(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang) SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat

PENGARUH TINGKAT KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: VARIABEL KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK DAN NORMA PERSONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATOR DAN MEDIATOR (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh : MOHAMAD DANAND GISWA NIM. 12030111130059

FAKULTAS EKONOMKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2015 i

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun

:

Mohamad Danand Giswa

Nomor Induk Mahasiswa

:

12030111130059

Fakultas/Jurusan

:

Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripi

:


Dosen Pembimbing

:

Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 14 April 2015 Dosen Pembimbing,

(Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.) NIP. 19640101 199202 2001 ii

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa

:

Mohamad Danand Giswa

Nomor Induk Mahasiswa

:

12030111130059

Fakultas/Jurusan

:

Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skrip

:


Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 April 2015 Tim Penguji 1. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.

(…………………………)

2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

(…………………………)

3. Wahtu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

(…………………………)

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Mohamad Danand Giswa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PENGARUH TINGKAT KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: VARIABEL KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK DAN NORMA PERSONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATOR DAN MEDIATOR (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolaholah hasil pemikitan saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 April 2015 Yang membuat pernyataan,

(Mohamad Danand Giswa) NIM. 12030111130059

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (an- Nahl: 96) “Maka apabila telah menyelesaikan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu gemar dan berharaplah!” (Al-Insyiroh ayat 7-8) “Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta.” (Albert Einstein) “… don’t look back in anger, I heard you say..” (Oasis Band)

Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Ayah: Salhmah Galuh Makaroesa dan Budi Winarno, Adik-Adikku tersayang: Disyanda Giswa dan Mohamad Dava Giswa, Serta seluruh keluarga besar dan Sahabat

v

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak serta peran dari kepercayaan terhadap otoritas pajak dan norma personal sebagai variabel moderator dan mediator. Fairness Heuristic Theory menjelaskan kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memperkuat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara berdasarkan Teori Aktivasi Norma yang dikembangkan oleh Scwartz (1973, 1977), diajukan model mediasi, yaitu norma personal berperan sebagai variabel mediator pada pengaruh antara keadilan prosedural dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data diperoleh dari kuesioner dengan teknik convenience sampling. Responden dalam penelitan ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang, baik yang merupakan wajib pajak orang pribadi usahawan maupun wajib pajak badan. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi, analisis regresi moderasi, dan analisis jalur dengan bantuan program SPSS 20.00 for windows. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keadilan prosedural memiliki pengaruh langsung negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi memiliki pengaruh tidak langsung positif melalui variabel mediator norma personal, selain itu pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat oleh variabel moderator kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, keadilan prosedural, norma personal, kepercayaan terhadap otoritas pajak

vi

ABSTRACT This study aims to analyze the effect of procedural fairness on taxpater’s compliance and the role of trust in tax authorities and personal norms as moderator and mediator variables. Fairness Heuristic Theory explains trust in the tax authorities can strengthen the influence of procedural fairness on tax compliance. While based on the norm activation theory developed by Scwartz (1973, 1977), presented mediation model, which is personal norms role as mediator variables on the influence of procedural fairness to the taxpayer’s compliance. This study uses a quantitative method where the data obtained from the questionnaire with convenience sampling technique. The respondents in this research is the taxpayer who carries on business in the city of Semarang, both of which are businesses individual taxpayers and corporate taxpayers. Data was analyzed using regression analysis, moderated regression analysis, and path analysis with SPSS 20:00 for windows. Based on the research that has been done, procedural fairness have a direct negative effect on tax compliance, but have an indirect positive effect through the mediator variable personal norms, in addition the effect of procedural fairness on tax compliance can be strengthened by a moderator variable of trust in tax authorities.

Keywords: Taxpayer’s compliance, procedural fairness, personal norms, trust in tax authorities.

vii

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH TINGKAT KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: VARIABEL KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK DAN NORMA PERSONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATOR DAN MEDIATOR (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)”, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, saran, bantungan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 3. Ibu Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan,

bimbingan,

serta

motivasi

sehingga

skripsi

ini

terselesaikan dengan baik. 4. Bapak Dr. H. Raharja, M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Keluarga tercinta, Mama, Ayah, Sanda, dan dava yang tiada hentinya untuk selalu memberikan motivasi, perhatian, kesabaran, dan doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. 6. Keluarga besar baik yang berada di Palembang dan di Purwokerto atas motivasi dan doa yang diberikan selama ini.

viii

7. Desspa Ayu Pusparatna, Fajar Gunawan, dan Riano Roy untuk bantuan, saran dan dukungan yang diberikan dalam segala hal berkaitan dengan skripsi ini. Kalian yang terbaik. 8. Teman-teman yang sudah membantu serta menyebarkan kuesioner penelitian ini, Kezia, Niko, Inug, Alvin, Alif, Isma, Diori, Uswah, dan teman-teman lainnya. Terima kasih banyak. 9. Seluruh Gembel Akundip 2011, atas segala cerita yang telah dilalui selama masa kuliah ini. Semoga kedepannya tetap ada cerita yang dituliskan bersama-sama. 10. Para Sapari Boys, Hermas, Alex, Nanang, Bani, Gandul, Wempy, Reza Aul, Omesh, Bayu, Hanif Rahmansyah, Niko, Majid, Besfren, Roy, Ricky, Rainer, Habib, Fafa, Kawin, Fajar, Sulam, Bos Adit, Curem, Rusdan, Satrio, Faiz, Inug, Alif, Bambo, Ical, Oo, Gati, dan Akmal, atas segala macam kegembiaraan sekaligus kegilaan yang pernah “terjadi”, termasuk salah satunya ketika terdapat seorang perempuan yang masuk grup Line. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. 11. Tim Tongkrongan, Sulam, Oo, Reza Aul, Hermas, Bambo, Fafa, Rusdan, Bayu, Omesh, Fajar, Roy, dan Satrio, terima kasih selama ini sudah membantu untuk menurunkan stress, menciptakan inspirasi dan menaikkan mood. 12. Anak-anak Srikandi, Reja (A.K.A. RE), Alvin, Inug, Fahmi, Reza Hanung (Bang ganteng), Muadz, Latif, Danial, Faiz, Zulham dan anak-anak lainnya, terima kasih sudah menjadi teman kost yang baik dan kekompakkan yang terjalin selama ini. 13. Teman-teman wisata kuliner Semarang, Besfren, Niko, Bang Jol, Fajar, Webe, Reja (A.K.A. RE), Akmal, Desspa, Risha, Reza Hanung (Bang ganteng), Oo, Alex, Hermas, Rainer, Nutfi, Sheilla, Erika, Roy, dan Axel, untuk keseruannya di setiap minggu dalam menjelajahi tempat-tempat kuliner yang seru, asyik, dan hits di Semarang.

ix

14. Seluruh Personil BCB Band (termasuk additional), Reja (A.K.A. RE), Alvin, Akmal, Webe, dan Reza Hanung untuk keselarasan dan keharmonisasian harmoni-harmoni yang sudah kita hasilkan selama ini. Semoga Silaturahim tetap terjaga. 15. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bu Indira, Pitri, Ester, Desspa Rita, Reza Aul, Oo, Vanes, Tsara, Debby, Putri dan teman-teman lainnya, terima kasih atas saran, informasi, dukungan, dan kerjasamanya selama ini. Semoga sukses untuk kita semua. 16. Teman-teman TIM II KKN UNDIP Tahun 2014, Kabupaten Temanggung, Kecamatan tembarak, Desa Greges, Bagas, Mas Adib, Yogo, Raras, Dita, Elva, Shinta, dan Leli, terima kasih atas kebersamaan, kekompakkan, dan kekeluargaan yang terjalin hingga saat ini. 17. Pak Sri Haryanto dan keluarga, yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri selama di Semarang. Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. 18. Semua responden dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Semarang, 14 April 2015 Penulis,

(Mohamad Danand Giswa) NIM : 12030111130059

x

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN ...............................

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .............................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................

v

ABSTRAK ..................................................................................................

vi

ABSTRACT ..................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

xvi

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xvii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Latar Belakang Masalah ...................................................... Rumusan Masalah ............................................................... Tujuan Penelitian ................................................................. Kegunaan Penelitian ............................................................ Sistematika Penulisan ..........................................................

1 12 13 14 14

BAB II TELAAH PUSTAKA ...................................................................

