MANAJEMEN ASN PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III ANGKATAN IV
Oleh: DJOKO SUTRISNO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 1
PERKENALAN NAMA TEMP/TGL LAHIR JABATAN ALAMAT NO HP/EMAIL PENDIDIKAN
: Ir. DJOKO SUTRISNO, M.Si : MAGETAN, 12 NOPEMBER 1956 : WIDYAISWARA AHLI UTAMA : JL. MUTIARA N0 47 PERUM INTAN SEMARANG : 082242151156 /
[email protected] : 1. FAKULTAS PERTANIAN (ILMU TANAH) UGM – 1981 2. PASCASARJANA (MAGISTER ILMU LINGKUNGAN) UNDIP-2006
PENGALAMAN KERJA : 1. KA SUBAG PENGENDALIAN PENCEMARAN PEDESAAN BLH SETDA JATENG 2. KA BAGIAN LINGKUNGANN HIDUP SETDA KABUPATEN KARANGANYAR 3. KA BAGIAN LINGKUNGAN ALAM BLH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH 4. KEPALA BIDANG AMDAL BAPEDALDA PROVINSI JAWA TENGAH 5. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH 6. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH 7. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH 8. MENGAJAR AMDAL DI D-3 PERTANAHAN FISIP UNDIP
1987-1994 1994-1995 1995-1998 1998-2002 2002-2013 2013-2015 2015-2016 2006-2016 2
1. DESKRIPSI SINGKAT : • ASN mempunyai peran yg sangat penting, namun hadapi tantangan yg semakin banyak dan berat, serta saat ini masih menjadi penghambat pembangunan krn kinerja pelayanan yg rendah. • Pemerintah telah terbitkan UU No 5 TH 2014 ttg ASN, utk kelola ASN menjadi semakin profesional. • Mata diklat ini membahas ttg konsep & kebijakan Manajemen ASN & bagaimana kebijakan tsb diimplementasikan di instansi pemerintah & termasuk di dlmnya adlh hal-hal apa yg hrs diperhatikan agar Manajemen ASN dpt mencapai tujuannya menciptakan Profesionalisme ASN. 3
KOMPETENSI DASAR Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini (12 JP), peserta diharapkan mampu : •
Memahami dan menjelaskan bagaim ana Kedudukan, Peran, Hak & Kewajiban, Kode Etik ASN.
•
Konsep Sitem Merit dlm Pengelolaan ASN, dan
•
Mekanisme Pengelolaan ASN.
Metode pembelajaran a. b. c. d. e. f.
Ceramah, Diskusi Kelompok, Kerja Individu, Praktek/ Simulasi, Pemutaran Film, Studi Kasus
2. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu : Memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN; Memahami konsep Sistem Merit dalam pengelolaan ASN; Memahami mekanisme pengelolaan ASN.
3. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah Mengikuti Pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 1
Menjelaskan Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, Kode Etik & Kode Perilaku ASN.
2
Menjelaskan Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN.
3
Menjelaskan Mekanisme Pengelolaan ASN.
MATERI POKOK 1
Kedudukan, Peran, Hak & Kewajiban, Kode Etik ASN.
2
Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN.
3
Mekanisme Pengelolaan ASN.
KOMPREHENSIF MANAJEMEN ASN Klasifikasi, jenjang, kelas & kompetensi Jabatan
Ps. 79-81, 91-92, 101, 106-107
Ps. 17-19, 68
Ps. 56-57, 94
Ps. 58-63, 95-97
Rekrutmen & Seleksi
Perencanaan
Pemberhentian Batas Usia Pensiun
Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik
Gaji, Tunjangan & hak lainnya
Ps. 87-90, 105
Pensiun Dini
Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri
Ps. 2-5
Penempatan & Masa Percobaan
Ps. 64-67, 68, 98-99, 108-118
Pengembangan Ps. 7578, 100
Penilaian dan Pengelolaan Kinerja Ps. 71
Pola Karier Promosi
Ps. 72
Diklat
Ps. 68-69
Ps. 70, 102 Ps. 73
Mutasi Reward and Punishment Ps. 82-86, 103-104
UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 2014
ASN
Telah mengamanatkan utk Mengelola ASN menjadi ASN yang Profesional
PP NO 11 TH 2017 TTG MANAJEMEN PNS
LANDASAN FILOSOFI ASN Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa & untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dlm pembukaan UUD 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yg memiliki : 1. Integritas; 2. Profesional; 3. Netral dan bebas dr intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 4. Kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat ; 5. Kemampuan menjalankan peran sbg unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945;
MANAJEMEN ASN ? Pengelolaan A S N utk menghasilkan Pegawai ASN yg Profesional, Memiliki Nilai Dasar, Etika Profesi, bebas dari intervensi politik bersih dr Praktik KKN Ps. 1 UU No. 5/14
Lebih menekankan pd Pengaturan Profesi Pegawai, harapannya agar selalu tersedia sumber daya ASN yg unggul selaras dgn perkembangan jaman
KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN ASN dipegang
PRESIDEN Berfungsi : a. Pembinaan, dan penyelenggaraan Manajemen ASN; c. penyimpanan informasi Peg. ASN
KEMENTERIAN/
membentuk
BKN KEPALA DAERAH
Psl 47 UU No 5/2014 Keppres no 159/2000
LPND UNIVERSITAS/ INST. VERTIKAL DI DRH
BKD
Pelaks Manajemen PNS di Daerah
APARATUR SIPIL NEGARA
Adalah
Profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada Instansi pemerintah
PEGAWAI ASN (PNS dan PPK yg diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian) terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)
PENGATURAN DLM UU 5 th 2014 ttg ASN JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN
1. Jenis : a. PNS, adlh WNI yg memenuhi syarat tertentu, diangkat sbg Pegawai ASN scr tetap oleh pejabat pembina kepegawaian utk menduduki jabatan Pemerintahan, memiliki NIP secara Nasional b. PPPK, adlh WNI yg memenuhi syarat tertentu, yg diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian berdasarkan Perjanjian Kerja sesuai kebutuhan instansi pemerintah utk jangka waktu tertentu, dlm rangka
2. Status ASN : • PNS merupakan Pegawai ASN yg diangkat sbg Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP scr nasional. • PPPK MERUPAKAN Pegawai ASN yg diangkat sbg pegawai dgn Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dgn kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.
