1
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004) Farokah MahasiswaMagister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email:
[email protected] Abstract This study discusses the responsibility of the Notary to the implementation of article 61 of Law No. 30 of 2004 in which no set penalties for violating the rules Notary. The purpose of this study is to develop a scientific study law notaries particularly in the field that is about the obligation that is the responsibility of every Notary to report or submit a copy of the deed he had made to the Regional Supervisory Council. The method used in this research is a normative legal approach to legislation and conceptual. Legal materials will be analyzed using descriptive techniques. The study concluded that a Notary Public who violates the provisions of Article 61 UUJN, should be responsible for independently according to his oath of office before being appointed as a Notary for negligence has done to deliver a copy of the report lists the deed and other lists in the previous month later than the 15th (fifteenth) day of the following month to the Regional Supervisory Council, although Article 61 UUJN are not regulated clearly sanctions if Notary break. However, if the legal consequences arising Notary UUJN violated Article 61 in accordance with the laws UUJN, Notary clearly not penalized. But in evidence in case of disputes against the deed that is not reported can result in degraded certificate only as proof that the deed under the hand and can be canceled or be null and void. Key words: responsibility notary, deeds register, regional supervisory council
Abstrak Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan pasal 61 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 yang di dalamnya tidak diatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melanggarnya. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan kajian ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan yaitu tentang kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi setiap Notaris untuk melaporkan atau menyampaikan salinan daftar akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif yaitu memaparkan tanggung jawab
2
Notaris terkait dengan pelaporan salinan daftar akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah dan akibat hukum yang timbul apabila Notaris melanggarnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 UUJN, harus bertanggungjawab secara mandiri sesuai dengan sumpah jabatannya sebelum diangkat sebagai Notaris atas kelalaian yang dilakukannya terhadap penyampaian salinan laporan daftar akta dan daftar lainnya pada bulan sebelumnya paling lama tanggal 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah, meskipun dalam Pasal 61 UUJN tersebut tidak diatur secara jelas adanya sanksi jika Notaris melanggarnya. Namun, akibat hukum yang timbul apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 61 UUJN secara undang-undangnya sesuai dengan UUJN, Notaris tidak dikenakan sanksi secara jelas. Namun secara pembuktian apabila terjadi sengketa terhadap akta yang tidak dilaporkan dapat mengakibatkan akta terdegradasi pembuktiannya yaitu hanya sebagai akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum. Kata kunci: tanggug jawab notaris, daftar akta, majelis pengawas daerah
Latar Belakang Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.1 Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan alat bukti otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masayarkat yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti otentik.2 Mengingat luasnya kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada Notaris, untuk itu diperlukan suatu lembaga yang dapat mengawasi tindakan Notaris dalam pelaksanaan kewenangan jabatannya sebagai I
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Umum hlm. 1. 2 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.
3
pejabat umum pembuat akta otentik yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangannya tersebut. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris adalah agar para Notaris mentaati peraturan-peraturan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang demi menjaga keamanan kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Untuk itu, undang-undang memberi kepercayaan yang besar kepada Notaris guna memikul tanggung jawab yang besar pula berdasarkan hukum dan moral. Peraturan-peraturan tentang pengawasan yang bersifat pemeriksaan protokol sesungguhnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam pekerjaan Notaris. Hal ini untuk meminimalkan keteledoran Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak mengecewakan dan merugikan masyarakat, seperti membuat akta yang menguntungkan salah satu pihak yang menjadikan akta tersebut dianggap tidak sah, tidak mengecek ulang data klien yang mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari, dengan demikian Notaris perlu diawasi. Lembaga yang dimaksud mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Lembaga ini dibentuk oleh Menteri yang kewenangannya didelegasikan untuk mengawasi sekaligus membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris.3 Meskipun sudah dilakukan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, tidak berarti dalam pelaksanakan tugas dan jabatannya Notaris melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan etika profesi Notaris tidak terjadi. Penyebabnya dapat dikatakan bahwa jumlah antara Majelis Pengawas Notaris lebih sedikit dari pada jumlah Notaris dan selain itu juga Notaris tidak berpedoman normatif
terhadap UUJN.
Pentingnya penelitian ini diharapkan untuk dapat meminimalisir kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, khususnya kewajiban dalam Pasal 61 UUJN, meskipun di dalam UUJN sendiri belum diatur secara jelas mengenai sanksi apabila melanggar ketentuan pasal 61 UUJN. 3
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 44.
