T elah menyepakati sebagai berikut:

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KERAJAAN DENMARK TENTANG KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatcm Kerajacm Denmark, sesara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan

L:3r~tima­

sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

N!ENGAKUI hubungan persahabatan diantara Para Pihak dan kepentingf.ln be:·sama di bidc.ng kesehatan:

MENYADARI pe.-lunya membangun hubungan antara otoritas kesehCJtar:

r.1US'jB:'jKdt

dan p2r2 pernangku kepentingan yar.g lebih luas di kedua negara;

BERKEl~!GINAN

untuk

rnemperkuat

hubungan

persahatatan

d'3.n

untuk

r;ler.gembangkan l<. e~ja same: de-lam bidang kesehat;:tn , berd:Js8rkan prinsip-prinsip persamaan, saling rnenguntuwJ~an dan saling menghormati;

Telah menyepakati sebagai berikut:

·-·----·--·-·--·---~ ------- -

--···-

1

I PASALI TUJUAN i

Tujuan

Memorandum

Saling

Pengertian

ini

(selanjutnya

disebut

sebagai

"Memorandum"), adalah untuk membangun dasar dan mekanisme kerja sama antara

I 1 I

i

i.

Para Pihak di bidang kesehatan, berdasarkan prinsip-prinsip sating menguntungkan, ; i

sating menghormati dan prinsip timbal batik sesuai hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di masing-masing negara .

PASALII RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama diantara Para Pihak akan dikembangkan, namun tidak terbatas, meliputi bidang berikut: 1. Promosi kesehatan; 2. Kesehatan masyarakat; 3. Peningkatan kapasitas, alih pengetahuan dan promosi penerapan praktek yang berhasil; 4. Pertukaran informasi dengan tujuan meningkatkan perawatan dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM); 5. Pengembangan E-health, termasuk alih pengetahuan berdasarkan sistem DRG Danish; 6. Penelitan dan pengembangan ruang lingkup

ke~a

sama lain, di bidang

kesehatan, setelah disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.

!-

,_. ., ............._...... . ....... ··- · - -- ............ -............ .-.. ................. .........................-

r~

. ____... -·· __ ,

......................... --- ·

,.,

__ , __ _ ............................ _ .........- ............. , ir"'

I

' I 1

~

I

PASAL Ill

~I

MODALITAS KERJA SAMA

~~

~~ ~I

Kegiatan kerja sama di bawah Memorandum ini dapat dilaksanakan dalam modalitas

~I

sebagai berikut, tunduk pada kelayakan teknis dan kepentingan bersama Para

~~

r'r~;:,

i

Pihak:

I!

: ~

I

1. Pertukaran informasi dalam hal kesehatan termasuk informasi teknis;

11

•'i I ,,, I 2. Promosi keterlibatan profesional kesehatan dari kedua negara;

~I

: :l~

3. Keterlibatan dalam kongres medis, konferensi, simposium, pertemuan dan

~I

i

I

4. Promosi penelitian ilmiah bersama;

~I ~I ~ I 6. I

I

I

pelatihan ilmiah yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak;

~I

Jr>

~

5. Promosi kerja sama dengan kelompok non-Pemerintah, termasuk kemitraan

"!!

M

~l .. I I

1<-

Pemerintah-swasta, institusi akademik, organisasi filantropi, dan masyarakat sipil; Segala modalitas kerja sama lainnya akan didefinisikan melalui perjanjian tertulis oleh Para Pihak.

I

II

~

~~ I ~I

~~ I

Untuk

Para

Pihak

akan

mengembangkan

1. Modalitas kerja sama;

I 4.

.I I I

:. . I

I

~ I t:. L.

Durasi, tujuan dan hasil yang diharapkan; lnstitusi pelaksana; Fase pelaksanaan kegiatan kerja sama;

5. Modalitas pembiayaan;

Ii 6 .

f•:

ini,

informasi sebagai berikut:

I

I

Memorandum

manusia dan sumber daya keuangan. Perjanjian, program dan proyek meliputi

I 3.

~

pelaksanaan

~~

II ~~

persetujuan, program dan proyek kerja sama sesuai ketersediaan sumber daya I ~

I 2.

