LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA) Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Acara
Hadir
: 2008-2009 : IV : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan LPP RRI : Senin, 20 April 2009 : 09.00 WIB : Terbuka : Drs. Theo L. Sambuaga : Dra. Damayanti : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh Dirut LPP RRI 3. Tanya jawab 4. Penutup : - 33 Anggota dari 49 Anggota Komisi I DPR RI - Dirut LPP RRI, Parni Hadi, beserta jajaran.
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut LPP RRI pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga, dan dinyatakan terbuka untuk umum.
II. KESIMPULAN 1. Komisi I DPR RI minta LPP RRI untuk terus mengevaluasi content siaran RRI, serta meningkatkan dan memperbaiki siaran content tersebut dengan antara lain melakukan kajian komparasi terhadap content siaran RRI dibandingkan dengan siaran radio swasta dalam negeri maupun radio dari negara lain. 2. Komisi I DPR RI minta LPP RRI agar meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan penyiaran RRI dengan membuka dan mendekatkan diri dengan pendengar dan melakukan komunikasi timbal balik yang lebih efektif dan meluas, serta memanfaatkan sebaik-baiknya kelompok pemerhati dan pendengar yang telah dibentuk oleh RRI di seluruh stasiun RRI.
3. Komisi I DPR RI minta LPP RRI untuk meningkatkan kualitas frekuensi, jangkauan, dan isi siaran Voice of Indonesia dengan meningkatkan sasaran penyiaran atau target audiens baik bagi Warga Negara RI di luar negeri dalam rangka memelihara komunikasi, maupun dengan target audiens masyarakat internasional untuk penyiaran kepentingan nasional.
4. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk segera merealisasikan nomenklatur mata anggaran LPP RRI dalam APBN dalam rangka memantapkan kelembagaan LPP RRI, pelaksanaan tupoksi, pengembangan peranan, dan peningkatan kinerja LPP RRI. 5. Dalam hubungan dengan dukungan anggaran, untuk Tahun Anggaran 2010, Komisi I DPR RI minta agar LPP RRI melanjutkan prosedur dan mekanisme penetapan anggaran yang selama ini berlaku dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2010, serta juga mengurangi atau meminimalkan anggaran untuk hal-hal yang dapat diatasi sendiri oleh LPP RRI, seperti misalnya sewa lahan, tower, sarana dan prasarana dari RRI. 6. Komisi I DPR RI minta LPP RRI untuk melakukan pengkajian mengenai wacana penggabungan RRI dan TVRI dan menyampaikan kajian tersebut kepada Komisi I DPR RI yang pada gilirannya akan membahas dengan Mitra Kerja Pemerintah tentang hal tersebut. 7. Komisi I DPR RI menggarisbawahi 9 (sembilan) butir saran Dewan Pengawas RRI terhadap Dewan Pengawas LPP RRI untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh Dewan Direksi LPP RRI.
III. PENUTUP Rapat ditutup pukul 14.27 WIB
KETUA RAPAT
THEO L. SAMBUAGA A-525
Interupsi : Tosari Widjaja : Saya sangat setuju thd rumusun yg memprkuat hasil Rapat Kerja kita tahun lalu untuk menempatkan RRI mempunyai nomenklatur sendiri, tapi barangkali juga
2
perlu diberikan alasan dalam rumusain ini. Saya tidak hapal betul, dalam UU Kementerian negara itu disebutnya kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian itu ada atau lembaga negara non pemerintah begitu. Nah, apakah ini harus dimasukan ke sana?Nahi, ini posisinya akan sama dengan BUMN itu. Jadi kriteria itu saya kira perlu kita masukan. Jadi RRI itu masuk kedalam Lembaga Negara Non Pemerintah, non departemen ya. Di dalam UU Kementerian Negara itu ada itu kriteria-kriteria itu, yang kemudian diatur dalam anggaran. Saya kira perlu ada penguatan kalimta itu, kalau tidak bisa tepat apa yang saya kemumukana barangkali ini bisa diperbaiki oleh Sekretariat sesuai dengan UU itu. Ketua : Baik, kalau khusus soal ini tadi ada alasan-alasan tapi alasan-alasan substansial dalam rangka meningkatkan kinerja, meningkatkan pemantapan kelembagaan. Tapi kalau alasan itu, apa bisa kita sesuai dengan mekanisme dan struktur anggarannya persis, kalau itu memang di departemen ke departemen, kalau itu di non departemen ke departemen yang ada. Mungkin begitu ya? Dewas : Renaldi Ya saya mohon ijin Pak Pimpinan. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi, Pak Ketua Dewas dan kolega saya. Yang pertama adalah perubahan secara teori sosial tergantung dari pendidikan dan latihan Pak. Dan kami RRI sudah menekankan bahwa Diklat Litbang itu merupakan central knowledge development dari RRI. Itu belum tentu boleh diperkenankan memakai DIPA untuk diterbangkan dari seluruh indonesia menuju diklat. Gak mungkin Pak, dengan gaji satu juta maksimum yang dipatok untuk honorer kita mepertahankan suara-suara muda semntara tadi kita mendengarkan 40 an tahun ke atas yang dikenal dengan jadul saya adalah Renaldi unsur masyarakat dan disamping saya adalah Pak Gatot. Jadi saya mohon dukungan DPR RI agar Pemerintah memperkenankan RRI memakai APBN guna mengembangkan person-person yang ada, apakah PNS, ataun non PNS di dalamnya untuk mengembangkan diri mereka di broadcasting management atau di radio personality agar mereka membawa RRI muda ke udara selalu. Tanpa begitu Pak, lepasa tanggal, lepas tanggal, copot, dan mereka berhenti di jalan karena standar maksimum honorer itu satu juta rupiah per bulan, tidak dapat THR Pak. Jadi mohon dukungan Bapak-bapak Anggota Dewan, kalau betul ini Lembaga Penyiaran Publik yang menyuarakan publik dan masyarakat, sebelum sistem kepegawaian atau jenjang karir mereka, apaling tidak periuk nasi mereka itu bisa kita angkat. Yang kedua Pak, kita selalu bicara siaran perbatasan, saya tiga tahun terakhir ini di siaran internasional untuk short wave, saya bertemu di Kuala Lumpur dengan konsuler kita, register resmi tercatat 1,1 juta jiwa Warga Negara Indonesia di Semanjung Malaysia. Kalau kita bicara voice of Indonesia, 1 jam sehari short wave itu kadang-kadang prograsi nya terlempar yang saya dengar cukup jelas 801 Khz dari Pekanbaru medium wave Pak. Mohon dukungannya, medium wave Pekanbaru dinaikan dari 25 kilo menjadi seratus kilo watt. Itu akan menjangkau Sumatera secara keseluruhan dan semenanjung. Hal ini diterapkan oleh the Joule memancarkan 250 kilo watt dari Srilangka menuju India Selatan untuk pancaran medium wave, dia tidak menggunakan gelombang short wave dan di India alat perangkat radio MW jaman dulu dan sampai sekarang masih berlaku dan juga di jakarta dan RRI siap untuk membuat kajiannya dan tentu dukungan investasi yang tidak sedikit tapi lahan RRI di Pekanbaru lebih dari memadai, lebih dari lebih lurang dari 30 hektar yang siap memancarkan medium wave kepenjuru semenanjung dan kita punya frekuensi resmi dari ITU Pak. Oleh karena itu, boleh jadi kita tidak
3
bersiaran luar negeri tetapi bersiaran Indonesia yang bisa terdengar di Semenanjung sana 1,1 juta jiwa dan mereka 50% di bawah tingkat rata-rata, maaf Pak, buruh, tenaga kerja, yang mereka rata-rata hanya bisa mendengarkan MW, hanya itu Pak Theo. Terima kasih. Ketua : Baik. Pak Shidki mengenai ini menyangkut hal-hal yang bersifat anggaran saya kira ini merupakan masukan buat Panitia Anggaran tadikan kegiatan, program yang menyangkut pemanfaatan Litbang untuk meningkatkan SDM yang berasal dari honorer itu ya, dan yang kedua menyangkut pembangunan pemancar, ya itu yang akan menjadi perhatian pada waktu pembicaraan. Baik Saudarasaudara sekalian, itu tadi ada kalau menyangkut rumusan tadi dengan usulan tambahan dari Pak Tosari Widjaja yang sepanjang menyangkut persoalan nomenklatur itu dapat saudara-saudara sekalian ada usulan lagi dari kita Komisi I?Kalau dari pak Dirut, Dewas? Dirut : Saya terima apapun yang diputuskan Dewas maupun rapat ini. Prinsipnya kami dapat bekerja dengan baik atas permintaan Dewas atau permintaan siapa pun juga. Terima Kasih. Ketua : Baik, terima kasih. Kabul : Menarik yang disampaikan Pak Tosari Widjaja mengenai kelembagaan. Jadi memang di sistem ketatanegaraan kita memang mengenal Departemen, kemudian lembaga non departemen, kemudian ada BUMN. Nah, memang yang sering menjadi discourse sekarang ini pak ini RRI itu masuk kelompok yang mana? Departemen juga bukan, Lembaga Non Departemen