3 40
0 32
40
280
80
260
I
y
30 0
20
60
n
0
g r i t t e
100
0 24
120 0 14
22 0 160
18 0
200
LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN MAKLUMAT KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ANTAM (Persero) Tbk Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Sebagai Insan ANTAM memahami bahwa implementasi tata kelola perusahaan sangat penting dan menentukan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan sehingga memiliki keunggulan daya saing dan dapat meningkatkan nilai tambah Perusahaan. Seiring dengan kesinambungan atas komitmen kami, maka pada hari ini kami kembali berkomitmen, untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menuju standar yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (best practice) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai ANTAM yakni Professionalism, Integrity, GlObal mentality, HarmoNy, ExcEllence, Reputation atau PIONEER yang menjiwai isi Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) ANTAM.
2
Kami akan senantiasa mengusahakan perwujudan Visi serta mencapai Misi PT ANTAM (Persero)
Tbk
dengan
melandaskan
pada
tata
kelola
perusahaan
yang
baik.
Jakarta, 5 Juli 2012
3
DAFTAR ISI Lembar Pemberlakuan dan Maklumat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk
2
DAFTAR ISTILAH/ Glossary
5
I. PENDAHULUAN I.1 Dasar Pemikiran I.2 Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan Visi Perusahaan Misi Perusahaan Nilai-nilai Insan ANTAM I.3 Komitmen Perusahaan I.4 Tujuan I.5 Manfaat I.6 Prinsip-prinsip GCG I.7 Obyek Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) I.8 Tanggung Jawab Insan ANTAM I.9 Tanggung Jawab Para Pimpinan ANTAM II. KEBIJAKAN PERILAKU PERUSAHAAN II.1 Etika Usaha II.1.1 Hubungan dengan Pelanggan II.1.2 Hubungan dengan Pemasok II.1.3 Hubungan dengan Pesaing II.1.4 Hubungan dengan Regulator II.1.5 Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar II.1.6 Hubungan dengan Karyawan II.1.7 Hubungan dengan Investor (Pemegang Saham) II.1.8 Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan II.1.9 Hubungan dengan Media II.1.10 Perdagangan Internasional
4
8 9 9 9 10 14 14 15 15 16 17 17
20 21 22 22 23 24 25 26 26 27
II.2 Etika Kerja II.2.1 Kepatuhan terhadap hukum 28 II.2.2 Benturan kepentingan 29 II.2.3 Memberi dan Menerima 30 II.2.4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia 31 II.2.5 Kesempatan Kerja yang Adil 32 II.2.6 Pembayaran Tidak Wajar 34 II.2.7 Kerahasiaan Informasi 35 II.2.8 Pengawasan dan Penggunaan Aset 37 II.2.9 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan 38 II.2.10 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 39 II.2.11 Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan 40 III. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5
PETUNJUK PELAKSANAAN Pelanggaran Pelaporan Pelanggaran Sanksi atas Pelanggaran Pernyataan Komitmen Sosialisasi
44 44 48 48 48
IV. PERNYATAAN KOMITMEN Pernyataan Komitmen Pribadi Insan ANTAM
52
Lampiran: Pedoman dan Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) PT ANTAM (Persero) Tbk
56
Daftar Gambar Gambar 1. Nilai-nilai Insan ANTAM Gambar 2. Bagan Alur Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
10
65
DAFTAR ISTILAH/ Glossary I. Perusahaan yaitu Perusahaan Perseroan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk. II.
Insan ANTAM yaitu adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama ANTAM serta personil yang bekerja di lingkungan ANTAM termasuk anggota keluarganya (keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak).
III.
Dewan Komisaris yaitu keseluruhan Anggota Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
IV.
Direksi yaitu keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
V.
Good Corporate Governance (GCG) yaitu sebuah sistem Tata Kelola Perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder perusahaan.
VI.
Stakeholders yaitu para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik, Pegawai/Karyawan, Mitra Kerja, Pemerintah, Serikat Pekerja dan Masyarakat sekitar lingkungan Perusahaan.
VII.
Shareholders yaitu para pihak yang memiliki saham perusahaan seperti Investor.
VIII. Infrastructure yaitu organ pendukung perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (Board Of Commissioner/BOC), dan Direksi (Board Of Director/BOD), Komite Penunjang Dewan Komisaris, Internal Audit, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan. IX. Softstructure yaitu Kebijakan Perusahaan seperti Corporate Governance Policy (Kebijakan Tata Kelola Perusahaan), Code of Conduct (Standar Etika Perusahaan), Charter-charter (piagam), Corporate Management Policy (Kebijakan Manajemen Perusahaan), Standard Operating Procedure (SOP), Work Instruction (WI) dan kebijakan perusahaan lainnya. X.
Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yaitu sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis ANTAM dan etika kerja Karyawan ANTAM yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya ANTAM dalam mencapai Visi dan Misinya.
XI. Etika Usaha yaitu sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen dan karyawannya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal.
5
XII. Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan perusahaan, termasuk pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. XIII.
Hal-Hal yang Harus Diperhatikan yaitu sekumpulan penjabaran lebih lanjut mengenai poin-poin yang tercantum pada Standar Etika, biasanya berupa potensi resiko dan dampak yang dimungkinkan timbul dari penerapan poin-poin pada Standar Etika maupun SOP/instruksi kerja terkait, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku maupun hal-hal lain yang berada diluar kontrol perusahaan.
XIV. BEST yaitu nilai-nilai ANTAM dalam Human Capital Excellence yang terdiri dari (Beyond expectation, Environment awareness, Synergize parTnership). XV. PIONEER yaitu aktualisasi nilai-nilai ANTAM yang terdiri dari Profesionalism, Integrity, glObal mentality, harmoNy, ExcEllence, Reputation. XVI. SENSE yaitu nilai-nilai atribut kepemimpinan para Insan ANTAM yang terdiri dari Speed, ENergize, reSpect, couragE. XVII. Antam Guiding Principles yaitu poin-poin panduan yang digunakan sebagai checklist sikap yang harus dipraktikkan oleh seluruh Insan ANTAM dan sebagai bahan checklist atasan untuk melakukan coaching dan monitoring, termasuk sebagai pemberian umpan balik yang konstruktif. XVIII. Prinsip-prinsip GCG yaitu hal-hal dasar yang dianut dalam mengelola perusahaan secara baik berdasarkan unsur TARIF yang meliputi; Transparancy (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas), Independency (Independensi), Fairness (Kewajaran). XIX. Pelanggaran yaitu merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Perusahaan. XX.
Tim Musyawarah Kepegawaian yaitu Tim yang dibuat di Tingkat Kantor Pusat atau Unit Bisnis yang beranggotakan orang-orang yang dianggap kompeten serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dan menjalankan tugas sebagaimana telah diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) ANTAM.
XXI.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu peraturan dan pedoman induk mengenai hak dan kewajiban pegawai atau Perpantam sebagai organisasi pegawai dengan pengusaha agar dapat dihindarkan adanya perbedaan pendapat yang tidak perlu antara pegawai dan pengusaha atau antara Perpantam dan pengusaha, demi terciptanya ketenangan kerja bagi pegawai dan kelangsungan usaha bagi perusahaan.
XXII. Whistleblowing yaitu suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu perusahaan.
6
Pendahuluan
I. I.1
PENDAHULUAN Dasar Pemikiran Pentingnya implementasi Good Corporate Governance
(GCG) menjadi kebutuhan
sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global dan peningkatan citra perusahaan. GCG merupakan sistem sekaligus struktur
dalam
rangka
memberi
keyakinan
kepada
segenap
pihak
yang
berkepentingan (Stakeholders) bahwa perusahaan dikelola dan diawasi untuk melindungi kepentingan Stakeholders yang sejalan dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal. Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran perusahaan, kesiapan dan
kelengkapan
organ
pendukung
perusahaan
(infrastructure
GCG)
dan
juga kebijakan GCG lainnya (softstructure GCG) dengan tetap memperhatikan kesesuaian, karakteristik bisnis dan kebutuhan perusahaan. PT ANTAM (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut ANTAM menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga segenap Stakeholder. Untuk itulah ANTAM berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). Standar Etika Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis ANTAM dan etika kerja Karyawan ANTAM yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya ANTAM dalam mencapai visi dan misinya. Standar Etika Perusahaan berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama ANTAM, perusahaan anak dan afiliasi dibawah pengendalian, pemegang saham (Investor) serta seluruh Stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan ANTAM.
