TENAGA KERffiNE lo"ror, REPTJBLIK II\DOIYESIA

TENAGA KERffiNE|lo"r*o*r, REPTJBLIK II\DOIYESIA

KEPUTUSAN MENTERITENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMORKEP. 115 / MEN/ rx /2009 TENTANG PENETAPANSTANDARKOMPETENSI KERJA NASIONALINDONESIA BIDANGTATALINGKUNGAN SEKTORKONSTRUKSI SUB BIDANGPENGOLAHAN LIMBAHDANAIR BERSIHJABATANKERJAAHLIPERENCANA (ArRLTMBAH LTNGKUNGAN slsTEMSANTTAST PEMUKTMAN) MENTERITENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA. Menimbang

:

bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihankerjaberbasiskompetensi di Sektor KonstruksiBidang Tata LingkunganSub Bidang PengolahanLimbahdan Air BersihJabatanKerjaAhli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan(Air Limbah Pemukiman),perlu menetapkan StandarKompetensi KerjaNasionalIndonesiaSektor Konstruksi BidangTataLingkungan Sub BidangPengolahan Limbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli PerencanaSistem Sanitasi (AirLimbahPemukiman) Lingkungan Menteri; denganKeputusan

Mengingat

:

1.

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang (Lembaran Ketenagakerjaan NegaraRepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor4279);

2.

PeraturanPemerintah Nomor31 Tahun2006tentangSistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2006 Nomor 67, TambahanLembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor4637);

3.

KeputusanPresidenNomor187|MTahun2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor31/PTahun2007:

4.

PeraturanMenteriTenaga Kerja dan TransmigrasiNomor PER. 21|MEN/X2007 tentangTata Cara PenetapanStandar KerjaNasional Indonesia. Kompetensi

Memperhatikan:

BidangTata 1. HasilKonvensiNasionalRSKKNISektorKonstruksi Lingkungan Limbahdan Air Bersih Sub BidangPengolahan (Air JabatanKerjaAhli PerencanaSistemSanitasiLingkungan yang diselenggarakan LimbahPemukiman) tanggal20 Agustus 2008bertempat di Jakarta; Surat KepalaBadanPembinaanKonstruksi dan SumberDaya ManusiaDepartemen PU NomorUm0103-Kl(1526 tanggal3 November2008 tentangpenetapanRSKKNImenjadiSKKNI BidangTataLingkungan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata LingkunganSub Bidang PengolahanLimbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman),sebagaimanatercantum dalam Lampiran KeputusanMenteriini.

KEDUA

Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensidalam rangkasertifikasikompetensi.

KETIGA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuaidengankebutuhan.

KEEMPAT

KeputusanMenteriini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta 10 Septembor 2009

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.315/MEN/IX/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG TATA LINGKUNGAN SUB BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH DAN AIR BERSIH JABATAN KERJA AHLI PERENCANA SISTEM SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH PEMUKIMAN)

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Salah satu unit dalam pengembangan sistem sanitasi lingkungan perencanaan sistem sanitasi llingkungan, adalah perencanaan teknis sarana dan prasarana air limbah permukiman, yang memegang peranan penting dan strategis dalam pengelolaan sanitasi. Pembangunan sistem sanitasi lingkungan ini harus dilakukan dengan baik dan memenuhi standar spesifikasi teknis dan gambar kerja yang direncanakan. Untuk menjamin kualitas pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibutuhkan adanya suatu acuan yang komprehensif dalam perencanaan suatu sistem. Acuan yang komprehensif dimaksud bersifat nasional serta memberikan gambaran tentang kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang akan merencanakan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman). Untuk memperoleh SDM yang berkualitas yang dapat merencanakan sistem sanitasi lingkungan, perlu didukung dengan sistem pendidikan dan pelatihan keahlian secara nasional yang dikembangkan bersandar pada kebutuhan riil di dunia kerja. Oleh karena itu, salah satu komponen yang harus ada adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dari kebutuhan riil dunia industri/usaha sebagai acuan untuk mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor konstruksi bidang tata lingkungan sub bidang pengolahan limbah dan air bersih jabatan kerja ahli perencana

sistem

sanitasi

lingkungan

disusun

sebagai

acuan

dalam

1

pengembangan SDM air limbah khususnya di sub bidang pengolahan limbah dan air bersih jabatan kerja ahli perencana sistem sanitasi lingkungan. Disamping itu pula standar ini diharapkan dapat memiliki ekuivalensi dan kesetaraan dengan standar-standar yang relevan dan berlaku secara internasional.

B.

Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sub bidang pengolahan limbah dan air bersih

jabatan kerja ahli perencana sistem sanitasi

lingkungan adalah : 1.

Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja, berupa keahlian di bidang tata lingkungan, khususnya ahli perencana sistem sanitasi lingkungan.

2.

Tersedianya SKKNI bidang tata lingkungan, sub bidang pengolahan limbah dan air bersih jabatan kerja ahli perencana sistem sanitasi lingkungan yang mengacu kepada Permenakertrans RI Nomor PER.21/MEN/X/2007, yang berorientasi kepada kebutuhan riil di permukiman,

3.

Dimilikinya SKKNI sub bidang pengolahan limbah dan air bersih jabatan kerja ahli perencana sistem sanitasi lingkungan yang selaras dan sesuai dengan best practice perencanaan sistem sanitasi lingkungan (air limbah) dan peraturan/perundangan yang terkait.

Tujuan dari penyusunan standar kompetensi kerja nasional indonesia sub bidang pengolahan limbah dan air bersih

jabatan kerja ahli perencana sistem sanitasi

lingkungan yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya : 1.

Institusi pendidikan dan pelatihan a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum. b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

2.

Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja a. Membantu dalam rekruitmen tenaga kerja. b. Membantu penilaian unjuk kerja. c. Mengembangkan

program

pelatihan

bagi

karyawan

berdasarkan

kebutuhan. d. Untuk membuat uraian jabatan.

2

3.

Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi a.

Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya

b.

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

C.

Pengertian Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai ”Ukuran” yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu : a)

Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.

b)

Bagaimana

mengorganisasikannya

agar

pekerjaan

tersebut

dapat

dilaksanakan c)

Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula

d)

Bagaimana

menggunakan

kemampuan

yang

dimilikinya

untuk

memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D.

Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar kompetensi kerja nasional indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar kompetensi kerja digunakan sebagai acuan untuk: 1.

Menyusun uraian pekerjaan.

2.

Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.

3.

