Telaah Konsepsi Pendidikan. Masyarakat Madani di Indonesia

JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF KEPENDIDIKAN

Telaah Konsepsi Pendidikan dan Implikasinya Bagi Terwujudnya

Masyarakat Madani di Indonesia Tutuk Ningsih

*)

Penulis adalah Magister Pendidikan (M.Pd.), dosen Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto. *)

Abstract: Civil society concept is a new pursuit of Indonesian nation, especially after reformation era. Civil society formed through several ways and policy, one that relative effective is by education, with formal institute or at society. In spite of the fact that Education System act (UU Sisdiknas) is enough comprehensive to form holistic Indonesian people, there’s bias in its implication. This article is trying to trace different education theory, from several schools of thought, namely empiricism, nativism, naturalism, convergence, progressivism, essentialism, perennials, and constructivism. Those different thought affect education process, include its implication to build civil society. Teacher role, also school curriculum, leaning model, and tools and resources have critical role to reach desirable learning result. Keywords: Civil society, education concept.

Pendahuluan Pendidikan umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri, bangsa, dan negara. Dilihat dari sudut pandang suatu negara, nilai kebermaknaan dari suatu proses pendidikan akan sangat tergantung dari landasan ideologi dan falsafah negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki ideologi liberalis dan kapitalis, tentu saja berbeda dengan negara komunis dan sosialis. Demikian juga bagi bangsa Indonesia yang memiliki ideologi dan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum pada UU Sisdiknas (UURI No. 23 Tahun 2003) adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 Fungsi dan tujuan tersebut akan membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, baik pendidikan modern (sekolah) maupun pendidikan tradisional (dayah, surau, dan pesantren) yang diselenggarakan oleh masyarakat luas. Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan berbagai terobosan dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman, diperlukan paradigma baru dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Menurut Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan mengalami kegagalan. Pemikiran kembali konsep dasar pembaruan pendidikan menuju masyarakat madani sangat diperlukan, Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

1

INSANIA|Vol. 14|No. 1|Jan-Apr 2009|149-171


karena “pendidikan merupakan sarana terbaik yang didesain untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri, tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan di setiap cabang pengetahuan manusia.2 Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang perlu dikaji dalam pembahasan ini adalah bagaimanakah konsepsi pendidikan (modern dan tradisional) dan implikasinya didesain untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia.

Konsepsi Masyarakat Madani d Indonesia Konsep masyarakat madani dalam pemikiran orang awam Indonesia sering dipersepsikan memiliki kesamaan dengan konsep terwujudnya masyarakat muslim di Madinah. Hal tersebut ada benarnya, karena kata madani sering diasosiasikan dengan kata Madinah. Secara etimologi dan terminologi, istilah kata madani berasal dan berkaitan erat dengan Madinah yang kemudian menjadi ibukota pertama pemerintahan Muslim di jazirah Arab. Istilah masyarakat madani lebih dikenal dengan sebutan civil society, pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis. Namun, istilah ini dalam perkembangannya mengalami perubahan makna. Kalau Cicero memahaminya identik dengan negara, maka kini dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat madani sebagai “area tempat berbagai gerakan sosial” (seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompok intelektual) serta organisasi sipil dari semua kelas (seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh, dan usahawan) berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan pelbagai kepentingan mereka. Secara ideal, masyarakat madani ini tidak hanya sekadar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemajemukan (pluralisme).3 Antonio Rosmini, dalam “The Philosophy of Right, Rights in Civil Society” (1996) yang dikutip Mufid dalam Hujair A.H. Sanaky (2008), menyebutkan pada masyarakat madani terdapat sepuluh ciri yang menjadi karakteristik masyarakat tersebut, yaitu universalitas, supremasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan (prevalence of force) adalah empat ciri yang pertama. Ciri yang kelima, ditandai dengan “kebaikan dari dan untuk bersama”. Ciri ini bisa terwujud jika setiap anggota masyarakat memiliki akses pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan (the tendency to equalize the share of utility). Keenam, jika masyarakat madani “ditujukan untuk meraih kebajikan umum” (the common good), tujuan akhir memang kebajikan publik (the public good). Ketujuh, sebagai “perimbangan kebijakan umum”, masyarakat madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada semua anggotanya meraih kebajikan itu. Kedelapan, masyarakat madani, memerlukan “piranti eksternal” untuk mewujudkan tujuannya. Piranti eksternal itu adalah masyarakat eksternal. Kesembilan, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

