PERATURAN SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA No . 283/ BAAK.31/ STIKI/ P/ VI/ 2009 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Menimbang : 1.
Bahwa partisipasi dari segenap anggota Sivitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat
2.
Bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Sivitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya
3.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berlaku umum diperlukan adanya peraturan pokok penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI)
4.
Bahwa dengan adanya sejumlah perubahan dan cepatnya perkembangan dalam dunia pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan
Mengingat
: 1.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
2.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 188/ U/ 1998, tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
3.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
5.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1).
7.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 304/DIKTI/Kep/1998, tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
8.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/DIKTI/Kep/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang Terakreditasi Untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
9.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
Indonesia Nomor
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pegawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasio-nal Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang RambuRambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 12. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi. 13. Peraturan STIKI Nomor : 090/ BAU.17/ STIKI/ S/ II/ 2009 tentang STATUTA STIKI.
Dengan persetujuan : SENAT SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA dalam rapatnya tanggal 17 Juni 2009
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dharma pertama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran yang berlaku di Sekolah Tinggi. 2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia dalam hal ini disingkat STIKI. 3. Program Sarjana adalah salah satu jenjang pendidikan akademik sebelum Pendidikan Program Pascasarjana. 4. Program Diploma adalah jenjang pendidikan profesional, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 5. Program studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan dan atau profesi Sekolah Tinggi terkait. 6. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menunjukkan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit. 7. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya bagian dari program pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu jenjang pendidikan. 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi. 9. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi.
Pasal 2 1. Peraturan ini merupakan peraturan umum yang berlaku untuk setiap program studi yang diselenggarakan 2. Program Studi dapat menyesuaikan dan melengkapinya dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat khusus. 3. Peraturan khusus dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 3 Pendidikan Akademik yang diselenggarakan Sekolah Tinggi terdiri atas pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma Tiga.
BAB II SISTEM PENDIDIKAN Bagian I Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 4 1. Semua program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit. 2. Sistem Kredit yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini adalah Sistem Kredit Semester, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satuan–satuan kredit.
Pasal 5 Besar nilai kredit semester untuk tiap kegiatan akademik ditentukan oleh banyaknya jam kerja yang digunakan untuk kegiatan akademik yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai berikut : 1. Satu satuan kredit semester (sks) untuk perkuliahan teori adalah nilai dari beban kegiatan perminggu tiap semester, yang meliputi : a. untuk mahasiswa a. 1) 50 (Lima Puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah, ceramah, seminar, diskusi dan latihan a. 2) 50 (Lima Puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar; misalnya dalam bentuk pekerjaan rumah dan menyelesaikan soal. a. 3) 50 (Lima Puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh tenaga pengajar) untuk mendalami materi perkuliahan, dalam hal ini membaca referensi, menyusun catatan dan lain sebagainya. b. untuk tenaga pengajar b.1) 50 (Lima Puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa b.2) 50 (Lima Puluh) menit untuk perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur; b.3) 50 (Lima Puluh) menit untuk pengembangan bahan kuliah 2. Satu satuan kredit semester (sks) untuk praktikum di laboratorium adalah nilai beban tugas di laboratorium sebanyak 2 x 50 menit (100 menit) per minggu selama 1 semester. 3. Satu satuan kredit semester (sks) untuk kerja lapangan adalah nilai beban tugas dalam bentuk kerja nyata di lapangan sebanyak 4 jam per minggu selama 1 semester. 4. Satu satuan kredit semester (sks) untuk penelitian, tugas akhir atau skripsi dan sebagainya adalah nilai dari beban tugas penelitian dan penulisan karangan ilmiah, sebanyak 5 jam per minggu selama 1 semester.
Bagian II Kegiatan Akademik Pasal 6 1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai tanggal 1 Agustus dan berakhir pada 31 Juli tahun berikutnya 2. Satu tahun akademik minimal dibagi dalam dua semester (semester Gasal dan Genap), dimana semester gasal dimulai 1 Agustus sampai dengan 31 Januari dan semester genap 1 Februari sampai dengan 31 Juli. 3. Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan kegiatan semester tambahan yang ekuivalen dengan semester reguler di antara dua semester reguler seperti dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini. 4. Ketentuan-ketentuan tentang dan syarat-syarat penyelenggaraan semester tambahan diatur dengan Keputusan Ketua tersendiri. 5. Awal berlangsungnya masing-masing semester tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam kalender akademik, yang disusun dan ditetapkan oleh Pembantu Ketua I untuk satu tahun akademik. Pasal 7 1. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang bersifat mengkaji dan menguasai teori. 2. Asistensi adalah kegiatan yang membantu mahasiswa dalam memahami permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan aplikasi teori; diatur pada peraturan tersendiri. 3. Praktikum adalah perkuliahan yang bersifat mengaplikasikan teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas. 4. Kerja lapangan adalah aplikasi teori dalam bentuk kerja di lapangan.
