Terima kasih dan penghargaan yang setinggisetinggitingginya atas kesediaan dan kehadiran yang terhormat: TIM PROMOTOR Ketua : Bapak Prof. H. Kusnaka Adimihardja, MA., Ph.D. Anggota : Bapak Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Rosadi., Drs., MS. TIM Pembahas Bapak Prof. H. A. Djadja Saefullah, Drs., MA., Ph.D. Bapak Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH., MS. Bapak Prof DR. Josi. Adiwisastra Bapak Prof DR. Taliziduhu Ndraha Bapak Prof DR. Rully Nasrullah Naszir,Drs.,MS Bapak Prof Dr. Sambas Wiradisurya Sp.AK
PROGRAM PASCASARJANA PASCASARJANA PROGRAM UNIVERSITAS PADJADJARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG BANDUNG 2007 2007
1.1. Latar Belakang Penelitian
JUDUL PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT)
DATA KASUS TRAFFICKING IN PERSON (LAPORAN DARI SATWIL)TAHUN 2006
POLDA
1
RIAU
2
SUMSEL
3
LAMPUNG
4 5 6 7 8 9 10
BALI MALUKU JATENG SULTRA JABAR KALTENG SULUT
11
KALTIM
TP BAWA ANAK YG BLM DEWASA TANPA IJIN ORTU (2 KSS) PERDAG ANAK UTK DIJADIKAN WTS PERDAG ANAK DIBAWAH UMUR 1 KSS LARIKAN GADIS DI BAWAH UMUR 1 KSS LARIKAN ANAK TANPA IJIN ORTU 4 KSS PERNIAGAKAN/JUAL PEREMPUAN 1 KSS PERDAG WANITA/ANAK DIBAWAH UMUR PENIPUAN/PERDAG WANITA JANJI KERJA DAN DIJUAL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 1 KSS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (BOGOR) NIHIL 1 KSS BAWA LARI ANAK GADIS 4 KSS PERDAGANGAN WANITA 1 KSS PERCOBAAN PERDAGANGAN WANITA 2 KASUS PERDAGANGAN WANITA
KETERANGAN : - POLDA LAIN LAPORANNYA BELUM MASUK - LIDIK : 619 KASUS - SIDIK : 128 KASUS - P.21 : 56 KASUS
KOMITMEN BAHWA
UUD 1945 PSL 28C UU NO. 23 TAHUN 2002TTG.PA. UU NO 39 TAHUN 1999 TTG HAM KEPPRES 88 TAHUN 2002 TTG RAN PPA DAN GUGUS TUGAS PPA KHA 1989 Optional protocol UN UNGGAS 2002 WFFC
1. KORBAN PA HARUS DILINDUNGI 2.PELAKU HARUS DISKRIMINALISASI DAN HUKUM BERAT 3.PENGHAPUSAN PA HARUS SEGERA DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DGN ALIANSI GLOBAL UTK MENGHAPUS TRAFICKING.
TIER 3 negara yg tidak berbuat apa Selama 10 thn, dihentikan Bantuan kemanusiaan Maraknya traficking
Oleh: TUBAGUS RACHMAT SENTIKA NPM L3G04888
NO
TEMA SENTRAL TUJUAN MENGHAPUS PERDAGANGAN ANAK
MEMPERHATIKAN
FENOMENA : 1. KASUS PA MENINGKAT DARI 10 % TKW YG BERMASALAH 10%DIANTARANYA KORBAN TRAFICKING 2. INDONESIA MASUK-- TIER 3 3. INDONESIA SUMBER DAN TRANSIT 4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK BELUM BERJALAN 5. TRANSFORMASI STRUKTURAL
P.21 SIDIK SIDIK LIDIK LIDIK
CUKUP MENARIK & PENTING UNTUK MENJADI OBJEK PENELITIAN BERDASARKAN KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN (KYBERNOLOGI)
PETA LALU LINTAS PERDAGANGAN ANAK di INDONESIA, 2006 Negara Tujuan: Australia, Singapore, Malaysia, Brunai, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, & Eropa.