2



berorientasi pada keuntungan (seigniorial or profit). Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat (a beneficial power). Kesepuluh, kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogen.4 Berdasarkan beberapa pandangan dan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud masyarakat madani sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia adalah wujud masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kemandirian dalam menjalankan aktivitas dengan ciri utama universalitas, supremasi hukum, keabadian, pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, memiliki rasa kebajikan umum, memperhatikan kebijakan perorangan dengan memberikan kesempatan bagi semua warga, piranti eksternal, kekuatan yang lebih memberikan manfaat dan bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan, serta mampu memberikan kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya.

Pendidikan Islam Tradisional di Indonesia dan Pendidikan Modern Sebelum masuknya penjajahan Belanda, telah terbangun suatu proses pendidikan Islam tradisional yang diselenggarakan oleh masyarakat. Beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia, misalnya di wilayah Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya dipergunakan istilah pesantren atau pondok pesantren, di Aceh dikenal dengan istilah dayah, rangkang, atau meunasah. Sedangkan di Minangkabau disebut surau.5 Dalam perkembangannya, sistem pendidikan tersebut sering dikenal dengan sebutan sistem pendidikan tradisional. Meskipun penamaannya berbeda-beda antardaerah satu dengan yang lain, namun pada hakikatnya memiliki pemahaman yang sama, baik secara fungsional, substansial, operasional, dan mekanika. Secara fungsional, sistem pendidikan tradisional tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menggembleng mental dan moral, menambah wawasan para pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Secara substansial dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan tradisional tersebut merupakan panggilan jiwa spiritual dan religius dari para tengku, buya, dan kyai yang tidak didasari oleh motif materiil, tetapi murni sebagai pengabdian kepada Allah. Secara operasional, sistem pendidikan tradisional tersebut muncul dan berkembang dari masyarakat, bukan sebagai kebijakan, proyek, apalagi perintah dari para sultan, raja, atau penguasa. Secara mekanikal bisa dipahami dari hasil pelacakan historis bahwa sistem pendidikan tradisional di atas tumbuh secara alamiah dan memiliki anak-anak cabang yang dari satu induk mengembang ke berbagai lokasi, tetapi masih ada ikatan yang kuat secara emosional, intelektual, dan kultural dari induknya.6 Pada masa itu, hampir seluruh murid yang belajar pada pendidikan tradisional tersebut adalah terdiri dari warga pribumi. Secara umum, Pesantren berperan sebagai lembaga yang mengembangkan nilai moral-spiritual, informasi, komunikasi timbal balik secara kultural dengan masyarakatnya dan tempat pemupukan solidaritas umat.7 Menurut rumusan Azyumardi Azra, pesantren telah memainkan tiga peranan, yakni Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

