eJournal Pemerintahan Integratif, 2016, 3(4);583-589 ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id © Copyright 2016
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KUTAI TIMUR NO 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara) Syabab Azhar Basyir1 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Perda tentang perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan Teluk Lingga berjalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Perda tentang perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan tidak terlaksana secara maksimal karena ada beberapa prosedur berupa kegiatan/aktivitas untuk merubah status Desa yang belum dijalankan sepenuhnya atau tidak sesuai aturan sehingga mengakibatkan waktu yang panjang yaitu 8 (delapan) tahun untuk bisa merealisasikan perubahan status Desa menjadi Kelurahan Teluk Lingga. Kata Kunci: Implementasi, Perubahan status, Kelurahan Teluk Lingga Pendahuluan Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV adalah memajukan kesejahteraan umum. Didalam kalimat tersebut terkandung pengertian yaitu tercapainya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan umum, didalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada daerah. Dalam UU 32 tahun 2004 juga dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Mengingat kembali salah satu yang menjadi kewenangan dan urusan wajib pemerintah daerah adalah pelayanan administrasi umum dan didasari atas penjelasan paragraf diatas tentang kriteria akuntabilitas maka perlu adanya pembentukan Desa atau Kelurahan di Kabupaten/Kota agar pelayanan administrasi umum dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kutai yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum. Salah satunya ialah dengan 1
Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[email protected]
eJournal Pemerintahan Integratif,
merubah status Desa menjadi Kelurahan sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Suatu Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai suatu Desa berdasarkan pertimbangan Luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain-lain memang perlu dirubah statusnya agar kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih baik. Melalui peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2005 telah ditetapkan Perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan Teluk Lingga dan Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh di wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 tahun 2005 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan khususnya studi kasus di Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara. Selain itu, juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan juga pendukung dari implementasi Perda tersebut. Kerangka Dasar Teori Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang paling penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Sedangkan menurut Wibawa dalam Koryati, dkk (2004:10) implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Perubahan Status Organisasi Pemerintahan Dicky Wisnur UR dan Siti Nurhasanah (2005:3) mengemukakan bahwa Organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang secara individu maupun kelompok untuk mencapai beberapa tujuan. Organisasi menggabungkan pengetahuan kolektif, nilai, dan visi orang-rang yang secara sadar (dan kadang tidak sadar) berusaha untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Wursanto 584
Implementasi Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2005 (Syabab)
(2003:309) menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini setiap saat selalu mengalami perubahan. Hanya tingkat perubahannya yang tidak sama, cepat atau lambat. Jadi tidak ada yang bersifat permanen. Perubahan dalam suatu segi kehidupan akan mempengaruhi segi kehidupan yang lain, terlepas apakah pengaruh itu dirasakan secara langsung atau secara tidak langsung, cepat atau lambat. Terjadinya perubahan dalam suatu segi bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan pada segi yang lain. Oleh karena itu satu perubahan dengan perubahan yang lain saling berkaitan, saling berhubungan, saling pengaruh-mempengaruhi. Organisasi sebagai suatu bentuk kehidupan dalam masyarakat juga mengalami perubahan. Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti organisasi itu selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Organisasi mengalami perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan itu timbul sebagai akibat pengaruh lingkungan (lingkungan organisasi). Yang dimaksud dengan lingkungan organisasi adalah keseluruhan faktor yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi Desa Menurut Sunardjo dalam Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:9) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan Menurut Kansil (2002:56) Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 dijelaskan bahwa pengertian Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kepala Kelurahan disebut juga sebagai Lurah yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Didalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 dirincikan lagi bahwa Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda. Persyaratan yang 585
eJournal Pemerintahan Integratif,
