Standar Pelayanan [SP]
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013
KATA PENGANTAR
Pusbindiklatren mengemban fungsi sebagai pembina perencana dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur perencana di instansi pusat maupun daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan yang efisien dan efektif harus menjadi perhatian utama agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para stakeholder. Standar pelayanan dianggap sebagai salah satu untuk mendorong Pusbindiklatren melakukan pelayanan yang tepat bagi para stakeholder, dan sekaligus mendorong para stakeholder melakukan kontrol terhadap kinerja Pusbindiklatren. Standar pelayanan minimum ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi acuan seluruh pegawai Pusbindiklatren dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada para stakeholder.
Jakarta, Juli 2013
Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MA, Ph.D
i
DAFTAR ISI
I.
Pendahuluan ...............................................................................................................
1
II. Visi .............................................................................................................................
2
III. Misi ............................................................................................................................
2
IV. Maklumat Pelayanan .................................................................................................
2
V. Moto Pelayanan .........................................................................................................
2
VI. Komponen Standar Pelayanan ...................................................................................
2
VI. 1. Dasar Hukum ................................................................................................
3
VI. 2. Persyaratan Mengikuti Program Pusbindiklatren dan Bimbingan Teknis .........................................................................................
3
VI. 3. Mekanisme Mengikuti Program Beasiswa ...................................................
3
VI. 4. Jangka Waktu Penyelesaian ..........................................................................
4
VI. 5. Biaya/Tarif ....................................................................................................
5
VI. 6. Program-program Pusbindiklatren ...............................................................
5
VI. 7. Sarana dan Prasarana Penyebarluasan Program Beasiswa ...........................
5
VI. 8. Kompetensi Pegawai Pusbindiklatren ..........................................................
5
VI. 9. Pengawasan Internal .....................................................................................
6
VI. 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ...............................................
6
VI. 11. Jumlah Pegawai Pusbindiklatren ..................................................................
6
VI. 12. Jaminan Pelayanan .......................................................................................
6
VI. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan .........................................
7
VI. 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana ...........................................................................
7
ii
I.
Pendahuluan Sebagai instansi pembina perencana dan penyelenggara diklat perencana, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) telah merancang proses pengembangan sumber daya perencana melalui berbagai program diklat, baik program gelar maupun program non gelar, yang penyelenggaraannya dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Prinsip pengembangan dan penyelenggaraan program tersebut adalah untuk memperkuat kepasitas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Program pengembangan sumber daya perencana ini dirancang untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi para perencananya sesuai dengan bidang keahlian dan penugasaanya. Hal ini merupakan program strategis bagi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah. Sehubungan dengan itu Pusbindikatren Bappenas telah menyediakan beasiswa gelar maupun non gelar untuk para perencana yang bekerja di instansi perencana pusat maupun daerah. Sejak tahun 1996, Pusbindiklatren telah mengelola program beasiswa Program Human Resource Development (PHRD) yang meliputi Program diklat gelar dan non-gelar di dalam dan di luar negeri. Program gelar meliputi program S2 dan S3 dalam negeri, program S2 linkage. Sedangkan program non gelar meliputi program diklat dalam negeri, program diklat luar negeri, dan program diklat linkage. Sebagai instansi pembina Perencana, Pusbindiklatren juga memberikan kemudahan bagi Instansi Perencana yang akan melaksanakan bimbingan teknis yang terkait dengan perencanaan. Disamping program PHRD, Pusbindiklatren juga mengelola program beasiswa Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT). Program SPIRIT bertujuan untuk mendukung reformasi di Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat dalam menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja menunjukkan peningkatan efektifitas instansi pemerintah (government effectiveness) dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan reformasi birokrasi. Adapun program yang ditawarkan dalam SPIRIT ini adalah diklat gelar dan non gelar baik baik di dalam negeri, luar negeri, maupun linkage. Pada tahap awal dari program SPIRIT ini diprioritaskan pada lembaga/kementerian pusat yang memegang peran kunci dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi diantaranya adalah: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, Pusbindiklatren memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang 1
Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf Pusbindiklatren tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program beasiswa untuk para aparatur pemerintah di Indonesia yang berada di unit perencanaan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas SPM tersebut. II.
