
2.
Habituation Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasan untuk mematuhi kedah-kaedah yang berlaku.
3.
Utility Salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah;
4.
Group Identification Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.
Dalam penelitian ini kepatuhan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan prilaku berkaitan dengan ketaatan dalam pelaksanaan prosedur tetap atau SOP yang telah dibuat. Dalam hal ini kepatuhan pelaksanaan prosedur tetap (protap) adalah untuk selalu memenuhi petunjuk atau peraturan-peraturan dan memahami dalam penyusunan laporan dana kampanye yang bersesuaian dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
40
Dari uraian indikator kepatuhan ahli di atas, dalam penelitian ini, peneliti memilih bentuk kepatuhan oleh H.C. Kelman (Soekanto: 1982 :230-231) yaitu kepatuhan yang bersifat compliance, kepatuhan yang bersifat identification dan kepatuhan yang bersifat internalisation karena indikator diatas berlaku secara umum.
G. Konsep Komisi Pemilihan Umum 1. Pengertian Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2011 bab I pasal 1 ayat 5 tentang penyelenggara pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
Komisi pemilihan umum sebagai lembaga pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006:236-239) dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:
41
“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)”.
Eksistensi komisi pemilihan umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim(Lukman Hakim, 2010:55) sebagai berikut: “Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK”
Dari penjelasan tersebut diatas bahwa komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Rizkiyansyah, 2007:78) dalam bukunya yang berjudul Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan.
42
Oleh sebab itu terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu tahun 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu
yang Jurdil dan
Luber. Menurut Sodikin (2014:53), adanya ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk pemilu 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 yaitu untuk lebih menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu secara teratur dan menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis.
2. Susunan Organisasi KPU Susunan organisasi penyelenggara pemilihan umum yaitu : a.
KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
b.
KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
c.
KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
43
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
masing-masing
dibantu
oleh
sekretariat.
Jumlah
keanggotaan Komisi Pemilihan Umum antara lain: a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
Keanggotaan KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU , dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji (Sumber Undang-Undang No. 15 Tahun 2011).
3. Asas-asas penyelenggaraan Pemilu Dalam
menyelenggarakan
pemilihan
umum,
Komisi
Pemilihan
Umum
berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 berpedoman pada asas-asas antara lain : a.
Mandiri;
b.
Jujur;
c.
Adil;
d.
Kepastian hukum;
e.
Tertib;
44
f.
Kepentingan umum;
g.
Keterbukaan;
h.
Proporsionalitas;
i.
Profesionalitas;
j.
Akuntabilitas;
k.
Efisiensi; dan
l.
Efektivitas.
H. Konsep Dana Kampanye Dana kampanye merupakan elemen penting untuk melihat akuntabilitas pemilu, terutama akuntabilitas pendanaan politik antara lain pendanaan kampanye. Pendanaan kampanye menjadi hal sensistif dan mengundang perhatian (interest) publik. Hal tersebut disebabkan karena pendanaan kampanye erat kaitannya dengan tindak korupsi.
Prinsip transparansi mengharuskan partai politik dan
calon bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Secara umum dapat didefinisikan bahwa dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu (https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye). Open society juctice initiative mendefinisikan dana kampaye sebagai berikut : “election campaign finance as the resources acquired and spent by electoral candidates and political parties in election campaigns.”( dana kampanye pemilu sebagai sumber diperoleh dan dihabiskan oleh para kandidat pemilu dan partai politik dalam kampanye pemilu). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 menyatakan bahwa dana kampanye pemilu, selanjutnya disebut dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye pemilu.
45
Pelaporan dana kampanye merupakan tanggungjawab partai politik peserta pemilu. Menurut pasal 129 ayat (2) UU 8 No. 2012, pendanaan kampanye berasal dari tiga sumber. Ketiga sumber itu yakni dari parpol, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Pengaturan dana kampanye bertujuan untuk memastikan secara legal formil bahwa sumber dana benar-benar sah menurut undang-undang dan hukum positif yang ada.
Prinsip pokok
pengaturan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas.
Prinsip transparansi mengaharuskan parpol dan calon bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber dana kampanye, aliran dana kampanye, serta laporan pengelolaan dana kampanye yang jelas. Keterbukaan ini akan memudahkan rakyat untuk memantau dan mengawasi perilaku partai politik dan pejabat publik yang terpilih melalui pemilu.
Edwing and Issacharoff (2006) pengaturan dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye, tetapi pada saat yang sama mereka tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Larry Powel (wulandari, 2012) ada beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas mengenai dana kampanye, antara lain:
46
a.
Pembatasan dalam kontribusi dalam kampanye. Tujuan dari pembatasan dalam kontribusi kampanye ini adalah untuk menjadikan kampanye lebih demokratis dan mencegah agar hasil pemilu tidak berdasarkan kemampuan seseorang untuk mengumpulkan dana kampanye tapi bagaimana
kualitas
dari
seorang
kandidat
dan
bagaimana
mereka
mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat. b.
Laporan Dana Kampanye. Diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aturan dan larangan yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan terkait.
IDEA International (2003) menyebut beberapa materi pokok pengaturan dana kampanye yang dipraktikkan di beberapa negara demi menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
Teten masduki (2008), pengaturan dana kampanye setidaknya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu (political equality). 2. Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (popular participation). 3. Mencegah
pembelian
nominasi,
pencukongan
calon,
dan
pengaruh
kontributor/interst group terhadap calon (candidacy buying). 4. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan (vote buying). 5. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya.
47
Menurut Marcin Walecky (walecky: 2004), pendekatan untuk pengaturan pendanaan politik didasarkan pada beberapa tujuan, yaitu : 1. Mendekatkan jarak (gap) antara political elite dan masyarakat ( mendorong representasi dan akuntabilitas). 2. Mendorong kepercayaan publik (publik trust) dan meningkatkan partisipasi publik dalam memilih saat pemilu ( promotes greater participation). 3. Membantu mendorong politik lebih akuntable tidak hanya terkait dengan masalah uang atau keuntungan materi. 4. Mengurangi kemungkinan besar utang kandidat karena dana kampanye yang mahal. 5. Mencegah kandidat dari menerima dana haram (dirty money). 6. Kandidat tidak terkooptasi (coopted by) dari big donors dapat mengancam aspek governance. 7. Mencegah potensi penyelewenangan anggaran negara (les potential fo abuse of state resources untuk kepentingan kampanye. 8. Mendorong ruang persaingan yang seimbang (promotes an even playing fieldequal competition) dan akses yang sama terhadap pelayanan (equal acces to office). 9. Menguatkan penegakan hukum (strengthens overall rule of law).
Penerimaan dana kampanye berkaitan dengan dari mana sumber dana kampanye, pembatasan sumbangan, dan larangan sumbangan yang diperoleh oleh masingmasing calon anggota legislatif yang mengikuti pemilu.
48
Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu maupun calon anggota legislatif, benar-benar dana yang sah menurut undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena penggunaan dana kampanye yang didapat dengan cara tidak sah adalah sebuah pelanggaran dan menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon peserta pemilu.