4
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan, meliputi : 1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh Notaris? Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu : untuk memahami dan menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta untuk memahami dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh Notaris. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan dan pengembangan studi kenotariatan pada khususnya dalam hal meminimalkan terjadinya pelanggaran untuk menyampaikan laporan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah oleh Notaris; sedangkan manfaat Praktis bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang datang ke Notaris untuk membuat akta otentik, hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk memperhatikan antara waktu pembuatan akta dengan waktu terjadinya perbuatan hukum harus sama, mengingat waktu sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum. Manfaat bagi Notaris diharapkan dapat lebih bertanggungjawab terhadap jabatannya, selalu berpandangan normatif bahwa dalam pembuatan aktanya wajib menyampaikan laporan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan buku daftar akta / repertorium secara tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 UUJN, guna meningkatkan kualitas jabatan Notaris yang mana merupakan jabatan kepercayaan dan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris terhadap adanya
5
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang berakitan dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam menyampaikan laporan salinan daftar akta yang dibuatnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder.4 Jenis penelitian normatif dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis karena terdapat adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma dalam UUJN
yang
mengatur
mengenai
pertanggungjawaban
Notaris
terhadap
penyampaian laporan salinan daftar akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah dan tidak adanya norma yang mengatur mengenai sanksinya apabila Notaris lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Sedangkan metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang dipergunakan dan yang berakitan dengan isu hukum / permasalahan yang diteliti5. Adapun pendekatan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk mengetahui sejauh mana pertangungjawaban Notaris dalam menyampaikan laporan bulanan atas salinan daftar akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan pendekatan konseptual dititikberatkan pada konsep-konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dan daftar akta. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi Bahan Hukum Primer yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndnag Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
4
Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985), hlm. 1. 5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.
6
Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh untuk memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer, antara lain buku literatur, jurnal hukum, majalah hukum, makalah, hasi-hasil seminar, tesis, disertasi, pendapat para sarjana dan artikel ilmiah. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kegiatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dari Perpustakaan pusat Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, internet dan koleksi bukubuku Hukum pribadi penulis. Kemudian bahan hukum primer dan sekunder yang sudah terkumpul dipergunakan untuk menganalisis. Teknik
analisis yang
digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menguraikan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.6 Dalam penelitian ini yang dideskripsikan adalah mengenai tanggung jawab Notaris terkait dengan pelaporan salinan daftar akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
Pembahasan A. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang
Jabatan Notaris
Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya, yang 6
M. Hariwijaya, Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi, (Yogyakarta: Azzagrafika, 2007), hlm. 48.
7
berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempuran di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. Selain itu, Notaris juga berperan penting dalam kapasitasnya dalam memberikan legal advice, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat selesai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sebagai alat bukti yang bersifat otentik artinya alat bukti yang terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara, untuk itu akta yang dibuat oleh Notaris harus dapat menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum. Misalkan digunakan dalam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain baik dalam ruang lingkup lokal, regional, maupun nasional. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya dapat terjadi / tidak dapat dihindari. Dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan termurah. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.
Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti
terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada asasnya setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain
8
tersebut. Adapun akta-akta yang pembuatannya di samping ditugaskan kepada Notaris, tetapi juga diberikan kepada pejabat lain bukan Notaris antara lain : 1.
Akta pengakuan anak diluar kawin, Pasal 281 KUHPerdata;
2.
Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik, Pasal 1227 KUHPerdata;
3.
Berita Acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, Pasal 1405 dan 1606 KUHPerdata;
4.
Akta protes wesel dan cek, Pasal 143 dan 218 KUH Dagang. Sebenarnya merupakan konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan
oleh setiap individu, dalam tatanan masyarakat hukum, setiap tindakan atau perbuatan tidak akan lepas dari apa yang dinamakan tanggung gugat. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada akhirnya harus dapat dimintakan tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan Notaris, tanggung gugat merupakan prinsip professionalisme dan sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan tugas jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.7 Berikut merupakan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya antara lain kepada : 1. Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. 7
Wawan Setiawan, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta, Makalah dalam seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Maret 1991, tanpa halaman.
