SUBSTANSI PENDIDIKAN DASAR DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Kontribusi Ilmu Pendidikan dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun” Auditorium JICA FPMIPA UPI 11 September 2008
Oleh: UDIN S. SA’UD, Ph.D
RPOGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2008
SUBSTANSI PENDIDIKAN DASAR DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Oleh: UDIN S. SA’UD, Ph.D
A. Pendahuluan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cepat dan proses globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Dampak positif dari perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Proses pendidikan dasar yang benar dan bermutu dapat memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara ”jatidiri” dari pengaruh negatif globaliasasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena proses pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan. Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik perlu dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut di atas, sehingga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjadi ”subyek” pengembangan IPTEK dan globalisasi.
Selain itu, pengembangan pendidikan secara mikro harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan pendidikan dasar harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsinya secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam pemahaman terhadap karakteristik fungsi pendidikan dasar tersebut. Dengan pemahaman yang sinergis terhadap esensi dan fungsi pendidikan dasar tersebut, diharapkan masa depan jenjang pendidikan dasar di Indonesia akan lebih efektif dan lebih bermutu dalam penataannya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
B. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan dasar adalah jenjang terbawah dari sistem persekolahan nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 7 – 15 tahun.
Pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
(WajarDikdas)
9 Tahun
dicanangkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Wajar Dikdas 9 Tahun bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education yang dilaksanakan di negaranegara maju yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah. Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan universal education daripada compulsory education. Universal education berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian Wajar Dikdas 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasive; (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undang-undang khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar. Bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP
Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren. Secara
rinci,
bentuk-bentuk
satuan
pendidikan
dasar
yang
menyelenggarakan program Wajar Dikdas 9 Tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi situasi yang normal; (2) SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku; (3) SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah; (4) SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.
(5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama
C. Implementasi Penuntasan Wajar Dikdas di Jawa Barat Secara nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, tetapi khususnya di Jawa Barat belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kendala manajemen yang menjadi penyebab dari masalah tersebut terutama adalah belum optimalnya sinergitas dan koordinasi yang terjadi antara provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai menyentuh wilayah kecamatan dan desa/keluruhan. Selain itu, ditemukan juga adanya kendala teknis yang berpengaruh secara langsung terhadap lambatnya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, antara lain: a) Keterbatasan daya tampung pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat. b) Animo masyarakat yang masih relatif tinggi terhadap sekolah negeri. c) Kemampuan
ekonomi
masyarakat
yang
terbatas
untuk
pembiayaan
pendidikan. d) Lokasi sekolah yang tidak dapat dijangkau oleh penduduk. e) Penghargaan dunia usaha dan dunia industri yang relatif masih rendah terhadap kualifikasi lulusan sekolah. f) Budaya sebagian masyarakat yang belum menempatkan pendidikan sebagai hal yang penting merupakan prioritas.
Sementara itu Provinsi Jawa Barat memiliki target yang diharapkan berdasarkan perencanaan makro bidang pendidikan yang telah disusun oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pencapaian target IPM 80 secara gradual dari tahun 2005-2008 telah disusun rencana pencapaian IPM, Indeks Pendidikan (IP) dengan variabel pendukung RLS dan AMH serta pencapaian APM SD/MI dan APM SMP/MTs yang direncanakan sebagai berikut: Tabel 1 Target Pencapaian APM SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2005-2008 Jenjang
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
SD/MI
95,8
96,5
97,2
97,9
SMP/MTs
73,3
77,6
81,9
86,2
Sumber: Disdik Prop. Jabar, 2006
D. Pendidikan Dasar di Masa Depan: Esensi dan Karakteristik Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di masa depan memerlukan berbagai input pandangan, antara lain: gagasan tentang pendidikan dasar masa depan. Sehubungan dengan pendidikan dasar masa depan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (The International Commision on Education for the Twenty-First Century), yang diketuai oleh Jacques Delors. Komisi melaporkan hasil karyanya dengan judul Learning: The Treasure Within (1996). Komisi memusatkan pembahasannya pada satu pertanyaan pokok dan menyeluruh, yaitu: jenis pendidikan apakah yang diperlukan untuk masyarakat masa depan? Rekomendasi dan gagasan Komisi tersebut tentang pendidikan masa depan, khususnya pendidikan dasar merupakan
salah satu input yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Komisi Pendidikan untuk Abad ke 21 melihat bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah “paspor” untuk hidup. Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung dari dari usia sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12 sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar (Delors, 1996). Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat penting bagi setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat, dan masyarakat dunia, termasuk di dalamnya lembaga satuan pendidikan. Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dasar sangat erat dengan hak azasi manusia. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Beijing tentang Perempuan yang antara lain menyatakan sebagai berikut: Pendidikan adalah hak azasi manusia dan sebuah alat yang pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif memberikan keuntungan baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, dan dengan demikian pada akhirnya membantu untuk mencapai hubungan yang mempunyai kesamaan yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Kesamaan dalam kemudahan mendapatkan dan mencapai mutu pendidikan adalah perlu apabila lebih banyak perempuan harus menjadi agen perubahan. Perempuan yang melek huruf merupakan sebuah kunci penting untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan dalam keluarga dan untuk memberdayakan perempuan untuk berpatisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan formal dan noformal serta latihan bagi para gadis dan perempuan, dengan hasil sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, telah terbukti menjadi salah satu cara pencapaian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan.
