Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ/2011 Tanggal : 31 Maret 2011 TATA CARA PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA I.
TATACARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA A.
KANTOR PELAYANAN PAJAK 1.
a. b.
Dalam melakukan pengawasan pembayaran masa, KPP agar memanfaatkan aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses melalui portal DJP pada menu Aplikasi di sub menu Analisis Data. Aplikasi Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya yang dimiliki oleh KPP merupakan tambahan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pengawasan yang lebih optimal.
2.
Tata cara pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa melalui portal DJP, dengan urutan cara sebagai berikut : a. Buka melalui http://portaldjp; b. Klik tulisan sign-in pada kanan atas; c. Selanjutnya klik "aplikasi" pada kiri atas; d. Pilih menu "Analisis Data'; e. Pilih menu "Pengawasan Pembayaran Masa Per Masa Bayar".
3.
Guna memudahkan Pengawasan Pembayaran Masa, agar Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk mengunduh (download) data secara periodik untuk didistribusikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4.
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Infomasi (PDI) mengompilasi hasil analisa pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan menggunakan tabel sebagaimana lampiran 2.a surat edaran ini untuk laporan ke Kanwil DJP.
5.
Berdasarkan data dari angka 4, Seksi Pengawasan dan Konsultasi menganalisis pengawasan pembayaran masa sesuai dengan langkah-langkah yang telah digariskan dalam Romawi III dan IV surat edaran ini.
6.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak, dengan cara sebagai berikut : a)
PPh Pasal 25 : 1) Secara umum adalah berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau hasil dinamisasi; 2) Untuk perbankan, sewa guna usaha dan lainnya yang menyampaikan laporan triwulanan, berdasarkan laporan triwulanan tersebut; 3) Untuk BUMN/BUMD dan lainnya yang menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP), berdasarkan laporan RKAP tersebut; 4) Untuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat (outlet); 5) Untuk WP Baru berdasarkan penghasilan neto sebulan yang disetahunkan; 6) Dan lainnya.
b)
PPh Pasal 21 berdasarkan masa bayar sebelumnya (sepanjang wajar) atau analisa kewajarannya (misalnya data pembayaran gaji, bonus, THR dan sebagainya);
c)
PPh Pasal 22 berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data realisasi anggaran atas belanja barang dan jasa oleh bendahara, dan sebagainya);
d)
PPh Pasal 22 Impor berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data nilai impor berdasarkan PIB);
e)
PPh Pasal 23 berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data pembayaran berupa bunga, dividen, royalty, hadiah, jasa dan sebagainya);
f)
PPh Pasal 26 berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data pembayaran berupa bunga, dividen, royalty, hadiah, jasa dan sebagainya);
g)
PPh Final berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya atas pembayaran bunga deposito/tabungan, bunga obligasi, persewaan/pengalihan atas tanah/bangunan, jasa konstruksi, penjualan saham di bursa, jasa penerbangan dan pelayaran luar negeri dan sebagainya);
h)
PPN Dalam Negeri berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek
pajak (misalnya optimalisasi pengenaan PPN atas penyerahan BKP/JKP, termasuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, kegiatan membangun sendiri, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan sebagainya);
B.
i)
PPN Impor berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data nilai impor berdasarkan PIB, ekualisasi dengan PPh Pasal 22 Impor dan sebagainya);
j)
PPn BM Dalam Negeri berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya nilai penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan, dan sebagainya);
k)
PPn BM Impor berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data nilai impor BKP yang tergolong mewah berdasarkan PIB dan sebagainya).
KANTOR WILAYAH DJP Dalam melakukan monitoring atas pengawasan pembayaran masa, Kanwil DJP memanfaatkan laporan yang disampaikan oleh KPP di wilayah kerjanya serta aplikasi pengawasan pembayaran masa melalui portal DJP sebagai data pembanding dan alat bantu verifikasi kebenaran data.
II.
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA A.
KANTOR PELAYANAN PAJAK 1.
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bersama Account Representative (AR) melakukan pengawasan terhadap Pembayaran Masa yang dilaksanakan WP yaitu : a.
