Supriatna UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Khoirun Nisa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural ...

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL: STUDI DI DESA TELUK PANJI II KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN SUMATERA UTARA

Khoirun Nisa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta [email protected]

Supriatna UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta [email protected]

Abstract Indonesian state is constituted of various races and cultures which reflect plural societies and create culture, art, and different customs as informal education of the society. Multicultural society is a society that acknowledges plurality as the matter of Indonesian nation. This kind of society can be easily found at Teluk Panji II village characterized as one of transmigration areas. Inter-cultural harmony is also depicted through marital system with different cultural background. For example, multicultural society will contribute to create equal position of different cultures. Multicultural society is relatively new term which is introduced by Canadian State around 1970s. This furthermore produces cultural fusion which bounds the relationship of plural society into multicultural one adhering to different kinship system. In sum, the law of inheritance implemented differs with those applied among families concluded through endogamy marriage. [Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari bermacam macam suku dan budaya yang mencerminkan kemajemukan masyarakat (plural societies) dan mampu membentuk kebudayaan, kesenian, serta berbagai kebiasaan masyarakat, sebagai bentuk pendidikan informal masyarakat tersebut. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang mengakui kemajemukan bangsa Indonesia. Masyarakat tersebut dapat ditemukan di Desa Teluk Panji II yang merupakan salah satu wilayah transmigrasi. Keharmonisan antar budaya juga ditunjukkan pada sistem perkawinan dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sebagai contoh masyarakat multikutural untuk menciptakan kesetaraan kedudukan antar budaya. Konsep masyarakat multikultural sebenarnya masih relatif baru, yang diperkenalkan oleh Negara Kanada sekitar 1970-an. Hal ini menimbulkan peleburan budaya, sehingga mengikat hubungan masyarakat plural menjadi multikultural yang menganut perbedaan sistem kekerabatan sesuai dengan kebudayaannya. sehingga sistem kewarisan yang berlaku berbeda dengan keluarga yang melakukan perkawinan endogami.] Kata kunci: Masyarakat, Multikultural, Hukum Kewarisan, Waris Islam.

A. Pendahuluan Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan etnis, bahasa, adat istiadat dan bersatu padu dalam bhineka tunggal ika. Adat istiadat masyarakat majemuk yang berbhineka tunggal ika tersebut merupakan bentuk pengakuan akan kesetaraan, kesedera-

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

jatan antar suku bangsa yang akan senantiasa dilestarikan dan berkembang mengikuti peradaban bangsa yang menjadi salah satu berkah dari Tuhan yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan

161

Khoirun Nisa dan Supriatna

kepribadian yang kemudian menjadi sumber hukum Adat.1 Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut hanya terbatas pada bidang-bidang hukum tertentu, salah satu bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Secara umum, di Negara Indonesia dikenal istilah pluralistik hukum dalam masalah pembagian harta warisan, hal ini disebabkan karena adanya tiga corak hukum kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yakni hukum waris Eropa yang diberlakukan oleh masyarakat Hindia-Belanda, mengingat Negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, hukum waris Islam yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan hukum waris adat diberlakukan bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Hukum kewarisan Islam secara eksplisit diatur di dalam Q.S An-Nisâ’: 11, 12, dan 176 yang mengatur bagian ahli waris yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara-saudara baik sekandung, seayah maupun seibu dengan bagian 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8 dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Untuk ahli waris selain yang telah disebutkan tersebut di atas, maka pengembangannya diserahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang memenuhi persyaratan keahlian untuk berijtihad dalam bidang hukum kewarisan. Cara pengembangan ahli waris-ahli waris tersebut, melalui penafsiran-penafsiran dengan menggunakan penalaran berfikir logis. Penafsiran-penafsiran tersebut, secara umum banyak dipengaruhi oleh kebudayaan, sehingga hasil penafsiran tersebut, tentu berbeda dan terjadi variasi antara daerah atau negara satu sama lainnya. Sebagian besar, masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan hukum adat dalam