Pada tahap awal, pendidikan dasar berusaha mengecilkan berbagai perbedaan yang alami dari berbagai kelompok masyarakat, seperti: perempuan, penduduk pedesaan, orang miskin di kota, minoritas etnik yang bersifat marginal, dan beribu-ribu anak yang tidak bersekolah dan bekerja. Pendidikan dasar dalam waktu yang sama bersifat universal dan spesifik. Pendidikan dasar harus memberikan hal umum yang mempersatukan semua manusia, sedangkan dalam waktu yang sama harus berkenaan dengan tantangan khusus dari setiap kelompok peserta didik yang sangat berbeda. Agar pendidikan dasar dapat terhindar dari pemisahan “kualitas pendidikan” yang dewasa ini membagi dunia menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a) kelompok negara industri dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta pengetahuan dan keterampilan yang tersedia, dan b) kelompok negara sedang berkembang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka pendidikan dasar perlu untuk memperbaiki defisit pengetahuan di negara berkembang atau terbelakang. Dengan mendefinisikan keterampilan kognitif dan efektif yang perlu dikembangkan, serta sosok pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik melalui pendidikan dasar, maka mungkin para ahli pendidikan dapat memberikan jaminan bahwa semua anak usia pendidikan dasar, baik yang ada di negara industri maupun di negara berkembang dapat mencapai tingkat kemampuan minimal dalam bidang-bidang keterampilan kognitif yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Dalam hubungan ini, Komisi Pendidikan untuk Abad 21 mengutip Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for All, Pasal 1 Ayat (1)), sebagai berikut: Setiap orang – anak, remaja, orang dewasa – akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok. Keuntungan ini terdiri atas alat belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan isi belajar yang pokok (seperti: pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpatisipasi secara penuh dalam pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus menerus belajar.
Dewasa ini, ada kecenderungan bahwa program pendidikan dasar yang bermutu hanya diorientasikan untuk orang dan kelompok tertentu, terutama pada institusi pendidikan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan dasar “favorit”. Pada lembaga persekolahan ini tidak cukup ruang bagi kelompok lain untuk mengakses pendidikan tersebut. Apabila dibiarkan, maka kondisi ini dapat berdampak pada perlakuan yang diskriminatif terhadap anak bangsa. Di samping itu masih banyak anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau oleh program pendidikan dasar. Atau kalaupun sekolah tersedia dalam jarak yang terjangkau, kendala-kendala psikologis dan budaya masih menghalangi mereka untuk memasuki sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu diakomodasi ideide “pendidikan untuk semua” yang antara lain membuat kesempatan bagi semua siswa untuk mengakses pendidikan dasar di manapun dan kapanpun. Disamping itu, perlu diciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya. Untuk mencapai sasaran pendidikan dasar yang bermutu selama ini masih banyak tergantung pada lembaga pendidikan formal yang konvensional atau sejumlah lembaga pendidikan non formal, baik yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah maupun swasta. Padahal untuk menjangkau semua peserta didik, kemampuan lembaga tersebut terbatas mengingat beragamnya kondisi geografis dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan untuk membelajarkan lebih banyak warga negara, perlu diupayakan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan untuk menjadi wahana pendidikan dan pembelajaran program pendidikan dasar 9 tahun. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat SD, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Hasil yang telah dicapai cukup memuaskan dengan ditunjukkan dengan meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan SMP/MTs. Namun akibat krisis ekonomi dan terjadinya konflik sosial di berbagai