16

2.1

Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu ...........................

16

2.1.1 Landasan Teori ........................................................

16

2.1.1.1

Fairness Heuristic Theory.......................

16

2.1.1.2

Teori Aktivasi Norma .............................

18

2.1.1.3

Konsep Keadilan .....................................

19

2.1.1.4

Konsep Percaya .......................................

21

2.1.1.5

Kepatuhan Pajak......................................

23

xi

2.1.1.6

Konsep Norma ........................................

26

2.1.2 Penelitian Terdahulu ................................................

27

2.2

Kerangka Pemikiran ............................................................

31

2.3

Hipotesis Penelitian .............................................................

32

2.3.1 Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...........................................

32

2.3.2 Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Norma Personal....................................................................

33

2.3.3 Pengaruh Norma Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..............................................................

34

2.3.4 Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Memperkuat Pengaruh Antara Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...........................................

35

BAB III METODE PENELITIAN..............................................................

37

3.1

Desain Penelitian .................................................................

37

3.2

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.......

38

3.2.1 Variabel Penelitian...................................................

38

3.2.2 Definisi Operasional Variabel .................................

38

3.2.2.1

Keadilan Prosedural ................................

38

3.2.2.2

Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak ....

38

3.2.2.3

Norma Personal .......................................

39

3.2.2.4

Kepatuhan Wajib Pajak ...........................

40

3.3

Populasi dan Sampel............................................................

41

3.4

Jenis dan Sumber Data ........................................................

43

3.5

Metode Pengumpulan Data .................................................

43

3.6

Metode Analisis .................................................................

44

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif .............................................

44

3.6.2 Uji Reliabilitas dan Validitas ...................................

44

3.6.2.1

Uji Reliabilitas ........................................

xii

44

3.6.2.2

Uji Validitas ............................................

45

3.6.3 Moderated Regression Analysis (MRA)..................

45

3.6.4 Analisis Jalur ...........................................................

46

3.6.5 Uji Asumsi Klasik ...................................................

46

3.6.5.1

Uji Normalitas .........................................

46

3.6.5.2

Uji Multikolonieritas ...............................

47

3.6.5.3

Uji Heteroskedastisitas ............................

47

3.6.6 Analisis Regresi .......................................................

48

3.6.7 Pengujian Hipotesis .................................................

48

3.6.7.1

Koefisien Determinasi .............................

49

3.6.7.2

Uji F ........................................................

49

3.6.7.3

Uji t .........................................................

50

BAB IV HASIL DAN ANALISIS ..............................................................

51

4.1

Deskripsi Objek Penelitian ..................................................

51

4.2

Analisis Data

.................................................................

53

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ...................

53

4.2.2 Uji Kualitas Data .....................................................

56

4.2.2.1

Uji Reliabilitas Data ................................

56

4.2.2.2

Uji Validitas Data ....................................

56

4.3.3 Uji Analitis Data ......................................................

58

4.3.3.1

Pengujian Asumsi Klasik ........................

58

4.3.3.1.1 Uji Normalitas ........................

58

4.3.3.1.2 Uji Multikolonieritas ..............

59

4.3.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas ...........

61

4.2.4 Pengujian Hipotesis ................................................

62

4.2.4.1

Uji Statistik F dan Koefisien Determinasi

62

4.2.4.2.

Uji Statistik t ...........................................

64

xiii

4.2.4.2.1 Moderated Regression Analysis

65

4.2.4.2.2 Analisis Jalur ..........................

66

Pembahasan Hipotesis……. ................................................

68

4.3.1 Pembahasan Hipotesis 1 ..........................................

68


71


72


73

BAB V PENUTUP…………….…….……...............................................

75

5.1

Simpulan…………………... ...............................................

75

5.2

Keterbatasan……………… ................................................

77

5.3

Saran………………………. ...............................................

77

DAFTAR PUSTAKA……………………….. ...........................................

79

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………. ................................................

83

4.3

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah) 2011-2014 ..

5

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu...............................................

29

Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel ..............................................

40

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Penyebaran Kuesioner ..................................

51

Tabel 4.2 Demografi Responden ..............................................................

52

Tabel 4.3 Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel ...................................

54

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas ........................

57

Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Persamaan Regresi 1 .............

58

Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Persamaan Regresi 2 .............

59

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas Persamaan Regresi 2 ....................

60

Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser Persamaan Regresi 1 ....................................

61

Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser Persamaan Regresi 2 ....................................

61

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik dan Koefisien Determinasi Persamaan Regresi 1 ...................................................................................

63

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik dan Koefisien Determinasi Persamaan Regresi 2 ...................................................................................

64

Tabel 4.12 Hasil Uji t MRA .......................................................................

65

Tabel 4.13 Hasil Uji t Analisis Jalur ..........................................................

66

Tabel 4.14 Kesimpulan Hasil .....................................................................

68

xv

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..............................................................

xvi

31

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran A Kuesioner Penelitian ..............................................................

83

Lampiran B Hasil Olah Data Statistik........................................................

87

Lampiran C Hasil Analisis Regresi ............................................................

91

xvii

1

BAB I PENDAHULUAN Bagian pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 1.1

Latar Belakang Masalah Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan buah hasil dari

perjuangan keras para pendiri yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang diantaranya bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu dengan pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 baik bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya tersebut tidak dapat membuahkan hasil apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah negara Indonesia dan dukungan dari rakyat Indonesia. Berdasarkan realisasi pendapatan dalam negeri

2

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, sumbangsih dari pemanfaatan sumber daya alam indonesia hanya berkisar 12 sampai 15 persen pada tahun 2011 hingga 2014 (Tabel 1.1). Pembangunan infrastruktur tentunya menjadi faktor penunjang utama untuk memaksimalkan pengolahan kekayaan alam. Namun, pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang sangat besar dan penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama untuk membiayai investasi tersebut. Pertimbangan bahwa suatu saat kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia akan habis, menjadikan pajak sebagai prioritas dan solusi utama sumber pembiayaan negara (pajak.go.id). Menurut undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar

3

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan Pajak Derah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya yang di bawahi oleh pemerintah daerah setempat (Pajak.go.id). Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara, pajak daerah terdapat variasi yang cukup banyak karena potensi daerah juga ikut menentukan. Dari serangkaian pajak itulah negara mendapat pemasukan utama. Uang dari hasil pajak digunakan untuk belanja pegawai dan pembiayaan berbagai proyek pembangunan

sarana umum seperti jalan-jalan,

jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan sebagainya. Pembangunan berbagai macam isfrastruktur di Indonesia yang semakin maju membuat pajak saat ini menjadi komponen terbesar

penyumbang

pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (Tabel 1.1). Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, maka pajak merupakan

4

pendapatan pasti negara Indonesia yang tidak akan habis seperti sumber daya alam karena berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pajak di Indonesia (sejak reformasi perpajakan tahun 1983), menganut Self Assessment System yang menuntut pentingnya kepatuhan pajak dari para wajib pajaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa Indonesia menganut Self Assessment System khususnya Pasal 12 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: “(1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Mardiasmo (2002) dalam

Jatmiko (2006), Self Assessment

System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan artian, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri secara sukarela. Pemerintah Indonesia memang menitikberatkan pendapatan negara pada sektor pajak, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tabel 1.1 memperlihatkan realisasi pendapatan negara Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014.