3. KEDUDUKAN • Pegawai ASN berkedudukan sbg Aparatur Negara. • Pegawai ASN melaksanakan Kebijakan yg ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dr pengaruh & Intervensi semua Golongan & Parpol. • Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. • Kedudukan ASN berada di Pusat, Daerah dan Luar Negeri, namun demikian Pegawai ASN merupakan satu kesatuan.
PERAN ASN Untuk menjalankan kedudukannya , maka Pegawai ASN berfungsi :
1
2
FUNGSI
(PS. 10 UU No 5/14)
TUGAS
(PS 11 UU No 5/14)
a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat & pemersatu bangsa a. Melaksanakan kebijakan publik yg dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yg profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan & kesatuan NKRI. 18
3
PERAN
(PS 12 UU No 5/14)
Sebagai PERENCANA, PELAKSANA, & PENGAWAS penyelenggaraan tugas umum pemerintahan & pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan & pelayanan publik yg profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, & nepotisme.
ASN DITUNTUT
Untuk Profesional dlm memberikan pelayanan kpd Masyarakat
o o o o o o o o o
Pelayanan Publik Profesional Kompetensi (Pengetahuan, Perilaku, Skill) Etika Profesi Memahami bidang tugas Berorientasi pada mutu/kualitas; Budaya Pelayanan ASN Tidak Diskriminatif Membangun kepercayaan publik
o Orientasi Pada kepentingan Publik o Mengutamakan kepentingan Publik o Etika publik o Nilai-nilai publik o Public trust
o o o o o o o o
Pemersatu bangsa Pengawal negara Mementingkan kepentingan negara Loyalitas pada negara bukan yang lainnya Semangat Nasionalisme Wawasan Kebangsaan Menciptakan kondisi aman dan damai Keragaman/pluralisme
Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan & pembangunan, yaitu
Jabatan Administrasi
(Psl 14 UU /14)
a. Jabatan pelaksana b. Jabatan pengawas c. Jabatan administrator. Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Terbagi menjadi :
JENIS JABATAN ASN
Jabatan Fungsional (Psl 17 UU 5 /14)
Jabatan Pimpinan Tinggi (Psl 18 UU 5/14)
-Fungsional keahlian : pratama, muda, madya, utama. -Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir. Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai A S N ( kepeloporan, pengembangan kerja sama dan keteladanan ). Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
HAK & KEWAJIBAN ASN . HAK adalah suatu kewenangan / kekuasaan yg diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yg dilindungi hukum baik pribadi maupun umum. . HAK adalah suatu yg patut atau layak diterima. . Agar ASN dpt melaksanakan tugas & tanggung jawabnya dgn baik , meningkatkan produktifitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel , maka setiap ASN diberikan Hak.
HAK-HAK PEGAWAI ASN PNS
(Psl 21 UU No 5/14)
a. Gaji, tunjangan, & fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun & jaminan hari tua ; d. Perlindungan. ( jaminan Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum) Ps.92; dan e.Pengembangan kompetensi
PPPK
(Psl 22 UU No 5/14)
a. Gaji dan tunjangan; b. Cuti; c. Perlindungan. (jaminan hari tua, Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum) ; dan d. Pengembangan kompetensi. Ps.70
KEWAJIBAN . Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. . Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.
KEWAJIBAN PEGAWAI ASN (Psl 23 UU ASN): 1. Setia & taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, & pemerintah yg sah;
2. Menjaga persatuan & kesatuan bangsa; 3. Melaksanakan kebijakan yg dirumuskan pejabat pemerintah yg berwenang; 4. Menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
Lanjutan ..... 5. Melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, & tanggung jawab; 6. Menunjukkan integritas & keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan & tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7. Menyimpan rahasia jabatan & hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
STRUKTUR KELEMBAGAAN PRESIDEN Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN
KEMENTERIAN
LNS
KEMEN PANRB
KASN
Merumuskan kebijakan
LPNK
LAN
BKN
Melaksanakan Kajian dan diklat
Mengelola pegawai ASN
1. Menjaga merit system 2. Monev Seleksi JPT 3. Laporan ke Presiden
KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA Menteri/Kementerian PANRB 1. Perumusan & penetapan kebijakan, 2. Koordinasi & sinkronisasi kebijakan, 3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
LAN • Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, • Pembinaan & penyelenggaraan Diklat ASN
BKN 1. Penyelenggaraan manajemen ASN 2. Pengawasan & pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN (Mengelola Pegawai ASN)
KASN Monitoring, evaluasi kebijakan, & rekomendasi yg mengikat utk menjamin perwujudan sistem merit & pengawasan penerapan asas, kode etik, & kode perilaku ASN.
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 1. Sifat dan Kedudukan:
(Pasal 27)
a. Lembaga Non Struktural b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2.
