STRATEGI UNTUK KEBERLANJUTAN LAYANAN SANITASI

DRAFT STRATEGI SANITASI KOTA SURABAYA 2010

STRATEGI UNTUK KEBERLANJUTAN LAYANAN SANITASI

4.1.

TUJUAN, SASARAN DAN TAHAPAN PENCAPAIAN Sasaran pembangunan bidang Penyehatan Lingkungan & Permukiman (PLP) didasarkan pada target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan yaitu perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Untuk melihat target capaian berdasarkan MDGs dan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut : 1.

Milenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) bidang air bersih, sampah dan air limbah Milenium Development Goals (MDGs) adalah suatu hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 dan The World Summit on Suistainable Development (KTT Bumi) tahun 2002 di Johanessburg yang menetapkan tahun 2015 sebagai horizon tercapainya MDGs. Salah satu butir MDGs adalah ”To reduce by halve the proportion of people without sustainable acces to safe drinking water and safe sanitation” dengan MDGs diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan sebesar 50% dari jumlah penduduk yang belum terlayani (air bersih dan sanitasi). Untuk mencapai tingkat pelayanan tersebut disusun upaya peningkatan dalam bentuk National Action Plan (NAP) beserta rincian programnya, khususnya untuk sektor air bersih, persampahan dan air limbah adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan NAP (National Action Plan) untuk bidang air minum dengan eksisting pelayanan tahun 2000 sebesar 39 % penduduk perkotaan dan 8 % penduduk perdesaan, telah ditetapkan sasaran capaian pelayanan pada tahun 2015 sebesar 80 % (104 juta jiwa) penduduk perkotaan dan sebesar 40 % (46 juta jiwa) penduduk perdesaan Untuk bidang air limbah telah ditetapkan akses sanitasi nasional untuk perkotaan sebesar 89,35 % dan untuk perdesaan sebesar 62,94 %

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -



IV – 1




Bidang persampahan, sesuai dengan kondisi eksisting Nasional 41 % telah ditetapkan sasaran pencapaian pada tahun 2010 adalah sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 80 % di perkotaan dan perdesaan.

2.

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang

Penataan

Ruang

dan

(SPM)

bidang

Penataan

Ruang

dan

Perumahan/Permukiman Standar

Pelayanan

Minimal

Perumahan/Permukiman merupakan acuan guna mengukur tingkat capaian pelayanan

secara

kuantitatif

atau

kualitatif

sehingga

dapat

diketahui

kesejangannya yang perlu dipenuhi pada setiap komponen bidang perumahan permukiman dengan tindak lanjut program peningkatan capaian pelayanan. Untuk lebih detailnya SPM dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.1.1. Subsektor Air Limbah 4.1.1.1. Analisa Permasalahan 

Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Surabaya masih terbatas, seperti keberadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) hanya terdapat pada bangunanbangunan tertentu (Rumah Sakit, hotel, industri dan lain-lain). Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) tersedia, tetapi tidak difungsikan secara optimal.



Sistem sanitasi komunal menjadi salah satu alternatif pada lokasi-lokasi yang


BAB 1 -

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi atau pada kawasan kumuh.

IV – 2


Tabel 4.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Kep.Men Kimpraswil No. 534/2001

4.1.1.2. Alternatif Pemecahan Permasalahan 

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebaiknya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, namun sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang ke dalam sistem pembuangan air hujan, untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka idealnya pada setiap hunian rumah tangga atau kawasan permukiman harus memiliki sistem penanganan air limbahnya. Sebelum masuk ke dalam saluran drainase lingkungan. Dengan demikian air limbah yang masuk ke saluran/


BAB 1 -

drainase sudah relatif bersih.

