TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM *

TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM* Julius Sembiring** Abstract

Abstrak

This article overviews the values that underlie land control and ownership regulations. There are three value systems: communal, individual and Islam. Indonesia develops communal system by still accommodating individual system perspective. However, Indonesia is trapped into liberalism/capitalism idea in which land is seen as commodity.

Tulisan ini mengkaji tata nilai yang melandasi sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Secara universal, terdapat tiga sistem tata nilai yaitu komunalistik, individualistik dan Islam. Indonesia mengembangkan tata nilai berbasis komunalistik namun memberi tempat pada individualistik. Meskipun demikian, ternyata saat ini Indonesia terjebak dalam sistem liberalisme/ kapitalisme.

Kata Kunci: tanah, nilai, ideologi, hukum. A. Pendahuluan Perspektif berarti one’s “point of view”, the choice of a context for opinions, beliefs and experiences.1 Dalam konteks tertentu one tersebut bisa diartikan sebagai perseorangan, kelompok atau masyarakat. Dengan demikian kajian tentang sesuatu persoalan akan memperoleh gambaran yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana “sesuatu” itu dilakukan pengamatan *

dan telaah. Di dalam tulisan ini sudut pandang dimaksud adalah Filsafat Ilmu Hukum. Filsafat Ilmu Hukum perlu dimaknai sebagai suatu kesatuan yang bulat karena masing-masing kata tersebut mengandung makna yang tersendiri, seperti filsafat, ilmu, hukum, filsafat ilmu, ilmu hukum dan juga filsafat hukum. Beberapa literatur umumnya menyebut dengan istilah “filsafat ilmu”2 dan “filsafat hukum”.3 Literatur

Tulisan ini semula merupakan Kertas Kerja dari Mata Kuliah Filsafat Ilmu Hukum dari Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. pada Program Doktor Ilmu Hukum UGM tahun 2010. ** Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. 1 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Perspective, diakses pada 10 Oktober 2010. 2 Lihat Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, Filsafat Ilmu. Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Liberty, Yogyakarta, Ahmad Tafsir, 2009, Filsafat Ilmu. Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung. 3 Lihat antara lain Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 358; Carl Joachim Friedrich, 2008, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media; Bandung, Mahadi, 2003, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, Soetiksno, 2008, Filsafat Hukum, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Zainuddin Ali, 2009, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, dan Otje Salman S, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), P.T. Refika Aditama, Bandung,

Sembiring, Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

lain juga membedakan obyek kajian antara filsafat dengan ilmu.4 Dalam tulisan ini dipedomani bahwa filsafat ilmu hukum merupakan terminologi yang digunakan untuk memahami hukum sebagai realitas utuh dengan pendekatan holistik, yang mencakup trancendental order, social order dan political order.5 Dalam konteks tersebut ilmu mencakup nilai (value), pengetahuan (knowledge) dan pengamalan (skills). Nilai merupakan hal yang paling mendasar dari ilmu – termasuk di dalamnya paradigma – yang dapat diperoleh melalui filosofi dan juga teologi.6 Nilai juga merupakan paradigma hukum, di mana hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilainilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.7 Obyek yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah tanah.8 Pengkajian tentang tanah dari perspektif ilmu hukum berarti membahas tanah dari aspek penguasaan dan pemilikannya. Dengan demikian secara filsafati, penguasaan dan pemilikan

395

tanah sarat dengan muatan nilai yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum yang mengatur penguasaan dan pemilikan tersebut. B. Tanah: Terminologi dan Kedudukan Tanah, dalam terminologi asing disebut dengan land, soil (Inggris), adama (Semit) dan dalam beberapa terminologi daerah disebut dengan siti, bhumi, lemah (Jawa); palemahan (Bali); taneuh, leumah (Sunda); petak, bumi (Dayak); rai (Tetum). Perbedaan istilah tersebut terjadi bukan sekedar karena adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu karena perbedaan pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya. Bagi orang Indian, tanah disediakan oleh Sang Roh Agung, dan karena itu tanah tidak bisa dijual karena tanah bukan milik orang Indian.9 Orang Melanesia (Papua dan Papua Niugini) meyakini bahwa tanah adalah “mama”. Di puncak gunung yang merupakan kepala mama adalah tempat bertahta nenek moyang, disanalah tersimpan segala kearifan. Tanah tempat tinggal adalah tubuh “mama”.10 Bagi orang Aborigin,