KETR 2 KSS P.21 1 KSS P.21 1 KSS SIDIK SIDIK SIDIK SIDIK P.21 LIDIK P.21
BAGAIMANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK DILAKSANAKAN DI KABUPATEN/ KOTA
Malaysia Medan Medan
Singapore
Samarinda Samarinda
Manado Manado
Batam Batam Tj. Tj. Pinang Pinang
Sorong Sorong Biak Biak
Pontianak Pontianak
Makassar Makassar Jakarta Jakarta Jepara Lampung Jepara Lampung Surabaya Surabaya Indramayu Indramayu NTB NTB Bali Bali
Timika Timika
NTT NTT
Transit: Transit: Medan, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Jakarta, Pontianak, Makassar Sumber: Sumber: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Tanjung Balai Karimun, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Timur, Sulawesi Selatan (Makassar), Sulawesi Utara (Manado)
Sumber: BPS, KPP, dan PSW UNPAD
Daerah Tujuan: DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan INDONESIA: 17,000 pulau; 7,9 juta Km 2; 206,264,595 jiwa.
Peta Lokasi Sumber Perdagangan Anak di Jawa Barat
KASUS PERDAGANGAN ANAK di INDONESIA 1999-2006 400 300 200 100 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laporan 173
24
178
155
125
349
53
44
134
16
128
90
67
141
44
16
Selesai
Sumber: Bareskrim Mabes Polri, Kejakasaan Agung, KPP
Laporan Selesai
Sumber: BPS, KPP, dan PSW UNPAD
ILMIAH SAFITRI Alis NITA
CHERIA KARAMUNTING
• RUSMINI • NOVI NILA CHANDRA
IRA
TKW ASAL BLITAR, MAU KERJA KE LN DAN DITAWARI KE AUSTRALIA KERJA DI RESTAURANT OLEH
PERPANJANG PASSPORT & VISA AUSTRALIA, MELALUI
ACHMAD NGAWALI
HUB MAU JUAL
SUTIKNO
SUHERMAN DAPAT PASPORT UTK IRA DARI
1. Implementasi Kebijakan Nasional Penghapusan
DIANTAR KE :
KASUS TH 2004 FERRY FRANS NIRWANA
CHERIA KARAMUNTING TDK JADI BERANGKAT, KRN HAMIL
JUAL
MACHFUD FAUZI Als DEDDY
BAMBANG HERIYANTO
DARI JABAR
(PEMBELI)
SURUH GANTI FOTO
INDRAT ADRYANI SURUH
ALEX
1.2. Rumusan Masalah
PERNYATAAN MASALAH (PROBLEM STATEMENT)
SHINTA
SURUH PASSPORT & VISA AUSTRALIA JADI
• YOSEIN • ETI. R.A.
BOWO alias PRAYUDI (WN I)
DENNY KWOK (WN A)
Perdagangan Anak di Kabupaten/Kota belum dilaksanakan sebagai mana mestinya, sehingga dikhawatirkan perdagangan anak akan terus meningkat. 2. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengimplementasikan Kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak
Contoh Kasus Perdagangan Anak Ke Australia
1.2. Rumusan Masalah
3. Terjadi perbedaan persepsi antara penyusun kebijakan KNPPA dengan pelaksana implementasi KNPPA di Kabupaten/kota terhadap isu perdagangan anak. 4. implementasi KNPPA di kabupaten/kota belum dilakukan sebagaimana mestinya ditunjukkan oleh belum tersusunnya perda; belum terbentuknya kelompok kerja; belum teranggarkannya biaya dalam APBD; dan belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah.
Lanjutan
5. Belum Optimalnya Pemda karena ;lemahnya dukungan sumber daya (resources), terjadinya transformasi struktural, tingginya kemiskinan, adanya budaya eksploitatif, masyarakat tidak berdaya, dan kepemimpinan pemerintah daerah belum responsif pada masalah perdagangan anak. 6. implementasi KNPPA di Kabupaten/kota sangat terkait dengan suksesi kepemimpinan daerah. Dengan pergantian kepemimpinan Bupati/Walikota selalu diikuti pergantian pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dan terjadi perubahan kebijakan.
Lanjutan
7. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan jumlah korban akibat perdagangan anak akan terus meningkat dan dapat mengancam harkat dan martabat kemanusiaan dan kelangsungan hidup anak, sehingga anak yang tidak terlindungi akan semakin banyak.
