STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA 1. PELAYANAN PERSIDANGAN NO. 1.

JENIS PELAYANAN Penerimaan Pelimpahan Berkas.

DASAR HUKUM Pasal 137 KUHAP Pasal 143 KUHAP

PERSYARATAN

MEKANISME DAN PROSEDUR

- Yang melimpahkan harus Jaksa Penuntut Umum - Berkas diserahkan ke kepaniteraan muda pidana atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapatkan tugas resmi untuk itu. - Surat Dakwaan - Kelengkapan surat penahanan penahanan yang belum habis.

JANGKA WAKTU 2 hari

- Diterima dan dicek kelengkapan berkas oleh meja 1 (panitera muda pidana) dan

- Kelengkapan barang bukti (bila disertai).

masa - Bila lengkap berkas diregister ke buku register induk dan di input ke dalam komputer, setelah itu berkas dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan majelis hakim. - Bila tidak lengkap berkas tersebut dikembalikan kembali kepada jaksa atau petugas yang bersangkutan pada hari itu juga.

2.

Penunjukan Majelis Hakim dan Pasal 152 Panitera serta pendistribusian berkas KUHAP kepada majelis yang ditunjuk.

- Berkas yang diterima dari kepaniteraan pidana di cek, dan ditetapkan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan Negeri. - Untuk penetapan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera / Sekretaris pengadilan. - Setelah ditetapkan, berkas perkara tersebut didistribusikan kepada Majelis yang bersangkutan.

3 hari

3.

Penetapan hari sidang dan Pasal 152 penetapan penahanan (jika ditahan). KUHAP

- Setelah berkas diterima, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan membuat penetapan hari sidang pertama dan penetapan penahanan.

2 hari

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi - Sumut

- Panitera pengganti memasukkan penetapan hari sidang pertama dan penahanan ke komputer. 4.

Perkara Pidana harus diputus dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Jika terdakwa ditahan, perkara pidana harus diputus dan diselesaikan oleh pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan habis.

5.

Petikan Putusan dan Salinan Putusan

- Panitera Pengganti harus menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan tersebut kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.

6.

Minutasi dan Pemberkasan perkara

- Penyampaian Salinan Putusan kepada jaksa penuntut umum dan ke rutan serta terdakwa atau penasehat hukum. - Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara dan diserahkan ke kepaniteraan pidana.

10 hari sebelum masa penahanan habis Hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya 14 hari setelah diputus. 14 hari setelah putusan diucapkan


2. PELAYANAN SIDANG BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NO.

URAIAN

1.

Pengadilan menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus untuk anak.

2.

Hakim wajib melindungi hak privasi anak dan menyelenggarakan sidang tertutup.

3.

Hakim sidang anak tidak memakai toga.

4.

Hakim Wajib memastikan adanya pendampingan dari orang tua/wali anak, Penasehat Hukum dan BAPAS.

5.

Jika diperlukan penahanan harus mempertimbangkan kepentingan anak dan tempat penahanan dipisah dari orang dewasa.

KOPETENSI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM

Pasal 8 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak Pasal 6 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 8 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak

3. PELAYANAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN / TILANG NO.

URAIAN

1.

Persidangan untuk pelanggaraan lalu lintas diselanggarakan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pada hari tertentu, dalam kondisi tertentu pengadilan dapat menyelenggarakan sidang tilang lebih dari 1 (satu) kali.

2.

Pengadilan melaksanakan sidang tilang di pengadilan pada waktu yang telah ditentukan dan pelanggar dapat datang pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Pengadilan memberikan informasi kepada para pelanggar yang akan sidang lalu lintas tersebut didekat ruang sidang. Apabila pelanggar berhalangan hadir dalam persidangan, dapat memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk hadir dan bersedia membayar denda melalui jaksa dan mengambil barang buktinya. Apabila pelanggar telah dipanggil dimuka ruang persidangan 3 (tiga) kali tetap tidak hadir maka hakim memutus tanpa hadirnya pelanggar (verstek). Setelah persidangan selesai dan berkas telah diputus tanpa hadirnya pelanggar (verstek), maka berkas perkara tilang tersebut diserahkan pada Kejaksaan Negeri pada hari itu juga.

3. 4. 5. 6.

DASAR HUKUM

KOPETENSI PELAKSANAAN


7.

Pihak pelanggar yang diputus verstek dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan putusan verstek tersebut.

7 hari kalender

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI NO. 1.

2.

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

PERSYARATAN


Persetujuan Penggeledahan Pasal 5 ayat (1) Badan / Rumah huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.

Surat laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan dari penyidik ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan dilampiri surat-surat : 1) Laporan Polisi. 2) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 3) Surat Perintah Tugas. 4) Surat Perintah Penyidikan. 5) Surat Perintah Penggeledahan Badan / Rumah. 6) Berita Acara Penggeledahan Badan / Rumah. 7) Resume.

1. 2. 3. 4. 5.

Persetujuan Penyitaan

Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan dari penyidik ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan dilampiri surat-surat : 1) Laporan Polisi. 2) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 3) Surat Perintah Tugas. 4) Surat Perintah Penyidikan. 5) Surat Perintah Penyitaan 6) Berita Acara Penyitaan 7) Resume

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.

Surat diserahkan di Kepaniteraan Pidana. Dicatat dalam buku register. Diparaf oleh Panitera Muda Pidana. Disposisi oleh WKPN. Diketik oleh staf dan diparaf Panitera Muda Pidana. 6. Ditanda tangani oleh WKPN.