I~

j'

PELAKSANAAN

~I

~I

iI

PASAL IV

!

Penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya materi; dan

7. Segala

modalitas

kerja

sama

lainnya

kesepakatan bersama oleh Para Pihak.

yang

akan

didefinisikan

meta lui

1

~ ~

PASALV KELOMPOK KERJA

1. Para Pihak akan membangun Kelompok Kerja yang terdiri dari perwakilan Para Pihak dan lembaga Pemerintah lainnya jika dianggap perlu.

Kelompok Kerja

akan dipimpin oleh pejabat senior dari masing-masing Pihak yaitu: a) Untuk Kementerian Kesehatan Kerajaan Denmark, Duta Besar Kerajaan Denmark di Indonesia; b) Untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal; 2. Kelompok Kerja akan memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Memorandum ini, dan akan merekomendasikan kesepakatan, program atau proyek tambahan.

I. I

3. Kelompok Kerja akan bertemu secara berkala atau apabila dianggap perlu. Pada keadaan tertentu, saat pertemuan tidak dapat disefenggarakan, Para Pihak akan bertukar informasi dan dokumen terkait untuk menggantikan pertemuan tersebut.

PASAL VI

I

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Masing-masing Pihak setuju akan melindungi, dalam wilayahnya, Hak Kekayaan lntelektual dari salah satu Pihak terkait kegiatan keda sama di bawah Memorandum ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku;

I 1

II I

I

2. Jika produk bernilai komersil dan/atau Hak Kekayaan lntelektual dihasilkan sebagai hasil kegiatan kerja sama, Para Pihak akan membuat perjanjian terpisah sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku maupun konvensi internasional

I i l

I

yang relevan yang mengikat Republik Indonesia dan Kerajaan Denmark dengan tujuan melindungi produk dan/atau Hak Kekayaan lntelektual. 3. Jika, selama berlangsungnya tindakan dari Memorandum ini, informasi dan/atau peralatan diidentifikasi sebagai subjek untuk ditransfer diantara Para Pihak,

1

kedua Pihak akan menginformasikan otoritas yang berwenang atas tindakan

1

I ----- -- ---~ .... --.. -

I

·-----'

yang diperlukan mengenai transfer dan penggunaan informasi dan/atau peralatan.

PASAL VII PERJANJIAN ALIH MATERIAL

1. Mempertimbangkan peraturan nasional yang berlaku dari masing-masing Pihak, kegiatan penelitian akan dilakukan, terutama, di wilayah Pihak yang memiliki bahan penelitian dimaksud. 2. Jika bahan penelitian dipindahkan di luar batas wilayah Pihak, maka akan dipindahkan melalui Perjanjian Alih Material yang akan disetujui oleh Para Pihak, untuk masing-masing pemindahan tertentu.

PASAL VIII KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak akan melindungi kerahasiaan dan kepemilikan dokumen, informasi, material dan/atau peralatan yang diterima atau diberikan dari atau disediakan oleh salah satu Pihak selama periode pelaksanaan Memorandum ini atau pengaturan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Para Pihak setuju bahwa pembagian pasal ini mengikat antara Para Pihak terlepas dari pengakhiran Memorandum ini. 3. Atas permintaan salah satu Pihak, tindakan yang diperlukan dapat dilakukan untuk menghindari pemindahan atau pemindahan ulang dokumen, informasi, material dan/atau peralatan yang tidak disetujui. 4. Ketentuan pasal ini tidak akan membedakan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari Para Pihak.

1

I,. I I !

PASAL IX MASUK DAN KEBERANGKATAN PERSONIL

Masing-masing Pihak akan memfasilitasi sesuai dengan peraturan nasional, waktu masuk, tinggal dan berangkat dari wilayah personil dari salah satu Pihak yang secara resmi terlibat dalam kegiatan kerja sama dalam Memorandum ini.

PASALX PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

1.

Semua personil yang terlibat dalam kegiatan di bawah Memorandum ini akan menaati, menghormati dan mematuhi peraturan negara tuan rumah dan menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan tujuan Memorandum ini.

1

2.

Undang-undang dan peraturan negara tuan rumah akan diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat 1 dari pasal ini dan semua personil yang terlibat akan dicabut izinnya.

