STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MEA PADA MASING-MASING SKPD DI KABUPATEN MALANG

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MEA PADA MASING-MASING SKPD DI KABUPATEN MALANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (1) STRATEGI Pengembangan Industri Nasional

2

FOKUS a.Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN

IMPLEMENTASI a. Melakukan pembinaan berupa pelatihan ekspor bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Propinsi Jawa Timur (tahun 2014 : Pelaksanaan 2 kali, pengiriman peserta 8 orang) b. Memfasilitasi untuk pengurus SKA (surat Keterangan Asal Barang) sebagai persyaratan untuk Eskpor c. Pembarian Rekomendasi untuk penerbitan angka pengenal impor (tahun 2014, 5 kali rekomendasi)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (2) STRATEGI

FOKUS

IMPLEMENTASI

b.Pengembangan  Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif a. Mengembangakan lingkungan usaha yang mampu Indsutri Dalam menciptakan keuntungan, tersedianya lapangan kerja dan Rangka terpeliharanya lingkungan hidup Mengamankan b. Mengembangkan sarana dan prasarana fisik Pasar Dalam - Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan Negeri

 3

tenaga listrik, jasa angkutan, pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih - Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM indsutri, khususnya bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis - Mendorong pengembangan usaha jasa sarana dan prasarana bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industry, jasa pengerajin mutu dan jasa pengolahan/pembuangan limbah serta jasa kalibrasi c. Mendorong pengembangan usaha jasa sarana dan prasarana bisnis penunjang industri Mendorong Pertumbuhan Klaster Industri Prioritas Untuk Meningkatkan Daya Saing


4

FOKUS

IMPLEMENTASI

c. Pengembanga a. Pemberian pelayanan perizinan ONE STOP “ERVICE n Industri Kecil b. Memperkuat struktur industry dengan memberikan berbagai Menengah jenis pelatihan (peningkatan ketrampilan, desain industri, diverifikasi produk, kemasan produk, cara produksi yang baik dan standarisasi produk c. Restrukturisasi mesin peralatan indsutri kecil ndan menengah dengan memberikan bantuan mesin peralatan d. Pengembangan One Vilid One Produc (OVOP) di sentra-sentra produk IKM e. Fasilitasi pengurusan Hak Atas Kelayakan Intelektual) d. Pengembanga Langkah-langkah yang di lakukan n Sumber a. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha industri Daya Manusia di bidang teknis, bisnis, kewirausahaan dan manajemen baik dan Penelitian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Malang dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Propinsi Jawa Timur b. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para aparat pembina industri baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di Kab. Malang dan mengirim aparat pembina untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di propinsi Jawa Timur c. Melakukan magang kerja


5

FOKUS a.Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional

IMPLEMENTASI Langkah-langkah yang dilakukan a. Peningkatan ekspor dan impor dapat dilihat melalui neraca perdagangan ekspor- impor Kabupaten Malang pada tahun 2013 mengalami surplus sebesar US$ 266.601.460,95, jika dibandingkan neraca perdagangan pada tahun 2012 sebesar US$264.511.055,69 mengalami kenaikan sebesar US$ 2.090.405,26 atau naik 0,79%. b. Realisasi nilai ekspor Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar US$ 338.273.135,89, jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2012 sebesar US$ 329.315.314,80 mengalami kenaikan sebesar US$ 8.957.821,09 atau naik 2,72%. c. Sedangkan volume ekspor Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar 201.720.017,00 kg, jika dibandingkan dengan volume ekspor pada tahun 2012 sebesar 196.717.985,46 kg mengalami kenaikan sebesar 5.002.031,54 kg atau naik 2,54%.


FOKUS a. Pengkajian Kebijakan Perdagangan Dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN a. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan EKspor a. Edukasi Publik Mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

6

IMPLEMENTASI Langkah-langkah yang dilakukan a. Melindungi kepentingan industry Kabupaten Malang; b. Melindungi lapangan kerja; c. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang; d. Meningkatkan konsumsi dalam Negeri, akan tetapi yang harus dikonsumsi adalah produk dalam negeri pada umumnya dan produk dari Kabupaten Malang pada khususnya. Langkah-langkah yang dilakukan Khusus untuk calon eksportir, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memfasilitasi pembiayaan melalui bank-bank Devisa untuk mendapatkan kredit usaha. Langkah-langkah yang dilakukan a. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalamhal ini Disperindag Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan Diklat Pengembangan Produk dan Kemasan untuk pasar ekspor dan diklat prosedur ekspor b. Telah dilakukan sosialisasi kebijakan di bidang ekspor dan impor agar para eksportir dan importer lebih memahami mengenai Masyarakat Ekonomi Asean 2015


FOKUS e. Penerapan Standar Nasional Indosnesia

Pengembangan a. Stabilisasi Perdagangan dan Penguatan Pasar Dalam Negeri

7

IMPLEMENTASI Langkah-langkah yang dilakukan a. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan industri yang komoditinya wajib SNI b. Memfasilitasi pengurusan SNI

c. Memberikan Pembelajaran bagi pelaku usaha industri akan kepentingan SNI Langkah-langkah yang dilakukan a. Pasar lelang agro Jatim b. Kantor perwakilan dagang Jatim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia c. Misi dagang d. Sistem Resi Gudang