I. Konsep Partai Politik 1. Pengertian Partai Politik Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat dengan negara dan lembaga lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingankepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.
Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) adalah sebagai berikut. “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil
49
serta materiil. (a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a goverment, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages) (Miriam Budiardjo, 2008:404)”. Kemudian
Sigmund
Neumann
(dalam
Miriam
Budiardjo,
2008:
403)
mengemukaan definisi partai politik sebagai berikut. “Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (a political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of govermental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view) (Miriam Budiardjo 2008:404)”
Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun”. Menurut Firmanzah (2011:55) Partai politik adalah institusi yang dibutuhankan untuk memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat.
Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
50
Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita dan
persamaan
ideologi
tertentu
dan
berusaha
untuk
mencari
dan
mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan dan program-program yang telah mereka susun.
2. Fungsi Partai Politik Adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2005:163), mengemukakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas.
51
Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader. 4. Partai politik sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. 5. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik. Cara yang dilakukan melalui berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihakpihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
Sedangkan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Partai Politik berfungsi sebagai sarana : 1.
Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2.
Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3.
Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
52
4.
Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5.
Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
J. Konsep Pemilu Legislatif Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pimpinan rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.
Ramlan
Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
Pemilihan Umum Legislatif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, secara eksplisit dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.” Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu legislatif untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaanya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53
Di Indonesia, terdapat dua lembaga legislatif nasional yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan yang sudah ada yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan DPD, yang dibentuk pada tahun 2001 adalah lembaga perwakilan jenis baru yang secara konstitusional dibentuk melalui amandemen UUD 1945 sebagai pergerakan menuju bicameralism di Indonesia.
Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh, DPD memiliki mandat yang lebih terbatas. Gabungan kedua lembaga ini disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari perwakilan DPR dan DPD yang dipilih untuk jangka waktu lima tahun. Pelaksanaan pemilihan umum legislatif memakai sistem multi partai.
Pemilihan umum legislatif baik tingkat pusat
maupun tingkat daerah ini memakai sistem proposional terbuka yaitu langsung memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai mana peraturan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka”.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum. Calon anggota legislatif dari partai politik yang telah dicalonkan namanya dalam penyelenggaraan pemilu dan dipilih secara langsung oleh rakyat.
54
Penetapan
calon
terpilih
anggota
DPR,
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan, yang ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
K. Kerangka Pikir
KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara pemilu diwilayah Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu. Salah satu tahapan pemilu legislatif tahun 2014 yang penting untuk dilaksanakan adalah tahapan penerimaan laporan dana kampanye partai politik. Partai politik berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye partai politik ke KPU sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang ditetapkan. Dalam penyusunan laporan dana kampanye, partai politik harus patuh dan transparans terhadap setiap unsur yang dibutuhkan dalam setiap laporan dana kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU baik prosedur maupun ketepatan waktu dalam penyampaian.
Kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik sangat erat kaitannya dengan wacana mewujudkan pemilu yang adil, jujur dan berkualitas. Terwujudnya kepatuhan dan transparansi dalam bentuk laporan dana kampanye dapat dijadikan indikator integritas keuangan pemilu, khususnya pendanaan partai politik (parpol). Kepatuhan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan prilaku berkaitan dengan ketaatan dalam pelaksanaan prosedur tetap yang telah dibuat.
55
Dalam hal ini kepatuhan pelaksanaan prosedur tetap (protap) adalah untuk selalu memenuhi petunjuk atau peraturan-peraturan dan memahami dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politik yang bersesuaian dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku . Peneliti melihat bentuk kepatuhan oleh H.C. Kelman (Soekanto: 1982 :230-231) yaitu kepatuhan yang bersifat compliance, kepatuhan yang bersifat identification dan kepatuhan yang bersifat internalisation karena indikator diatas berlaku secara umum.
Sedangkan transparansi menggambarkan keterbukaan terhadap informasi yang disampaikan. Indikator transparansi dapat dilihat sebagaimana menurut krina (2003) bahwa indikator transparansi yaitu, tersedia informasi, mekanisme pengaduan, kemudahan akses informasi, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah.
Maka dari itu, KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara tahapan pemilu/ fasilitator penerimaan laporan dana kampanye parpol membutuhkan adanya suatu usaha untuk dapat mendorong kepatuhan dan transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye parpolnya. Oleh karenanya KPU Kabupaten Nias Selatan menyusun strategi untuk dapat membantu partai politik mendorong kepatuhan dan transparansi dalam menyusun laporan dana kampanye parpol. Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Strategi Organisasi (Coorporate Strategy), Strategi Program (Program Strategy), Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support strategy), Strategi Kelembagaan ((Institusional Strategy).
56
Strategi-strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan adanya kegiatankegiatan yang berkaitan dengan program tersebut, diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan transparansi dalam menyusun laporan dana kampanye parpol. Dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan yang telah disusun, tidak terlepas dari adanya faktor yang yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol.
Faktor yang menyebabkan kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol dapat dianalisis melalui 2 aspek antara lain, aspek internal yaitu terkait dengan aspek didalam organisasi meliputi kompetensi, kompetensi inti serta sumber daya sedangkan aspek eksternal yaitu aspek diluar organisasi meliputi ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi serta demografi. Selanjutnya kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema berikut ini :
57
L. Bagan Kerangka Pikir
KPU Kabupaten Nias Selatan (Melaksanakan Tahapan Penyusunan LDK Parpol)
Indikator Transparansi LDK Parpol di ukur : (Krina (2003): 1. Penyediaan informasi 2. Mekanisme pengaduan 3. Kemudahan akses informasi 4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah 5. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu.
Permasalahan LDK Parpol: Tidak Patuh dan Tidak Transparan LDK Parpol
Strategi KPU mendorong Kepatuhan dan Transparansi LDK , Menurut Kooten (Salusu 2006: 104-105) 1. 2. 3.
4.
Strategi Organisasi (Organization Strategy) Strategi Program (Program Strategy) Strategi Pendukung Sumber Daya (Resources Strategy) Strategi Kelembagaan (Intitusional Strategy)
Analisis Lingkungan Organisasi (Internal & Eksternal)
ke
Gambar.1 Skema kerangka pikir
Derajat/ Kualitas Kepatuhan LDK parpol diukur (H.C. Kelman (Soekanto: 1982 :230231) : 1. Compliance 2. Identification 3. Internalisation
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2005:234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Bogdan dan Taylor dalam Nawawi (2001:66), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
Peneliti memilih metode penelitian secara kualitatif karena peneliti ingin memperoleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena tingkat kepatuhan dan transparansi partai politik dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politik melalui strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, selain itu persoalan dana kampanye partai politik pemilu legislatif tahun 2014 merupakan isu yang menarik, dimana perundang-undangan akan membatalkan calon terpilih apabila partai politik peserta pemilu tidak menyerahkan laporan dana kampanye parpolnya.
59
B. Fokus Penelitian Moleong (2006:63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik. Fokus penelitian ini adalah : 1.