Tujuan : (Pasal 28) • menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; • mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI; • mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, dan bebas KKN; • mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; • menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan • mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
FUNGSI & TUGAS KASN Fungsi
mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem Merit.
Tugas
a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam melakukan tugasnya KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN; c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
WEWENANG KASN Wewenang (Pasal 32) a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT; b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik/perilaku; c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat; d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.
Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
Tindak Lanjut Keputusan KASN Ada pelanggaran
Hasil pengawasan KASN
Tidak ada pelangaran
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN
PPK dan PyB wajib menindaklanjuti
Ditindaklanjuti
Tidak Ditindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit: • Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan • Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN 1. KASN, terdiri atas: (Pasal 35)
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota c. 5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan:
terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah
3. Syarat menjadi Anggota KASN – WNI; – setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945; – berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri; – tidak sdg menjadi anggota parpol dan/atau tidak sdg menduduki jabatan politik; – mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; – memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bid manajemen SDM; – berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; – tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan – tidak pernah dipidana penjara.
ASISTEN KASN KASN dibantu oleh: Asisten Pejabat Fungsional keahlian yg dibutuhkan. Syarat sebagai asisten KASN: - diangkat & diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat KASN; - dpt berasal dari PNS maupun non-PNS yg memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik, manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yg berkaitan dgn manajemen SDM. - tidak sdg menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tdk merangkap jabatan, serta diseleksi scr terbuka & kompetitif. - memiliki & melaksanakan nilai dasar, kode etik & kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN.
PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN 1. Penetapan (Pasal 37 ayat (1)) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, & Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yg diusulkan oleh tim seleksi. 2. Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2)) Ketua, Wakil Ketua, & anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5 thn & hanya dpt diperpanjang utk 1 kali masa jabatan. 3. Pemberhentian: (Pasal 37 ayat (3)) • meninggal dunia; mengundurkan diri; tdk mampu jasmani/rohani shg tdk dpt menjalankan kewajiban sbg anggota KASN; • dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yg sdh memperoleh kekuatan hukum yg tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan; atau • menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
Seleksi Anggota KASN Menjamin Netralitas Anggota KASN: • Anggota KASN yg berasal dr PNS diberhentikan sementara dr jabatan ASN. • Anggota KASN yg berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK. • Anggota KASN yg berasal dari non-pegawai ASN hrs mengundurkan diri sementara dari jabatan & profesinya. Tim Seleksi Anggota KASN: • Beranggotakan 5 (lima) org yg dibentuk oleh Menteri. • Tim seleksi dipimpin oleh Menteri & melakukan tugas selama 3 (tiga) bln. • Anggota tim seleksi hrs memiliki pengetahuan & pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yg baik, integritas moral, & netralitas. • Melakukan proses seleksi anggota KASN dgn mengumumkan scr terbuka lowongan tsb kpd masy. scr luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, & uji publik. • Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN utk dipilih & ditetapkan oleh Presiden.
Majelis Kehormatan KASN • KASN memiliki & melaksanakan kode etik & kode perilaku. • Dlm hal terjadi pelangggaran kode etik & kode perilaku sbgmana dimaksud, Presiden membentuk Majelis kehormatan kode etik & kode perilaku. • Majelis kehormatan kode etik & kode perilaku terdiri atas: - 5 (lima) orang yg berasal dari luar KASN & - memiliki pengetahuan, pengalaman, & kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yg baik, integritas moral, & netralitas, serta - berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) thn.
Lembaga Administrasi Negara LAN memiliki fungsi: »pengembangan standar kualitas diklat Pegawai ASN; »pembinaan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN; »penyelenggaraan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga diklat lainnya; »pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan »melakukan akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
LAN bertugas: 1. Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan; 2. Membina & kompetensi;
menyelenggarakan
diklat
Pegawai
ASN
berbasis
3. Merencanakan & mengawasi kebutuhan pendidikan & pelatihan Pegawai ASN secara nasional; 4. Menyusun standar & pedoman penyelenggaraan & pelaks diklat, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dgn libatkan K/L; 5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta diklat penjenjangan; 6. Membina dan menyelenggarakan diklat analis kebijakan publik; dan 7. Membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan
Kewenangan LAN LAN berwenang: a. Mencabut izin penyelenggaraan diklat Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan c. Mencabut akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN yg tidak memenuhi standar akreditasi.
BKN BKN memiliki fungsi: • pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; • Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan • penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
BKN bertugas: • mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; • membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; • membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; • mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN; • menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN; • menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan • mengawasi & mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian • Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dpt mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian pejabat (selain JPT utama & madya, & pejabat fungsional ahli utama) kpd: – Menteri di kementerian; – Pimpinan Lembaga di LPNK; – Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara & LNS; – Gubernur, di Provinsi dan – Bupati/Walikota, di Kabupaten/Kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yg mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian Pegawai ASN & pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dgn ketentuan per-UU-an.
Pejabat yang Berwenang (PyB) • Presiden dpt mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kpd PyB di Kementerian, Sekjen/ Sekretariat LN, Sekretariat LNS, Sekda Provinsi & Kab./Kota. • Pejabat yg Berwenang dlm menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit & berkonsultasi dgn PPK di Instansi masing-2. • PyB memberikan rekomendasi usulan kpd PPK di Instansi masing-2 • PyB mengusulkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian Pejabat Administrasi & Pejabat Fungsional kpd PPK di instansinya.