8
ANTAM
senantiasa
berkomitmen
untuk
mendorong
kepatuhan
mengimplementasikannya,
terhadap serta
standar
etika
mewajibkan
dan
seluruh
pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) wajib
ditandatangani
setiap
tahunannya
oleh
seluruh
Insan
ANTAM
baik
anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun setiap individu (karyawan ANTAM). Penandatangan tersebut dilakukan secara hard copy di bagian halaman Pernyataan Komitmen pada Buku Standar Etika Perusahaan. Guna mendorong implementasi Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) dapat berjalan baik perlu dilaksanakan program internalisasi dan sosialisasi di seluruh wilayah operasi perusahaan. Standar Etika Perusahaan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis ANTAM. Diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan terhadap pengembangan Standar Etika Perusahaan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di ANTAM. Keberhasilan implementasi Standar Etika Perusahaan sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dalam aktivitas operasional sehari-hari. I.2
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Visi Perusahaan Menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia. Misi Perusahaan 1. Membangun dan menerapkan praktik-praktik terbaik kelas dunia untuk menjadikan
ANTAM sebagai pemain global
2. Menciptakan keunggulan operasional berbasis biaya rendah dan teknologi tepat guna dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup
9
3. Mengolah cadangan yang ada dan yang baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif 4. Mendorong pertumbuhan yang sehat dengan mengembangkan bisnis berbasis pertambangan, diversifikasi dan integrasi selektif untuk memaksimalkan nilai pemegang saham 5. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai serta mengembangkan budaya organisasi berkinerja tinggi 6. Berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi, khususnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi
Gambar 1. Nilai - nilai Insan Antam ANTAM meyakini bahwa Visi ANTAM 2020 hanya bisa berhasil dicapai jika dijalankan dengan Business Excellence dan Operation Excellence, yang dilandasi oleh karakter dasar (Basic Characters) ANTAM, yaitu Integrity, Maturity, Abundance Mentality dan Prinsip-Prinsip GCG (TARIF-Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness). Dalam praktiknya, Visi ANTAM 2020 juga harus ditunjang oleh Sasaran Strategis SDM yaitu Human Capital Excellence (BEST Beyond expectation, Environment awareness, Synergize parTnership) yang memiliki
10
Atribut Kepemimpinan (SENSE - Speed, ENergize, reSpect, couragE) melalui 20 Perilaku (Behaviours), dan menjiwai Nilai-nilai ANTAM (PIONEER - Profesionalism, Integrity, glObalmentality, harmoNy, ExcEllence, Reputation) sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari oleh segenap jajaran Perusahaan.
Nilai-nilai PIONEER dimaknai dengan 20 (dua puluh) perilaku dibawah ini : 1. Professionalism; a. memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan mensinergikan praktik-praktik terbaik dengan wawasan bisnis (business acumen) dan budaya perusahaan untuk memberikan kontribusi yang maksimal; b. berusaha keras untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan terbuka terhadap ide-ide baru; c. berani mengambil keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya bagi perusahaan; dan d. mengembangkan diri secara optimal dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja/unjuk kerja dan pengembangan karir. 2. Integrity; a. mentaati Standar Etika Perusahaan, GCG, dan peraturan perundang undangan; b. mengutamakan kejujuran dan kepentingan perusahaan; dan c. bekerja dengan transparan, bertanggung jawab, dan adil. 3. GlObal Mentality; a. membangun mental global (cara berpikir, kompetensi, rasa percaya diri dan cara bertindak) sesuai dengan business acumen kelas dunia; b. mengikuti perkembangan bisnis secara luas pada tingkat global untuk melakukan transformasi guna meningkatkan kinerja perusahaan; dan c. mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perbedaan dan perubahan budaya (baik lokal maupun internasional). 4. HarmoNy; a. menghargai hak azasi manusia, perbedaan pendapat, nilai-nilai, normanorma, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh orang lain; b. membangun kerja sama dan hubungan sinergis dengan semua pemegang kepentingan baik pihak internal maupun eksternal berdasarkan prinsip menang - menang dan keadilan; dan c. peduli terhadap semua pemegang kepentingan, terutama pegawai, mitra strategis, dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
11
5. ExcEllence; a. menanamkan komitmen tinggi, mental pemenang, keyakinan kuat dan sikap positif untuk melakukan yang terbaik guna mencapai kinerja terbaik; b. membangun standar terbaik dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai kinerja organisasi/unjuk kerja pegawai terbaik; c. menegakkan disiplin untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja secara efektif dan konsisten; dan d. melakukan perbaikan terus-menerus terhadap sistem dan prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup dengan menerapkan praktik-praktik kelas dunia dan prinsip-prinsip operational excellence. 6. Reputation. a. Menanamkan kebanggaan sebagai Insan ANTAM yang memiliki reputasi individu yang baik untuk peningkatan citra perusahaan; b. membangun, meningkatkan, dan memelihara citra perusahaan yang positif di tingkat nasional dan global; dan c. meningkatkan posisi perusahaan di dalam percaturan bisnis nasional dan global. 20 Perilaku yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari PIONEER kemudian diwujudkan menjadi ANTAM Guiding Principle untuk memudahkan Insan ANTAM mempraktikkannya dalam interaksi sehari-hari di setiap kesempatan seperti dalam rapat, safety talk, melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama tim, briefing, coaching, menghadapi klien atau tamu dan lain sebagainya. ANTAM Guiding Principle dibuat dengan kata kerja sebagaimana berikut untuk memudahkan “action” bagi Insan ANTAM. Pribadi :
• • • •
berpikir positif dan bertindak selaras dengan kepentingan perusahaan, penuh antusiasme untuk meningkatkan diri dan tidak cepat merasa puas, membawa solusi dengan pertimbangan matang, bertindak tuntas dari hulu ke hilir.
Teamwork : • curahkan pikiran dan tenaga dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, • tingkatkan koordinasi dan komunikasi secara rutin, • tingkatkan coaching dan pemberdayaan (empowerment), • puaskan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Untuk pribadi : ANTAM Guiding Principle digunakan sebagai panduan dan checklist pribadi dalam melaksanakan pekerjaan. Intinya selalu posistif, antusias, membawa solusi dan bertindak tuntas.
12
Untuk Teamwork : ANTAM Guiding Principle digunakan sebagai panduan dan checklist pada waktu melakukan kerjasama dalam tim. Intinya untuk kepentingan tim, harus selalu mencurahkan tenaga dan pikiran agar tujuan tercapai, serta selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Para atasan dan pimpinan selalu melakukan dukungan dalam bentuk coaching yang terus-menerus, sehingga pemberdayaan dapat maksimal, serta mengingatkan bawahan untuk selalu memuaskan pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah seluruh proses selanjutnya dari satu rangkaian kerja termasuk atasan, bawahan, dan rekan kerja. Pelanggan eksternal adalah semua pihak yang berinteraksi dengan ANTAM dalam rangka melaksanakan kepentingan perusahaan. Dengan menggunakan checklist ANTAM Guiding Principle ini, diharapkan terjalin komunikasi dan interaksi yang positif. Masing-masing pihak dapat mengetahui peran apa yang diharapkan serta dapat saling mengingatkan untuk bertindak sesuai dengan check list tersebut. Atribut Kepemimpinan SENSE dimaknai dengan: 1.
Speed; kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak dan menyelesaikan tugas/ pekerjaan dengan cepat, akurat, efisien, efektif, antisipatif, dan holistik dalam merespon terhadap perubahan lingkungan bisnis, dinamika pasar dan industri;
2. ENergize; kemampuan untuk memotivasi, mendorong, memberi energi dan inspirasi untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan; 3.
ReSpect; rasa hormat percaya, dan menghargai peraturan dan kebijakan perusahaan, serta pendapat, pandangan, dan kepentingan orang lain walaupun berbeda dengan pendapat, pandangan, dan kepentingan pribadi; dan
4. CouragE; keberanian mengambil risiko dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan penuh perhitungan, kebijaksanaan dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi perusahaan secara penuh. Sasaran Human Capital Excellence BEST dimaknai dengan : 1. Beyond expectation; insan ANTAM mengembangkan diri untuk menghasilkan unjuk kerja unggul melebihi target yang diharapkan;
13
2. Environmental awareness; insan ANTAM peduli pada keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berdasarkan Prinsip prinsip Corporate Social Responsibilty; dan 3. Synergized parTnership, insan ANTAM membina hubungan kemitraan dengan Stakeholders yang harmonis berdasarkan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Standar Etika Perusahaan. I.3
Komitmen Perusahaan 1. Dalam menjalankan usahanya, ANTAM berkomitmen untuk mencapai level tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai serta etika bisnis. 2. Untuk mencapai hal tersebut maka: a. seluruh Insan ANTAM harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam Standar Etika Perusahaan ini; b. seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Standar Etika Perusahaan ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Insan ANTAM pada jajaran masing-masing; c. seluruh Mitra Kerja Perusahaan (konsultan, kontraktor dan rekanan kerja) harus memahami dan menaati ketentuan ketentuan yang terkait dari Standar Etika Perusahaan ini; d. seluruh Insan ANTAM termasuk Dewan Komisaris dan Direksi akan melakukan penandatanganan ulang Komitmen Pribadi Standar Etika Perusahaan minimal satu tahun sekali.