1 2

162

membagi warisan, meskipun mayoritas beragama Islam, sehingga hukum kewarisan Islam yang merupakan hukum positif yang dilakukan bagi umat muslim belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sistem hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan, sehingga tidak terlepas dari sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan, sebagaimana yang telah dikemukakan Hazairin, bahwa hukum kewarisan mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral2. Sistem kekerabatan tersebut, umumnya memberi pengaruh yang besar terhadap sistem kewarisan, sehingga sistem kekerabatan dengan sistem kewarisan tidak dapat dipisahkan. Desa Teluk Panji II merupakan salah satu daerah transmigrasi yang mencerminkan kemajemukan masyarakat karena terdiri dari beragam etnik budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, akan tetapi mampu berbaur satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik, sehingga terciptanya masyarakat multikultural yang harmonis. Dengan adanya perbauran adat tersebut, kadang tidak jarang terjadi perkawinan silang antar budaya, contohnya perkawinan antara suku Jawa dengan Sunda, Jawa dengan Batak dan sebagainya yang berasal dari background budaya yang berbeda. Dengan adanya perkawinan antar budaya tersebut, tentunya dalam suatu keluarga memungkinkan menganut sistem kekerabatan yang berbeda sesuai dengan kebudayaannya masing-masing, sehingga sistem kewarisan yang berlaku pada keluarga tersebut berbeda dengan keluarga yang melakukan perkawinan endogami dalam membagi harta pusakanya, untuk menciptakan kerukunan di dalam keluarganya, sebagaimana yang berlaku di Desa Teluk Panji II.

Soeroyo Wignyodipoero, Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hlm 13. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 9.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H


B. Gambaran Tentang Kewarisan Islam Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata mîrâœ, irœ, wirœ, wirâœah, dan tûraœ, yang dimaknai dengan kata maurûœ, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.3 Pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh syara’ dikenal dengan kata farâi bentuk jamak dari kata farîah yang artinya ketentuanketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Quran,4 sehingga ilmu yang mempelajari tentang kewarisan ini juga dikenal dengan ilmu mawâriœ atau ilmu farâi. Secara terminologi, ilmu mawâriœ adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa orangorang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.5 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pengertian hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.6 Wirjono Prododikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia mendefinisikan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.7 Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui bahwa ilmu mawâriœ mengatur mengenai syarat-syarat menerima harta pusaka, sebab-sebab menerima pusaka, sebab-sebab penghalang mewarisi, hak-hak atas harta peninggalan, waktu terbukanya pintu kewarisan, bagian masing-masing ahli waris dan cara mem-

baginya, serta hukum-hukum dan masalahmasalah yang berpautan dengan harta pusaka. 8 1. Dasar Hukum Kewarisan Dasar hukum yang mengatur pembagian warisan dalam Islam adalah al-Qur’an dan alHadis yang kemudian diperkaya dengan ijtihad para ulama. Di dalam al-Quran ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan telah dijelaskan secara jelas dan rinci, sebagaimana yang termaktub pada Q.S An-Nisâ’: 7, 11,12, dan 176. Walaupun ketentuan-ketentuan hukum waris telah dijelaskan secara jelas dan rinci, tetapi hadis juga menjelaskan ketentuan-ketentuan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain Al-Quran dan hadis, ijtihad juga mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan hukum tentang pembagian warisan.9 Misalnya ketika terjadi kekurangan dalam pembagian warisan maka diselesaikan dengan cara ‘aul dan lain sebagainya. C. Sebab-Sebab Pewarisan dan Terbukanya Pewarisan 1. Sebab-Sebab Pewarisan Sebab-sebab pewarisan menurut syari’at Islam ada 4, yaitu: 1) Hubungan nasab atau kekerabatan Dalam ketentuan orang-orang Arab jahiliyyah, hubungan kekerabatan hanya terbatas pada laki-laki saja yang telah dewasa. Setelah Islam datang, ketentuan ini diperbaharui dan direvisi, sehingga kerabat yang mendapat warisan yaitu semua ke-

3 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawâriœ: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.17. 4 Ahmad rafiq, Fiqhul Mawâriœ, ( Jakarta: PT raja grafindo persada, 1993), hlm. 1. 5 Ibid; hlm.2. 6 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171. 7 Wirjono prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia,( Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 13. 8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawâriœ..., hlm. 19. 9 Ahmad Rofiq, Fiqhul Mawâriœ, hlm. 22

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

163


rabat baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun belum.10 Hubungan perkawinan Perkawinan merupakan salah satu penyebab pewarisan antara suami dan istri. Ada 2 persyaratan suami istri dapat saling mewarisi yaitu: 1) Perkawinannya merupakan perkawinan yang sah, yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik ketika telah berkumpul maupun belum. 2) Ikatan perkawinan antara suami dan istri masih utuh atau dianggap masih utuh ketika salah satu pasangaan suami atau istri meninggal dunia. Perkawinan masih utuh jika belum terjadi perceraian ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan perkawinan dianggap masih utuh adalah ketika suami meninggal dunia, istri masih menjalani masa iddah talak raj’i.11

2)

3)

Hubungan karena al-walâ’ Al-walâ’ memiliki 2 pengertian: 1) Walâ’ul ‘atâqah yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak. Akibat dari hubungan ini adalah jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris lainnya, maka orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya, sehingga apabila orang yang memerdekakan meninggal dunia, maka budak yang dimerdekakan tidak mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakan.12