9
2. Negara dan masyarakat artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasi kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dikonstatir oleh Notaris, umunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya saja dalam praktek akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, seringkali timbul masalah, terkadang akta yang dibuat oleh Notaris isinya tidak sesuai dengan keterangan para pihak atau juga sering ditemui akta yang dibuat dihadapan Notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan adanya kelalaian Notaris itu sendiri pada saat membuat akta. Sebagai akibatnya, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut kehilangan keotentikkannya, sehingga menjadi akta dibawah tangan atau bahkan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban serta larangan. Kewenangan, kewajiban serta larangan ini merupakan inti dari praktek kenotariatan. Ketiga hal tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Akibatnya tidak adanya salah satu unsur dari ketiga hal tersebut, maka praktek kenotariatan menjadi tidak sempurna. Notaris sebagai sebuah jabatan mempunyai kewenangan tersendiri. Kewenangan yang berasal dari kata wewenang mempunyai pengertian suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan.8 Wewenang seorang Notaris yang utama adalah membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Tetapi tidak semua akta otentik bisa dibuat oleh Notaris, misalnya akta kelahiran, pernihakan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat selain Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 8
Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 1.
10
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik dengan batasan sepanjang : 1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik; 2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; 3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; 4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris; 5. Mengenai pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan utama Notaris dalam membuat akta otentik untuk menjamin kepastian waktu pembuatan akta. Adanya kepastian waktu pembuatan akta inilah yang merupakan salah satu unsur bahwa akta itu adalah akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat agar suatu akta dapat disebut akta otentik, antara lain bahwa akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, harus dihadapan pejabat umum, Pejabat tersebut harus berwenang akan tempat akta itu dibuat, hari dan tanggal pembuatan akta. Selain memiliki syarat, akta otentik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Akta Pihak / Partij Acte Akta pihak atau Partij Acte adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan atau berdasarkan kehendak para pihak atau penghadap yang berkepentingan. dalam akta tersebut terdapat komparisi atas keterangan kewenangan para pihak dalam
11
melakukan perbuatan hukum tersebut. Contohnya adalah : akta jual beli, akta sewa menyewa, dan akta pengakuan hutang. 2. Akta Pejabat / Relaas Acte Akta Pejabat adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh serta dialami sendiri oleh pejabat tersebut untuk dituangkan ke dalam bentuk akta. Disini Notaris bertanggung jawab penuh terhadapa apa yang diterangkan dalam pembuatan akta itu. Contohnya adalah Akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham dan akta penarikan undian. Adapun bentuk akta, terdiri dari 9: 1. Setiap akta terdiri atas : a. Awal akta atau kepala akta b. Badan akta; dan c. Akhir akta atau penutup akta. 2. Awal akta atau kepala akta memuat : a. Judul akta; b. Nomor akta; c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; d. Nama lengkap dan tempet kedudukan Notaris. 3. Badan akta memuat : a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal. 4. Akhir akta atau penutup akta memuat : a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasa 16 ayat (7); 9
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38.
12
b. Uraian tentang pendatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal tiap-tiap saksi akta; dan d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Bentuk dan sifat akta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 UU Atas Perubahan UUJN harus benar-benar diperhatikan Notaris dalam pembuatan akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta otentik. Oleh karena itu, ketika akta dibuat harus dapat menjamin adanya kepastian waktu sebagai salah satu syaratnya. Karena kepastian waktu pembuatan akta merupakan hal yang paling mendasar bagi para pihak untuk menetapkan atau menentukan kapan suatu perjanjian atau perbuatan hukum itu dibuat dan disepakati diantara para pihak pembuatnya. Kewajiban yang sekaligus menjadi tanggung jawab Notaris terkait dengan Pasal 61 UUJN yaitu menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya untuk diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah maksimal tanggal 15 (lima belas) pada bulan sebelumnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu bagian dari protokol Notaris yang diperiksa pula oleh Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris terdiri dari : a. Minuta akta; b. Buku daftar akta atau repertorium; c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar (legalisasi) d. Buku daftar nama penghadap atau klapper; e. Buku daftar protes; f. Buku daftar wasiat; g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13
