Sub Bagian Humas dan Tata Usaha. K Rl Perwakilan Provinsi Bali

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

K Rl Perwakilan Provinsi Bali

Sub Bagian Humas dah Tata usahA

PK Rl Perwakilan

provinsi Bali

Pengsng

rNM Pasti Bansos belum bisa dibayarkan karena belum ada regulasi yang mengatur secara detail dan mendasari pencairan jatah dana di Pos ini.

membahasfle$oa,anBadanPeig{lola retDaerah (BPK!{D)

dihimpun lt4inggu un 2015, mAsingjatah hibahflb;

rDewan mendapat sebesar Rp 500

juta, Nah filar jumlah itu, sekitar semtusan jI lA belum bisa dicairkan. Pad[ hi tinggal bebp ra tutup tahurl.

waktu yang brsisa pekan lagi hingga

Ketua IfPJ Gede Suprfalna Minggu [1$,t: ) mengakui fi$ih ada jatah i ri h bansos rin{uk SINGAMIA, NusaBali anggota D[ vr ng beluh ldiPencairan jatah hibah bansos realisasikilrr. adinya pihaknya di bagi anggota DPRD Buleleng berharap jIf; hibah bansos itu tahun'2015, ternyata belum ada bisa direafrS ikan setelah ada kepastian. Kalangan dewan Pun penjelasan lrla Kemendagri melketar-ketir dan bertambah Pusing alui surat tN,'rf omor 900 /4F27 waktu pengeng karena alias Yang Sf tentang I e rjaman keterttqan sebulan lagi hingga

/

tersisa tinggal pasal 298 ;1,,'a (s) UU No. 2F TaDesember,., hun 2014 t[ n rng Pemdlin$[pn DPRD Konon }hl3:rnva, lembaga Daerah.

hibah ban tidak bisa "Kita ma tuan yang n cara penda Dan dari ra

untuk r4 kemarin

s'

Ketut Susi kan sambil regulasi, di anggotanya

kapitulasi

pr

Edisi

Hal

I

S4/,,n,1&

aturan yang mendasari pencairan jatah dana bhrtsos.

Satu-sat{rnya regulasi yang

p.e!laol pegFngan sekarang adaIah UU No. 23 tahun 2014

Teitang

Pemerintahan. Regulasi ini hanyl

mengatur bahwa belanja hibih clan bansos yang dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanla

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. "Sampai sekarang kami belum menemukan aturan yang terbaru dan terlkecuqli UU No. 23 Tahun 20L4 itu, sehlnga kamijuga tidak

isaikan. unggu ketenlur tentang tata

yang terbaru," tegasnya. Di sisi lain Biriantira menga_ takan, berdasarkan penegasan

um ada solusi an bansos. ftpi ada penjelalafr

Indonesia adalah 6adan dan

airkan segera," DPRD Bulelenp Dara menvat+ kepastiah memlnta agar ruat daftar re-

al yang belum kap buat dglu

rekapitulasi

tr

yang belgm

cair dan qamb

ngu regulasi

ZO:SI\

dana ini. Sampai sek"rang

lnl plnaknya belum menemukan

bisa .berbuat rbanyak terkecuali

"

tb\errkt

ya.ran.

, nyatanya jatah

terealisasi. tr:rbatu

Detum ada regulasi yang menga_ nemba_

tur secara detail terkait

lnggota Dewan

hibah bansos,

katanya bi jelas Supriat Wakil

Senlentara Kepala BPKAD Bi-

mantara mengakui dana bansos belum b.isa dib_ayarkan karena

menunggu sampai ada aturan

Badan dan Lembaia Hikum

Iembaga kemasyarakatan yang bersifat n irlaba, sukarela, sbsial

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan,

dengan catatEn memiliki Surat Keteranga-n ?erdaftar tSKTl,

yang diterbitkan oleh Menteii Dalam Npgeri [Mendagri) Gubernur atau Bupati/ Walikota.