Strategi KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014, dengan mengkaji tipe strategi sebagaimana menurut kooten dalam Salusu (2006:104-105). a. Strategi organisasi (Coorporate Strategy) Pembentukan tim atau kelompok kerja dan helpdesk penyusunan laporan dana kampanye parpol. Penyusunan bahan supervisi Pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan Pelaksanaan monitoring atau pendampingan Peningkatan komunikasi dengan membuka ruang konsultasi bilateral antara KPU dan parpol. b. Strategi Program (Program Strategy) Peningkatkan kesadaran partai politik pentingnya melaksanakan tahapan laporan dana kampanye partai politik. Pemahaman tentang konsekuensi hukum. c. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) Penyiapan saranana prasarana.
60
Peningkatan kualitas/ pengetahuan petugas melalui bimbingan teknis/ pelatihan. Pemberian kompensasi berupa hohorarium d. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy). Optimalisasi tugas dan tanggung jawab. Optimalisasi aturan hukum/ standar operasional prosedur (SOP). 2.
Evaluasi pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pemilu legislatif tahun 2014 sebagaimana menurut David (2004:308) mengemukakan tiga kegiatan dasar dalam evaluasi strategi. a. Strategi Organisasi (Coorporate Strategy) Dasar strategi (Untuk melihat apa yang mendasari KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan program atau kegiatan sebagai suatu strategi). Perbandigan hasil (Untuk melihat perbandingan hasil yang didapatkan setelah program atau kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai suatu strategi). Tindakan korektif (Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap program atau kegiatan yang belum memberikan hasil yang baik). b. Strategi Program (Program Strategy) Dasar strategi.
61
(Untuk melihat apa yang mendasari KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan program atau kegiatan sebagai suatu strategi). Perbandigan Hasil (Untuk melihat perbandingan hasil yang didapatkan setelah program atau kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai suatu strategi). Tindakan korektif. (Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap program atau kegiatan yang belum memberikan hasil yang baik). c. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) Dasar strategi. (Untuk melihat apa yang mendasari KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan program atau kegiatan sebagai suatu strategi). Perbandigan Hasil (Untuk melihat perbandingan hasil yang didapatkan setelah program atau kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai suatu strategi). Tindakan korektif. (Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap program atau kegiatan yang belum memberikan hasil yang baik). d. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) Dasar strategi.
62
(Untuk melihat apa yang mendasari KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan program atau kegiatan sebagai suatu strategi). Perbandigan Hasil (Untuk melihat perbandingan hasil yang didapatkan setelah program atau kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai suatu strategi). Tindakan korektif. (Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap program atau kegiatan yang belum memberikan hasil yang baik). 3.
Efektivitas pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye parpol pada pemilu legislatif tahun 2014 dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985;53). a. Strategi Organisasi (Coorporate Strategy)
Pencapaian Tujuan (Dengan melihat pencapaian yang didapatkan dari tujuan yang diharapkan).
Integrasi (Dengan
melihat
kemampuan
suatu
organisasi/institusi
untuk
melakukan kegiatan atau program yang akan dilakukan/ditetapkan).
Adaptasi
63
(Dengan
melihat
kemampuan
organisasi
atau
institusi
untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada terhadap program atau kegiatan yang dilakukan). b. Strategi Program (Program Strategy)
Pencapaian Tujuan (Dengan melihat pencapaian yang didapatkan dari tujuan yang diharapkan).
Integrasi (Dengan melihat kemampuan suatu organisasi/institusin untuk melakukan kegiatan atau program yang akan dilakukan/ditetapkan).
Adaptasi (Dengan
melihat
kemampuan
organisasi
atau
institusi
untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada terhadap program atau kegiatan yang dilakukan). c. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)
Pencapaian Tujuan (Dengan melihat pencapaian yang didapatkan dari tujuan yang diharapkan).
Integrasi (Dengan melihat kemampuan suatu organisasi/institusin untuk melakukan kegiatan atau program yang akan dilakukan/ditetapkan).
Adaptasi
64
(Dengan
melihat
kemampuan
organisasi
atau
institusi
untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada terhadap program atau kegiatan yang dilakukan). d. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)
Pencapaian Tujuan (Dengan melihat pencapaian yang didapatkan dari tujuan yang diharapkan).
Integrasi (Dengan melihat kemampuan suatu organisasi/institusin untuk melakukan kegiatan atau program yang akan dilakukan/ditetapkan).
Adaptasi (Dengan
melihat
kemampuan
organisasi
atau
institusi
untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada terhadap program atau kegiatan yang dilakukan). 4.
Faktor yang menyebabkan parpol tidak patuh dan tidak transparans parpol dalam penyusunan laporan dana kampanye dengan menganalisis lingkungan organisasi sebagaimana menurut Dirgantoro (2001:38). A. Faktor Internal Kompetensi Kompetensi inti Sumber Daya B. Faktor Eksternal
Ekonomi
Sosial
Teknologi
Politik dan Hukum
Demografi
65
C. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di instasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penentuan Lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa : Pertama, berdasarkan pengalaman bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan dalam setiap perhelatan pemilu
selalu menimbulkan
isu dan
permasalahan sampai tingkat nasional. Kedua, pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 terdapat parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye parpol. Ketiga, faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data penelitian.
D. Sumber Data dan Informan Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :
1.
Data Primer
Suryabrata (1987:93) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan.
66
Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian yaitu berupa hasil wawancara mendalam dengan informan. Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Sumber data pada tahap dan penelitian ini adalah informan yang berhubungan langsung dalam proses penyusunan laporan dana kampanye parpol. Adapun informan yang menjadi sumber data primer tersebut antara lain :
Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Alfian Zenius Dakhi, SE
Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Sumangeli Mendrofa, SE
Mantan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Deskarnial Zagoto, SE
Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan yaitu Yarmansyah Telaumbanua, SE
Anggota kelompok kerja terkait penyusunan laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2014 yaitu Salatieli Bazikho
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu Ali Johan Harefa
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu legislatif tahun 2014 yaitu Martalena Duha, SE
Peneliti turun langsung ke KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan/ riset. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber atau informan, peneliti mendapatkan data-data kegiatan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam penerimaan laporan dana kampanye partai politik Kabupaten Nias Selatan.
67
2.
Data Sekunder
Suryabrata (1987:94) Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah : a.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
b.
Undang-Undang No.08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
c.
PKPU No.17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye Parpol Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
d.
Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan.
e.
Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan.
f.
Surat Edaran KPU Republik Indonesia
g.
Surat Undangan/kegiatan KPU Kabupaten Nias Selatan.
E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan gabungan/triangulasi.
68
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara, dokumentasi, wawancara. 1.
Wawancara mendalam (deep interview) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). Peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaanpertanyaan berlanjut. Wawancara seperti ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan peneliti wawancarai untuk pengumpulan data ini adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, anggota pokja penerimaan dana kampanye, Ketua DPC Partai politik dan calon anggota legislatif. Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
69
2.
Dokumentasi Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah tentang dana kampanye partai politik dalam pemilu. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud adalah : a. Undang-Undang/ Peraturan KPU. b. Surat Edaran KPU RI. c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan. d. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan. e. Surat Undangan/kegiatan KPU Kabupaten Nias Selatan. f. Foto-foto di lapangan (wawancara)
3.