Sidi Gazalba mengatakan bahwa “ketika ilmu sampai ke batas kemampuannya, pertanyaan itu diserahkannya kepada filsafat”, lihat Sidi Gazalba, 1973, Sistematika Filsafat Buku Kesatu, Pengantar Kepada Dunia Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 7. Mohammad Hatta membedakan ilmu dengan filosofi, filosofi memikirkan alam sebagai satu kesatuan, sementara ilmu memikirkan alam yang terpecah-pecah, yang disebut dengan ilmu spesial. Lihat Mohammad Hatta, 1980, Alam Pikiran Yunani, P.T. Tinta Mas Indonesia, Jakarta, hlm. 3. 5 Sudjito, “Paradigma Holistik Dalam Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Sebagai Genuine Science” dalam Mimbar Hukum, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, No. 50/VI/2005, Edisi Juni 2005, hlm. 157-175. 6 Sudjito, Materi Kuliah Filsafat Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, tanggal 12 Oktober 2010. 7 Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Methode dan Pilihan Masalah, GENTA Publishing, Yogyakarta, hlm. 66. 8 Istilah tanah dalam tulisan ini terkadang digunakan bersamaan dengan agraria, di mana tanah merupakan bagian darinya. 9 Karel Phil Erari, 1999, Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 229. 10 Ibid. 4

396 MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, Halaman 237 - 429 tanah adalah suci. Terjalin suatu ikatan spritual antara seorang Aborigin dengan tempat tertentu di lingkungannya sejak ia dilahirkan. Ikatan ini lebih dari sekedar hubungan dengan sebidang tanah. Karena tanah adalah dirinya sendiri dalam arti roh. Suatu hubungan yang tak bisa dipisahkan, juga sampai kepada kematian.11 Menurut orang Maori tanah adalah suci sehingga tidak bisa diperjualbelikan, tanah dipandang sebagai tempat tinggal arwah nenek moyang.12 Bagi orang Jawa terdapat filsafat tentang tanah dalam prinsip kepemimpinan sosial Astabrata (delapan prinsip) pada Lakon Wahyu Makutharama, di mana satu di antaranya adalah Laku Hambeging Kisma. Maknanya adalah seorang pemimpin yang selalu berbelas kasih dengan siapa saja. Kisma artinya tanah. Tanah tidak memedulikan siapa yang menginjaknya, semua dikasihani. Tanah selalu memperlihatkan jasanya. Walaupun dicangkul, diinjak, dipupuk, dibajak tetapi malah memberi subur dan menumbuhkan tanam-tanaman. Filsafat tanah adalah air tuba dibalas air susu. Keburukan dibalas kebaikan dan keluhuran.13 Dalam Hukum Adat, berkembang teori bahwa manusia merupakan benih yang ditanamkan “langit” sebagai “ayah” di kandungan “bumi” sebagai “ibu”. Pandangan ini melahirkan pandangan dasar bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan

alam sekitarnya, yang merupakan saudarasaudaranya.14 Teori tersebut berkesesuaian dengan Mitologi Yunani, di mana Uranus sebagai dewa langit diyakini telah mempersatukan dirinya dengan Ge, sebagai dewa bumi, dalam sebuah pernikahan. Anak sulung pernikahan tersebut adalah Oceanus, dewa aliran laut, yang secara logika dapat dipahami bahwa laut dihasilkan sebagai pengaruh gabungan dari langit dan bumi.15 Uraian di atas menunjukkan bahwa makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan. Ia tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga kultural, kehormatan/identitas/harga diri (dignity). Tanah tidak semata-mata berarti soil (tanah dalam arti fisiknya), namun di atasnyalah dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, dan politik dikontestasikan.16 Selain itu pada perspektif filsafat, tanah mempunyai hubungan sangat fundamental dengan manusia. Di dalam istilah agama inalillahi wa’inailaihi roji’un, manusia itu berasal dari Allah kembali ke Allah, itu sesungguhnya, istilah agama lain from dust to dust, dari tanah kembali ke tanah. Dan proses penciptaan manusia juga dari tanah. Intinya adalah bahwa hubungan antara manusia dan atau masyarakat dengan tanah ini bersifat abadi. Pengertian lebih lanjut dari sini, bahwa sesungguhnya sumbersumber ekonomi dan sumber-sumber

Ibid., hlm. 230. Ibid., hlm. 231. 13 Purwadi dalam http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2010/05/ajaran-filsafat-jawa.html, diakses pada 10 Oktober 2010. 14 M. Koesnoe, 2000, Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah, Ubaya Press, Surabaya, hlm. 11. 15 E. M. Berens, 2010, Kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani & Romawi, Penerbit Bukune, Jakarta, hlm. 6-7. 16 Endriatmo Sutarto, “Kata Sambutan” dalam Julius Sembiring, 2009, 1000 Peribahasa Daerah tentang Tanah/ Pertanahan di Indonesia, STPN Press, Yogyakarta, hlm. ix. 11