5

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah) 2011-2014 Sumber Penerimaan

2011

2012

2013

2014

I. Penerimaan Dalam Negeri

1.205.346

1.332.323

1.497.521

1.661.148

Penerimaan Perpajakan

873.874

980.518

1.148.365

1.310.219

Pajak Dalam Negeri

819.752

930.862

1.009.944

1.256.304

Pajak Penghasilan

431.122

465.070

538.760

591.621

Pajak Pertambahan Nilai

277.800

337.584

423.708

518.879

Pajak Bumi dan Bangunan

29.893

28.969

27.344

25.541

0

0

0

Bea Perolehan Hak atas Tanah -1 dan Bangunan Cukai

77.010

95.028

104.730

114.284

Pajak lainnya

3.928

4.211

5.402

5.980

54.122

49.556

48.421

53.915

Bea Masuk

25.266

28.418

30.812

33.937

Pajak Ekspor

28.856

21.238

17.609

19.978

331.472

351.805

349.156

350.930

Penerimaan Sumber Daya Alam

213.823

225.844

203.730

198.088

Bagian Laba BUMN

28.184

30.798

36.456

37.000

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya

69.361

73.459

85.471

91.083

Layanan 20.104

21.704

23.499

24.759

Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Bukan Pajak

Pendapatan

Badan

Umum II. Hibah

5.254

5.787

4.484

1.360

JUMLAH

1.210.600

1.338.110

1.502.005

1.662.509

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Berdasarkan tabel 1.1 tampak bahwa penerimaan dari sektor pajak dalam realisasi penerimaan negara dari tahun 2011 sampai 2014 selalu meningkat. Ketergantungan penerimaan negara dari sektor pajak mencapai sekitar 78 persen pada tahun 2014. Sumber penerimaan pajak berasal dari sumber pajak dalam

6

negeri dan pajak perdagangan internasional. Namun, sumber pendapatan perpajakan lebih didominasi oleh sumber pajak dalam negeri yaitu sekitar 95 persen dan hanya 5 persen untuk pajak perdagangan internasional. Oleh karena itu, pajak dalam negeri berperan penting baik dalam sumber pendapatan perpajakan maupun dalam keseluruhan jumlah realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen terbesar dari sumber pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan dengan persentase sekitar 48 persen. Ini berarti pajak penghasilan memegang peranan penting dalam sumber pajak dalam negeri. Fakta ini tentu saja bertentangan dengan sistem pajak yang dianut oleh Negara Indonesia karena Self Assessment System membutuhkan kesadaran kepatuhan membayar pajak dari para wajib pajaknya, sementara tingkat kepatuhan pajak warga Negara Indonesia masih rendah. Penerimaan pajak yang diperoleh negara belum tercapai secara maksimal, karena realisasi pajak dari seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014, menurut Menteri Keuangan, Ditjen Pajak hanya mampu mengumpulkan Rp 981,8 triluin dari target Rp. 1.072 triliun di APBNP 2014 meleset Rp 90 triliun. Menkeu menjelaskan hampir semua jenis perpajakan lebih rendah dari targetnya pada tahun 2014, salah satunya adalah pajak penghasilan yang meleset sebesar Rp 55,9 trilliun. (cnnindonesia.com). Dalam pencapaian pajak tahun 2014, perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio turun hanya menjadi 8,9% (finansial.bisnis.com). Nilai tax ratio tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena pemerintah Indonesia menggantungkan sebagian besar penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, nilai tax ratio tersebut tentu saja

7

masih dapat dinaikkan karena jumlah wajib pajak di Indonesia juga semakin bertambah. Tetapi, meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang menghambat upaya peningkatan tax ratio. Kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Selain itu Jamin (2001) secara langsung menyatakan bahwa perlu peningkatan kepatuhan pajak guna meningkatkan tax ratio. Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Istilah "kepatuhan" umumnya diterapkan dalam membandingkan perilaku dengan ketentuan tertentu suatu perjanjian, batas semangat perjanjian dan prinsip-prinsip, norma internasional implisit, kesepakatan informal, dan bahkan perjanjian diam-diam (Downs & Rocke, 1990). Menurut Rusli (2014) dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Masyarakat akan secara sukarela untuk memenuhi kepatuhannya ketika otoritas yang berwenang memberlakukan prosedurnya secara adil (de Cremer dan Tyler 2005; Tyler, 2006). Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari prosedur yang digunakan untuk membuat aplikasi keputusan (Tyler T. R., 1988). Prosedur, misalnya, dianggap lebih adil ketika seseorang

8

diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (Dijke & Verboon, 2010). Penelitian yang dilakukan Dijke dan Verboon (2010) telah mengungkapkan bahwa prosedur pajak yang adil merangsang pengikut untuk secara sukarela mematuhi keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak. Penelitian

ini

menyelidiki

peran

dari

keadilan

prosedur

dalam

meningkatkan kepatuhan secara sukarela dengan keputusan dari otoritas pajak dengan dimoderasi variabel kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak. Kepercayaan memainkan peran penting dalam memahami mengapa keadilan prosedural dapat merangsang kepatuhan sukarela terhadap pihak berwenang. Dalam Fairness Heuristic Theory yang dikemukakan oleh Lind (2001) terdapat yang namanya dilema sosial yang mendasar, yaitu anggota kelompok, organisasi, dan masyarakat menghadapi dilema ketika memutuskan apakah akan berinvestasi dalam kolektif sosial. Seseorang akan semakin memperhatikan keadilan prosedur dari otoritas pajak ketika seseorang tersebut tidak percaya terhadap otoritas pajak, sebaliknya seseorang akan semakin kurang memperhatikan keadilan prosedur dari otoritas pajak ketika seseorang tersebut percaya terhadap otoritas pajak (Dijke & Verboon, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh de Cremer dan Tyler (2007) dan Murphy (2004) telah berhasil membuktikan bahwa tingkat kepercayaan memperkuat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga juga menyelidiki pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi oleh variabel norma personal, karena menurut

9

Wenzel (2004a), variabel norma menetapkan bahwa seseorang harus membayar pajak yang diketahui sebagai sebuah prediktor yang kuat dari kepatuhan terhadap otoritas pajak. Dalam teori aktivasi norma yang dikembangkan oleh Schwatrz (1973) membedakan norma menjadi dua tingkatan, yaitu norma sosial dan norma personal. Menurut Kelman (1958) Norma Personal didefinisikan sebagai standar moral yang diperoleh dari individu itu sendiri, misalnya, melalui internalisasi norma-norma sosial. Artinya, pembentukan norma seseorang berasal dari lingkungannya, dalam penelitian ini adalah keadilan prosedural yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

Masyarakat modern sangat bergantung pada hukum dan

peraturan pajak dalam kepatuhannya. Maka, norma sangat dibutuhkan dalam memperkuat hukum dan peraturan pajak karena norma merupakan standar, adat, atau bentuk yang ideal perilaku individu yang mencoba untuk menyesuaikan dalam kelompok sosial (Young & Burke, 2010). Penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010) telah berhasil membuktikan bahwa norma berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian Wenzel (2004a) membuktikan bahwa norma personal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang artinya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah metropolitan kelima di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang memiliki luas 373,67

dan jumlah

penduduk 1.250.481 jiwa pada sensus penduduk nasional yang dilakukan pada tahun 2010 menempati peringkat kedelapan kota-kota terbesar di Indonesia (wikipedia.org). Sebagai kota terbesar kedelapan di Indonesia dan dengan jumlah

10

penduduk yang melebihi satu juta jiwa tentunya kota Semarang memiliki potensi pajak yang besar. Menjadi kota utama di Provinsi Jawa Tengah, selain penduduk asli Kota Semarang memiliki banyak pendatang dari daerah lain. Banyaknya Universitas Negeri terbaik, tempat wisata yang beragam, dan kuliner yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Fakta tersebut mendorong berkembangnya kegiatan usaha berbagai kawasan di Kota semarang, seperti Tembalang, Pleburan, dan Pandanaran. Berbagai jenis usaha mikro kecil menegah (UMKM) juga semakin berkembang. Sehingga, Kota Semarang tentu menyimpan potensi pajak penghasilan yang besar. Dalam topik penelitian ini terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat penelitian yang melaporkan hasil pengaruh positif dari keadilan prosedur (Murphy, 2004; Murphy dan Tyler, 2008; Wenzel, 2002) dan juga terdapat penelitian yang melaporkan hasil kegagalan untuk menunjukkan pengaruh dari keadilan prosedur (misalnya Porcano, 1988; Worsham, 1996). Terakhir, penelitian yang dilakukan Ratmono dan Faisal (2014) menyatakan tidak terdapat pengaruh langsung dari keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Hal ini membuat topik ini sangat menarik untuk diteliti. Kelemahan dari topik penelitian ini adalah persepsi setiap orang tertu berbeda-beda terhadap suatu hal dan tidak semua orang akan menjawab secara jujur pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner yang diberikan karena seseorang akan cenderung untuk menjawab bahwa dirinya selalu membayar pajak

11

secara patuh dan melaporkan pendapatannya yang sesungguhnya meskipun kenyataannya justru sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya memberikan hasil dari kecenderungannya saja, bukan hasil seratus persen sesuai dengan realita yang ada dalam masyarakat. Beberapa penelitian di atas menjadi faktor mendorong dilakukannya penelitian ini. Namun, penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subjek dan lokasi penelitian. Sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik wajib pajak orang pribadi usahawan maupun wajib pajak badan. Bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dikenakan pajak penghasilan (pph) pasal 21 akan dipotong oleh bendaharawan perusahaan oleh karena itu pajak sudah pasti akan terbayarkan setiap bulannya dan kemudian melaporkan SPT tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan dikenakan pajak penghasilan pasal 25 bagi yang mendapatkan penjualan melebihi Rp 4,8 milyar pada tahun sebelumnya dan pajak penghasilan final bagi yang belum mendapatkan penjualan melebihi Rp 4,8 milyar pada tahun sebelumnya, akan menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara mandiri setiap bulan dalam SPT masa bulanan, begitu juga wajib pajak badan. Oleh karena itu, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tentu memiliki kerentanan dalam kepatuhan pajak.