Pejabat yg Berwenang adalah pejabat yg mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian Pegawai ASN sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manajemen PNS (PP 11 TH 2017) Manajemen PNS meliputi: a.penyusunan dan penetapan kebutuhan; a.pengadaan; b.pangkat dan jabatan; c.pengembangan karier; d.pola karier; e.promosi; f. mutasi; g.Penilaian kinerja
i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; n. perlindungan.
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH JABATAN 1. Dasar penetapan kebutuhan : a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. b. Perencanaan kebutuhan SDM utk jangka waktu 5 tahun dgn rincian per tahun berdasarkan Renstra Instansi Pemerintah, dgn pertimbangkan dinamika/ perkembangan Kementerian/Lembaga. c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional. 2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS meliputi kebutuhan dan jenis Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan JPT ( PP 11/2017 Psl 7 ).
PENGADAAN PNS 1. Dasar pengadaan: -
pengisian kebutuhan jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2. Tahapan : a. b. c. d. e. f. g.
Perencanaan Pengumuman lowongan Pelamaran Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang) Pengumuman hasil seleksi Masa percobaan Pengangkatan menjadi PNS (UU 5/2014, Pasal 58)
Pangkat & Jabatan • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dlm klasifikasi jabatan PNS yg menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. • PNS dpt diangkat dlm jabatan tertentu pd lingkungan instansi TNI dan Polri yg pangkat/jabatannya disesuaikan dgn pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
Pengembangan Karier • Dilakukan berdasarkan: -
kualifikasi; Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural); penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. • Manajemen karier PNS dilakukan dgn menerapkan sistem Merit
Pengembangan Kompetensi • Setiap Pegawai ASN memiliki hak & kesempatan utk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan & pelatihan, seminar, kursus, & penataran. • Hrs dievaluasi oleh PyB dan digunakan sbg salah satu dasar dlm pengangkatan jabatan & pengembangan karier. • Wajib disusun dlm rencana pengembangan kompetensi tahunan dlm rencana kerja anggaran tahunan instansi. PNS diberikan kesempatan utk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yg dilakukan melalui pertukaran antara PNS dgn pegawai swasta dlm waktu paling lama 1 (satu) thn & pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN & BKN. 50
PROMOSI PNS • Setiap PNS yg memenuhi syarat mempunyai hak yg sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yg lebih tinggi. • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi;
- kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yg dibentuk oleh PyB.
MUTASI PNS • Setiap PNS dpt dimutasi tugas &/ lokasi dlm satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat & Instansi Daerah, & ke perwakilan NKRI di luar negeri. • Dilakukan oleh PPK dlm wilayah kewenangannya. • Perpindahan PNS antar Kab./Kota dlm satu Prov. ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS antar Provinsi ditetapkan oleh MenDagri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh PyB setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. • Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dgn memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”. • Pembiayaan sbg dampak mutasi dibebankan pd APBN & APBD. 52
PENILAIAN KINERJA PNS Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pd tingkat individu & tingkat unit/organisasi;
Memperhatikan • target, sasaran, hasil, & manfaat yg dicapai, serta perilaku PNS.
Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, & transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan scr berjenjang kpd atasan langsung dari PNS, & dpt mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat & bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kpd Tim Penilai Kinerja PNS. PNS yg penilaian kinerjanya tdk mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dgn pemberhentian sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. 53
• Pemerintah wajib membayar gaji yg adil & layak kpd PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. • Dibayarkan sesuai dgn beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. • Pelaksanaannya dilakukan scr bertahap. • PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. • Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan & fasilitas yg meliputi: – tunjangan kinerja & (dibayar sesuai pencapaian kinerja) – tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pd APBN & APBD.
• PNS yg telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, & prestasi kerja dlm melaksanakan tugasnya dpt diberikan penghargaan. • Penghargaan sbgmana dimaksud dpt berupa pemberian: – tanda kehormatan; – kenaikan pangkat istimewa; – kesempatan prioritas utk pengembangan kompetensi; &/atau – kesempatan menghadiri acr resmi &/atau acr kenegaraan.
DISIPLIN P N S (PP 11 th 2017 Psl 229) 1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm kelancaran pelaks. Tugas, PNS wajib mematuhi disipilin PNS. 2. Instansi Pemerintah wajib melaks penegakan disiplin thd PNS serta melaks berbagai upaya untuk peningkatan disiplin. 3. PNS yang melanggar dijatuhi dengan hukuman disiplin. 4. Ketentuan Disiplin PNS diatur dgn PP tersendiri.
PNS diberhentikan dgn hormat karena: – meninggal dunia; – atas permintaan sendiri; – mencapai batas usia pensiun; – perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yg mengakibatkan pensiun dini; – tdk cakap jasmani &/atau rohani shg tdk dpt menjalankan tugas & kewajiban.
PNS diberhentikan tdk dgn hormat karena: Melakukan penyelewengan thd Pancasila dan UUD 1945; Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap krn melakukan tindak pidana dgn hukuman pidana kejahatan jabatan /kejahatan yg ada hubungannya dgn jabatan atau pidana umum. Menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol; Pidana penjara paling singkat 2 (dua) thn dgn tdk berencana.
PNS diberhentikan dgn hormat tdk atas permintaan sendirikarena: melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
PNS diberhentikan tdk dgn hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila & UUDNRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana kejahatan yg ada hubung-annya dgn jabatan &/atau pidana umum; c. menjadi anggota &/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan penga-dilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dgn pidana penjara paling singkat 2 (dua) thn dan pidana yg dilakukan dgn berencana.