12


politik di dalam masyarakat adalah tanah, di dalam pengertian yang lebih luas, termasuk turunan-turunan pemanfaatannya”.17 Di dalam kajian sosiologi, tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan stratifikasi sosial seseorang. Ini terjadi karena tanah adalah sesuatu yang “dihargai”. Selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai – dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya – maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapislapisan dalam masyarakat itu.18 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek sebagaimana telah diuraikan, baik ekologi fisik maupun ekologi sosial yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tersebut. Dengan demikian perbedaan tempat dan waktu akan berakibat pada adanya perbedaan tata nilai. Kedudukan tanah dalam tata nilai yang berbeda-beda tersebut akan dikaji dari optik filsafat ilmu hukum. Hipotesis yang diajukan adalah, bahwa tanah mengandung nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tempat dan waktu di mana tata nilai itu tumbuh

397

dan berkembang. Perbedaan tata nilai tersebut mengakibatkan perbedaan sistem hukum tanah. Selain itu, pengaruh faktor ekonomi dan politik telah mengakibatkan kecenderungan untuk “memaksakan” tata nilai tertentu pada tata nilai lain, yang berujung pada dekonstruksi dan rekonstruksi sistem hukum tanah tertentu itu. C. Tata Nilai dan Tanah Tata nilai disebut juga dengan adat dan kebudayaan,19 ideologi20 atau paradigma.21 Tata nilai atau kebudayaan tersebut tidak ada yang sama bentuknya. Ada kebudayaan yang memberi nilai yang tinggi kepada ekonomi (misalnya kebudayaan-kebudayaan Barat), ada yang memberi nilai tinggi kepada ilmu dan teknologi (misalnya kebudayaan Amerika Serikat), yang lain kepada agama (misalnya kebudayaan Bali), yang lain lagi kepada seni (misalnya kebudayaan Jawa), yang lain lagi kepada politik (misalnya kebudayaan komunis), yang lain lagi kepada sosial (misalnya kebudayaan desa kita), dan sebagainya.22 Perbedaan tata nilai tersebut dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, pergeseran, permusuhan, perkelahian bahkan peperangan.23

Joyo Winoto, 2006, Laporan Seminar Nasional “Penataan Ulang Ruang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat”, Panitia Seminar Nasional, Universitas Jember tanggal 19 April 2006, hlm. 8. 18 Soerjono Soekanto, 1977, Sosiologi. Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 133. 19 Sidi Gazalba, 2002, Sistematika Filsafat. Buku Keempat, Pengantar Kepada Teori Nilai, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 10. 20 Disebut sebagai ideologi jika tata nilai yang merupakan suatu pandangan hidup telah melalui proses sistematisasi dan seleksi secara logis. Pandangan hidup tersebut, yang kemudian dimasyarakatkan kembali sebagai pegangan yang sama bagi semua kelompok masyarakat sebagai satu bangsa untuk bersikap dan berperilaku, disebut sebagai ideologi nasional. Lihat Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2008, Loc. Cit., hlm. 244. 21 Paradigma merupakan seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya yang dapat dijadikan titik tolak dalam mengolah ilmu dan mengamalkannya, Sudjito, Materi Kuliah Filsafat Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fak. Hukum UGM, tanggal 4 Oktober 2010. 22 Sidi Gazalba, Op. Cit., hlm. 12. 23 Ibid., hlm. 11. 17

398 MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, Halaman 237 - 429 Dalam filsafat, pertentangan fundamental tentang tata nilai yang terjadi dalam suatu cita-cita keadilan adalah pertentangan antara nilai kolektivisme dengan individualisme. Pertentangan tersebut menjadi persoalan bagi ahli pikir, ahli hukum, dan para politisi. Pertentangan tersebut dapat disarikan sebagai berikut: (1) perorangan diberi tempat di bawah masyarakat; (2) masyarakat diberi tempat di bawah perorangan; (3) dicoba untuk menggabungkan dua pendiri tersebut yang saling bertentangan.24 Pertentangan tersebut memunculkan perbedaan model penguasaan tanah dalam sejarah kehidupan manusia. Menurut Notonagoro, dalam hubungan antara manusia dengan tanah dapat dibagi ke dalam 3 model yaitu: kolektivisme, individualisme, atau kolektivisme yang di dalamnya terdapat hak-hak individual.25 Menurut Plato, kolektivisme lahir karena dalam suatu negara ideal terdapat 3 golongan yang semuanya bekerja untuk kepentingan umum, keamanan dan kebutuhan pada benda.26 Ketiga golongan itu adalah golongan pengusaha yang menghasilkan tetapi tidak memerintah; golongan penjaga memperlindungi tetapi tidak memerintah;