3



transmission of Islamic knowledge (penyampaian ilmu-ilmu keislaman), maintenance of Islamic tradition (pemeliharaan tradisi Islam), dan reproduction of ulama (pembinaan calon-calon ulama).8 Menurut K.H. Sahal Mahfudh, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang hidup dan ingin hidup sepanjang masa harus selalu mengembangkan dan meningkatkan peran dirinya demi kepentingan masyarakat.9 Pemikiran ini relevan dengan pesan yang disampaikan oleh sebuah Hadits bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling mampu memberikan manfaat kepada orang banyak atau masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan kreativitas santri sebagai pengamalan dari makna ayat al-Qur’an “fastabiqu al-khairat” (berlomba-lombalah dalam kebaikan) sangat besar pengaruhnya pada peningkatan pendidikan. Para santri harus menyadari status dirinya sebagai khalifatullah yang membawa konsekuensi akan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai khalifatullah, manusia mempunyai dua tugas utama. Pertama, ibadatullah yaitu beribadah dalam arti luas termasuk ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Tugas santri yang kedua, ungkap kyai Sahal adalah imaratu al-ardi yang meliputi membangun, mengelola, dan memelihara bumi sebagai upaya untuk menunjang kelancaran tugas ibadah. Tugas kedua ini telah diisyaratkan oleh Allah SWT melalui Qs. Hud ayat 61, yang artinya “Allah adalah yang telah menciptakan kalian dari bumi dan menuntut kalian berdua untuk memakmurkan bumi maka mohonlah ampun kepada-Nya dan bartaubatlah kepada-Nya”. Sebelum penjajahan Belanda, sistem pendidikan tradisional pribumi tersebut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuainya model pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu. Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik Spanyol, Portugis, dan Belanda dengan sifat kerakusan akan kekayaan dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai-berai. Terdapat sebagian masyarakat pribumi yang masih teguh dengan pendirian dan ajaran yang diperoleh di dayah (meunayah), surau, dan pesantren ada juga yang sudah mulai terbuai dengan bujuk-rayu para penjajah jahat tersebut.10 Pada saat yang bersamaan penjajah mendirikan sistem pendidikan ala negara penjajah. Di sini telah terjadi polarisasi lembaga pendidikan yang pada awalnya hanya mengenal pendidikan tradisional, maka pada masa penjajahan ini mulai muncul sistem pendidikan modern. Di sinilah cikal-bakal mulai munculnya istilah pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Mulai saat ini pulalah manusia Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dalam aspek ideologi, ekonomi, politik, maupun moralitas. Dalam aspek ideologi, manusia pribumi mulai ada yang bergeser dari ideologi spiritualisme-religius ke ideologi materialisme-kapitalisme. Ideologi materialisme-kapitalisme adalah ideologi yang lebih mementingkan kekayaan materi dan kekayaan tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. Kekayaan yang diperoleh dengan cara memeras dan menyiksa para fakir miskin adalah sebuah perilaku para pengikut ideologi ini. Dalam aspek ekonomi juga mulai bergeser dari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya mengarah ke orientasi untuk menguasai seluruh Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

4



kekayaan yang ada sehingga kekayaan tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini memang merupakan konsekuensi logis dari pergeseran ideologi di atas karena secara teoretis dan praktis antara ideologi dan perilaku ekonomi akan memiliki kesejajaran dan kesinambungan. Dalam aspek politik, kehidupan masyarakat bergeser dari sekadar menjadikannya sebagai sarana untuk mengembangkan ajaran dan moralitas masyarakat bergeser menjadi sebagai sarana untuk menguasai masyarakat, baik secara kultural maupun struktural. Inilah yang belakangan menyebabkan munculnya kekayaan struktural dan kemiskinan struktural, yaitu kondisi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di mana yang kaya semakin kaya karena menguasai seluruh akses kekayaan, sedangkan yang miskin semakin miskin karena memang telah direbut seluruh aksesnya oleh orang kaya. Dalam aspek moralitas, pergeseran terjadi pada pandangan masyarakat tentang konsep moralitas itu sendiri. Moralitas di sini dipahami sebagai konsep tentang moral atau kebaikan atau baiknya sesuatu yang telah dikonstruksi oleh masyarakat. Ketika penjajah yang berkuasa di Indonesia, maka konsepsi tentang moral harus mengikuti konstruksi masyarakat penjajah. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di depan bahwa ideologi para penjajah adalah materialisme-kapitalis, maka sesuatu atau seseorang dianggap baik dan bermoral ketika sesuatu itu bermanfaat dan berguna secara materiil. Seseorang dikatakan kurang moralitas dan nilainya di hadapan masyarakat ketika seseorang itu tidak mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara materiil. Orang yang dianggap berhasil dan bermoral adalah seseorang yang telah memiliki jabatan, kekayaan, dan harta lebih dari orangtuanya. Demikianlah pergesaran yang terjadi sebagai akibat terjadinya penjajahan di Indonesia.11 Setelah Indonesia merdeka, rumusan tujuan pendidikan nasional disesuaikan dengan falsafah dan ideologi bangsa, yaitu mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila. Falsafah dan ideologi tersebut merupakan pengejawantahan masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan pemikiran dan alam budaya masyarakat yang memiliki sifat-sifat ketimuran, seperti gotong-royong, kekeluargaan, etika sopan santun, berbudi pekerti luhur, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada nusa dan bangsa, serta bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, perumusan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh pemerintah telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan suatu bangsa dan kepentingan dunia global. Tujuan pendidikan yang dirumuskan pada awal kemerdekaan RI masih terlalu umum dan global, kemudiaan mengalami perubahan secara berkala akhirnya dengan diberlakukannya UU SPN telah dirumuskan secara lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan zaman. Selama masa negara kesatuan I (1945-1949), tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan Menteri tanggal 1 Maret 1946, yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila seperti yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian pada tahun 1950 (masa demokrasi liberal 1950-1959) diberlakukan UU No. 4 Tahun 1950 tentang DasarJurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