10 11 12 13

164

Walâ’ul muwâlah yaitu hubungan yang timbul akibat adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.13 Hubungan agama Para ulama telah sepakat bahwa sebabsebab mewarisi ada 3 macam, akan tetapi ada 1 hal lagi yang oleh ulama Syafi’iyah dan Malikiyah yang menjadikan hubungan agama sebagai salah satu sebab mewarisi. Yang dimaksud dengan hubungan agama adalah apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris dari hubungan nasab, perkawinan, dan walâ’, maka harta tersebut diserahkan kepada baitul mâl atau kas perbendahaaran negara untuk diwarisi oleh orang-orang Islam secara ‘ucûbah. 2)

4)

2. Terbukanya Kewarisan Terbukanya pintu kewarisan adalah ketika seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia yang dalam hal ini disebut dengan pewaris. Terbukanya kewarisan karena pewaris meninggal dunia merupakan syarat utama dalam hukum kewarisan yang sejalan dengan asas kewarisan Islam yaitu asas kewarisan semata karena kematian. D. Syarat dan Rukun Kewarisan Rukum Kewarisan ada 3 macam, yaitu: 1.

Muwarriœ (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Adapun syarat-syarat pewaris adalah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki, secara +ukmi, atau taqdîri.

2.

Al-wâriú (Ahli Waris), yaitu orang yang ditinggalkan pewaris yang memiliki hubungan yang termasuk ke dalam sebab-sebab pewarisan. Adapun syarat-syarat ahli

Ahmad Rofiq, Fiqhul Mawâriœ, hlm. 34. Ibid. Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 55. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, hlm. 122.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H


waris adalah ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia dan tidak ada halangan baginya untuk menerima warisan. Al-Maurûú (harta peninggalan), yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang dimilikinya ketika ia masih hidup dan yang akan diwarisi kepada ahli warisnya setelah dipotong dengan hakhak yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut, seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang piutang, dan melaksanakan wasiat.

3.

b.

c.

E. Penghalang Kewarisan Penghalang kewarisan terbagi dua, yaitu: Mamnû’/Mahrûm yang berarti suatu tindakan atau keadaan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan secara keseluruhan. Ada 4 macam yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan, yaitu:

1.

a.

Pembunuhan Apabila ahli waris membunuh pewaris, maka haknya untuk mendapatkan warisan gugur. Hal ini dilandasi atas sabda Rasul saw. yang berbunyi:

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (H.R Bukhari Muslim). Hadis di atas menjelaskan bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi orang non muslim begitu juga sebaliknya walaupun di antara kedua memiliki hubungan nasab atau kerabat.

“pembunuh tidak mewarisi.” (H.R Ibnu Majjah) Hadis di atas menjelaskan bahwa ahli waris yang membunuh pewaris agar ia cepat mendapatkan harta peninggalannya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan, walaupun pewa-

ris tidak memiliki ahli waris yang lain kecuali dirinya sendiri. Perbudakan. Pada saat ini bentuk perbentukan sudah lama dihapuskan, sehingga sudah tidak ditemukan lagi praktik perbudakan. Perbudakan merupakan salah satu penghalang kewarisan, bukan karena sosialnya, melainkan karena budak dianggap tidak cakap hukum dalam melakukan segala sesuatu, begitu juga dalam menguasai harta bendanya. 15 Berlainan Agama Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi saw.:

2.

*ijâb, yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan, baik sebagian maupun seluruh bagiannya karena ada kerabat (ahli waris) yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris/ lebih utama. *ijâb terbagi dua, yaitu +ijâb +irmân dan +ijâb nuqcân:

14

Imam Ahmad bin Hanbâl, Musnad Ahmad bin Hanbâl, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 227, Hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Kitab tentang Faraid, bab tentang warisan pembunuh, (Beirut: Dar alFikr, t.t.), II: 166, hadist dari Muhammad bin Rahmah dari al-Lais bi Sa’ad dari Ishaq bin Abi Farwah dari Ibnu Shihab dari Humaid bin Abdullah bin Luhay dari Miqdam. 15 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 110. 16 Muslim, ca+î+ Muslim, Kitab Faraid, 11: 56, Hadist No. 1614, Abû Dawûd, Sunan Abî Dâwud, Kitab Faraid, bab tentang warisan orang Muslim terhadap non muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 52, Hadiœ dari Sufyan dari Zuhri dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

165


a.

b.