Menilai unjuk kerja seseorang.

4.

Sertifikasi kompetensi/profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu : 1.

Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.

2.

Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.

3.

Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.

4.

Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

E.

Struktur, Skema Standar Kompetensi dan Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Pengolahan Limbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Per.21/MEN/X/2007

4

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 20 Agustus 2008, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan admistratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodefikasi unit kompetensi.

Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk

mensistimatikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodefikasi dimaksud adalah :

x

X

x

.

(1)

x

x (2)

0

0

.

0

(3)

0 (4)

0

.

0

0 (5)

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu : a)

Sektor/Bidang Lapangan Usaha : Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b)

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c)

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masingmasing kelompok, yaitu : 01 :

Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)

02 :

Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).

03 :

Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)

04 :

Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

5

d)

Nomor urut unit kompetensi Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek.

e)

Versi unit kompetensi Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Pengolahan Limbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan tersebut digambarkan dalam chart berikut:

TTL Bidang

•

PA

15

•

261

•

SUB-Bidang/Group Nomor Unit

00 Versi

6

TTL.PA15.261.00 Versi Nomor urut unit kompetensi: Digit Pertama jabatan pekerjaan 1. Perencana 4. Peningkatan 2. Pelaksana 5. Pemeliharaan 3. Pengawas 6. Perbaikan -

Digit Kedua Sub bidang pekerjaan Pengolahan Limbah dan Air Bersih 0. Semua bidang 4. Distribusi 1. Penanggulan 5. Perpipaan 2. Pengujian 6. Sanitasi/limbah 3. Produksi 7. Konstruksi Bangunan

-

Digit Ketiga nomor urut kompetensi Digit Pertama Kelompok Kompetensi : 1. Umum 2. Inti 3. Khusus 4. Pilihan

Digit Kedua Kelompok : 1 – Penataan Kota dan Planologi 2 - Analisa Dampak Lingkungan 3 - Teknik Lingkungan 4 - Pengembangan Wilayah 5 - Pengolahan Limbah dan Air Bersih 6 - Perpipaan Air Bersih dan Limbah

Golongan : SG Semua Golongan PL Penyiapan Lahan KS Konstruksi Gedung & Bangunan Sipil IB Instalasi Gedung & Bangunan Sipil PK Penyelesaian Konstruksi Gedung PA Pengadaan & Penyaluran Air Bersih

Bidang = Tata Lingkungan (TTL)

2.

Judul Unit Kompetensi Judul

unit

kompetensi,

merupakan

bentuk

pernyataan

terhadap

tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur. -

Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

-

Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3.

Diskripsi Unit Kompetensi

7

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4.

Elemen Kompetensi Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : ”merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan”.

5.

Kriteria Unjuk Kerja Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur. Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6.

Batasan Variabel Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan : a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

8

b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi. c) Tugas

yang

harus

dilakukan

untuk

memenuhi

persyaratan

unit

kompetensi. d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. 7.

Panduan Penilaian Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi

tertentu,

dan

unit

kompetensi

yang

harus

dikuasai

sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.

b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu. 8.

Kompetensi Kunci Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

9

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang

untuk

mencapai

unjuk

kerja

yang

dipersyaratkan

dalam

pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi. 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan. 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6) Memecahkan masalah 7) Menggunakan teknologi Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut : • Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih

apa

yang

dibutuhkan,

dan

menyajikannya

dengan

tepat;

mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya. • Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain. • Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan. • Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekeja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim. • Menggunakan ide-ide dan teknik matematika, artinya dapat memakai ideide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.

10

• Memecahkan masalah, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru. • Menggunakan teknologi, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi

kunci

ini

misalnya

kemampuan

untuk mengoperasikan

komputer.

BIDANG KEAHLIAN ATAU PEKERJAAN

UNIT-UNIT KOMPETENSI

KUALIFIKASI

ELEMEN KOMPETENSI

KOMPETENSI KUNCI

URAIAN UNIT

KRITERIA UNJUK KERJA

BATASAN VARIABEL

PANDUAN PENILAIAN

11

Gradasi Kompetensi Kunci Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan. Tingkat atau gardasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”

TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”

TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses” Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber

1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi

Mengakses dan merekam dari satu sumber

Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber

2. Mengkomunikasikan ide dan informasi

Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier

Berisi hal yang komplek

Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber

3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan

Di bawah pengawasan atau supervisi

Dengan bimbingan/panduan

Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan komplek dan cara mandiri

4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok

Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivas rutin

Membantu merumuskan tujuan

Berkolaborasi dalam melakukan kegiatankegiatan komplek

5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan

Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang komplek

Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang komplek

6. Memecahkan masalah

Rutin di bawah pengawasan

Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan

Problem/masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya

7. Menggunakan teknologi

Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar

Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa

Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

12

E. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 1. Kerangka Kualifikasi Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja. Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri. Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya. Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan

berdasarkan

pada

analisis

karakteristik

masing-masing

unit

mencakup: •

Kelompok umum, inti dan pilihan

•

Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki

•

Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK

•

Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

2. Rumusan KKNI Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta KUALIFI KASI

I

II

KEGIATAN

PARAMETER PENGETAHUAN

TANGGUNG JAWAB

Melaksanakan kegiatan: • Lingkup terbatas • Berulang dan sudah biasa. • Dalam konteks yang terbatas

• Mengungkap kembali. • Menggunakan pengetahuan yang terbatas. • Tidak memerlukan gagasan baru.

• Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan langsung. • Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.

Melaksanakan kegiatan: • Lingkup agak luas.

• Menggunakan pengetahuan dasar

• Terhadap kegiatan sesuai arahan.

13

KUALIFI KASI

III

IV

V

VI

KEGIATAN

PARAMETER PENGETAHUAN

TANGGUNG JAWAB

• Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.

operasional. • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru.

• Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Melaksanakan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa

• Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.

• Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.

Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.

• Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analistis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa

• Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.

• Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup dibeberapa area. • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metodametoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis.

Melakukan: • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja

Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus.

• Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. • Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasiinformasi yang cakupannya

Melaksanakan: • Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu • Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk

• Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap

14

KUALIFI KASI

KEGIATAN sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubahubah sangat tajam.

PARAMETER PENGETAHUAN luas. • Merumuskan langkahlangkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.

TANGGUNG JAWAB menentukan tercapainaya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.

VII

Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menjelaskan secara sistematik dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.

VIII

Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.

IX

Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional

F. Kelompok Kerja Nasional Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Pengolahan Limbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan. Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Pengolahan Limbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan pada tanggal 20 Agustus 2008 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA Sanitasi lingkungan adalah sistem pengelolaan air limbah permukiman, persampahan dan drainase permukiman. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Sistem air limbah merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah.