I.4
Tujuan 1. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh Insan ANTAM yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan. 2. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan ANTAM. 3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan ANTAM terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.
14
I.5
Manfaat
Pelaksanaan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) ini secara konsisten diharapkan akan dapat memberikan manfaat jangka panjang, bagi: 1. Karyawan; a. memberikan pedoman kepada Karyawan tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh ANTAM; b. menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Karyawan secara menyeluruh. 2. Perusahaan; a. mendorong kegiatan operasional ANTAM agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan Stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan; b. meningkatkan nilai ANTAM dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para Stakeholders dalam berhubungan dengan ANTAM sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. 3. Pemegang Saham; menambah keyakinan bahwa ANTAM dikelola secara hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan ANTAM. 4. Stakeholders Perusahaan; menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan ANTAM. Meningkatnya nilai ANTAM akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para Stakeholders dalam berhubungan dengan ANTAM yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait. I.6
Prinsip-prinsip GCG
ANTAM melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada Pemegang Saham tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait (Stakeholders). 1. Transparansi (Transparency) ANTAM menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya.
15
Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai ANTAM dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Kemandirian (Independency) ANTAM menjamin pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas (Accountability) ANTAM menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) yang memungkinkan pengelolaan ANTAM terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja ANTAM yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh ANTAM kepadanya. 4. Bertanggung jawab (Responsibility) ANTAM menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. 5. Kewajaran (Fairness) ANTAM menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I.7
Obyek Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct)
Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) adalah: 1. seluruh Insan ANTAM semua level, termasuk di dalamnya mereka yang bertindak atas nama ANTAM; 2. anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian. Afiliasi di bawah pengendalian adalah anak perusahaan atau badan usaha lain yang dimiliki ANTAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lebih dari 50% hak suara atau ANTAM memiliki kemampuan untuk mengendalikan badan usaha tersebut;
16
3. Investor (Pemegang Saham); 4. mitra Kerja seperti kontraktor, konsultan, rekanan kerja dan lainnya. I.8
Tanggung Jawab Insan ANTAM
1. Mempelajari secara detil Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan ANTAM harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) ini. 2. Menghubungi atasan langsung, Satuan Kerja Corporate Secretary, Satuan Kerja Human Resources Management, Satuan Kerja Legal & Compliance atau pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila Insan ANTAM mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). 3. Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, setiap dijumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). 4. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). 5. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). I.9
Tanggung Jawab Para Pimpinan ANTAM
1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) melalui: a. secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct); b. melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Insan ANTAM terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct); c. memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari. 2. Memastikan bahwa setiap Insan ANTAM mengerti bahwa ketaatan atas Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) sama pentingnya dengan pencapaian unjuk kerja. 3. Mendorong Insan ANTAM untuk bertanya mengenai berbagai masalah integritas dan etika bisnis.
17
4. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan ANTAM. 5. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) melalui upaya: a. memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis; b. melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct); c. memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) bagi seluruh Insan ANTAM, anak perusahaan, afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) secara menyeluruh. 6. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) melalui: a. menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct); b. menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Insan ANTAM yang melaporkan; c. memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) oleh Satuan Kerja Internal Audit untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar etika Perusahaan (Code of Conduct) melalui: a. memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct); b. memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai; c. melakukan konsultasi dengan Satuan Kerja Legal & Compliance jika pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.
18
3 40 0 32
g r i t t e
40
60
280
80
260
I
30 0
20
y
n
0
100
24
0
120 0 14
22 0 160
18 0
200
II. KEBIJAKAN PERILAKU PERUSAHAAN
Kebijakan Perilaku Perusahaan
Kebijakan Perilaku Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan ANTAM dengan kepentingan segenap Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan. Beberapa aspek kritikal yang dipandang perlu diatur dalam Standar Etika Perusahaan sebagai pedoman perilaku ANTAM dalam berhubungan dengan Stakeholders, baik internal maupun eksternal antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut: II.1
Etika Usaha (Mengenai cara Perusahaan melakukan bisnis)
II.1.1
Hubungan dengan Pelanggan ANTAM berkomitmen memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemenuhan pasokan pada pelanggan.
II.1.1.1 Standar Etika 1. ANTAM senantiasa bekerja keras untuk memberikan hasil produksi terbaik dengan harga kompetitif. 2. ANTAM senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan. 3. ANTAM senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai. 4. Demi mempertahankan kualitas produk, ANTAM memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi. 5. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil. II.1.1.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Sikap dan hubungan kemitraan dengan Pelanggan. 2. Perubahan harga produk dan nilai tukar. 3. Kontrol terhadap proses pengembangan, berpengaruh terhadap kualitas produk.
20
produksi
4. Proses dan legalitas perjanjian kontrak penjualan.
dan
distribusi
yang
II.1.2
Hubungan dengan Pemasok ANTAM mendasarkan hubungan Perusahaan dengan pemasok pada prinsip-prinsip praktek usaha yang sah, efisien dan wajar (fair). ANTAM mengharapkan agar setiap pemasok selalu menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku dalam berhubungan dengan Insan ANTAM, antar pemasok dan ANTAM sebagai sebuah Perusahaan.
II.1.2.1
Standar Etika 1. Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan ANTAM, pada saat melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan. 2. Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha kecil, terutama pengusaha lokal, untuk mendapatkan bagian dari volume pembelian ANTAM. 3. ANTAM hanya menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan ANTAM dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya, dan pengiriman yang diharapkan pelanggan. 4. Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari ANTAM, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar.
II.1.2.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Pemilihan pemasok yang tidak melalui pelelangan (tender) yang terbuka dan kompetitif. 2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk penerimaan uang, hadiah, hiburan atau barang lain yang berharga, kecuali yang secara tegas sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau teman. 4. Pemasok tidak memenuhi persyaratan ANTAM mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan (K3LP) dan peraturan ketenagakerjaan. 5. Lemahnya kontrol terhadap proses pengadaan Perusahaan. 6. Praktik mark-up harga dan kuantitas, kolusi diantara pemasok dalam penetapan harga (price fixing) maupun pembagian pekerjaan (bid pooling) dan ketergantungan kepada suatu pemasok dalam jangka panjang.
21
II.1.3
Hubungan dengan Pesaing Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ANTAM berkomitmen untuk melakukannya dengan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ANTAM selalu berkomitmen untuk menerapkan persaingan yang sehat dan menganggap pesaing sebagai pemacu perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
II.1.3.1
Standar Etika 1. Menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. 2. Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai dengan ketentuan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu serta mengorbankan kepentingan konsumen. 4. Menjadikan perusahaan pesaing meningkatkan kinerja perusahaan.
sebagai
pembanding
(benchmark)
guna
II.1.3.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Memiliki hubungan dengan pihak tertentu dalam Perusahaan pesaing yang berpotensi memberikan kerugian bagi salah satu pihak. 2. Promosi negatif dengan maksud untuk menjatuhkan pesaing. 3. Penyampaian informasi rahasia terkait Perusahaan pesaing oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. II.1.4
Hubungan dengan Regulator ANTAM berkomitmen untuk membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (regulator) berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku.
II.1.4.1 Standar Etika 1. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah. 2. Membangun hubungan yang harmonis dengan Pemerintah selaku pihak regulator dan Pemegang Saham.
22
3. Mengharuskan semua mitra kerja ANTAM untuk mematuhi standar etika hubungan dengan Pemerintah yang diterapkan ANTAM. 4. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah. 5. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal- hal yang dapat disalahtafsirkan. II.1.4.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Persyaratan-persyaratan khusus atau pengenaan biaya yang tidak sehubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
sah
2. Penyerahan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh Pemerintah. 3. Pelanggaran atas peraturan pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan serta prosedur pensertifikatan. II.1.5
Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar Sejalan dengan Prinsip Good Corporate Citizen, Perusahaan tidak akan dapat tumbuh berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut tumbuh dan berkembang secara bersama-sama.
II.1.5.1
Standar Etika 1. ANTAM senantiasa menegakkan komitmen bahwa dimanapun unit kerja Perusahaan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. 2. ANTAM senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan. 3. ANTAM menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan. 4. Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu kebijakan yang lebih rasional dan efektif.