12

Penelitian

ini

dilakukan

di

Kota

Semarang

karena

semakin

berkembangnya kegiatan usaha yang tentunya menyimpan potensi pajak penghasilan yang besar dan membutuhkan kepatuhan dari para wajib pajaknya. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keadilan prosedural, variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel moderator yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan variabel mediator yaitu norma personal. 1.2

Rumusan Masalah Fakta yang terjadi saat ini adalah pada Kota Semarang merupakan kota

terbersar kedelapan di Indonesia dan memiliki banyak kawasan bisnis yang tentunya menyimpan potensi pajak yang tinggi bagi negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang? Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu keadilan prosedural, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan norma personal. Berdasarkan teori heuristik keadilan (Fairness Heuristic Theory), dapat diperkirakan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah membuat orang-orang lebih memperhatikan keadilan otoritas pajak dalam membuat prosedur. Selain itu, Berdasarkan teori aktivasi norma, norma personal seseorang dapat menetapkan bahwa seseorang tersebut harus membayar pajak yang diketahui sebagai sebuah prediktor yang kuat dari kepatuhan terhadap

13

otoritas pajak (Wenzel, 2004a) dan dipengaruh dari keadilan prosedural yang dibuat oleh otoritas pajak dapat mempengaruhi perilaku norma seseorang untuk secara sukarela membayar pajaknya kemudian meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap norma personal? 3. Apakah norma personal berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 4. Apakah kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak? 1.3

Tujuan Penelitian 1. Menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap norma personal. 3. Menganalisis pengaruh norma personal terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap wajib pajak dengan diperkuat oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak.

1.4

Kegunaan Penelitian

14

1. Hasil dari penelitian ini, bagi Ditjen Pajak, dapat memberikan gambaran variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan prosedural kedepannya. 2. Bagi KKP, hasil penelitian ini dapat memberi masukan mengenai tindakan yang dapat dilakukan KPP dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik melakukan kajian dalam bidang ini,

hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris dan

memberikan sumbangan dalam pengembagan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. 1.5

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Pendahuluan ini akan memuat atau menguraikan tentang gambaran singkat dari ini penelitian yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. BAB II : Telaah Pustaka Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori maupun konsep-konsep yang mendasari penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis penelitian.

15

BAB III : Metode Penelitian Bab ini menjelaskan secara mendetail mengenai desain penelitian, metode-metode dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, seperti penjelasan mengenai variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. BAB IV : Hasil dan Analisis Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan. BAB V : Penutup Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak yang berkepentingan.

16

BAB II TELAAH PUSTAKA Pada bagian telaah pustaka berisi landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Pada bagian ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 2.1

Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1

Landasan teori Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori dan variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini. 2.1.1.1 Fairness Heuristic Theory (Teori Heuristik Keadilan) Menurut Lind (2001) dasar dari Fairness Heuristic Theory adalah kesadaran bahwa hampir semua hubungan sosial dan lingkungan sosial yang ditandai dengan apa yang disebut dilema sosial yang mendasar. Lind (2001) berpendapat bahwa individu membuat penilaian keadilan yang bisa mereka gunakan sebagai heuristik untuk menentukan sejauh mana mereka dapat percaya bahwa lingkungan sosial mereka aman untuk keterlibatan bersama. Lind (2001) menjelaskan lebih lanjut bahwa Fairness Heuristic Theory menjelaskan kebnayakan orang sangat khawatir dengan dua aspek kehidupan berorganisasi. Salah satunya mencerminkan

ketegangan

bermasyarakat

dan

adalah aspek dari dilema sosial yang mendasar antara

kemungkinan

penghargaan eksploitasi

material dari

pihak

dari lain.

kehidupan Sumber

kekhawatirannya adalah dengan memungkinkan hasil diri sendiri bergantung pada tindakan dan pilihan individu lain, maka seseorang menjalankan risiko bahwa

17

individu lain akan mengambil lebih dari yang mereka berikan. Artinya, seseorang tidak akan mudah percaya begitu saja terhadap hal ataupun sesuatu yang berpotensi bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan. Teori Heuristik Keadilan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (Otoritas Pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut. Berdasarkan Fairness Heuristic Theory, maka penelitian ini menjelaskan khususnya masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap otoritas akan mengamati secara cermat apakah otoritas pajak bertindak secara prosedural adil, untuk menilai apakah otoritas pajak akan menyalahgunakan kekuasaan mereka atau, sebaliknya, peduli tentang kepentingan sosial bersama. Hal ini seharusnya membuat masyarakat dengan kepercayaan rendah rentan terhadap informasi mengenai bagaimana keadilan otoritas pajak memberlakukan prosedur pengambilan keputusan dalam keputusan mereka apakah akan sukarela mematuhi atau tidak. Sebaliknya, orang dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas, yang mungkin kurang memperhatikan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan dari pihak berwenang, akan kurang memperhatikan keadilan otoritas pajak memberlakukan prosedur pengambilan keputusan.

18

2.1.1.2 Norm Activation Theory (Teori Aktivasi Norma) Beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk mengonsepkan norma, yang dapat secara luas dibagi menjadi dua alur. Pertama dilihat dari alur norma sebagai standar, adat, atau bentuk yang ideal perilaku individu yang mencoba untuk menyesuaikan dalam kelompok sosial (Young & Burke, 2010), dan dengan demikian pandangan norma menjadi homogen antar individu dalam suatu populasi (Young dan Burke, 2010). Alur kedua menekankan sifat individu norma, yang dipandang menjadi heterogen

antar

individu

(Schwatrz,

1973).

Dalam

rangka

untuk

memperhitungkan perbedaan individu dalam norma-norma yang terdapat dalam alur kedua ini, dan lebih khususnya lagi, dibahas dalam teori aktivasi norma. Teori Aktivasi Norma, yang awalnya dirumuskan oleh Schwartz (1973, 1977), berpendapat bahwa dua kondisi yang diperlukan bagi seorang individu untuk mengaktifkan norma. Pertama, individu harus menerima bahwa terdapat aspek publik yang baik ataupun buruk dalam setiap tindakan pribadinya. Hal ini disebut kesadaran konsekuensi. Kedua, individu harus menganggap setiap masalah yang dihadapi merupakan tanggung jawab pribadinya. Teori Aktivasi Norma awalnya dikembangkan untuk menjelaskan perilaku sosial, di mana individu lain secara langsung dipengaruhi oleh konsekuensi dari pilihan perilaku seseorang (Harland, Staats, & Wilke, 1999). Teori ini telah diperluas untuk perilaku yang signifikan terhadap lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi orang lain melalui perubahan ketersediaan bahan atau energi dari lingkungan atau yang mengubah struktur dan dinamika ekosistem atau