IV – 3




Lokasi IPLT sebaiknya disesuikan dengan daerah pelayanan sehingga ongkos angkut tidak mahal



Mengembangkan dan memperkuat lembaga yang sudah ada agar mampu mengelola fasilitas penanganan air Iimbah; Mengembangkan lembaga non pemerintah (NGO) dan swasta agar meningkatkan partisipasinya dalam penanganan kesehatan lingkungan dan khususnya dalam penyediaan PS air limbah; Pengembangan SDM melalui diklat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan prasarana air limbah



Mengembangkan investasi swasta di komponen penanganan air limbah yang dapat memberikan keuntungan



Mendorong masyarakat agar memiliki fasilitas pembuangan Iimbah yang memenuhi syarat, baik tanpa bantuan maupun dengan bantuan Pemerintah dan Swasta

4.1.2. Subsektor Persampahan 4.1.2.1.Analisa Permasalahan Pelayanan persampahan di Kota Surabaya belum optimal karena produksi timbulan sampah masyarakat belum semua dapat terangkut ke TPA. Keterbatasan pelayanan ini tidak lepas dari dukungan sarana angkutan sampah dan tenaga operasionalnya. Kendaraan sampah yang operasional saat ini sebanyak 119 kendaraan yang terdiri dari compactor 14 unit, Dump Truk 15 unit dan amroll 90 unit, yang artinya sampah yang terangkut secara maksimal oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 2.472 m3/hari dan yang dibuang sendiri oleh pihak swasta sebesar 1.460 m3/hari, jadi total sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 3.932 m3/hr. Kebutuhan angkutan sampah sangat mendesak sehingga perlu dukungan penambahan armada sampah, truck sampah jenis arm roll dipandang lebih efisien dan efektif karena bak kontainer dapat ditinggal di kawasan tertentu, seperti permukiman padat penduduk, pasar dll dan warga masyarakat/pengguna dapat langsung membuang sampah ke dalam bak kontainer. Satu truck arm roll dapat melayani 2 – 4 kali angkut


BAB 1 -

tergantung jarak tempuh dan ketersediaan BBM ke TPA.

IV – 4


Lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilayani armada truk sampah dapat mempergunakan kendaraan yang lebih kecil seperti mobil pick up, sepeda motor dan gerobak sampah.

Pengurangan volume sampah dengan pengolahan sampah mandiri, peran masyarakat dengan pembinaan dari DKP dan LSM dalam mengolah sampah dengan komposting akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

4.1.2.2. Alternatif Pemecahan Permasalahan 

Pemilahan sampah skala TPS baik yang dilakukan petugas maupun pemulung



Komposting skala TPS, pada proses komposting diperlukan beberapa orang dan lahan yang cukup. Dengan program komposting sangat membantu untuk penurunan volume sampah yang masuk ke TPA dan hasilnya dapat dijual sehingga dapat untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk membayar honor petugas yang menanganinya.



Pengadaan armada truk sesuai kebutuhan



Penggantian truk terbuka dengan menjadi arm roll



Pembangunan TPA dengan sistem cluster untuk Surabaya Barat dan Timur. Dengan adanya TPA di Kawasan Timur, maka akan dapat mengurangi beban TPA Benowo serta dapat mngurangi biaya pengangkutan, khususnya untuk wilayah bagian Timur.



Pembuatan SOP, sebagai pedoman operasional pengelolaan di TPA



Penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan, fasilitas dan operasional



Peningkatan kualitas SDM, untuk operasional pengolahan sampah di TPA dengan memberikan pelatihan terhadap tenaga yang menanganinya.



Perluasan lahan TPA



Detail Design untuk penambahan TPA baru di kawasan timur Surabaya



Memperluas/mengembangkan komposting dan pemasaran hasil komposting.

4.1.3. Subsektor Drainase Lingkungan Pada akhir-akhir ini dengan cuaca yang tidak menentu termasuk pengaruh dari

tinggi namun frekwensi tidak menentu, sehingga dampaknya juga terjadi genangan air di Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

pemanasan global, sehingga hujan sulit diprediksi dan relatif terjadi dengan curah yang