Triangulasi Peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana untuk data diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Adapun informan yang dijadikan sumber triangulasi data yaitu :
70
Nama
: Martalena Duha, SE
Suku
: Nias
Pendidikan
: Sarjana (S-1)
Jabatan
: Anggota DPRD Kab. Nias Selatan/ Ketua DPC PKB
Alamat
: Jl. Arah Lagundri Km.VII Kab.Nias Selatan
Nama
: Ali Johan Harefa
TTl/Usia
: Gunung Sitoli, 01 Oktober 1975
Suku
: Nias
Jabatan
: Ketua DPC Partai PPP Kab. Nias Selatan
Alamat
: jl. Sudirman. Kel. Pasar Teluk Dalam Kab.Nias Selatan
F. Teknis Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2006:248) adalah
upaya
yang
dilakukan
dengan
jalan
bekerja
dengan
data,
mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Drury dalam Moleong (2006:248) menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yaitu pertama mencatat hasil lapangan, kedua mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan hubungan anatar data serta membuat temuan-temuan umum.
71
Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: 1.
Reduksi Data
Reduksi
data
merupakan
analisis
yang
menajamkan,
menggolongkan,
mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara peneliti
langsung
melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian data menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisa data dan memasukannya kedalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian. 2.
Penyajian Data (Display Data)
Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan-kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dengan cara kategorisasi. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak membantu. Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/sketsa dan tabel. Kesemuanya itu dirancang guna merakit secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang baik.
72
3.
Verifikasi dan Kesimpulan
Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti bendabenda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.
G. Keabsahan Data Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006:324) ada beberapa teknik untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang meliputi sebagai berikut : 1.
Kredibilitas Data Kredibilitas data diperoleh dengan melakukan teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan data dari luar data tersebut sebagai pembanding sehingga kebenaran itu dapat diketahui dengan pasti, selain itu juga dapat melakukan pengamatan, memperbanyak referensi serta melakukan pembicaraan dengan rekan sejawat.
2.
Keteralihan Data ( Transferability) Keteralihan data dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada si pemakai, yaitu sampai manakah hasil sebuah penelitian dapat mereka gunakan pada konteks dan situasi tertentu. Apabila pemakai melihat ada dalam penelitian itu yang serasi pada situasi yang dihadapinya, maka situasi tampak adanya transfer, walaupun dapat diduga tidak ada situasi yang sama.
73
3.
Ketergantungan Data (Dependability) Ketergantungan data dapat digunakan dengan model audit trail
yaitu
pemeriksaan data lapangan, reduksi data, dan interpretasi data. 4.
Kepastian Data (Confirmability) Hal ini diperoleh melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis emikemik, dan memperhatikan etika lapangan.
IV. GAMBARAN UMUM
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1.
Profil Lokasi Penelitian
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan pada awalnya didasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 02/ KPT/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor : 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002. Terbentuknya Kabupaten Nias Selatan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2003. Letak Geografis Kabupaten Nias Selatan berbatasan dengan: 1.
Sebelah Selatan dengan Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat.
2.
Sebelah Utara dengan Kabupaten Nias.
3.
Sebelah Timur dengan Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal.
4.
Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
Dilihat dari letak geografis, termasuk tidak menguntungkan karena terletak di belakang Pulau Sumatera, di luar jalur kegiatan ekonomi.
75
Keadaan ini menjadikan Pulau Nias termasuk daerah terisolir, jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, hal ini akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya pemasaran produk Nias dan Nias Selatan ke Sumatera lainnya. Kabupaten Nias Selatan terletak pada ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar daerahnya merupakan bukit dan lembah dengan kemiringan 15% sampai 40% bahkan lebih dari 40%. Dengan kondisi topografi yang demikian berakibat sulit membuat jalan jalur lurus dan lebar. Oleh karena itu kota-kota utama Pulau Nias terletak di tepi pantai.
Pulau dan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari 132 pulau dengan pulau terbesar adalah Pulau Nias yang memanjang kearah utara selatan dengan panjang 120 km dan lebar 40 km. Panjang pantainya sekitar 450 kilometer. Kepulauan Nias terdiri dari 132 pulau besar dan kecil, yang dihuni 37 buah pulau dan yang tidak dihuni 95 buah pulau. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). (Sumber : http://niasselatankab.go.id)
2.
Profil KPU Kabupaten Nias Selatan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
76
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Nias Selatan beralamat di Jalan Sudirman No. 88 Kelurahan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara pemilu diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas,
akuntabilitas,
efisiensi,
dan
efektivitas,
mengingat bahwa tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati.
3.
Visi dan Misi KPU Kabupaten Nias Selatan
VISI Komisi Pemilihan Umum memiliki visi yaitu “menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL).
MISI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan memiliki misi sebagai berikut : Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
77
Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif; Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan. Meningkatkan
integritas
penyelenggara
pemilu
dengan
memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu; Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.
4.
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Nias Selatan
KPU Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh sekretariat KPU. Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Kabupaten Nias Selatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota yang memegang divisi pada KPU Kabupaten Nias Selatan. Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan atas usul KPU Kabupaten Nias Selatan dan setelah berkonsultasi dengan Bupati Nias Selatan. Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.
78
Aparatur lembaga sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di KPU Kabupaten Nias Selatan terdiri dari PNS Organik dan PNS yang dipekerjakan (DPK) yang berasal dari pemerintah daerah. Struktur organisasi KPU Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :
Gambar.2 Struktur organisasi KPU Kabupaten Nias Selatan
Ketua/ Anggota KPU Kab. Nias Selatan 1. Alfian Zenius Dakhi, SE (Ketua KPU) 2. Sumangeli Mendrofa,SE (Anggota KPU/ Divisi Teknis Penyelenggara) 3. Sumurni Halawa, ST (Anggota KPU/ Divisi Hukum) 4. Edward Duha (Anggota KPU/ Divisi/Logistik) 5. Ekarius Zalogo (Anggota KPU/ Divisi SDM)
Sub Bagian Umum Severius Wau, SE (Plt. Kasubag Umum)
Pelaksana
1. James \ Hendra Siregar, SE 2. Panataran Marpaung, SH 3. Salatieli Bazikho 4. Artis Duha 5. Ferdinan Sarumaha 6. Sri Ariani Zebua
Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan
Sekretaris KPU (Yarmansyah Telaumbanua, SE)
Sub Bagian Hukum Syurifman Tanjung, SH (Kasubag Hukum)
Pelaksana 1. John Hitler Saragi, SH 2. Julita Tafanao, SE 3. Syariadi Amri Zalukhu, A.Md
Sumber : KPU Kabupaten Nias Selatan
Sub Bagian Teknis Natalius Maduwu, A.Md (Plt. Kasubag
Teknis)
Pelaksana 1.Solauzisokhi Duha 2.Anton Nius Duha, A.Md.Pd
Sub Bagian Program Antonius Telaumbanua, SH (Kasubag Program)
Pelaksana 1. Matius Zagoto
79
5.