Pasal 8 Ketentuan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester terdiri atas : 1. Kegiatan Perkuliahan a. Tatap muka : 14 (empat belas) kali pertemuan, b. Ujian Tengah Semester : 1 (satu) kali pertemuan, c. Ujian Akhir Semester : 1 (satu) kali pertemuan, 2 Kegiatan Praktikum a. Tatap muka : 8 (delapan ) kali pertemuan, b. Ujian Tengah Semester : 1 (satu) kali pertemuan, c. Ujian Akhir Semester : 1 (satu) kali pertemuan,
Bagian III Beban Studi Mahasiswa Pasal 9 Besarnya beban studi mahasiswa untuk seluruh masa studi adalah sebagai berikut : 1. Program Sarjana, minimal ditempuh 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) sks 2. Program Diploma Tiga, minimal ditempuh 110 (seratus sepuluh) sks dan maksimal 120 (seratus dua puluh) sks,
Pasal 10 Sesuai dengan pasal 9 (sembilan), apabila terdapat kelebihan beban studi yang telah ditempuh maka dapat dilakukan pengurangan beban studi, yang dalam hal ini merupakan wewenang Ketua Program studi dan diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 11 1. Beban studi mahasiswa tiap semester adalah jumlah satuan kredit semester yang diambil mahasiswa dalam satu semester, dan yang besarnya ditentukan atas dasar: a. rata-rata waktu kerja sehari yang dapat disediakan, dan b. kemampuan mahasiswa yang ditetapkan atas dasar tingkat keberhasilan studi pada semester yang baru lalu, yang dinyatakan dalam dan diukur dengan Indeks Prestasi (IP) Semester. 2. Besarnya beban studi yang dinyatakan pada ayat 1 (satu), adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi (IP) 3 x 4 2.50 x 3 2 x < 2.5 <2
Beban Studi Maksimal 24 sks 21 sks 18 sks 12 sks
3. Pengecualian atas ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini diatur oleh masing-masing Program Studi. 4. Beban studi minimal yang harus diambil oleh mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma tiap semester adalah 12 (dua belas) sks, kecuali bila mahasiswa yang bersangkutan tinggal menyelesaikan tugas akhir. Pasal 12 1. Mahasiswa baru pada semester pertama dan dua diwajibkan mengambil satu paket matakuliah yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi. 2. Bagi mahasiswa semester dua yang memiliki IPK melebihi 2.5, dapat mengambil beban studi melebihi beban studi paket
Bagian IV Masa Studi Pasal 13 1. Masa Studi yang ditempuh oleh mahasiswa adalah sebagai berikut : a. Program Sarjana ditempuh dalam 8 (delapan) semester b. Program Diploma Tiga ditempuh dalam 6 (enam) semester 2. Masa studi maksimal yang tersedia untuk tiap program pendidikan adalah sebagai berikut: a. Program Sarjana : 14 (empat belas) semester b. Program Diploma Tiga : 10 (sepuluh) semester 3. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi walaupun batas masa studi maksimal sebagaimana ditetapkan pada ayat 2 (dua) telah terlampaui, dapat mengajukan perpanjangan masa studi apabila :
a. telah menyelesaikan tahapan sarjana muda bagi program sarjana dan tahap persiapan bagi program Diploma Tiga. b. dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal tahun akademik dimulai, mengajukan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis kepada Pembantu Ketua I melalui pertimbangan Ketua Program Studi. c. bersedia memenuhi ketentuan pembayaran SPP dan uang SKS yang berlaku. 4. Ketentuan perpanjangan masa studi dan syarat-syarat administrasi maupun keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri. 5. Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa studi tetapi tidak dapat menyelesaikannya, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat pemberhentian status sebagai mahasiswa dari Ketua atas usul Pembantu Ketua I.