harus dipenuhi yaitu diantaranya: luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, potensi ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Teluk Lingga yang termasuk dalam Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sumber data yang tepat, penulis menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan yang didasarkan kepada mereka yang dianggap mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data digunakan untuk membantu dalam mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kepustakaan (Library Research) dan penelitian Lapangan (Field Work Research). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:15-20) yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaaan yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan/Verifikatif. Hasil Penelitian Implementasi Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang studi kasusnya berada di Kelurahan Teluk Lingga berjalan dengan kurang baik karena membutuhkan jeda waktu yang panjang (8 tahun) untuk memproses, dari penerbitan perda tersebut yaitu pada tahun 2005 dan baru bisa terealisasi pada tahun 2013. Insiatif perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan berasal dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat Teluk Lingga. Inisiatif tersebut kemudian telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Persyaratan lain seperti faktor penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi kawasan perkotaan, dan sarana dan prasarana juga telah dipenuhi sehingga Desa Teluk Lingga layak untuk dirubah statusnya menjadi Kelurahan. Segala biaya yang diperlukan untuk merubah status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa ada sponsor dari pihak luar atau swasta. Kemudian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semuanya diberhentikan dan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) 586
Implementasi Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2005 (Syabab)
karena tidak dapat memenuhi persyaratan penerimaan PNS yaitu terkendala usia (lansia) dan pendidikan. Akan tetapi mereka belum mendapatkan penghargaan atau santunan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, seluruh kekayaan maupun sumber pendapatan Desa telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yaitu meliputi inventaris Desa dan juga Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Teluk Lingga sendiri tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMD) ataupun Koperasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi perda tersebut adalah karena pada saat perda diterbitkan bertepatan dengan Pilkada sehingga harus menunggu situasi politik kondusif terlebih dahulu. Selanjutnya karena persoalan internal yang terjadi antar masyarakat Teluk Lingga sehingga meskipun inisiatif perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan telah disetujui oleh BPD, akan tetapi ketika hendak dieksekusi ada penolakan dari oknum masyarakat yang menginginkan status Desa Teluk Lingga tidak dirubah. Selain itu pemerintah pemerintah juga perlu waktu untuk mempersiapkan Sumber daya manusia (SDM) yaitu pegawai negeri sipil (PNS) yang akan mengisi jabatan Lurah beserta Perangkat Lurah. Terakhir, sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai perlu dibangun terlebih dahulu untuk menunjang terselenggaranya pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat yang lebih baik. Faktor-faktor yang menjadi pendukung implementasi perda tersebut adalah terpenuhinya persyaratan pembentukan kelurahan berdasarkan perda Kabupaten Kutai Timur nomor 48 tahun 2001. Kemudian Desa Teluk Lingga sendiri sudah tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Desa dan keinginan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan karena banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang diberikan di Kantor Desa Teluk Lingga. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Perda tentang perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan tidak terlaksana secara maksimal karena ada beberapa prosedur berupa kegiatan/aktivitas untuk merubah status Desa yang belum dijalankan sepenuhnya atau tidak sesuai aturan sehingga mengakibatkan waktu yang panjang yaitu 8 (delapan) tahun untuk bisa merealisasikan perubahan status Desa menjadi Kelurahan Teluk Lingga. Desa Teluk Lingga sendiri telah memenuhi persyaratan pembentukan Kelurahan sehingga layak untuk dirubah statusnya berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Timur nomor 48 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan.
587
eJournal Pemerintahan Integratif,
Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Dicky wisnu UR, dan Siti Nurhasanah. 2005. Teori Organisasi, Struktur dan Desain. Malang : UMM Press Dunn, Wiliiam N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada : University Press Hasan, Erliana. 2005. Komunikasi Pemerintahan. Bandung : PT Refika Aditama Kansil, CTS. 2002 Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Miles, Matthew. B.A, Michael Huberman,. 2007. Analisis Data Kualitati; Buku Sumber Metode-metode Baru, Jakarta : UI Press Nawawi, Ismail. 2007. Public Policy. Surabaya : Grafika Sadu Wasistiono, M..Irawan tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : Fokus Media Salusu, J. 2005. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta : Gramedia Widiasurana. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar ________, A.G. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sondang P, Siagian. 2004. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : PT Bumi Aksara Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Syafiie, Inu Kencana dkk. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta Tangkilisan, Hessel Nogi. S.2003 Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan, Cetakan 5. Jakarta : Bumi Aksara Wursanto. 2003. Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta Dokumen-dokumen: Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013. Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
588
Implementasi Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2005 (Syabab)
Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 tahun 2005 tentang Perubahan Status Desa Teluk Lingga Menjadi Kelurahan Teluk Lingga dan Status Desa Singa Geweh Menjadi Kelurahan Singa Geweh di wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Sumber Internet: http://www.kemendagri.go.id/news/2015/09/04/mendagri-desa-sebagai-ujungtombak-penyelenggaraan-pemerintahanv diakses (diakses 14 September 2015) http://kaltimbkd.info/index.php/id/berita-dan-artikel/berita-kabkota/467kelurahan-dibentuk-usai-pilkada (diakses 10 Februari 2016) http://www.antarakaltim.com/berita/13336/pemkab-kutim-alokasi-dana-desarp102-miliar (diakses 10 Februari 2016)
589