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Nias Selatan Tugas dan wewenang dalam penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD dan
DPRD, meliputi:
Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal;
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
80
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu, dan KPU Provinsi;
Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan mengumumkannya;
Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten dan membuat berita acaranya;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu;
Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
Melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
setiap
tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
81
Kewajiban dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati adalah: Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, secara adil dan setara; Menyampaikan
semua
informasi
penyelenggaraan
Pemilu
kepada
masyarakat; Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
semua
kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
82
Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi dikabupaten; Melaksanakan keputusan DKPP; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
6.
Tugas, wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan
Tugas, Wewenang dan Kewajiban sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Sekretariat Kabupaten Nias Selatan bertugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Nias Selatan dalam menyelenggarakan pemilu; d. Membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan
Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati;
83
g. Membantu
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nias Selatan; dan h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Sekretariat Kabupaten Nias Selatan berwenang: a. Mengadakan
dan
mendistribusikan
perlengkapan
penyelenggaraan
pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. Mengadakan
perlengkapan
penyelenggaraan
pemilu
sebagaimana
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3.
Sekretariat Kabupaten Nias Selatan Berkewajiban : a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Nias Selatan.
4.
Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7
Komisioner dan aparatur kesekretariatan KPU Kabupaten Nias Selatan
Kelembagaan KPU Kabupaten Nias Selatan terdiri dari komisioner KPU dan sekretariat KPU yang berjumlah 27 orang yaitu 5 orang komisioner KPU dan 22 orang sekretariat KPU.
84
Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer, dimana PNS terdiri PNS organik KPU dan PNS yang berasal pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan yang berstatus dipekerjakan di KPU Kabupaten Nias Selatan (DPK).
Adapun Komisioner KPU Kabupaten Nias
Selatan yang menjabat sebagai ketua/anggota KPU Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tabel dibawah ini : 7.1
Komisioner KPU yang menjabat Ketua/Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
Tabel. 3 Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 No 1
Nama Alfian Zenius Dakhi, SE
Jabatan Ketua KPU/ Koordinator divisi
2
Sumurni Halawa, ST
Anggota KPU/ Penanggung Jawab Divisi Hukum
3
Sumangeli Mendrofa, SE
4
Edward Duha
5
Ekarius Zalogo
Anggota KPU/ Penanggung Jawab DivisiTeknis Penyelenggara Anggota KPU/ Penanggung Jawab DivisiUmum, Keuangan dan Logistik Anggota KPU/ Penanggung Jawab Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
Keterangan PAW (Pengganti Antarwaktu) PAW (Pengganti Antarwaktu) Lama PAW (Pengganti Antarwaktu) PAW (Pengganti Antarwaktu)
Sumber : Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan No.01/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2017
Tabel. 4 Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pendidikan dan pangkat golongan No 1 2 3 4 5 6 7
Tingkat Pendidikan SD SLTP SMU Diploma S1 S2
Jumlah
No
2 3 -
1 2 3 4 5 6 7
Total
5
Tingkat Pangkat/Golongan IV.b IV.a III.d III.c III.b III.a II.a Total
Jumlah -
Ket
85
7.2
Aparatur yang menjabat dalam kesekretariatan KPU Kabupaten Nias Selatan
Tabel. 5 Aparatur Kesekretariatan KPU Kabupaten Nias Selatan didasarkan Jabatan No 1 2 3 4 5
Nama Yarmansyah Telaumbanua, SE Severius Wau, SE Syurifman Tanjung, SH Natalius Maduwu, A.Md Antonius Telaumbanua, SH
Jabatan Ket Sekretaris SK Setjen KPU RI Plt. Kasubag Umum SK Bupati Nias Selatan Kasubag Hukum SK Bupati Nias Selatan Plt. Kasubag Teknis SK Bupati Nias Selatan Plt. Kasubag Program SK Bupati Nias Selatan dan Data Sumber : Sub Bagian Umum dan SDM KPU Kabupaten Nias Selatan bulan Maret tahun 2017
Tabel. 6
No 1 2
Aparatur yang berada dibawah Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017
Nama Severus Wau, SE James Hendra Siregar, SE
Jabatan Plt.Kasubag Umum Staf
Ket PNS DPK PNS Organik/ Tugas belajar 3 Panatararan Marpaung,SH Staf PNS Organik 4 Salatieli Bazikho Staf PNS DPK 5 Artis Duha Staf PNS DPK 6 Ferdinand Marcos Sarumaha Staf PNS DPK 7 Sri Ariani Zebua Staf PNS DPK 8 Okianus Duha Supir Honorer 9 Bualazisiwa Laia Pengamanan Honorer 10 Olozisokhi Laia Pengamanan Honorer Sumber : Sub Bagian Umum dan SDM KPU Kabupaten Nias Selatan bulan Maret tahun 2017
Tabel. 7 Aparatur yang berada dibawah Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 No 1 2
Nama Syurifman Tanjung, SH John Hitler Saragi, SH
Jabatan Kasubag Hukum Staf
Ket PNS DPK PNS Organik/ Tugas Belajar 3 Julita Tafonao, SE Staf PNS DPK 4 Syariadi Amri Zalukhu, A.Md Staf PNS DPK 5 Wirmansyah Tanjung Pramuniaga Honorer Sumber : Sub Bagian Umum dan SDM KPU Kabupaten Nias Selatan bulan Maret tahun 2017.
86
Tabel. 8 Aparatur yang berada dibawah Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 No Nama Jabatan Ket Natalius Maduwu, A.Md 1 Plt. Kasubag Teknis PNS DPK 2 Solauzisokhi Duha Staf PNS DPK 3 Antonius Duha, A.Ma.Pd Staf PNS DPK Sumber : Sub Bagian Umum dan SDM KPU Kabupaten Nias Selatan bulan Maret tahun 2017
Tabel. 9 Aparatur yang berada dibawah Sub Bagian Program KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 No 1
Nama Anton Nius Telaumbanua, SH
Jabatan Ket Plt. Kasubag PNS DPK Program dan Data 2 Matius Zagoto Staf PNS DPK 3 Resman Buulolo Operator Honorer Sumber : Sub Bagian Umum dan SDM KPU Kabupaten Nias Selatan bulan tahun 2017
Tabel. 10 Aparatur Kesekretariatan berdasarkan tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Pendidikan SD SLTP SMU Diploma S1 S2
Jumlah
6 3 8
No 1 2 3 4 5 6
7 Total
17
Tingkat Pangkat/Golongan IV.b IV.a III.d III.c III.b III.a II.d II.c II.b II.a Total
Jumlah
Ket
1
3 3 2 1 3 1 3 17
B. Identitas Informan Informan dari penelitian ini terdiri dari komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan, selain itu ada informan yang berasal dari partai politik untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sebagai acuan atau penguat dengan identitas informan sebagai berikut:
87
1. Informan yang berasal dari KPU Kabupaten Nias Selatan Nama T.T.L/Usia Suku Pendidikan Jabatan Alamat
: Alfian Zenius Dakhi, SE : Hilismaetano, 15 Oktober 1976 : Nias : Sarjana (S-1) : Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan : Desa Pekan Hilismaetano Kec. Maenamolo.