daerah yang mengganggu program-program pendidikan dasar, maka angka partisipasi menjadi terganggu. Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kebodohan dan kemunduran, peningkatan partisipasi pendidikan dasar merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung keberhasilan penyelengaraan pendidikan dasar yang bermutu di masa depan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, antara lain: 1) pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, 2) pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, 3) pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, 4) pemantapan peran SD kecil dan SMP terbuka, 5) penggalakkan Kejar Paket A dan B, 6) pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkelainan, dan 7) peningkatan keterlibatan masyarakat untuk menunjang “pendidikan untuk semua” (education for all). Upaya pemerataan dan perluasaan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya bernuansa kuantitatif melainkan juga kualitatif. Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pengembangan pendidikan alternatif, dijadikan sebagai wahana untuk aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat. Misalnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diposisikan kembali sebagai lembaga pendidikan alternatif, sehingga tidak kehilangan karakternya sebagai wahana pendidikan yang populis yang berperan besar dalam memperkaya sistem pendidikan nasional. Sejak
berlakunya Undang-Undang
nomor
22 tahun 1999
yang
diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di
Indonesia
menjadi
tanggung
jawab
dan
kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup: standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kepedidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian
proses dan hasil belajar peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, yang disempurnakan dengan PP nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom. Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilksanakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
Selain itu,
pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota masingmasing.
Selain
itu,
Kantor
Departemen
Agama
tingkat
provinsi dan
kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
E. Substansi Pendidikan Dasar di Masa Depan Konsep dasar dan esensi pendidikan dasar yang dimiliki para pengambil kebijakan
pendidikan
dasar
pada
tingkat
nasional,
regional
maupun
kabupaten/kota, dan pengelola pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap formula pengembangan pendidikan dasar di masa depan. Program belajar atau kurikulum pada setiap jenis satuan pendidikan dasar di masa depan harus dirancang dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dasar seperti yang dijelaskan pada bagian D tulisan ini.
Pengembangan program belajar pendidikan dasar harus dikaitkan dengan karakteristik kualitas sumber daya manusa yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar. Konsep dasar yang komprehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal dari semua negara yang memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta didik di masa depan, dan sekaligus mengembangkan keterampilan hidup (life skills) yang esensial untuk menghidupi sebuah kehidupan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi pendidikan, termasuk pendidikan dasar, adalah memungkinkan setiap orang, tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakat individu, dan mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap hidup sendiri, dan pencapaian tujuan pribadi. Misi ini akan dapat tercapai dengan melalui strategi yang disebut belajar sepanjang hidup (learning throughout life), yang dipandang sebagai detak jantung dari masyarakat. Dengan mengikuti gagasan konsep belajar sepanjang hidup, maka pengembangan program pendidikan dasar harus memberikan tekanan yang lebih besar pada salah satu dari empat pilar yang diusulkan dan digambarkan sebagai dasar pendidikan, yaitu: belajar hidup bersama (learning to live together). Dalam pola ini, pendidikan dilakukan dengan mengembangkan suatu pemahaman tentang orang lain, sejarah, tradisi, dan nilai-nilai spiritual mereka. Dengan bertopang pada landasan tersebut, pendidikan dasar dapat menciptakan suatu semangat baru yang dibimbing oleh kesadaran tentang resiko atau tantangan masa depan, sehingga mendorong orang melaksanakan proyek bersama atau mengelola konflik yang pasti terjadi, dengan suatu cara yang bijaksana dan damai.