0rganisasi kemasyarakatan

yang ber.badan hukuh Indonesiaseperti ormas yang berbadan

jelasnadanyaing

nuKum yayasan, atau ormas yang b-erbadan hukum per-

g;9s9s aan p{s! katanya.

oleh Kementerian Hukum dan

nerima bansos

kumpulan ya4g telah disahkan

Hak Asasi Manirsia.

6 kl9

tti

ri1

Sub Bagian Humas dap Tata Usah|

K Rl Perwakilan Provinsi Bali

Pencairan

MulaiDiproses

akai SKT I DENPASAR, lrlus;1,

i

[bansosJ/hibah unruk maDPRD BalimelaluiApBD nya di SKPD

dimulai proses pencairan-

I

nprov Bali. lagi penerima adat, cuiarp pencairan angan Terdaftar ISKIJ p_errcairan bansos ini diungIPBD Induk 2 0 I6DPRD BaIi,

kepada NU*aBali di Deni Menurut aip$oa Fraksi

)..

inL PTQFeF pencairan

ke fhl-15 l(olom

Cukup Pakai S r

lf.urrolnlaru ltrtssdtt

Kesbangliimaspol L

r

drrB

rilellgusulKan

tnya, sempat ada Merltiut pada Kusuma, pi_ n hibah tida| akan haknyl uf,r,l m"ne"rr"l'oior",

unfuJr

masyarakatsudah tak ada masalah

r sempat meilerima bansos bi sxPn tinejiirp p"'ro.ou

!gr, pagi penerima barisos yang tidak bernaung di bawah desa;dat, mereka tinggal dibuatkan SKT di

pertanyaan.Ietelah

ni"'yr.itii

rn mereka

Kesbanglimaspol.

lagr," kakp

Pencal

.pihami

]tpeSalpenerima bansos yang

tidak berada di bawah narlngan

desa adatitu dibuatkan SKT di Ktsbanglimas. Kalau penerima hibah yang bemaungdibawah desa adat, sudah jelas ada payung h ukumnya,,, lan;ut poliisi PDIP asal Busungbiu,

i,Krla Hengai pekan O6pan

ii',f,, rTi [',:li#ri:11:;'fr : "iilr' beberapft usulfinbansosmaiukdari

Fraki SxpD."Kqtimb;; riJok jib.;,r_ lB hukan sailra sekali, senrentara ma_

isah, angg_oa tau Dapll tsadung

Buleleng ini.

. Ditambahkan lGriyasa, dengan

mengatakan

adanya kepastian ini, maka pener-

uoan suctah

dqri kalar

p4ornaiu

masyarakatlfang

van. utnnyalJuga -Lr

Edisi

:tJarff

Bali ini.

aoar oan para karena dianggap tidak memenuhi iar-ba nja r. Spbab, syarar r4pi, ffofioiir,rir."rnirr,lr" angar pentrng bagi untukdilbkukanperbaikan,bukan_ lat atdan dan buda16 budaya Bali. nya nvabansnshanqrs bansps hanzus. ,,ttu ral prosesnya {i matldak m'asalah. Kita harus Kl'u, karena rtakfu lakukan perb4rl
Kanyasa Acnyana. "Jadi, sudah tidak ada masalah

ketar-ketir. Sebab, aspirasi merelia

imy"

,*=,br::,_,-t,g"-"I;ft["1'i"j',f#blx$T:itT; i harapap ma- masiar4kat yi"?fit"'.i[]lrtaj

verifikasi di pusatjuga sania," jelas

ima dana hibah tidak periu lagi

ir'.t

turan yang berubah Dapil Babung,,tegaspolitisiColkar tinya sekarangrsr4dah asal Gerfya li-4m6al, h.r, MrrUuf, ;, tzll( ada persoalan KecamadanAtrlansemal,Badunsurr.

"Dasar

hukumnya itu tetap Peraturan Guberntir (pergubj. Lagian, APBD Perubanan ZOf-S 'kan menjadisatu kesatuan dengan APBD lnduk 20 L5. Prosesnya sam4

,r

.

Adnyana nlenegas,!ctn,Kariyasa pencalran dana bansos

Hal

sudan rpenenma sudah tpenenma beberana beberalta usulan bansos) darr masyarakat di Baduhe.

)3iS setcrang 19-lqusultan rKru, ting- (propo{al

bansos sudah maiu ke S*pu.

ta-qt

1

i

syarakatjbanyak ber.trarap-.X-ita

antisipasiftasuqbansostahun20l3 yang Uaaf cairj karena -"ttunv, mepet,"kAtany4. 6 nat

-nffi

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

K Rl Perwakilan

Frovinsi Bali

@

Posisi R-APBD Kar angasem 2016 Rawan *

Ketua FPDIP

7ll1 A Lrh',n-r

::-,;-it:":!:: '';iti';":::::i --'-':,r:-'-'

:

., r

ll

ttt EH

rurlili-liilqrui -tl ii:;;:''"1i:Jl": --

E

i;ii,"{t'-{q -* umumj d-an.uAl [,uana AloKasl NnususJ ranpa

I

lT',1:i3:'r';Xfli PDIP

tGedeDrna,

ga Kurang Menerima I DAK belurn sah masu k dalam I rancangan. f 'Nanti kalau ada | I dana yang lebI ih atau ku rang I dari alokasi I dana dari pusat, I lalu bagaimana I ca ra nya. DAU I dan DAK dulu tada,barulahbisa I kita melakukan I pembahasan," i kata I Gede Dana. xalau katI a nya DAU dan i DAK mengacu tahun 1015,

DPRD Karangasem I Gede nanli y,ini definitif belum Dana enggan menerima B-APBD tenru sanla persis sesuai DUA itu. Alasannya DAU dan - DAK mes- dan DAK s€ )elumnya. Sehing-

ti

sah, agar secara sah bisa tertuang di R-APBD 2016, sehingga tidak salah dalam hal penjpbaran APBD di kemudian hari. Di bagian Iain Sekkab Karan-

gasem

I

Cede Adnya 14uliadi mengajukan draf R-APBD 2016,

semula direncanakan Kamis [12l11) ke mud ian befgeser jadi lumat (20l111 kali ini penyetorannya ke meja pigpinan DPRD, Selasa (17111). Hal

itu

terungkap secara ferpisah di Amlapura, Minggu (15/11). "Kenapa DAU. dan DAK be-

lum sah kita terima, p+dahal APBN telah sah. Mestinya pejabat

Hal

APBD 2(I I(

pula aKil n d efisit. "Iii( ini angk:t nJ fis it tida f, b digit, bei it lcbih perr;g d.tk bolel I agar tlo.r { manlpll f t€ tainbahn a

lyulitkan

neraca mendatang. Lagi

lit

nghit\rng rra defisit, selama iu

me

r cuku p

besar. De,leh lebih dari dua

juga

LPA [sisa lnaan anggaran tibih dari dua digit, SI

Lda kesan

kurang

ryerap anggaran,

Berberla dengan pendapat anggota I) ;'l D Karangasem dari

Fraksr PI) lI I Wayan Sumatra, blsa saja, I \U dan DAK yang tanpa P€: p es, tetapi pemba-

R- /,P D 2016 bisa talan terus. "K; n )isa mengacu DAU dan DAK: :a run lalu," kata Su-

eksekutif Karangasem pro aktif berkoordhasi ke pusat," jelas I Gede Dana, mantan KetuE DPRD

hJsan

Karangasem. I Gede Dana menambghkan,

matra. Penjel; si 1 Kepala Bappeda

tidak etis katanya menlbahas R-APBD 2016, kalau DAU dan

Edisi

ga Dlsa tr{

I Ketut

5 rc Ina Merta, Sesuai Perrnend; i1r No 52 tahunt2015,

kata Sedana Merta, khususnya di huruf(b) dana perimbansjn. butir ( 2) alinea kbtiga: Apa-bila Peraturan Presiden atau infor-

masi resmi oleh Kementerian

Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TahunAnggaran 201.5. Butir (31 Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK dan/atau DAK Tambahan diang-

garkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian

APBN Tahun Anggaran 2 016 atau Peraturan Menteri Keuan-

gan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.

Dalhm hal Peraturan Presiden mengenai Rincian. APBN Tahu4 Anggaran 2 016 atau Peratqran Menteri Keuangan mengqdai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka

penganggaran DAK didasar-

kan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2O76 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anlgara n 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Sekkab Adnya Muliadi menegask9n, draf R-APBD 2016,

akhirnya terjadwalkan setor ke meje pimpinan DPRD, Selasa

(17/11). "Setelah setor selasa (17/1tr) sehingga cukup waktu membahas R-APBD itu, berakhir per 30 Novembet" kata Adnya Muliadi. 6 k16

ktin. 6 Mothbt ?OE

I

,

[]

t,

l

Sub Bagian Humas darf Tata usarrl

Rl PQrwakilan Prqvinsi Bali

,' .v ,''

i tJ:' i., l

Tanpa

SMP.S

I

Dan 'lni berlaku

I

usus pendarnpin[ Rp 322,86 juta total Rp 3,551 miliar. KepAla Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta mengakui hal itu dan masih berkoordinasi ke Disdikpora Karangasem. "Apakah ada ketentuan }
seclara

nasional, bukan Karang saja tidak da DAK SMB S dan SMK, tet seluruh Indone

I

Rp 11,064 mi

Secafa tehpisah Kepala Bi-

juga demiki an' (Kadisdikl Karangas

AMLAPURA, NusaBali

bupaten K4fdn4,148 juta total

Pusat memblokade alr

DAK (dana alokasi khu terutama untuk sektor didikan SMP, SMA dan SIt tahun 2016. Diduga itu d terlambat mengusulka pusat, sehingga DAK t kunjung turun. Hal itu t ang dalam bocoran dra

run di ke ak

sun di Bappeda Karanga

(15/LI).

SD,

gan rincian DAK Rp 4,8

ditambah.dana pend,

Edisi

Hal

i -
dari pusat

Rp

ditambah dana p 1,106 miliar.

tahu asalap pusat," jelas

I

Gusti Bagus Budi Adnyana.

Diakuinya walau DAK

SD

didapatkan, tetapi nominalnya jauh merturun di bandingkan tahun 2015. Pembagian DAK

katanya, pusat memiliki kewenangan dalam menghitung.

"lni berlaku secara nasip 488,226 juta onal, bukan Karangasem saja miliar. Untuk tidak d.apat DAK SMB SMA

DAK 20L6 di Dinas Pen

kan Pemuda dan Olahr rangasem hanya untuk kan sarana dan prasar s_eibesar Rp 5,325 mili

Rp L2,1,7 miliar,

2016 nanti, undan SMK alokasi ahal tahun {0i5 K Rp 4,88 mllihr,

APBD 2016 yang tengah t,

hingga Minggu

tu jauh menuIingkan tahun

dang Pendidikan Dasar Disdikpora I Gusti Bagus Budiadnyana, rpengakui tidak mengusulkan iDAKluntuk SMB SMA dan SMK. "lltu menyangkut kebiiakhn nhsional, tidak ada lagi DAk untuk SMP, SMA dan SMK. DAK panti alokasinya hanya untuk SD, saya tidak

,61 miliar, dana p 261 juta dan

dan SMK, tetapi seluruh Indonesia juga demikian," tambah.

iliar, serta SMK

peiabat dari desa Peringsari,

6 miliar

dana

,.tananf,cs ?b(S

Il

Kecamatan $elat.

6

k16

'r'^

';