DINAS PERTANIAN & PERKEBUNAN (1) STRATEGI

FOKUS

IMPLEMENTASI

Pengembangan Pertanian

Peningkatan Investasi

a. Pengembangan Kawasan komoditi strategis Tahun 2012 s/d 2014 : - Kopi arabika : 1000 Ha - Tebu : 300 Ha - Tembakau : 300 Ha - Kakao : 300 Ha - Cengkeh : 200 Ha - Jeruk Keprok 55 : 100 Ha - Pisang Mas Kirana : 60 Ha b. Peningkatan Mutu Hasil Pertanian - Bongkar ratoon (tebu) : 2431 Ha - Rawat ratoon (tebu) : 2715 Ha - Kebun Bibit Datar (tebu) : 49 Ha - Melindungi kawasan kopi dengan indikasi geografis - Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu untuk kopi , kakao, tebu, kopi - Sekolah Lapang Good Agriculture Practice ( Sekolah Lapang Budidaya Yang Benar )

8

- Sekolah Lapang GHP ( Good Handling Practice )

DINAS PERTANIAN & PERKEBUNAN (2) STRATEGI

FOKUS

Pengembangan Pertanian

Akses Pasar

IMPLEMENTASI - Sekolah Lapang Pengolahan Hasil - Festival Citarasa kopi - MOU petani dengan exportir kopi (Asal Jaya Dampit) - MOU petani dengan exportir kakao (Guyub Santoso Blitar) - Wisata Petik Jeruk

9

DINAS PETERNAKAN & KESWAN (1) STRATEGIS FOKUS Pengembang Peningkatan an Pertanian Investasi Langsung (Subsektor Peternakan)

10

IMPLEMENTASI Kemudahan Akses modal bagi peternak untuk meningkatkan usaha melalui : KKPE, KUR, KUPS , CSR Menarik Investor dengan Promosi dan ekspose potensi terhadap peluang usaha dibidang peternakan melalui media cetak dan elektronik. Melaksanakan dukungan penuh terhadap Surat Gubernur No: 524/8838/023/2010 ,tanggal 30 Juni 2010, tentang larangan Import Sapi Potong sejak tanggal ditetapkannya sampai sekarang, sehingga gairah berinvestasi pada usaha budidaya sapi potong meningkat. Peningkatan Promosi Produk-produk Peternakan dalam bentuk segar dan olahan melalui: pameran-pameran/workshop dan jaringan internet Akses Pasar Pengamanan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menghasilkan dan produk daging yang ASUH ( Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) di Peningkatan Kepanjen, Lawang dan Bululawang. Dan akan dilanjutkan tahun Kualitas Produk 2015 untuk RPH. Singosari, Tumpang dan Pujon. Pembangunan Tempat Penampungan Susu (TPS) lengkap dengan alat pendingin (Cooling Unit) pada central produksi susu yang baru berkembang antara lain : Lawang, Tumpang, Poncokusumo, Kalipare dan Wajak senilai ± Rp. 2,8 Milyar

DINAS PETERNAKAN & KESWAN (2) STRATEGIS

11

FOKUS Peningkatan Produksi dan Produktifitas

IMPLEMENTASI Memberlakukan penggunaan pakan ternak yang tepat kualitas dan kuantitas bagi semua komoditi ternak Pencegahan dan penanggulangan penyakit melalui vaksinasi Brucella pada sapi perah dan AI pada unggas serta pengobatan massal pada ternak besar. Peningkatan Optimalisasi pelaksanaan Program Teknologi/ Genetis Ternak Inseminasi Buatan (IB) sebagai Bibit Pendirian unit Pelaksana Teknis Dinas Sapi Perah Unggul dan Pengolahan Hasil di Wajak dengan biaya ± Rp. 5 Milyar

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (1) STRATEGI

FOKUS

IMPLEMENTASI

Pengembangan Penguatan 1.Memperkuat kelembagaan pelaku usaha Kelautan dan Kelembagaan dan agribisnis perikanan untuk mempercepat penyerapan dan penyebarluasan teknologi dan Perikanan Posisi Kelautan dan Perikanan; inovasi kelautan dan perikanan melalui pembinaan/pendampingan secara intensif 2.Mendorong/memotivasi peningkatan dinamika kelompok dalam mengakses informasi-informasi terbaru sesuai perkembangan kebutuhan pasar yang berhubungan dengan usaha yang tengah dijalankan kelompok; 3.Meningkatkan ketrampilan kelompok dalam mengelola usahanya melalui pelatihanpelatihan teknis terstandard yang mampu menunjang hasil produksi kelompok dengan kualitas yang kompetitif pada level pasar MEA. 4.Memberikan peran kepada KUD Mina Lembaga Masyarakat Pesisirsebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan 12