23
II.1.5.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Sensitivitas atas masalah-masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi Perusahaan. 2. Prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan secara aktif. 3. Ketimpangan tingkat ekonomi masyarakat sekitar operasi Perusahaan. 4. Keseimbangan ekosistem dan lingkungan. II.1.6
Hubungan dengan Karyawan ANTAM menyadari bahwa karyawan merupakan aspek terpenting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu ANTAM memberikan kesempatan yang sama terhadap semua karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi perusahaan.
II.1.6.1 Standar Etika 1. Perusahaan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan yang berlaku. 2. Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Perusahaan memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan serta kebutuhan perusahaan. 4. Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan. 5. Perusahaan memberi penghargaan yang pantas kepada karyawan yang berprestasi serta memberikan punishment yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan. II.1.6.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Hak dan Kewajiban Perusahaan maupun Karyawan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
24
2. Budaya kerja yang tidak mendukung terciptanya hubungan yang dinamis dan harmonis.
3. Fungsi serikat pekerja yang kurang aktif dalam menjebatani hubungan antara Perusahaan dan Karyawan. 4. Adanya intevensi pihak eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku Perusahaan terhadap karyawan tertentu. 5. Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. II.1.7 Hubungan dengan Investor (Pemegang Saham) Insan ANTAM berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham. II.1.7.1 Standar Etika 1. Bahwa proses komunikasi dengan Investor dan pemegang saham hanya dilakukan melalui satu pintu (one door policy). 2. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Investor harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya. 3. Setiap Investor dan pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ANTAM dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. 4. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham dan Investor untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar ANTAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang pemegang saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ANTAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II.1.7.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Transformasi dan akuntabilitas informasi yang diterbitkan Perusahaan. 2. Penyebaran informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh Investor (pemegang saham). 3. Pelanggaran atas peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam, Bursa Efek Indonesia.
25
4. Penetapan dividen diputuskan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, didasarkan pada kepentingan Perusahaan, dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi. II.1.8
Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Dalam mengembangkan bisnis, Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan. Hubungan dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.
II.1.8.1 Standar Etika 1. Insan ANTAM menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (arm’s length relationship). 2. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. II.1.8.2
Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Intervensi terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. 2. Perjanjian kerjasama yang kurang seimbang dan cacat hukum. 3. Transaksi keuangan yang dapat menyimpang dari peraturan perbendaharaan negara (transfer pricing).
II.1.9
Hubungan dengan Media ANTAM meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan Media maka Perusahaan dapat menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Untuk itu Perusahaan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
II.1.9.1 Standar Etika 1. ANTAM menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan mengedapankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati sehingga Perusahaan akan selalu berusahan menyampaikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.
26
2. ANTAM menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media dengan tetap mempertimbangkan aspek resiko dan biaya. 3. Penyampaian seluruh materi informasi kepada media haruslah informasi yang bersifat material dan harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan (Public information) sesuai dengan kebijakan perusahaan. 4. Insan ANTAM yang dapat menyampaikan informasi kepada media merupakan Insan ANTAM yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otorisasi. 5. Setiap informasi yang disampaikan kepada media nasional baik di Kantor Pusat maupun unit/unit bisnis harus berkoordinasi dengan satuan kerja Corporate Secretary, sementara untuk informasi yang disampaikan kepada Media Daerah harus berkoordinasi dengan Humas/External Relations di masing-masing unit/unit bisnis. II.1.9.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Kontrol yang lemah terhadap penyebaran informasi melalui media daerah yang merugikan Perusahaan, terutama terkait unit bisnis/unit yang terletak jauh dari Kantor Pusat. 2. Prosedur yang memastikan penyampaian informasi kepada media dilakukan oleh orang dan tata cara yang tepat. 3. Segala bentuk pemberian hadiah dari media yang didalamnya berisi kepentingan pribadi ataupun golongan dan berpotensi merugikan perusahaan. 4. Penyebaran informasi yang mengatasnamakan media. II.1.10
tidak
tepat
oleh
oknum
tertentu
namun
Perdagangan Internasional Sebagai Perusahaan yang banyak melakukan perdagangan internasional, ANTAM selalu berusaha untuk menghormati segala ketentuan hukum dan peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
II.1.10.1 Standar Etika 1. Mengikuti semua peraturan perdagangan internasional yang terkait, termasuk masalah perijinan, dokumentasi pengapalan, dokumentasi impor, pelaporan dan penyimpanan dokumen yang disyaratkan. 2. Memastikan bahwa semua transaksi internasional ANTAM telah diperiksa dengan rujukan peraturan perundangan yang terkait.
27
3. Berkonsultasi dengan satuan kerja Legal & Compliance Perusahaan apabila terjadi konflik dengan peraturan atau undang-undang negara tujuan. II.1.10.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Pelanggan yang tidak dikenal baik dan tanpa referensi yang meyakinkan. 2. Syarat-syarat transaksi atau pembayaran yang tidak wajar. 3. Transaksi yang melibatkan negara yang diembargo, warga negara atau perwakilan dari negara yang diembargo serta individu atau badan yang sedang dikenai sanksi oleh Pemerintah. II.2
Etika Kerja (Mengenai tata perilaku Manajemen dan Karyawan)
II.2.1
Kepatuhan Terhadap Hukum ANTAM menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan merupakan standar bagi perusahaan untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar sehingga seluruh hukum dan peraturan yang berlaku haruslah dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan.
II.2.1.1 Standar Etika 1. Setiap Insan ANTAM harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten. 2. Setiap Insan ANTAM harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan. 3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Insan ANTAM berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan. 4. Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan perusahaan. II.2.1.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Kebijakan dan mekanisme perusahaan untuk menghadapi kasus ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Insan ANTAM. 2. Kontrol terhadap kepatuhan hukum Insan ANTAM diluar jam kerja terkait kegiatan perusahaan.
28
3. Insan ANTAM yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat masalah hukum. II.2.2
Benturan Kepentingan ANTAM menyadari bahwa setiap Insan ANTAM mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan ANTAM dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan ANTAM kepada perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan ANTAM. Insan ANTAM tidak boleh menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh ANTAM sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi ANTAM.
II.2.2.1 Standar Etika 1. Memberitahukan kegiatan Insan ANTAM di bidang kegiatan keuangan di luar Perusahaan atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Insan ANTAM berkewajiban untuk memberikan semua informasi mengenai hal tersebut dalam penjelasan tertulis kepada atasan, satuan kerja Human Resources Management atau satuan kerja Legal & Compliance perusahaan. 2. Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan konflik dengan pekerjaan atau kepentingan ANTAM. 3. Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan sumber daya ANTAM, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas ANTAM termasuk peralatan kantor seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain. 4.
Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi sebagai pejabat pada dewan dalam suatu lembaga swadaya masyarakat, dimana ANTAM mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan tersebut atau mempunyai pengharapan untuk memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain dari ANTAM.
5. Tidak diperbolehkannya Insan ANTAM yang memiliki benturan kepentingan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. 6. Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan. II.2.2.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Memiliki hubungan keuangan dengan suatu perusahaan dimana Insan ANTAM secara pribadi dapat mempengaruhi hubungan usaha ANTAM dengan perusahaan tersebut.
29
2. Melakukan pekerjaan paruh waktu dimana Insan ANTAM dapat terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif ANTAM atau menggunakan peralatan atau material dari ANTAM. 3. Menerima hadiah dari pemasok, pelanggan atau pesaing, sementara Insan ANTAM berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi atau dipandang dapat mempengaruhi keputusan ANTAM atas si pemberi hadiah tersebut. 4. Menerima secara pribadi diskon atau keuntungan lain dari pemasok, penyedia jasa atau pelanggan, yang tidak diberikan kepada masyarakat umum atau Insan ANTAM yang lain dalam situasi yang serupa. 5. Menerima tawaran untuk membeli saham dari perusahaan lain, padahal Insan ANTAM tersebut dalam menjalankan pekerjaannya berhubungan dengan perusahaan itu. 6. Memberikan perlakuan khusus kepada pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau sahabat dekat. 7. Menyalahgunakan sumber daya ANTAM, posisi atau pengaruh Insan ANTAM untuk mempromosikan atau membantu usaha lain. 8. Mempunyai preferensi khusus dalam memperkerjakan atau membuat keputusan promosi jabatan mengenai istri, keluarga atau sahabat dekat. 9. Hubungan pribadi, asmara atau hubungan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tanggung jawab Insan ANTAM atau dapat menimbulkan munculnya kompromi atas kepentingan ANTAM. II.2.3 Memberi dan Menerima Penerimaan dan pemberian hadiah atau bantuan dalam pekerjaan, dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Oleh karena itu, ANTAM menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian hadiah dari pihak ketiga di luar perusahaan. II.2.3.1 Standar Etika 1. Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung Hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
30
2. ANTAM dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung jawab ANTAM terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi ANTAM. 3. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi dan sumbangan harus mendapatkan otorisasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. 4. Dilarang keras menerima Hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa Hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 5. Dilarang keras memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. II.2.3.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Segala bentuk hadiah, pemberian khusus maupun hiburan yang bersifat tidak resmi. 2. Dana, aset atau keuntungan ANTAM yang terhimpun untuk kepentingan Pemegang Saham tidak akan digunakan untuk kepentingan donasi. 3. Donasi/sumbangan untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas. Pemberian yang dimungkinkan dapat berbentuk: a. pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. b. pemberian dalam rangka promosi perusahaan. II.2.4
Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia ANTAM percaya bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang bersifat universal. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, ANTAM mendorong usahausaha untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta mempertimbangkan setiap akibat dari kegiatan operasi terhadap masyarakat sekitar. ANTAM berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasi perusahaan tidak melanggar prinsipprinsip hak asasi manusia.