Nama T.T.L/Usia Suku Pendidikan Jabatan Alamat
: Sumangeli Mendrofa, SE : 10 November 1981/ 36 Tahun : Nias : Sarjana (S-1) : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan : Lolowau Nias Selatan
Nama T.T.L/Usia Suku Pendidikan Jabatan Alamat
: Yarmansyah Telaumbanua, SE : Miga, 18 Maret 1965 : Nias : Sarjana (S-1) : Sekretaris KPU/Penanggung Jawab Pokja : Jalan Baloho. Kel. Pasar TelukDalam
Nama T.T.L/Usia Suku Pendidikan Jabatan Alamat
: Salatieli Bazikho : Hilisataro, 22 Februari 1976 : Nias : SMA : Staf KPU/ Anggota Pokja Laporan Dana Kampanye : Desa Hilisataro raya Kecamatan Toma Kab.Nias Selatan
Nama T.T.L/Usia Suku Pendidikan Pekerjaan Alamat
: Deskarnial Zagoto : Nias Selatan, 14 Desember 1975 : Nias : Sarjana (S-1) : PNS/ Mantan Anggota KPU Kab.Nias Selatan :Jalan Baloho, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kab. Nias Selatan
88
2. Informan yang berasal dari partai politik Nama Suku Pendidikan Jabatan Alamat Nama T.T.L/ Usia Suku Pendidikan Jabatan Alamat
: Martalena Duha, SE : Nias : Sarjana (S-1) : Anggota DPRD/ Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan : Jln arah lagundri Km. VII Kec. Fanayama Nias Selatan : Ali Johan Harefa : Gunung Sitoli, 01 Oktober 1975 : Nias : SMA :Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Nias Selatan : Jln. Sudirman Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
VI. KESIMPULAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah : 1.
Bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan telah berjalan dan terlaksana. Strategi yang telah dilakukan memberikan hasil terhadap aspek penyerahan laporan dana kampanye yaitu dari 12 parpol peserta pemilu legislatif tahun 2014, 11 parpol telah menyerahkan laporan dana kampanye parpolnya sedangkan 1 parpol tidak menyerahkan yaitu PPP. Strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi penyusunan laporan dana kampanye partai politik dengan melakukan beberapa program atau kegiatan antara lain: a. Strategi Organisasi (Organization Strategy) dengan melakukan : Pembentukan
kelompok/tim
kerja
penyusunan
laporan
dana
kampanye partai politik. Penyusunan bahan supervisi. Melaksanakan monitoring/pengawasan dan pendampingan Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi. Memperkuat komunikasi dengan membuka layanan konsultasi bilateral .
182
b. Strategi Program (Program Strategy) dengan melakukan : Peningkatkan kesadaran partai politik. Peningkatan pemahaman tentang konsekuensi hukum. c. Strategi Sumber Daya (Resources Strategy) dengan melakukan : Penyiapan sarana dan prasarana Peningkatan kualitas petugas atau tim/ helpdesk melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Pemberian kompensasi berupa honorarium kepada petugas atau Helpdesk. d. Strategi Kelembagaan (Instituion Strategy) dengan melakukan : Optimalisasi pembagian tugas dan tanggung jawab. Optimalisasi terhadap aturan hukum.
2.
Evaluasi terhadap strategi KPU Kabupaten Nias Selatan mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014 dengan mengkaji 3 hal antara lain : Dasar strategi, perbandingan hasil serta tindakan korektif yang akan dilakukan. Dasar pelaksanaan strategi. Dasar pelaksanaan strategi, dari beberapa kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan satu sama lain berbedabeda, perbedaan tersebut didasarkan atas tujuan atau sasaran yang diharapkan ataupun dikarenakan proses pelaksanaanya.
183
Dasar pelaksanan dari strategi diatas dapat disimpulkan, pertama adanya perintah secara hirarki dari atasan dalam bentuk surat edaran kepada jajaran penyelenggara pemilu ditingkat bawah, Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan pemilu, ketiga, untuk mempermudah atau membantu memfasilitasi parpol/optimalisasi kegiatan dalam mennyusun laporan dana kampanye. Perbandingan hasil. Perbandingan hasil dalam pelaksanaan strategi dari beberapa kegiatan atau program yang telah dilakukan ada yang memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil yang didapatkan ada pula yang tidak memberikan efek terhadap hasil yang diharapkan. Kegiatan atau program berupa layanan konsultasi bilateral merupakan salah satu program atau kegiatan yang cukup memberikan efek yang baik, partai politik dapat bertemu secara langsung kepada helpdesk untuk mendapatkan informasi atau dapat bertanya secara langsung tentang hal-hal yang masih belum diketahui. Tindakan korektif. Tindakan korektif atas strategi yang berbeda satu sama lain, hal tersebut tergantung dari jenis dan upaya perbaikan yang akan dilakukan. 3.
Efektivitas terhadap strategi KPU Kabupaten Nias Selatan dalam mendorong kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik pemilu Legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014 dengan melihat indikator atau tolok ukur antara lain, pencapaian tujuan, integrasi serta adaptasi.
184
a. Pencapaian Tujuan Bahwa efektivitas terhadap strategi KPU Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini dilihat dari pencapaian tujuan yang dihasilkan dari penerapan program atau kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai suatu strategi. Pencapaian tujuan dalam dalam penelitian ini dengan melihat aspek antara lain: Partai Politik yang menyerahkan laporan dana kampanye partai politik secara perodik tepat pada waktunya. Dari aspek ini, dapat dilihat bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sangat efektif. Terlihat bahwa dari dua belas (12) partai politik peserta pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014, sebanyak 11 partai politik telah menyerahkan laporan dana kampanye partai politik ke KPU Kabupaten Nias Selatan secara tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan, sedangkan satu (1) partai politik tidak menyerahkan laporan dana kampanye partai politiknya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apabila dipersentasekan sebanyak 91,6% partai politik telah mematuhi ketentuan dengan menyerahkan laporan dana kampanye partai politiknya. Sedangkan 8.3% tidak mematuhi dengan tidak menyerahkan laporan dana kampanye partai politiknya. Partai politik menyusun dan menyerahkan laporan dana kampanye partai politik kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan yang ditetapkan baik jenis dan jumlah dokumen maupun isian dokumen yang ditetapkan.
185
Dari aspek ini, terlihat bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa dari dua belas (12) partai politik peserta pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014, berdasarkan hasil audit KAP, sebanyak tiga (3) partai politik yang menyerahkan laporan dana kampanye partai politik mematuhi secara keseluruhan terhadap jenis/isian dokumen formulir yang ditetapkan dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politik dan apabila dipersentasekan sebanyak 25% yang mematuhi secara keseluruhan terhadap aspek ini sedangkan sembilan (9) partai politik yang menyerahkan laporan dana kampanye memiliki unsur ketidakpatuhan dan tidak transparansi dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politiknya, bila dipersentasekan sebanyak 75% memiliki unsur ketidakpatuhan dalam aspek ini. b. Integrasi Bahwa indikator integrasi terhadap efektivitas strategi KPU Kabupaten Nias Selatan sudah efektif. Indikator ini melihat kemampuan suatu organisasi/institusi untuk melakukan kegiatan atau program yang akan dilakukan/telah ditetapkan. Dari sisi ini terlihat bahwa semua kegiatankegiatan atau program yang ditetapkan sebagai suatu strategi sudah dilaksanakan dan terlaksana dengan baik oleh KPU kabupaten Nias Selatan.