Adapun tujuan undang-undang mengatur kewajiban sebagaimana tersebut diatas, salah satunya untuk menjamin adanya kepastian tanggal dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Ini berarti bahwa dalam membuat suatu perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, Notaris harus segera memberikan tanggal pada akta tersebut, pada saat para pihak selesai membubuhkan tandatangan atau cap jempol ibu jarinya pada bagian akhir akta. Apabila hal tersebut dilanggar oleh Notaris, maka dalam hal ini Notaris telah membuat akta Antidatir, yaitu akta yang penanggalannya tidak sesuai dengan tanggal kejadiannya atau kenyataannya. Contohnya yaitu para pihak datang ke Notaris pada tanggal 10 Januari 2016 untuk membuat suatu perjanjian jual beli, seharusnya Notaris harus memberikan tanggal akta pada saat itu juga. Namun untuk menghindari adanya kewajiban membayar pajak yang ditanggung oleh para pihak, maka Notaris memberikan tanggal sebelum tanggal diatas. Jelas hal tersebut sangat bertentangan dan melanggar UUJN dan akan mengakibatkan akta tersebut menjadi cacat hukum karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Akta yang cacat hukum akan menjadi akta yang tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUHPer adalah sebagai berikut : Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Dengan adanya perbuatan Notaris yang melanggar undang-undang tersebut sudah tentu akan merugikan bagi masyarakat khususnya para pihak dan bahkan Negara juga bisa dirugikan karena perbuatan tersebut. Karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan, baik itu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang berupa akta otentik maupun kepercayaan yang diberikan oleh Negara sebagai lembaga penyelenggara yang berkaitan dengan hukum. Notaris diwajibkan untuk melaksanakan segala kewajibannya yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Atas Perubahan UUJN dan Pasal 61 UUJN. Hal ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan terjadinya akta antidatir yang dapat merugikan semua pihak yang berkepentingan.
14
Selain untuk mencagah terjadinya akta antidatir, pasal 61 UUJN juga berkaitan dengan pengaturan Formasi Jabatan Notaris. Pasal 22 UU Perubahan Atas UUJN, adalah sebegai berikut: (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: a. Kegiatan dunia usaha; b. Jumlah penduduk; dan/atau; c. Rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris setiap bulan. (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf (c) UU Atas Perubahan UUJN menyebutkan bahwa Formasi Jabatan Notaris ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris setiap bulannya. Apabila setiap bulannya jumlah akta yang dibuat oleh Notaris disuatu daerah melebihi batas wajar dari kondisi yang sewajarnya, ini akan berdampak terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah akta dengan jumlah Notaris yang ada, hal ini menggambarkan bahwa di daerah tersebut diperlukan Notaris lagi. Kondisi ini mengharuskan bagi pemerintah untuk segera membuka Formasi Jabatan Notaris yang baru, sehingga perekrutan Notaris untuk mengisi kekurangan Notaris di daerah tersebut dapat membuka peluang bagi Notaris baru untuk memilih tempat kedudukan wilayah kerjanya. Sedangkan aturan yang berkaitan dengan Pasal 22 UUJN adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, pasal 3 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan dan Pasal 3 ayat (4) yang mengatur mengenai rata-rata akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan sebanyak 50 (lima puluh) akta. Aturan ini dimaksudkan supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara Notaris serta untuk
15
meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Sebenarnya kewajiban yang tertuang dalam pasal 61 UUJN tersebut sangatlah penting baik bagi Notaris, para pihak dan Negara. Namun sayangnya di dalam UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN sendiri tidak memuat adanya sanksi yang dapat menjerat atau memberikan efek jera bagi Notaris yang melanggarnya, sehingga ada kemungkinan Notaris masih dapat melanggar kewajiban dan melalaikan tanggung jawab yang ada pada Pasal 61 UUJN tersebut. Pada pasal 48 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) sebelum berlakunya UUJN dan UU Perubahan Atas UUJN, pernah diatur mengenai kewajiban Notaris yang berkaitan dengan penyampaian salinan daftar akta oleh Notaris kepada Penitera Pengadilan Negeri, pasal tersebut berbunyi: (1) Para Notaris wajib, baik mereka sendiri ataupun dengan perantaraan kuasa mereka secara tertulis, menyampaikan dalam tempo dua bulan pertama tiaptiap tahun, kepada Penitera Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukan mereka, salinan yang kebenarannya mereka akui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapan mereka selama tahun yang lampau, dengan ancaman denda Rp. 25,- untuk keterlambatan bulan pertama, Rp. 50,- untuk keterlambatan bulan kedua, dan Rp. 75,- untuk keterlambatan bulan ketiga. (2) Jika selama tahun yang lampau Notaris tidak membuat akta, ia wajib dalam jangka waktu yang sama, denngan ancaman denda yang sama, menyampaikan suatu keterangan mengenai itu atau menyuruh sampaikan kepada Panitera dengan perantaraan kuasa secara tertulis. (3) Apabila penyampaian salinan repertorium dan daftar-daftar lainnya atau keterangan itu tidak dilakukan sebelum tanggal 1 Juni dari sesuatu tahun, Notaris dapat dipecat sementara dari jabatannya selama tiga bulan, dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar denda yang dimaksud dalam ayat pertama dan apabila hal itu belum juga dilakukan sampai pada waktu sebelum pemecatan sementara itu berakhir, ia dapat dipecat dari jabatannya. (4) Apabila hal terakhir dari bulan Februari jatuh pada hari Minggu, hari itu tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat pertama dan dengan demikian penyampaian itu sudah harus dilakukan pada hari sebelumnya. Selain