5



dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dan berlaku untuk seluruh wilayah negara kesatuan II, di mana dirumuskan tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub dalam Pancasila dan UUD Negara RI serta kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), secara formal sistem pendidikan nasional Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Secara aktual, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu (a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Kebangsaan; (d) Kerakyatan; dan (e) Keadilan Sosial, seperti yang dijelaskan dalam Manipol/Usdek. Pada zaman awal orde baru (1965-1969) sesuai dengan TAP. MPRS No XXII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan isi UUD 1945. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan tersebut, rumusan isi pendidikan adalah (1) mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama; (2) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan; dan (3) membina/ memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.12 Selanjutnya perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1969/1970-1993/1994 (masa Pembangunan Jangka Panjang I pada REPELITA I s/d V), berdasarkan Tap MPR-RI No IV/MPR/1973, antara lain menetapkan (1) pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup; (2) pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan ruhaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945. Berdasarkan Tap MPR-RI No II/MPR/1978, antara lain menetapkan pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Berdasarkan Tap MPR-RI No. IV/MPR/1983, antara lain menetapkan: pendidikan nasional Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

6



berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Pada tahun 1989, bangsa Indonesia baru mampu membentuk Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Setelah masa reformasi tahun 1998, selanjutnya UU tentang SPN tersebut disempurnakan lagi malalui UU RI Nomor 23 Tahun 2003, antara lain disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perkembangan rumusan tujuan pendidikan nasional seperti yang disebutkan di atas membuktikan bahwa adanya suatu proses dinamika kehidupan masyarakat Indonesia menuju pada perbaikan kualitas manusia sesuai dengan tuntutan global dan perubahan zaman yang semakin kompetitif, dan hal tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Demikian juga halnya adanya pemikiran yang semakin kuat dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia di masa depan, memerlukan redefinisi tentang konsep tujuan pendidikan nasional yang relevan dengan tuntutan reformasi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang lebih memiliki rasa berkeadilan, kebersamaan, universalitas, dan demokratis.

Telaah Konsepsi Aliran Pendidikan Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa berbeda antara satu negara dengan negara lain sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Karenanya banyak teori yang dikemukakan para ahli yang bermuara pada munculnya berbagai aliran pendidikan. Jika dikelompokkan, paling tidak terdapat 8 aliran pendidikan yang dikenal secara umum, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran perenialisme, dan aliran konstruktivisme.13 1. Aliran Empirisme Aliran Empirisme memandang bahwa faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

7



pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tokoh aliran Empirisme adalah John Lock, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632-1704. Teorinya dikenal dengan Tabularasa (meja lilin), yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orangtua (faktor keturunan) tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan (sosial, alam, dan budaya). Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Misalnya suatu keluarga yang kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis, segala alat diberikan dan pendidik ahli didatangkan. Akan tetapi, gagal karena bakat melukis pada anak itu tidak ada. Akibatnya dalam diri anak terjadi konflik, pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya tidak optimal. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal, ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan tidak mendukung. 2. Aliran Nativisme Tokoh aliran Nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788-1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat, jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Pandangan itu tidak menyimpang dari kenyataan. Misalnya, anak mirip orangtuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orangtua. Prinsipnya, pandangan Nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter, serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Ada yang tumbuh dan berkembang sampai pada titik maksimal kemampuannya, dan ada pula yang hanya sampai pada titik tertentu. Misalnya, seorang anak yang berasal dari orangtua yang ahli seni musik, akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orangtuanya, mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orangtuanya. Coba simak cerita tentang anak manusia yang hidup di bawah asuhan serigala. Ia bernama Robinson Crussoe. Crussoe sejak bayi hidup di tengah hutan rimba belantara yang ganas. Ia tetap hidup dan berkembang atas bantuan air susu serigala sebagai induknya. Serigala itu memberi Crussoe makanan sesuai selera serigala sampai dewasa. Akhirnya, Crussoe mempunyai gaya hidup, bicara, ungkapan bahasa, dan watak seperti serigala, padahal dia adalah anak manusia. Kenyataan ini pun Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