PASALXI ASURANSI

1. Masing-masing Pihak akan menyediakan asuransi bagi personilnya yang terlibat dalam kegiatan kerja sama selama tinggal di wilayah salah satu Pihak. 2. Asuransi tersebut meliputi kompensasi untuk menanggung biaya medis karena luka, cedera dan kematian, tergantung ketersediaan dana masing-masing Pihak.

i I

I __I

PASALXII PEMBIAYAAN

1. Para Pihak akan membiayai kegiatan kerja sama yang disebutkan dalam Memorandum ini dengan alokasi sumber daya dari anggaran masing-masing berdasarkan ketersediaan, penilaian anggaran dan penyediaan peraturan nasional Para Pihak. 2. Para Pihak secara sendiri atau bersama dapat mengidentifikasi pembiayaan yang berasal dari luar untuk kegiatan kerja sama yang spesifik.

PASAL XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Segala sengketa yang muncul dari pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan melalui konsultasi bilateral dan negosiasi antara Para Pihak dan, jika diperlukan, sengketa dapat juga diselesaikan melalui sa luran diplomatik.

PASALXIV PERU BAHAN

Para Pihak dapat mengkaji, membuat modifikasi atau memberi informasi tambahan terhadap Memorandum ini melalui persetujuan bersama secara tertulis. Segala modifikasi atau informasi tambahan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum ini.

i

--··--·-

~I ~: ~

1

N

I

'·~

! •·

i"'

l~ I ~

~:

'1

!~_,

I tr

PASAL XV

t

I

I

PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN "PENGAKHIRAN

· I

ni

li I ~1 j ~.

Memorandum ini mulai berlaku sejak tanggal

~

J,

~~: . ( 'l;,v If'

pen:::~:d2t:mganan.

PI 1 !~ :r ' 2. Memorandum 1ni berlaku untuk jangka wakt\..: :3 (tiga.) tahun dar, dapat ! ~

J~~~ Ii

~~

I

I·~ ! II-<

I

~~I1 lJ ~ ~;

'I

~~

I

~~1~

1

~

I

'r~ I

~

1

·

3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum in: melalui komunikasi tertulis : ~ yang disampaikan kepada Pii1sk lamnya minimal 3 (tiga) bul<:•;l sebelumnya. 4. Pengakhiran pengaturan ,

~

Memorandum proyek

dan

ini

tid ak

program

akar.

yang

rnempengaruhi

seciang

l·~

dr ba-vvah ~~

berlangsung

' IA.'r

I~

kuc:i~B ~:.ieh

SEBAGAI BUKT!, y\3ng bertandatangan di bavvah i'·r, !jengan diberi Pernerintah masing-r:.asing telah menandatangani M~·norandum ir1i.

1 DIBU.O.T dalam rangkap dua j

1:-~ggris.

~~

\'"\-ei

C:i OenM
tahun :<_o

Cf

,

pada hari

daiam

~bv

Balla~-,a

tanggal

lndonf.·SiC!

Semua naskah memiiiki l\akuatan hukurr; vang sama

perbedaan penafsirar. rnsl<.a naskah bahase1

li"~Jgri s

j~

penyelesa;an I~

Memorandum ini, kecuali jika Para Pihak li·,e11yetujui sebaliknya.

~ j bulan ~"

,I r:,;b'

diperpanjang dengan kesepakatan bersama dari ?era Pihak secara tert'Jiis.

I ~,. . j

t

I', I dvaj>•l"h •"'!":· jan

!Jalam

:,~ ~

Bal1a::;a

l~ J

te rj8dl 1 "'

yc:r-;; i)erlaku.

: ,. i

!

I ~·

~~

,,

UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN ~EPUBLIK INDONES~A

Signed ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . -\)-1·· .. • • · •••• • .. ••• .........

MENTERiKESEHATAN

UNTUK

~-<EMENTERIAN KESEHATAN

KERAJAAN DENMARK

Signed

llI I I

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF HEALTH OF THE KINGDOM OF DENMARK ON COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health of the Kingdom of Denmark, individually hereinafter referred to as the "Party" and collectively hereinafter referred to as "the Parties";

RECOGNIZING the friendly relationship among the- Parties and their common

interest in the field of health ; I i

I i

. 1

CONVINCED of the need to establish links between the public health authorities and

a broader ran9e of stakeholders in both countries;

I ! DESIRING ! !

to strengthen the friendly relationship and to develop cooperation in

Ii matters of health, based on the principles of equality, mutual benefit and respect; !

