Lampiran Nomor Tanggal
: Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang : 188.451/15/35.73.313/2011 : 23 Maret 2011
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG A. PENDAHULUAN 1. VISI : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka Mendukung Perekonomian Kota Malang 2. MISI : 1. Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah ; 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. w 3. RUANG LINGKUP TUGAS - Melayani 8 jenis Pajak Daerah 4. JENIS-JENIS PELAYANAN : 1. Pelayanan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD) ; 2. Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah ; 3. Pelayanan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah; 4. Pelayanan pembayaran Pajak Daerah ; 5. Pelayanan pembayaran tunggakan Pajak Daerah ; 6. Pelayanan perforasi benda berharga ; 7. Pelayanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
B. STANDAR PELAYANAN : 1. PELAYANAN PERMOHONAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) a. Persyaratan Pelayanan : 1) Foto Copy KTP 2) Mengisi formulir permohonan b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya - Tidak dipungut biaya
c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan - Jangka waktu penyelesaian 1 hari d. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan: 1) Pemohon atau calon Wajib Pajak Daerah mengisi formulir yang disediakan. 2) Formulir yang telah diisi dan kelengkapannya diajukan ke Petugas Pelayanan. 3) Petugas Pelayanan meneliti berkas permohonan dan kelengkapannya 4) Petugas Pelayanan memasukkan data secara lengkap dan mencetak kartu NPWPD. 5) Petugas Pelayanan mengarsipkan berkas dan NPWPD yang sudah jadi. 6) Kartu NPWD diserahkan ke Wajib Pajak Daerah. 7) Alur / Prosedur Layanan
INFORMASI
PROSES NPWPD
WAJIB PAJAK / PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS
NPWD TIDAK LENGKAP
LENGKAP
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Berupa kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Keputusan Wajib Pajak Daerah f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses pemberian / Penyelesaian Pelayanan : 1) Petugas Pelayanan : 1 orang 2) Tenaga Administrasi & Tenaga Komputer : 1 orang JUMLAH : 2 orang
g. Sarana dan Prasarana Pelayanan : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Buku Agenda 3) Komputer 4) Alat Cetak Kartu NPWPD 5) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan h. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pengaduan Masyarakat - Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjend Sengkono Gedung B Lantai 1 Malang Telp. (0341) 751532 i. Kompensasi Apabila tidak selesai sesuai dengan ketentuan, maka Kartu NPWPD akan diantar ke alamat pemohon
2. PELAYANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) : a. Persyaratan Pelayanan : 1) Foto Copy Kartu NPWPD 2) Mengisi blangko isian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 3) Membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), hasil rekapan data pajak dan dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan . b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya - Tidak dipungut biaya. c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan - Jangka waktu penyelesaian : 20 menit d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan Pengajuan : 1) Wajib Pajak datang dengan membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), dan hasil rekapan data pajak serta dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau nota perhitungan 2) Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 3) Petugas Pelayanan meneliti SPTPD dan mencocokkan dengan Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan yang dibawa Wajib Pajak 4) Apabila tidak sesuai, SPTPD dikembalikan untuk direvisi sesuai Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau nota perhitungan
5) Apabila sesuai / lengkap, Petugas Pelayanan memasukkan data ke Kartu Data Wajib Pajak dan dapat meninggalkan tempat (untuk Wajib Pajak MPS/Menghitung Pajak Sendiri) langsung diterbitkan SKPD 6) Proses pembuatan SKPD oleh petugas administrasi 7) SKPD yang telah selesai dibuat, segera didistribusikan ke masing-masing Wajib Pajak 8) Alur / Prosedur Layanan I
WAJIB PAJAK/ PEMOHON
Menyerahkan : - SPTPD - BonBill/Rekapitulasi Penjualan & dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan
KARTU DATA
SKPD
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) f. Kompensasi Petugas : 1) Tenaga Survey : 2 orang 2) Tenaga Administrasi : 3 orang JUMLAH : 5 orang g. Sarana Prasarana Pelayanan : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Buku Register 3) Komputer 4) Mesin Ketik 5) Kalkulator 6) Kartu data 7) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan
h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat - Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjend Sengkono Gedung B Lantai 1 Malang Telp. (0341) 751532 i. Pemberian Kompensasi Kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan - Apabila melebihi waktu penyelesaian yang telah ditetapkan, maka SKPD akan diantar ke alamat Pemohon
3. PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH : a. Persyaratan Pelayanan : 1) Foto Copy KTP 2) Pengajuan surat keringanan diajukan oleh Wajib Pajak (pajak insidentil) kepada Walikota 3) Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Keringanan Pajak Daerah secara tertulis maksimal 1 (satu) bulan sebelum diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) 4) Wajib Pajak harus memberikan alasan yang jelas dan rasional serta sesuai dengan kenyataan di lapangan b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya - Untuk Pelayanan tidak dipungut biaya c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Pemberian Keputusan Keringanan Pajak Daerah - Jangka waktu penyelesaian pemberian keputusan : 1 bulan d. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan : 1) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keringanan kepada Walikota Malang 2) Surat permohonan keringanan setelah disetujui Walikota diteruskan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 3) Penyusunan telaah staf dan penyusunan konsep keputusan diterima atau ditolak atas pemberian keringanan Pajak Daerah 4) Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak atas pemberian keringanan Pajak Daerah 5) Alur / Prosedur Layanan
WAJIB PAJAK
WALIKOTA MALANG
DISPENDA
PEMBUATAN TELAAH STAF UNTUK DITERIMA/DITOLAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Keputusan Keringanan Pajak Daerah f. Kompetensi Petugas 1) Petugas Pelayanan 2) Tenaga Survey 3) Tenaga Administrasi JUMLAH
: 1 orang : 1 Tim : 1 orang : 2 orang dan 1 Tim
g. Sarana Prasarana : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Buku Agenda 3) Mesin Ketik 4) Komputer 5) Kalkulator 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat - Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjend Sengkono Gedung B Lantai 1 Malang Telp. (0341) 751532 i. Pemberian Kompensasi Kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan - Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan
4. PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH : a. Persyaratan Pelayanan : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak PPJ PLN, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah 1. Wajib Pajak Membawa : - Foto Copy KTP - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya - Besarnya biaya sesuai dengan besarnya ketetapan Pajak Daerah yang tertera pada SKPD 3. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan : - Jangka waktu pelayanan maksimal 10 menit - Jangka waktu pelayanan maksimal 3 hari (untuk verifikasi lapangan) 4. Prosedur Penyelesaiaan Pelayanan : 1) Wajib pajak datang ke loket pembayaran dengan membawa SKPD. 2) Petugas Pelayanan menerima dan meneliti SKPD. 3) Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 4) Wajib Pajak membayar Pajak senilai yang tertera di SSPD sesuai dengan SKPD. 5) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak Daerah berupa lembar ke 1 SSPD. 5. Alur / Prosedur Layanan
Wajib Pajak Membawa SKPD Petugas Pelayanan meneliti SKPD
Penyerahan lembar ke 1 SSPD
Petugas Pelayanan membuat SSPD dan menerima pembayaran
6. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 7. Kompetensi Petugas : a) Petugas pelayanan b) Tenaga administrasi Jumlah
: 2 orang : 1 orang : 3 orang
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan : a) Ruang Tunggu dan Informasi b) Papan Informasi c) Mesin Ketik d) Kalkulator atau mesin hitung 9. Pelayan an Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Jl. Mayjend Sungkono Gedung A Lantai I Malang 10. Tempat dan Waktu Pembayaran : a) Perkantoran Terpadu, Jl.Mayjend Sungkono Gedung A Lantai 1 Loket 1 b) Waktu Pembayaran setiap hari kerja : 1) Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB 2) Jumat : pukul 08.00 s/d 14.00 WIB b. Persyaratan Pelayanan Pajak BPHTB : 1. Wajib Pajak Membawa : 1) Foto Copy AJB / Bukti Peralihan Lainnya 2) Foto Copy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Lainnya 3) Foto Copy KTP; 4) Foto Copy Pelunasan PBB 5 Tahun Terakhir; 5) Foto Copy SPPT PBB Tahun Berjalan; 6) Foto Copy SSP PPh atau SKB PPh Final / Surat Keterangan Ahli Waris 7) SSPD BPHTB 8) Surat kuasa dari Wajib Pajak ( dalam hal dikuasakan); 9) Foto Copy identitas Kuasa Wajib Pajak ( dalam hal dikuasakan); 10) Dokumen pendukung lain yang diperlukan. 2. Formulir SSPD BPHTB : 1) Wajib Pajak mengambil formulir di Notaris/PPAT atau Kecamatan 2) Notaris dan atau PPAT mengambil di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
3. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran : 1) Tidak dipungut biaya untuk pengurusan BPHTB 2) Besar biaya Pajak BPHTB Sesuai dengan yang tertera di SSPD BPHTB. 4. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan : 1) Pengambilan formulir 5 menit 2) Pembayaran 5 s/d 10 menit 3) Penelitian Berkas 5 s/d 10 menit 4) Verifikasi Lapangan 2 hari 5) Validasi 1 hari 6) Selesai Tanpa Verlap 3 Hari Kerja 7) Selesai dengan memerlukan Verlap 7 Hari Kerja 5. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan BPHTB : 1) Mengambil dan mengisi formulir permohonan 2) Wajib Pajak menandatangani formulir yang sudah di isi lengkap sedangkan Notaris/PPAT meneliti dan menandatangani 3) Membayar Biaya Pajak BPHTB 4) Pengembalian/Penyerahan berkas 5) Penelitian berkas 6) Verifikasi Lapangan 7) Validasi 8) Alur / Prosedur Layanan
MENGAMBIL DAN MENGISI BLANGKO PERMOHONAN
PEMOHON
- WAJIB PAJAK MENGISI DAN TANDA TANGAN - NOTARIS MENELITI DAN TANDA TANGAN
VALIDASI
MEMBAYAR BIAYA BPHTB
VERIFIKASI LAPANGAN
PENGEMBALIAN /PENYERAHAN BERKAS
PENELITIAN BERKAS
6. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB serta menerima lembar 1,2,3 7. Kompetensi Petugas : 1) Tenaga Pelayanan : 4 orang 2) Bagian Penelitian : 4 orang 3) Bagian Lapangan : 5 orang 4) Loket Pembayaran : 2 orang 5) Tenaga Pengambilan Formulir SSPD BPHTB: 1 orang JUMLAH : 16 orang 8. Sarana Prasarana : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Formulir Permohonan 3) Buku Register 4) Mesin Ketik 5) Komputer 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan 9. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendapatan Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai I Malang Telepon (0341) 751532 10. Tempat dan Waktu Pembayaran : a. Tempat : Gedung B Lantai 1 (AULA) b. Waktu Pembayaran setiap hari kerja : 1) Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB 2) Jumat : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
5. PELAYANAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG: a. Persyaratan Pelayanan - Membawa Surat tagihan Pajak Daerah/STPD - Membawa SKPD yang telah jatuh tempo b. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran - Besarnya pembayaran jumlah pajak yang terutang dengan ditambahkan sanksi administrasi berupa Bunga 2% per bulan c. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan - Jangka waktu pelayanan 20 menit
d. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan : 1) Wajib Pajak datang ke Bidang Penagihan bagian pembayaran dengan membawa SKPD yang menjadi jumlah pajak yang terutang 2) Petugas Bidang Penagihan menerima dan meneliti SKPD 3) Wajib Pajak yang mengangsur, harus membawa surat pernyataan yang sudah disepakati 4) Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah 5) Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang terutang sebesar yang tertera di SKPD ditambah sanksi administrasi berupa Bunga 2% per bulan 6) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak daerah berupa SSPD 7) Alur / Prosedur Layanan
Wajib Pajak Membawa SKPD/STPD
Bidang Penagihan menerima dan meneliti SKPD
Petugas membuat SSPD sesuai SKPD
WP menerima bukti pembayaran Pajak Daerah dan Bunga berupa SSPD
WP membayar jumlah pajak yang terutang sebesar yang tertera di SKPD ditambah Sanksi adminitrasi Bunga sebesar 2% / bulan (SKPDKB)
e. Spsifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) f. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Dinas Pendapatan Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai I Malang Telepon (0341) 751532 g. Kompensasi Petugas : 1) Petugas pelayanan : 3 orang 2) Tenaga Administrasi : 4 orang JUMLAH : 7 orang h. Sarana Prasarana : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Komputer 3) Mesin Ketik 4) Kalkulator atau Mesin Hitung 5) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan i. Tempat dan Waktu Pembayaran : 1) Tempat Pembayaran di loket 2) Waktu Pembayaran pada jam kerja : Senin s/d Kamis : pukul 08.00s/d 15.30 WIB Jumat : pukul 13.00 s/d 11.00 WIB Pukul 13.00 s/d 14.30 WIB 6. PELAYANAN PERFORASI BENDA BERHARGA : a. Persyaratan Pelayanan : 1) Mengisi Formulir permohonan perforasi: a. Untuk Swasta melalui Bidang Pendataan b. Untuk Instansi melalui Kasi Pengendalian Benda Berharga Bidang Pembukuan 2) Membawa media yang akan diperforasi b. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran : 1) Tidak dipungut biaya : untuk SKRD, SKPD, Karcis dan Bon Bill; 2) Untuk Media Reklame Perforasi Tidak dipungut biaya akan tetapi untuk pajaknya sesuai dengan yang tertera di SSPD. c. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan - Jangka pelayanan 15 Menit per 1000 lembar
d. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan : 1. Untuk Swasta : a) Mengisi blangko permohonan perforasi dengan membawa Surat Permohonan Perforasi dan SSPD dengan membawa media / benda berharga yang akan diperforasi b) Mengagenda Wajib Pajak datang ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan c) Pelaksanaan Perforasi d) Pengambilan media reklame / benda berharga yang telah selesai diperforasi dengan menunjukan bukti pelunasan pajak reklame 2. Untuk Instansi : a) Mengisi Surat Permintaan Benda-benda berharga (DPD57) b) Menagendakan permohonan c) Membuat bukti pengeluaran benda berharga Dinas Pendapatan Daerah d) Pelaksanaan Perforasi 3. Alur / Prosedur Layanan
MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DAN MEMBAWA SSPD DI BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
PEMOHON
UNTUK SWASTA WAJIB PAJAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME SESUAI SSPD DICATAT DALAM BUKU DATA BID. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PERFORASI
UNTUK INSTANSI MEMBUAT BUKTI PENGELUARAN BENDA BERHARGA DIPENDA
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Perforasi Benda Berharga f. Kompetensi Petugas : 1) Tenaga Perforasi : 4 orang 2) Tenaga Administrasi : 1 orang JUMLAH : 5 orang g. Sarana Prasarana : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Blangko Permohonan Perforasi 3) Buku Agenda, Blangko DPD57 4) Mesin Perforasi 5) Mesin Ketik 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan 7) Gudang Penyimpanan Persediaan Benda Berharga h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendapatan Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai I Malang Telepon (0341) 751532 i. Tempat dan Waktu Pembayaran : 1) Tempat : Bidang Pembukuan dan Pelaporan 2) Waktu Pembayaran setiap hari kerja : Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB Jumat : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB Pukul 13.00 s/d 14.30 WIB
7. PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK DAERAH : 1) Persyarat Pelayanan : 1) Foto Copy KTP 2) Wajib Pajak membuat Surat Permohonan Keberatan yang disampaikan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 3) Wajib Pajak harus bersedia ditinjau lapangan oleh Tim 4) Wajib Pajak harus memberikan alasan yang jelas dan rasional serta sesuai dengan kenyataan di lapangan; 5) Apabila terdapat tunggakan Pajak sesuai dengan STPD yang ditetapkan harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketetapan Pajak yang ditetapkan sebelum permohonan keberatan 6) Wajib Pajak mengisi formulir surat pernyataan dengan bermaterai Rp. 6.000,-
2) Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan - Jangka waktu pelayanan maksimal 7 hari kerja c. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya - Untuk Pelayanan tidak dipungut biaya d. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan : 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan keberatan kepada Walikota bagi yang kena ketetapan pajak diatas Rp 2.000.000,- bagi yang dikenakan ketetapan pajak dibawah Rp 2.000.000,- diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ; 2) Peninjauan ke lapangan/lokasi oleh Tim 3) Wajib Pajak membuat surat pernyataan keberatan dengan alasan yang jelas dan rasional diatas materai Rp 6.000,4) Pemrosesan Keberatan Pajak Daerah. 5) Alur / Prosedur Layanan
Diatas Rp. 2.000.000,-
Walikota Malang
Surat Permohonan WP
Peninjauan Ke Lapangan
Dibawah Rp. 2.000.000,-
Surat Ketetapan Pajak Daerah
Dispenda Kota Malang
Pembuatan Telaah Staf untuk ditolak/diterima
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak - Surat Ketetapan Pajak Daerah f. Kompetensi Petugas : 1) Petugas Pelayanan 2) Tenaga Administrasi JUMLAH
: 1 orang : 2 orang : 3 orang
g. Sarana Prasarana : 1) Ruang Tunggu dan Informasi 2) Buku Agenda 3) Komputer 4) Mesin Ketik 5) Kalkulator atau Mesin hitung 6) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendapatan Kota Malang Perkantoran Terpadu (pada jam kerja) Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I Malang Telepon (0341) 751532
Ditetapkan di Malang Pada Tanggal 23 Maret 2011 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
MARDIOKO, SH, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19560304 198303 1 017
Tembusan : Yth. Sdr. 1. Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Opersional Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; 3. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; 4. Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; 5. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