serta golongan cerdik pandai diberi makan dan dilindungi, dan mereka memerintah.27 Oleh karena itu dalam tiap-tiap negara segala golongan dan segala orang-orang seorang adalah alat semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Kesejahteraan semuanya itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya.28 Paham kolektivisme tersebut kemudian dikembangkan oleh aliran skolastik29 modern Leon Duguit. Menurut Duguit, dalam masyarakat industri terdapat banyak kelas sosial yang terlibat dalam proses ekonomis, yakni proses produksi dan distribusi.30 Proses ekonomis tersebut menimbulkan solidaritas sosial,31 sehingga tidak dikenal hak-hak perorangan.32 Tata nilai individualistik pertama sekali dikembangkan dalam filsafat hukum kaum Stoa. Aliran Stoa didirikan oleh Zeno (340 s.M. – 264 s.M) dan mendasarkan hidup menurut hukum alam. Menurut aliran ini, manusia mempunyai kemampuan rasio namun tetap tunduk pada hukum kausalitas.33 Ketika filsafat ilmu hukum berkembang dari kosmosentrisme ke antroposentrisme (renaissance, aufklarung, dan abad-abad selanjutnya) maka tata nilai individualistik semata-mata berdasar pada rasionalitas yang

Soetiksno, Op. Cit., hlm. 43. Selain ketiga model tersebut, sejak masa Romawi Kuno dikenal juga tanah di luar ke-3 model itu yang disebut dengan res extra commercium; yaitu res commune, res publicae, res sacre dan res nullius. Lihat Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Binacipta, Jakarta, hlm. 13. 26 J.J. von Schmid, 1988, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, P.T. Pembangunan, Jakarta, hlm. 14. 27 Mohammad Hatta, 1980, Op. Cit., hlm. 112. 28 Ibid. 29 Skolastik adalah universitas yang berkembang di abad pertengahan (1100 – 1500 M). Metode skolastisme menekankan pentingnya argumentasi dialektis untuk mengembangkan pengetahuan serta untuk menengahi kontradiksi dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta (inference). 30 Theo Huijbers dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 136. 31 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, Ibid., hlm. 137. 32 Soetiksno, Op. Cit., hlm. 44 33 Mohammad Hatta, hlm. 153. 24 25


terlepas dari cita-cita moral. Pada era tersebut filsafat individualistik dikembangkan antara lain oleh Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, Fichte, Rudolf Stammler, del Vecchio, Jeremy Bentham, Herbert Spencer dan Francois Geny.34 Munculnya negara modern membawa tata nilai kolektivisme dan individualisme tersebut mewujud menjadi ideologi.35 Kolektivisme melahirkan ideologi sosialis/ komunis36 dan individualisme memunculkan ideologi liberalisme. Di bidang hukum ideologi liberalisme melahirkan positivisme37 dan cita-cita kodifikasi serta unifikasi,38 sedangkan di bidang ekonomi ideologi tersebut melahirkan paham kapitalisme. Ideologi sosialis/komunis yang berlandaskan kolektivisme itu sesungguhnya

399

lahir sebagai reaksi terhadap individualisme. Ko-lektivisme mengajarkan bahwa pemilikan bersama akan menciptakan dunia lebih baik, membuat sama situasi ekonomis semua orang, meniadakan perbedaan antara miskin dan kaya, menggantikan usaha mengejar keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum. Dengan demikian sumber segala keburukan sosial akan dihilangkan, tidak akan ada perang lagi, semua orang akan menjadi saudara.39 Sebagaimana diketahui bahwa ke dua ideologi tersebut lahir dari sejarah peradaban Barat, namun di samping itu terdapat juga ideologi yang lahir berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal. Ideologi ini lahir dan dibawa oleh orang