19

biosfer itu sendiri (Stern, 2000). Teori ini telah diterapkan dalam literatur ekonomi misalnya Thogersen, 1999; Brekke et al., 2010. Teori Aktivasi Norma membedakan norma pada dua tingkatan, yaitu norma sosial dan norma personal. Norma sosial berbentuk abstrak dan hanya merupakan panduan yang samar-samar untuk perilaku, panduan, tetapi dimiliki oleh semua individu dari kelompok. Sedangkan, norma personal sebagai ekspektasi bahwa individu berperilaku untuk dirinya sendiri (Schwatrz, 1973), berasal dari norma-norma sosial yang merupakan penentu dasar perilaku, tetapi heterogen di seluruh individu. Teori aktivasi norma relavan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika seseorang tersebut sudah merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajibanya. Seseorang juga akan taat membayar pajak pada waktunya bila seseorang tersebut sudah merasa bahwa membayar pajak merupakan konsekuensi dari wajib pajak tidak peduli apakah orang lain dalam lingkungannya sudah atau belum membayar pajak. Dalam penelitian ini digunakan variabel norma personal, yang merupakan bagian dari teori aktivasi norma, sebagai variabel mediasi antara pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.1.1.3 Konsep Keadilan Keadilan adalah tindakan sesuai dengan persyaratan dari beberapa hukum. Baik aturan ini akan didasarkan pada konsensus manusia atau norma-norma sosial, mereka seharusnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima perlakuan yang adil (Maiese, 2003). Setiap lingkup yang berbeda

20

mengungkapkan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dengan caranya sendiri, sehingga berbagai jenis dan konsep keadilan: distributif, prosedural, retributif, dan restoratif. Penelitian ini menggunakan keadilan prosedural sebagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak karena keadilan prosedural berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan keputusan sesuai dengan proses yang adil yang menjamin perlakuan yang adil (Maiese, 2003). Aturan harus dibuat tanpa memihak, diikuti dan diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan keputusan objektif. Pihak yang berwenang melaksanakan prosedur harus netral dan orangorang yang di bawahii oleh keputusan tersebut harus memiliki beberapa suara atau representasi dalam proses pengambilan keputusan (Maiese, 2003). Hal tersebut sesuai untuk menggambarkan keputusan prosedur yang dibuat oleh otoritas pajak, terlepas dari keputusan tersebut adil atau tidak di mata masyarakat. Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari prosedur yang digunakan untuk membuat aplikasi keputusan (Tyler T. R., 1988). Prosedur, misalnya, dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (Dijke & Verboon, 2010). Banyak bukti untuk efek positif dari karakteristik khusus dari prosedur pengambilan keputusan pada persepsi keadilan prosedural telah didapatkan dalam konteks organisasi (lihat Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, & Yee, 2001, untuk meta-analisis) . Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ketika otoritas pajak mengikuti aturan

21

keadilan prosedural, seperti menahan diri dari kepentingan diri sendiri dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan masyarakat menilai prosedur seperti lebih adil (Magner, Johnson, Sobery, & Walker, 2000; Stalans & Lind, 1997). Penelitian

yang

dilakukan

Dijke

dan

Verboon

(2010)

telah

mengungkapkan bahwa prosedur yang adil merangsang pengikut untuk secara sukarela mematuhi keputusan yang dibuat oleh otoritas yang membuat. Efek ini telah dijelaskan mengacu pada gagasan bahwa orang mengharapkan prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil dalam jangka panjang, meningkatkan kesediaan mereka untuk berinvestasi dalam kolektif sosial (Dijke & Verboon, 2010). Selain itu, ada juga bukti bahwa diperlakukan secara adil oleh otoritas yang mewakili secara kolektif sosial mengkomunikasikan bahwa seseorang anggota dihargai dan dihormati kolektif. Ini merangsang internalisasi norma-norma kolektif dan, akibatnya, kepatuhan sukarela dengan keputusan otoritas (misalnya, Tyler, Degoey, & Smith, 1996; lihat Wenzel, 2002, untuk bukti dalam konteks kepatuhan pajak). 2.1.1.4 Konsep Kepercayaan Dalam

konteks

sosial,

kepercayaan

memiliki

beberapa

konotasi

(McKnight & Chervany, 1996). Definisi kepercayaan biasanya mengacu pada situasi yang ditandai oleh aspek-aspek berikut: Satu pihak (trustor) bersedia untuk bergantung pada

perbuatan pihak lain (trustee). Selain itu, trustor (secara

sukarela atau terpaksa) tidak mengontrol perbuatan yang dilakukan oleh trustee. Akibatnya, trustor mendapatkan ketidakpastian mengenai hasil perbuatan pihak

22

lain

(trustee),

trustor

hanya

bisa

mengembangkan

dan

mengevaluasi

ekspektasinya. Ketidakpastian melibatkan risiko kegagalan atau kerusakan kepercayaan pada trustor jika trustee tidak akan berperilaku seperti yang diinginkannya (Mayer & Davis, 1995; Walter, 2010). Kepercayaan adalah salah satu dari beberapa aspek yang membangun kehidupan sosial, yang merupakan sebuah elemen dari realitas sosial (Searle, 1995). Sering kali yang dibahas mengenai kepercayaan, adalah: kontrol, kepercayaan diri, risiko, makna dan kekuasaan. Kepercayaan secara alami disebabkan hubungan antarpelaku sosial, baik perorangan maupun kelompok (sistem sosial). Karena kepercayaan adalah salah satu aspek yang membangun kehidupan sosial, maka sering didiskusikan apakah kepercayaan dapat dipercaya dan apakah kepercayaan sosial beroperasi seperti yang diharapkan (Gambetta, 2000). Kepercayaan memainkan peran penting dalam memahami mengapa keadilan prosedural merangsang kepatuhan sukarela dengan pihak berwenang mewakili kolektif sosial. Hal ini lebih tepat dijelaskan dalam Fairness Heuristic Theory untuk apa yang disebut sebagai dilema sosial yang mendasar (Lind, 2001; lihat juga Kramer, 1996): anggota kelompok, organisasi, dan masyarakat menghadapi dilema ketika memutuskan apakah akan menaruh kepercayaan dalam kolektif sosial. Tentu saja karena keanggotaan tersebut memberikan peluang untuk hasil yang lebih baik, maka seseorang akan memiliki rasa identitas dan rasa memiliki. Pada saat yang sama, bagaimanapun, keanggotaan tersebut juga

23

mencakup kemungkinan eksploitasi dan kerusakan identitas dari pihak yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dalam

keikutsertaannya

dalam

lingkungan

sosial,

masyarakat

menggunakan penilaian mereka tentang keadilan prosedural sebagai panduan heuristik untuk memutuskan apakah pemerintah akan menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan, akibatnya, untuk memutuskan tentang tingkat yang tepat dari investasi pribadi dalam kolektif sosial (Lind, 2001; Lind, Kray, & Thompson, 2001). Untuk mendukung ide ini, penelitian ini menduga bahwa hak suara mempengaruhi persepsi keadilan prosedural yang akan semakin kuat ketika terdapat ketidakjelasan apakah otoritas dapat dipercaya. Ketika otoritas baik dan dapat dipercaya, suara menjadi kurang efektif (van den Bos, Wilke, & Lind, 1998).

Selanjutnya,

keadilan

prosedural

juga

telah

ditunjukkan

untuk

meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas. Dan kepercayaan menjelaskan (menengahi) efek keadilan prosedural pada variabel hasil penting, seperti otoritas legitimasi (Tyler T. , 1989) dan variabel yang mencerminkan keterlibatan dalam kolektif sosial, seperti perilaku organisasi kewargaan, keinginan berpindah, dan komitmen organisasi. Di bidang kepatuhan pajak, Murphy (2004) menunjukkan bahwa kepercayaan pada Kantor Pelayanan Pajak juga menengahi efek keadilan prosedural pada kepatuhan pajak. 2.1.1.5 Kepatuhan Pajak Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran

24

atau aturan. Sedangkan Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, Mitchell (1996) membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian

tersebut.

Istilah

"kepatuhan"

umumnya

diterapkan

dalam

membandingkan perilaku dengan ketentuan tertentu suatu perjanjian, batas semangat perjanjian dan prinsip-prinsip, norma internasional implisit, kesepakatan informal, dan bahkan perjanjian diam-diam (Downs & Rocke, 1990). Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak telah diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 12 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Menjelaskan keharusan wajib pajak membayar pajak sebagai berikut: “(1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan

dalam

pembayaran

dan

penyetoran

tersebut

berakibat

dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan

25

Wajib Pajak menurut Tiraada (2013) dalam Rusli (2014) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembagunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting ketika di Indonesia menganut sistem Self Assessment System sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan Tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, dan terakhir perubahan ketiga Undang-Undang Perpajakan menjadi UU No. 28 tahun 2007. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Jatmiko (2006), Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan artian, bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri. Untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan, dalam kaitan ini Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan, nomor 17/PMK.03/2013). Dalam kaitannya dengan akuntansi, maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian yang tersebut di atas.