II.2.4.1 Standar Etika 1. Memastikan bahwa seluruh Insan ANTAM memahami peraturan perundangan mengenai hak asasi manusia. 2. Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut merasakan kesejahteraan yang diciptakan ANTAM serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya.
31
3. Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani konflik yang mungkin terjadi dengan masyarakat, serikat pekerja atau karyawan. 4. Melakukan analisis yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan bekerja sama dengan organisasi diluar perusahaan seperti Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat pada tahap awal setiap proses pengembangan usaha, khususnya di dalam analisis dampak sosial dalam penyusunan dokumen AMDAL. 5. Bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait untuk menghindari pelanggaran atas hak-hak yang terkait dengan kepemilikan dari masyarakat setempat. 6. Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi manusia pada pihak ketiga yang bekerja sama dengan atau yang mewakili ANTAM. II.2.4.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Dampak negatif dari kegiatan operasi ANTAM terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. 2. Memburuknya hubungan atau munculnya konflik dengan masyarakat sekitar, Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait. 3. Keterlibatan aparat keamanan yang kontra-produktif. 4. Pelanggaran hak-hak yang terkait dengan kepemilikan dari masyarakat sekitar. 5. Penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan atau masyarakat sekitar. 6. Penggunaan tenaga kerja anak-anak. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997, definisi anak adalah laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. 7. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Mitra Kerja ANTAM. II.2.5
Kesempatan Kerja yang Adil ANTAM berkomitmen untuk menciptakan kesempatan kerja yang adil, termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. ANTAM memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil kepada seluruh Insan ANTAM.
32
II.2.5.1 Standar Etika 1. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. 2.
Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan Insan ANTAM dan pelamar kerja.
3.
Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang karena latar belakang agama/kepercayaaan, ras/suku bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), preferensi seksual, umur, cacat, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. 5. Menghormati hak pribadi Insan ANTAM dengan menggunakan, menjaga dan menyimpan data pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang berlaku. 6. Untuk keperluan perusahaan, ANTAM berhak untuk memonitor penggunaan aset aset Perusahaan seperti komputer, email, telepon, informasi mengenai hak kekayaan intelektual milik ANTAM dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. II.5.2
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Suasana kerja yang tidak nyaman seperti menceritakan lelucon atau memperlihatkan barang yang mengejek atau menyinggung anggota masyarakat dari etnis atau ras tertentu. 2. Mempertimbangkan ras, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, agama, asal negara, jenis kelamin, preferensi seksual, umur, cacat fisik, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi hukum sebagai faktor dalam mempekerjakan, mempromosikan, mengkompensasikan, atau keputusan lain yang berkaitan dengan Insan ANTAM. 3. Membicarakan hal-hal yang berkonotasi seks yang tidak menyenangkan dengan Insan ANTAM lain.
33
4. Melakukan pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan. 5. Menolak bekerjasama dengan individu tertentu karena ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya. 6. Memberitahukan data Insan ANTAM kepada orang yang tidak memiliki kepentingan usaha, kewenangan atau persetujuan dari subjek yang bersangkutan. II.2.6 Pembayaran Tidak Wajar Insan ANTAM dilarang untuk menawarkan dan/atau memberikan sesuatu yang berharga untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau perlakuan istimewa dalam melakukan penjualan atas barang atau pemberian jasa atau melakukan transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak di luar ANTAM. Kebijakan Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan praktek ANTAM mengenai pembayaran khusus, hiburan dan sumbangan politis, baik kepada pejabat Pemerintah maupun pihak-pihak diluar ANTAM. ANTAM tidak mentolerir praktik-praktik yang tidak memenuhi kebijakan ini. ANTAM akan memproses lebih lanjut pelanggaran atas kebijakan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. II.2.6.1 Standar Etika 1. Dalam keadaan apapun, dilarang keras memberikan, menawarkan atau mewenangkan penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada pejabat Pemerintah dan pihak-pihak diluar ANTAM untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau perlakuan istimewa. 2. Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak diluar ANTAM yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa dari ANTAM, proses pengembangan usaha ANTAM atau terhadap pelaksanaan suatu kontrak. 3. Dilarang keras untuk memberikan hadiah atau pembayaran lain kepada pihak-pihak diluar ANTAM dan pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan administrasi (facilitating payment). 4. Dilarang keras untuk menyumbangkan dana perusahaan atau aset perusahaan untuk tujuan politik baik didalam maupun diluar negeri. 5. Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi ketentuan pembayaran tidak wajar ini dan seluruh peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal tersebut.
34
6. Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, ANTAM harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga tersebut atas standar etika mengenai pembayaran tidak wajar. II.2.6.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja atau yang mewakili ANTAM yang: a. pernah dituduh melakukan kegiatan usaha yang tidak sah, b. pernah terlibat dalam kasus pembayaran tidak wajar atau mempunyai reputasi yang buruk mengenai pembayaran tidak wajar, c. memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan atau Pemerintah secara tidak wajar, d. melakukan pendekatan terhadap Insan ANTAM pada saat keputusan akan diambil dan menjelaskan bahwa pihak ketiga tersebut mempunyai special arrangement dengan pejabat Pemerintah atau pelanggan, e. mendesak untuk menerima komisi pembayaran sebelum ANTAM melakukan pengumuman mengenai keputusan yang diambil. 2. Setiap pembayaran komisi atau pembayaran lainnya yang dilakukan di negara lain atau menggunakan nama orang lain. 3. Pembayaran komisi yang besarnya dianggap signifikan dibandingkan dengan nilai jasa yang diberikan. II.2.7
Kerahasiaan Informasi Kebijakan kerahasiaan informasi perusahaan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh ANTAM, telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.
II.2.7.1 Standar Etika 1. Setiap Insan ANTAM tidak diijinkan untuk membicarakan “informasi material“ mengenai perusahaan kepada siapapun. Pelarangan ini meliputi suami atau istri, rekan di rumah, sanak saudara, sanak saudara dari rekan di rumah, pialang (broker) dan Insan ANTAM lainnya (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal tersebut). 2. Setiap Insan ANTAM tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli saham Perusahaan apabila mereka memiliki informasi yang dapat mempengaruhi harga saham ANTAM tersebut. 3. Persetujuan dari manajemen senior harus diperoleh sebelum Insan ANTAM melakukan jual beli saham perusahaan lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan ANTAM.
35
4. Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi Perusahaan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses produksi, standar dan prosedur operasi perusahaan, dokumen-dokumen internal yang ditandatangani oleh manajer perusahaan, hak kekayaan intelektual ataupun informasi-informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan apabila tersebar keluar ANTAM, kecuali apabila informasi tersebut telah dipublikasikan. 5. Untuk seluruh Insan ANTAM yang masih bekerja di ANTAM, perusahaan melarang keras penggunaan yang tidak sah atau pemberian informasi rahasia tersebut kepada pihak eksternal tanpa sepengetahuan Corporate Secretary perusahaan. 6. Bagi Insan ANTAM yang tidak bekerja lagi di perusahaan, dilarang keras mengambil informasi-informasi rahasia sebelum meninggalkan perusahaan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh Insan ANTAM yang bersangkutan, menjadi hak milik perusahaan sepenuhnya. Sebelum meninggalkan perusahaan, Insan ANTAM tidak diperkenankan untuk membawa dokumen apapun. 7. Perusahaan menghormati hak-hak kepemilikan informasi perusahaan lain dan mengharuskan Insan ANTAM untuk menaati semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan informasi. 8. Mengumpulkan informasi mengenai perusahaan lain diperkenankan sepanjang informasi tersebut didapatkan dari sumber-sumber yang sah, seperti media massa ataupun press release dari perusahaan tersebut. 9. Bagi Insan ANTAM yang masih bekerja di perusahaan, perusahaan melarang keras pengumpulan informasi eksternal yang dilakukan secara tidak sah, seperti memata-matai, mencuri informasi, atau dengan memalsukan identitas diri. 10. Mencari informasi rahasia dari Insan ANTAM baru yang pindah dari perusahaan lain tidak diperbolehkan. 11. Upaya pengumpulan informasi dari perusahaan lain harus dilaksanakan dengan sepengetahuan pimpinan satuan kerja terkait. 12. Bagi Insan ANTAM yang tidak bekerja lagi di perusahaan, ANTAM melarang keras pemalsuan identitas dengan menggunakan nama ANTAM untuk memperoleh informasi rahasia dari perusahaan lain. 13. Apabila ada keraguan ataupun masalah yang timbul dalam kaitannya dengan masalah informasi perusahaan, harap menghubungi Corporate Secretary.