Bagian V KURIKULUM Pasal 14 Kurikulum setiap program studi pada pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma memiliki struktur seperti dalam kelompok-kelompok matakuliah berikut ini: a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK); c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB); e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Pasal 15 1. 2. 3.
Kurikulum Program Sarjana dan Program Diploma terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti adalah kurikulum yang merupakan penciri dari kompetensi utama yang ditetapkan oleh kalangan PT bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Kurikulum institusional adalah kompetensi pendukung yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. Bagian VI Perencanaan Studi Semester Pasal 16
1. Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk merencanakan matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara matakuliahmatakuliah yang ditawarkan oleh program studi yang bersangkutan pada tiap semester yang berjalan. 2. Daftar ulang (registrasi) adalah suatu kegiatan administrasi yang harus dilakukan setiap mahasiswa pada awal setiap semester, sebagai pernyataan yang bersangkutan untuk disahkan / diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik yang diprogramkan dalam satu semester terkait. 3. Perencanaan studi / perwalian adalah suatu proses konsultatif seorang mahasiswa dengan dosen wali dalam merencanakan beban studi yang akan ditetapkan untuk ditempuh.
Pasal 17 Perencanaan matakuliah setiap semester harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Matakuliah wajib Matakuliah bersyarat pra dan co Panduan matakuliah mandiri (PKL, TK dan TA) Indeks prestasi semester sebelumnya Jadwal Kuliah Pasal 18
1. Jadwal pelaksanaan daftar ulang dan perencanaan studi tiap semester ditentukan dalam kalender akademik. kecuali ditentukan lain oleh Pembantu Ketua I. 2. Pelaksanaan rencana studi setiap semester harus memperhatikan ketentuan daftar ulang 3. Melakukan Pendaftaran rencana studi yang telah disetujui oleh dosen wali pada sistem informasi akademik STIKI 4. Menyerahkan Formulir Rencana Studi (FRS) yang telah disetujui oleh dosen wali ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
Bagian VII Kegiatan Perkuliahan Pasal 19 1. Masa perkuliahan diatur dalam kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Pembantu Ketua I. 2. Kegiatan Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam jadwal kuliah. Pasal 20 1. Pada setiap awal masa perkuliahan setiap Dosen wajib memberitahukan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa peserta yang meliputi : a Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari matakuliah yang diampu. b Sistem dan bobot penilaian yang dipakai. c Tata tertib perkuliahan. 2. Pada setiap kegiatan perkuliahan, Dosen wajib memeriksa kehadiran mahasiswa. 3. Apabila Dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan wajib: a memberitahukan hal tersebut kepada BAAK b menggantikan perkuliahan pada waktu yang lain. 4. Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam presensi kuliah yang bersangkutan, kecuali bagi yang mendapatkan izin khusus dari Ketua Program Studi. 5. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan diatur lebih lanjut oleh Program Studi.
Bagian VIII Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Pasal 21 1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan: a. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS); dan b. Tugas-tugas lain yang dianggap perlu. 2. Bentuk evaluasi proses belajar mengajar dapat berupa ujian tertulis (kertas atau komputer), atau uji pembuatan program aplikasi/ produk. 3. Mahasiswa berhak mengetahui hasil ujian dan/atau tugas-tugas. Pasal 22 1. UTS dan UAS harus dilaksanakan oleh Program Studi pada masa yang ditetapkan dalam kalender akademik. 2. Penyelenggaraan UTS baik perkuliahan reguler maupun pemrograman dapat diselenggarakan bila memenuhi syarat 7 (tujuh) kali jumlah pertemuan kegiatan akademik 3. Penyelenggaraan UAS perkuliahan reguler dapat diselenggarakan bila memenuhi syarat minimal 14 (empat belas) kali pertemuan. 4. Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir UTS/UAS dapat mengikuti UTS/UAS atas persetujuan Ketua Program Studi. Pasal 23 1. Persyaratan utama bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah namanya tercantum dalam daftar peserta ujian. 2. Persyaratan tambahan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah presensi kuliah mahasiswa minimal mencapai 70% dari kuliah yang terlaksana; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menempuh ujian dan tata tertib ujian diatur dalam peraturan terpisah. Pasal 24 1. Sistem penilaian didasarkan pada: a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan. b. Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan cara membandingkan nilai prestasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa pada akhir semester dengan prestasi kelompok/ kelasnya; 2. Nilai keberhasilan studi mahasiswa disampaikan kepada Program Studi dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH). 3. Ketentuan tentang pelaksanaan sistem penilaian secara rinci diatur lebih lanjut oleh masingmasing Program Studi. Pasal 25 1.