juga bukan kemudian masuk BUMN juga tidak. Karena dalam UU Penyiaran itu hanya menyebut badan hukum yang didirikan negara kemudian Dewas nya itu diangkatoleh DPR ditetapkan oleh Presiden, dan Direksinya itu diangkat oleh Dewas. Ini sebuah kekhususan yang memang tidak ada dalam lembaga manapun di Indonesia, tetapi kami juga mengambil analogi dengan KPK. KPK itu kan sebuah lembaga independen yang dapat melaksanakan tugasnya tanpa harus terpengaruh atau dipengaruhi oleh Presiden atau Pemerintah. Jadi boleh jadi sebenarnya semangat dari UU Penyiaran ini seperti itu. Sebab kalau kita menjadi Departemen, kita sudah bukan lagi menjadi public broadcasting yang independen karena kita langsung di bawah pemerintah, demikian juga kalau lembaga pemerintah non departemen sama saja. BLU pun demikian, karena BLU adalah Badan Layanan Usaha yang dibawah Departemen Teknis. Kalau menjadi BLU, artinya kita kembali menjadi satuan unit kerja ketika seperti jaman Departemen Penerangan dulu, karena itu sesungguhnya memang menarik. Kalau kemudian ada wacana bahwa ini perlu dijadikan suatu lembaga khusus yang memang aturan perundang-undangannya itu lex specialis yang tidak mengacu kepada unit. Tetapi konsekuensinya ketika itu akan mengggunakan anggaran, kalau itu masuk anggaran yang mana, ini menarik juga. Jadi memang pembahasannya yang kemudian muncul lalu kita sulit berargumentasi dengan teman-teman instansi Pemerintah ya seperti itu pak. Terima kasih. Ketua : Pak Parni
4
Parni Hadi : Lupa kami lapor Pak bahwa sampai detik ini kami Direksi itu belum punya gaji Pak. Jadi kami ini masih talangan karena kami harus melaksanakan 9 arahan Dewas. Kami mohon juga Komisi I DPR RI juga memperhatikan kami kalau gaji kami ini masih talangan Pak sampai dengan saat sekarang kami alhamdulilah kuat, sehat, baik fisik maupun kewarasan mental untuk melaksanakan tugas kami tapi gaji kami belum putus. Kami sudah usul Presiden bahwa Dewas LPP TVRI sudah naik gajinya dari 10 juta menjadi 25 juta/bulan. TVRI sudah ketauan Peraturan Presidennya. Untuk TVRI sudah usul Presiden. Ini Direksi usul pada Presiden bahwa untuk Dewas RRI dinaikan juga adalah buntutnya supaya Dewas juga mikir gaji Direksi RRI untuk segera diputuskan gajinya. Jadi kami bersama harmonis sekali Pak. Jadi kesembilan butir kami laksanakan. Jadi mohon juga Bapak menyaksikan kalau kami belum terima gaji Pak. Ketua : Ini serius juga ini, maksudnya gaji belum dinaikan atau belum terima gaji begitu? Parni Hadi : Ini sementara ini bahwa keputusan Dewas saja. Jadi belum ada keputusan resmi berapa gaji kami. APBN belum. Kami selalu siap melakukan tugas tapi Dewas juga tolong perhatikan gaji kami. Direksi ; Mohon ijin Pak. Jadi diawal tugas Direksi itu Pak, dewas memang mengeluarkan keputusan gaji Direksi itu dibayar dari dana yang diperoleh dari justiconcie Pak. Yang dimaksud Pak Parni itu adalah gaji Direksi yang dikeluarkan dari APBN yang berdasarkan Keppres. Ketua : Gaji yang keluar dar APBN? Direksi : Kalau Dewas sudah sedangkan untuk Direksi saya belum tahu. Jadi ini memang saya pikir Pak Renaldi menyampaikan bahwa non PNSjuga mendapatkan kesempatan training sudah tapi belum merata memang dan memang kami putuskan sekitar satu juta plus plus saya kira juga tergantung aktivitas stasiunnya. Tapi begini, gaji Direksi ini masih talangan, tapi kami sudah mengirimkan surat ke Depkeu atas saran Depkominfo dan mudahmudahan juga cair, tapi saran kami Dewas naik dulu Pak, kalau Dewas naik insya Allah Dewas juga mikir kami. Ketua : Baik, ini saya kira juga salah satu hal yang kita catat untuk pembahasan pembicaraan kita dengan Pemerintah :
Joeslin : Begini Ketua, mengenai gaji itu kan simple saja. Ketika penyusunan APBN kan ada rincian misalnya untuk pembangunan tower, perbaikan, dan sebagainya. Diusulkan untuk gaji Dewas berapa dan gaji Direksi berapa rinciannya dan ketika nanti dibahas di anggaran. Jadi jangan banyak mengeluh. Simple saja.
5
Shidki : Tadi maksudnya harus ada SK Presiden. Itu yang diusulkan itu betul tapi harus ada SK dari Presiden.
6