26

2.1.1.6 Konsep Norma Menurut Teori Aktivasi Norma, norma dibedakan dalam dua tingkatan yaitu: norma personal dan norma sosial. Norma Personal didefinisikan sebagai standar moral yang diperoleh dari individu itu sendiri, misalnya, melalui internalisasi norma-norma sosial (Kelman, 1958). Internalisasi dipahami sebagai proses kategorisasi diri sendiri dalam hal, atau identifikasi dengan kelompok mana orang menghubungkan norma-norma; kelompok menjadi bagian dari diri, dan orang merasa berkomitmen untuk norma-norma dan nilai-nilai bersama dalam kelompok (Turner, 1991). Norma sosial didefinisikan sebagai standar moral dikaitkan dengan sebuah kelompok sosial atau kolektif. Sementara sebagian secara personal dapat diinternalisasikan sebagai norma-norma pribadi melalui kategorisasi diri, sebagian lagi dari norma-norma sosial seseorang dapat tetap eksternal untuk orang tersebut. Sebagai sebuah pendekatan, dapat dikatakan bahwa bagian eksternal dari norma-norma sosial secara statistik untuk mengendalikan norma-norma personal. Penelitian kepatuhan pajak telah memberikan bukti untuk dua cara yang mungkin di mana norma-norma dapat memenuhi syarat efek pencegahan. Salah satu argumen sama dengan Scott dan Grasmick (1981) disampaikan bahwa efek pencegahan hanya akan relevan dan efektif untuk wajib pajak yang tidak memiliki keberatan etis yang kuat terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang telah menginternalisasikan norma-norma terhadap penggelapan pajak, tidak termasuk dari jangkauan mereka pilihan perilaku, tidak akan terpengaruh oleh variabel pencegahan (Carroll, 1987). Sebagai contoh, Smith (1990) menunjukkan

27

bahwa probabilitas yang dianggap dari deteksi memiliki efek yang lebih kuat pada tidak dilaporkan dilaporkan sendiri pendapatan bagi responden yang menganggap pendapatan tidak dilaporkan sebagai yang diterima, sedangkan efek jera lebih kecil untuk responden yang menganggap penggelapan pajak tersebut menjadi kurang diterima. Temuan serupa telah dilaporkan dengan perilaku kriminal atau menyimpang selain penggelapan pajak (Bachman et al, 1992;. Burkett & Ward, 1993; Paternoster & Simpson, 1996; Simpson, 2002). Kota Semarang memiliki banyak pendatang dari daerah lain. Banyaknya Universitas Negeri terbaik, tempat wisata yang beragam, dan kuliner yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Fakta tersebut mendorong berkembangnya kegiatan usaha berbagai kawasan di Kota semarang, seperti Tembalang, Pleburan, dan Pandanaran. Berbagai jenis usaha mikro kecil menegah (UMKM) juga semakin berkembang. Sehingga, Kota Semarang tentu menyimpan potensi pajak penghasilan yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kepada perilaku wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan variabel norma personal seseorang untuk mengukur apakah seseorang tersebut memiliki kesadaran untuk melaporkan jumlah pendapatannya, dan memiliki kewajiban moral bahwa harus membayar pajaknya tepat waktu. 2.1.2

Penelitian Terdahulu Ratmono dan Faisal (2014) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib

pajak di Kota Semarang. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat denda pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuham wajib pajak. Penelitian

28

yang dilakukan Ratmono dan Faisal (2014) juga menganalisis peran dari moderator keadilan prosedural dan mediator tingkat kepercayaan. Hasil dari penelitian Ratmono dan Faisal (2014) adalah keadilan prosedural tidak dapat memperkuat pengaruh tingkat denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan variabel mediasi pengaruh tidak langsung antara tingkat denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Halim dan Ratnawati (2014) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan dan sikap. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan pajak. Hasil dari penelitian Halim dan Rahmawati (2014) adalah bahwa kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. Olbrich et al (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh norma personal terhadap perilaku manajemen. Variabel bebas yang digunakan adalah norma personal. Variabel terikat yang digunakan adalah perilaku manajemen. Hasil dari penelitian Olbirch et al (2011) adalah bahwa tidak menemukan bukti untuk dampak yang signifikan dari norma personal terhadap perilaku manajemen. Verboon dan van Dijke (2010) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak di Belanda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah keadilan prosedural, norma, dan tingkat kepercayaan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pajak orang pribadi. Hasil penelitian Verboon dan van Dijke adalah

29

bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap norma dan karenanya terhadap kepatuhan pajak. Kemudian tingkat kepercayaan berhasil memperkuat hubungan langsung antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Cremer dan Tyler (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepribadian seseorang terhadap kepatuhan pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah distributive justice, outcome favorability, dan self-interest. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian de Cremer dan Tyler (2007) adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan dari outcome favorability dengan kepatuhan pajak ketika keadilan distributif tinggi. Wenzel (2002) melakukan penelitian mengenai pengaruh pencegahan dan norma terhadap kepatuhan pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi. Variabel bebas yang digunakan adalah pencegahan, norma sosial, dan norma personal. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian Wenzel (2002) adalah kepatuhan pajak ditentukan oleh variabel kepentingan.

No. 1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Peneliti Variabel yang Alat Analisis Digunakan Rarmono Variabel bebas: SEM-PLS dan Faisal tingkat denda pajak (2014) Variabel terikat: kepatuhan wajib pajak Variabel moderasi: keadilan prosedural Variabel mediasi:

Hasil Temuan Keadilan prosedural tidak dapat memperkuat pengaruh tingkat denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak

30

kepercayaan terhadap otoritas pajak

2.

Halim dan Variabel bebas: Regresi Ratnawati Kualitas pelayanan, berganda (2014) dan sikap Variabel terikat: Kepatuhan pelaporan pajak

3.

Olbrich et Variabel Bebas: Regresi al. (2011) norma personal Variabel terikat: perilaku manajemen

4.

Verboon Variabel bebas: Regresi dan Dijke Keadilan berganda (2010) Prosedural, Norma, Tingkat Kepercayaan Variabel terikat: Kepatuhan Pajak

5.

de Cremer Variabel Bebas: Regresi dan Tyler distributive justice, berganda (2007) outcome favourability, selfinterest Variabel terikat: Tax Compliance

6.

Wenzel (2002)

Variabel bebas: Regresi Variabel pencegahan, norma sosial dan personal Variabel terikat kepatuhan pajak Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber jurnal

merupakan variabel mediasi pengaruh tidak langsung antara tingkat denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kualitas layanan dan sikap wajib pajak secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi Tidak menemukan bukti untuk dampak yang signifikan dari norma-norma pribadi pada perilaku manajemen yang sebenarnya. Pengaruh positif keadilan prosedur terhadap norma persetujuan pembayaran pajak dan karenanya terhadap kepatuhan pajak sukarela pada sebagian masyarakat dengan kepercayaan yang rendah. Pengaruh positif yang signifikan dari hasil hal kefavoritan kepatuhan masyarakat dengan keputusan otoritas pajak ketika keadilan distributif tinggi. Kepatuhan pajak (pelaporan pendapatan gaji dan minimalisasi pajak) ditentukan oleh variabel kepentingan

31

2.2

Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh keadilan

prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak serta peran kepercayaan terhadap otoritas pajak dan norma personal sebagai variabel moderator dan mediator. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel. Variabel independen yang digunakan adalah keadilan prosedural (X1), variabel mediasi yang digunakan adalah norma personal (X2/Y1), variabel moderator yang digunakan adalah kepercayaan terhadap otoritas pajak (X3), dan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak (Y2). Berikut kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Norma Personal H3

H2

Keadilan Prosedural

H1 H4

Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Kepatuhan Pajak WP OP

32

2.3

Hipotesis Penelitian

2.3.1

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Fairness Heuristic Theory, disebutkan bahwa individu

membuat penilaian keadilan yang bisa mereka gunakan sebagai heuristik untuk menentukan sejauh mana mereka dapat percaya bahwa lingkungan sosial mereka aman untuk keterlibatan bersama (Lind, 2001). Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah daripada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak. Fairness Heuristic Theory relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam ketersediaannya dalam mematuhi kewajiban pajaknya berdasarkan pandangannya terhadap keadilan prosedural dari otoritas pajak. Prosedur, misalnya, dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat dan tanpa memperhatikan kepentingan (Dijke & Verboon, 2010). Efek ini telah dijelaskan mengacu pada gagasan bahwa orang mengharapkan prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil dalam jangka panjang, meningkatkan kesediaan mereka untuk berinvestasi dalam kolektif sosial (Dijke & Verboon, 2010). Lebih lanjut, beberapa penelitian seperti Verboon dan van Dijke (2010), Wenzel (2002), dan Murphy dan Tyler (2008) telah berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedural otoritas pajak berpengaruh positif