15

Penyelenggaran pengembangan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) melalui

tahap-tahap

sebagai

berikut

:

perencanaan,

pelaksanaan

konstruksi,

pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi; pemantauan dan evaluasi.

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi Untuk

memudahkan

dalam

penggunaan

dan

keperluan

administratif

dalam

pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodefikasi jabatan kerja yang diikuti dengan kodefikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kodefikasi ini dimaksudkan untuk mensistimatiskan jabatan kerja dan unit - unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut.

Kodefikasi unit kompetensi dan kualifikasi pada SKKNI Jasa Konstruksi pada dokumen ini, untuk sementara mencantumkan dua versi yaitu berdasar pada Permenakertrans No. 21 Tahun 2007 dan KBLI 2005. Pencantuman kedua versi pengkodefikasi tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: a.

Pengembangan standar kompetensi kerja pada jasa konstruksi telah dilakukan sejak tahun 2003, dan telah menghasilkan lebih dari 200 jabatan kerja dan telah dipergunakan baik sebagai rujukan untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sehingga perlu suatu kode baku untuk membedakan satu dengan lainnya.

b.

Kodefikasi unit kompetensi dan kualifikasi jasa konstruksi

dengan mengacu

Permenakertrans No. 21 Tahun 2007, telah menjadi bagian dari data base pada sektor jasa konstruksi untuk keperluan sertifikasi tanaga kerja, sertifikasi badan usaha dan dipergunakan pada saat MRA dengan negara lain. c.

Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2005 mencantumkan penggolongan area lapangan kerja yang perlu untuk menjadi acuan untuk menghindari kerancuan.

d.

Pencantuman kodefikasi jabatan kerja dan unit kompetensi, ditetapkan setelah diperolehnya kesepakatan antara Dep. PU, Depnakertrans dan LPJKN.

Adapun sistem kode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

16

a.

Jumlah digit dari pengkodean Unit kompetensi dan Jabatan Kerja versi Permenakertrans No. PER.21/MEN/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

b.

Pemberian kode unit kompetensi untuk kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, kelompok dan sub bidang pekerjaan mengikuti KBLI 2005.

c.

Pemberian kode Sub kelompok mengikuti urutan usaha jasa konstruksi yang meliputi

d.

(1)

Perencanaan

(2)

Pelaksanaan

(3)

Pengawasan

(4)

Peningkatan

(5)

Pemeliharaan

(6)

Perbaikan

Pemberian kode lainnya meliputi lapangan usaha pekerjaan merupakan detil dari sub bidang dan diambil dari family tree, jabatan kerja mengikuti level KKNI. Selanjutnya adalah nomer urut dari elemen kompetensi dan versi tahun pembuatan.

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Pengolahan Limbah dan Air Bersih Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut : F

45

05

55

5

2

IV

1

Ass, Pakar, Praktisi, LDP & Stakeholder Stakeholder

KBLUI 5. KELOMPOK

1. KATEGORI 3. GOLONGAN

2. GOLONGAN POKOK

06

4. SUB GOLONGAN

7. BAGIAN

6. SUB KELOMPOK

9. VERSI

8. KUALIFIKASI KOMPETENSI

17

(1)

F

:

Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori F. Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor 45.

(2)

45

:

(3)

05

:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

55

5

06

2

IV

1

:

:

Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Tata Lingkungan di isi dengan 05. Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 51 : Penyiapan Lahan 52 : Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil 53 : Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil 54 : Penyelesaian Konstruksi Gedung 55 : Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 1 : Penataan Kota dan Planologi 2 : Analisa Dampak Lingkungan 3 : Teknik Lingkungan 4 : Pengembangan Wilayah 5 : Pengolahan Limbah dan Air Bersih 6 : Perpipaan Air Bersih dan Limbah

:

Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 00 : Semua Bidang 03 : Produksi 06 : Sanitasi/Limbah 01 : Penanggulangan 04 : Distribusi 07 : Konstruksi Bangunan 02 : Pengujian 05 : Perpipaan

:

Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi namanama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 01 : Perencanaan 04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan 05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan 06 : Perbaikan

:

Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNI, yaitu : - Kualifikasi I untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9

:

Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan : Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

18

Nomor (5 5) s/d (9) pengisiannya p berdasarkan n penjabaran lebih lanjutt dari nomor 5 dan

-

ditetapkan n/dibakukan melalui m Forum Konvensi anttar asosiasi prrofesi, pakar p praktisi dan sta akeholder pada sekttor, sub sektorr dan bidang yang y bersangk kutan.

ub Sektor, Bidang B. Peta KKNI Sektor, Su Bakuan Ko ompetensi Sistem S Penyyediaan Airr Minum dikkelompokka an kedalam m 3 (tiga) Sub Sektorr yaitu: 1.

Kompe etensi Ranccangan Tekn nik Sistem Penyediaan P n Air Minum m

2.

Kompe etensi Pelakksanaan & Pengawasa an Pembangunan Siste em Penyed diaan Air Minum

3.

etensi Peng gelolaan Tekknis Sistem m Penyediaa an Air Minum m Kompe

Untuk Sub sektor Pelaksana Pen ngujian Kua alitas Air SPAM dikelo ompokkan kedalam k s Sistem Pe enyediaan A Air Minum (SPAM) sub sektor Kompetenssi Pengelollaan Teknis ektor 3 (tiga a). atau Sub se

19

C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “Standar Kompetensi Kerja” bidang penyediaan air minum secara mekanis dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja “ Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan”. Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan dalam tipikal struktur organisasi.