8



membantah teori Nativisme, sebab gambaran dalam cerita Robinson Crussoe itu telah membuktikan bahwa lingkungan dan didikan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak. 3. Aliran Naturalisme Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filosof Prancis yang hidup tahun 1712-1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan sehingga aliran Naturalisme sering disebut Negativisme. Naturalisme memiliki tiga prinsip tentang proses pembelajaran (M. Arifin dan Aminuddin R., 1992: 9), yaitu: a. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. b. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Tanggung jawab belajar terletak pada diri anak didik sendiri. c. Program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Anak didik secara bebas diberi kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajarnya sendiri sesuai dengan minat dan perhatiannya. Dengan demikian, aliran Naturalisme menitikberatkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedosentris, artinya faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. 4. Aliran Konvergensi Tokoh aliran konvergensi adalah William Stem. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871-1939. Aliran Konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran Nativisme dan Empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat baik yang dibawa anak. Dengan demikian, aliran Konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Hanya saja, William Stem tidak Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

9



menerangkan seberapa besar perbandingan pengaruh kedua faktor tersebut. Sampai sekarang pengaruh dari kedua faktor tersebut belum bisa ditetapkan. 5. Aliran Progresivisme Aliran progresivisme mengakui dan mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Aliran ini juga dinamakan instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelegensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dinamakan environmentalisme, karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu memengaruhi pembinaan kepribadian. Adapun tokoh-tokohnya antara lain adalah William James, John Dewey, Hans Vaihinger, Ferdinant Schiller, dan Georges Santayana. Aliran ini telah memberikan dalam meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, filsafat progesivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter. John Dewey memandang bahwa pendidikan sebagai proses dan sosialisasi. Maksudnya sebagai proses pertumbuhan anak didik dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat perlu dihapuskan, sebab belajar yang baik tidak cukup di sekolah saja. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik, yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan ruhani, namun juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Jasmani dan ruhani, terutama kecerdasan, perlu dioptimalkan. 6. Aliran Esensialisme Aliran Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaisance, dengan dasar pijakan yang lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Aliran Esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat eklektik. Artinya, dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung Esensialisme yang Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

10



berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama empat abad yang lalu, yaitu zaman Renaisans. Roose L. Finney, seorang ahli sosiologi dan filosof, menerangkan tentang hakikat sosial dari hidup mental. Dikatakan bahwa mental adalah keadaan ruhani yang pasif, hal ini berarti bahwa manusia pada umumnya menerima apa saja yang telah ditentukan dan diatur oleh alam sosial. Jadi, belajar adalah menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah, dikurangi, dan diteruskan pada angkatan berikutnya. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aliran Esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaisans. 7. Aliran Perenialisme Perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perenialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh, baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang (Muhammad Noor Syam, 1986). Dari pendapat ini diketahui bahwa perenialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah, perenialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Menurut perenialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan, bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian masalahnya. Diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya, yang telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dulu. Tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan anak didik ke arah kematangan. Matang dalam arti hidup akalnya. Jadi, akal inilah yang perlu mendapat tuntunan ke arah kematangan tersebut. Sekolah rendah memberikan pendidikan dan pengetahuan serba dasar. Dengan pengetahuan yang tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung, anak didik memperoleh dasar penting bagi pengetahuanpengetahuan yang lain. Tokoh aliran Perenialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perenialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

11



sekarang. Pandangan aliran ini adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya dilatih kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, dan bahasa. 8. Aliran Konstruktivisme Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambatista Vico, seorang epistemolog Italia. Menurutnya, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu jika ia mengetahui. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan Tuhan. Bagi Vico, pengetahuan dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Artinya, pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga dapat terbentuk pengertian baru (Paul Supamo, 1997). Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh tiga proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kesimpulannya, aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang, melalui pengalaman yang diterima lewat pancaindra. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain, dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan sehingga jika pembelajaran ditujukan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditujukan untuk menggali pengalaman.