Ibid., hlm. 44. Menurut Ali Syariati, Ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Ali Syariati dalam Firdaus Syam, 2007, Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 238. 36 Kesamaan sosialisme dan komunisme adalah dalam soal pemihakan, keduanya sama-sama berpihak kepada pembelaan atas keadaan penderitaan masyarakat lemah dan berbasis kepada nilai kolektifisme dan solidaritas dalam membangun metode/paham yang dianutnya. Lihat Firdaus Syam, 2007, Ibid., hlm. 265. 37 Positivisme adalah buah dari Revolusi Industri di Inggeris yang membuat masalah ekonomi bergeser dari masalah penguasaan tanah (yang bersifat merkantilis) menjadi masalah yang menyangkut aturan perdagangan (seperti isu monopoli, oligopoli, dan berbagai penghapusan hambatan perdagangan lainnya). Diterimanya positivisme juga disebabkan abad kemenangan mekanika Newton (abad ke-18 dan -19), yang menjadikan fisika sebagai standar untuk mengukur prestise ilmu-ilmu lainnya. Semakin dekat ilmuwan berhasil menandingi metode-metode fisika yang eksak, semakin tinggi posisi disiplin mereka dalam masyarakat ilmiah. Secara epistem, ilmu-ilmu sosial telah terjebak dalam positivitas ilmu alam. Ia tidak membangun positivitasnya sendiri, melainkan meminjamnya dari ilmu-ilmu alam, sebuah fondasi yang keliru yang pada akhirnya akan mengantarkan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan pada kebangkrutan. Lihat Tarli Nugroho, “Mubyarto dan Ilmu Ekonomi yang Membumi” dalam Ahmad Nashih Luthfi, Amien Tohari dan Tarli Nugroho, 2010, Pemikiran Agraria Bulaksumur. Telaah awal atas pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun dan Mubyarto, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 257 dan 263. 38 Kodifikasi diyakini akan memberikan kepastian hak (berdasarkan hukum) kepada individu-individu anggota masyarakat; sedangkan unifikasi diyakini akan mematerialisasi ide-ide yang bermaksud memperlakukan seluruh penduduk negeri – yang dalam kehidupan masyarakat modern harus ditolok menurut ketunggalan teritori, dan tidak menurut perbedaan golongan yang bersebab dari ihwal keturunan atau afiliasi etnik – dengan sikap dan tindak-tindak perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan memandang setiap orang berkedudukan sama di hadapan “dewi keadilan”. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 37. 39 Walter Theimer dalam Franz Magnis Suseno, 2005, Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14. 34 35

400 MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, Halaman 237 - 429 yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan membawa pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan yang sebenarnya serta konsekuensi moral di kemudian hari yang akan diterima bila melanggarnya.

Biasanya ideologi ini lahir diinspirasikan oleh sprit agama.40 Ideologi Islam termasuk pada kategori ini. Pengaturan masing-masing ideologi tersebut atas tanah dapat dilihat pada Ragaan berikut.

Ragaan 1. Tanah dalam Berbagai Sistem Tata Nilai41 Sistem Kapitalisme Feodalisme Sosialisme Islam

Pemilikan Pribadi Pribadi Kolektif Allah

Tabel di atas menggambarkan bahwa dalam sistem kapitalis, tanah dimiliki secara pribadi (oleh pemodal) yang melakukan eksploitasi tinggi demi meraih keuntungan pribadi. Oleh karena itu, tanah senantiasa menjadi rebutan yang kadang memakai cara-cara kekerasan. Dalam sistem feodal, tanah dimiliki secara pribadi (oleh raja dan bangsawan), tapi eksploitasi tidak terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat belum didorong ke arah konsumtivisme yang tinggi, terutama sebelum tumbuhnya kapitalisme ketika sistem feodal masih relatif murni. Tanah lebih merupakan alat untuk meningkatkan status sosial serta legitimasi kekuasaan ketimbang alat pencetak laba. Keuntungan hasil tanah dimanfaatkan baik secara pribadi (untuk konsumsi petani dan bangsawan),

Eksploitasi Tinggi Sedang Nihil Terbatas

Keuntungan Pribadi Pribadi / Kolektif Kolektif Kolektif

juga untuk tujuan kolektif (kebesaran kerajaan). Dalam sistem sosialis, tanah dimiliki secara kolektif. Eksploitasi dapat dikatakan nihil atau nol, karena semua hasilnya dikembalikan secara kolektif kepada masyarakat.42 Dalam Islam, tanah – termasuk langit dan bumi dan segala isinya – menjadi milik Allah S.W.T. Dengan kata lain tanah merupakan karunia Allah S.W.T. yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya air, udara, sinar matahari dan lainlain; dan semuanya diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh ummat. Al Qur’an Surat Al A’raaf ayat 128 berbunyi: “... sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya...” 43

Firdaus Syam, Op. Cit., hlm. 241. Dimodifikasi dari Arif Budiman “Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme” dalam Jurnal Analisis Sosial, Edisi 3/Juli 1996, hlm. 11-22. 42 Arif Budiman, “Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme”, dalam Jurnal Analisis Sosial, Edisi 3/Juli 1996 hlm. 18. Dalam tulisan tersebut Arif Budiman menegaskan bahwa simpulan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat teoritis, abstrak, dan normatif. Kenyataannya, terdapat macam-macam faktor dan nuansa, sehingga apa yang terjadi tidak lagi murni. 43 Afzalur Rahman, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 311. 40 41