36
II.2.7.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Pengendalian yang tidak mencukupi seperti hal-hal yang memungkinkan akses oleh orang yang tidak berwenang terhadap informasi ANTAM yang material. 2. Penyampaian atau permintaan penyampaian informasi rahasia ANTAM atau informasi mengenai pelanggan dan pemasok ANTAM oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. 3. Penyampaian atau penerimaan informasi non-publik tentang ANTAM ataupun perusahaan lain yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menjual atau membeli saham atau efek dari ANTAM atau perusahaan lain tersebut, yang dapat disinyalir sebagai informasi orang dalam. II.2.8
Pengawasan dan Penggunaan Aset Standar etika pengawasan dan penggunaan aset ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal.
II.2.8.1 Standar Etika 1. ANTAM mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset perusahaan. 2. Seluruh aset perusahaan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Seluruh aset perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya harus dilindungi dari penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan (embezzlement) dan kecurangan (fraud). 4. Insan ANTAM dilarang untuk menggunakan aset perusahaan selain untuk kepentingan perusahaan. 5. Perusahaan harus menerapkan proses pengendalian yang efektif dan efisien atas penggunaan aset perusahaan untuk menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. 6. Insan ANTAM berkewajiban untuk melaporkan indikasi maupun terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan perusahaan secara dini, kepada atasan langsung, satuan kerja Human Resources Management, satuan kerja Legal & Compliance dan pihak-pihak yang telah ditunjuk Direksi.
37
II.2.8.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Penggunaan aset perusahaan selain untuk kepentingan perusahaan. 2. Aset fisik atau sumber daya lainnya yang digunakan secara berlebihan, dipindah tangankan atau dihapusbukukan secara tidak sah. 3. Kontrol yang lemah terhadap unit bisnis yang terletak jauh dari Kantor Pusat. 4. Tidak adanya kontrol yang efektif untuk melindungi aset Perusahaan dari risiko kerugian dan kecurangan (fraud). 5. Catatan keuangan yang tidak akurat seperti kelebihan pencatatan biaya hidup dan perjalanan, faktur atau jam kerja yang salah. II.2.9
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan ANTAM berkomitmen untuk mencapai Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan (K3LP) yang tinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh Insan ANTAM.
II.2.9.1 Standar Etika 1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pertambangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. 2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. 3. Mengurangi limbah, emisi dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3. 4. Menghilangkan risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan operasi maupun produk-produk yang dihasilkan. 5. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien. 6. Setiap Insan ANTAM harus mengikuti pelatihan mengenai peraturan perundangan dan kebijakan perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pertambangan. 7. Setiap Insan ANTAM harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pertambangan yang telah ditetapkan.
38
8. Setiap Insan ANTAM harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, apabila dirasakan perlu oleh manajemen ANTAM.
II.2.9.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Kegiatan atau kondisi-kondisi yang tidak aman seperti: a. Kelalaian mengunakan alat pengaman diri seperti helm pengaman (safety helmet), sepatu pengaman (safety shoes), kaca mata pengaman (safety google), perlindungan pendengaran (ear plug), pelampung (life vest) dan sebagainya. b. Bahan kimia yang tidak diberi label. c. Kabel listrik yang terbuka dan tidak aman. d. Pintu keluar kebakaran yang terhalang. 2. Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. 3. Keluhan-keluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang muncul dari Insan ANTAM. 4. Bahaya atau kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan yang timbul. 5. Ketidakmampuan dalam mengurangi jumlah dan dampak dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). II.2.10
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi setiap perusahaan.
II.2.10.1 Standar Etika 1. Insan ANTAM harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan ANTAM menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi. 2. Seluruh Insan ANTAM harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik ANTAM. 3. Insan ANTAM yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh ANTAM, atau Insan ANTAM yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik ANTAM baik selama masa kerja maupun setelah Insan ANTAM tidak bekerja lagi untuk ANTAM. 4. Seluruh Insan ANTAM harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun diluar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi ANTAM. ANTAM berhak atas seluruh manfaat (exclusive benefits) dari paten,
39
kuasa pertambangan, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas. 5. Seluruh Insan ANTAM harus menandatangani pernyataan untuk menjaga kerahasiaan maupun kesediaan untuk membantu ANTAM dalam proses memperoleh hak kekayaan intelektual atas nama ANTAM. II.2.10.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Menerima informasi yang terkait hak atas kekayaan intelektual dari pihak luar, tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan satuan kerja Legal & Compliance, dimana terdapat kondisi kerahasiaan (confidentiality) yang harus dijaga. 2. Mempekerjakan seseorang yang tadinya bekerja di kompetitor tanpa memberikan perlindungan dan pencegahan agar orang tersebut tidak membocorkan atau menggunakan hak milik informasi kompetitor. 3. Memperkenalkan suatu produk atau jasa baru, atau nama produk atau jasa baru, sebelum pengecekan mengenai pelanggaran paten atau merek dagang. 4. Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual ANTAM dengan pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan ANTAM. 5. Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu produk baru atau jasa sebelum permohonan paten dilakukan atau keputusan untuk tidak membuat permohonan dilakukan secara resmi oleh ANTAM. II.2.11
Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan ANTAM berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan perusahaan melalui upaya pembentukan karakter Insan ANTAM yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tak langsung.
II.2.11.1 Standar Etika Hubungan Sesama Karyawan 1. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal.
40
2. Insan ANTAM tidak diijinkan untuk melakukan tindakan ataupun ucapan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat
istiadat dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama karyawan.
3. Insan ANTAM dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap karyawan lainnya. 4. Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. 5. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu. 6. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) didalam merumuskan suatu keputusan. Hubungan Atasan dan Bawahan 1. Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang harmonis. 2. Atasan mau memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya. 3. Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan. 4. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan. 5. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskrimasi gender dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan masing-masing. II.2.11.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Interaksi sesama karyawan ataupun atasan-bawahan yang mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu diatas kepentingan perusahaan. 2. Keikutsertaan karyawan dalam organisasi ataupun perkumpulan yang tidak diakui pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut perusahaan. 3. Aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan atau konsentrasi kerja Karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan.
41
III. PETUNJUK PELAKSANAAN III.1
Pelanggaran Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Perusahaan. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada: 1. ketidakdisiplinan; 2. penggelapan; 3. penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada stakeholders internal maupun eksternal yang merupakan rahasia ANTAM; 4. pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan ANTAM baik materiil maupun non-materiil;
Petunjuk Pelaksanaan
5. penyalahgunaan aset ANTAM untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau saudara; 6. penyalahgunaan Psikotropika (Narkotika) seperti mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, menjual, membeli di lingkungan kerja, serta mengedarkan, menjual, membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan di lingkungan/fasilitas perusahaan. III.2
Pelaporan Pelanggaran
III.2.1 Mengidentifikasi Masalah-Masalah yang Berhubungan Dengan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) Terkadang sangat sulit untuk melakukan identifikasi ketika terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan Standar Etika Perusahaan. Di tempat kerja di mana terjadi interaksi antar Insan ANTAM, terdapat perspektif yang berbeda-beda dan adanya tekanan-tekanan usaha, hal ini dapat mengurangi kesadaran dan sensitivitas Insan ANTAM atas risiko terjadinya pelanggaran etika. Setiap Insan ANTAM bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan Standar Etika Perusahaan. Jika Insan ANTAM merasa ragu-ragu dalam menilai apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Standar Etika Perusahaan, maka Insan ANTAM dapat menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Nilai-nilai perusahaan serta standar etika yang ditetapkan?