33

terhadap kepatuhan pajak seseorang. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.3.2

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Norma Personal Berdasarkan teori aktivasi norma, teori ini membedakan norma pada dua

tingkatan, yaitu norma sosial dan norma personal. Norma sosial berbentuk abstrak dan hanya merupakan panduan yang samar-samar untuk perilaku, panduan, tetapi dimiliki oleh semua individu dari kelompok. Sedangkan, norma personal sebagai ekspektasi bahwa individu berperilaku untuk dirinya sendiri (Schwartz, 1973), berasal dari norma-norma sosial yang merupakan penentu dasar perilaku, tetapi heterogen di seluruh individu. Norma personal sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat karena norma personal muncul karena norma-norma sosial yang diperhatikannya. Otoritas pajak sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tentu dalam setiap keputusannya sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap individu dalam masyarakatnya. Salah satunya adalah keadilan prosedur yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Jika prosedur yang dibuat semakin mencerminkan keadilan, maka akan membuat seseorang memperhatikan dan berperilaku sesuai dengan persepsinya. Beberapa penelitian (misalnya, Tyler, Degoey, & Smith, 1996; lihat Wenzel, 2002, untuk bukti dalam konteks kepatuhan pajak) memberikan bukti bahwa diperlakukan secara adil oleh otoritas yang mewakili kolektif sosial mengkomunikasikan bahwa seorang anggota dihargai dan dihormati secara

34

kolektif. Perlakuan tersebut merangsang internalisasi norma-norma kolektif (proses norma personal) dan, akibatnya, kepatuhan sukarela terhadap keputusan otoritas. Selain itu, Penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010), Wenzel (2002), dan Halim dan Rahmawati (2014) telah berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedural otoritas pajak berpengaruh positif terhadap norma seseorang. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap norma personal. 2.3.3

Pengaruh Norma Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Teori aktivasi norma, yang dirumuskan oleh Schwartz (1973, 1977),

berpendapat bahwa terdapat dua kondisi yang diperlukan bagi seorang individu untuk mengaktifkan norma. Pertama, individu harus menerima bahwa terdapat aspek publik yang baik ataupun buruk dalam setiap tindakan pribadinya. Hal ini disebut kesadaran konsekuensi. Kedua, individu harus menganggap setiap masalah yang dihadapi merupakan tanggung jawab pribadinya. Teori aktivasi norma ini relavan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika seseorang tersebut sudah merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajibannya. Seseorang juga akan taat membayar pajak pada waktunya bila seseorang tersebut sudah merasa bahwa membayar pajak merupakan konsekuensi dari wajib pajak tidak peduli apakah orang lain dalam lingkungannya belum atau sudah membayar pajak. Wenzel (2004b) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki norma pribadi yang kuat terhadap

35

kejujuran dan moralitas pajak akan membuat seseorang tersebut semakin patuh terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010) telah berhasil membuktikan bahwa norma berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian Wenzel (2004a) membuktikan bahwa norma personal berpengaruh

negatif

terhadap

penghindaran

pajak

yang

artinya

dapat

meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Norma personal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4

Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Memperkuat Pengaruh Antara Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fairness Heuristic Theory menjelaskan masyarakat akan mengamati

secara cermat apakah Otoritas pajak bertindak secara prosedural adil. Teori Heuristik Keadilan juga bisa dijadikan dasar untuk menilai apakah otoritas pajak akan menyalahgunakan kekuasaan mereka atau, sebaliknya, peduli tentang kepentingan sosial bersama. Hal ini seharusnya membuat masyarakat dengan kepercayaan rendah rentan terhadap informasi mengenai bagaimana keadilan otoritas pajak memberlakukan prosedur pengambilan keputusan dalam keputusan mereka apakah akan sukarela mematuhi atau tidak. Sebaliknya, masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas, yang mungkin kurang memperhatikan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan dari pihak berwenang, akan kurang memperhatikan keadilan otoritas pajak memberlakukan prosedur pengambilan keputusan.

36

Teori ini relevan untuk menjelaskan pengaruh tingkat kepercayaan seseorang dalam memercayai keadilan prosedur yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ketika otoritas pajak mengikuti aturan keadilan prosedural, seperti menahan diri dari kepentingan diri sendiri dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan masyarakat menilai prosedur seperti lebih adil (Magner, Johnson, Sobery, & Walker, 2000; Stalans & Lind, 1997). Lebih khususnya, penelitian yang dilakukan Verboon dan van Dijke (2010), de Cremer dan Tyler (2007), dan Murphy (2004) telah berhasil membuktikan bahwa tingkat kepercayaan memperkuat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: Kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memperkuat pengaruh antara keadilan prosedural dengan kepatuhan wajib pajak.

37

BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian berisi desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data. 3.1

Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan adalah descriptive research dengan

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap prosedural yang dibuat kantor pajak, terciptanya kesadaran norma personal dalam masyarakat untuk membayar pajak dan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dalam penggunaan pajak selama ini. Jenis penelitian ini adalah uji hipotesis atau kuantitatif. Menurut Sekaran (2013) studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau perbedaan antarkelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam situasi tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat empat hipotesis yang diuji: (1) keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap norma personal, (3) norma personal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) kepercayaan terhadap otoritas pajak memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak.

38

3.2

Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1

Variabel Penelitian Penelitian in terdiri atas satu variabel independen, satu variabel dependen,

satu variabel moderasi, dan satu variabel mediasi. Variabel independen dalam penelitian ni adalah keadilan prosedural, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah norma personal. 3.2.2

Definisi Operasional variabel

3.2.2.1 Keadilan Prosedural Keadilan prosedural berkaitan dengan cara membuat dan melaksanakan keputusan sesuai dengan proses yang adil yang menjamin perlakuan yang adil (Maiese, 2003). Pengukuran variabel keadilan prosedural menggunakan kuesioner yang didasarkan dari model Tyler (1997). Semua item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert dengan lima item jawaban berskala. Angka 1 menunjukkan jawaban sangat tidak setuju dan angka 5 menunjukkan jawaban sangat setuju, yang artinya jawaban semakin mendekati angka 5 maka tingkat keadilan prosedural akan semakin tinggi. 3.2.2.2 Kepercayaan terdahap Otoritas Pajak Dalam

konteks

sosial,

kepercayaan

memiliki

beberapa

konotasi

(McKnight and Chervany, 1996). Definisi kepercayaan biasanya mengacu pada situasi yang ditandai oleh aspek-aspek berikut: Satu pihak (trustor) bersedia untuk

39

bergantung pada

perbuatan pihak lain (trustee). Selain itu, trustor ( secara

sukarela atau terpaksa) tidak mengontrol perbuatan yang dilakukan oleh trustee. Akibatnya, trustor mendapatkan ketidakpastian mengenai hasil perbuatan pihak lain

(trustee),

trustor

hanya

bisa

mengembangkan

dan

mengevaluasi

ekspektasinya. Pengukuran variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak menggunakan tujuh item kuesioner yang didasarkan dari Mulder, Verboon, dan De Cremer (2009). Semua item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert dengan lima item jawaban berskala. Angka 1 menunjukkan jawaban sangat tidak setuju hingga angka 5 menunjukkan jawaban sangat setuju, yang artinya jawaban semakin mendekati angka 5 maka tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak akan semakin tinggi. 3.2.2.3 Norma Personal Norma personal didefinisikan sebagai standar moral yang diperoleh dari individu itu sendiri, misalnya, melalui internalisasi norma-norma sosial (Kelman, 1958). Pengukuran variabel norma personal diukur dengan lima item berdasarkan Wenzel (2004). Semua item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert dengan lima item jawaban berskala. Angka 1 menunjukkan jawaban tidak dengan pasti, hingga angka 5 menunjukkan jawaban ya dengan pasti, yang artinya jawaban semakin mendekati angka 5 maka tingkat norma personal untuk membayar pajak akan semakin tinggi.

