F 6.1-01-01/Rev.0 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SERTIFIKASI PRODUK ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMPACK DENGAN ……………………………… Pada hari ini ..........., tanggal ……… bulan ............ tahun ...................., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat
: Ir. Umar Habson, MM : Manajer Eksekutif LSPro ChemPack : Jl. Balai Kimia no. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telp. 021-8717438, Fax. 021-8714928 email :
[email protected]
Sebagai penyedia Jasa Sertifikasi Produk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan Alamat
: : :
sebagai PIHAK KEDUA, yang menerima jasa sertifikasi produk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama sertifikasi produk dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Jenis Pekerjaan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam rangka Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI, untuk produk ………. dengan standar yang diacu SNI ……….. , berdasarkan sistem sertifikasi 5.
1 dari 5
Pasal 2 Hak dan kewajiban
2.1
PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Memberikan informasi tentang persyaratan sertifikasi kepada PIHAK KEDUA. b. Menjamin kerahasiaan informasi PIHAK KEDUA yang diperoleh selama kegiatan sertifikasi. c. Melakukan proses sertifikasi produk sesuai permohonan PIHAK KEDUA serta berdasarkan ketentuan yang berlaku. d. Menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam rangka proses sertifikasi.
2.2
PIHAK PERTAMA berhak : a. Mendapatkan informasi tentang perusahaan (Akte Perusahaan, perizinan dan dokumen terkait lainnya). b. Mengakses pabrik dan/atau fasilitas produksi dalam rangka proses sertifikasi sesuai produk yang akan disertifikasi. c. Menunjuk PIHAK KEDUA dalam rangka audit witness oleh KAN bilamana diperlukan.
2.3
PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Melengkapi semua persyaratan sertifikasi produk yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. b. Mentaati peraturan/ketentuan proses sertifikasi yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA. c. Membayar biaya sertifikasi produk kepada PIHAK PERTAMA. d. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan adanya perubahan kepemilikan perusahaan dan lokasi pabrik.
2.4
PIHAK KEDUA berhak : a. Menerima pelayanan atas jasa sertifikasi produk dari PIHAK PERTAMA. b. Mendapatkan Sertiifkat Produk Penggunaan Tanda SNI setelah memenuhi semua persyaratan prosedur sertifikasi. Pasal 3 Kerahasiaan
PIHAK PERTAMA bertanggungjawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik PIHAK KEDUA yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personil tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.
2 dari 5
Pasal 4 Biaya sertifikasi/Survailen 4.1
4.2 4.3
PIHAK KEDUA harus membayar biaya sertifikasi / survailen (kunjungan pengawasan) yaitu biaya permohonan, jasa audit, jasa proses sertifikasi, jasa petugas pengambil contoh dan biaya uji produk. Transportasi dan akomodasi personil PIHAK PERTAMA dalam rangka kegiatan dan pengambilan contoh yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. Biaya sertifikasi/ survailen harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebelum kegiatan audit dan pengambilan contoh dilaksanakan. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening : No. Rekening : 129.000-978794-2 Bank : Bank Mandiri Cabang : KCP Cimanggis, Jakarta Timur Atas nama : Bendahara Penerimaan Balai Besar Kimia dan Kemasan Atau dibayar langsung (tunai) kepada Bendahara Penerimaan, Balai Besar Kimia dan Kemasan,Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13069.
Pasal 5 FORCE MAJEURE 5.1
Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak oleh karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan para pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui / tidak dapat diduga sebelumnya yang diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir) huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan para pihak, sabotase, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
5.2
Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak terkena Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi Force Majeure tersebut disertai bukti-bukti yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya pihak yang tidak terkena Force Majeure akan menanggapi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh yang terkena Force Majeure, maka pihak yang tidak terkena Force Majeure menganggap tidak terjadi Force Majeure.
3 dari 5
5.3
Dalam keadaan Force Majeure maka kewajiban masing-masing pihak akan ditunda berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini. Pasal 6 Tanggung Gugat (Liabilitas)
Penyelesaian masalah yang berkaitan berdasarkan peraturan perundangan.
dengan
tanggung
gugat
produk
dilakukan
Pasal 7 Banding atau perselisihan Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 8 Pemberitahuan dan surat menyurat Semua surat-surat atau pemberitahuan atau pernyataan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melaui faksimili yang dialamatkan kepada : PIHAK PERTAMA
:
Manajer Eksekutif LSPro ChemPack Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur Tlp (021) 8717438 / Fax (021) 8714928
PIHAK KEDUA
:
...............................................................................
Pasal 9 Periode Perjanjian Periode Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh para PIHAK sampai dengan tanggal habis masa berlaku SPPT SNI.
4 dari 5
Pasal 10 LAIN-LAIN (1)
(2)
Segala sesuatu yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat akan mengatur dalam suatu addendum/amandemen surat perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini; Kedua belah pihak setiap waktu berhak untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama dengan syarat memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 11 PENUTUP
Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan beberapa salinan sesuai kebutuhan dan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali. Jakarta, …………………………, ………………….. 20..
Atas nama PIHAK PERTAMA
Atas nama PIHAK KEDUA
Ir. Umar Habson, MM Manajer Eksekutif
………………………. Direktur Utama
5 dari 5