IV – 5


saluran drainase yang memang kondisinya penuh dengan lumpur dan gulma dan secara tidak langsung menjadi media yang sangat nyaman untuk berkembangnya penyakit demam berdarah. Sedangkan di wilayah perkotaan Surabaya dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan permukiman mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi dengan luasan mencapai 3.481,48 Ha yang terjadi pada tahun 2007. Tetapi bila dilihat daerah genangan yang terjadi pada tahun 1999 – 2000 di Kota Surabaya yang meliputi luas genangan yang mencapai 5.418,74 Ha, maka telah terjadi pengurangan kawasan genangan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1.937,26 Ha atau 35,75%. Mengacu kepada hasil kegiatan studi yang telah dilakukan SDMP 2018 untuk mengurangi kawasan genangan di Kota Surabaya perlu dilakukan pembangunan dan rehabilitasi prasarana-prasarana pendukung sistem pematusan seperti pompa air dan rumah pompa, boezem, pintu-pintu (klep), tanggul laut dan pintu laut. Selain itu dengan adanya fenomena pemanasan global dengan paradigma mitigasinya adalah bukan segera membuang air hujan tetapi bagaimana air hujan bisa dengan cepat diresapkan kedalam tanah, hal ini untuk lebih meningkatkan deposit air tanah yang kian tahun terasa semakin berkurang depositnya. Sebagai solusinya adalah perlu adanya resapan air kedalam tanah dengan media sumur resapan. 4.1.3.1. Analisa Permasalahan Berdasarkan perbandingan jumlah kawasan genangan pada tahun 2007 yang mengalami penurunan dibandingkan yang terjadi pada tahun 1999 – 2000 di Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan penanganan jaringan drainase di Kota Surabaya sudah cukup berjalan baik, tinggal lebih mengefektifkan segala prasarana pendukung (pompa air dan rumah pompa, boezem, pintu-pintu/klep, tanggul laut dan pintu laut) baik secara rehabilitasi maupun pembangunan baru. Penurunan kawasan genangan terjadi disebabkan tindakan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat yang

berkeinginan

mengurangi kawasan genangan. Tindakan yang dilakukan antara lain : 

Masyarakat sebahagian besar sudah memahami untuk tidak lagi membuang sampah kedalam jaringan saluran pematusan, hal ini dapat mengurangi sedimentasi didalam saluran pematusan;



Pembersihan jaringan saluran pematusan dari tanaman enceng gondok dan

melewatinya; Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

tumbuh-tumbuhan air, sehingga dapat memperlancar alur air yang akan

IV – 6




jaringan saluran pematusan yang masih berupa saluran tanah sebahagian besar telah dibuatkan plesengan sehingga dapat mengurangi longsor dari sisi tebing saluran;



Penyempitan yang terjadi (bottle neck)

pada saluran pematusan disebabkan

adanya bangunan telah diantisipasi dengan adanyan peratuan sempadan sungai pada kiri dan kanan saluran pematusan;

4.1.4. Sektor Air Bersih Berdasarkan hasil survei, kondisi prasarana dan sarana air bersih yang ada masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan

untuk kota Surabaya, hal ini disebabkan karena

beberapa faktor antara lain : 

Keterbatasan kapasitas sistem



Penurunan kemampuan kapasitas sistem



Tingginya kehilangan air



Terbatasnya sistem jaringan distribusi



Keterbatasan kemampuan pengolahan



Kurangnya alokasi dana dari pemerintah untuk penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.



Kurangnya partisipasi masyarakat/rendahnya tingkat apresiasi masyarakat akan perlunya sarana air bersih yang memadai.



Dan lain-lain.

4.1.4.1. Analisa Kebutuhan Prasarana. Tingkat kebutuhan pelayanan air bersih untuk kota Surabaya dapat diperkirakan berdasarkan kriteria pelayanan dan didukung dengan survey serta data sekunder. Untuk pengembangan tingkat pelayanan air bersih perpipaan, sumber air baku yang dapat dipergunakan selain air permukaan adalah air baku yang diambil dari mata air Umbulan.

Berdasarkan kondisi tersebut pelayanan air bersih di Kota Surabaya diusulkan dengan menggunakan sumber air berupa mata air. Pemilihan air baku ini didasarkan atas

permukaan memerlukan pengolahan yang lengkap dan dana investasi yang sangat Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

pertimbangan bahwa apabila mempergunakan sumber air baku yang berasal dari air

IV – 7


tinggi. Adapun tingkat kebutuhan air bersih di Kota Surabaya dapat ditunjukan pada Tabel 4.2.

Secara lebih terinaci maka dapat diperkirakan kebutuhan untuk komponen utama sistem sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut: 1.