186
c. Adaptasi Bahwa indikator adaptasi terhadap strategi KPU Kabupaten Nias Selatan sudah efektif. Indikator ini melihat kemampuan organisasi untuk untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Dari sisi ini terlihat bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan berusaha agar tahapan ini dapat berjalan dengan baik dengan membekali para petugas/ helpdesk dengan pelatihan agar memiliki kemampuan atau pengetahuan, sehingga petugas/helpdesk dapat menyampaikan dengan baik informasi kepada partai politik yang menyusun laporan dana kampanye partai politiknya. 4.
Faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dan tidak transparansi partai politik dalam penyusunan laporan dana kampanye partai politik pada pemilu legislatif Kabupaten Nias Selatan tahun 2014 antara lain : a. Faktor Internal Kompentensi Partai politik atau pengurus partai politik memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi). Pengetahuan yang dimiliki hanya berdasarkan pengetahuan otodidak, yaitu pengetahuan yang didapat sendiri dengan cara membaca, baik itu undang-undang, PKPU atau berdasarkan informasi yang diterima secara lisan. Kompetensi inti Partai Politik belum memiliki anggota atau pengurus yang memiliki sertifikat keahlian dibidang akuntansi/ penyusun laporan.
187
Sumber Daya Sumber daya terutama SDM yang dimiliki oleh partai politik atau pengurus partai politik masih sangat rendah, tingkat pendidikan banyak yang masih SMA atau sederajat. b. Faktor Eksternal Ekonomi Caleg tidak ikut berkampanye/tidak melaksanakan kampanye, yang dikarenakan caleg tidak memiliki dana untuk berkampanye, yang dilakukan untuk menarik simpati warga. Caleg tidak memiliki modal untuk mengenalkan diri kepada publik melalui kampanye. Sehingga mereka tidak mengeluarkan modal untuk berkampanye, sehingga tidak ada yang akan dilaporkan dalam penyusunan laporan dana kampanye. Teknologi Faktor ini tidak memberikan pengaruh terhadap tidak patuh dan tidak transparansnya penyusunan laporan dana kampanye parpol. Hal tersebut dikarenakan penggunaan teknologi telah cukup baik dan terfasilitasi dengan baik. Sosial Sikap partai politik ataupun caleg yang cenderung tertutup. Masih rendahnya kesadaran parpol untuk melaksanakan kewajiban dalam menyusun laporan dana kampanye. Dengan sengaja menyembunyikan penggunaan dana kampanye yang telah dipergunakan. Karena ia tidak mau mengekspos kepada publik tentang keuangannya. Publik dirasa tidak perlu mengetahui keuangan kampanyenya.
188
Politik dan Hukum Tidak adanya sanksi yang tegas membuat parpol atau caleg menggangap sebagai suatu formalitas belaka. Terutama terkait kebenaran atau transparansi laporan dana kampanye. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bahwa yang akan dikenai pembatalan hanyalah sebatas partai yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye. Secara subtansi tidak memberikan efek terhadap pembatalan calon legislatif. Demografi. Timbulnya persepsi partai politik di tengah masyarakat rasa pesimis, dikarenakan caleg yang maju berasal dari partai dan penduduk minoritas. Tidak memiliki suara sehingga apabila maju sebagai calon tetap tidak akan menang. Sehingga timbul pemikiran akan sia-sia juga laporan dana kampanye yang akan dilaporkan.
B. Saran Beberapa hal menurut peneliti yang perlu dilakukan, guna perbaikan penyusunan laporan dana kampanye pada pemilihan umum khususnya pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang akan datang antara lain :
A. Perundang-undangan 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan PKPU No.17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD masih belum optimal, memiliki banyak kelemahan dalam pengaturan terkait dana kampanye
189
partai politik, Oleh karenanya terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut perlu segera dilakukan perubahan dan perbaikan agar penyusunan laporan dana kampanye lebih optimal pada masa yang akan datang sehingga penyusunan laporan dana kampanye parpol tidak dianggap sebagai formalitas belaka. Kelemahan-kelemahan atau belum optimalnya ketentuan perundangan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : a.
Didalam ketentuan perundang-undangan ini, mengatur tentang tanggung jawab terhadap penyerahan laporan dana kampanye parpol hanya menjadi tanggung jawab partai parpol tidak membebankan kepada calon anggota legislatif sebagai calon yang ikut berkompetisi, sehingga banyak caleg yang tidak peduli terhadap penyusunan laporan dana kampanye. Oleh karenanya didalam ketentuan perundang-undangan ini perlu diatur lebih lanjut tentang keikutsertaan caleg bertanggung jawab dalam penyusunan serta penyerahan laporan dana kampanye dan yang bukan hanya dibebankan kepada parpol.
b.
Didalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini, dilihat dari aspek transparansi atau kebenaran laporan dana kampanye bukan menjadi hal penting sehingga banyak laporan dana kampanye parpol masih belum lengkap dan terdapat banyak unsur ketidakpatuhan, terlihat banyak caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya, padahal caleg tersebut ikut melaksanakan kegiatan kampanye.
c.
Didalam ketentuan perundang-undangan ini, hanya memberikan sanksi kepada parpol terkait ketidakpatuhan dalam penyerahan laporan dana kampanye, tidak adanya sanksi tegas yang mengatur kepada parpol peserta
190
pemilu apabila parpol peserta pemilu tidak jujur atau transparan dalam melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta tidak adanya sanksi tegas kepada caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya sepanjang parpol telah menyampaikan dan melaporkan dana kampanye parpolnya kepada KPU. d.
Didalam ketentuan perundang-undangan ini, seyogyanya juga perlu mengatur tentang batasan jumlah besaran dana kampanye kepada para caleg. Pentingnya diatur batasan besaran penggunaan jumlah dana kampanye, agar tidak terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antar satu caleg dengan caleg yang lain terutama caleg yang masih baru dengan caleg yang telah duduk sebelumnya (incumben).
e.
Didalam
ketentuan
kesempatan
kepada
perundang-undangan KAP,
Bawaslu
ini,
maupun
tidak KPU
memberikan untuk
dapat
dilakukannya audit secara mendalam (Audit Investigasi) terhadap laporan dana kampanye parpol tentang kebenaran dana kampanye yang diserahkan. Oleh karenanya didalam ketentuan perundang-undangan perlu dimasukkan atau diberikan kewenangan untuk melakukan audit investigasi agar kebenaran atau transparansi laporan dana kampanye dapat dipertanggungjawabkan oleh parpol.
B. Bagi Partai Politik 1.
Political will parpol yang masih rendah, sehingga menyebabkan parpol mengabaikan kewajiban dalam penyusunan laporan dana kampanye. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum harus memiliki kesadaran untuk ikut
191
aktif dan berpartisipasi untuk melaksanakan tahapan pemilu yang telah ditetapkan. 2.