Pembayaran Pajak yang tidak wajar/fluktuatif : 1) Teliti pembayaran PPh dan PPN dari Tabelaris WP. 2) Bandingkan pembayaran : a) PPh Pasal 25 dengan angsuran yang seharusnya berdasarkan SPT Tahunan PPh, ketetapan dan perhitungan lain sesuai ketentuan. b) PPh Pasal 21/22/23, PPh Final dan PPN dengan pembayaran pada masa-masa sebelumnya. 3) Teliti penyebab pembayaran tidak wajar/fluktuatif : a) PPh Pasal 25 : WP Baru, WP wajib laporan triwulanan, dan lain-lain. b) PPh Pasal 21 : tambah/kurang pegawai, kenaikan gaji, bonus/THR/tantiem/pesangon, outsourcing, pegawai tidak tetap, dan lain-lain. c) PPh Pasal 22 Impor : volume/harga impor, perubahan harga, kurs mata uang asing, Syrat Keterangan Bebas (SKB). d) PPh Pasal 23 : tambah/kurang biaya, bunga, royalti, hadiah, deviden dan jasa lainnya. e) PPh Final : i) Perbankan (tambah/kurang dana perbankan, suku bunga) ii) Konstruksi (nilai/volume proyek konstruksi, termijn, dan lain-lain) iii) Properti (luas tanah/bangunan, harga jual, nilai sewa tanah dan/bangunan dan lain-lain) iv) Lainnya. f) PPN : perubahan harga, perkembangan impor/ekspor, perkembangan investasi, fasilitas PPN, SKB. 4) Lakukan konfirmasi dan/atau himbauan kepada WP atas pembayaran yang tidak wajar/fluktuatif. 5) Tindak lanjut : a) Konseling; b) Surat Tagihan Pajak (STP) bagi WP yang kurang bayar; c) Penelitian lebih lanjut; d) Usul pemeriksaan.
b.
Pembayaran Masa yang terlambat/tidak bayar : 1) 2) 3) 4)
2.
Inventarisasi WP terlambat/tidak bayar dari Tabelaris WP; Teliti penyebab terlambat/tidak bayar; Lakukan konfirmasi dan/atau himbauan kepada WP atas pembayaran yang terlambat/tidak bayar; Tindak lajut : a) Konseling; b) STP bagi WP yang terlambat/tidak bayar; c) Penelitian lebih lanjut; d) Usul pemeriksaan.
KEPALA KPP Memonitor serta melakukan evaluasi sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam pengamanan atas pengawasan pembayaran masa per WP per jenis pajak.
B.
KANTOR WILAYAH DJP 1.
2. 3.
Kanwil DJP melakukan evaluasi dan analisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai laporan yang disampaikan oleh KPP terhadap : a. Pembayaran masa seharusnya/hasil analisa dengan pembayaran masa menurut Tabelaris MPN; b. Pembayaran masa yang terlambat/tidak bayar; c. Pembayaran masa yang tidak wajar; d. Pembayaran masa yang fluktuatif ; e. Pembayaran masa yang naik/turun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa dari angka 1, Kanwil DJP memberikan masukan dan rekomendasi tindak lanjut kepada KPP serta memberikan langkah-langkah pengamanan pembayaran masa. Kanwil DJP memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada KPP serta memastikan bahwa KPP sudah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direkomendasikan dengan memantau daftar rincian WP yang sudah ditindaklanjuti.
Lampiran 2a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ/2011 Tanggal : 31 Maret 2011 Kantor Pelayanan Pajak ....... Resume Hasil Pengawasan Pembayaran Masa Per Kantor Pelayanan Pajak Bulan Kegiatan : No
Uraian
PPh Psl 21
PPh Psl 22
PPh Psl 22 Impor
1
2
3
4
5
1
Pembayaran Masa seharusnya atau hasil analisa (Rp)
2
Pembayaran Masa menurut Tabelaris MPN (Rp)
3
Jumlah WP tidak ada pembayaran (nihil)
4
Jumlah WP yang pembayarannya tidak wajar
5
Jumlah WP yang pembayarannya fluktuatif
6
Jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun
7
Jumlah WP yang dikonfirmasi
8
Jumlah WP yang dihimbau
9
Jumlah WP yang dikonseling
10
Jumlah WP yang diusulkan pemeriksaan
11
SURAT TAGIHAN PAJAK
a
Jumlah STP yang diterbitkan
b
Nilai STP yang diterbitkan: 1)
Denda ex pasal 7 UU KUP
2)
Pokok pajak pembayaran masa
3)
Bunga
PPh Psl PPh Psl 23 25 OP 6
7
PPh Psl 25 Bdn
PPh Psl 26
PPh Final
PPN DN
PPN Impor
8
9
10
11
12
Jumlah = 1) + 2) + 3) ......................, ........ ........... 2011 Kepala Kantor, Nama NIP
PPn BM PPn BM DN Impor 13
14
Total 15
Petunjuk Pengisian : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi a. b.