Pemberhentian Sementara PNS PNS diberhentikan sementara, apabila: • diangkat menjadi pejabat negara; • diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga nonstruktural; atau • ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yg diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
59
Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
58 Th Jabatan fungsional Ahli Muda, ahli Pertama dan Fungsional Ketrampilan ( PP No 21 Th 2014)
Pejabat Administrasi
(UU No 5 Th 2014) Jab. Administrator; (setara eselon III) Jab. Pengawas; (setara eselon IV) Jab. Pelaksana (setara esl V & F.umum)
60 Th Jabatan fungsional Ahli Utama, Madya, Apoteker, Dokter, Dokter gigi, medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, ( PP No 21 Th 2014)
Guru dan Dosen
(UU No 14 tahun 2014)
Pejabat Pimpinan Tinggi (UU No 5 Th 2014)
Jabatan pimpinan tinggi utama. ( esl Ia kepala lemb pem non kementerian) Jabatan pimpinan tinggi madya; ( esl Ia dan esl Ib ) Jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II)
65 Th Jabatan fungsional Peneliti Utama, Madya, Dr Pendidik Klinis Utama Madya, Widyaiswara Utama , Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama , Pustakawan Utama, Pranata Nuklir Utama ( PP No 21 Th 2014)
Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua • Hak bagi PNS yg berhenti bekerja. • PNS diberikan jaminan pensiun apabila: –meninggal dunia; –atas permintaan sendiri dgn usia & masa kerja tertentu; –mencapai batas usia pensiun; –perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yg mengakibatkan pensiun dini; atau –tdk cakap jasmani &/atau rohani shg tdk dpt menjalankan tugas & kewajiban. • Jaminan pensiun & jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun & jaminan hari tua yg diberikan dlm program jaminan sosial nasional. • Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja & iuran PNS ybs. 61
Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: Mencakup jaminan kesehatan; jaminan sosial yg jaminan kecelakaan kerja; diberikan dlm jaminan kematian; dan program jaminan bantuan hukum. sosial nasional berupa pemberian bantuan hukum dlm perkara yg dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. 62
MANAJEMEN PPPK Manajemen PPPK meliputi: a.penetapan kebutuhan; b.pengadaan; c. penilaian kinerja; d.gaji & tunjangan; e.pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h.pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.
63
PENETAPAN KEBUTUHAN • Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah & jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan & analisis beban kerja. • Jenis jabatan yg dpt diisi oleh PPPK diatur dgn Per-Pres. • Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan utk jangka waktu 5 (lima) thn yg diperinci per 1 (satu) thn berdasarkan prioritas kebutuhan. • Kebutuhan jumlah & jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dgn Keputusan Menteri.
64
PENGADAAN PPPK •Pengadaan PPPK merupakan kegiatan utk memenuhi kebutuhan pd Instansi. •Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan: •perencanaan, •pengumuman lowongan, •pelamaran, •seleksi, •pengumuman hasil seleksi, dan •pengangkatan menjadi PPPK. •Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, & persyaratan lain yg dibutuhkan dlm jabatan. •Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK utk masa perjanjian kerja minimal 1 thn & dpt diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja. PPPK tdk dpt diangkat scr otomatis menjadi calon PNS. Utk diangkat menjadi calon PNS, PPPK hrs mengikuti semua proses seleksi yg dilaksanakan bagi calon PNS & sesuai dgn ketentuan per-UU-an. 65
PENILAIAN KINERJA PPPK Tujuan: • menjamin objektivitas prestasi kerja yg sdh disepakati berdasarkan perjanjian kerja. Metode: •dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu & tingkat unit/organisasi dgn memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yg dicapai, & perilaku pegawai. •dilakukan scr objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, & transparan. •berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-2, didelegasikan scr berjenjang kpd atasan langsung dari PPPK. •dpt mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat & bawahannya. •Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kpd Tim Penilai Kinerja PPPK. Hasilnya untuk: •dimanfaatkan utk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, & pengembangan kompetensi. •PPPK yg dinilai oleh atasan & Tim Penilai Kinerja PPPK tdk mencapai target kinerja yg telah disepakati dlm perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. 66
Gaji & Tunjangan PPPK • Pemerintah wajib membayar gaji yg adil & layak kpd PPPK. • Gaji sbgmana dimaksud diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, & resiko pekerjaan. • Gaji dibebankan pd APBN utk PPPK di Instansi Pusat & APBD utk PPPK di Instansi Daerah. • Selain gaji, PPPK dpt menerima tunjangan sesuai dgn Ketentuan Per-PU. 67
Gaji
Adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Psl 21 & 22 UU No 5 / 2014)
Penghasilan Bersih =Penghasilan kotor - Potongan Penghasilan Kotor
Gaji Pokok PP 34 th 2014
Tunj.Istri
Tunj Anak
10 %
2 %
gaji pokok
gaji pokok
Tunj.Jab.