20

T IP IK AL O R G ANIS AS I P E R E NC ANA P R O Y E K S IS T E M S ANIT AS I L ING K UNG AN

KUALIFIKASI JAKONS KKNI

D IR E K T UR

AHLI UTAMA

AHLI MADYA

T E AM L E AD E R

V

A HL I P E R E NC A NA S IS T E M S A NIT A S I L ING K UNG A N

IV

AHLI MUDA

TEKNISI SENIOR

AHL I L IMB AH (H uman Was te E ngineer )

AHL I S AMP AH (S olid Was te E ngineer)

AHL I P E NG UK UR AN (G eodetic)

III

K E P AL A S UR VE Y OR

K E P AL A J UR U GAMB AR

K E P AL A E S T IMAT O R

II

S UR VE Y O R

J UR U G AMB AR

E S T IMAT O R

I

KETRAMPILAN

AD MINIS T R AS I K E UANG AN

KEAHLIAN

VI

TEKNISI YUNIOR

TEKNISI YUNIOR

21

D. Pemaketan SKKNI Dalam Jabatan Kerja Nama Jabatan

:

Kode Jabatan

:

Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) F 45 05 55 5 06 2 IV 1

NAMA JABATAN KERJA Nama Jabatan Kerja

:

AHLI PERENCANA SISTEM SANITASI LINGKUNGAN

URAIAN JABATAN Uraian tugas-tugas & tanggungjawab sesuai jabatan kerja

:

Ahli Muda, merencanakan sistem sanitasi lingkungan pemukiman termasuk melaksanakan survey

PERSYARATAN JABATAN Pendidikan Minimal

:

1. S-1 Teknik Lingkungan

Pengalaman Kerja

:

1. S-1 Teknik Lingkungan, dengan ketentuan 3 tahun di bidang sanitasi lingkungan

Persyaratan Lain

:

1. Sehat jasmani dan rohani 1. Mampu mengoperasikan komputer

Kompetensi kerja Jabatan Kerja Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) terdiri dari:

NO

KODE

JUDUL UNIT KOMPETENSI

KOMPETENSI UMUM 1

TTL.PA15.261.00

Menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

KOMPETENSI INTI 1

TTL.PA25.261.00

Mengumpulkan dan mempelajari data sekunder dan data primer dalam perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

2

TTL.PA25.262.00

Menetapkan tingkat, proyeksi, dan daerah pelayanan sistem sanitasi lingkungan

3

TTL.PA25.263.00

Menentukan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat

4

TTL.PA25.264.00

Menyusun Detailed Engineering Design (DED) sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

5

TTL.PA25.265.00

Menyusun laporan

22

E.

Daftar Unit Kompetensi

NO

KODE

JUDUL UNIT KOMPETENSI KOMPETENSI UMUM

1

TTL.PA15.261.00

Menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) KOMPETENSI INTI

1

TTL.PA25.261.00

Mengumpulkan dan mempelajari data sekunder dan data primer dalam perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

2

TTL.PA25.262.00

Menetapkan tingkat, proyeksi, dan daerah pelayanan sistem sanitasi lingkungan

3

TTL.PA25.263.00

Menentukan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat

4

TTL.PA25.264.00

Menyusun Detailed Engineering Design (DED) sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

5

TTL.PA25.265.00

Menyusun laporan

23

F. Unit-Unit Kompetensi Kode Unit

:

TTL.PA15.261.00

Judul Unit

:

Menerapkan Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Perencanaan Bidang Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Permukiman)

Deskripsi Unit

:

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan peraturan perundangan tentang pengendalian pencemaran air, mencakup masalah baku mutu dan pembuangan air limbah, pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman), keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup kuantitas dan kualitas air limbah

Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

1. Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.

1.1 Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan profesi konsultan perencana diinventarisasi dan dipelajari. 1.2 Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan tugas-tugas konsultan perencana diinventarisasi. 1.3 Semua peraturan dan perundang-undangan terkait didokumentasikan.

2. Menjelaskan dan menerapkan peraturan perundangan tentang pengendalian pencemaran air.

2.1 Baku mutu air limbah dijelaskan dan diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. 2.2 Pedoman mengenai syarat dan tatacara perijinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke badan air diterapkan. 2.3 Larangan pembuangan air limbah tanpa pengolahan ke badan air diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Menerapkan pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

3.1 Cakupan dan target pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan SPM yang berlaku. 3.2 Kualitas pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan SPM yang berlaku.

4. Menerapkan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja dalam perencanaan di bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman).

4.1 Prinsip-prinsip K3 dijelaskan dalam perencanaan sanitasi lingkungan (air limbah permukiman). 4.2 Prinsip-prinsip K3 diterapkan dalam perencanaan sanitasi lingkungan (air limbah permukiman).

24

BATASAN VARIABEL 1.

Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri. Unit ini dapat diterapkan di lingkungan internal dan eksternal. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan pada seluruh sektor jasa konstruksi.

2.

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain :

3.

2.1

Dokumen kode etik.

2.2

Perlengkapan komputer.

2.3

Perlengkapan alat tulis kantor.

Tugas

dalam

melaksanakan

peraturan-peraturan

yang

berkaitan

dengan

perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) dan peraturan pemerintah terkait meliputi : 3.1

Kemampuan dalam menginventarisasi peraturan perundangan yang terkait dengan jasa konstruksi.

3.2

Menyusun dan mempelajari ketentuan-ketentuan yang tercakup peraturan perundangan yang terkait dengan tentang sanitasi lingkungan khususnya pengelolaan air limbah permukiman.

3.3

Kemampuan dalam mengevaluasi penerapan peraturan dan perundangundangan yang berhubungan dengan profesi konsultan.

4.

Peraturan perundangan dan kebijakan terkait, antara lain : 4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi. 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja. 4.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 4.4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. 4.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4.6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 4.7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 4.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 4.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

25

4.10 Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman. 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman. 5.

Pihak lain yang terkait antara lain : 5.1

Asosiasi profesi terkait.

5.2

Regulator jasa konstruksi.

5.3

Pemilik proyek.

5.4

Instansi yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN 1.

Konteks penilaian 1.1

Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja.

1.2

Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja.

1.3

Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK).

2.

Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain : -

3.

Kondisi pengujian : Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal

dengan

menggunakan

kombinasi

metode

uji

untuk

mengungkap

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metode pengujian antara lain : 3.1

Metoda

test

tertulis

antara

lain

:

pilihan

ganda

(multiple

choice),

menjodohkan (matching), isian/jawaban singkat (essay).

4.

3.2

Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus.

3.3

Wawancara, observasi, portofolio.

Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan tentang : 4.1

Dokumen kontrak pekerjaan konsultansi.

4.2

Peraturan perundangan yang terkait dengan sanitasi lingkungan.

26

5.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini : 5.1

Berkomunikasi ditempat kerja.

5.2

Mengkaji dan menerapkan peraturan perundangan terkait sanitasi lingkungan, khususnya pengelolaan air limbah permukiman.

5.3 6.

Membuat laporan.

Aspek penting penilaian 6.1

Kemampuan mengidentifikasi, mencermati dan mengintrepetasikan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan tentang sanitasi lingkungan khususnya pengelolaan air limbah permukiman.

6.2 7.

Kemampuan berkomunikasi.

Aspek kritis : Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan terkait dalam perencanaan sanitasi limbah secara konsisten.

