PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR : P. 02/IV-‐SET/2012
TENTANG
PEMBANGUNAN SARANA PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-‐II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-‐II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata. MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEMBANGUNAN SARANA PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.
Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-‐usaha yang terkait dengan wisata alam.
2.
Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
3.
3. Usaha..... Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
4.
Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
5.
Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
6.
Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
7.
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
8.
Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
9.
Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman wisata alam dan taman hutan raya yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
10. Rencana Pengelolaan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
11. Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
12. Sarana Pariwisata Alam adalah bangunan yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata alam.
13. Fasilitas Sarana Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang keberadaannya diperuntukan sebagai penunjang kegiatan pariwisata alam.
14. Bentang Alam adalah kenampakan alam secara visual, atau panorama alam. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup peraturan ini meliputi : a. Areal dan bentuk bangunan; b. Pembangunan sarana dan fasilitas; c. Penggunaan bahan bangunan. BAB II.....
BAB II AREAL DAN BENTUK BANGUNAN
(1)
Bagian Kesatu Areal Pembangunan Sarana Pasal 3 Usaha penyediaan sarana wisata alam dapat meliputi : a. wisata tirta; b. akomodasi; c. transportasi; d. wisata petualangan; dan e. olahraga minat khusus.
(2)
Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dapat dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya.
(3)
Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona inti taman nasional.
(4)
Usaha penyediaan sarana olahraga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada blok pemanfaatan taman hutan raya dan blok pemanfaatan taman wisata alam dengan ketentuan : a. kondisi alam terbuka/berbatu dan secara alami mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dipulihkan; b. topografi datar sampai landai; dan c. rawan terhadap perambahan atau pencurian batu atau konflik dengan masyarakat.
(5)
Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat disebabkan oleh bencana alam maupun perbuatan manusia.
(1)
Pasal 4 Areal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas areal IUPSWA yang diberikan.
(2)
Luas areal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan luas tapak pondasi bangunan yang dibangun untuk sarana wisata alam.
(3)
Luas areal yang diizinkan untuk pembangunan sarana olah raga minat khusus termasuk fasilitas pendukungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, maksimum 100 ha.
Bagian Kedua Bentuk Bangunan Pasal 5 Bentuk bangunan/sarana yang dibangun, bergaya arsitektur budaya setempat dengan ketentuan :
a.
Bangunan/sarana yang dibangun semi permanen, yang merupakan bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun. b. Ukuran..... Ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan.
b.
c.
Untuk sarana akomodasi, pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai.
BAB III PEMBANGUNAN SARANA DAN FASILITAS
Bagian Kesatu Sarana Pariwisata Pasal 6 (1)
Pembangunan sarana untuk wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi : a. pemandian alam; b. tempat pertemuan/pusat informasi; c. gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta; d. tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta; dan e. tempat untuk mulai kegiatan/start wisata tirta.
(2)
Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi: a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon; b. bumi perkemahan; c. tempat singgah karavan; d. fasilitas akomodasi; dan e. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
(3)
Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi : a. ruang pertemuan; b. ruang makan dan minum; c. fasilitas untuk bermain anak; d. spa; dan e. gudang.
(4)
Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain meliputi : a. pelayanan informasi; b. pelayanan telekomunikasi; c. pelayanan administrasi; d. pelayanan angkutan; e. pelayanan penukaran uang; f. pelayanan cucian; g. pelayanan kebersihan; h. tempat ibadah; i. pelayanan kesehatan; j. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran; dan k. mes karyawan.
(5)
Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi antara lain kereta listrik, kereta gantung, jety, perahu bermesin, kereta kuda, bus wisata, stasiun kereta api dan terminal.
(6)
(6) Sarana..... Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d antara lain berupa : a. outbond; b. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail); c. kabel luncur (flying fox); d. balon udara; e. paralayang; dan f. jalan lintas (jungle track).
(7)
Pembangunan jalan lintas (jungle track) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f berupa jalan dengan lebar maksimal 2 (dua) meter, menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan tanpa pengerasan.
(8)
Pembangunan sarana olahraga minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi : a. Lapangan terbuka untuk olah raga minat khusus; dan b. Fasilitas olah raga minat khusus.
(9)
Lapangan terbuka untuk olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, hanya terdiri atas lapangan untuk berkuda, panahan dan bersepeda gunung.
(10) Fasilitas olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, antara lain berupa : a. kantor administrasi; b. driving range; c. ruang rapat; d. jalan olahraga; e. club house; f. shelter untuk driving range; g. kandang kuda; h. gudang penyimpanan peralatan/perlenglapan; j. restoran dan cafe; k. proshop (rental dan souvenir shop); l. pos satpam; dan m. bak penampungan air. Pasal 7 (1)
Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), antara lain berupa : a. fisik sarana trasportasi seperti gerbong kereta listrik, gerbong kereta kabel/skyline, perahu mesin, kuda beserta perlengkapannya; b. fasilitas jalan kereta listrik dan atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat; dan c. fasilitas jalan untuk sarana transportasi kuda, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan.