Nilai keberhasilan studi mahasiswa atas mata kuliah dinyatakan dengan huruf, yaitu : Nilai Huruf A AB (B+) B
Keterangan Istimewa Sangat Baik Baik
BC (C+) C D E 2. 3.
Cukup Baik Cukup Kurang Gagal
Selain huruf-huruf yang tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini, dapat digunakan huruf T(tunda) yang diberikan karena proses penilaian belum selesai. Nilai yang sah adalah nilai yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi untuk dimasukkan ke dalam sistem akademik. Pasal 26
1. 2.
3.
Keberhasilan studi mahasiswa pada tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Untuk menetapkan besarnya Indeks Prestasi (IP) maka nilai huruf harus dikuantifikasi lebih dahulu sebagai berikut : Nilai Huruf Nilai Bobot (NH) (NB) A 4 AB (B+) 3,5 B 3 BC (C+) 2,5 C 2 D 1 E 0 Besarnya Indeks Prestasi (IP), diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh perkalian antara besar Satuan Kredit (SK) dengan Nilai Bobot (NB) tiap matakuliah yang telah diambil, dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kredit (SK) yang telah diambil, atau ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Σ (SK x NB) Indeks Prestasi (IP) =----------------------------Σ SK Pasal 27
1.
2. 3. 4.
Dosen penguji/pengampu matakuliah wajib menyerahkan nilai keberhasilan studi mahasiswa kepada Ketua Program Studi dalam hal ini diwakili BAAK selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah berlangsungnya ujian matakuliah yang diampunya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka peserta ujian diberi nilai B. Pemberitahuan hasil studi ke mahasiswa dilaksanakan pada awal perwalian semester berikutnya dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS). Revisi nilai hasil studi dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak nilai dikeluarkan. Satu salinan dari Kartu Hasil Studi setiap akhir semester dikirimkan kepada orangtua/ wali mahasiswa. Pasal 28
Evaluasi keberhasilan tahapan studi untuk :
1.
2.
Jenjang Strata-1, dilakukan pada tiap akhir semester keempat (tahap persiapan), semester keenam (tahap sarjana muda) dan semester kedelapan (tahap sarjana) bagi mahasiswa yang bersangkutan. Jenjang Diploma Tiga, dilakukan pada akhir semester keempat (tahap persiapan) dan akhir semester keenam (Tahap Ahli madya). Pasal 29
1.
Evaluasi tahapan studi dilaksanakan berdasarkan pada jumlah sks yang telah ditempuh oleh mahasiswa dan semester. Program Studi Sarjana Diploma 3
2. 3. 4.
Tahapan Pendidikan Persiapan Ahli Madya Sarjana Persiapan Ahli Madya
Masa Studi (sms) Minimal Maksimum 2 4 5 10 7 14 2 4 5 10
Beban Studi (sks) 36 110 144 36 110
Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam ayat 1 (satu) akan mendapatkan pembinaan akademik, Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembinaan seperti pada ayat 2 (dua) akan dikenakan peringatan secara tertulis dari Ketua Program Studi . Mahasiswa yang mengabaikan ayat 3 (tiga) akan diberi surat pemutusan hak studi yang dikeluarkan Ketua atas usulan dari Pembantu Ketua I. Pasal 30
1.