Pandangan Islam mengenai masalah kepemilikan tanah berbeda dengan pandangan dalam kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Perbedaan itu terletak pada hakikat kepemilikan yang sesungguhnya atas tanah, di mana Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan secara mutlak karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka hukum Allah sebagai pencipta dan pemilik yang sesungguhnya terhadap tanah.44 Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi merupakan pelindung segala sesuatu (termasuk tanah). Dengan demikian dia berhak memanfaatkan dari tanah tersebut tanpa membahayakan kepentingan masyarakat banyak. Dengan kata lain haknya dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah itu bersifat terbatas dan bersyarat; tergantung penggunaan haknya untuk memanfaatkan tanah tersebut. Masyarakat diakui hak penggunaannya, dalam hal ini disebut hak kepemilikan, jika dia menghargai hak-hak masyarakat dan menjalankan kewajibannya atas tanah itu. Sebaliknya negara Islam berhak mengambil alih milik individu manakala ditemukan bahwa hak tersebut disalahgunakan, atau tidak dijalankan dengan semestinya, atau karena ada alternatif dan penggunaan harta tersebut dengan lebih baik.45

401

D. Tanah dalam Tata Nilai Nasional Ketika Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya, the founding fathers bertekad untuk tidak terseret dalam arus pertentangan ideologi yang ada, baik individualisme, sosialisme dan juga Islam.46 Itu sebabnya tata nilai yang menjadi ideologi nasional adalah Pancasila, yang mengandung tata nilai kolektivitas à la Indonesia. Tata nilai ini menolak dengan tegas paham individualisme, namun mewadahi berbagai golongan dan paham yang ada di Indonesia.47 Oleh karena itu, dalam membentuk hukum agraria nasional tata nilai kolektivisme dijadikan landasan dalam penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Nilai kolektivitas lebih memberikan arahan agar kepentingan bersama atau sebagian masyarakatlah yang mendapatkan perhatian dalam pengaturan norma hukum. Nilai kolektivitas didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan masyarakat secara keseluruhan lebih penting dibandingkan dengan keberadaan individu. Konsekuensinya nilai kolektivitas kurang memberikan peluang bagi kepentingan individu untuk berkembang karena kepentingan yang terakhir ini harus tunduk atau tersubordinasi terhadap kepentingan bersama atau sebagian besar masyarakat.48

Jamaluddin Mahasari, 2008, Pertanahan dalam Hukum Islam, GAMA MEDIA, Yogyakarta, hlm. 92. Afzalur Rahman, Op.Cit., hlm.315. 46 Lihat Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dan juga 14 Juli 1945 pada Sidang BPUPKI. Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jajasan Prapanca. 47 Tata nilai tersebut sesuai dengan teori integralistik, (Spinoza, Adam Muller, Hegel) yang mengatakan bahwa negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Lihat Pidato Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam Rapat BPUPKI di Gedung Chuoo Sangi-In di Jakarta, 1959, Ibid., hlm. 111. 48 Nurhasan Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan. Pendekatan Ekonomi Politik, Penerbit HuMa Jakarta bekerjasama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 37. 44 45

402 MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, Halaman 237 - 429 Tata nilai kolektivitas yang dijadikan landasan dalam penyusunan UUPA tersebut sesuai dengan hasil penelitian van Vollenhoven. Van Vollenhoven menyatakan bahwa di seluruh wilayah Indonesia terdapat 19 kelompok besar lingkaran hukum adat (rechtskring) yang bercirikan kolektivisme, sesuatu yang membedakannya dari lembaga hukum yang ada di Eropa. Ciri kolektivisme tersebut mewujud dalam institusi hak ulayat yang oleh van Vollenhoven disebut dengan beschikkingsrecht.49 Beschikkingsrecht merupakan hak yang dipunyai oleh sebuah masyarakat hukum (rechtsgemeenschap). Di atas beschikkingsrecht tersebut, anggota suatu masyarakat hukum mempunyai hak untuk mengusahakannya, dan kewenangan mengusahakan itu dibatasi oleh kepentingan umum semasyarakat hukum tersebut.50 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pola kolektivitas tersebut mengakui adanya

hak individu, namun hak individu itu dibatasi oleh hak kolektivitas sebagai sesuatu hak yang tertinggi. Sebagai sebuah undang-undang pokok, maka nilai kolektivitas yang terdapat dalam UUPA dimaksudkan menjiwai undang-undang lain yang mengatur tentang agraria dan juga undang-undang yang terkait dengan keagrariaan. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Hoogvelt,51 pertentangan nilai antara kolektivitas dengan individualistik juga senantiasa mewarnai perkembangan dan pembangunan hukum agraria nasional.52 Nurhasan Ismail53 menunjukkan bahwa peralihan periode Orde Lama ke Orde Baru hingga tahun 2005 telah menggiring peralihan dari nilai sosial kolektivitas ke nilai sosial individualistik. Dalam praktek, peralihan nilai sosial tersebut telah menimbulkan 4 bentuk ketidakserasian atau ketimpangan (incompatibilities) agraria, yaitu:54 ke-