mengatur
tentang
kewajiban
bagi
para
Notaris
untuk
menyampaikan salinan dari daftar akta yang dibuatnya dan daftar akta lain pada tahun sebelumnya paling lambat pada tanggal 1 Juni tahun berikutnya kepada Panitera Pengadilan Negeri, Pasal 48 PJN juga mengatur adanya sanksi bagi para
16
Notaris yang tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut berupa denda sejumlah uang, dipecat sementara selama 3 bulan dan dapat dipecat dari Jabatan Notaris untuk selamanya. Dengan penerapan sanksi yang tegas demikian, sudah tentu Notaris akan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kewajibannya untuk melaksanakan Pasal 48 PJN tersebut. Namun dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, yaitu Peraturan Jabatan Notaris dirubah dengan Undang-undang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menyampaikan laporan salinan daftar akta yang dibuatnya dan daftar lainnya, maka pasal 48 PJN diganti dengan pasal 61 UUJN. Dari yang semula Notaris wajib menyampaikan laporan salinan daftar aktanya dalam waktu dua bulan pertama tiap-tiap tahun kepada Panitera Pengadilan Negeri diganti menjadi wajib dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) kepada Majelis Pengawas Daerah. Sebagai bagian dari protokol Notaris dan dikaitkan dengan kewajiban Notaris yang sekaligus menjadi tanggung jawab Notaris pula yaitu Pasal 58 UUJN, yang bunyinya : (1)
(2)
Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang ini. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Dalam pasal tersebut diatas, Notaris diwajibkan untuk membuat daftar
akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan untuk setiap harinya. Berdasarkan daftar buku akta tersebut yang dijadikan pedoman Notaris dalam membuat laporan salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lainnya pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
17
1. Tanggung Jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam dan dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Pasal 61 UUJN, yaitu : 1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Dikaitkan dengan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 UUJN, maka Notaris harus bertanggungjawab secara mandiri atas kelalaian yang dilakukannya terhadap penyampaian salinan laporan daftar akta dan daftar akta lainnya bulan sebelumnya paling lama tanggal 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Notaris. Artinya walaupun di dalam Pasal 61 UUJN tidak diatur secara jelas adanya sanksi jika Notaris melanggarnya, namun sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan Notaris sebelum diangkat menjadi Notaris harus tetap ditegakkan. Dalam Pasal 4 UUJN, berbunyi : (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk; (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun,
18
tidak pernah akan memberikan atau menjanjikan sesuau kepada siapa pun”. Maka sesuai sumpah/janji yang diucapkan Notaris dalam menjalankan jabatnnya Notaris harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya guna menegakkan adanya kepastian hukum dalam masyarakat. 2. Pertanggungjawaban
kolektif
berarti
bahwa
seorang
individu
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Dalam hal ini jika Notaris tidak melakukan pelaporan terhadap salinan dari daftar akta atau daftar lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah secara tepat waktu, maka akan dapat membuka peluang bagi klien yang hendak berbuat “nakal” untuk menyuruh
Notaris membuatkan akta otentik
dengan tanggal atau waktu mundur (akta antidatir). Peluang inilah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Notaris apabila dia melakukan pelanggaran terhadap Pasal 61 UUJN. Maka atas pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang terjadi tehadap akta Notaris yang dibuatnya maupun terhadap kliennya. 3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Pasal 61 UUJN adalah pelanggaran yang disengaja. Mengapa dikatakan penulis demikian, karena pada Pasal 61 UUJN jelas disebutkan bahwa Notaris wajib menyampaikan laporan salinan dari daftar akta dan daftar lainnya pada bulan sebelumnya paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) hari dari bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Ini berarti Undang-undang dalam hal ini UUJN telah mengamanatkan kepada Notaris untuk mematuhinya. Apabila peraturan tersebut dilanggar oleh Notaris akan dapat merugikan kepada pihak lain dalam hal ini pihak klien yang akan mendapat kerugian apabila terjadi suatu masalah atau sengketa terhadap akta Notaris yang telah dibuat. Notaris yang tidak melaporkan salinan dari daftar akat atau daftar lainnya sesuai tepat waktu dapat
19
menimbulkan akta antidatir. Akta antidatir tidak dapat menjamin adanya kepastian tanggal atau waktu terhadap pembuatan akta Notaris, sehingga akta tersebut dapat berakibat cacat hukum. Akta Notaris yang cacat hukum sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan mengakibatkan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja. 4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Menurut penulis dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, penulis lebih condong kepada pertanggungjawaban yang bersifat individu dalam konteks Notaris bertindak berdasarkan “Jabatan/profesi” yang dijalankannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.