Kebutuhan kapasitas produksi sebesar 12.865 liter/detik

2.

Kebutuhan jumlah sambungan rumah sekitar 652.488 unit.

3.

Kebutuhan hidran umum 1.087 unit.

Disamping kebutuhan untuk komponen utama sistem tersebut diperlukan juga sarana maupun peralatan penunjang lain yang sesuai dengan luas cakupan daerah pelayanan


BAB 1 -

diantaranya meliputi: perpipaan transmisi, jaringan distribusi dan lain sebagainya.

IV – 8


Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Air Kota Surabaya NO.

URAIAN

Satuan

EXSISTING

A.

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk & Rencana Pelayanan 1 Jumlah Penduduk

Jiwa

2.902.507

2.991.363

3.043.266

3.095.031

3.147.533

3.198.472

2 Cakupan Pelayanan

Jiwa

1.760.640

1.944.386

2.130.286

2.321.273

2.518.026

2.718.701

3 Rata-Rata % Pelayanan B.

PERTUMBUHAN PENDUDUK PERTAHUN ( PERTUMBUHAN 1.85 %) 2010

2009

%

60,66

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

- Sambungan Rumah (SR)

%

96

96

96

96

96

96

- Hidran Umum (HU)

%

4

4

4

4

4

4

Tingkat Pelayanan 1 Prosentase Jumlah Sambungan

2 Tingkat Pelayanan

C.

D.


Jiwa

1.683.867

1.866.611

2.045.075

2.228.422

2.417.305

2.609.953

- Hidran Umum (HU)

Jiwa

76.773

77.775

85.211

92.851

100.721

108.748

Tingkat Pelayanan per Sambungan - Sambungan Rumah (SR)

Jiwa/samb.

4

4

4

4

4

4

- Hidran Umum (HU)

Jiwa/samb.

100

100

100

100

100

100

Jumlah Sambungan 1 Domestik - Sambungan Rumah (SR)

sambungan

- Hidran Umum (HU)

sambungan

2 Total Sambungan E.

420.967

466.653

768

511.269

778

557.106

852

929

421.734

467.430

512.121

558.034

604.326

652.488

1.007

1.087

605.334

653.576

Komposisi Kebutuhan Air 1 Domestik - Sambungan Rumah (SR)

lt/org/hari

250

250

250

250

250

250

- Hidran Umum (HU)

lt/org/hari

60

60

60

60

60

60

10

10

10

10

10

10

2 Non Domestik (10 % dr kebth. Domestik) F.

%

Kebutuhan 1 Domestik

G.

H.

425.573,1

471.319,2

516.381,4

562.676,6

610.369,6

659.013,2


m³/hr

420.966,8

466.652,6

511.268,7

557.105,6

604.326,3

652.488,3

- Hidran Umum (HU)

m³/hr

4.606,4

4.666,5

5.112,7

5.571,1

6.043,3

6.524,9

2 Non Domestik

m³/hr

44.578,8

47.131,9

51.638,1

56.267,7

61.037,0

65.901,3

3 Total domestik + non domestik

m³/hr

470.151,9

518.451,1

568.019,5

618.944,3

671.406,6

724.914,5

Kehilangan Air 1 Proses Produksi

%

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2 Kehilangan air dalam pipa

%

29,45

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

Produksi, distribusi 1 Total Air Distribusi

m³/hr

666.409,5

730.212,8

788.916,0

847.868,9

907.306,2

966.552,7

2 Kebutuhan Air Bersih

m³/hr

701.483,7

768.645,0

830.437,9

892.493,6

955.059,1

1.017.423,8

3 Kebutuhan hari maksimum

m³/hr

4 Kebutuhan Jam Puncak

m³/hr

1,15 1,75

1,15 1,75

1,15 1,75

1,15 1,75

1,15 1,75

1,15 1,75

5 Komsumsi hari maksimum

m³/hr

766.370,9

839.744,7

907.253,4

975.049,2

1.043.402,1

1.111.535,5

6 Konsumsi Jam Puncak

m³/jam

55.881,2

61.231,4

66.153,9

71.097,3

76.081,4

81.049,5

7 Jam Operasi

Jam

8 Kapasitas Produksi Rata-rata

m³/hr

24 766.370,9

24 839.744,7

24 907.253,4

24

24

24

975.049,2

1.043.402,1

1.111.535,5

11.285,3

12.076,4

12.865,0

Sumber : hasil analisa

4.1.4.2. Analisa Kebutuhan Program dan Sistem Prasarana. Ditinjau dari segi keberadaan sistem untuk kota Surabaya dimana sampai saat ini sudah ada sistem perpipaan maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan sampai tahun 2.014