Untuk dapat dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan seluruh program studi (lulus yudisium) dari suatu program studi tertentu, seorang mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan menurut kurikulum untuk program studi yang bersangkutan; b. IP Kumulatif tidak kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima). c. hanya ada maksimal sepuluh persen (10%) nilai D dari seluruh jumlah kredit matakuliah yang diambil d. tidak terdapat nilai E dari antara seluruh matakuliah yang diambil; 2. Predikat kelulusan untuk mahasiswa ditetapkan sebagai berikut : a. Bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler. a.1 Bagi mahasiswa D3 yang lama studinya kurang dari atau sama dengan 7 semester ( Lama Studi 7 semester ) atau mahasiswa S1 yang lama studinya kurang dari atau sama dengan 9 semester (Lama Studi 9 semester) berlaku: Kelompok IPK IPK 3,75 3,5 IPK < 3,75 2,75 IPK < 3,5 2,20 IPK < 2,75
Predikat Summa Cum Laude Cum Laude Sangat Memuaskan Memuaskan
a.2 Bagi mahasiswa D3 yang lama studinya antara 7 semester sampai dengan 10 semester ( 7 < Lama Studi 10 ) atau mahasiswa S1 yang lama studinya antara 9 semester sampai dengan 14 semester ( 9 < Lama Studi 14 ) berlaku:
Kelompok IPK IPK 3,5 IPK < 3,5
Predikat Sangat Memuaskan Memuaskan
a.3 Bagi mahasiswa yang lama studinya melebihi batas masa studi maksimal (D3: Lama Studi > 10 semester ; S1: Lama Studi > 14 semester), maka berlaku predikat kelulusan “BAIK”. b. Bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur alih jenjang (D3 S1) b.1. Bagi mahasiswa yang lama studinya kurang atau sama dengan 4 semester (Lama Studi 4 semester) berlaku: Kelompok IPK IPK 3,5 2,75 IPK < 3,5 2,20 IPK < 2,75
Predikat Cum Laude Sangat Memuaskan Memuaskan
b.2. Bagi mahasiswa yang lama studinya antara 4 sampai dengan 8 semester (4 < Lama Studi 8 ) Kelompok IPK IPK 3,5 IPK < 3,5
Predikat Sangat Memuaskan Memuaskan
b.3. Bagi mahasiswa yang lama studinya melebihi 8 semester (Lama Studi > 8) berlaku predikat kelulusan “BAIK”. c. Bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur transfer/ pindah berlaku ketentuan yang sama dengan ayat 1 (mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler), tetapi lama studinya ditambahkan dengan lama studi di perguruan tinggi asal.
Bagian IX Penyelesaian Studi Pasal 31 Untuk menyelesaikan studi, mahasiswa program Sarjana dan program Diploma wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
Pasal 32 1.
2. 3.
Yudisium adalah suatu keputusan hasil studi dimana seorang mahasiswa dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasif yang diwajibkan sehingga secara sah dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar kesarjanaan dan ahli madya. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium, wajib mengikuti wisuda. Wisuda diselenggarakan setiap tahun sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam kalender akademik, kecuali apabila ditentukan lain oleh Ketua.
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK Bagian I Admisi Pasal 33 1.
2.
Admisi adalah suatu kegiatan pemberian status sebagai mahasiswa kepada seorang (calon) mahasiswa yang hendak menempuh studi pada suatu program studi tertentu yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Admisi dilakukan berkaitan dengan : a. Penerimaan Mahasiswa Baru; b. Perpindahan Intern, yaitu perpindahan mahasiswa antar Program Studi dalam lingkungan Sekolah Tinggi c. Perpindahan ekstern, yaitu perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain, baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
Pasal 34 1. 2.
Masa Penerimaan Mahasiswa Baru ditetapkan dalam kalender akademik. Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan memakai sistem seleksi, yang meliputi pemenuhan syarat-syarat, sebagai berikut : a. Lulusan SMA atau SMK sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi b. Menyerahkan salinan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMA atau SMK yang telah disahkan oleh yang berwenang c. Lulus seleksi mahasiswa baru, yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi d. Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan
3.
Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA), dikenai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 35
1. 2. 3.
Perpindahan intern adalah perpindahan antar program studi dalam lingkungan sekolah tinggi, sesuai peraturan yang berlaku. Perpindahan intern hanya dapat dilakukan dalam masa pendaftaran ulang Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak pindah Program studi adalah sebagai berikut a. Memenuhi syarat bagi Program Studi yang diminati; b. Disetujui oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan : i. Rekomendasi dari Ketua Program Studi asal; ii. Transkrip akademik yang sah. iii. Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi. iv. Kredit yang telah diperoleh dari Program Studi asal dan yang berlaku atau diakui dapat dipindahkan ke Program Studi baru.