44
2. Apakah tindakan yang akan diambil dapat secara langsung maupun tidak langsung mencelakai atau membahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain? 3. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait? 4. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil telah sesuai dengan prosedur, kebijakan manajemen dan pedoman kebijakan perusahaan? 5. Apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil akan membuat Anda merasa tidak nyaman, tidak tenang atau was-was? 6. Apakah Anda akan dengan nyaman dapat memberitahukan tindakan atau keputusan tersebut kepada rekan sejawat, atasan, keluarga atau teman? 7. Bagaimanakah pandangan orang lain terhadap tindakan atau keputusan yang akan diambil apabila hal ini di muat dalam surat kabar atau dibacakan dalam berita televisi? Jika Insan ANTAM yang bersangkutan masih merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, maka dianjurkan kepada Insan ANTAM tersebut untuk membicarakan hal tersebut dengan atasan atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Standar Etika Perusahaan ini. III.2.2 Konsultasi dan Pelaporan Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) Apabila Insan ANTAM menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi (comply), bersikap tidak menerima dengan yang tercantum dalam Standar Etika Perusahaan atau Insan ANTAM merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil atau Insan ANTAM merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka Insan ANTAM harus segera memberitahukan atau mengkonsultasikan hal tersebut secepat mungkin kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan, dan setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh atas laporan pegawai yang menjadi bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara tuntas sesuai dengan ketentuan pada perusahaan. Jika Insan ANTAM tidak bisa melakukan hal di atas atau dalam hal ini yang dilaporkan bisa menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan langsung maka Insan ANTAM dapat mendiskusikan hal tersebut dengan pihak-pihak berikut:
45
1. Atasan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan, 2. Satuan kerja Human Resources Management/ Satuan Kerja Hubungan Industrial, 3. Satuan kerja Legal and Compliance, 4. Pimpinan dari unit di mana masalah tersebut timbul, 5. Satuan kerja Corporate Secretary atau unit kerja Good Corporate Governance Implementation. III.2.3 Prosedur Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran 1. Apabila terjadi pelanggaran, setiap pegawai berhak mengajukan laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan minimal kepala satuan kerja untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.
Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas belum mencapai penyelesaian, pegawai yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat lebih tinggi dalam hal ini atasan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.
Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas belum mencapai penyelesaian, pegawai yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya atau keberatan pegawai tersebut secara tertulis kepada kepala satuan kerja Human Resources Management untuk diselesaikan.
4. Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada butir 3 belum mencapai penyelesaian, pegawai dan atasan langsung dapat mengajukan usulan kepada pimpinan perusahaan agar dilakukan penyelesaian masalah pelanggaran oleh Tim Musyawarah Kepegawaian yang beranggotakan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan kompeten melalui satuan kerja Human Resources Management tingkat Kantor Pusat atau Unit/Unit Bisnis melalui satuan kerja Human Resources. 5. Tim Musyawarah Kepegawaian dimaksud bertugas: a. melakukan proses investigasi dengan mengedepankan asas keadilan, praduga tidak bersalah serta kerahasiaan; b. selama proses investigasi berlangsung, Tim Musyawarah Kepegawaian harus menjaga kerahasiaan jati diri Pelapor; c. menentukan tindakan disipliner yang akan diberikan apabila terbukti secara benar dan sah bahwa telah terjadi pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan;
46
d. melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian yang sudah diterapkan dan potensi-potensi perbaikan yang dapat dilakukan; e. memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 6. Jika diperlukan, Tim Musyawarah Kepegawaian dapat melakukan eskalasi atas permasalahan yang terjadi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pemecahan dan tindakan penanganan yang sesuai. III.2.4 Media Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) 1. ANTAM menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan stakeholder termasuk karyawan dan atau perwakilan stakeholder perusahaan dalam kaitan pelanggaran Standar Etika Perusahaan. 2. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholder dalam rangka menjamin hak-hak stakeholder berhubungan dengan perusahaan. 3. Pelaporan pelanggaran oleh stakeholders yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi perusahaan. 4.
Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi: a. penerimaan pelaporan pelanggaran, b. penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran, c. perlindungan pelapor, d. pemantauan penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran.
5. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Evaluasi Pelaporan Pelanggaran yang telah dibentuk Dewan Komisaris. 6. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari perusahaan. 7. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan nonpmateriil berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan. 8. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Pedoman dan Prosedur Whistleblowing PT ANTAM (Persero) Tbk.
47
III.3
Sanksi atas Pelanggaran Konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan: 1. mitra kerja ANTAM yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan perusahaan; 2. insan ANTAM yang terbukti melakukan pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja; 3. jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib; 4. jika terbukti telah terjadi pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan maka sifat dari tindakan disipliner yang diberikan akan diusulkan oleh Tim Musyawarah Kepegawaian Kantor Pusat atau Unit/ Unit Bisnis kepada Direksi atau Senior Vice President/Vice President; 5. sifat dari tindakan disipliner yang diambil, akan tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan serta situasi terkait.
III.4
Pernyataan Komitmen 1. Seluruh Insan ANTAM wajib membaca dan memahami isi Standar Etika Perusahaan. 2. Seluruh Insan ANTAM wajib menandatangani pernyataan komitmen pribadi setelah membaca Standar Etika Perusahaan. 3. Satuan kerja Human Resources Management wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan ANTAM telah membaca dan memahami Standar Etika Perusahaan.
III.5 Sosialisasi Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Standar Etika Perusahaan. ANTAM berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
48
1. membangun komitmen bagi seluruh mitra kerja yang terkait dengan ANTAM; 2. mensosialisasikan Standar Etika Perusahaan dalam program orientasi karyawan sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh ANTAM dan penyegaran secara berkala bagi seluruh karyawan ANTAM; 3. mengkaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh karyawan ANTAM; 4. mengembangkan Standar Etika Perusahaan dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan; 5. melengkapi peraturan perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk memantau penerapan Standar Etika Perusahaan.
49
IV
IV.
PERNYATAAN KOMITMEN
Pernyataan Komitmen Pribadi Insan ANTAM
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami isi buku
Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct).
Saya memahami bahwa setiap Insan ANTAM harus mematuhi Standar Etika
Perusahaan dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk
kemajuan Perusahaan.
Apabila saya mempunyai permasalahan mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap
standar etika yang tercantum dalam Standar Etika Perusahaan, saya akan
memberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan Komitmen
Pembuat Pernyataan,
Yang Menyaksikan,
----------------------------------
----------------------------------
Nama & Tanda tangan Atasan/
Nama & Tanda tangan
52
___________, _____________ 2012
Mitra Kerja Terkait
Pernyataan Komitmen Pribadi Insan ANTAM
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami isi buku Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). Saya memahami bahwa setiap Insan ANTAM harus mematuhi Standar Etika Perusahaan dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Perusahaan. Apabila saya mempunyai permasalahan mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap standar etika yang tercantum dalam Standar Etika Perusahaan, saya akan memberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembuat Pernyataan,
___________, _____________ 2012
Yang Menyaksikan,
----------------------------------
----------------------------------
Nama & Tanda tangan
Nama & Tanda tangan Atasan/
Mitra Kerja Terkait
53
PEDOMAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (Whistleblowing) PT ANTAM (Persero) Tbk PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagai upaya mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara baik di perusahaan diperlukan suatu komitmen yang kuat serta dukungan infrastructure dan softstructure (pedoman kerja) yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam prinsip GCG, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan Stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Namun demikian perusahaan menyadari bahwa untuk dapat mewujudkannya perlu upaya nyata yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan seringkali hak-hak Stakeholders tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara Stakeholders dengan Perusahaan yang ditunjukkan dengan munculnya pelaporan pelanggaran dari pihak Stakeholders. Pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders ini apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan Stakeholders dan atau Perusahaan. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa antara Stakeholders dengan Perusahaan cenderung berlarut-larut, antara lain dapat ditunjukkan dengan munculnya keluhan-keluhan Stakeholders di berbagai media. Munculnya keluhankeluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media dapat berakibat menurunkan reputasi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan Stakeholders dalam rangka menjamin hakhaknya dalam berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur penyelesaian pelaporan pelanggaran bagi Stakeholders dalam suatu pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran.
56
Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Informasi yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ANTAM memandang pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.
Tujuan 1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Stakeholders; 2. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh
Stakeholders secara efektif dalam jangka waktu yang memadai;
3. Menghindari publikasi negatif terhadap perusahaan; 4. Mendukung asas fairness (kesetaraan) dalam hubungan antara perusahaan sebagai
pelaku usaha dengan Stakeholders sebagai mitra perusahaan;
5. Sebagai salah satu upaya untuk mengungkap berbagai permasalahan yang ada dalam
organisasi, seperti fraud, diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan lainnya yang
tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di perusahaan.