pelayanan, baik kapasitas pelayanan sistem maupun komponen sistem. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

adalah kekurangan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah menurut aspek kuantitas

IV – 9


A.

Tinjauan Kuantitas Pelayanan Sistem Dari analisa tingkat kebutuhan diatas maka hingga tahun 2014 diperlukan sumber dengan kapasitas sekitar 4.000 liter/detik. Sedangkan sumber ini dapat diperoleh dari mata air ataupun air permukaan. Sampai tahun 2009 sebagai air baku lebih baik digunakan sumber dari air permukaan, sedangkan untuk pengembangan selanjutnya dapat digunakan alternatif dari mata air Umbulan.

B.

Tinjauan Kualitas Pelayanan Sistem Mengingat air baku yang akan dipergunakan untuk air bersih selama tahun 2004 sampai 2009 adalah air yang berasal dari air permukaan, maka untuk penjagaan kualitas maka menggunakan pengolahan lengkap serta setiap bulan diperiksa airnya dilaboratorium untuk menjaga kualiatas air yang akan didistribusikan.

4.1.4.3. Rencana dan Strategi Pengembangan Sistem. Untuk menentukan rencana dan strategi pengembangan sistem penyediaan air bersih perlu diketahui kebutuhan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan prioritasnya. A.

Prioritas 1 Penyediaan sarana dan prasarana untuk penyediaan air bersih yang meliputi sarana pengambilan air baku bangunan penampung air bersih serta jaringan transmisi yang diperlukan. Prioritas ini dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

B.

Prioritas 2 Perlengkapan sarana yang diperlukan seperti jaringan-jaringan distribusi serta pemasangan unit-unit pelayanan untuk prioritas pertama pelayanan yaitu daerah yang belum mendapatkan pelayanan. Prioritas ini dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

4.2.

STRATEGI ASPEK NON TEKNIS

4.2.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mendukung Strategi Sanitasi Kota Surabaya Tahun 2010 sangat dibutuhkan sehingga program investasi ini dapat dilaksanakan secara optimal, efektif dan efesien serta terjamin

keterlanjutannya.


BAB 1 -

Di dalam pelaksanaan/implementasi SSK melibatkan banyak komponen kelembagaan

IV – 10


sehingga terjalin koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan di bidang sanitasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Semangat desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan-aturan pelaksanaannya membutuhkan upaya-upaya terkoordinasi agar tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi di daerah tercapai. Selanjutnya pedoman/acuan pengembangan

kapasitas

sebagaimana

dirumuskan

dalam Kerangka

Nasional

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas (KNP2K) dalam rangka mendukung desentralisasi, yang dikeluarkan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS tanggal 06 Nopember 2002, merujuk pada kebutuhan untuk menyempurnakan peraturan dan perundangan dengan melakukan reformasi kelembagaan, memperbaiki tata kerja dan mekanisme koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) - ketrampilan dan kualifikasi, perubahan pada sistem nilai dan sikap, dan keseluruhan kebutuhan ekonomi daerah bagi pendekatan baru untuk pelaksanaan good governance, sistem administrasi dan mekanisme partisipasi dalam pembangunan agar dapat memenuhi tuntutan untuk lebih baik dalam melaksanakan demokrasi. Adapun prinsip dari pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas (capacity building) adalah: 

Pengembangan kapasitas bersifat multi dimensional (mencakup beberapa kerangka waktu: jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek);



Pengembangan kapasitas menyangkut multiple stakeholders;



Pengembangan kapasitas harus bersifat demand driven, dimana kebutuhannya tidak ditentukan dari atas/luar tetapi datang dari stakehoder-nya sendiri;



Pengembangan kapasitas mengacu pada kebijakan nasional.