*ijab +irmân, yaitu hilangnya hak waris seseorang secara keseluruhan, disebabkan adanya ahli waris lain yang menghalanginya. Contohnya saudara tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak laki-laki yang hubungan kerabatnya lebih utama. *ijab nuqcân, yaitu berkurangnya bagian seseorang disebabkan karena adanya ahli waris yang lain. Misalnya bagian suami yang awalnya ½ menjadi ¼ disebabkan pewaris meninggalkan keturunan.17

F. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya 1. Hak-hak yang berkaitan terhadap harta peninggalan Sebelum harta warisan dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka ahli waris berkewajiban untuk menunaikan segala hak yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut, di antaranya adalah: a.

Biaya perawatan jenazah Tajhîz yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk pengurusan jenazah, mulai ia meninggal dunia hingga penguburan. Pembayaran hutang

b.

Hutang merupakan suatu kewajiban yang wajib dibayar, bahkan ketika orang yang berhutang meninggal dunia. Memenuhi wasiat Apabila orang yang telah meninggal dunia mewasiatkan terhadap hartanya, maka para ahli waris berkewajiban untuk memenuhi wasiat tersebut setelah dipenuhi biaya perawatan jenazah dan pembayaran hutang. Pembagian warisan Setelah segala kewajiban-kewajiban telah terpenuhi, maka sisa harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris

c.

d.

17 18

166

sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. 2. Macam-Macam Ahli Waris Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Pembagian golongan ahli waris dari segi jenis kelamin, terbagi menjadi dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Menurut Sunni, jumlah ahli waris terdiri dari 25 orang, yaitu 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki adalah sebagai berikut. a. Anak laki-laki b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki c. d. e.

Bapak Kakek dari bapak Saudara laki-laki kandung

f. g. h.

Saudara laki-laki sebapak Saudara laki-laki seibu Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak Paman kandung Paman sebapak

i. j. k.

l. Anak laki-laki dari paman sekandung m. Anak laki-laki dari paman sebapak n. Suami o.

Budak laki-laki yang dimerdekakan.18

Adapun ahli waris dari golongan perempuan adalah sebagai berikut: a. Anak perempuan b. c. d.

Cucu perempuan dari anak laki-laki Ibu Nenek dari ibu

e. f.

Nenek dari bapak Saudara perempuan kandung

Fathur Rahman, Ilmu Waris, hlm. 442-443. Muhammad Ali ash Shabuny, Hukum Waris Islam, hlm. 64-65.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H


g. h.

Saudara perempuan sebapak Saudara perempuan seibu

i. j.

Istri Budak perempuan yang dimerdekakan.19

2)

Macam-macam ahli waris ditinjau dari segi hak atas harta warisan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu ýawul furû, ‘acâbah, ýawul ar+âm. 20 a.

Ýawul Furû, yaitu para ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan telah ditetapkan al-Quran, hadist, dan ijma’. Golongan ahli waris ini mendapat urutan pertama dalam pembagian harta warisan. Adapun ahli waris yang termasuk ke dalam golongan ýawul furû adalah sebagai berikut. 1) Suami 2) 3) 4)

Istri Ayah Ibu

5) 6) 7)

Anak perempuan Cucu perempuan dari anak laki-laki Saudara perempuan sekandung

d)

8) Saudara perempuan sebapak 9) Saudara laki-laki seibu 10) Saudara perempuan seibu 11) Kakek dari bapak 12) Nenek.21 ‘Acâbah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang termasuk ke dalam golongan ýawul furû. Secara umum acâbah terbagi tiga macam, yaitu ‘acâbah bin nafsih, ‘acâbah bil gair, dan ‘acâbah ma’al gair. 1) ‘Acâbah bin nafsih, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta disebabkan dirinya sendiri. Ahli waris yang termasuk kepada golongan ini

b.

19 20 21 22 23

adalah semua ahli waris laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. ‘Acâbah bil gair, yaitu ahli waris perempuan yang mendapatkan sisa harta disebabkan karena adanya ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Ada 4 ahli waris yang termasuk ke dalam golongan ‘acâbah bil gair, yaitu: a) Anak perempuan yang bersama dengan anak laki-laki b) Cucu perempuan dari anak lakilaki yang bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki c) Saudara perempuan kandung yang bersama dengan saudara laki-laki kandung

c.