57
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Definisi (1) Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk. (2) Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (3) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. (4) Kantor perusahaan adalah kantor pusat, serta unit bisnis unit/kantor perwakilan atau kantor lainnya yang berhubungan dengan operasi perusahaan. (5) Pegawai adalah orang yang bekerja pada perusahaan dalam suatu hubungan kerja, telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu, diberi nomor pokok pegawai (NPP) dan menerima penghasilan menurut peraturan yang berlaku pada perusahaan. (6) Penerima pelaporan pelanggaran adalah Dewan Komisaris yang diregistrasi oleh Sekretariat Dewan Komisaris. (7) Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak memenuhi standar etika atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Stakeholders), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential). (8) Pelapor Pelanggaran adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri dan/atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti. (9) Perwakilan Stakeholders adalah perseorangan, lembagadan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Stakeholders dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Stakeholders. (10) Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. (11) Tim Evaluasi Pelaporan Pelanggaran adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberi saran tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran kepada Dewan Komisaris, selanjutnya disebut Tim Whistleblowing.
58
Pasal 2 Perusahaan wajib menerima dan mengevaluasi pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak.
Pasal 3 (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya pedoman dan prosedur
penanganan pelaporan pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
(2) Tim Whistleblowing beranggotakan perwakilan dari Komite Audit, Komite GCG, dan
pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
(3) Ketua Tim Whistleblowing berasal dari Komite Audit.
Pasal 4 Perusahaan wajib mempublikasikan pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran melalui media perusahaan kepada Stakeholders.
BAB II Penerima Pelaporan Pelanggaran Pasal 5 (1) Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Dewan Komisaris PT ANTAM (Persero) Tbk
dan diregistrasi oleh Sekretariat Dewan Komisaris.
(2) Apabila penerima pelaporan pelanggaran bukan Dewan Komisaris, maka yang
bersangkutan wajib meneruskan pelaporan pelanggaran tersebut kepada Dewan
Komisaris. (3) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan
secara tertulis dan dilakukan dalam jam kerja.
(4) Pelaporan pelanggaran yang disampaikan wajib dilengkapi dengan data (bukti pendukung). (5) Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima pelaporan pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders yang mengajukan
pengaduan dengan mencantumkan nomor registrasi, tanggal penerimaan, dan
nama penerima pengaduan.
59
BAB III Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Pasal 6 (1) Prosedur penanganan pelaporan pelanggaran mengikuti alur yang tertera pada bagan alur prosedur penanganan pelaporan pelanggaran. (2) Tim Whistleblowing menerima pelaporan pelanggaran secara tertulis dari Sekretariat Dewan Komisaris untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. (3) Evaluasi oleh Tim Whistleblowing mencakup aspek administratif, operasional, dan yudisial. (4) Dalam melakukan evaluasi, Tim Whistleblowing dapat mengundang narasumber yang dianggap kompeten dalam aspek yang dievaluasi oleh Tim Whistleblowing. (5) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Whistleblowing akan memberikan usulan penutupan/ tindak lanjut kasus kepada Dewan Komisaris dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. (6) Tim Whistleblowing wajib melaporkan secara tertulis hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Dewan Komsiaris. (7) Dewan Komisaris mengevaluasi usulan dari Tim Whistleblowing. Kasus yang perlu tindak lanjut diserahkan kepada Direksi untuk diinvestigasi lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di perusahaan dan mengambil tindakan yang diperlukan baik untuk perbaikan sistem maupun penindakan. (8) Perbaikan sistem dan/ atau penindakan yang telah diambil oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kepentingan registrasi. (9) Dalam pengaduan yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Direksi, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Komisaris. (10) Tim Whistleblowing memonitor tindak lanjut penyelesaian pengaduan.
Pasal 7 (1) Perusahaan melalui Sekretariat Dewan Komisaris dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders yang meminta penjelasan kepada perusahaan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya. (2) Untuk pelaporan pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
60
BAB IV Kerahasiaan dan Penghargaan Bagi Pelapor Pasal 8 (1) Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan. (2) Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan dan menyelamatkan aset dan keuangan perusahaan.
BAB V Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Pasal 9 (1) Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Tim Whistleblowing berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris. (2) Tim Whistleblowing wajib melaporkan secara berkala hasil pemantauannya secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
BAB VI Administrasi Pelaporan Pelanggaran Pasal 10 (1) Seluruh dokumentasi pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris. (2) Sekretariat Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan administrasi pelaporan pelanggaran yang masuk, yang sedang, dan yang telah selesai ditindaklanjuti. (3) Catatan
penerimaan
dan
status
pelaporan
pelanggaran
memuat
sekurang-kurangnya: a. nomor registrasi; b. tanggal penerimaan; c. petugas penerima; d. deskripsi singkat; dan e. status penyelesaian yang disertai penjelasan.
61
MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (Whistleblowing) PT ANTAM (Persero) Tbk Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan Stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga menyadari bahwa tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders dapat berakibat menurunkan
reputasi
Ketentuan-ketentuan ini
merupakan
dan
dalam
salah
kepercayaan pedoman
satu
masyarakat
dan
bentuk
prosedur
peningkatan
pada
pelaporan
perusahaan. pelanggaran
perlindungan
terhadap
Stakeholders dan perlindungan terhadap nama baik perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman dan prosedur, Perusahaan
menganggap
perlu
adanya
mekanisme
pelaporan
pelanggaran
sebagaimana diuraikan di bawah ini. Cara menyampaikan Pelaporan Pelanggaran ke Perusahaan 1. Pelaporan pelanggaran dilakukan secara tertulis a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada perusahaan c.q Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui
pos ke perusahaan.
b. Melalui e-mail
[email protected]
c. Disampaikan ke alamat resmi: PT ANTAM (Persero) Tbk Jl.Letjen TB Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530, Indonesia
d. Pelaporan pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi
identitas dan dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan
transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
62
e. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi
dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang
dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
2. Perwakilan Stakeholders Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan Stakeholders, maka selain
dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
a. Fotokopi bukti identitas Stakeholders dan perwakilan Stakeholders;
b. Surat kuasa dari Stakeholders kepada perwakilan Stakeholders yang menyatakan bahwa Stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Stakeholders; c. Jika perwakilan Stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut. 3. Penerima pelaporan pelanggaraan oleh perusahaan Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh Stakeholders a.
dan/atau perwakilan Stakeholders baik secara lisan maupun tertulis. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian b.
pelaporan pelanggaran pada saat Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders
mengajukan pelaporan pelanggaran.
c. Perusahaan memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan secara
tertulis. Penerima pelaporan pelanggaran adalah Dewan Komisaris c.q Komite Audit Perusahaan d. 4. Mekanisme pelaporan pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh Stakeholders
dalam rangka implementasi GCG di perusahaan.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website PT ANTAM (Persero) Tbk
www.antam.com
63
TANDA TERIMA PELAPORAN PELANGGARAN Dengan ini diterangkan bahwa Nama : ..................................................................................... Alamat : .....................................................................................
.....................................................................................
No. Telp. : ..................................................................................... Fax. : ..................................................................................... HP : ..................................................................................... Email : ..................................................................................... Nama Organisasi/ Lembaga : ..................................................................................... Telah menyampaikan laporan pelanggaran tentang ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Jakarta, Pelapor,
.............................................
64
Penerima,
.............................................
Gambar 2. Bagan Alur Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) STAKEHOLDERS
DEWAN KOMISARIS
TIM WHISTLEBLOWING
MULAI
REGISTRASI OLEH SEK DOM
EVALUASI KASUS
PELAPORAN PELANGGARAN TERTULIS
EVALUASI USULAN TIM
USULAN TINDAK LANJUT ATAU DITUTUP
TANGGAPAN*
KEPUTUSAN DAN/ ATAU TANGGAPAN PENUTUPAN KASUS
TINDAK LANJUT INTERNAL AUDIT / SATKER LAINNYA
DAPAT DIBUKTIKAN?
PENUTUPAN BERKAS
KEPUTUSAN
KEPUTUSAN TINDAK LANJUT
DIREKSI
PERBAIKAN SISTEM DAN/ PENINDAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
MONITORING KEPUTUSAN KOMISARIS
MENYANGKUT DIREKSI REGISTRASI & FILING KEPUTUSAN DAN/ ATAU TANGGAPAN OLEH SEK DEKOM
SELESAI
* Jika diminta Keterangan: * Garis putus-putus dari proses Registrasi dan Failing Surat Keputusan oleh Sek Dekom menuju ke proses Monitoring Keputusan Dewan Komisaris oleh Tim Evaluasi menunjukkan bahwa Sek Dekom mengirimkan tembusan Surat Keputusan Dewan Komisaris kepada Tim Evaluasi untuk dimonitor. * Garis putus-putus dari proses Registrasi dan Filling Surat Keputusan oleh Sek Dekom menuju ke Tanggapan oleh Stakeholders menunjukkan bahwa Sek Dekom memberikan salinan Surat Keputusan dan / atau Tanggapan Dewan Komisaris kepada Stakeholders apabila diminta.
65
Gambar 2 (lanjutan) Bagan Alur Prosedur
66