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Lanjutan 1.2. Rumusan Masalah
PERTANYAAN PENELITIAN (RESEARCH QUESTIONS) 1. Implementasi Kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak seperti apa yang dapat mendorong penghapusan perdagangan anak? 2. Bagaimana agar implementasi Kebijakan nasional Penghapusan Perdagangan Anak dapat berjalan sebagaimana mestinya? 3. Peran Pemerintah Daerah seperti apa yang dibutuhkan agar Kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu menghapus perdagangan anak?
1.4. Kegunaan Penelitian
KEGUNAAN PENELITIAN
MAKSUD PENELITIAN M A K S U D
Mengungkap bagaimana implementasi KNPPA di kabupaten/kota dan mengungkap peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan KNPPA; mengungkap faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan penghapusan perdagangan anak; dan mengungkap kondisi EVR lingkungan strategis, faktor nilai-nilai, dan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penghapusan perdagangan anak.
& T U J U A N
TUJUAN PENELITIAN Mengkaji implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak. 1. Mengkaji peran pemerintah daerah dalam penghapusan perdagangan anak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Mengkaji faktor-faktor yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan perdagangan anak. 3. Mengkaji kondisi EVR lingkungan strategis, faktor-faktor nilai, dan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penghapusan perdagangan anak
2.1. Kajian Pustaka
K A J I A N P U S T A K A
1. Pemahaman mengenai administrasi negara, kebijakan publik dimana di dalamnya termasuk topik penelitian yaitu implementasi kebijakan. 2. Pemahaman mengenai cara penghapusan perdagangan anak dalam rangka: Implementasi rencana aksi nasional dan peran pemerintah daerah dalam penghapusan perdagangan anak.
A I. Grand Theory: birokrasi, administrasi negara, negara kesejahteraan, dan tata kepemerintahan yang baik (Max Weber, John Rawels, dan Osbone) II. Middle Range Theory: Kebijakan Publik, Hirarki, Implementasi (Thomas R. Dye, James Anderson, Shafritz dan Russel, Bromley, Lane, Van Meter & Van Horne, Edward, Grindle, Mustopadidjaja, Thalizi, Soenarko, Steiner, dan Miner). III. Operasional Theory: Implementasi Kebijakan (Daniel W. Bromley, John L. Thompson, Rian Nugroho, Y.C. Yen).
B Kajian-kajian penelitian terdahulu: Kajian ttg penomena perdagangan anak di Indonesia (Irwanto, Goval, UNICEP, IOM, ACILS, ICMC, KMPP, Bali Proses, Depsos, Menkokesra, Polri, PSW Unpad, PSW Brawijaya.
Akademis
Praktis
Kontribusikan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terhadap implementasi kebijakan publik dalam penghapusan perdagangan anak
Menghasilkan rumusan bagi bahan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan penghapusan perdagangan anak
2.2. Kerangka Pemikiran Grand Theory Konsep Teoritis tentang Birokrasi, Administrasi negara, negara kesejahteraan, tata pemerinta han yang baik (Max Weber, John Rawels, dan Osbone) Pemda Norma Hukum Konvensi Hak Anak UUD 1945 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU 32 tahun 2004 tentang Pemda Keppres No. 88/2002 tentang KNPPA
Middle Theory*)
Kepemimpinan yang Peduli Anak Input -Birokrasi,komunika si,sumberdaya, dan dispositions)Pemda ; KIE.isu PA
Keppres 88/2002 ttg KNPPA
Proses Thompson 1999
Implementasi KNPPA tercapai
PERDA tersusun POKJA terbentuk APBD tersedia
Value - Tata pemerintahan yg baik
-Nilai (Value)
-Kondisi perdagangan anak
Output
RAD tersusun
-Lingkungan strategis (environment)
-Sumberdaya (Resources)
Resources -Pemda - Jejaring kelembagaan
Environment -Politis -Sosbud -Ekonomi
Operasional Theory**) P E N D U K U N g
EVR Congruence John L. Thompson
Sosialisasi: KIE; dampak yang terjadi; Rencana tindak yang diharapkan
*) Implementasi Kebijakan (Daniel W. Bromley,
John L. Thompson, Rian Nugroho, Y.C. Yen)
P E N G H A M B A T
Penghapusan Perdagangan Anak tercapai