Untuk mendukung terwujudnya gagasan tersebut di atas, maka
maka
strategi awal pengembangan program pendidikan dasar adalah penekanan kepada pilar pertama dari 4 (empat) pilar pendidikan yang ditetapkan UNESCO, yaitu belajar mengetahui (learning to know). Adanya perubahan yang cepat yang dibawa oleh kemajuan ilmiah dan norma-norma baru tentang kegiatan ekonomi dan sosial, tekanan pada belajar untuk hidup bersama dipadukan dengan suatu pendidikan umum yang cukup luas dengan melalui belajar memperoleh pengetahuan sebagai alat untuk memahami hidup. Belajar bekerja (learning to do) adalah pilar pendidkkan yang selanjutnya harus dipelajari oleh peserta didik pendidikan dasar. Disamping belajar bekerja melakukan sesuatu pekerjaan, secara lebih umum perlu pula menguasai kemampuan yang memungkinkan orang mampu menghadapi berbagai situasi yang sering tidak dapat diduga sebelumnya, dan bekerja dalam berbagai tim. Akhirnya, pilar pendidikan yang keempat yang harus dipelajari peserta didik pendidikan dasar adalah belajar menjadi dirinya sendiri (learning to be). Hal ini berarti bahwa program belajar pendidikan dasar harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan hidup pribadinya atau tujuan bersama sebagai anggota masysrakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu untuk seluruh lapisan peserta didik pendidikan dasar, maka program belajar harus dirancang sebagai keseluruhan dari penawaran lembaga pendidikan (sekolah) termasuk kegiatan di luar kelas/sekolah dengan rangkaian mata pelajaran dan kegiatan yang terpadu. Setiap satuan pendidikan memperoleh identitas atas dasar caranya mereka menjalankan program-program belajar yang dikembangkannya. Faktor-faktor yang menentukan isi tiap program harus muncul jauh di luar batas-batas sekolah/satuan pendidikan. Faktor-faktor itu timbul melalui kekuatan-kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan konsep politik.
Program belajar suatu
sekolah/satuan pendidikan dasar harus mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi peserta didik. Program itu sendiri
terdiri atas unsur-unsur tertentu yang mencakup maksud dan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Pengembangan program belajar pada tingkat pendidikan dasar harus meliputi hal-hal esensial yang dibutuhkan peserta didik, seperti: bidang-bidang studi apa yang akan disajikan; untuk maksud-maksud khusus apa bidang studi tersebut disajikan; bagaimana bidang studi tersebut hendak disusun dan dihubunghubungkan; dan bagaimana bidang studi tersebut diajarkan kepada peserta didik. Dengan kata lain, program belajar pendidikan dasar harus dikembangkan secara terpadu dan berlandaskan kepada pengembangkan kemampuan pemecahan masalah kehidupan yang perlu dikuasai pesrta didik Secara konseptual, sekurang-kurangnya program belajar pendidikan dasar masa depan yang dapat mendukung peningkatan kulalitas pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 Tahun, perlu mengakomodasikan secara sistematis dimensidimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut: 1. Pengembangan individu - aspek-aspek hidup pribadi (dimensi pribadi): a. Religi: kesadaran beragama b. Fisik: kesehatan jasmani dan pertumbuhan c. Emosi: kesehatan mental dan stabilitas emosi d. Etika: integritas moral e. Estétika: pengejaran kultural dan rekreasi 2. Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa – kecerdasan yang terlatih (dimensi kecerdasan): a. Penguasaan pengetahuan: konsep-konsep dan informasi b. Komunikasi
pengetahuan:
keterampilan
untuk
memperoleh
dan
menyampaikan informasi c. Penciptaan pengetahuan: cara pemeriksaaan, diskriminasi, dan imaginasi. d. Hasrat akan pengetahuan: kesukaan akan belajar. 3. Penyebaran warisan budaya – nilai-nilai civic dan moral bangsa (dimensi sosial): a. Hubungan antar manusia: kerjasama, toleransi
b. Hubungan individu-negara: hak dan kewajiban civic, kesetiaan dan patriotisme, solidaritas nasional c. Hubungan individu-dunia: hubungan antar bangsa-bangsa, pemahaman dunia. d. Hubungan individu-lingkungan hidupnya: ekologi. 4. Pemenuhan
kebutuhan
sosial
yang
vital
dan
menyumbang
lepada
kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik – lapangan teknik (dimensi produktif): a. Pilihan pekerjaan: informasi dan bimbingan b. Persiapan untuk bekerja: latihan dan penempatan c. Rumah dan keluarga: mengatur rumah tangga, ketrampilan mengerjakan sesuatu sendiri, perkawinan d. Konsumen: membeli, menjual, investasi. Untuk mendukung keterlaksanaan pengembangan program pendidikan dasar masa depan tersebut di atas, perlu dikembangkan suatu masyarakat belajar (learning
society)
pada setiap satuan pendidikan dasar.