KOMPETENSI KUNCI NO

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi

2

2.

Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide

2

3.

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

2

4.

Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

1

27

Kode Unit

:

TTL.PA25.261.00

Judul Unit

:

Mengumpulkan dan Mempelajari Data Sekunder dan Data Primer Dalam Perencanaan Bidang Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Permukiman)

Deskripsi Unit

:

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pengumpulan dan pembelajaran data sekunder dan data primer yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan teknis sistem sanitasi lingkungan

Elemen Kompetensi


1. Mengumpulkan dan mempelajari data-data daerah perencanaan

1.1 Data administrasi daerah perencanaan 1.2 Data demografi di daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 1.3 Data sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat yang ada dikumpulkan dan dipelajari sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 1.4 Data klimatologi dan hidrologi di daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari sesuai dengan kebutuhan perencanaan 1.5 Data tata guna lahan di daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 1.6 Data topografi dan hidrogeologi di daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

2. Mendapatkan peta dan informasi daerah perencanaan

2.1 Peta administrasi daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 2.2 Peta topografi daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 2.3 Peta tataguna lahan dan informasi status kepemilikan di daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 2.4 Peta kondisi sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

28

2.5 Peta hidrologi dan geologi tata lingkungan di daerah perencanaan dikumpulkan dan dipelajari untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 3. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen rencana tata ruang daerah perencanaan

3.2 Dokumen RTRW, RUTR, RTR dan rencana tata bangunan dikumpulkan dan dipelajari untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 3.3 Arahan pemanfaatan tataruang/zoning digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

4. Mengkaji informasi perencanaan dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan

4.1 Informasi mengenai perencanaan dan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan dalam bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) diidentifikasi. 4.2 Informasi yang diperoleh dikaji sesuai kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 4.3 Hasil kajian dikonfirmasi kepada pihak terkait

5. Melakukan survei pendahuluan

5.1 Strategi survei lapangan dibuat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) dan persyaratan teknis. 5.2 Materi, peralatan dan tenaga surveior disiapkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 5.3 Survei lapangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) 5.4 Laporan hasil survei lapangan dibuat sesuai dengan kebutuhan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

6. Membuat laporan

6.1 Data dan informasi yang diperoleh dihimpun dan dipilah sesuai dengan jenis dan penggunaannya. 6.2 Draf laporan disusun dengan menggunakan format dan sistematika sesuai dengan SOP atau prosedur kerja yang ditetapkan. 6.3 Draf laporan dikonsultasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh masukan dan koreksi. 6.4 Laporan yang telah memperoleh koreksi dan persetujuan diadminsitrasikan sesuai dengan SOP atau perosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL 1.

Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri. Unit ini dapat diterapkan di lingkungan internal dan eksternal. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan pada seluruh sektor jasa konstruksi.

29

2.

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:

3.

2.1

Perangkat komputer.

2.2

Piranti lunak (software) pengolah data.

2.3

Perangkat alat tulis kantor.

2.4

Format dan prosedur pegumpulan data.

2.5

Peralatan untuk pengumpulan data lapangan dan pengolahan data.

Tugas dalam mengumpulkan dan mempelajari data sekunder dan data primer berkaitan dengan perencanaan bidang sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) meliputi : 3.1

Mengumpulkan dan mempelajari data-data dasar daerah perencanaan.

3.2

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen rencana tata ruang daerah perencanaan.

3.3

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen perencanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait sanitasi lingkungan di daerah perencanaan.

4.

3.4

Mendapatkan dan membuat peta-peta daerah perencanaan yang diperlukan

3.5

Melakukan survei lapangan.

3.6

Membuat laporan hasil kerja.

Peraturan perundangan dan kebijakan terkait, antara lain : 4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja 4.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 4.4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang 4.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 4.7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 4.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 4.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 4.10 Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan standar nasional yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman.

30

4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman. 5.

Pihak lain yang terkait antara lain: 5.1

Asosiasi profesi terkait.

5.2


5.3

Pemilik proyek.

5.4

Instansi yang terkait.




1.2


1.3


2.

Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain : --

3.


dengan

menggunakan

kombinasi

metode

uji

untuk

mengungkap


Metoda

test

tertulis

antara

lain

:

pilihan

ganda

(multiple

choice),


4.

3.2


3.3


Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan tentang: 4.1

Metoda analisis demografi, data sosial, ekonomi dan budaya.

4.2

Metoda analisis kesehatan masyarakat.

4.3

Metoda analisis data hidrologi dan klimatologi.

4.4

Batasan-batasan pengukuran topografi untuk sanitasi lingkungan, pembacaan peta-peta tata ruang, geologi teknik dan rekomendasi hasil kondisi lingkungan sekitar.

31

5.



5.2

Mengumpulkan data dan informasi.

5.3

Menganalisa data dan informasi daerah perencanaan.

5.4

Menerapkan data-data demografi, data sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan untuk keperluan perencanaan sistem sanitasi lingkungan.

6.

Aspek penting penilaian : 6.1

Kemampuan menghimpun data dan informasi yang terkait dan dibutuhkan untuk perencanaan sanitasi lingkungan.

6.2

Kemampuan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dalam kaitan perencanaan sistem sanitasi lingkungan.

7.

Aspek kritis : Kemampuan dalam menghimpun data dan informasi serta mengolah data untuk perencanaan sanitasi limbah secara konsisten.

KOMPETENSI KUNCI NO

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.


2

2.


3

3.


2

4.


2

5.


2

6.

Memecahkan masalah

2

7.


2

32

Kode Unit

:

TTL.PA25.262.00

Judul Unit

:

Menetapkan Tingkat, Proyeksi dan Pelayanan Sistem Sanitasi Lingkungan

Deskripsi Unit

:

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menetapkan tingkat, melakukan proyeksi, dan cakupan daerah pelayanan yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan teknis sistem sanitasi lingkungan.

Elemen Kompetensi 1. Menetapkan tingkat pelayanan

Daerah

Kriteria Unjuk Kerja 1.1

1.2 1.3 2. Melakukan proyeksi penduduk untuk menentukan kapasitas pelayanan sistem yang direncanakan

2.1

3. Menentukan daerah pelayanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang, kebijakan daerah yang ada

3.1

2.2

3.2

Kebijakan pembangunan di daerah perencanaan mengenai sistem sanitasi dikaji untuk digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan Kemampuan pelayanan dikoordinasikan dengan stakeholder/pemangku kepentingan terkait Tingkat pelayanan ditentukan untuk digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan Hasil-hasil proyeksi penduduk yang relevan untuk perencanaan sanitasi lingkungan dikumpulkan dan dikaji dari berbagai sumber yang berwenang Prosentase pertumbuhan penduduk ditentukan dan diproyeksikan sesuai dengan tahun perencanaan Kebijakan daerah yang terkait dengan prioritas pembangunan sanitasi lingkungan dikaji. Daerah pelayanan ditentukan sesuai dengan hasil kajian

BATASAN VARIABEL 1.

Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri. Unit ini dapat diterapkan di lingkungan internal dan eksternal. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan pada perencanaan sanitasi lingkungan sektor jasa konstruksi.

2.

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya antara lain : 2.1

Tersedia tenaga ahli yang mendukung dan tenaga terampil yang dapat dikoordinasikan oleh ahli perencanaan sistem sanitasi lingkungan untuk menetapkan tingkat pelayanan, melakukan proyeksi penduduk dan untuk menentukan daerah pelayanan.

2.2

Perangkat komputer.

2.3

Piranti lunak (software) pengolah data.

2.4

Perangkat alat tulis kantor.

33

3.

Tugas dalam melakukan proyeksi untuk menetapkan tingkat dan daerah pelayanan meliputi : 3.1

Melakukan proyeksi penduduk untuk menentukan kapasitas pelayanan sistem yang direncanakan.

3.2

Menetapkan tingkat pelayanan.

3.3

Menentukan daerah pelayanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang, kebijakan daerah yang ada.

4.

Peraturan perundangan dan kebijakan terkait, antara lain : 4.1

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.

4.2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.

4.3

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4.4

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

4.5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.6

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

4.7

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

4.8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4.9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

4.10 Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman. 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman. 5.


Instansi pemerintah, dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten yang membidangi tata ruang dan sanitasi lingkungan.

5.2

Lembaga swadaya masyarakat serta pihak swasta yang terkait dengan sanitasi lingkungan.

5.3


5.4

Pemilik proyek.

34




1.2


1.3


2.

Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain: -

3.


dengan

menggunakan

kombinasi

metode

uji

untuk

mengungkap

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Pilihan metode pengujian antara lain: 3.1

Metoda

test

tertulis

antara

lain

:

pilihan

ganda

(multiple

choice),


4.

3.2


3.3


Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan tentang : 4.1

Kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan yang terkait dengan sanitasi lingkungan yang berlaku serta isu strategis sanitasi yang sedang berkembang.

4.2

Metode analisis proyeksi penduduk dan metode analisis prosentase pertumbuhan.

4.3

Kebijakan derah perencanaan yang terkait dengan prioritas pembangunan sanitasi lingkungan.

5.



5.2

Perhitungan statistik.

5.3

Mengkaji parameter yang akan digunakan.

5.4

Penerapan data dan informasi yang tersebut dalam melakukan analisis proyeksi dan prosentasi pertumbuhan.

35

6.


Ketelitian dan kecermatan dalam memahami dan menggunakan data-data utama yang diperlukan untuk penyiapan perencanaan sistem sanitasi lingkungan.

6.2

Kemampuan melakukan validasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh para petugas lapangan untuk digunakan dalam perencanaan sistem sanitasi lingkungan.

7.

Aspek kritis : Melakukan proyeksi untuk menetapkan tingkat dan daerah pelayanan yang akurat sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah.

KOMPETENSI KUNCI

NO

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.


3

2.


2

3.


2

4.


2

5.


2

6.

Memecahkan masalah

3

7.


2

36

Kode Unit

:

TTL.PA25.263.00

Judul Unit

:

Menentukan Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Permukiman) yang Sesuai dengan Kondisi dan Situasi Setempat

Deskripsi Unit

:

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menentukan sistem sanitasi lingkungan yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat

Elemen Kompetensi 1. Menyusun alternatif sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

Kriteria Unjuk Kerja 1.1

1.2

1.3

2. Memilih alternatif sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

2.1

2.2

2.3 2.4 3. Menentukan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

3.1

4. Membuat laporan

4.1

Analisis terhadap kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan keuangan, sumber daya manusia dan kelembagaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan persyaratan teknis yang ditentukan Teknologi pengolahan air limbah permukiman yang ada ditelaah untuk digunakan sebagai alternatif sistem Alternatif sistem sanitasi lingkungan disajikan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan persyaratan teknis yang ditentukan Kriteria pemilihan alternatif ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan (aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan finansial) dengan persyaratan teknis yang ditentukan Sosialisasi dan koordinasi dilakukan dengan para pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Alternatif sistem yang ada diberi bobot penilaian berdasarkan hasil sosialisasi dan koordinasi Sistem sanitasi lingkungan dipilih berdasar bobot penilaian tertinggi sesuai standar yang ditetapkan.

Sistem pengelolaan air limbah permukiman dievaluasi kriteria yang telah ditetapkan (aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan finansial) serta hasil sosialisasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan 3.2. Sistem sanitasi lingkungan ditentukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan (aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan finansial)

4.2

4.3 4.4

Data dan informasi yang diperoleh dihimpun dan dipilah sesuai dengan jenis dan penggunaannya Draf laporan disusun dengan menggunakan format dan sistematika sesuai dengan SOP atau prosedur kerja yang ditetapkan Draf laporan dikonsultasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh masukan dan koreksi Laporan penentuan sistem yang telah memperoleh koreksi dan persetujuan diadminsitrasikan sesuai dengan SOP atau prosedur yang ditetapkan.

37

BATASAN VARIABEL 1.

Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri. Unit ini dapat diterapkan di lingkungan internal dan eksternal. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan pada perencanaan sanitasi lingkungan sektor jasa konstruksi.

2.


Tersedia tenaga ahli dan tenaga terampil yang dapat dikoordinasikan oleh ahli perencanaan sistem sanitasi lingkungan untuk melakukan analisis kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan keuangan.

3.

2.2

Penetapan metode yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan.

2.3

Perangkat alat tulis dan kantor.

2.4

Peralatan komputer untuk melakukan analisis dan penyusunan laporan.

Tugas dalam menetapkan sistem sanitasi lingkungan yang meliputi : 3.1

Menyusun alternatif sistem sanitasi lingkungan air limbah yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan persyaratan teknis yang ditentukan.

3.2

Memilih alternatif sistem ditinjau dari aspek teknis, sosial budaya, ekonomi dan finansial.

3.3 4.

Menetapkan sistem sanitasi lingkungan.