**) Kebijakan Publik, Hirarki, Implementasi (Thomas R. Dye, James Anderson, Shafritz dan Russel, Bromley, Lane, Van Meter & Van Horne, Edward, Grindle, Mustopadidjaja, Thalizi, Soenarko
2.4. Hipotesis H i p o t e sKerja is
3.1. Obyek Penelitian
HIPOTESIS KERJA Implementasi kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila peran Pemerintah Daerah yang Peduli Anak mampu memadukan ketiga unsur dalam konsep E-V-R (Environment, Values, Resources)
3.2. Metode Penelitian
• Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Bupati , DPRD dan pejabat terkait. • Obyek lainnya Kepolisian, Masyarakat, Orang tua, dan Anak korban perdagangan anak
3.2. Metodologi Penelitian
PENDEKATAN KUALITATIF
Pendekatan Kualitatif PENGUMPULAN DATA
WAWANCARA MENDALAM
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS
Observasi terlibat
Catatan Wawancara
Foto kegiatan
Rekaman Wawancara
Dokumen
Pengolahan Data INFORMAN Studi Perbandingan dgn Penelitian
BUPATI & DPRD
PELAYAN PUBLIK
ORANG TUA & KORBAN
Interpretasi
Kepustakaan
Kesimpulan Rekomendasi
ANALISIS DATA
EVR Congruence (Thompson, 1999)
EVR Congruence (Thompson,1999) • Mampu menjelaskan dampak dari perubahan dalam organisasi terhadap implementasi suatu kebijakan • Setiap perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal selalu membuat distorsi bagi organisasi • Setiap perubahan dari dalam (resources) maupun dari luar (environment) bisa kondusif atau oposit terhadap organisasi. • Keadaan ini menuntut penanganan yang mampu menterpadukan masalah eksternal maupun internal.
Environment: Opportunities and threats
Resources: Strengths and weaknesses
Values: Leadership, Cultures, and values (norma) Faktor penentu keberhasilan Dari luar Kemampuan mempertahankan Atau Menterpadukan strategi
Faktor kemampuan Kompetensi Sumber daya (internal) Bersesuaian dengan lingkungan
4. Hasil Penelitian
4. Hasil Penelitian
faktor
< 2002 (Sebelum Keppres KNPPA)
2002-2005 (Pemerintahan Lama)
2005-2007 (Pemerintahan Baru)
Environment
Input RESOURCES -Pimpinan Daerah tidak responsif
IPOLEKSOSBUD Tidak responsif Masyarakat Transformasi struktural mendorong kemiskinan
Tidak Responsif
Tidak responsif
-anggaran tidak tersedia
Pemimpin daerah
Tidak responsif
responsif
Tidak responsif
-Daerah uji coba tidak dikembangkan
Aparat Pemda
Tidak responsif
responsif
Tidak responsif
ENVIRONMENT
Organisasi
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Anggaran
Tidak ada
ada
Tidak ada
-Tranformasi struktural yang berakibat pada kemiskinan
Program
Tidak ada
Ada, daerah uji coba
Tidak ada
VALUES -Kepemimpinan baru kuat tapi tidak peduli/ tidak responsive
Values Kepemimpinan
Kuat, tidak responsif
Kuat, responsif
Kuat, tidak responsif
Budaya
Eksploitatif pd anak
Eksploitatif pd anak
Eksploitatif pd anak
Komitmen (Perda)
Belum ada
Mulai disusun
Tidak berjalan
Proses
-Pemda belum aktif -tidak ada organisasi yang menangani masalah,RAD tidak ada
Resources
Kepemimpinan yang Kurang Peduli Anak
-Budaya eksploitatif pada anak -Perda tidak ada
Environment -Kemiskinan akibat transformasi struktural
-Pemda tidak aktif -Anggaran tidak ada -dll
-Perda tidak tersusun -Pemimpin kuat tidak responsive -eksploitatif John L. Thompson
Sosialisasi: KIE tidak berjalan; dampak yang diharapkan tidak terjadi; Rencana tindak yang diharapkan tidak berjalan
P E N D U K U N g
Output Implementasi KNPPA tidak tercapai
PERDA belum tersusun Lembaga yang menangani tidak tersedia P E N G H A M B A T
APBD tidak tersedia Penghapusan Perdagangan Anak tidak tercapai
Hasil Penelitian Kondisi E V R Enviroment/lingkungan Transformasi struktural Kemiskinan Tinggi Budaya Eksploitatif thdp anak Alasan ekonomi mengabaikan moral,dan agama 5. Persepsi berbeda terhadap PA antara Pahlawan Keluarga dgn Korban TKW 6. Lebih suka anak perempuan 7. Drop out SD ke SMP tinggi 8. Kawin muda Tinggi 9. Anak dititp pada Nenek dan Kakek 10. Lebih banyak anak laki di pedesaan karena anak perempuan jadi TKW 11. Kemajuan IPTEK,IT,Transfortasi,globalisasi 12. Permintaan pasar tinggi • 1. 2. 3. 4.
• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Resources /Sumber daya Perbedaan persepsi ttg PA Kepedulian terhadap persoalan anak rendah Banyak isue strategis yang mendesak Pergantian Bupati dan pejabat Pemda Kabupaten/Kota Pemda lebih berorientasi pembangunan Fisik Menunggu perintah atasan/ kurang inisiatif kasus yang terjadi dianggap pemerintah hal biasa sehari-hari Kapasitas Pemda cukup BaikKomitmen global tingi Keseriusan Pemerintah untuk mengalihkan posisi dari Tier 3 ke tier 2-1 Perlindungan anak perhatian serius Presiden (KNPPA) Pendidikan dan Kapasitas Pejabat Pemda Kabupaten/Kota tinggi Kewenangan,kebutuhan dan kemampuan terhadap OTDA ada Desakan masyarakat dan LSM tinggi agar Pemda mengimplementasikan KNPPA
4.6.4. Keterkaitan antara Lingkungan, Nilai, dan Sumberdaya
Teori E-V-R terkait dengan implementasi Kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dapat digambarkan sebagai berikut : V E
R Walaupun jumlah, kemampuan, dan pengalaman aparatur Pemda cukup kuat dan memadai, namun dari segi pemahaman terhadap KNPPA masih perlu ditingkatkan, anggaran, SDM khusus, lembaga khusus, birokrasi dan tata laksana belum tersedia
Kapasitas pimpinan dan kepemimpinan peduli anak dan tatakepemerintahan yang baik peranan pimpinan dan aparat pelaksanan dalam me ngoperasionalisasikan Ke bijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak
Perubahan lingkungan strategis sangat berperan terhadap operasionalisasi KNPPA, lingkungan yang eksploitatif dan tidak peduli anak, anak dijadikan sumber keuangan keluarga, kepedulian yang rendah terhadap korban menjadi ancaman bagi martabat anak dan operasionalisasi KNPPA tidak berjalan sebagaimana mestinya, peluang pasar yang menjanjikan, dan dorongan ekonomi yang mendesak akibat kemiskinan, pendidikan rendah, dan gaya hidup.
kondisi EVR di Kabupaten Karawang berada di kuadran kiri bawah, berarti baik lingkungan, sumber daya maupun nilai merupakan kelemahan dan tantangan sehingga sangat tidak kondusif bagi implementasi kebijakan penghapusan perdagangan orang.
VALUE / NILAI
• • • • • • •
Kepemimpinan peduli anak belum ada / rendah Tata kepemerintahan yang baik /Good governance baru wacana Lebih berorientasi kepada pemimpin dan organisasi bukan pada masalah dan isu stretegis Respon terhadap masalah anak dan sosial rendah Budaya nunut pada panutan/pemimpin Menunggu perintah Perhitungan ekonomi lebih dominan daripada moral, etika dan agama
5.1 Kesimpulan
KESIMPULAN 1. Implementasi KNPPA di Kabupaten / Kota belum dapat mendorong penghapusan perdagangan anak. Implementasi KNPPA yang dapat mendorong penghapusan perdagangan anak adalah
Implementasi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan menterpadukan ketiga faktor EVR melalui faktor kepemimpinan yang peduli anak.
5.1 Kesimpulan
5.1 Kesimpulan
KESIMPULAN 2. Faktor EVR (Thompson) dalam implementasi KNPPA di Kabupaten / Kota berada pada posisi kiri bawah sehingga tidak kondusif dan tidak berjalan baik bagi implementasi KNPPA implementasi KNPPA dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan faktor kepedulian (responsiveness anak untuk (responsiveness)) mendukung faktor kepemimpinan sehingga mampu menterpadukan ketiga faktor EE-V-R dengan baik.