Saudara perempuan sebapak yang bersama dengan saudara laki-laki sebapak.22 3) ‘Acâbah ma’al gair, yaitu ahli waris perempuan yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak yang mendapatkan sisa harta disebabkan karena adanya ahli waris perempuan yang lain yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. ¯awul ar+âm, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi tidak mendapatkan harta warisan karena bukan ahli waris atau tidak termasuk ke dalam golongan ýawul furû dan ‘acâbah.23 Orang-orang yang termasuk golongan ¿awul ar+âm adalah ahli waris yang berasal dari garis perempuan atau ahli waris perempuan dari garis lakilaki di antaranya adalah 1)

Semua keturunan dari anak perempuan

Ibid; hlm. 65 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 34 Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam, (ttp: Wijaya, 1984), hlm. 68. Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam…, hlm. 107-108. Ibid; hlm.122.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

167


2) 3)

Semua keturunan dari cucu perempuan dari anak laki-laki Semua keturunan dari saudara perempuan kandung

4)

Keturunan perempuan dari saudara laki-laki kandung

5)

Semua keturunan dari saudara perempuan sebapak Keturunan perempuan dari saudara laki-laki sebapak Semua keturunan dari saudara lakilaki atau perempuan seibu Bibi dan keturunannya Paman seibu dan keturunannya

6) 7) 8) 9)

10) Keturunan perempuan dari paman kandung 11) Keturunan perempuan dari paman sebapak 12) Kakek gairu cahih, yaitu kakek dari garis ibu atau kakek dari garis ayah tetapi telah diselingi dengan perempuan 13) Nenek gairu cahih, seperti ibu dari ayahnya ibu atau ibu dari ibunya ayah. 3. Bagian-Bagian Ahli Waris Secara umum, bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam al-Quran ada enam, yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8. Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 berjumlah 4 orang, yaitu: a.

b.

Dua orang atau lebih anak perempuan, syaratnya adalah mereka tidak bersama dengan anak laki-laki. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, syarat-syaratnya adalah 1) Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan 2)

c.

168

Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, syarat-syaratnya adalah

1) 2) 3) d.

Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan Tidak ada bapak Tidak ada saudara laki-laki kandung.

Dua orang atau lebih saudara perempuan sebapak, syarat-syaratnya adalah 1) Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan 2) Tidak ada bapak 3) 4)

Tidak ada saudara perempuan atau laki-laki kandung Tidak ada saudara laki-laki sebapak.

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan ½ berjumlah lima orang, yaitu sebagai berikut. a. Suami, dengan syarat tidak ada anak lakilaki atau perempuan bersamanya, b. Seorang anak perempuan, dengan syarat tidak bersama dengan anak laki-laki. c. Seorang cucu perempuan dari anak lakilaki, dengan syarat-syarat: 1) Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan 2) d.

e.

Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Seorang saudara perempuan kandung, syarat-syaratnya adalah 1) Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan 2) Tidak ada bapak 3) Tidak ada saudara laki-laki kandung. seorang saudara perempuan sebapak, syarat-syaratnya adalah 1)

Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan

2) 3)

Tidak ada bapak Tidak ada saudara perempuan atau laki-laki kandung

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 berjumlah tiga orang, yaitu sebagai berikut. Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H


a.

b.

c.

Ibu, dengan syarat-syarat: 1) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan 2) Tidak ada beberapa saudara laki-laki atau perempuan baik sekandung, sebapak, atau seibu. Dua orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat: 1) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan 2) Tidak ada bapak ke atas

e.

Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Tidak ada anak laki-laki 2) Bersama seorang anak perempuan 3)

Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3 dari bagian anak perempuan. f.

Kasus garawain/’umaratain, yaitu ibu mendapatkan 1/3 dari sisa ketika hanya bersama dengan bapak, suami atau istri.

Saudara perempuan sebapak, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) 2) 3)

Tidak anak laki-laki atau perempuan Tidak ada bapak Tidak ada saudara laki-laki kandung

4)

Bersama seorang saudara perempuan kandung 5) Tidak bersama saudara laki-laki sebapak. Kedudukan saudara perempuan sebapak kedudukannya hampir sama dengan cucu perempuan yang berperan sebagai penyempurna dari 2/3 dari bagian saudara perempuan sekandung.

Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/ 4 berjumlah dua orang, yaitu sebagai berikut. a. Suami, dengan syarat ada anak laki-laki atau perempuan bersamanya, b. Istri, dengan syarat tidak ada anak lakilaki atau perempuan bersamanya, Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 berjumlah tujuh orang, yaitu sebagai berikut. a. Bapak, dengan syarat bersama dengan anak dan keturunannya b. Kakek, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Ada anak atau keturunannya 2) Tidak ada bapak.

c.

Kedudukan kakek di sini adalah sebagai pengganti kedudukan bapak ketika bapak tidak ada. Ibu, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Ada anak laki-laki atau perempuan 2)

d.

Ada beberapa saudara laki-laki atau perempuan baik sekandung, sebapak, atau seibu. Nenek, dengan syarat tidak ada ibu bersamanya, karena posisi nenek adalah menggantikan posisi ibu ketika ibu tidak ada.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

g.

Seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan 2) Tidak ada bapak.

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8 hanya berjumlah satu orang, yaitu istri. Istri mendapatkan 1/8 dengan syarat bersama anak laki-laki atau perempuan bersamanya. G. Pembagian Warisan Masyarakat Multikultural Desa Teluk Panji Desa Teluk Panji II merupakan wujud dari masyarakat multikultural yang sadar akan kesederajatan, kesetaraan, tanpa membedakan perbedaan ras, suku, dan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tersebut melebur menjadi satu kesatuan, membentuk perkembangan dan

169


perbaruan budaya yang berbeda dengan masyarakat monokultural yang hanya meneruskan kebudayaan yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada masyarakat multikultural tidak mengenal diskriminasi terhadap suku minoritas, sehingga seluruh masyarakat di Desa Teluk Panji II mampu berdampingan secara rukun dan damai. Masyarakat di Desa Teluk Panji II merupakan salah satu bentuk masyarakat multikultural yang termasuk ke dalam golongan Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat yang berusaha menghilangkan batas-batas kebudayaan dalam berinteraksi antar suku, sehingga hubungan yang terjalin tidak memandang adanya suatu perbedaan antara keduanya, melainkan hanya memandang bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang harus saling melindungi demi terciptanya kerukunan antar masyarakat. Selain itu, mereka juga bebas melakukan percobaan-percobaan interkultural seperti melakukan perkawinan antar suku, yang tentunya akan mempengaruhi kebudayaan masing-masing, sehingga akan menciptakan perkembangan dan perbaruan kebudayaan masing-masing. Cara pembagian kewarisan pada masyarakat multikultural sangat berbeda dengan cara pembagian waris adat pada masyarakat monokultural. Adat yang digunakan tidak hanya berasal dari warisan nenek moyang mereka terdahulu, tetapi juga harus melalui proses kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kebudayaan berbeda, sehingga tetap terjaga kerukunan antara keduanya. Sebelum menentukan sistem kekerabatan, pada masyarakat multikultural yang melakukan perkawinan campuran, maka harus ditentukan terlebih dahulu kebudayaan mana yang lebih dominan dalam keluarga tersebut untuk menentukan sistem kewarisan apa yang akan digunakan. Ada beberapa indikator yang menentukan kebudayaan mana yang akan digunakan dalam menentukan sistem kewarisan, pertama, seberapa besar peranan masing-masing pa170

sangan di mata budaya masing-masing dan kedua, seberapa besar kontribusi pasangan dalam kepemilikan harta. Jika dengan indikator pertama belum dapat ditentukan kebudayaan apa yang akan digunakan, maka juga harus di ukur dengan indikator yang kedua. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa budaya apa yang akan digunakan, tergantung pada kekuasaan individu di dalam keluarga, baik secara kebudayaan maupun materiil. Pada umumnya masyarakat multikultural yang ada di Desa Teluk Panji II, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan jatuh ke tangan anak kandungnya. Harta yang dibagikan adalah seluruh harta yang dimiliki orang tuanya baik berupa harta yang bergerak atau tidak bergerak, harta pencarian, maupun harta bersama. Sistem pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II bervariasi tergantung kepada bentuk perkawinan campuran, peranan para pihak serta latar belakang dari kebudayaan masing-masing pihak tersebut. Pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II secara umum ada 2, yaitu (1) Ketika setelah meninggal dunia, yaitu berdasarkan dari wasiat orang tua sebagai pewaris dengan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1:1. (2) Ketika sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia, yaitu dengan cara sebagian dibagikan ahli waris yaitu anak laki-laki dan anak perempuan secara merata ketika telah dewasa dan sebagian lagi diberikan ketika orang tua meninggal dunia dengan ahli waris anak laki-laki, atau anak perempuan saja yang mendapat keseluruhan sisa hartanya. Ada beberapa alasan para orang tua ketika membagikan harta warisan kepada anakanaknya. Pertama: Alasan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dikhawatirkan para ahli waris akan meninggalkan pewaris jika harta telah dibagikan. Selama Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H