2. Tanggung Jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditinjau dari Teori Pengawasan Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya penyimpangan10 atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris, antara lain : 1. Faktor Subyektif, adalah faktor yang melekat pada diri manusia subyek pekerjaan yang bersangkutan. 2. Faktor-faktor obyektif yaitu faktor-faktor yang melekat pada pekerjaan atau standar pekerjaan yang bersangkutan, dalam hal ini laporan salinan daftar akta dan daftar lainnya yang seharusnya dilakukan oleh Notaris tidak dilaksanakan, karena tidak adanya sanksi yang jelas apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 61 UUJN tersebut. 3. Faktor-faktor ekologis, faktor-faktor yang berasal dari lingkungan kerja yang bersangkutan, dalam hal ini sarana dan prasarana yang disediakan 10
68.
Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.
20
oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris memerlukan adanya pegawai atau karyawan untuk membantunya. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dapat menghambat kinerja dari Notaris, sehingga dalam hal menyampaikan laporan dari daftar akta dan daftar lainnya Notaris belum siap dan seringkali keteter/terbengkalai. Apabila berbicara mengenai pengawasan, setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, 11yaitu: 1. Aspek pendekatan pengawasan a. Pendekatan Preventif, diperlukan untuk meminimalkan penyebab dan terjadinya peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya pengawasan preventif adalah pembenahan hukum acara, kode etik, dan aturan teknis pelaksanaan tugas. b. Pendekatan Detektif, diperlukan untuk memudahkan upaya memperoleh informasi yang cepat dan akurat guna menunjang pengawasan. c. Pendekatan Represif, langkah penegakan hukum oleh lembaga pengawasan jika ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh aparat penegak hukum. 2.
Aspek pelaksanaan pengawasan, pengawasan hanya akan efektif jika pihak yang melaksanakannya memiliki jaminan independensi, tidak memiliki keberpihakan, memiliki kemampuan (keahlian, waktu, dan sebagainya) dan diikat dalam suatu sistem yang kondusif bagi pelaksana tugasnya.
3. Aspek obyek pengawasan, ada beberapa obyek yang harus menjadi bahan pengawasan, antara lain: perilaku aparat penegak hukum, kemampuan teknis (skill), pelaksanaan tugas (performance) dalam hal administratif, prosedural dan keuangan, dimana untuk setiap obyek tersebut metode pengawasannya dapat berbeda-beda, minimal dalam penekanannya. Obyek pengawasan dalam penelitian ini difokuskan 11
Hartanti Sulihandari dan Nisya Riffani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 137.
21
pada Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga yang pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten atau Kota terhadap pelaksanaan tugas Notaris dalam hal administratif yaitu ketertiban Notaris untuk menyampaikan salinan dari daftar akta dan daftar lainnya yang dibuat setiap bulan tidak melebihi dari tanggal 15 (lima belas) kepada Majelis Pengawas Daerah. Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah diketahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 61 UUJN, maka Majelis Pengawas Daerah tidak dapat memberikan sanksi secara langsung. Namun upaya awal yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yaitu: 1. Mengingatkan secara lisan dan memberikan toleransi bagi Notaris yang melanggar untuk segera menertibkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan protokol Notaris, yaitu salah satunya menyampaikan secara tertib laporan dari daftar akta dan dafta lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah. 2. Mengingatkan lewat surat. 3. Melaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menindak lebih lanjuti terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 61 UUJN dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
B. Akibat hukum bagi Notaris jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh Notaris. Adapun sanksi untuk Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek,12 yaitu: 1. Aspek Tanggung Gugat Keperdataan Sanksi keperdataan adalah suatu sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi
karena
wanprestasi
atau
perbuatan
melanggar
hukum
(onrechtmatige deed). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang diterima oleh Notaris akibat dari gugatan para penghadap apabila
12
Sjaifurrrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggngjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju 2011), hlm. 195.