Tunj.Beras
ES: I, II, III,IV
1= 10 kg Rp 7.242/kg
Ada Pembulatan
Bantuan PPH
Potongan
IURAN WAJIB
PPh
Taperum
11 % dari gaji & tunjangan :
Gol I
-3
% BPJS
Gol. II Rp. 5.000,-
- 3,75 % dana pensiun
Gol. III Rp. 7.000,-
- 4,25 % Taspen
Gol IV
Rp. 3.000,-
Rp. 10.000,-
CUTI Yaitu Keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu (PP 24/1976) a. Cuti tahunan : - PNS minimal telah bekerja 1 tahun, - lamanya 12 hari/tahun, - dosen dan guru tidak b. Cuti besar : - PNS minimal telah bekerja 6 tahun, - lamanya 3 bulan, - untuk ibadah haji / keagamaan, c. Cuti Sakit - Setiap PNS yang sakit. - lamanya 1 / 2 hari dengan surat lamanya 2 s.d 14 hari dilampiri Surat Ket Dokter lamanya > 14 hari s.d. 1 tahun dilamp Surat Ket Tim dokter. - Gugur kandungan lamanya 1 setengah bulan
d. Cuti bersalin : - PNS persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga - lamanya 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah - anak ke empat dan seterusnya cuti diluar tanggungan negara e. Cuti karena Alasan Penting : - Ibu,Bapak, Istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu sakit keras atau meninggal. - Melangsungkan perkawinan pertama. - lamanya paling lama 2 bulan, f. Cuti Di luar tanggungan negara - PNS telah minimal 5 tahun. - lamanya paling lama 5 tahun - Tidak berhak menerima penghasilan dari Negara
Pengembangan Kompetensi PPPK • PPPK diberikan kesempatan utk pengembangan kompetensi. • Kesempatan utk pengembangan kompetensi sbgmana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. • Pengembangan kompetensi sbgmana dimaksud hrs dievaluasi oleh PyB & dipergunakan sbg salah satu dasar utk perjanjian kerja selanjutnya.
72
Penghargaan PPPK • PPPK yg telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, & prestasi kerja dlm melaksanakan tugasnya dpt diberikan penghargaan. • Penghargaan sbgmana dimaksud dpt berupa pemberian: • tanda kehormatan; • kesempatan prioritas utk pengembangan kompetensi; &/atau • kesempatan menghadiri acr resmi &/atau acr kenegaraan. • PPPK yg dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tdk dgn hormat dicabut haknya utk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini. 73
Disiplin PPPK • Utk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. • Instansi Pemerintah wajib melaksa-nakan penegakkan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. • PPPK yg melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
74
Pemutusan Hubungan Kerja PPPK Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dgn hormat: • jangka waktu perjanjian kerja berakhir; • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri; • perampingan organisasi/kebijakan pemerintah yg mengakibatkan pengurangan PPPK; atau • tdk cakap jasmani &/atau rohani shg tdk dpt menjalankan tugas & kewajiban sesuai perjanjian kerja yg disepakati. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dgn hormat tdk atas permintaan sendiri: • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dgn pidana penjara paling singkat 2 thn & tindak pidana tsb. dilakukan dgn tdk berencana; • melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau • tdk memenuhi target kinerja yg telah disepakati. 75
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tdk dgn Hormat • melakukan penyelewengan terhadap Pancasila & UUDNRI 1945; • dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/ tindak pidana kejahatan yg ada hubungannya dgn jabatan &/atau pidana umum; • menjadi anggota &/atau pengurus partai politik; atau • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yg diancam dgn pidana penjara paling singkat 2 (dua) thn/lebih & tindak pidana tsb. dilakukan dgn berencana. 76
Perlindungan PPPK • Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: –jaminan hari tua; –jaminan kesehatan; –jaminan kecelakaan kerja; –jaminan kematian; dan –bantuan hukum. • Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, & jaminan kematian sbgmana dimaksud dlm huruf a, huruf b, huruf c, & huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. • Bantuan hukum sbgmana dimaksud pd ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dlm perkara yg dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. 77
ASAS PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN
a. kepastian hukum
h. efektif dan efisien
b. profesionalitas
i. keterbukaan
c. proporsionalitas
j. nondiskriminatif
d. keterpaduan
k. persatuan dan kesatuan
e. delegasi f. netralitas g. akuntabilitas
l. keadilan dan kesetaraan, dan m. kesejahteraan.
PRINSIP A S N SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN
a. nilai dasar b. kode etik dan kode perilaku c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas e. kualifikasi akademik f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan g. profesionalitas jabatan.
KODE ETIK & KODE PERILAKU ASN
. ASN sebagai Profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. . Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan utk menjaga martabat dan kehormatan ASN UU No. 5/2014 ASN
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN : 1. Melaksanakan tugasnya dgn jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dgn cermat dan disiplin. 3. Melayani dgn sikap hormat, sopan & tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dgn perintah atasan atau pejabat yg berwewenang sejauh tdk bertentangan dgn ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yg menyangkut kebijakan Negara.
7. Menggunakan Kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melakukan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yg memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya utk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN & selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
FUNGSI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
sangat Penting dlm birokrasi utk menyelenggarakan
Pemerintahan.
Fungsi tersebut, antara lain : 1. Sebagai Pedoman, Panduan birokrasi publik/ aparatur sipil negara dlm menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik/ aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika diarahkan pada kebijakan yg benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
ORGANISASI ASN 1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI utk menyalurkan aspirasinya. 2. Tujuan : a. Menjaga kode etik profesi & standar pelayanan profesi ASN: dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sbg pemersatu bangsa. 3. Fungsi : a. Pembinaan & pengembangan profesi ASN b. Memberikan perlindungan hukum & advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit & masalah hukum dlm melaks. tugas c. Memberikan rekomendasi kpd majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi & kode perilaku profesi d. Menyelenggarakan usaha-2 utk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dgn peraturan perudang-undangan Pasal 109 RUU ASN
SISTEM INFORMASI ASN 1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dlm manajemen ASN. 2. Sifat: Nasional & terintegrasi antar instansi. 3. Pembangunan & pemutakhiran Data scr berkala. 4. Berbasis Teknologi Informasi yg mudah diaplikasikan, mudah diakses & memiliki sistem keamanan terpercaya. 5. Pengelola: BKN & dpt digunakan/diakses oleh instansi terkait baik utk keperluan update data maupun utk pengambilan keputusan.