pewaris masih hidup, mereka memiliki hak penuh dalam mengelola hartanya sendiri, sehingga mereka dapat membiayai kebutuhannya sendiri. Selain itu, selama harta warisan belum dibagikan para calon ahli waris masih akan memiliki ketergantungan terhadap orang tua, sehingga hubungan antara orang tua dan anak masih tetap terjalin. Kedua: Alasan dibagikannya harta warisan dengan 2 kali yaitu ketika sebelum dan setelah meninggal adalah agar ada bekal anak ketika mereka telah dewasa serta untuk mencegah adanya persengketaan masalah waris jika bagiannya tidak ditentukan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Berdasarkan hukum Islam, yang dimaksud dengan kewarisan adalah perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia, sehingga terbukanya pintu kewarisan adalah ketika pewaris meninggal dunia, sebagaimana asas hukum kewarisan Islam yaitu kewarisan disebabkan karena kematian. Hal ini diperkuat oleh kata wâraca yang digunakan pada ayat-ayat waris.24 Kata wâraca pada ayat-ayat waris tersebut menunjukkan makna bahwa peralihan harta dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia.25 Pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap pemberian orang tua kepada anaknya ketika masih hidup dapat dikatakan warisan, diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”26 Pasal 211 KHI tersebut memuat aspek adat yang telah lama dipercaya dan menjadi tradisi bangsa Indonesia yang mengakar hingga saat ini, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa pemberian

orang tua kepada anaknya ketika masih hidup dapat dikatakan sebagai warisan.27 Pada masyarakat mulikultural di Desa Teluk Panji II tidak mengenal adanya pemisahan harta antara suami dan istri, sehingga seluruh harta yang dimiliki merupakan harta bersama. Hal ini akan mempengaruhi waktu pembagian warisan serta kedudukan pewaris, khususnya bagi yang membagi warisan setelah kematian pewaris. Menurut hukum Islam, pembagian harta terbagi dua, yaitu harta milik suami dan harta milik istri. Harta yang menjadi harta peninggalan adalah harta yang dimiliki oleh pewaris secara penuh. Akan tetapi, pada masyarakat multikultural harta peninggalan adalah seluruh harta yang dimiliki oleh orang tua tanpa membedakan apakah harta tersebut merupakan harta milik atau harta bersama, sehingga pembagian warisan dilakukan bukan ketika seorang pewaris meninggal dunia akan tetapi ketika kedua orang tua sebagai pemilik harta bersama meninggal dunia. Selain itu, sebagian dari masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II tidak seluruhnya membagikan harta warisan secara seimbang kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang hanya membagikan kepada anak laki-laki saja, dan ada yang hanya membagikan kepada anak perempuan saja, disesuaikan dengan sistem kekerabatan adat yang dipilih. Berdasarkan hukum kewarisan Islam hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan berimbang, karena para pewaris hanya memberikan kepada ahli waris tertentu saja dan mengabaikan bagian ahli waris yang lain. Hukum waris Islam bersifat bilateral. Pembagian warisan tidak memandang berdasarkan garis kekerabatan, sehingga anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk memiliki

24

Lihat Q.S An-Nisâ’ (4): 11, 12, dan 176 Supriatna, “Hukum Kewarisan Islam 1”, hand Out Hukum Kewarisan Islam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 6 26 Kompilasi Hukum Islam pasal 211. 27 “Nisbah Antara Hibah, Wasiat, dan Waris”, 2012 http://wwwbelajarbareng-belajarbareng.blogspot .com/2012/ 04/nisbah-antara-hibahwasiat-dan-waris.html diakses pada 5 Januari 2015. 25

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

171


harta peninggalan pewaris. sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan 28 Jika diperhatikan pada pembahasan sebelumnya mengenai indikator berlakunya hukum waris pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II, ada unsur kekuasaan di dalamnya. Para pihak yang memiliki kontribusi yang besar di dalam kepemilikan harta dan peran, memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan sistem hukum waris yang akan diberlakukan serta siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dengan adanya unsur kekuasaan tersebut, dikhawatirkan ada kondisi keterpaksaan di antara kedua belah pihak yang akan mempengaruhi sah tidaknya suatu praktik muamalah. Kondisi keterpaksaan ini di dalam ushul fikih disebut dengan ikrâh. Kondisi keterpaksaan ini dapat menjadi pertimbangan hukum Islam. Adanya tekanan eksternal membuat kebebasan seseorang terganggu. Ada beberapa kondisi yang dapat dijadikan alat pihak tertentu untuk menekan pihak lainnya, yaitu keadaan terdesak dan ketidaktahuan seseorang. 29 Tekanan tersebut dapat berupa menghilangkan hak seseorang baik berupa hak kebebasaan dan hak milik, sehingga harus benar-benar memerlukan kerelaan hak yang penuh dari orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, bagi para orang tua yang memiliki 28 29