KESIMPULAN 3.
Pemerintah Kabupaten / Kota belum menetapkan Peraturan Daerah (fungsi legislasi), belum membentuk Kelompok kerja atau Satuan tugas (fungsi pelayanan), belum menyediakan anggaran khusus (fungsi anggaran) serta tidak mengembangkan model penghapusan perdagangan anak didaerah uji coba yang sudah ada. disimpulkan bahwa Peran pemerintah daerah yang dibutuhkan agar KNPPA dapat berjalan baik dan mendorong PPA adalah peran Pemerintah daerah yang peduli anak dan responsif terhadap PPA melalui pelaksanaan fungsi Legislasi, pelayanan dan anggaran serta menjadikan prioritas utama pembangunan.
5.2. Rekomendasi
Kesimpulan secara khusus • Penelitian ini memperkuat teori EVR dari Thompson (1999) dengan menambah faktor Kepedulian terhadap anak ( responsiveness) sebagai pelengkap unsur Kepemimpinan yang peduli anak, Faktor inilah yang menjadi faktor utama yang mampu menterpadukan EVR dalam konteks implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak di Kabupaten/Kota.
Rekomendasi 3. Konsep implementasi kebijakan publik kedepan hendaknya disesuaikan dengan kecenderungan yang meningkat terhadap persoapan HAM termasuk KHA , Hak Anak 4. Hendaknya KNPA dalam inplementasi melibatkan seluruh jejaring kelembagaan publik di Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan ,kebutuhan dan kemampuannya
REKOMENDASI 1. Peningkatan EVR pada teori implmentasi kebijakan publik Thompson (1999) perlu dilengkapi dengan variabel kepemimpinan dan kepedulian kepada anak (Child friendly responsivenes) 2. Pada teori Pemerintahan yang terkait dengan implementasi kebijakan publik, perlu adanya modifikasi pada operational teori berupa kombinasi (mixed combine hybrid) berbagai disiplin ilmu seperti sosial, psikologi,komunikasi dan ilmu hukum)
Rekomendasi 5. Tingkatkan koordinasi dan sosialisasi KNPA agar tercapai kesamaan persepsi dan intepretasi sehingga lebih memudahkan implementasi 6. Segera lakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan daerah dan aparat pemda serta jejaring kelembagaan publik anak
Rekomendasi lanjutan 7. Segera bentuk organisasi yang bertugas mengimplementasi KNPA baik berupa Pokja,Satgas, Gugus tugas, atau Panitia tetap agar tujuan KNPA tercapai
DALILDALIL-DALIL • Karena tidak adanya kaidah hukum yang mengkriminalisasi pelaku perdagangan anak akan mempersulit penanganan kasus perdagangan anak.(Ilmu lain, hukum) • Isi pesan kebijakan publik seperti kebijakan penghapusan perdagangan anak harus komunikatif.(Ilmu komunikasi) • Ilmu pengetahuan sangat berperan dalam setiap penyelesaian masalah-sosial kemasyarakatan.(Pendidikan)
EVR Congruence (Thompson,1999) • Mampu menjelaskan dampak dari perubahan dalam organisasi terhadap implementasi suatu kebijakan • Setiap perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal selalu membuat distorsi bagi organisasi • Setiap perubahan dari dalam (resources) maupun dari luar (environment) bisa kondusif atau oposit terhadap organisasi. • Keadaan ini menuntut penanganan yang mampu menterpadukan masalah eksternal maupun internal.
DALILDALIL-DALIL • Peran pemerintah daerah dalam penghapusan perdagangan anak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila pemimpin daerah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak. (hasil penelitian) • Kebijakan penghapusan perdagangan anak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila pemimpin daerah mampu menterpadukan unsur lingkungan, sumber daya dan nilai. (Hasil penelitian) • Salah satu fungsi pemimpin adalah mendesain kebijakan yang aplikatif.(Bidang ilmu) • Dalam melaksanakan tiga fungsi pemerintahan baik sebagai desainer, sebagai pemberdaya dan sebagai pelayan publik , aparat pemerintah harus selalu responsif terhadap keadaan sosial.(Bidang ilmu)