Untuk mengembangkan kemampuan secara SDM, parpol yang belum memiliki kompetensi dibidang akutansi atau penyusunan laporan, sehingga menyulitkan penyusunan laporan dana kampanye parpol. Oleh karenanya setiap kader partai politik atau pengurus partai politik perlu diberikan pelatihan khususnya pelatihan dibidang akutansi/ penyusunan laporan agar memiliki kompentensi akuntan oleh organisasi parpolnya secara berjenjang.
3.
Masih ada parpol yang belum memahami penyusunan laporan dana kampanye. Partai Politik secara berjenjang juga perlu melakukan sosialisasi internal kepada pengurus partai politik dan calon anggota legislatif tentang arti pentingnya tahapan penyusunan laporan dana kampanye pemilu, bukan hanya mengharapkan sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU, sehingga menyebabkan parpol menyusun laporan dana kampanye hanya sekedar takut terhadap konsekuensi hukum ketika tidak menyerahkan laporan dana kampanye tersebut.
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1.
Bila merujuk pada pasal 129 (7) UU No.08 Tahun 2012, maka parpol sudah harus membukukan dana kampanye 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai politik ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2013 sesuai Keputusan KPU No. 05/Kpts/ KPU/TAHUN 2013 sedangkan PKPU No.17 Tahun 2013 itu sendiri baru dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2013. Terjadi keterlambatan dikeluarkannya PKPU sebagai pedoman bagi parpol
192
dalam penyusunan laporan dana kampanye. KPU seyogianya menetapkan peraturan terutama PKPU sebagai pedoman bagi partai politik dalam penyusunan laporan dana kampanye tepat waktu. 2.
Seyogyanya juga petugas KPU yang menangani penyusunan laporan dana kampanye memiliki kemampuan akuntan atau diberikan pelatihan akuntan, sehingga mampu menjelaskan secara fasih kepada parpol atau caleg tentang bagaimana penyusunan laporan dana kampanye dengan baik dan benar.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adhy, Wahyu Noor Sulistyo.2010. Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.Semarang Agus, Sukrisno dan I Cenik Ardana, 2009, Etika bisnis dan Profesi, Jakarta : Salemba empat. Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang. Skripsi.Universitas Diponegoro. Akdon, 2011. Strategic Management For Educational Management. Alfabeta: Bandung Amir, Taufiq. 2011. Manajemen Strategik. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Asshiddiqie, Jimly 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Indonesia, Jakarta,Konstitusi Press. Arikunto, Suharsini.2005. Manajemen penelitian.PT.Rineka Cipta, Jakarta Arifin, Anwar. 1994. Strategi Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas. Bandung : CV. ARMICO Budiarjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. ------------, 2008 Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama. Bryson, John. 2001. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Darma, Surya. 2007 Manajemen Keuangan insitusi, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional. David, Fred R. 2004. Manjemen Strategis. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Hal 308 ---------, 2005. Manajemen Strategis. Salemba Empat: Jakarta.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 654 Dirgantoro, Crown. 2001. Manajemen danImplementasi.Grasindo: Jakarta
Stratejik
:Contoh,
Kasus,
Edwing, KD and Samuel Issachardoff (eds), 2006 Party Funding and Campaign Financing in International Perspektive, Oregon: Hart Publishing. F. Rangkuti, 1998. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik-Komunikasi dan Positioning ideology Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Hakim, Lukman. 2010. Parameter untuk Melembagakan Komisi Negara sebagai Lembaga Negara dalam Konstitusionalisme Demokrasi, Sebuah diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah, dan Mahkamah Konstitusisebagai Kado untuk Sang Penggembala Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Malang : In-Trans. Heene,
Aime dkk. 2010. Manajemen Publik.Bandung. PT Refika Aditama
Strategi
Keorganisasian
Hubeis dan Najib. 2014. Manajemen strategik dalam pengembangan daya saing organisasi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Jubaedah, Edah, 2008, Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Kabupaten/Kota (Bandung; Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN. Kusuma, ST.1987, Psiko. Diagnostik.Jogyakarta, SGPLB, Negeri Jogyakarta. Kristianten. 2006.Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta. Lalolo, Loina. Krina.2003.Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta :Badan Perencanaan PembangunanNasional. Marcin Walecki “Political Money and Corruption”, IFES, 2004. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta. ---------------. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Andi.
--------------, 2012. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi Offiset. Masduki, teten. 2008. Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Marrus (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Penerbit PT. Bumi Aksa. Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ketiga, Penerbit Liberty, Yogya karta, hal. 38 Moleong, Lexy J.2006. Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung -----------, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. -----------, Hadari. 2012. Manajemen Strtategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan ilustrasi di bidang pendidikan). Gadjah Mada University Press Nilasari, Senja. 2014. Manajemen strategi. Dunia Cerdas. Jakarta Timur.
P. Robbin, Stephen. 1994. Teori Organisasi:Struktur, Desain dan aplikasi. Bandung:Arcan --------------------------, Manajemen (Edisi Kesepuluh). Jakarta . Erlangga Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Poerwadarminta, WJS. 1984. Kamus Umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Riwu. Kaho
Pramono, Sidik. 2013. Pengendalian keuangan partai politik. Kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan, Jakarta , hal.3
Rizkiyansah, Ferry Kurnia. 2007. Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (catatan penyelenggaraan pemilu 200). Bandung : IDEA Publishing. Saleh dan Susilowati. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufactur di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis Strategi.Vol.13, 67-68
Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk organisasi publik dan organisasi non profit). Grasindo: Jakarta. ------------. 2008. Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk organisasi publik dan organisasi non profit). PT. Gramedia Widiasarana: Jakarta. Soekanto ,Soejono, 1977, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, hal. 226-227 --------------, 1982, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum suatu analisa sosiologi hukum, Jakarta, CV. Rajawali. --------------. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Soesilo, Nining I. (2002). Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis) – Buku II. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Jakarta Steers, M Richard. (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).Bandung: Alfabeta. Sukrisno Agoes (2009). Bunga Rampai Auditing. Jakarta: Salemba Empat. Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian, Jakarta : Rajawali, 1987. Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta. ----------------------,dkk. 2008, perekayasaan sistem pemilu untuk tata politik demokratis. Patnershif for Governance Reform Indonesia, Jakarta Sodikin, Hukum Pemilu Pemilu sebagai Jakarta:Gramata Publising, 2014. Tahir,
praktek
Ketatanegaraan,
Arifin, 2011 Kebijakan Publik dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press,
Umar, Husein. 2010. Desain Penelitian Manajemen Strategik. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wardani, lia, 2012. Dana kampanye pemilu di indonesia indonesia, Isu krusial yang cenderung terabaikan, Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Vol.3 hal. 59.
B. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undaang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Partai Politik Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Peraturan Komisi Pemilihan Umum N0.17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
C. Journal Handbook on monitoring election campaign finance, open society justice initiative, 2005, pg 12
D. Data online http://kbbi.web.id/implementasi di akses 5 oktober 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye diakses 6 oktober 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi14 November 2016 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140203_dana_kamp anye) 14 Februari 2017.