FOKUS

IMPLEMENTASI

Peningkatan 1. Pemberian bantuan alat tangkap dan alat bantu Daya Saing penangkapan ikan di laut Kelautan dan 2. Pemberian bantuan alat tangkap dan alat bantu Perikanan; penangkapan ikan di laut 3. Pembangunan prasarana kegiatan penangkapan ikan di Pelabuhan seperti Tempat PelelanganIkan (TPI) Sendangbiru 4. Pemberian alat navigasi GPS untuk mendukung operasional penangkapan ikan 5. Pembinaan Teknis Penangkapan Ikan 6. Penyediaan tenaga Pengawas Perikanan di Pelabuhan untuk membantu mempercepat proses pengurusan ijin operasional penangkapan ikan 7. Pemberian Ijin Usaha Penangkapan ikan untuk menurunkan Illegal Fishing 8. Pemberian modal usaha penangkapan ikan 9. Pembinaan Teknis penanganan ikan di atas kapal utnuk meningkatkan mutu ikan hasil tangkapan 13


FOKUS Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor;

14

IMPLEMENTASI 1. Sertifikasi pengawakan kapal Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) yang merupakan syarat ekspor ikan tangkapan laut 2. Sertifikasi CBIB sebagai jaminan syarat ekspor ikan hasil budi daya 3. Ikut serta dalam pameran-pameran dan forum bisnis kelautan dan perikanan pada tingkat daerah, regional dan nasional.

DATA PENDUKUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (1) NO. URAIAN I POTENSI KELAUTAN PERIKANAN Panjang Pantai Jumlah Pantai Jumlah Pulau Kecamatan Pantai Luas Perairan Umum Luas Potensi Budidaya II LEMBAGA EKONOMI PRODUKTIF 1 KUD Mina Jaya 2 LEPPM3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) 15

JUMLAH

SATUAN

KET

102,62 19 20

km pantai pulau Kecamata 6 n ± 2.374,40 ha ± 3.283,26 ha 1 1

unit unit

Sumbermanjingwetan Sumbermanjingwetan

DATA PENDUKUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (2) NO. URAIAN 5 Alat Tangkap Laut Payang Purse sein Gill net Pancing tonda Jaring klitik Rawai tetap Jaring pantai Rawai hanyut Pancing lain JUMLAH 6 Pabrik Es

7 SDM Penangkapan 7.1. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tk.III (ANKAPIN) 16 7.2. Ahli Teknika Kapat Perikanan (ATKAPIN)

JUMLAH

SATUAN

0 32 55 1.790 2.212 614 2 344 2.706 7.755

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

1

unit

13 1

orang orang

KET

Belum produktif (terkendala Listrik) Nelayan Nelayan

DATA PENDUKUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (3) NO. URAIAN JUMLAH III PERIKANAN TANGKAP 1 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 2 Jumlah Nelayan Laut 3.736 3 Armada Tangkap Laut Kapal motor 401 a. < 5 GT 0 b. 5 - 10 GT 53 c. 10 - 20 GT 316 d. 20 - 30 GT 32 Motor Tempel (Kunting) 387 Perahu tanpa motor (Jukung) 198 JUMLAH 986 4 Tempat Penjualan Solar / 1 Solar Pack Diesel Nelayan (SPDN) 17

SATUAN

KET

unit orang

Sumbermanjingwetan

unit unit unit unit unit unit unit unit unit

DINAS ESDM (1) STRATEGI FOKUS IMPLEMENTASI Pengembangan Pengembangan sub 1) Perluasan jaringan distribusi listrik di Energi sektor dusun-dusun belum berlistrik yang ketenagalistrikan dan memiliki potensi pengembangan produkpengurangan energi produk UMKM dan kegiatan produktif fosil (Bahan Bakar yang memerlukan energi listrik (masih Minyak) terdapat 109 Lokasi yang belum teraliri listrik) 2) Penerapan kewajiban menejemen energi pada pemanfaatan energi oleh perseorangan atau badan usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya (seluruh pengguna energi) 3) Monitoring pemanfaatan energi oleh perseorangan atau badan usaha (badan usaha pengguna energi primer selain 18 listrik)

DINAS ESDM (2) STRATEGI Pengembangan Energi

19

FOKUS IMPLEMENTASI Pengembangan sub sektor energi 1) Pembangunan digester biogas untuk penyediaan baru, terbarukan dan konservasi pemerataan energi di perdesaan (yang sudah terbangun saat ini sebanyak 5.418 unit) energi 2) Pengembangan pemanfaatan biogas menjadi energi listrik untuk usaha produktif/Kampung Mandiri Energi (1 Lokasi) Peningkatan pasokan energi dan Penerbitan persetujuan prinsip untuk : listrik agar dapat bersaing - Rencana pembangunan PLTA Karangkates IV dan dengan negara yang memiliki V dan Kesamben (Kapasitas 32 MW) - Rencana pembangunanan PLTM Kali Konto infrastruktur lebih baik (Kapasitas 20 MW)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(1) STRATEGI Pengembangan Infrastruktur

