STANDAR PELAYANAN SURAT MENYURAT
A. PENDAHULUAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Eksistensi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini didasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Daerah Kota Malang bab III Pasal 10. Berdasrkan Pasal ini dinyatakan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.
Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menyelenggrakan fungsi : 1.
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
2.
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
3.
Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
4.
Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
5.
Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
6.
Pemberian
pertimbangan
teknis
perizinan
di
bidang
kebersihan,
pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 7.
Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya;
8.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9.
Pelaksanaan
pembelian/pengadaan
atau
pembangunan
asset
tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 14. Pengelolaan
administrasi
umum
meliputi
penyusunan
program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang terdiri atas: 1. Kepala Dinas; 2. Sekertariat, terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Bidang Kebersihan, terdiri dari: a. Seksi Kebersihan dan Retribusi; b. Seksi Pengangkutan; c. Seksi Perawatan Kendaraan Operasional. 4. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, terdiri dari: a. Seksi Penerangan Jalan Umum; b. Seksi Dekorasi Kota.
5. Bidang Pertamanan, terdiri dari: a. Seksi Taman; b. Seksi Penghijauan Kota; c. Seksi Hutan Kota. 6. Bidang Pemakaman, terdiri dari: a. Seksi Pendataan dan Registrasi; b. Seksi Penataan dan Perawatan. 7. UPT; 8. Kelompok Jabatan Fungsional
B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Surat Menyurat NO. 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang;
2.
3.
Persyaratan
Surat Permohonan
Pelayanan
Mengisi Formulir Permohonan Data dan Informasi.
Sistem, mekanisme
1. Surat
dan prosedur
masuk
dengan
keterangan
dan
kepentingan yang jelas ditujukan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian umum diberi lembar disposisi naik kepada Kepala Dinas setelah diberikan petunjuk dan disposisi oleh Kepala Dinas dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkentingan
meminta
bidang/UPT
yang
layanan
membidangi
kepada untuk
ditindaklanjuti. 2. Penyusunan
dokumen-dokumen
kegiatan
dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program, dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan berwenang, dilaporkan kepada Kepala Dinas.
3. Tugas
pokok
pengelolaan
anggaran
dan
pertanggung jawaban administrasi keuangan dilaksanakan
oleh
Sub
Bagian
keuangan,
dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan berwenang, dilaporkan kepada Kepala Dinas. Prosedur Pelayanan Pemohon Tidak Subbag Umum Ya Sekretaris
Kepala Dinas
Subbag Umum
Sekretaris/Bidang/UPT
4.
Jangka waktu
5 (lima) hari kerja.
penyelesaian 5.
Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya
6.
Produk pelayanan
Surat, Dokumen, Laporan, Dokumentasi
7.
Sarana, prasarana
1. Data dan informasi,
dan/atau fasilitas
2. Disposisi.
Kompetensi
1. Memahami Data dan Informasi yang diperlukan;
Pelaksana
2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan
8.
menyajikan data dan informasi dengan baik; 9.
Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung, 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10.
Penanganan
1. Melalui kotak saran,
pengaduan, saran,
2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran
dan masukan. 11.
Jumlah Pelaksana
dan masukan. Jumlah
sesuai
tingkat
kebutuhan
data
dan
informasi. 12.
Jaminan Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya denga perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13.
Jaminan keamanan
1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai
dan keselamatan
dengan peraturan perundang-undangan yang
pelayanan
berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya. 3. Kompetensi Analis yang ditugaskan dijamin kehandalannya.
14.
Evaluasi kinerja
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pelaksana
pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