dengan nilai pembayaran masa yang seharusnya atau berdasarkan hasil analisa (Rp) dengan nilai pembayaran masa berdasarkan Tabelaris MPN (Rp) dengan jumlah WP yang tidak melakukan pembayaran (Nihil) dengan jumlah WP yang pembayarannya tidak wajar dengan jumlah WP yang pembayarannya fluktuatif dengan jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun dengan jumlah WP yang dikonfirmasi dengan jumlah WP yang dihimbau dengan jumlah WP yang dikonseling dengan jumlah WP yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Diisi dengan jumlah STP yang diterbitkan sebagai hasil tindak lanjut pengawasan pembayaran masa 1) Diisi dengan nilai STP yang diterbitkan berdasarkan Denda ex Pasal 7 UU KUP (Rp) 2) Diisi dengan pokok pajak pembayaran masa (Rp) 3) Diisi dengan nilai Bunga yang dibayar (Rp)
Lampiran 2b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ/2011 Tanggal : 31 Maret 2011 Kantor Pelayanan Pajak ....... Resume Hasil Pengawasan Pembayaran Masa Per Kantor Pelayanan Pajak Bulan Kegiatan : Kompilasi seluruh KPP No
Uraian
PPh Psl 21
PPh Psl 22
PPh Psl 22 Impor
1
2
3
4
5
1
Pembayaran Masa seharusnya atau hasil analisa (Rp)
2
Pembayaran Masa menurut Tabelaris MPN (Rp)
3
Selisih
4
Jumlah WP tidak ada pembayaran (nihil)
5
% (4 : total jumlah WP yang diawasi)
6
Jumlah WP yang pembayarannya tidak wajar
7
% (6 : total jumlah WP yang diawasi)
8
Jumlah WP yang pembayarannya fluktuatif
9
% (8 : total jumlah WP yang diawasi)
10
Jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun
11
% (10 : total jumlah WP yang diawasi)
12
Jumlah WP yang dikonfirmasi
13
% (12 : total jumlah WP yang diawasi)
14
Jumlah WP yang dihimbau
15
% (14 : total jumlah WP yang diawasi)
16
Jumlah WP yang dikonseling
17
% (16 : total jumlah WP yang diawasi)
180 19
Jumlah WP yang diusulkan pemeriksaan % (18 : total jumlah WP yang diawasi)
PPh Psl PPh Psl 23 25 OP 6
7
PPh Psl 25 Bdn
PPh Psl 26
PPh Final
PPN DN
PPN Impor
8
9
10
11
12
PPn BM PPn BM DN Impor 13
14
Total 15
20
SURAT TAGIHAN PAJAK
a
Jumlah STP yang diterbitkan
b
Nilai STP yang diterbitkan: 1)
Denda ex pasal 7 UU KUP
2)
Pokok pajak pembayaran masa
3)
Bunga
Jumlah = 1) + 2) + 3)
......................, ........ ........... 2011 Kepala Kantor, Nama NIP
Petunjuk Pengisian : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Diisi dengan nilai pembayaran masa yang seharusnya atau berdasarkan hasil analisa (Rp) Diisi dengan nilai pembayaran masa berdasarkan Tabelaris MPN (Rp) Diisi dengan selisih nilai pembayaran masa yang seharusnya atau berdasarkan hasil analisa dengan pembayaran masa berdasarkan Tabelaris MPN Diisi dengan jumlah WP yang tidak melakukan pembayaran (Nihil) Diisi dengan persentase jumlah WP yang tidak ada pembayaran (Nihil) dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya tidak wajar Diisi dengan persentase jumlah WP yang pembayarannya tidak wajar dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya fluktuatif Diisi dengan persentase jumlah WP yang pembayarannya fluktuatif dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun Diisi dengan persentase jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang dikonfirmasi Diisi dengan persentase jumlah WP yang dikonfirmasi dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang dihimbau Diisi dengan persentase jumlah WP yang dihimbau dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang dikonseling Diisi dengan persentase jumlah WP yang dikonseling dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan Diisi dengan jumlah WP yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Diisi dengan persentase jumlah WP yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah WP yang diawasi pada bulan yang bersangkutan a. Diisi dengan jumlah STP yang diterbitkan sebagai hasil tindak lanjut pengawasan pembayaran masa b. 1) Diisi dengan nilai STP yang diterbitkan berdasarkan Denda ex Pasal 7 UU KUP (Rp) 2) Diisi dengan pokok pajak pembayaran masa (Rp) 3) Diisi dengan nilai Bunga yang dibayar (Rp)