4.2.2. Kelembagaan dan Rencana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Upaya memperkuat tugas dan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan (PDAM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah, UPT, kelompok masyarakat) di Kota Surabaya dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang pelatihan; peningkatan kualitas air minum, memperkuat fungsi


BAB 1 -

ada melalui:

IV – 11


dinas-dinas terkait, memperkuat PDAM, membentuk UPT/BLU, memberdayakan kelompok masyarakat, dan seterusnya. 

Upaya memperkuat prinsip kepengusahaan pada lembaga penyelenggaraan (PDAM) di Kota Surabaya dilakukan melalui penyehatan PDAM, regionalisasi PDAM, penyesuaian tarif, peningkatan SDM, dan seterusnya.



Upaya penyusunan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah, dan lainlain) yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kota Surabaya dilakukan dengan cara penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)/mengimplementasikan Peraturan Menteri (Permen) yang ada menjadi Peraturan Daerah dan mengimplementasikan NSPM dan seterusnya.

4.2.3. Keuangan Strategi yang termasuk dalam aspek keuangan atau pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan sektor sanitasi adalah : 

Melakukan upaya adanya peran serta masyarakat dalam pendanaan kegiatan pengelolaan sanitasi secara mandiri.



Meningkatkan hubungan untuk memperoleh sumber pembiayaan dengan organisasi atau lembaga swasta maupun nirlaba yang berpotensi dalam pengembangan sistem sanitasi kota.



Melakukan

koordinasi

dengan

pemerintah

pusat

dan

provinsi

dalam

mengembangkan sistem sanitasi perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

4.2.4. Komunikasi Dalam rangka untuk mencapai sasaran meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan yang terkait dengan sanitasi ditetapkan strategi sebagai berikut : peningkatan kesadaran dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di Kota Surabaya memerlukan strategi komunikasi yang komprehensif dan sistematis yang mengarah pada kesadaran semua pemangku kepentingan untuk merubah sikap. Maka dalam upaya perubahan perilaku tersebut dibutuhkan suatu strategi yang tepat sasaran dalam hal ini segmentasi atau target audiensnya spesifik serta sudah melalui proses panjajagan (assesment) sebelumnya.


BAB 1 -

Unsur berikutnya adalah efektif, yaitu mampu menggerakkan audiens untuk melakukan

IV – 12


perilaku hidup bersih dan sehat secara sukarela. Untuk itu beberapa unsur penting perencanaan strategi komunikasi penting untuk dipahami sebagai berikut : 

Masyarakat yang terdiri dari kelompok sasaran dan publik Masyarakat kelompok sasaran atau yang terkena dampak langsung dari program SSK antara lain terdiri dari masyarakat di wilayah prioritas.

Di Kota Surabaya

keterlibatan kelompok preferensi yaitu kelompok individu mempunyai pengaruh baik tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat setempat menjadi sangat penting. Klasifikasi masyarakat bisa lebih dispesifikkan pada kaum perempuan, bapak-bapak, remaja, anak-anak dan sebagainya. Sedangkan publik adalah semua unsur yang mewakili kepentingan publik, baik institusi publik, LSM, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam hal ini mass media yang juga berfungsi sebagai pembentuk opini publik. Semua unsur yang diprioritaskan sebagai target audiens adalah yang secara langsung mempunyai posisi strategis pada kelompok sasaran. 

Pengambil keputusan (Eksekutif dan DPRD) Semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mendukung implementasi SSK, termasuk dalam hal ini eksekutif dengan jajaran pemerintah dan SKPD terkait . Tidak kalah pentingnya adalah wakil rakyat atau DPRD yang menjadi penentu dari sisi penganggaran dan legalitas di sektor sanitasi.



Sektor Swasta Swasta dalam hal ini adalah semua usaha atau industri di bidang produk dan jasa yang berkaitan dengan permasalahan di sektor sanitasi secara langsung. Maupun mereka yang strategis untuk dilibatkan mengingat pada era sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai di dunia bisnis dengan mengedepankan social values (corporate social responsibility).