KONSEP SISTEM MERIT DLM PENGELOLAAN ASN
Konsep Sistem Merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN
SISTEM MERIT ? •
Merupakan kebijakan dan manajemen ASN yg berdasarkan pd kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
•
Sistem merit pd dasarnya adalah konsepsi dlm manajemen SDM yg menggambarkan diterapkannya obyektifitas pd keseluruhan semua proses dlm pengelolaan ASN yakni pd pertimbangan kemampuan dan prestasi individu utk melaksanakan pekerjaannya (kompetensi dan kinerja).
SISTEM MERIT Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasrkan pada : 1) Kompetensi 2) Kinerja secara adil dan wajar. 3) Kualifikasi Tanpa membedakan : . Latar belakang Politik, Ras, Warna kulit, Agama, Asal Usul, Jenis kelamin, Status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
88
OBYEK DLM SISTEM MERIT Obyek dilaksanakan pada semua tahapan dlm pengelolaan SDM, seperti : 1. Rekruitmen 2. Pengangkatan 3. Penempatan 4. Promosi. Sistem ini biasanya disandingkan dengan SPOIL SISTEM, yang Penerapan Manajemen SDM lebih mengutamakan Pertimbangan SUBYEKTIF, seperti alasan Politik, Personal, Kedekatan dan Lainnya,
FUNGSI MERIT . Bagi Organisasi, sistem ini mendukung keberadaan prinsip Akuntabilitas yg saat ini menjadi tuntutan sektor Publik. . Bagi Pegawai, sistem ini Menjamin Keadilan dan menyediakan ruang Keterbukaan dalam perjalanan Karier seorang pegawai. . UU ASN secara jelas mengakomodasi sistem merit dalam pelaksanaan manajemen ASN (Psl 51 UU ASN).
PENERAPAN SISTEM MERIT DLM PENGELOLAAN ASN MANAJEMEN PNS Psl 55 UU ASN
SISTEM MERIT
PADA SEMUA KOMPONEN ATAU FUNGSI MANAJEMEN ASN
HARUS MENERAPKAN SISTEM MERIT MANAJEMEN PPPK Psl 93 UU ASN
MONITORING, PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MERIT
JAMINAN MERIT SISTEM
MONITORING DAN PENILAIAN DIWUJUDKAN
PANGKAT & JABATAN ASN
BERDASAR KOMPETENSI, KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
BERDASAR KUALIFIKASI, KOMPETENSI, PENILAIAN KINERJA
MUTASI PEGAWAI
KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN INSTANSI
PENILAIAN KINERJA
BERDASAR KINERJA SESUNGGUHNYA PEGAWAI
PROMOSI PEGAWAI
BERDASAR KINERJA PEGAWAI DAN BUKAN PERTIMBANGAN SUBYEKTIF
DISKUSI UNTUK MEMBAHAS MATERI LATIHAN : a) Jelaskan
esensi penting Manajemen ASN sesuai UU ASN & apa implikasinya terhadap peserta sbg pegawai ASN?;
b) Jelaskan
Kedudukan & Peran ASN & apa yg perlu dilakukan peserta Diklat sbg Pegawai ASN?
c) Menjelaskan
Hak & Kewajiban ASN & Bgmana peserta sbg Peg. ASN bersikap agar terjadi Keseimbangan?;
d) Jelaskan
Kode Etik & Kode Perilaku ASN & Bagaimana peserta dpt Melaksanakannya dgn baik sbg Pedoman/ Acuan/ Norma?
KELEMBAGAAN SISTEM MERIT DLM PENGELOLAAN ASN
1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),
kewenangannya : untuk melakukan Monev pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah.
2. Kementrian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara ( Kemen PAN dan RB ) yang
bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN 94
PENGATURAN PENGELOLAAN ASN ( UU ASN ) 1) Pasal 55, tentang Manajemen PNS, meliputi : Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan,
Pangkat dan Jabatan, Pengembangan Karier, Pola Karier, Promosi, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian Tunjangan, Penghargaan , Disiplin, Pemberhentian , jaminan pensiun dan hari tua dan Perlindungan.
1) Pasal 93, mengatur tentang Manajemen PPPK, meliputi : Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian
kinerja, , pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, Pemutusan Hubungan kerja , Perlindungan 95
MEKANISME PENGELOLAAN ASN
MANAJEMEN PNS
MEKANISME
PENGELOLAAN
ASN
MANAJEMEN PPPK
1. Penyusunan & penetapan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Pangkat dan Jabatan 4. Pengembangan Karier 5. Pola karier; Promosi; Mutasi 6. Penilaian kinerja 7. Penggajian dan tunjangan 8. Penghargaan 9. Disiplin 10. Pemberhentian 11. Jaminan pensiun dan hari tua 12. Perlindungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penetapan kebutuhan Pengadaan Penilaian kinerja Penggajian dan tunjangan Pengembangan kompetensi Pemberian penghargaan Disiplin 96 Pemutusan hubungan Perjanjian kerja
MANAJEMEN PNS BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) utk JANGKA WAKTU 5 THN
1
REKRUITMEN
2
PENGEMBANGAN PEGAWAI
SBG HAK PEGAWAI ASN, BENTUK-2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
3
PROMOSI
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)
4
KESEJAHTERAAN
5
MANAJEMEN KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
7
PENSIUN
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI & SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED
PERMASALAHAN BIROKRASI
1. Pelayanan yg Buruk; 2. Korupsi; 3. Organisasi yg Gemuk; 4. Profesionalisme Rendah; 5. Inefisiensi & Inefektivitas; 6. Kurang Berkoordinasi/Ego Sektoral; 7. Kebijakan yg Tumpang Tindih ; 8. Politisasi & Intervensi Politik; 9. Cultureset -- Feodalistik
98 KOMITMEN MUTU
LATIHAN :
APA YG MENJADI TUJUAN POKOK DARI MANAJEMEN ASN?