Beschikkingsrecht sebagai suatu fenomena hukum yang integral dan berlaku di seluruh Indonesia mendapat sanggahan dari J. W. van Royen. Dalam disertasinya (1927) van Royen mengatakan bahwa gambaran-gambaran yang diidentifikasi oleh van Vollenhoven sebagai unsur-unsur yang membentuk beschikkingsrecht tidak ditemukan di manapun bahkan tidak di dalam wilayah hukum adat (adatrecht) Sumatera Selatan. Lihat Peter Burns, “Adat, yang Mendahului Semua Hukum’ dalam Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (penyunting), 2010, Adat dalam Politik Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV – Jakarta, hlm. 89. 50 Mochammad Tauchid, 2009, Masalah Agraria. Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 134. 51 Menurut Ankie M. M. Hoogvelt terdapat 2 kelompok nilai yang saling bertentangan yang mendasari kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu nilai kolektivitas, nilai partikularistik, dan nilai askriptif dengan nilai individualistik, universalitas, dan nilai pencapaian prestasi, lihat Ankie M. M. Hoogvelt, 1985, Sosiologi Masyarakat sedang Berkembang, Rajawali, Jakarta, hlm. 87-91. 52 Sedari awal, pertentangan antara nilai kolektivitas dengan nilai individualistik telah terjadi sejak kemerdekaan antara penerapan prinsip-prinsip hukum barat dengan prinsip-prinsip hukum adat khususnya dalam pembentukan hukum agraria nasional. Sebagian kalangan meyakini bahwa dalam pertentangan tersebut telah dimenangkan oleh hukum barat, yang memang dikehendaki oleh kaum nasionalis demi unifikasi hukum dan pembentukan hukum modern. Lihat Ratno Lukito, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler. Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm. 250-252; dan C. Fasseur, “Dilema Zaman Kolonial: van Vollenhoven dan Peseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia” dalam Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (penyunting), Op. Cit., hlm. 75. 53 Nurhasan Ismail, Op. Cit., hlm. 99-153. 54 Gunawan Wiradi, 2009, Seluk Beluk Masalah Agraria. Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 3. 49


timpangan dalam hal penguasaan sumbersumber agraria; ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah; ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; serta ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatisme dan kebijakan sektoral. Keempat macam incompatibilities tersebut merupakan masalah-masalah agraria yang dominan di tanah air. Keempat hal tersebut juga pada dasarnya sekaligus menjadi sumber utama dari berbagai masalah turunannya, seperti konflik agraria, kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, dapat ditambahkan pula tantangan yang kian menambah kerumitan permasalahan di bidang agraria, yaitu arus dominan: globalisasi.55 Globalisasi merupakan suatu kecenderungan kegiatan ekonomi dunia menuju ke arah satu saja sistem ekonomi, yaitu ekonomi pasar bebas yang kapitalistik.56 Kapitalistik – yang lahir dari sistem ekonomi liberal yang individualistik – telah menggeser fungsi tanah dari berfungsi sosial menjadi berfungsi ekonomi.57 Dengan demikian, tanah sebagai komoditas harus dimasukkan ke dalam jaringan pasar bebas, dan peran negara sebagai regulator juga harus dikurangi dalam mengatur penguasaan tanah.

403

E. Penutup Tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Sebagai sesuatu yang bernilai, maka penguasaan tanah harus disesuaikan dengan tata nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat tersebut. Secara umum terdapat 3 model yang menjelaskan hubungan masyarakat dengan tanah beserta tata nilai-nya masing-masing. Ketika tata nilai tersebut menjadi ideologi maka ketiga model tersebut berkembang sesuai dengan sejarah dan kebudayaan masing-masing negara penganut ideologi tersebut. Hukum yang mengatur penguasaan tanah juga berkembang sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Indonesia menyepakati untuk membangun ideologi dan hukum tanahnya sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Ideologi ini didasarkan pada nilai kolektivitas yang mengakui hak individual atas tanah. Dalam perkembangannya tata nilai tersebut mengalami benturan dan desak-an dengan tata nilai lain, khususnya individualisme, yang mengakibatkan terjadinya ketidakserasian atau ketimpangan agraria. Upaya penguatan tata nilai Pancasila merupakan suatu keniscayaan. Secara operasional, upaya penguatan tersebut dilakukan melalui penguatan nilai kolektivitas tanah serta penguatan peran negara sebagai regulator penguasaan tanah.