Sehingga hal ini perlu ditangkap bahwa bisnis

dan nirlaba berpeluang berdampingan secara sinergis dalam penanganan sanitasi di Kota Surabaya.



Media Massa Media massa selama ini lebih sebagai bentuk order dan membayar penayangan. Idealnya dikembangkan bentuk kemitraan dengan media massa, dimulai dengan

Sanitasi, mengadakan workshop atau kegiatan media gathering dan media dialog. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

kunjungan ke media massa sambil mengangkat isu sanitasi dan program Pokja

IV – 13


Menjadikan media massa sebagai subyek jauh lebih strategis untuk bersamasama membangun wacana melalui media massa yang mempunyai kekuatan untuk mengubah opini publik. Kerjasama yang telah dibina dengan beberapa radio lokal dan media cetak bisa dikembangkan kepada radio komunitas yang telah ada di Kota Surabaya. Di samping itu strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut : 

Melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.



Menerapkan konsep pembangunan partisipatif termasuk peningkatan peran perempuan sebagai bagian meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan.

4.2.5. Keterlibatan Pelaku Bisnis Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan pelaku bisnis dalam program pelaksanaan sanitasi di Kota Surabaya antara lain : 

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi sektor swasta.



Memperluas area kerja pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengelolaan kebersihan dan sejenisnya sehingga proses pemeliharaan kebersihan di seluruh Kota Surabaya diarahkan ditangani oleh perusahaan swasta.



Menetapkan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebersihan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan sektor sanitasi untuk dijadikan sebagai lampiran kontrak kerja dengan para subkontraktor pemeliharaan kebersihan.



Memberdayakan berbagai inisiatif sektor swasta dan masyarakat yang sudah muncul dengan sendirinya.



Mendorong terbangunnya sinergi antara pihak-pihak : Pemerintah Kota Surabaya, perusahaan-perusahaan sub kontraktor penyedia jasa yang berhubungan dengan sektor sanitasi. Pemerintah Kota Surabaya dapat memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor penyedia jasa yang berhubungan dengan sektor sanitasi supaya mereka menjalin sinergi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing.

Untuk langkah awal, bisa diwujudkan dengan kesediaan

dengan sektor sanitasi. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010

BAB 1 -

pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedia jasa yang berhubungan

IV – 14




Membuka akses pasar komoditas hasil pengolahan dari sektor sanitasi dalam skala besar.



Memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor penyedia jasa yang berhubungan dengan sektor sanitasi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing.

4.2.6. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan program sanitasi ditetapkan strategi sebagai berikut: 

Dalam setiap kegiatan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kota Surabaya dan program sanitasi lainnya dimasukkan unsur pesan maupun tema untuk menggali keterlibatan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal pembuatan material dan media komunikasi terus mengangkat isu gender dan kesetaraan sosial, termasuk dalam hal ini media massa. Termasuk dalam hal ini konsisten mengangkat isu gender dan kesetaraan sosial dalam setiap program sanitasi baik dalam sosialiasisasi maupun advokasi dengan pertanyaan sistimatis siapa yang terlibat, bagaimana, dimana, kapan dan apa efeknya. Laki-laki, perempuan, atau kedua-duanya.



Perempuan dan laki-laki miskin juga dilibatkan. Hal seperti ini akan membantu membawa trend dan aspek jender dan kemiskinan menjadi sesuatu hal yang terbiasa untuk dipikirkan dalam setiap kegiatan.



Memberdayakan atau memperkuat organisasi perempuan yang telah ada misalnya PKK, Kader Posyandu, Dharma Wanita, LSM perempuan dan SKPD terkait untuk meningkatkan kemampuan mereka pengelolaan sanitasi. Termasuk dalam hal ini penyadaran kritis melalui peningkatan pendidikan dan pengetahuan perempuan tentang sanitasi sehingga akses dan peranan mereka dapat diperkuat dan terus ditingkatkan. Partisipasi akan konsisten apabila nantinya mengarah


BAB 1 -

pada forum dan gerakan Perempuan Peduli Sanitasi Kota Surabaya.

IV – 15

STRATEGI UNTUK KEBERLANJUTAN LAYANAN SANITASI

Recommend Documents