APA PENGERTIAN MANAJEMEN ASN?
SEBUTKAN NILAI- 2 DASAR BAGI KEBERHASILAN PELAKSANAAN MANAJEMEN ASN.
PELAJARAN- 2 APA SAJA YG DPT DIPEROLEH DARI MANAJEMEN ASN?
JELASKAN CONTOH- 2 PELAKS MANAJEMEN ASN YG BAIK. KOMITMEN MUTU
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI JPT UTAMA DAN MADYA
PADA KEMENTERIAN, KESEKRETARIATAN LN, LEMBAGA NON STRUKTURAL, INSTANSI DAERAH
PENGISIAN JPT
JPT PRATAMA
DILAKS TERBUKA DI TK NAS ATAU ANTAR KAB/KOTA DLM 1 PROV
DILAKS TERBUKA DI TK NASIONAL
SYARAT : • KOMPETENSI • KUALIFIKASI • KEPANGKATAN • DIKLAT • REKAM JEJAK JABATAN • INTEGRITAS • PERSYRATAN LAIN SESUAI PER-UU-AN
SYARAT : • KOMPETENSI • KUALIFIKASI • KEPANGKATAN • DIKLAT • REKAM JEJAK JABATAN • INTEGRITAS • PERSYRATAN LAIN SESUAI PER-UU-AN
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
8
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
7
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
6
KASN
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
KOORDINASI
4
PRESIDEN
Laporan
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PIMP K/L /PPK 1 5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
KETENTUAN LAIN PENGISIAN J P T JPT UTAMA DAN MADYA TERTENTU
PENGISIAN JPT
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JPT DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TERTENTU
DILAKS SCR TERBUKA KOMPETITIF
DILAKS SCR TERBUKA KOMPETITIF
DAPAT BERASAL DR NON PNS DGN PERSETUJUAN PRESIDEN DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI SETELAH UNDURKAN DIRI DAPAT DIISSI OLEH PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI SESUAI PER-UU-AN
Pengisian JPT dari Non-PNS • JPT utama & madya tertentu dpt berasal dari non-PNS dgn persetujuan Presiden yg pengisiannya dilakukan scr terbuka & kompetitif serta ditetapkan dlm KEPRES. • JPT dpt diisi oleh prajurit TNI & anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan & sesuai dgn kompetensi yg ditetapkan melalui proses scr terbuka & kompetitif. • JPT di lingk. Instansi Pemerintah tertentu dpt diisi oleh prajurit TNI & anggota Polri sesuai dgn kompetensi berdasarkan Ketentuan Per-PU.
PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI • PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DILARANG MENGGANTI PEJABAT PIMPINAN TINGGI SELAMA 2 TAHUN SEJAK PELANTIKAN, KECUALI PEJABAT YBS MELANGGAR KETENTUAN PER-UU-AN DAN TDK LAGI MEMENUHI SYARAT. • PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SEBELUM 2 TAHUN DPT DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRESIDEN. • JABATAN PIMPINAN TINGGI HANYA DPT DIDUDUKI PALING LAMA 5 TAHUN. JABATAN PIMPINAN TINGGI DPT DIPERPANJANG BERDASARKAN : PENCAPAIAN KINERJA, KESESUAIAN KOMPETENSI, DAN BERDASARKAN KEBUTUHAN INSTANSI SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAN BERKOORDINASI DENGAN KASN
POLA KARIR JPT • Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. • Pejabat yg habis masa jabatannya hrs mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali utk menduduki jabatan yg sama pd periode berikutnya. • Pejabat ybs hrs memenuhi target kinerja yg diperjanjikan dgn atasan. • Pejabat yg tdk memenuhi kinerja yg diperjanjikan dlm waktu 1 (satu) thn pd suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bln utk memperbaiki kinerjanya. • Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tdk menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat ybs hrs mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tsb Pejabat ybs dpt dipindahkan pd jabatan lain sesuai dgn kompetensi yg dimiliki/ ditempatkan pd jabatan yg lebih rendah.
PENYETARAAN Pd saat Undang-2 ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: • jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dgn JPT utama; • jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dgn JPT madya; • jabatan eselon II setara dgn JPT pratama; • jabatan eselon III setara dgn jabatan administrator; • jabatan eselon IV setara dgn jabatan pengawas; dan • jabatan eselon V & fungsional umum setara dgn jabatan pelaksana, sampai dgn berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dlm Undang-2 ini.
KETENTUAN TRANSISI • Peraturan pelaksanaan Undang-2 ini hrs sdh ditetapkan paling lambat 2 (dua) thn sejak UndangUndang ASN diundangkan. • ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik & penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn Undang-Undang ini. • Pegawai Negeri Sipil Pusat & Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sbg Pegawai ASN.
KETENTUAN AFIRMATIF Kebijakan & Manajemen ASN yg diatur dalam Undang-2 ini dilaksanakan dgn memperhatikan: a.kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau b.Warganegara berkebutuhan khusus. Penjelasan Pasal: Yg dimaksud dgn daerah-daerah tertentu misalnya daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.
T E R I M A
K A S I H