.I i

; Have agreed as follows :

ARTICLE I OBJECTIVE

The objective of the present Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "Memorandum"), is to establish the basis and mechanisms fo r cooperation oetween the Parties in the field of health, based on the principles of :nutual benefit, respect and reciprocity pursuant to the pi·evailing laws and regulations of each country.

ARTICLE II AREAS OF COOPERATION

Cooperation between the Partie$ shall be developed, but not limited, i,n the followi ng areas: 1. Health promotion ;

2. Public l1ealth: 3. Capacity buil ding, transfer of knowledge and promotion of good practice; 4. Exchange information in order to improve treatments and prevention of NonCommunicable diseases (NCDs), 5 E-health development, including knowledge sharing regarding the Danish DRG system ; 6. Research and development other areas of cooperation, in the fiela of health, as agreed by the Parties in writing.

ARTICLE Ill MODALITIES OF COOPERATION

Joint cooperation activities under this Memorandum may be conducted in the following modalities, subject to the . technical feasibility and common interest of the Parties:

··-·I

-·- ----

~---

·--..--···....... ........-......... ---··-

.. ...._

· ·-·-·-·~·

, ..._

_.

___

,,_~~-

..-........ - ..

~.._

I 1.

Exchange of information in health matters including technical one;

2.

Promote the participation of health professionals from both countries;

3.

Participation in medical congresses , conferences, symposia, meetings and scientific workshops organized by either Party;

4.

Promote joint scientific research;

5.

Promote collaboration with non-governmental groups, including but not limited to public-private partnerships, academic institutions, ph ilanthropic organizations, and civil society.

6.

Any other modality of cooperation defined by mutual written agreement of the Parties.

ARTICLE IV IMPLEMENTATION

For the implementation of the present Memorandum , the Parties shall develop agreements, programs and projects of cooperation in accordance with the availability of human and financial resources. The agreements, programs and projects shall include the following information: 1. Modalities of cooperation ; 2. Duration, objectives and expected results; 3. Implementing institutions; 4. Implementation phases of the cooperation activities; 5. Modalities of financing; 6. Assignment of human and material resources ; and 7. Any other modality of cooperation defined by mutual agreement of the Parties.

i____,____,__ -··-· ______. . _·-..··--····· ·-·-·. -·-·--·--·---··--·-···- - ------.. ·--------·-·

I !

I

ARTICLE V

l. !

JOINT WORKING GROUP

1. The Parties shall establish a Joint Working Group consists of representatives of the Parties and other governmental institutions as deemed necessary. The Joint Working Group shall be co-chaired by the senior official of each Party, namely: a. For the Ministry of Health of the Kingdom of Denmark, Ambassador of the Kingdom of Denmark in Indonesia;

I I!

I.

i

I II ! I

b. For the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Secretary General; 2. The Joint Working Group shall facilitate, monitor and evaluate the implementation of this Memorandum, and shall recommend additional agreements, programs or projects. 3. The Joint Working Group shall meet periodically or as deemed necessary. In certain circumstances , when the meetings could not be held, the Parties will exchange pertinent information and documents to substitute such meetings.

ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Each Party shall protect, within its territory, the intellectual property rights of the other Party related to the activities of cooperation under this Memorandum, in accordance with their national legislation and regulations in force; 2. If products of commercial value and/or intellectual property rights are generated as a result of the activities of cooperation, the Parties shall conclude separate agreements in accordance with their applicable national legislation, as well as relevant international conventi ons binding the Republic of Indonesia and the Kingdom of Denmark in order to protect such products and/or intellectual property rights . 3. If, during the course of actions resulting from this Memorandum information and/or equipment is identified as subject to be transferred between the Parties,

I

l

,.::s:......J.

!

~:t,.,:t~-.__...-

, 'i.aJ."t. ....,;:O:,,;'<..-.i-, "\-

··· -·. -·-------·----- -------- ...... ··-- ...... --- ........ ...... ----------- . ·--. - ... .