Tantangan Pendidikan Masa Depan Menghadapi Abad 21 Jacques Delors selaku Ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad 21 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam laporannya berjudul Learning: The Treasure Within (1996) mengemukakan tujuh macam ketegangan yang akan terjadi serta menjadi ciri dan tantangan pendidikan abad 21, yaitu14 (1) ketegangan antara global dan lokal, di mana orang secara berangsur-angsur perlu menjadi warga negara dunia tanpa tercabutnya akar-akar budaya mereka dan karenanya turut serta berperan aktif sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di tempat mereka tinggal; (2) ketegangan antara universal dengan individual; (3) ketegangan antara tradisi dengan kemodernan; (4) ketegangan antara pertumbuhan jangka panjang dengan jangka pendek; (5) ketegangan antara perlunya kompetisi dengan kesamaan kesempatan; (6) ketegangan antara perluasan pengetahuan yang Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

12



berlimpah ruah dengan kemampuan manusia untuk mencernakannya; dan (7) faktor-faktor abadi lainnya seperti ketegangan antara spiritual dengan material. Semua jenis tantangan di atas akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan suatu bangsa. Kebebasan arus teknologi informasi yang serba mengglobal, menjadikan keterkaitan antara suatu bangsa dengan bangsa lain tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia yang memiliki dasar kuat dalam bentuk falsafah Pancasila merupakan modal utama pembangunan di segala bidang termasuk untuk mengantisipasi berbagai ketegangan yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, proses pembangunan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia di masa depan diperlukan instrumen yang kuat yang didukung oleh nilai-nilai moral universal dan ajaran agama, kebersamaan, dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat, serta menjauhi sifat-sifat kerakusan dan jiwa materialistik-kapitalistik.

Implikasi Pendidikan di Indonesia Bagi Terwujudnya Masyarakat Madani Untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia melalui proses pendidikan, hendaknya harus memahami secara komprehensif dari berbagai aliran pendidikan yang berkembang di masyarakat, baik di lingkungan pendidikan modern maupun pendidikan tradisional. Pemahaman ini dapat membantu mengarahkan secara proporsional tentang tujuan proses pendidikan yang akan dikembangkan. Di samping hal tersebut perlu dipahaminya tentang ciri dan tantangan pendidikan masa depan dalam menghadapi abad 21 dengan berbagai persoalannya yang mungkin terjadi di era perkembangan global. Implikasinya dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan bidang pendidikan tetap berlandaskan pada ideologi bangsa dan falsafah Pancasila, serta tidak mencabut akar budaya bangsa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan implementasi pendidikan nasional yang berstandar internasional mulai dari tingkatan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta menguatkan usaha-usaha hubungan internasional dalam bidang pendidikan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 3. Penyelenggaraan pendidikan harus memiliki kejelasan visi ke depan sesuai tuntutan globalisasi dan tantangan abad 21, baik yang berkaitan dengan kemampuan kecerdasan akademik, keterampilan, kemandirian, dan bernurani berakhlak mulia sesuai ajaran agama. 4. Penyelenggaraan pendidikan harus mampu meninggalkan sifat-sifat materialistik-kapitalistik dengan mengedepankan prinsip humanisme, transparansi, dan berkeadilan yang mampu mewujudkan masyarakat madani. 5. Konsep dasar filsafat dan teori pendidikan, harus ditempatkan dalam konteks sistem masyarakat madani di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat madani, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan dan pemahaman pengetahuan tentang konsep dasar universalitas, keberadilan, kebersamaan, serta kedudukan dan perannya dalam kehidupan masyarakat madani dalam Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