20

FOKUS Peningkatan Daya Saing Infrastruktur

IMPLEMENTASI Status Pengelolaan Bandara: Sejak dibukanya kembali bandara Abdulrachman Saleh melayani penerbangan sipil tahun 2005, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah propinsi, dan mulai tahun 2012 pelayanan penerbangan sipil Abdulrachman Saleh Malang dikelola UPTD Bandara Abdulrachman Saleh dibawah pembinaan Dinas Perhubungan dan LLAJ Prop. Jawa Timur.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika(2) STRATEGI

IMPLEMENTASI

FOKUS

Pengembang Peningkatan an Daya Saing Infrastruktur Infrastruktur

Fasilitas Transportasi Udara: Runway panjang 2200 meter x 40 meter. Taxyway 330 m x 23 m (atau 7.590m2) Apron 200 x 110 m (atau 14.080 m2) Gse Rood (ground Sejajar apron : 225 x 11 meter Sisi utara : 18 x 7 meter savety area = jalur Sisi selatan : 18 x 3 meter khusus untuk : 120 x 10 meter pergerakan barang dan Sisi timur kendaraan) Fasilitas Transportasi Darat:

21

Jalan PKP-PK (pemadam kebakaran) Gedung I terminal kedatangan Gedung II terminal keberangkatan Kapasitas gedung terminal kedatangan Kapasitas gedung terminal keberangkatan Gedung kantor bandara

570 x 5 meter 806 m2 2418 m2

150 orang 700 orang 400 m2

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika(3) STRATEGI

FOKUS

IMPLEMENTASI

Pengembangan Peningkatan Infra Daya Saing struktur Infrastruktur MASKAPAI 1.

2. 3.

4. 5.

a.

b.

22

JENIS PESAWAT

Sriwijaya BOEING 737air 300 Citilink AIRBUS A 320 Garuda – 200 Indonesi BOEING 737a 800 NG Kalstar BOEING 737Wings 500 Air ATR 72 - 500 / 600 Faktor muat rata-rata harian Jumlah penump ang ratarata harian

Armada pesawat KAPASITAS PESAWAT 148 180 162 125 72

71,71% (hari biasa) sedangkan peak time 92,45% 1807 orang datang dan berangkat perhari

FREKUENSI PELAYANAN Malang – Jakarta, 3 pp perhari. Malang – Jakarta, pp Malang – Jakarta, 2 pp perhari Malang – Balikpapan, pp Malang – Denpasar, pp

DINAS BINA MARGA STRATEGI FOKUS Pengembangan a. Pengembangan Infrastruktur Infrastruktur Konektivitas.

IMPLEMENTASI Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan dengan memprioritaskan aksessibilitas antar wilayah terutama daerah produksi dan pusat ekonomi

b. Peningkatan Daya Peningkatan kapasitas jalan Saing Infrastruktur. dan jembatan dengan umur konstruksi yang panjang c. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran. 23

BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK STRATEGI

FOKUS

IMPLEMENTASI

Pengembangan Infrastruktur

a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas; b. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur; c. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran;

Pengembangan Kepariwisataan

a. Pengembangan a. Publikasi melalui wesite Destinasi Wisata; http://www.malangkab.go.id b. Pengembangan b. Telecenter DWG Sakti Desa Acara (event) Gubugklakah Kecamatan Pariwisata; Poncokusumo

24

a. Jaringan internet di seluruh kantor kecamatan dan beberapa desa b. Bekerja sama dengan PT. Telkom dalam program Kabupaten Malang Digital Society

KANTOR PENANAMAN MODAL (1) STRATEGI FOKUS Pengemban Peningkatan gan Investasi investasi melalui peningkatan kepastian hukum

25

IMPLEMENTASI Penetapan kawasan peruntukkan industri meliputi a. Kawasan industri b. Lokasi industry yg telah berkembang c. Home Industri(Perda No 3 Tahun 2010)

Kemudahan Fasilitasi kepada calon investor Berusaha Kemudahan untuk memperoleh lahan Perluasan Investasi Keamanan dan kenyamanan berusaha adanya jaminan dari Kepolisian setempat (Perluasan PT. Otsuka Indonesia, PT. Beiersdorf Indonesia dan PT. Agro Mitra Alimentare) Database Investasi Adanya Website Penanaman Modal Buku Profil Perusahaan Peningkatan Daya Adanya promosi investasi Saing Investasi Pembuatan Buku Profil Investasi Pembuatan Brosur, Leaflet dll Perluasan investasi Mengadakan kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Perusahaan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal antara Instansi Pemerintah dengan Dunia usaha melalui Forum Investasi Nasional di Kawasan ASEAN dan Temu Usaha, dengan tujuan : Berbagi wawasan tentang pengembangan dan perluasan investasi ; Meningkatkan komunikasi, kerja sama dan kemitraan antar Pelaku Usaha.

KANTOR PENANAMAN MODAL (2) Uraian Jumlah PMA Jumlah PMDN Tenaga kerja PMA/PMDN Nilai Investasi PMA Nilai Investasi PMDN JUMLAH

2012 18 Unit 19 Unit 24.760 Orang

2013

2014 18 Unit 19 Unit

19 Unit 19 Unit

24.802 Orang

25.052 Orang

Rp. 940.304.066.026 Rp. 1.140.438.816.026 Rp.1.160.438.816.026 Rp. 5.185.838.342.719

Rp.5.185.838.342.719 Rp.5.185.838.342.719

Rp. 6.126.142.408.745 Rp. 6.326.277.158.745 Rp.6.346.277.158.745

Keterangan : Data PMA / PMDN berdasarkan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh BPM Surabaya dan BKPM Pusat di Jakarta 1. Pada Tahun 2012 nilai investasi sebesar Rp. 6.126.142.408.745,2. Pada Tahun 2013 nilai investasi sebesar Rp. 6.326.277.158.745,3. Pada Tahun 2014 nilai investasi sebesar Rp. 6.346.277.158.745,4. bertambahnya tenaga kerja sejumlah 250 orang. 5. Pertambahan nilai investasi disebabkan masuknya PMA baru dari Korea Selatan yaitu PT. HONG IN RUBBER yang berlokasi di Jalan Insp. Kol. Suwoto No 4 Sumberwuni Desa Bedali Lawang, dengan Bidang Usaha Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari dengan nilai 26 investasi sebesar Rp. 20.000.000.000,-

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU STRATEGI Pengembangan Investasi

27

FOKUS Kemudahan Berusaha

IMPLEMENTASI Kemudahan Pelayanan dengan : 1. Melaksanakan pelayanan keliling perizinan yang berlokasi di Kecamatan dengan jenis layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan 2. Bangunan (IMB) untuk luasan maksimum 100 m². Hal itu dikarenakan dua izin tersebut yang persyaratannya paling mudah dan banyak dibutuhkan masyarakat. 1. Penerapan izin paralel yaitu pengurusan izin yang berkelanjutan dalam satu kurun waktu dan persyaratan. Hal tersebut bisa mengurangi durasi waktu penyelesaian izin. Contohnya, pemohon akan mendirikan pabrik maka harus mengurus IPPT, IMB, HO, Izin Usaha Industri memerlukan waktu 14 hari kerja dikali 4 jenis izin = 56 hari kerja, maka apabila dilakukan melalui izin paralel maka sesuai SOP adalah 25 hari kerja.

DINAS KOPERASI DAN UMKM 1. Perkembangan jumlah UMKM dan Koperasi di Kabupaten Malang tahun 2012 sejumlah 388.000 UMKM dan 1.072 Koperasi, pada tahun 2013 menjadi sejumlah 400.000 UMKM dan 1.095 Koperasi atau naik 2.000 ribu UMKM dan 23 Koperasi atau meningkat 0,5 % UMKM dan 2,10 % Koperasi 2. Koperasi dan UMKM yang terdata dan Dibina Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Sebagai berikut : a. Jumlah Koperasi = 1.095 sejumlah 93 % telah dibina Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang ( Koperasi kategori stabilisasi = 543 unit, kategori konsulidasi = 452 unit dan kategori rehabilitasi = 100 unit ) b. Jumlah UMKM = 414.516 unit, yang telah terdata sejumlah 275.000 unit dan yang di bina Dinas Koperasi 28 dan UMKM adalah = 5.369 unit

DINAS KOPERASI DAN UMKM (1) STRATEGI FOKUS IMPLEMENTASI Pengembang 1. Peningkatan Daya PKK – BLUD Dana Bergulir Usaha Saing Usaha 1. Dana dari Pemkab. Malang Rp. 4.480.340.000,-an Mikro, Kecil Mikro, Kecil dan Pengguliran sampai dengan 30 Oktober 2014 dan Menengah dari sebesar Rp. 14.319.500.000,-- dengan rincian Menengah Sisi Pembiayaan sebagai berikut : - Rp. 11.069.500.000,-- kepada 477 UKM - Rp. 3.250.000.000,-- kepada 32 Koperasi Termasuk khusus th. 2014 Rp. 2.367.500.000,-- Rp. 2.237.500.000,-- kepada 96 UKM - Rp. 130.000.000,-- kepada 2 Koperasi 2. Dana hibah dari Pemkab. Malang Rp. 610.000.000,-diperuntukan bagi para karyawan/keluarga dan masyarakat dilingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau yang telah mendapat pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi 40 kelompok 20 desa 11 kec per kelompok sebesar Rp. 15.250.000,-29

DINAS KOPERASI DAN UMKM (2) STRATEGI

30

FOKUS

IMPLEMENTASI 2. Dana hibah dari Pemprov. Jatim Rp. 4.100.000.000,-- Tahun 2014 diperuntukan bagi 164 koperasi wanita @ Rp. 25.000.000,-sebagai reward ke dua setelah mendapatkan evaluasi dari perguruan tinggi 3. Dana hibah dari Pemprov. Jatim Rp. 25.000.000,-tahun 2014 diperuntukan sebagai perkuatan permodalan ritel sebesar Rp. 25.000.000,-5. Dana Bantuan Sosial th. 2014 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI masing – masing kepada : • KUD Dampit sebesar Rp. 100.000.000,-untuk program sarana produksi pertanian • KAN Jabung sebesar Rp. 50.000.000,-- untuk stimulan pembangunan reaktor biogas • Koperasi Margo Mulyo sebesar Rp. 325.000.000,-- untuk pengembangan sapi perasi • Koperasi Pasar Prajurid Sitiarjo untuk revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp. 900.000.000,-- masih dalam proses

DINAS KOPERASI DAN UMKM (3) STRATEGI

31

FOKUS IMPLEMENTASI Pengembangan 1. DPA – Dinas Koperasi dan UMKM Daya Saing I. Sosialisasi prinsip – prinsip Perkoperasian baik UU, PP, Usaha Mikro, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kecil dan Bupati kepada 105 Koperasi Menengah II. Pelatihan bagi pengawas 175 koperasi dalam rangka dalam rangka meningkatkan kemampuan pemeriksaan dan peningkatan pengawasan koperasi eligibilitas dan III. Bimbingan teknis kepada pengurus/karyawan/ anggota kapabilitas daya koperasi peternakan dan pertanian sejumlah 50 koperasi saing Usaha / KUD Mikro, Kecil dan IV. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan utamanya kepada Menengah 300 UMKM V. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi karyawan/keluarga dan masyarakat dilingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau kepada 1.500 orang bergabung pada 60 kelompok 2. Fasilitasi Pembinaan dari Prov. Jawa Timur I. Bimbingan teknis bagi pengurus/pengawas/ anggota koperasi tebu rakyat, peternakan, masyarakat desa hutan sebanyak 150 koperasi 3. Fasilitsi Pembinaan dari Kementerian Koperasi 1. Sosialisasi HAKI kepada 50 Koperasi dan UMKM

DINAS PENDIDIKAN (1) STRATEGI Pengembangan Tenaga Kerja

32

FOKUS IMPLEMENTASI 1. Peningkatan 1. Mengoptimalkan sekolah vokasi yang telah ada sebanyak 214 SMK, meliputi SMK Daya Saing Tenaga Kerja Negeri sebanyak 8 dan SMK Swasta 2. Peningkatan sebanyak 106; Kompetensi dan 2. Merencanakan pembangunan SMKN baru Produktivitas sesuai kompetensi dan relevansi sebanyak Tenaga Kerja 4 Unit Sekolah Baru (USB) di Kecamatan Wonosari dengan kompetensi Perhotelan, Kecamatan Wajak dengan kompetensi Perikanan dan Kecamatan Pagak dengan kompetensi Industri serta merencanakan pembangunan SMKN Seni di Kecamatan Singosari; 3. Membangun SMPN di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso; 4. Mengimplementasikan SMK Mini dan Akademi Komunitas di SMK dan Pesantren.

DINAS PENDIDIKAN (2) STRATEGI Pengembangan Tenaga Kerja

33

FOKUS

IMPLEMENTASI 5. Meningkatkan jalinan kerjasama antara sekolah vokasi dengan industry seperti Astra, Honda, Traktor Nusantara dan lainnya. 6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) antara lain pelatihan IT, Kurikulum 2013, calon Kepala Sekolah, kedinasan dan lain – lain guna meningkatkan kualitas diri; 7. Optimalisasi sekolah model dan sekolah rujukan nasional; 8. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan sekolah di Cina, Thailand an lainnya; 9. Mengoptimalkan pendidikan non formal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebanyak 64 lembaga dan Keaksaraan Fungsional; 10. Mengikuti lomba – lomba sain dan teknologi; 11. Menerbitkan jurnal pendidikan; 12. Implementasi Kurikulum 2013.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (1) STRATEGI FOKUS Pengemb Peningkatan angan Daya Saing Tenaga Tenaga Kerja Kerja

34

IMPLEMENTASI 1. Memberikan Pelatihan persiapan kerja bagi angkatan kerja muda / siswa yang baru lulus sebanyak 250 orang untuk memberikan bekal bagi mereka sebelum memasuki dunia kerja yang diharapkan bisa memiliki jiwa ketetenagakerjaan dengan semangat kerja yang tinggi loyalitas, etos kerja dan etika kerja yang diharapakan bisa menjadi daya saing di dunia kerja 2. Melaksanakan pelatihan ketrampilan berbasis masyarakat dengan bidang kejuruan dan materi pelatihan didasarkan pada kebutuhan pasar, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan produk berkualitas dan mampu bersaing didunia kerja dan pangsa pasar jumlah peserta 360 orang.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (2) STRATEGI

35

FOKUS IMPLEMENTASI Peningkatan 1. Pelatihan Bengkel Sepeda motor berbasis kompetensi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta Kompetensi meningkatkan ketrampilan di dunia otomotif sehingga bisa dan Produktivitas bekerja ditempat kerja atau membuka usaha baru 40 orang. Tenaga Kerja 2. Memberikan Pelatihan Bimbingan Kompetensi bagi Lembaga Pelatihan Kerja sebagai mitra kerja Pemerintah dalam meningkatkan sumber Daya Masyarakat 40 orang. 3. Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan bagi usaha-usaha kecil dalam meningkatkan management usaha dan produktivitas tenaga kerja 60 UMKM. 4. Memberikan sertifikasi dan akreditasi bagi LPKs sebanyak 20 LPK kerjasama dengan dinakertrans dan kependudukan prov jatim 5. Melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikai dari LsP bagi UMKM binaan Dinakertrans Kab mlang