40

3.2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan Sembilan item pertanyaan berdasarkan Wenzel (2002). Semua item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert dengan lima item jawaban berskala. Angka 1 menunjukkan jawaban sangat tidak setuju, hingga angka 5 menunjukkan jawaban sangat setuju, yang artinya jawaban semakin mendekati angka 5 maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel Variabel 1. Keadilan Prosedural

Keterangan Pengukuran Variabel keadilan prosedural diukur 5 poin skala Likert, 1 dengan enam buah pertanyaan untuk sangat tidak setuju hingga 5 untuk sangat setuju 2. Kepercyaan Variabel kepercayaan terhadap 5 poin skala Terhadap 1 otoritas pajak diukur dengan tujuh Likert, Otoritas untuk sangat buah pertanyaan Pajak tidak setuju hingga 5 untuk sangat setuju

Sumber Tyler (1997)

Mulder, Verboon, dan De Cremer (2009).

41

3. Norma Personal

4. Kepatuhan Wajib Pajak

diukur 5 poin skala Likert, 1 untuk tidak dengan pasti hingga 5 untuk ya dengan pasti Variabel kepatuhan wajib pajak 5 poin skala 1 diukur dengan menggunakan Likert, untuk sangat sembilan buah pertanyaan tidak setuju hingga 5 untuk sangat setuju Variabel norma personal dengan lima buah pertanyaan

Wenzel (2004)

Wenzel (2002)

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah

3.3

Populasi dan Sampel Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan

usaha di Kota Semarang, baik wajib pajak orang pribadi usahawan maupun wajib pajak badan. Rosgue (1975) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 kurang dari 500, sedangkan Hair et al (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Karena jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan di Kota Semarang tersebut jumlahnya sangat besar dan jumlah populasinya tidak diketahui, maka dari itu dilakukan pemilihan sampel menggunakan rumus menghitung sampel dari Lemeshow et al (1997) untuk menghitung sampel dengan jumlah populasi yang tidak diketahui sebagai berikut:

42

Dimana: n = Jumlah Sampel Z = Skor z pada pada kepercayaan 95% = 1,96 P = Maksimal estimasi = 0,5 d = alpha (0,10) atau sampling error = 10% Berdasarkan rumus (Lemeshow et al, 1997) dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan rumus penentuan jumlah sampel di atas didapat nilai n adalah 96,04 = 97 sehingga pada penelitian ini setidaknya mengambil sampel 97 wajib pajak. Pemilihan sampel diambil dengan teknik convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana subyek dipilih karena aksesibilitas yang mudah dan dekat dengan peneliti. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Richardson (2005) menyimpulkan bahwa response rate 60% atau lebih dapat diterima untuk penelitian bagi pelajar. Berdasarkan dari tingkat response rate tersebut, maka kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 162. Jumlah kuesioner yang kembali dalam penelitian ini sebanyak 102 kuesioner atau menghasilkan response rate 63%. Tiga dari 102 kuesioner tidak bisa digunakan karena belum lengkap diisi oleh responden. Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 99 kuesioner. Jumlah sampel ini melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat dari Hair

43

et al (1998) yaitu 15 sampai 20 kali dari variabel yang digunakan. Dalam penelitian in terdapat 4 variabel, maka 4*20 = 80. 3.4

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Jatmiko, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak yang ada di Kota Semarang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. 3.5

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan

media angket (kuesioner). Angket (kuesioner) yang digunakan yang penelitian ini terdapat dua jenis yaitu kuesioner cetak dan kuesioner online. Kuesioner cetak diberikan secara langsung tatap muka terhadap responden, sementara kuesioner online dibuat menggunakan aplikasi google.doc dan disebar melalui berbagai media sosial. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat dari para responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 1 untuk sangat tidak setuju dan angka 5 untuk sangat setuju. Perinciannya sebagai berikut: Angka 1 = Sangat tidak setuju/Tidak dengan pasti Angka 2 = Tidak Setuju/Tidak

44

Angka 3 = Ragu-ragu/Netral Angka 4 = Setuju/Ya Angka 5 = Sangat Setuju/Ya dengan pasti 3.6

Metode Analisis Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier, yaitu

analisis untuk mengetahui pengaruh suatu variabel ke variabel lain. 3.6.1

Uji Statistik Deskriptif Menurut Ghozali (2011) statistik deskriptif memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemecengan distribusi). 3.6.2

Uji Reliabilitas dan Validitas Penelitian ini menggunakan variabel latent atau un-observed (sering

disebut juga konstruk). Variabel latent atau konstruk yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati atau indikator-indikator yang diamati. Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan rebiabel dan valid, maka diperlukan pengujian yang meliputi uji reabilitas dan validitas. 3.6.2.1 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji ini dapat dilakukan dengan

45

menggunakan aplikasi SPSS. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Sekaran, 1992) 3.6.2.2 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk megukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk mengatahui suatu item valid atau tidak bisa dibandingkan melalui koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka item valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item tidak valid (Ghozali, 2011). 3.6.3

Moderated Regression Analysis (MRA) Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan pendekatan analitik

yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2011). Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel prediktor (X1), dapat dengan dikalikan dengan prediktor lain (X2). Kemudian hasil perkalian tersebut menjadi variabel baru (X1*X2) dan diregresikan. Apabila variabel hasil perkalian tersebut setelah diregresikan hasilnya signifikan pada 0,05 maka variabel prediktor X1 merupakan variabel moderator dan apabila variabel hasil perkalian tersebut tidak signifikan pada 0,05

46

maka variabel X1 bukan merupakan variabel moderator. Uji dapat dilakukan dengan program aplikasi SPSS. 3.6.4

Analisis Jalur (Path Analysis) Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Ghozali (2011) menyatakan

suatu variabel disebut mediator jika variabel tersebut ikut memengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriterion (dependen). Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang telah diterapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2011). Analisis jalur menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner (Ghozali, 2011). Uji ini dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS. 3.6.5

Uji Asumsi Klasik

3.6.5.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk menghindari kesalahan secara visual karena uji Kolmogorov Smirnov dapat melihat hasil melalui angka. Apabila hasil setelah pengujian menunjukkan data tidak signifikans terhadap tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2011).

47

3.6.5.2 Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik

seharusnya

tidak

terjadi

korelasi

diantara

variabel

independen

(Ghozali,2011). Untuk meguji ada atau tidaknya korelasi diantara variabel independen (multikolonieritas) dapat diihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 3.6.5.3 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang

baik

adalah

yang

homoskedastisitas

atau

tidak

terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali,2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi dapat meggunakan beberapa cara, salah satunya

adalah

dengan

menggunakan

uji

Glejser

untuk

menguji

heteroskedastisitas data. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik

mempengaruhi

variabel

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

dependen,

maka

ada

indikasi

terjadi

48

3.6.6

Analisis Regresi Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu

atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, H3, dan H4. Signifikan pada level 0,05 dan 0,01 (two-tailed), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini: = α + 1X1 + e = α + 1X1 + 2X2 +

4X1X3 + e

Keterangan:

α 1 2 3 4 X1 X2 X3 e

= Kepatuhan Wajib Pajak = Norma Personal = Konstanta = Koefisien Regresi Variabel Keadilan Prosedural = Koefisien Regresi Variabel Norma Personal = Koefisien Regresi Variabel Kepercayaan = Koefisien Regresi Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak = Variabel Keadilan Prosedural = Variabel Norma Personal = Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak = Error

3.6.7 Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji arah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis, secara, statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak).

49

Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2011). 3.6.7.1 Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (

) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai

yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan adjusted saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti

pada

bilai Adjusted

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011). 3.6.7.2 Uji Signifikansi Simultan (uji statistik F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi nilai F lebih besar daripada 5% atau 0,05 maka Ho dapat ditolak, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif. Dapat juga dengan membandingkan nilai F hasil

50

hitung dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan HA diterima (Ghozali, 2011). 3.6.7.3 Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dari nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dapat juga dengan melihat tingkat signifikansi dari nilai t. tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Jika tingkat signifikansi nilai t di atas 0,05 maka Ho dapat ditolak, dan Ha dapat diterima.

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang) SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat

Recommend Documents