13



konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat, serta dapat mengolah bumi alam semesta ini untuk kepentingan bagi kesejahteraan umat manusia. 6. Konsep pendidikan seumur hidup hendaknya didasarkan pada empat pilar belajar terpadu, yaitu (a) belajar untuk mengetahui; (b) belajar untuk berbuat; (c) belajar untuk hidup bersama; dan (d) belajar untuk menjadi dirinya sendiri. 7. Untuk mengantisipasi perubahan menuju masyarakat madani di Indonesia, maka penyelenggaraan pendidikan harus didesain sedemikian rupa, dengan alternatif usulan sebagai berikut (a) pendidikan harus menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga melahirkan insan kamil cendekia, mandiri, dan bernurani serta berakhlak mulia yang memiliki kemampuan kabajikan dan bermanfaat bagi bangsanya, serta memiliki pandangan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) pendidikan yang mampu menumbuhkan etos kerja tinggi, profesional, disiplin, jujur, serta menjauhi sifat korupsi dan kerakusan tak bermoral, (c) pendidikan menuju tercapainya sikap toleransi, berbudi pekerti luhur, dan demokratis, serta menghargai adanya perbedaan pendapat, namun tetap memegang teguh keyakinan ajaran agama yang dianutnya, (d) pendidikan yang mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, jiwa swadaya, kemandirian, dan jiwa menghargai atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dalam perilaku kehidupan sehari-hari; dan (e) pendidikan didesain agar mampu menghadapi tantangan abad 21 di masa depan untuk menuju masyarakat madani yang dicita-citakan. 8. Pihak yang ikut berpengaruh dan memiliki peran penting dalam proses pendidikan adalah (a) guru atau pendidik, (b) bakat pribadi siswa, (c) lingkungan belajar termasuk kurikulum, saranaprasarana pendukung, nilai-nilai budaya masyarakat, adat-istiadat, dan falsafah dasar ideologi bangsa, (d) pemerintah, dan (e) tokoh masyarakat. Peranan guru atau pendidik cukup signifikan dalam keberhasilan proses belajar peserta didik. Dalam kerangka mewujudkan masyarakat madani melalui proses pendidikan, diperlukan adanya peningkatan kualitas guru yang memadai, memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik secara profesional. Agar dapat mewujudkan guru yang profesional, maka perlu terus dilakukan upgrading dan kursus-kursus yang mampu membentuk guru berjiwa sebagai pendidik sejati, memahami akan kebermaknaan masyarakat madani, kemampuan berkomunikasi internasional, serta memiliki jiwa Pancasilais sejati. 9. Penyempurnaan dan penataan lembaga pendidikan mulai pendidikan tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi, termasuk penyempurnaan kurikulum yang berbasis masyarakat madani perlu terus dilakukan. Demikian juga perlu adanya redefinisi terhadap tujuan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan konsep pemikiran masyarakat madani di Indonesia.

Penutup Berdasarkan kajian dan paparan di atas, berikut ini dapat diberikan beberapa kesimpulan penting, yaitu (1) masyarakat madani sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia adalah wujud masyarakat Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