~"'--J:.-!4:-...:,-~·-.;'-.;;..;:..,

-

...S

:'-'--Jc-~ -~,-\

------ -----·---- ........................................... ------- ............................-...-.. ........ --- ............ ! I··"

~~

~~ both Parties shall inform the competent authorities of the necessary measures regarding the transfer and use of this information and/or equipment.

ARTICLE VII MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

1. Taking into account the applicable national legislation and regulations of each Party, research activities shall be mainly be carried out in the territory of the originating Party of the material of said research. 2. In the event that research materials have been transferred outside the territory of the originating Party, it shall be transferred through a Material Transfer Agreement (MTA) that will be approved by the Parties, for each particular case.

ARTICLE VIII CONFIDENTIALITY

I!16.,~

I 1. Each Party shall protect the confidentiality and privacy of documents, information, materials and/or equipment received or given from or supplied by the other Party during the period of the implementation of this Memorandurr. or any other arrangements made pursuant to it. 2. The Parties agree that the provision of this Article shall be binding , between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum. 3. Upon request of either Party, necessary measures may be taken to avoid the

I

~I ~I

II

I! i

I ~

I

L

unauthorized transfer or retransfer of any document, information, material and/or equipment. 4. The provision of this Article shall not discriminate the prevailing laws and regulations of the Parties.

'

I I I

I

ll

II III I I

ARTICLE IX ENTRY AND DEPARTURE OF PERSONNEL

Each of the Parties shall facilitate, in accordance with national legislation and regulations , the entry, stay and departure from its territory of the personnel of the other Party who are officially involved in the cooperation activities of this Memorandum.

ARTICLE X LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

1.

All personnel engaged in activities under this Memorandum shall observe, respect and comply with the laws and regulations of the host country and shall avoid conducting any activity inconsistent with the purpose and objective of this Memorandum .

2.

Prevailing laws and regulations of the host country will be taken into account if there is any violation of paragraph 1 of this Article and all personnel involved may have their permits revoked .

ARTICLE XI INSURANCE

1.

Each Party shall provide insurance to their personnel involved in activities of cooperation during their stay in the territory of the other Party .

1

. i

2.

The insurance shall include compensation to cover medical injuries, personal injuries and death, subject to the availability of fund of each Party.

ARTICLE XII FINANCING

1.

The

Parties

shall

finance

the

cooperation

activities

referred

to

this

Memorandum, with resources allocated to their respective budgets according to their availability, budgetary appraisal and to the provisions of their national legislation. 2.

The Parties may individually or jointly identify external financing for specific cooperation activities.

ARTICLE XIII DISPUTE SETTLEMENTS

Any dispute arising from the implementation of this Memorandum shall be friendly settled through bilateral consultations and negotiations between the Parties and, if necessary, disputes could also be solved through diplomatic channels.

ARTICLE XIV AMENDMENTS

The Parti es may review, make modifications or add additional information to this Memorandum by mutual consent in writing . Any modification or additional information shall enter into force on the date specified by the Parties and shall constitute integral part of this Memorandum.

ARTICLE XV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1.

This Memorandum shall enter into force from the date of its signature.

2.

3.

4.

This Memorandum shall be valid for 3 (three) years and may be extended by

l

mutual consent of the Parties, through written communication.

l

i

!

I the other Party with at least 3 (three) months in advance. II The termination of this Memorandum shall not affect the completion of ongoing I Either Party may terminate this Memorandum , through written communication to

arrangements, projects and programs conducted under this Memorandum,

! !

unless the Parties agree otherwise

i

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned , being duly authorized thereto by their respective Government, has signed this Memorandum.

DONE in duplicate at

rt

(0-e(\-e\J(\ , on

, in

this

-l~eY\tJ iolJllday of N\o..j

in the

I I ~

Indonesian and English language. Both texts are being

!

equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall

I

year ;lo

prevail.

FOR THE MINISTRY OF HEALTH

FOR THE MINISTRY OF HEALTH

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

OF THE KiNGDOM OF DENMARK

Signed

Signed

........ '........'" ' ... "" .... t ........................ '...................... "if ' .......... ................. MINISTER FOR HEALTH

MINISTER FOFf SENIOR. CITIZENS