Ibid., hlm. 5. Ibid., hlm. 86. 57 Fungsi ekonomi telah menempatkan tanah sebagai komoditas karena tanah dapat dipertukarkan dengan tujuan semata-mata untuk mencari keuntungan. Lihat Gunawan Wiradi “Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditas” dalam Jurnal Analisis Sosial, Op. Cit., hlm. 34. 55 56

404 MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, Halaman 237 - 429 DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainuddin, 2009, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Berens, E. M., 2010, Kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani & Romawi, Penerbit Bukune, Jakarta. Budiman, Arif, “Fungsi Tanah dalam Kapitalisme”, dalam Jurnal Analisis Sosial, Edisi 3/Juli 1996. Burns, Peter, “Adat yang Mendahului Semua Hukum” dalam Davidson, Jamie S., Henley, David dan Moniaga, Sandra (penyunting), 2010, Adat dalam Politik Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta dan KITLV, Jakarta. Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Erari, Karel Phil, 1999, Tanah Kita, Hidup Kita. Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Fasseur,C., “Dilema Zaman Kolonial: van Vollenhoven dan Perseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia” dalam Davidson, Jamie S., Henley, David dan Moniaga, Sandra (penyunting), 2010, Adat Dalam Politik Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta dan KITLV, Jakarta. Friedrich, Carl Joachim, 2008, Filsafat Hukum. Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung. Gazalba, Sidi, 1973, Sistematika Filsafat. Buku Kesatu, Pengantar kepada Dunia Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta. ____________, 2002, Sistematika Filsafat. Buku Keempat, Pengantar kepada Teori Nilai, Bulan Bintang, Jakarta.

Hoogvelt, Ankie M. M. 1985, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Penerbit Rajawali, Jakarta. Hatta, Mohammad, 1980, Alam Pikiran Yunani, P.T. Tinta Mas Indonesia, Jakarta. Ismail, Nurhasan, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan. Pendekatan Ekonomi Politik, Penerbit HuMa Jakarta bekerjasama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada. Koesnoe, M., 2000, Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah, Ubaya Press, Surabaya. Lukito, Ratno, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler. Studi tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Alvabet, Jakarta. Mahadi, 2003, Falsafah Hukum. Suatu Pengantar, Alumni, Bandung. Mahasari, Jamaluddin, 2008, Pertanahan dalam Hukum Islam, Gama Media, Yogyakarta. Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Binacipta, Jakarta. Nugroho, Tarli, “Mubyarto dan Ilmu Ekonomi yang Membumi” dalam Luthfi, Ahmad Nashih, Tohari, Amien dan Nugroho, Tarli, 2010, Pemikiran Agraria Bulaksumur. Telaah awal atas pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun dan Mubyarto, STPN Press, Yogyakarta. Purwadi dalam http://tunggakjarakmrajak. blogspot.com/2010/05/ajaran-filsafatjawa.html, diakses 10 Oktober 2010.. Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.


____________, 2010, Sosiologi Hukum. Perkembangan, Methode dan Pilihan Masalah, GENTA Publishing, Yogyakarta. Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, PT. Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta. Salman, Otje S, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), P.T. Refika Aditama, Bandung. Sembiring, Julius, 2009, 1000 Peribahasa Daerah tentang Tanah/Pertanahan di Indonesia, STPN Press, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, 1977, Sosiologi. Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Soetiksno, 2008, Filsafat Hukum, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta. Sudjito, “Paradigma Holistik Dalam Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Sebagai Genuine Science” dalam Mimbar Hukum, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, No. 50/VI/2005, Edisi Juni 2005. ____________, Materi Kuliah Filsafat Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, tanggal 4 dan 12 Oktober 2010. Suseno, Franz Magnis, 2005, Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Syam, Firdaus, 2007, Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta. Tafsir, Ahmad, 2009, Filsafat Ilmu. Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan, Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.

405

Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N. dan Hage, Markus Y., 2010, Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta. Tauchid, Mochamammad, 2009, Masalah Agraria. Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, STPN Press, Yogyakarta. Tim Dosen Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat UGM, 2010, Filsafat Ilmu. Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Liberty, Yogyakarta. von Schmid, J.J., 1988, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, P.T. Pembangunan, Jakarta. Wignyosoebroto, Soetandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Perspective, diakses pada 10 Oktober 2010. Winoto, Joyo, 2006, Laporan Seminar Nasional “Penataan Ulang Ruang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat”, Panitia Seminar Nasional, Universitas Jember tanggal 19 April 2006. Wiradi, Gunawan, “Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditas” dalam Jurnal Analisis Sosial Edisi 3/Juli 1996. ___________, 2009, Seluk Beluk Masalah Agraria. Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, STPN Press, Yogyakarta. Yamin, Muhammad, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jajasan Prapanca.

TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM *

Recommend Documents