Visi Visi Pusbindiklatren yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan mengacu kepada visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu : “Mewujudkan Profesionalisme Perencana Pemerintah Pusat dan Daerah”
III. Misi Misi Pusbindiklatren yaitu: 1. Meningkatkan profesionalisme perencana pemerintah pusat dan daerah melalui penyelenggaran diklat gelar dan non gelar; 2. Memberikan pembinaan terhadap para pejabat fungsional perencana di Pusat dan Daerah; 3. Memberikan pelayanan bimbingan teknis kepada instansi Perencana; dan 4. Mendukung tata kelola pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. IV. Maklumat Pelayanan Maklumat pelayanan menurut pasal 1 Angka 8 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, sehingga maklumat pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusbindiklatren adalah: “Memberikan Pembinaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Perencana Dan Memberikan Pelayanan Informasi Program Pusbindiklatren Secara Transparan, Mudah, Cepat, Akurat, dan Akuntabel” V.
Moto Pelayanan Moto dimaksudkan untuk memberi inspirasi, arah dan motivasi kepada Individu ataupun organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. oleh karena itu, Pusbindiklatren memiliki Motto: “Mendukung Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Rencana Instansi Perencanaan Pemerintah di Pusat dan Daerah”
VI. Komponen Standar Pelayanan Sebagaimana Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Standar pelayanan, komponen yang terdapat dalam standar palayanan minimum adalah: a) dasar hukum, b) persyaratan, c) sistem, mekanisme, prosedur; d) jangka waktu penyelesaian; e) biaya/tarif; f) produk layanan; g) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h) kompetensi pelaksana; i) pengawasan internal; j) penanganan pengaduan, sarana, dan masukan; k) jumlah pelaksana; 2
l)
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu raguan; dan n) evaluasi kinerja pelaksana VI. 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang palaksanaaan Undang Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 7. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi emerintah; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012; 10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran. VI. 2. Persyaratan Mengikuti Program Pusbindiklatren dan Bimbingan Teknis 1. Persyaratan mengikuti program Diklat Gelar, Non Gelar dan JFP sudah ditetapkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan JFP. 2. Persyaratan mengikuti program Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT) sudah ditetapkan di Project Operation Manual (POM) SPIRIT. 3. Persyaratan Diklat Mandiri dan Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut: a. Instansi Perencana Pusat maupun Daerah, b. Materi Diklat atau Bimbingan Teknis tentang Perencanaan. VI. 3. Mekanisme Mengikuti Program Beasiswa 1. Mekanisme untuk mengikuti program Diklat Gelar, Non-Gelar dan JFP program PHRD telah ditetapkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan JFP. 3
2. Mekanisme untuk mengikuti mengikuti program Diklat Gelar dan Non-Gelar SPIRIT telah ditetapkan dalam Project Operation Manual (POM) SPIRIT. 3. Mekanisme Diklat Mandiri dan Bimbingan Teknis terdapat dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan JFP.
VI. 4. Jangka Waktu Penyelesaian 1. Diklat Gelar dan Non Gelar program PHRD a. Memverifikasi berkas usulan yang masuk 3 menit per berkas b. Memasukkan berkas usulan kedalam data base 3 menit per berkas c. Menyeleksi data peserta yang lulus seleksi Administrasi 2 hari d. Menyeleksi data peserta untuk seleksi Akademik TPA dan TOEFL (email, sms, surat pemanggilan ) 1 minggu e. Menyeksi data peserta yang lulus TPA dan TOEFL, 2 hari f. Proses penempatan (dalam negeri, linkage, peningkatan bahasa), 2 hari g. Serah Terima peserta kepada Program Studi, 2 hari h. Pemanggilan peserta melalui (website, email, sms, dan surat), 2 hari 2. Diklat Gelar dan Non Gelar Program SPIRIT a. Memverifikasi berkas yang masuk melalui transpar, 2 hari b. Menyeleksi peserta untuk seleksi TPA dan TOEFL, 1 minggu c. Menyampaikan surat permintaan tanggal wawancara kepada Participating Agency, 1 hari d. Tes wawancara untuk 10 Participating Agancy 1 bulan e. Pemanggilan peserta melalui PA selama 1 hari 3. Diklat Mandiri a. Menerima permintaan diklat mandiri, b. Memverifikasi permintaan diklat mandiri dan calon peserta, 1 hari c. Membuat dan mengirimkan surat balasan terkait dengan pelaksana diklat mandiri, 1 hari d. Menerima surat balasan terkait dengan pelaksanaan diklat mandiri e. Membuat dan mengirim surat kepada prodi terkait dengan pelaksanaan diklat mandiri, 1 hari 4. Bimbingan Teknis a. Menerima surat permintaan bimtek b. Membuat surat balasan dan mengirimkan kepada Instansi perencana terkait dengan jadwal dan materi perencanaan, 1 hari c. Membuat dan mengirim surat kepada unit kerja dilingkungan Bappenas untuk meminta narasumber yang sesuai dengan materi yang diinginkan oleh Instansi perencana, 1 hari d. Menyampaikan nama narasumber kepada Instansi perencana terkait dengan 4