DINAS KESEHATAN (1) STRATEGI Pengembangan Kesehatan

36

FOKUS

IMPLEMENTASI

Peningkatan Ketahanan Pasar 1. Peningkatan Kapasitas Jamu Jamu Gendong di Wilayah Kabupaten Malang 2. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisonal (UKOT) di Wilayah Kabupaten Malang 3. Peningkatan Kuantitas Puskesmas dengan Pelayanan Kefarmasian Komplementer antara Obat Medis dengan Obat Tradisonal 4. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana produksi dan Sarana Distribusi Obat Tradional

DINAS KESEHATAN (2) STRATEGI Pengembangan Kesehatan

37

FOKUS

IMPLEMENTASI

Peningkatan Akses Pasar

1. Pembinaan industri rumah tangga terkait dengan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). 2. Menfasilitasi industri rumah tangga pangan yang tidak mampu untuk mendapatkan sertifikat (ijin edar) PIRT setiap tahun sebanyak 200 sarana. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk sarana, toko, pasar secara berkala dan insidensil menjelang lebaran untuk obat, makanan minuman dan kosmetika. 4. Melakukan pemeriksaan sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang termasuk jajanan pangan anak sekolah. 5. Membagikan brosur pada event-event tertentu tenang keamanan pangan.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (1) STRATEGI Pengembangan Kepariwisataan

38

FOKUS IMPLEMENTASI Pengemban Daya Tarik Wisata Alam gan 1. Snorkling, Diving dan Surving di Destinasi Pantai Lenggoksono Kec. Tirtoyudo Wisata 2. Wisata Mangrove, snorkling di Pantai Sendangbiru Kec. Sumawe 3. Kafe di Pantai Balekambang Daya Tarik Wisata Buatan 1. Food Center di Taman Rekreasi Sengkaling 2. Kolam renang baru di Dampit, Turen dan Pakisaji

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (2) STRATEGI FOKUS IMPLEMENTASI Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Budaya Kepariwisataan Destinasi Wisata 1) Pembangunan Museum Singhasari Malang 2) Wisata Kuliner dan Tempat ritual pembakaran sangkala dalam rangka Gebyar Ritual 1 Suro di Gunung Kawi Kec. Wonosari 3) Paralayang di Desa Wisata Pujon Kidul Kec. Pujon 4) Penataan dan Pengembangan di Desa Wisata Sanankerto Kec. Turen ( Wisata Bambu ) 5) Penataan dan Pengembangan di Desa Wisata Selorejo Kec. Dau ( Agro Jeruk ) 6) Pembukaan Goa Raksasa di Desa 39 Wisata Ngadas Kec. Poncokusumo

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (3) STRATEGI

FOKUS a.Pengem bangan Acara (Event) Pariwisa ta

40

IMPLEMENTASI Event Natal dan Tahun Baru di Taman Wisata Air Wendit (Jan.) a. Upacara Mauludan di Pantai Ngliyep Kec. Donomulyo (Jan.) b. Upacara Jalanidipudja di Pantai Balekambang (Maret) c. Festival Kopi di Wonosari (Maret) d. Syukuran Nelayan di Pantai Tamban Sumawe (April) e. Malang Marathon Ten Beach (April) f. Grebeg Tengger Tirto Aji di Taman Wisata Air Wendit (Mei) g. Jaz Kawi (Mei) h. Event Idul Fitri dan Liburan di Taman Wisata Air Wendit (Juli) i. Upacara Petik Laut di Pantai Sendangbiru (Sept.) j. Upacara Karo di Ngadas Poncokusumo (Oktober) k. Festival Pelangi Budaya Suku Tengger di Ngadas (Oktober) l. Suroan di Gunung Kawi Kec. Wonosari (Oktober) m. Suroan di Pantai Balekambang (Okt.) n. Kirab Budaya di Kec. Gondanglegi (Nov.) o. Gumebyar Bhumi Kanjuruhan ( Nov. – Des. ) p. Event Natal dan Tahun Baru di Sitiarjo Sumawe (Des.) q. Bersih desa yang diselenggarakan oleh desa – desa yang ada di Kabupaten Malang

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG (1) STRATEGI

41

FOKUS

IMPLEMENTASI

Pengembangan Infrastruktur Konektivitas

Seluruh kegiatan prioritas konektivitas dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ) dilaksanakan melalui pengembangan sinergitas pembangunan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar wilayah. Sinergitas pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas nasional yang memanfaatkan posisi geo-strategis regional dan global akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah. Hal ini tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang terintegrasi satu sama lain. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya.


42

FOKUS

IMPLEMENTASI


Konektivitas tersebut harus didukung oleh sistem transportasi nasional dengan pola keterpaduan antar dan intramoda dengan mempertimbangkan karakteristik tiap moda transportasi, pola pengembangan wilayah, aspek geografis, faktor spesifik wilayah, dan pemilihan teknologi yang tepat. Penyusunan rencana aksi Penguatan Konektivitas Nasional dalam MP3EI dimaksudkan untuk beberapa hal sebagai berikut: (1) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan; (2) memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan (3) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.


43

FOKUS

IMPLEMENTASI


Bercermin dari permasalahan tersebut, UU 32/2004 mencoba membagi setiap urusan pemerintahan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu externalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Dengan cara tersebut maka dalam setiap urusan akan jelas apa-apa saja yang kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembagian urusan tersebut dituangkan dalam PP 38/2007. Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi, maka dari setiap urusan yang diserahkan ke daerah diikuti dengan aturan yang jelas bagaimana untuk melaksanakan urusan tersebut. Pengaturan tersebut yang sekarang ini dikenal dengan istilah NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan kriteria) yang dahulu sangat populer dengan istilah juklak dan juknis untuk mengerjakan urusan tersebut. NSPK tersebut diharapkan dapat menciptakan kejelasan bagi daerah untuk melaksanakan urusan tersebut dan memudahkan pengawasan dan pembinaan dari Pusat.


44

FOKUS

IMPLEMENTASI


Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan tiga strategi dasar, yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; penguatan konektivitas nasional; dan penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Persoalan konektivitas antar koridor sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan keterhubungan antar pulau dan wilayah dengan lebih cepat dan lebih murah. Seluruh kegiatan prioritas konektivitas dalam MP3EI dilaksanakan melalui pengembangan sinergitas pembangunan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar wilayah. Sinergitas pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas nasional yang memanfaatkan posisi geostrategis regional dan global akan menjadi tulangpunggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah. Hal ini tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.


45

FOKUS

IMPLEMENTASI

Implementasi Peningkatan Daya Saing Infratruktur

Aspek lain yang belum diperhitungkan dalam MP3EI adalah dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, belum ada suatu kajian yang komprehensif mengenai tingkat kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Bila infrastruktur hanya menjadi tujuan, yang dikerjakan hanya proyek mahal, sulit, dan tidak efisien. Setiap kali kita membangun infrastruktur harus melihat tujuan, Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur di Tiongkok dilakukan dengan melihat tujuan bernegara. Apa pun yang dibangun mempunyai nilai tambah, serta membuat produk dari negara itu berdaya saing. Jika kita mempunyai daya saing, kita akan menang. Investasi akan masuk, perdagangan unggul, dan neraca perdagangan juga akan lebih baik,


46

FOKUS IMPLEMENTASI Implementasi A. Dengan adanya semua keunggulan tersebut, Peningkatan Daya pertumbuhan ekonomi negara semakin tinggi, lapangan kerja semakin terbuka lebar, serta kesejahteraan Saing Infratruktur masyarakat juga semakin luas dan merata. Apalagi, salah satu fungsi dari infrastruktur adalah konektivitas. Namun, konektivitas di sini bukan hanya konektivitas manusia, yang lebih utama adalah konektivitas barang. Harus ada infrastruktur yang membuat aliran barang berjalan lancar kemana pun. Hal yang perlu diingat, anggaran pengadaan infrastruktur itu tidak harus dari APBN. Swasta dan masyarakat juga bisa melakukan pembangunan infrastruktur. Dana APBN hanya untuk membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan rakyat miskin, B. Pembangunan infrastruktur memiliki empat pilar, yakni pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan akademikus.bSelama ini, ada tiga hal yang menjadi kelemahan dalam pembangunan infrastruktur, yakni implementasi, koordinasi, dan sumber daya manusia. C“ID didirikan untuk mengisi pilar ke empat yakni akademikus, dan menutup kelemahan sumber daya manusia,


47

FOKUS IMPLEMENTASI pengembangan A. Penguatan dari sisi infrastruktur menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pembayaran. Persiapan mengahadapi era infrastruktur integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui MEA terus sistem dilakukan dan menjadi faktor utama dalam penguatan pembayaran infrastruktur sistem pembayaran, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak di luar Bank Indonesia. B. Selanjutnya dalam rangka memperkuat kelembagaan industri sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah memfasilitasi pelaku industri sistem pembayaran dalam pendirian Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI). ASPI dan APPUI diharapkan mampu menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam menciptakan industri sistem pembayaran yang semakin handal. C. Untuk satu tahun ke depan, kebijakan dan arah pengembangan sistem pembayaran akan tetap difokuskan pada upaya penataan infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam sistem pembayaran, antara lain melalui penataan infrastruktur sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur baru,


48

FOKUS pengembangan infrastruktur sistem pembayaran

IMPLEMENTASI A. Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan setelmen Payment-versus-Payment (PvP) pada Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS). B. Layanan penyelesaian setelmen dari transaksi jual beli valuta asing khususnya United States Dollar (USD) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan setelmen pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya.

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MEA PADA MASING-MASING SKPD DI KABUPATEN MALANG

Recommend Documents