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 , tentang Jasa Konstruksi

4.2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja

4.3

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4.4

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang

4.5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.6


4.7


4.8


4.9


4.10 Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan Standar Nasional yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman.

38

4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman. 5.



5.2


5.3


5.4

Pemilik proyek.




1.2


1.3


2.


3.


dengan

menggunakan

kombinasi

metode

uji

untuk

mengungkap


Metoda

test

tertulis

antara

lain

:

pilihan

ganda

(multiple

choice),


4.

3.2


3.3



Ketersediaan teknologi pengolahan limbah yang ada dan pemanfaatannya untuk bidang sanitasi lingkungan.

4.2

Analisis terhadap kriteria yang telah ditetapkan (aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan finansial) untuk memilih teknologi yang digunakan.

39

4.3

Analisis pengambilan keputusan dalam pemilihan teknologi pengolahan limbah yang akan digunakan.

5.

4.4

Menguasai teknik berkomunikasi yang baik.

4.5

Menguasai teknik sosialisasi kepada semua pihak terkait dengan baik.

4.6

Menguasai teknik pembuatan laporan.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini :

6.

5.1

Memilih alternatif sistem yang sesuai.

5.2

Menghitung dan menganalisis data dan informasi.

5.3

Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Aspek penting penilaian : 6.1

Ketelitian dan kecermatan dalam memahami dan menggunakan data-data utama yang diperlukan untuk penyusunan altenatif sistem sanitasi lingkungan yang sesuai.

6.2

Kemampuan memilih alternatif sistem ditinjau dari aspek teknis, sosial budaya ekonomi dan finansial.

6.3

Kemampuan untuk menentukan sistem sanitasi lingkungan yang tepat yang telah disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan para pemangku keputusan.

7.

Aspek kritis: Menentukan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) secara baik dan tepat yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat.

KOMPETENSI KUNCI

NO

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.


3

2.


3

3.


2

4.


3

5.


2

6.

Memecahkan masalah

3

7.


2

40

Kode Unit

:

TTL.PA25.264.00

Judul Unit

:

Menyusun Detailed Engineering Sistem Sanitasi Lingkungan Permukiman)

Deskripsi Unit

:

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyusun Detailed Engineering Design (DED) dalam perencanaan sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman)

Design (DED) (Air Limbah

Elemen Kompetensi


1. Melakukan pengukuran lapangan

1.1 Pemetaan situasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata cara pengukuran 1.2 Penyelidikan tanah (sondir, boring, perkolasi) dilakukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan 1.3 Utilitas yang ada (eksisting) di daerah perencanaan diidentifikasi

2. Melakukan perhitungan rinci dari unit bangunan, saluran air limbah dan perlengkapan pendukungnya

2.1 Kriteria desain ditetapkan sesuai dengan persyaratan teknis 2.2 Debit air limbah dihitung berdasar kriteria desain dan jumlah pelayanan yang ditetapkan 2.3 Dimensi bangunan, saluran air limbah (jumlah, dimensi, profil hidrolis) serta perlengkapan pendukungnya dihitung sesuai dengan debit air limbah yang direncanakan 2.4 Perhitungan hidrolis dan struktur dilakukan di unitunit bangunan dan saluran air limbah 2.5 Peralatan pendukung (mekanikal dan elektrikal) diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan persyaratan teknis

3. Menyiapkan gambar rencana

3.1 Tata letak unit instalasi pengolahan dan saluran air limbah dibuat sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan 3.2 Skema instalasi pengolahan dan peta sistem jaringan air limbah dibuat sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan 3.3 Gambar profil hidrolis sistem jaringan air limbah dan instalasi pengolahan dibuat sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan 3.4 Gambar denah, tampak, potongan dan detail unit pengolahan dan saluran air limbah dibuat

4. Menyiapkan dokumen spesifikasi (umum, administrasi dan teknis)

4.1 Spesifikasi umum disiapkan sesuai dengan standar yang berlaku 4.2 Syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan disiapkan sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan 4.3 Spesifikasi teknis disiapkan sesuai dengan format yang telah ditentukan

41

Elemen Kompetensi


5. Menyiapkan Bill of Quantity dan rencana anggaran biaya

5.1 Standar harga satuan bahan, upah dan peralatan disiapkan sesuai dengan ketentuan setempat 5.2 Analisa harga satuan dihitung berdasarkan bahan, upah dan peralatan 5.3 Volume pekerjaan dihitung dari setiap gambar rencana 5.4 Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknis 6.1 Rencana operasi dan pemeliharaan jaringan dan instalasi bangunan pengolahan air limbah dibuat 6.2 Kebutuhan bahan, alat, biaya, tenaga dan waktu pelaksanaan disusun

6. Menyiapkan rencana operasi dan pemeliharaan

BATASAN VARIABEL 1.



1.2


1.3


2.


Perangkat alat tulis dan kantor.

2.2

Peralatan komputer untuk melakukan analisis dan penyusunan laporan.

2.3

Peralatan, perlengkapan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk penyiapan gambar rencana.

2.4 3.

Daftar harga satuan yang berlaku.

Tugas dalam menetapkan sistem sanitasi lingkungan yang meliputi : 3.1

Menyusun

kebutuhan

survei

topografi

dan

penyelidikan

tanah

yang

diperlukan. 3.2

Menghitung detail teknis rencana bangunan pengolah ai limbah, saluran air limbah dan perlengkapannya.

3.3

Membuat gambar rencana bangunan, saluran air limbah dan perlengkapannya

3.4

Menyusun spesifikasi teknis rencana bangunan pengolah ai limbah, saluran air limbah dan perlengkapannya.

3.5

Menghitung bill of quantity dan rencana anggaran biaya.

42

4.


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi

4.2


4.3

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4.4


4.5


4.6


4.7


4.8


4.9


4.10 Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan Standar Nasional yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman 5.



5.2


5.3


5.4

Pemilik proyek.




1.2


1.3


2.

Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain : –

43

3.


dengan

menggunakan

kombinasi

metode

uji

untuk

mengungkap


Metoda

test

tertulis

antara

lain

:

pilihan

ganda

(multiple

choice),


4.

3.2

Praktek ditempat kerja/peragaan/ demonstrasi/studi kasus.

3.3



Dasar teknik survei topografi dan penyelidikan tanah yang dilakukan.

4.2

Penggunaan data topografi dan data penyelidikan tanah.

4.3

Perhitungan debit air limbah.

4.4

Analisis dan perhitungan unit proses dan unit operasi untuk memilih pengolahan.