172

peran serta kepemilikan harta yang lebih kecil, serta para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya harus rela secara sepenuhnya agar terbebas dari kondisi keterpaksaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik yang berlaku pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II, menyimpang dari sistem kewarisan Islam, selain tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syara’, masyarakat multikultural ini juga tidak menempuh jalan tasâluh. Kekuasaan dalam menentukan kewarisan hanyalah para orang tua saja, sehingga para anak yang merupakan ahli waris tidak memiliki hak untuk berperan dalam musyawarah yang dilakukan oleh kedua orang tua, sehingga para ahli waris hanya menerima bagian yang telah ditetapkan tanpa memiliki hak untuk menentang ketentuan tersebut. Walaupun praktik yang dilakukan oleh masyarakat multikultural dipengaruhi oleh unsur kekuasaan, akan tetapi belum pernah ada permasalahan mengenai pembagian warisan di Desa Teluk Panji II. Para ahli waris sangat menghormati keputusan orang tua, karena kedudukan orang tua sangat tinggi. Selain itu, keluarga yang mempermasalahkan bagian warisan, akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat, yang dianggap tidak menghormati orang tua serta dipandang orang yang serakah terhadap harta orang tua. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat, maka para ahli waris akan menerima bagiannya walaupun yang diterima banyak ataupun sedikit. Untuk menghindari adanya unsur keterpaksaan pada praktik kewarisan tersebut, maka cara pengambil keputusan dalam menentukan sistem pembagian warisan harus berdasarkan kepada kemaslahatan dan keadilan, se-

Q.S An-Nisâ’ (4): 7. Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 347.

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H


hingga tujuan utama dalam keluarga tetap terpenuhi, yaitu terciptanya kerukunan antar anggota keluarga walaupun antara satu dengan yang lainnya memiliki suku dan kebudayaan yang berbeda. H. Penutup Sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat multikultural bervariasi tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih adat mana yang digunakan. Pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II secara umum ada 2, yaitu (1) Setelah meninggal dunia, yaitu berdasarkan dari wasiat orang tua sebagai pewaris dengan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1:1. (2) Sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia, yaitu dengan cara sebagian dibagikan ahli waris yaitu anak laki-laki dan anak perempuan secara merata ketika telah dewasa dan sebagian lagi diberikan ketika orang tua meninggal dunia dengan ahli waris anak laki-laki, atau anak perempuan saja yang mendapat keseluruhan sisa hartanya. Pembagian kewarisan sebelum meninggal dunia yang berlaku pada sebagian masyarakat multikultural di Desa Teluk Panji II menurut hukum Islam tidak dapat disebut sebagai warisan melainkan hibah atau hadiah, sehingga yang dapat disebut sebagai warisan adalah harta yang hanya dibagikan ketika pewaris meninggal dunia. Selain itu, hukum Islam tidak hanya mengenal anak saja sebagai ahli waris, melainkan masih ada ahli waris lain yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris seperti orang tua ke atas, keturunan ke bawah, dan saudara-saudara ke samping, serta ahli waris yang memiliki ikatan perkawinan seperti suami atau istri. Bagian ahli waris yang berlaku pada masyarakat multikultural di desa tersebut juga berbeda dengan ilmu farâi, sehingga bertentangan dengan sistem kewarisan Islam. Selain tidak sesuai dengan bagian-bagian yang telah

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

ditetapkan oleh syara’, masyarakat multikultural juga tidak menempuh jalan tasâluh. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Imâm bin Hanbâl, Musnad Ahmad bin Hanbâl, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Anonim, “Nisbah Antara Hibah, Wasiat, dan Waris”, 2012 http://wwwbelajarbarengbelajarbareng.blogspot.com/2012/04/ nisbah-antara-hibahwasiat-danwaris.html diakses pada 5 Januari 2015. Anonim, Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), Surabaya: Rona Publishing, t.t. Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001. Dâwud, Abu, Sunan Abi Dâwud, Beirut: Dar alFikr, 1994. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005. Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Departemen Agama RI, 1999/2000. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut alQur’an dan Hadits, Jakarta: Tintamas, 1982. Mahfud, Choirul, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Majjah, Ibnu, Sunan Ibnu Majjah, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Yogyakarta: Rajawali Press, 2013. Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1983. Rafiq, Ahmad, Fiqhul Mawâriœ, Jakarta: PT raja grafindo persada, 1993. Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Bandung: alMa’arif, 1971.

173


Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Supriatna, “Hukum Kewarisan Islam 1”, hand Out Hukum Kewarisan Islam Jurusan AlAhwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Shabuni, Muhammad Ali Ash-, Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur, Surabaya: AlIkhlas, 1995.

Wignyodipoero, Soeroyo, Pengantar dan asasAsas Hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung, 1995.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, Fiqhul Mawâriœ: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari’at Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zein, Satria Efendi M., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Siddik, Abdullah, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam, t.t.p: Wijaya, 1984.

174

Al-Ah}wa>l, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1437 H

Supriatna UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Khoirun Nisa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Recommend Documents