14



yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kemandirian dalam menjalankan aktivitas dengan ciri utama: universalitas, supremasi hukum, keabadian, pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, memiliki rasa kebajikan umum, memperhatikan kebijakan perorangan dengan memberikan kesempatan bagi semua warga, piranti eksternal, kekuatan yang lebih memberikan manfaat dan bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan, serta mampu memberikan kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya; (2) terdapat 8 aliran pendidikan yang dikenal secara umum, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran perenialisme, dan aliran konstruktivisme; (3) penyelenggaraan pendidikan harus memiliki kejelasan visi ke depan sesuai tuntutan globalisasi dan tantangan abad 21, baik yang berkaitan dengan kemampuan kecerdasan akademik, keterampilan, kemandirian, dan bernurani berakhlak mulia sesuai ajaran agama, serta penyelenggaraan pendidikan harus mampu meninggalkan sifat-sifat materialistik-kapitalistik dengan mengedepankan prinsip humanisme, transparansi, dan berkeadilan yang mampu mewujudkan masyarakat madani; (4) konsep dasar filsafat dan teori pendidikan, harus ditempatkan dalam konteks sistem masyarakat madani di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat madani. Jadi, kebutuhan yang mendesak sekarang adalah mewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat madani, antara lain melalui peningkatan dan pemahaman pengetahuan tentang konsep dasar universalitas, keberadilan, kebersamaan, serta kedudukan dan perannya dalam kehidupan masyarakat madani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat, serta dapat mengolah bumi alam semesta ini untuk kepentingan bagi kesejahteraan umat manusia; (5) konsep pendidikan seumur hidup hendaknya didasarkan pada empat pilar belajar terpadu, yaitu: (a) belajar untuk mengetahui; (b) belajar untuk berbuat; (c) belajar untuk hidup bersama; dan (d) belajar untuk menjadi dirinya sendiri; (6) untuk mengantisipasi perubahan menuju masyarakat madani di Indonesia, maka penyelenggaraan pendidikan harus didesain sedemikian rupa, dengan alternatif usulan sebagai berikut (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga melahirkan insan kamil cendekia, mandiri, dan bernurani serta berakhlak mulia yang memiliki kemampuan kabajikan dan bermanfaat bagi bangsanya, serta memiliki pandangan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) pendidikan yang mampu menumbuhkan etos kerja tinggi, profesional, disiplin, jujur, menjauhi dari sifat korupsi, dan kerakusan tak bermoral; (c) pendidikan menuju tercapainya sikap toleransi, berbudi pekerti luhur, dan demokratis, serta menghargai adanya perbedaan pendapat namun tetap memegang teguh pada keyakinan ajaran agama yang dianutnya; (d) pendidikan yang mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, jiwa swadaya, kemandirian, dan jiwa menghargai atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan (e) pendidikan didesain agar mampu menghadapi tantangan abad 21 di masa depan untuk menuju masyarakat madani yang dicita-citakan; dan (7) dari berbagai telaahan aliran pendidikan yang telah disebutkan di atas, maka pihak-pihak yang ikut berpengaruh dan memiliki peran penting Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

15



dalam proses pendidikan adalah (a) guru atau pendidik; (b) bakat pribadi siswa; (c) lingkungan belajar termasuk kurikulum, sarana-prasarana pendukung, nilai-nilai budaya masyarakat, adat-istiadat, dan falsafah dasar ideologi bangsa; (d) pemerintah; dan (e) tokoh masyarakat.

Endnote Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Conference Book, London, 1978, dalam Hujair A.H. Sanaky, Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Tinjauan Filosofis), penelusuran data internet. 3 Masykuri Abdillah, dalam Hujair A.H.Sanaky, Ibid. 4 Ibid. 5 M. Dawam Rahardjo, dalam Ismail S.M., (Ed.), Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 6 Ainurrofiq Dawam, Pendidikan Islam Indonesia Kini, Swara Ditpertais No.17 Th. II, 2004. 7 Zubaidi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 8 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998). 9 Zubaidi, Pemberdayaan Masyarakat, hal. 205. 10 Ainurrofiq Dawam, Pendidikan Islam Indonesia, hal. 2-6. 11 Ibid., hal. 2-4. 12 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). 13 Posted July 11th, 2008 by mcklar., penelusuran data internet. 14 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, hal. 511-530. 1 2

Daftar Pustaka Azra, Azyumardi 1998. Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Dawam, Ainurrofiq. 2004. Pendidikan Islam Indonesia Kini. Swara Ditpertais Nomor 17 Tahun II. Ismail S.M., (Ed.). 2002. Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mudyahardjo, Redja. 2006. Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Noeng, Muhadjir. 2000. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Edisi V. Yogyakarta: Rake Sarasin. Sanaky, Hujair A.H. 2008. Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Tinjauan Filosofis). Penelusuran data internet. Tilaar, H.A.R., 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogic Transformative untuk Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Zubaidi. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Berbasisi Pesantren, Kontribusi Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | Tutuk Ningsih

16


Telaah Konsepsi Pendidikan. Masyarakat Madani di Indonesia

Recommend Documents