4. Masa studi yang telah ditempuh di Program Studi asal, tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal sebagaimana tercantum dalam pasal 13 (sebelas) ayat 2 (dua) peraturan ini. 5. Ketentuan dan syarat-syarat lain tentang perpindahan intern diatur lebih lanjut oleh masingmasing Program Studi. 6. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan diterima akan menerima SK Alih Jenjang atau transfer. Pasal 36 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku memperkenankan dan dimungkinkan oleh peraturan serta peluang Program Studi yang diminati; perpindahan demikian disebut perpindahan ekstern. Perpindahan ekstern hanya dapat dilakukan dan diterima pada awal semester. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan Perpindahan Ekstern adalah sebagai berikut : a. Berasal dari Program Studi serumpun dan memiliki izin operasional b. Minimal memiliki nilai akreditasi minimal sama c. Mengajukan permohonan kepada Ketua, dengan disertai : i. Salinan ijazah SMA/SMK ii. Transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi asal iii. Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal. Program Studi berhak untuk menentukan matakuliah dan nilai kredit yang diakui serta menentukan nilai kredit yang masih harus diambil pada Program Studi tersebut. Masa studi yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi asal, tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal sebagaimana termaktub dalam pasal 11 (sebelas) ayat 2 (dua) peraturan ini. Ketentuan dan syarat-syarat lain tentang perpindahan ekstern diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan diterima akan menerima SK Alih Jenjang atau transfer. Bagian II Cuti Kuliah Pasal 37
1. Cuti kuliah adalah status yang diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan tidak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dengan persetujuan Ketua Program Studi. 2. Cuti kuliah dapat diambil untuk jangka waktu paling lama dua semester berturut-turut, dan selama masa studi hanya boleh paling lama empat semester. 3. Masa cuti kuliah tetap diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi maksimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat 2 (dua). 4. Permohonan cuti kuliah harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah masa daftar ulang. 5. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah wajib menyelesaikan administrasi keuangan.
Bagian III Readmisi Pasal 38 1. 2.
Readmisi adalah program yang dibuat untuk memberi kesempatan pada mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi belajar akan dikenakan sanksi akademik. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti readmisi, diberlakukan kententuan sebagai berikut : a. Mahasiswa menyelesaikan tanggungan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Mahasiswa diberikan NRP baru ( program S1 = tahun penyelesaian studi -7, sedangkan D3 = tahun penyelesaian studi -5 ) c. Mahasiswa dikenakan biaya studi sesuai dengan NRP baru d. Matakuliah yang telah ditempuh dikonversikan ke kurikulum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian IV Pendaftaran Ulang Mahasiswa Pasal 39 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perubahan status mahasiswa dari cuti menjadi aktif dapat dilakukan bila mahasiswa tersebut melakukan daftar ulang kembali Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana ditentukan dalam kalender akademik. Pendaftaran ulang tidak dapat dilakukan setelah masa pendaftaran berakhir. Penyimpangan atas ketentuan ayat 3 (tiga) pasal ini, hanya dapat diberikan oleh Ketua Program Studi. Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak mengajukan permohonan cuti kuliah maka mahasiswa dinyatakan di-cuti kuliah-kan.
BAB IV SANKSI AKADEMIK Pasal 40 1. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan dokumen/data/informasi yang merugikan, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari yang bersangkutan, dapat dijatuhi sanksi akademik berupa teguran, skorsing atau pemutusan hak studi/dikeluarkan dari Sekolah Tinggi. 2. Etika akademik (pelanggaran cuti, perkuliahan, mencontek dll) 3. Kepada mahasiswa yang telah dikenai sanksi pemutusan hak studi karena pertimbangan akademik dapat diberikan transkrip hasil studi oleh Sekolah Tinggi bila yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 41 peraturan ini.
Pasal 41 1. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan atau tidak melakukan pembayaran SKS tidak bisa mengikuti ujian akhir (UAS) pada semester tersebut. 2. Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pada pasal ini, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi serta tidak berhak menikmati fasilitas kemahasiswaan yang tersedia. 3. Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pada pasal ini, selama 2 (dua) semester berturut-turut dikenakan sanksi pemutusan hak studi.
Bagian V Pindah atau Mengundurkan Diri Pasal 42 1. 2.
3.
Permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain atau pengunduran diri sebagai mahasiswa harus diajukan secara tertulis kepada Ketua. Pengajuan pindah ke PT lain atau mengundurkan diri wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a. Mengisi form pindah atau mengundurkan diri pada BAAK b. Tidak memiliki tanggungan keuangan, perpustakaan, laboratorium. c. Menyertakan surat permohonan pindah atau mengundurkan diri yang ditandatangani oleh orang tua atau wali; Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 (dua) Pasal ini, oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) akan diserahkan : a. surat keterangan pindah atau surat keterangan keluar; b. transkrip hasil studi; dan c. surat-surat lain sejauh diperlukan. BAB V PENUTUP Pasal 44
Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua. Pasal 45 Peraturan ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan. Dan apabila ada kesalahan akan dikoreksi dikemudian hari. Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia Ketua, . Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT
