STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI WILAYAH KELURAHAN NUNUKAN SELATAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (3): 1773-1783 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014

STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI WILAYAH KELURAHAN NUNUKAN SELATAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN. Heberli1, Aji Ratna Kusuma 2, Nur Fitriyah3 Abstract The purpose of this study was to describe the distribution of rice to poor program implementation, and knowing the constraints are affecting the distribution of rice to poor program implementation. Methods of research including qualitative descriptive, the location of the Kelurahan Nunukan Selatan research.The focus of this study: (1) Program implementation poor in rice Village Nunukan Selatan, with subfocus of research on this contents of policies and environmental policies. (2) factors which became rice’s poor program implementation barriers., The results showed that (1) the implementation of the distribution of the contents of policy Raskin, it turn out the understanding of importance and accuracy of target households targeted by the program is not Raskin are exspected, because there are still plenty of targets, the amount of rice Received RTS PM does not comply with the provisions of, Raskin recipients nonetheless felt this programhas helped reduce the burden of his daily expenses.(2). The distribution of rice to poor implementation of environment polcy turn out to have executed Perum Bulog and RT the task and responsibilities well and able to embody the will and exspectation of the comunity by distributing poor rice based on mutual agreement, so that both citizen and enthusiastic response as well as meet the poor rice distribution strategi in shared. As for the factors that become poor rice is implementation constraints:(1) geographic conditions hamper the distribution of rice to poor distribution point;(2) the mechanism of payment or disbursement of transport fare subsidies paid after poor to rice distribute. With such a mechanism of implementing force distribution for seeking private funds or from other parties to cope wit the costs of poor rice distribution target households (3) RT giving rice to the poor citizens who are not entered in the list of beneficiaries.

1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3, 2014: 1773-1783

Keywords: implementation, Rice to poor

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasikan distribusi Program Raskin, dan mengetahui kendala-kendala apakah yang mempengaruhi implementasi distribusi Program Raskin. Metode penelitian termasuk diskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian Kelurahan Nunukan Selatan.fokus penelitian adalah: (1) implementasi program beras miskin di kelurahan Nunukan Selatan, dengan sub fokus penelitian pada isi kebijakan dan lingkungan kebijakan;(2) faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi program Raskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi distribusi Raskin dilihat dari isi kebijakan, ternyata pemahaman kepentingan RTS dan ketepatan sasaran program raskin masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena masih banyaknya salah sasaran, jumlah beras diterima RTS PM tidak sesuai dengan ketentuan. meskipun demikian penerima manfaat merasa program ini telah membantu mengurangi beban pengeluaran harian keluarga miskin. (2). Implementasi distribusi Raskin dilihat dari lingkungan kebijakan ternyata Bulog dan RT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan mampu mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat dengan mendistribusikan beras berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga respon warga baik dan antusias serta memenuhi strategi distribusi raskin yang disepakati bersama. Adapun faktor yang menjadi kendala implmentasi program Raskin adalah (1) kondisi geografis menghambat pendistribusian Raskin ke titik distribusi (TD); (2). Mekanisme pembayaran/pencairan SOA Raskin dibayar setelah Raskin didistribusikan kepada RTS-PM. Dengan mekanisme seperti ini memaksa pelaksana distribusi untuk mengupayakan dana pribadi/dari pihak lain untuk menanggulangi biaya distribusi Raskin ke RTS. (3) RT memberikan Raskin kepada warga yang tidak ada di DPM.

Kata kunci : Implementasi, Raskin

Pendahuluan Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau 1774

Studi Implementasi Program Beras Miskin (Heberly)

tata norma tertentu yang berlaku oleh masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami kultural dan struktural. Lebih dari satu dekade Indonesia telah berjuang keras untuk memberantas pengangguran dan kemiskinan yang kondisinya memburuk secara dramatis setelah negeri ini diterjang oleh krisis moneter pertengahan 1997. Namun, hingga saat ini hasilnya jauh dari memuaskan. Sekarang ini, tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Buruknya daya beli membuat pemenuhan kebutuhan pangan menjadi perjuangan yang paling mendasar bagi masyarakat miskin. Konsumsi pangan tidak mencukupi untuk menopang kehidupan yang normal akan dapat berakhir kematian, bila hal tersebut berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, menghindarkan Rumah Tangga Miskin ( RTM ) yang jumlahnya jutaan dari masalah degradasi kualitas konsumsi sangatlah penting untuk mencegah terjadi masalah „lost generation‟di negeri ini. Dari hasil penelitian awal, kebijakan Raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin dilapangan tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena lebih bergantung kepada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Penyimpangan yang terjadi yaitu Raskin diberikan juga kepada RTM yang tidak masuk dalam DPM Raskin, sehingga jumlah beras yang diterima oleh RTS PM Raskin tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan yaitu 15 kg/RTS/bulan. Penyimpangan lain juga terjadi pada Harga tebus Raskin, harga normatif yaitu Rp. 1.600`/kg di RTS PM. Kenyataan dilapangan sebesar Rp.2.000/kg. Kerangka Dasar Teori Konsep Kebijakan Publik Menurut Thoha (2002), orang pertama yang menggambarkan ide tentang kebijakan yang public dapat dipelajari secara sistemmatis adalah John Dwewy. Didalam bukunya Logic : The Theory of Inquiry, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan. Ilmuan ini berhasil menggambarkan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai alternatif dan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat. Hasil buah pemikiran John Dewey (Thoha,2002) tersebut kemudian digunakan oleh Harold Lasswell seorang eksperementalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell ( Dalam Nugroho,2003) mendefinisikan kebijakan public sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

1775


Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha,2002) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipliholeh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, kebijakan public menurut Thomas R Dye (Wahab,2004) merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (Whatever Government choose to do or not to do) , dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan public tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukann oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Anderson (Ekowati, 2005) mengartikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan publik mempunyai Implikasi (Irfan Islkmy,1988), yaitu Kebijakan itu berbentuk pikiran tindakan pemerintah; tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat dan tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut Nakamura dan Smalwood (Ekowati,2005), kebijaksanaan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesi yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Di lain pihak, Amara Raksasatya (Ekowati,2005) berpendapat bahwa kebijakan itu adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, Menurut Riant Nugroho (2003), kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat meletakkan kebijakan public sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa : 1. Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 2. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Nugroho (2003), Impelementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya ( tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. 1776


Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa impelemtasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi impelementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho, 2003) dalam impelemtasi kebijakan public, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimpelmentasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Isi dan Lingkungan Kebijakan Teori Grindle Fenomena isi kebijakan Teori Marilee S. Grindle meliputi enam hal, yaitu: 1) Kepentingan Kelompok Sasaran Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.Dengan mengetahui kepentingan kelompok sasaran maka akan mempermudah pencapaian efisiensi dan efektivitas dari setiap program yang dilaksanakan. 2) Manfaat yang diterima Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran. 3) Perubahan yang diinginkan Setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran. 4) Ketepatan program Program yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada. Ketepatan program harus sangat diperhatikan oleh para implementor, hal ini karena apabila terjadi kekeliruan akan berdampak adanya kesia-siaan dari program yang dilakukan. 5) Kejelasan Implementor Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implemenetor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada. 6) SDM yang memandai 1777


Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat. Sementara lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain : 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharap mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan. 2) Karakteristik rezim yang berkuasa Ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang sperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang terjadi akan sebaiknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam keadaan ini rakyat akan dipojokkan dan tidak menjadi prioritas utama, sehingga rakyat menjadi korban dari rezim kepemimpin rezim yang berkuasa. 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi Partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat serta program dapat berjalan sebagimana mestinya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dengan adanya berbagai macam teori impelementasi kebijakan publik, kita harus memilih teori yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi. Kita harus jeli memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang kita pilih. Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Richard Martland (Nugroho,2003), pada prinsipnya ada empat “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi kebijakan yaitu (1). kebijakannya itu sendiri sudah tepat.; (2). tepat pelaksanaannya;(3).tepat target; (4). tepat lingkungan.

1778


Metode Penelitian Jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fokus Penelitian yaitu, pertama Implementasi program beras miskin di Kelurahan Nunukan Selatan, dengan sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kedua Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi implementasi program Raskin. Data primer berasal dari wawancara dengan para nara sumber terkait dan hasil pengamatan langsung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki instansi terkait. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Implementasi Program Raskin di Kelurahan Nunukan Selatan 1. Implementasi Raskin berdasar Isi Kebijakan, ternyata: 1) Pemahaman kepentingan RTS Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting), sering tidak tepat karena adanya kebijakan yang di ambil pada tingkat RT untuk tetap memberikan Raskin kepada RTM yang tidak masuk dalam data RTS-PM, dengan adanya kebijakan ini berdampak pada berkurangnya Kuantitas Raskin yang diterima RTS-PM. 2) Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS Manfaat dari program Raskin ini, dinilai tidak optimal akibat adanya adanya kebijakan pada tingkat RT untuk tetap memberikan Raskin kepada RTM yang tidak masuk dalam daftar RTS-PM, sehingga bagi RTS- PM yang berhak menerima Raskin merasa dengan adanya program Raskin ini masih belum mampu mengurangi beban pengeluaran mereka secara penuh. 3) Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin Perubahan yang dirasakan dengan adanya program Raskin ini adalah terpenuhinya kebutuhan beras bagi keluarga miskin, minimal dua minggu kedepan. Dengan adanya program raskin ini, kebutuhan yang selama ini terfokus untuk membeli beras, sekarang sudah bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. 4) Ketepatan sasaran Program Raskin Ketidaktepatan sasaran didukung dengan data BPS yang tidak valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan Kelurahan dan RT. 5) Kejelasan implementor tentang program Raskin Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu masih ada yang masuk dalam daftar penerima manfaat mendapatkan Raskin. 6) Kualitas dan kuantitas sebagai implementor 1779


Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat kelurahan, hingga RT tidak kalah penting artinya. 2. Implementasi program raskin berdasarkan lingkungan kebijakan, hasil temuannya ternyata: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi program raskin cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya. 2) Karakteristik rezim yang berkuasa Strategi distribusi raskin tidak menuai protes karena kebijakan rezim yang berkuasa berdasarkn kesepakatan bersama 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Respon warga baik dan antusias serta mematuhi strategi distribusi raskin. Meskipun ada beberapa warga yang masih hutang. Faktor-faktor menjadi Kendala dalam implementasi program Raskin. Dalam pelaksanaan program Raskin teridentifikasi beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi Raskin yaitu: 1. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang cukup berat dimana kurang lebih 80 % distribusi raskin menggunakan angkutan perairan (laut/sungai) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pasang surut. Kondisi ini menjadi penghambat dalam pendistribusian Raskin ke titik distribusi (TD). 2. Mekanisme pembayaran/pencairan SOA dianggap menghambat proses pendistribusian Raskin, karena dibayar setelah Raskin didistribusikan kepada RTS-PM. 3. Kualitas beras yang kadang-kadang buruk menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli. 4. Masih banyak warga miskin yang tidak terakomodir dalam daftar RTS PM Raskin. 5. Adanya Kebijakan pada tingkat RT untuk tetap memberikan Raskin bagi keluarga miskin yang tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat yang ditetapkan oleh TNP2K. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan Penulis. M. Parulian Hutagaol dan Alla Asmara pada tahun 2007 tentang analisis efektifitas kebijakan publik memihak masyarakat kecil: studi kasus pelaksanaan program Raskin di provinsi Jawa Barat bertujuan menganalisis keefektifan 1780


pelaksanaan program Raskin pada tahun 2007 dengan hasil temuan penelitian: (1) Pelaksanaan Program Raskin masih belum begitu efektif, (2) Harga tebus beras raskin diatas harga normatif, (3) Kuantitas Raskin yang diterima lebih sedikit dari kuota normatifnya. Rekomendasi yang disampaikan terkait temuan ini adalah ..... Christian Mananoma tahun 2007 penelitian tentang implementasi program beras untuk keluarga di desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program beras untuk keluarga miskin, dengan hasil temuan (1) jumlah beras yang diterima masyarakat kurang dari 10 kg karena jumlah rumah tangga yang di sepakati dalam Mudes lebih tinggi di banding dengan data yang di keluar BPS. (2) jadwal pembagian beras sering terlambat. (3) kualitas beras buruk. Saran terkait hasil temuan tersebut adalah (1) pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan seluruh masyarakat .(2) BPS harus lebih memperhatikan keakuratan data untuk meminimalisir kesalahan penerima bantuan raskin (3) Mempercepat penyaluran Raskin dan memperhatikan mutu/kualitas beras Selanjutnya pada penelitian Studi implementasi program beras miskin(Raskin) di wilayah Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, tujuan penelitian adalah mendeskrispsikan implementasi distribusi program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Nunukan Selatan dan mengetahui kendala kendala apakah yang mempengaruhi implementasi distribusi Raskin di Kelurahan Nunukan Selatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan distribusi raskin dikelurahan Nunukan Selatan dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa masih banyaknya salah sasaran(mistargeting); tidak optimalnya manfaat yang dirasakan,karena jumlah Raskin yang diterima tidak sesuai; Program ini telah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin; ketidak tepatan sasaran didukung dengan data BPS yang tidak valid; sosialisasi telah dilaksanakan, akan tetapi masih ada salah sasaran; Bulog, RT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan mampu mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat; strategi distribusi raskin didasarkan pada kesepakatan bersama; respon warga baik dan antusias serta memenuhi strategi distribusi raskin. Meskipun ada beberapa warga yang masih hutang. Berdasarkan hasil temuan dilapangan faktor yang menjadi kendala implmentasi program Raskin adalah (1) kondisi geografis menghambat pendistribusian Raskin ke titik distribusi (TD); (2). mekanisme pembayaran/pencairan SOA dibayar setelah di disribusikan; (3). Buruknya Kualitas beras;(4) Masih banyak warga miskin yang belum terakomodir dalam daftar RTS-PM Raskin; (5) RT memberikan Raskin kepada warga yang tidak ada di DPM. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Parulian Hutagaol dan Alla Asmara tahun

1781


2007 dan Christian Mananoma tahun 2007, implementas program beras miskin tidak berjalan efektif dan tidak mengacu pada padoman umum Raskin. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan, bahwa Implementasi distribusi Program Raskin di Kelurahan Nunukan Selatan, berdasarkan Isi Kebijakan dan lingkungan kebijakan, ternyata: 1. Permahaman kepentingan RTS Dalam menentukan sasaran di temui masih banyaknya salah sasaran(mistargeting), pembagian Raskin tidak mengacu kepada pedoman Umum Raskin. 2. Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS Jumlah Raskin yang diterima RTS tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga manfaat yang dirasakan tidak optimal. 3. Perubahan RTS setelah mendapat Raskin Sebagaian besar Rumah Tangga sasaran Raskin merasa bahwa pembagian beras kepada keluarga miskin, dapat mengurangi beban pengeluaran harian keluarga miskin. 4. Ketepatan sasaran program Raskin Ketidak tepatan sasaran didukung dengan data BPS yang tidak valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan RT setempat. 5. Kejelasan implementor tentang program raskin Implementor cukup paham tugasnya masing masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuia dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan raskin. 6. Kualitas dan kuantitas SDM sebagai implementor Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat kelurahan, RT tidak kalah penting artinya. 7. Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi program raskin Cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya. 8. Karakteristik rezim yang berkuasa Strategi distribusi raskin tidak menuai protes karena kebijakan rezim yang berkuasa berdasarkan kesepakatan bersama. 9. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Respon warga baik dan antusias serta memenuhi strategi distribusi raskin. Meskipun ada beberapa warga yang masih hutang.

1782


Saran : 1. Bulog membangun gudang filial dan atau menggunakan beras lokal untuk memenuhi jatah Raskin daerah-daerah sulit tersebut. 2. Agar Pemerintah Kabupaten Nunukan mengubah mekanisme pembayaran SOA Raskin menjadi pembayaran dimuka. 3. Bulog agar memperbaiki sistem manajemen persediaanya agar kualitas beras raskin yang didistribusikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Untuk mengakomodir warga miskin yang tidak masuk dalam DPM Raskin hasil PPLS 2011, disaran kan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan program Raskin Daerah(RASDA). 5. RT sebagai pelaksana distribusi Raskin hendaknya mendistribusikan raskin kepada RTS-PM Raskin yang masuk dalam DPM Raskin hasil PPLS 2011 dan hasil Mudes/Mukel. Daftar Pustaka Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Ekowati, Lilik 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra Islamy, Irfan 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2014. Pedoman Umum Raskin 2014. Jakarta

1783

STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI WILAYAH KELURAHAN NUNUKAN SELATAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Recommend Documents