Hal tersebut
dimungkinkan, karena setiap aspek kehidupan, baik pada tingkat individual maupun sosial, menawarkan kesempatan untuk belajar dan bekerja. Oleh karena itu, pengembangan program belajar pendidikan dasar di masa depan perlu mendorong dan memfasilitasi penggalian potensi pendidikan dari media teknologi informasi modern, dunia kerja atau kultural, dan pengisian waktu luang. Selain itu, perlu dikembangkan pula kebiasaan peserta didik untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, baik yang terkait dengan apa yang mereka pelajari di satuan pendidikannya, maupun yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Semoga bermanfaat!
Bumi Siliwangi, September 2008
REFERENSI Armstrong, David G. and Tom V. Savage. (1983). Secondary Education. Macmillan Publishing Co., Inc. New York. Argyris, Chris. (1999). On Learning Organization, UK: Blackwell Published. BAPPEDA, Akselerasi Pembangunan Pendidikan dalam Menunjang Pencapaian IPM 80 Tahun 2010. Bandung: BAPPEDA Jabar Bredekamp, Sue dan Rosegrant, Teresa (eds). (1992). Reaching Potentials: Appropriate Curriculum and Assessment for Young Children, Vol. 1. Washington DC: National Association for the Education of Young Children. Cohen, Dorothy. (1994). Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom. New York: Teachers College Press. Delors, Jacques. (1996). “Learning”: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. Paris: UNESCO Publishing Depdiknas. (2006). Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan. Jakarta: Depdiknas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2004). Profil Tahun 2004 Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ----------------. (2004). Pedoman Operasional Program Aplikasi Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Duke, Nell, K. (2003). Information Books in Early Childhood. NAEYC Dunn, Loraine & Kantos, Susan. (1997). Developmentally Appropriate Practice: What Does Research Tell Us? ERIC Digest. ED413106 Dockett, Sue & Perry, Bob. (2002). Starting School: Effective Transitions. ECRP Freeman, Nancy., Feeney, Stpehannie., Moravick, Eva. (2003). Ethics and the Childhood Teacher Educator. NAEYC, May. Fogarty, Robin. (1991). The Mindful School: How to Integrated the Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing.
Isjoni. (2006). Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Depdiknas Bappenas Adicita Karya Nusa. Katz, Lilian. G. (1993). Multiple Perspectives on the Quality of Early Chilhood Programs. ERIC Digest. ED355041 Langford, David P. dan Cleary, Barbara A. (1996). Orchestrating Learning with Quality. Kualalumpur: Synergy Books International Marquardt, Michael dan Angus Reynolds. (1994). Global Learning Organization: Gaining Competitive Advantage Through Continuous Learning, New York: Irwin Professional Publishing NAEYC. (2003). Early Chilhood Curriculum, Assessment, and Program Evaluation. NAEYC. November National Association of Elementary School Principals. (1994). Standards for Quality Elementary and Middle Schools: Kindergarten through Eightd Grade. Alexandria, VA NAESP, 1-800-38 NAESP Newsweek. “Liberation of Learning” Page 72 November 21, 2005 Porter, Michael E. (2004). Competitive Strategy. New York: Free Press Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Sallis, Edward. (1993). Total Quality Management in Education, New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc. Stainback S. dan Stainback W. (1992). Curriculum Considerations in Inclusive Classroom: Facilitating Learning for All Students. Baltimore: Paul Brookes.
Stamatis, D.H. (1997). Total Quality Service. New Delhi: Vanity Books International, Ltd. Tilaar, H.A.R. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. ------------------ (2002). Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru 70 Tahun Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M.Sc.Ed. Jakarta: PT Gramedia Wisiasarana Indonesia bekerja sama dengan Center for Education and Community Development Studies. Tim Penyusun (1995). 50 Tahun Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Udin S.Saud (2007). Kurikulum Pendidikan Dasar Masa Depan. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Pendidikan Masa Depan, diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas. Bogor, Maret 2007. Udin S.Saud (2007). Problematika Keberlangsungan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Dasar, diselenggarakan oleh FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, 12-13 April 2007. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