22
akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta Notaris yang seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila dibuat oleh Notaris yang melanggar ketentuan yang diharuskan oleh UUJN, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUJN, bahwa suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum13 dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dengan demikian Notaris dapat dimintai ganti rugi atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Adapun benuk ganti rugi yang disebabkan adanya wanprestasi bisa berbentuk sejumlah uang. Syarat ganti rugi selain dalam bentuk sejumlah uang yaitu ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggapnya cocok. 2. Aspek Tanggung jawab Administratif Selain sanksi keperdataan, Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi : a. Paksaan pemerintahan (bestuursdwang). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi. b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu
13
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 363-389.
23
keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru. c. Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah. d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Saksi tersebut meliputi 5 (lima) jenis, yaitu : 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pemberhentian sementara; 4. Pemberhentian dengan hormat; 5.Pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai teguran secara lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Notaris sesuai dengan ringan beratnya pelanggaran yang dilakukannya. 3. Aspek Tanggung Jawab Pidana Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat alat bukti tertulis yang otentik berupa akta otentik. Namun dalam prakteknya sering ditemukan, apabila ada akta Notaris yang bermasalah, maka sudah menjadi kebiasaan bahwa Notaris yang bertanggung jawab atas akta tersebut. Padahal akta Notaris akan terbuat apabila ada para pihak yang menghadap kepada Notaris berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak sendiri untuk dituangkan kedalam bentuk akta. Notaris dalam hal ini akan membantu para pihak penghadap tersebut melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan dan dapat pula memberikan nasihat hukum apabila diperlukan oleh para pihak. Dalam UUJN diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran Notaris dapat dijatuhi sanksi
24
yaitu berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi. Karena UUJN dan UU Atas Perubahan UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan batasan: 14 1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kedasaran dan keinsyafan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. 2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. 3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tesebut dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 UUJN, harus bertanggungjawab secara mandiri atas kelalaian yang dilakukannya terhadap penyampaian salinan laporan daftar akta dan daftar lainnya pada bulan sebelumnya paling lama tanggal 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah, meskipun dalam Pasal 61 UUJN tersebut tidak diatur secara
jelas adanya sanksi
jika Notaris
melanggarnya, namun sesuai dengan sumpah jabatan Notaris yang telah diucapkan Notaris sebelum diangkat menjadi seorang Notaris harus tetap ditegakkan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab individu Notaris dalam melaksanakan “jabatan/profesi’ nya sebagai seorang pejabat 14
Sjaifurrrachman dan Habib Adjie, Ibid., hlm. 208.
25
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. 2.
Akibat hukum bagi Notaris apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 61 UUJN secara undang-undangnya sesuai dengan UUJN, Notaris tidak dikenakan sanksi secara jelas. Karena dalam pasal 61 UUJN tidak memuat adanya sanksi yang berkenaan dengan apabila Notaris melanggar ketentuan pasal 61 UUJN tersebut.
26
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdullah, HS, Salim, Wahyuningsih, Wiwiek. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Adjie, Habib. Hukum Notaris di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Cetakan Ke-4. Bandung: Refika Aditama, 2014. _______________. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Bandung: Refika Aditama, 2011. _______________. Sanski Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2008. _______________. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009. Alam, Tunggal, Wawan. Memahami Profesi Hukum. Jakarta: Dyatama Milenia, 2004. Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007. Hariwijaya, M. Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Yogyakarta: Azzagrafika, 2007. Marzuki, Mahmud, Peter. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008. Sjaifurrrachman dan Adjie, Habib. Aspek Pertanggngjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011. Soekamto. Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985. Sujamto. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Sulihandari, Hartanti dan Riffani, Nisya. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013. Tobing, Lumban, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.
27
Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Kode Etik Notaris.
Makalah Wawan Setiawan, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta, Makalah dalam seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Maret 1991, tanpa halaman.
