BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL X DENPASAR
SURAT PERJANJIAN Nomor: 05/SP-PPK/PPBJ/PLS/KR.X/IV/2013 PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PEMERINTAH Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR Dengan PT. AGUNG AUTOMALL Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. H. ABDUL ROHIM Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Regional X BKN Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional X BKN Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 04/KEP/2013 Tanggal 2 Januari 2013, yang berkedudukan di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. ADE ANDRI LIUS ZEN Sebagai Kepala Cabang PT. Agung Automall, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Agung Automall yang beralamat di Jl. Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah pada kantor Regional X BKN Denpasar, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.
PASAL 1 TUGAS DAN PEKERJAAN (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah.
Lingkup...
-2-
(2) Lingkup pekerjaan adalah pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Innova Type G M/T pada Kantor Regional X BKN Denpasar dengan ketentuan sebagai berikut: a. Spesifikasi: 1. TIPE/MODEL : 2. WARNA : 3. DIMENSI - Panjang : - Lebar : - Tinggi : - Jarak Sumbu : 4. BERAT Berat Kosong : 5. MESIN - Type Mesin : - Kapasitas Silender : - Daya Maximum : - Torsi Maximum : - Jenis bahan bakar : - Sistem bahan bakar : - Kapasitas Tangki :
Innova G M/T Silver Metalic 4585 1760 1750 2750
mm mm mm mm
1525 kg 4 Silender segaris 16 katup DOHC, VVT-i 1998 cc 136/5600 PS/rpm 18,6 / 4000 kgm/rpm Bensin tanpa timbal Sistem Injeksi Elektronik (EFI) 55 Liter
6. TRANSMISI : Manual 5 Kecepatan 7. KEMUDI : Power Steering 8. REM - Rem Depan : Cakram berventilasi - Rem Belakang : Tromol 9. SUSPENSI - Suspensi Depan : Double wishbone dengan pegas koil dan stabilizer - Suspensi Belakang : 4 Link dengan Pegas Coil dan Lateral Rod 10. RODA : Alloy Wheel 205/65 R 15 11. STANDAR FITUR - Tempat duduk tiga baris kedepan - Kotak penyimpanan di dashboard - Kunci dilengkapi dengan Toyota auto alarm - AC Dobel Blower - Audio 2 DIN 6” layer sentuh CD,DVD,MP3,USB/AUX dan WMA Player 4 Speaker dan 2 Tweeters - Spion Elektrik - Central door lock - Power Window - Sensor Parkir - Lampu Kabut 12. SERVICE/GARANSI - Garansi Mesin 3 (tiga) tahun atau 100.000 km (Seratus ribu kilometer) mana
yang tercapai terlebih dahulu terhitung sejak tanggal serah terima kendaraan. Free Jasa Service 50.000 Km atau 4 tahun (mana yang tercapai terlebih dahulu) terhitung sejak tanggal serah terima kendaraan. Aksesoris Tambahan: sarung jok dan Karpet Dasar. b. Bea Balik Nama plat merah Bali (plat DK) c. Kendaraan diterima di Kantor Regional X BKN Denpasar (Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar) Pasal 2...
-3PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Perkiraan Sendiri; 6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya; 7. Pengesahan DIPA Kantor Regional X BKN Denpasar Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA:088.01.2.667882/2013 Tanggal 5 Desember 2012. 8. Kesepakatan Acuan Harga Perkiraan Sendiri pada portal Pengadaan Nasional untuk bulan April 2013; 9. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan No. 05/DP/PAN-PBJ/PLS/KR.X/IV/2013 tanggal 10 April 2013. 10. Dokumen Penawaran dari Penyedia PT. Agung Automall No. BM210/EXT/263/IV/2013 tanggal 18 April 2013; 11. Berita Acara Pembukaan, Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan PT. Agung Automall No. 05/BAPEMEV/PAN-PBJ/PLS/KR.X/IV/2013 tanggal 18 April 2013; 12. Berita Acara Hasil Penunjukkan No. 05/BAHP/PAN-PBJ/PLS/KR.X/IV/2013 tanggal 19 April 2013; 13. Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 05/TAP/PANPBJ/PLS/KR.X/IV/2013 tanggal 22 April 2013; 14. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 05/KEP-PPK/PPBJ/PLS/KR.X/IV/2013 Tanggal 24 April 2013.
PASAL 3 RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut : No. Merek, Model, Tipe Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) Kendaraan (Rp) termasuk Termasuk PPN PPN 1 Toyota Innova Type G M/T 1 249.450.000 249.450.000 Bahan Bakar Bensin 249.450.000 Total Harga termasuk PPN Terbilang: Dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah Pasal 4...
-4PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (Purchase Order). (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasanalasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur.
PASAL 5 JAMINAN PELAKSANAAN (1) Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari harga total yaitu Rp. 12.472.500,- (Dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang. (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan. (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.
PASAL 6 CARA PEMBAYARAN (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah sebesar Rp. 249.450.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia (Pejabat) Pemeriksa dan Penerima Barang. (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank Central Asia KCP Gianyar Nomor rekening: 416.014.9499 atas nama PT. Agung Automall. (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PASAL 7 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang...
-5(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak. (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar. (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
PASAL 8 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini. (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
Pasal 9...
-6PASAL 9 SANKSI DAN DENDA (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3. (2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PASAL 10 PERSELISIHAN (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah. (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: (mediasi melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Denpasar). (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK. (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. PASAL 11 LAIN-LAIN (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini: a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 05/KEPPPK/PPBJ/PLS/KR.X/IV/2013 Tanggal 24 April 2013. b. Berita Acara Hasil Pembukaan, Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan PT. Agung Automall No. 05/BAPEMEV/PAN-PBJ/PLS/KR.X/IV/2013 tanggal 18 April 2013; c. Dokumen Penawaran PT. AGUNG AUTOMALL Nomor: BM210/EXT/263/IV/2013 tanggal 18 April 2013. d. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan No. 05/DP/PANPBJ/PLS/KR.X/IV/2013 tanggal 10 April 2013. e. Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya: surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan. (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas. (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 12...
-7PASAL 12 PENUTUP (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini. (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat minimal dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani untuk dan atas nama :
Pihak Kedua PT. Agung Automall Cabang Gianyar
ttd.
ADE ANDRI LIUS ZEN Kepala Cabang
Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Regional X BKN Denpasar
ttd.
H. ABDUL ROHIM NIP. 195808111980031001