Bimbingan Teknis, 1 jam e. Pusbindiklatren berkoordinasi pelaksanaan Bimtek, 1 jam
dengan
narasumber
terkait
dengan
VI. 5. Biaya/Tarif 1. Mekanisme pembiayaan dalam Program Diklat Gelar, Non Non Gelar dan JFP tertuang dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 2. Mekanisme pembiayaan program SPIRIT telah dicantumkan dalam Project Operation Manual (POM). 3. Mekanisme pembiayaan dalam Pelaksanaan Diklat Mandiri tertuang dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 4. Pembiayaan Bimbingan Teknis menjadi tanggung jawab Instansi yang berminat melaksanakan Bimbingan Teknis. VI. 6. Program-Program Pusbindiklatren Program-program yang dikelola oleh Pusbindiklatren sesuai dengan tupoksi yang diemban adalah Penyelenggaraan program diklat yang meliputi diklat gelar dan non gelar termasuk didalamnya diklat penjenjangan Fungsional Perencana, dan sebagai pembina Jabatan Fungsional perencana. Program SPIRIT yang dikelola oleh Pusbindiklatren yaitu program Gelar dan Non Gelar baik dalam negeri, luar negeri dan linkage. Program Gelar Disamping itu Pusbindiklatren juga memberikan Bimbingan Teknis perencanaan kepada instansi perencana. VI. 7. Sarana dan Prasarana Penyebarluasan Program Beasiswa Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh Pusbindiklatren dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Brosur, leaflet, poster Booklet Buku Pedoman Buku Peraturan JFO Majalah Simpul Kontak Pengaduan Buku Tamu Web Pusbindiklatren Web SPIRIT Databese Pusbindiklatren Database Pejabat Fungsional Perencana
VI. 8. Kompetensi Pegawai Pusbindiklatren 1. Mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik (lesan maupun tertulis) 2. Mampu menjelaskan program program dan kebijakan Pusbindiklatren kepada karyasiswa dan masyarakat umum 5
3. Mampu bernegosiasi dengan lembaga donor, dan pelaksana diklat 4. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien 5. Mampu bekerja sama dalam tim. 6. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik 7. Mampu memberikan pelayanan yang baik VI. 9. Pengawasan Internal Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pusbindiklatren, dilaksanakan rapat Bidang yang langsung dipimpin oleh Kapusbindiklatren setiap 2 minggu sekali. VI. 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Untuk lebih mempermudah penanganan pengaduan, saran dan masukan, Pusbindiklatren mempunyai beberapa sarana dan prasarana yang dapat digunakan yaitu: Kotak Pengaduan telepon (021) 31931447; 31934147/ faks (021) 3145374 Email:
[email protected] Website Pusbindiklatren: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id Forum Komunikasi Website SPIRIT: www.spirit.bappenas.go.id VI. 11. Jumlah Pegawai Pusbindiklatren Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusbindiklatren sebanyak 30 orang, yaitu: 1. Kapusbindiklatren
= 1 orang
2. JFP Utama
= 1 orang
3. Kepala Bidang
= 4 orang
4. JFP Muda
= 1 orang
5. Kepala Sub Bidang
= 8 orang
6. Kapala Sub TU
= 1 orang
7. Staf Perencana
= 4 orang
8. Staf
= 5 orang
9. TU
= 5 orang
Disamping PNS, Pusbindiklatren juga dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 10 orang, dan staf proyek sebanyak 17 orang. VI. 12. Jaminan Pelayanan 1. Terselenggaranya pelaksanaan diklat gelar dan non gelar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan 2. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh Aparatur Pemerintah 6
3. Terpenuhinya kebutuhan diklat diklat mandiri yang dibutuhkan oleh instansi perencana melalui mekanisme bimbingan teknis 4. Penunjukan narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan kemampuan penguasaan materi yang dibutuhkan oleh instansi perencana VI. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Pelaksanaan program program Pusbindiklatren dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan instansi perencana. VI. 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Kuesioner tentang pelayanan Pusbindiklatren dilakukan setiap 1 tahun sekali; dan 2. Buku Panduan, booklet dan informasi yang terkait dengan program program pusbindiklatren dievaluasi setiap tahun.
7