4.5

Perhitungan detail bangunan pengolah limbah, saluran air limbah dan perlengkapannya.

4.6

Perhitungan struktur bangunan.

4.7

Perhitungan kebutuhan peralatan pendukung (mekanikal dan elektrikal).

4.8

Kebutuhan gambar rencana untuk unit bangunan dan saluran air limbah.

4.9

Perhitungan

kuantitas

pekerjaan,

tenaga

kerja,

biaya

alat

dan

biaya

alat

dan

perlengkapannya. 4.10 Perhitungan

satuan

harga,

biaya

tenaga

kerja,

perlengkapannya. 4.11 Spesifikasi teknis bahan dan peralatan yang dikeluarkan pabrikan. 5.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini: 5.1

Menghitung detail unit bangunan pengolah limbah, saluran air limbah dan perlengkapannya.

5.2

Mengarahkan pembuatan gambar rencana.

5.3

Menyusun spesifikasi teknis.

5.4

Menghitung rencana anggaran biaya.

44

6.


Ketelitian dan kecermatan dalam menggunakan data-data lapangan untuk keperluan desain.

6.2

Kemampuan untuk menghitung dengan baik dan benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

7.

6.3

Kemampuan untuk menyusun spesifikasi teknis.

6.4

Kemampuan untuk membuat rencana anggaran biaya.

Aspek kritis: Menghitung detail desain sistem sanitasi lingkungan (air limbah permukiman) secara akurat yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat

KOMPETENSI KUNCI

NO

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.


3

2.


2

3.


3

4.


2

5.


3

6.

Memecahkan masalah

2

7.


2

45

Kode Unit

:

TTL.PA25.265.00

Judul Unit

:

Menyusun Laporan

:

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyusun laporan dalam perencanaan sistem sanitasi lingkungan

eDeskripsi Unit

Elemen Kompetensi 1. Menyusun laporan pendahuluan

Kriteria Unjuk Kerja 1.1 1.2

1.3

2. Menyusun laporan antara

2.1 2.2 2.3 2.4

3. Menyusun laporan akhir

3.1 3.2 3.3

3.4

Metode dan rencana kerja disusun sesuai kerangka acuan kerja dengan format yang digunakan Kondisi awal daerah perencanaan, peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku dikaji untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan Informasi dari catatan dan laporan dari setiap tahap pekerjaan dihimpun dan dipilah sesuai dengan penggunaannya Hasil data yang terolah disajikan sesuai dengan format laporan yang digunakan Hasil dari analisis data disajikan sesuai dengan format laporan yang digunakan Alternatif sistem disajikan untuk digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan Sistem yang terpilih disajikan untuk digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan Nota desain disajikan sesuai dengan format laporan yang digunakan Gambar desain disajikan untuk digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan Bill of quantity, RAB dan spesifikasi teknis disajikan untuk digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan Standar operasional dan prosedur operasi dan pemeliharaan disusun sesuai dengan format laporan yang digunakan

BATASAN VARIABEL 1.

Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri, Unit ini dapat diterapkan di lingkungan internal dan eksternal. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan pada perencanaan sanitasi lingkungan sektor jasa konstruksi.

46

2.


Tersedia

data-data

demografi,

sosial

ekonomi,

budaya,

kesehatan

masyarakat, data klimatologi, hidrologi, tata guna lahan, topografi, dan hidrogeografi. 2.2

Tersedia hasil perhitungan dimensi bangunan utama, bangunan pendukung serta perlengkapan pendukungnya.

2.3

Tersedia peralatan, perlengkapan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk penyiapan gambar rencana.

3.

4.

Tugas dalam melakukan penyusunan laporan meliputi: 3.1

Menyusun laporan pendahuluan.

3.2

Menyusun laporan antara.

3.3

Menyusun laporan akhir.

Peraturan perundangan dan kebijakan terkait, antara lain: 4.1

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi

4.2


4.3

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4.4


4.5


4.6


4.7


4.8


4.9


4.10 Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan Standar Nasional yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan sistem sanitasi lingkungan khususnya air limbah permukiman 5.

Pihak lain yang terkait antara lain: 5.1


47

5.2


5.3


5.4

Pemilik proyek.




1.2


1.3


2.


3.


dengan

menggunakan

kombinasi

metode

uji

untuk

mengungkap


Metoda

test

tertulis

antara

lain

:

pilihan

ganda

(multiple

choice),

menjodohkan (matching), isian/ jawaban singkat (essay).

4.

5.

3.2


3.3



Sistem pengolahan air limbah.

4.2

Teknis pembuatan laporan pendahuluan, antara dan akhir.

4.3

Menguasai tata cara penulisan dengan baik dan benar.

4.4

Menguasai teknik pembuatan laporan.

4.5

Melaksanakan administrasi proyek.


Penggunaan peralatan untuk melakukan pengujian dan kelayakan data dan informasi.

5.2

Membaca diagram dan gambar desain.

5.3

Mengumpulkan informasi.

48

6.


Aspek yang harus diperhatikan.

6.2

Kualitas laporan yang berisi laporan pendahuluan.

6.3

Kemampuan dalam membuat laporan antara.

6.4

Kemampuan dalam membuat laporan akhir yang menyajikan gambar desain, BOQ, RAB, spesifikasi teknis dan rencana operasi dan pemeliharaan.

7.

Aspek kritis: Menentukan memperoleh data yang valid dan akurat untuk menyusun laporan yang akurat dan informati sesuai dengan kondisi dan situasi setempat

KOMPETENSI KUNCI NO

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.


3

2.


2

3.


3

4.


2

5.


3

6.

Memecahkan masalah

2

7.


2

49

BAB III PENUTUP DenganditetapkannyaStandar KompetensiKerja NasionalIndonesiaSektor

KonstruksiBidang Tata LingkunganSub BidangPengolahanLimbahdan Air BersihJabatan KerjaAhli perencana SistemSanitasiLingkungan(Air LimbahPemukiman),maka SKKNIini berlaku secaranasional dan menjadiacuanbagi penyelenggaraan pendidikandan pelatihanserta ujikompetensidalam rangkasertifikasikompetensi.

Ditetapkan diJakarta Padatanggal30 Septomber2oo9

DAN TRANSMIGRASI INDONESIA,

aFtr

SUPARNO,MBA., M.Si.

41

TENAGA KERffiNE lo"r*o*r, REPTJBLIK II\DOIYESIA

Recommend Documents

TENAGA KERffiNE lo"ror, REPTJBLIK II\DOIYESIA