(2)
Fasilitas jalan kereta listrik dan atau kereta gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa konstruksi bangunan yang dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona inti Taman Nasional.
(3)
Fasilitas jalan pengusahaan pariwisata untuk sarana transportasi darat tidak diperkenankan dibangun pada kawasan Suaka Margasatwa. Bagian..... Bagian Kedua Fasilitas Sarana Pariwisata Pasal 8
Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa : a. jalan wisata; b. papan petunjuk c. jembatan; d. areal parkir; e. jaringan listrik; f. jaringan air bersih; g. jaringan telepon; h. jaringan internet; i. jaringan drainase/saluran; j. toilet; k. jaringan pembuangan limbah; l. dermaga; dan m. landasan helikopter (helipad). Pasal 9
(1)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal.
(2)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain berupa : a. papan nama; b. papan informasi; c. papan petunjuk arah; d. papan larangan/peringatan; e. papan bina cinta alam; dan f. papan rambu lalu lintas.
(3)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan helipad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, huruf l dan huruf m dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang, menyangkut keselamatan dan keamanan, dengan lokasi mengacu pada rencana pengelolaan.
(4)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k terdiri atas : a. jaringan pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau b. jaringan pembuangan dan pengolahan limbah cair.
(5)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibangun dengan ketentuan :
a. tidak menebang/merusak pohon; b. dibangun diareal terluar lokasi IPPA; dan c. pengerasan areal harus dilakukan dengan kontruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.
(6)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih, telepon dan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dibangun dengan ketentuan : a. diupayakan..... a. diupayakan dibangun dalam tanah; b. dalam hal tidak dimungkinkan dibangun dalam tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat dibangun diatas permukaan tanah dengan memperhatikan nilai estetika; dan c. pelaksanaan pembangunan berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan.
(7)
Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dibangun dengan ketentuan : a. terbuka dan menggunakan pengerasan; dan b. dalam hal tidak dimungkinkan dibangun dengan cara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.
(8) Dermaga yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dalam bentuk dermaga apung dan menggunakan pancang apung serta pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang dan lokasinya berdasarkan rencana pengelolaan. BAB IV PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN Pasal 10
(1)
Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diutamakan menggunakan bahan-‐bahan dari daerah setempat atau sekitar lokasi.
(2)
Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat didaerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.
(3)
Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diambil dari dalam kawasan konservasi. Pasal 11
(1) Sarana dan fasilitas untuk menunjang pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibangun dengan ketentuan : a. tidak merubah karakteristik bentang alam atau menghilangkan fungsi utamanya; b. tidak menutup/menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat (kecuali seijin/persetujuan masyarakat dengan membuat jalur pengganti); c. pembangunan atau terkait kegiatan lainnya tidak memotong jalur lintas satwa liar; d. tidak melakukan penebangan, dan dalam hal ditemui satu atau sekelompok vegetasi endemik atau yang dilindungi, agar ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat (kelestarian fungsi setempat); dan
e. tidak diperbolehkan memasukkan/introduksi vegetasi asal luar kawasan untuk keperluan apapun, dan dalam hal ditemui keperluan vegetasi untuk pertamanan, dipenuhi melalui proses budidaya setempat.
(2) Tidak mengubah karateristik bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu tidak mengubah bentuk medan/kontur, topografi asli lokasi setempat, baik melalui pemangkasan permukaan tanah maupun pemadatan tanah.
(3) Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan : a. kaidah..... a. kaidah konservasi; b. nilai estetika dan ramah lingkungan; c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; d. efisien dalam penggunaan lahan dan hemat energi; e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; f. partisipasi dan budaya masyarakat setempat; g. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan; dan h. berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan rencana pengelolaan, RKPPA, RKL dan RKT pemegang IUPSWA yang disahkan. BAB V KETENTUAN LAIN-‐LAIN Pasal 12
Sarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pengusahaan pariwisata alam, yang dibangun sebelum berlakunya peraturan ini tetap dapat dimanfaatkan, sedangkan yang masih dalam perencanaan harus disesuaikan berdasarkan peraturan ini. BAB VI PENUTUP Pasal 13
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 10 Januari 2012
DIREKTUR JENDERAL ttd Ir. D A R O R I, MM NIP. 19531005 198103 1 004
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Kehutanan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia; 5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten se Indonesia;
8. Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
9. Kepala UPTD Taman Hutan Raya se Indonesia; 10. Ketua Aosisiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia.