JANGKA WAKTU 3 hari

KOMPETENSI PELAKSANA - Staf Pidana - Panmud Pidana - Wakil Ketua PN.

3 hari

- Staf Pidana - Panmud Pidana - Wakil Ketua PN.


8) Surat Tanda Terima Penerimaan 3.

Izin Khusus Penggeledahan

Pasal 1 butir 17, 18, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 KUHAP.

Surat Permintaan Ijin Khusus Penggeledahan dari penyidik ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan dilampiri surat-surat : 1. Laporan Polisi. 2. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 3. Surat Perintah Tugas. 4. Surat Perintah Penyidikan. 5. Surat Perintah Penggeledahan 6. Resume

1. 2. 3. 4. 5.


3 hari


4.

Izin Khusus Penyitaan

Pasal 1 butir 16, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 11, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 43 KUHAP.

Surat Permintaan Ijin Khusus Penyitaan dari penyidik ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan dilampiri surat-surat : 1. Laporan Polisi. 2. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 3. Surat Perintah Tugas. 4. Surat Perintah Penyidikan. 5. Surat Perintah Penyitaan 6. Resume

1. 2. 3. 4. 5.


3 hari


5.

Permohonan Perpanjangan Penahanan

Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 ayat (1), (2), (3) huruf a, KUHAP.

Surat Permintaan perpanjangan penahanan dari penyidik ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan dilampiri surat-surat : 1. Laporan Polisi. 2. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 3. Surat Perintah Tugas. 4. Surat Perintah Penyidikan.

1. 2. 3. 4. 5.

3 hari




5. Surat Perintah Penahanan (T.4) 6. Resume Penahanan 6.

Permohonan atau Pengalihan Penahanan

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 31 KUHAP.

Surat permohonan atau pengalihan penahanan dari terdakwa / Keluarga terdakwa atau penasehat hukumnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim Ketua Majelis, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Surat pernyataan dari terdakwa bahwa ia : tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi atas tindak pidana yang didakwakan dan tidak akan menghilangkan barang bukti. 2. Jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

1. Surat diserahkan melalui bagian umum atau langsung kepada Majelis Hakim. 2. Dicatat dalam buku register. 3. Disposisi oleh KPN. 4. Disposisi oleh Panitera 5. Disposisi oleh Wakil Panitera 6. Diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis. 7. Dipertimbangkan.

4 hari

- Staf Bag. Umum - KPN - Panitera - Wakil Panitera - Hakim Ketua


STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM PIDANA PENGADILAN NEGERI NO. 1.

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

Pelayanan Administrasi Perkara BAB XVII - Diajukan pemohon Banding Banding Pidana Upaya Hukum (Terdakwa/Penasehat hukumnya Biasa Bagian atau Penuntut Umum). Kesatu - Penasehat Hukum harus membawa Pemeriksaan surat kuasa dari terdakwa. Tingkat Banding Pasal 233 s/d Pasal 243 KUHAP. Keputusan Ketua - Diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Agung sesudah putusan dijatuhkan, atau R.I. Nomor: setelah putusan diberitahukan 26/KMA/SK/II/2012 kepada terdakwa yang tidak hadir tanggal 9 Februari dalam pengucapan putusan. 2012.

MEKANISME DAN PROSEDUR 1. Permohonan Banding diajukan dalam sidang setelah putusan diucapkan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera Pengganti yang kemudian melaporkan kepada Panitera Muda Pidana, atau---

JANGKA WAKTU Sesaat setelah sidang perkara tersebut oleh Panitera Pengganti

KOMPETENSI PELAKSANA Panitera Pengganti dan Panitera Muda Pidana atau petugas yang ditunjuk.

2. Pemohon banding mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Muda Pidana atau petugas yang ditunjuk, atau ------

1 hari kerja

Panitera Pidana petugas ditunjuk.

Muda atau yang

3. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan, permohonan banding diajukan dihadapan kepala RUTAN, yang kemudian mengirimkan kepada Pengadilan Negeri pemutus perkara---------

2 hari kerja

Kepala RUTAN tempat terdakwa ditahan dan Panmud Pidana

4. Terhadap permohonan banding yang 1 hari kerja Panitera dan telah memenuhi prosedur yang Panitera Muda ditetapkan, Panitera Pengadilan Negeri Pidana harus membuat Akta Pernyataan Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera dan Pemohon Banding------Pengadilan Negeri Tebing Tinggi - Sumut

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 26/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.

5. Setiap permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut------

2 hari kerja

Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Pidana.

6. Permohonan Banding tersebut harus diberitahukan kepada termohon banding----7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan termohon banding wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara-----

2 hari kerja

Jurusita

7 hari kerja

Panitera Pidana.

Muda

8. Pemohon Banding dapat mencabut permohonannya sepanjang perkaranya belum diputus oleh Pengadilan Tinggi---

Sewaktu – waktu

Panitera Pidana. Jurusita

Muda dan

9. Dalam hal permohonan banding sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding-----10. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tk. banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan pemberitahuan putusan penuntut umum, yang untuk itu Panitera menunjuk Jurusita membuat Akta Pemberitahuan Isi

4 hari kerja


Putusan. 2.

Pelayanan Administrasi Perkara BAB XVII - Diajukan oleh pemohon Kasasi Kasasi Pidana Upaya Hukum (Terdakwa/Penasehat hukumnya Biasa Bagian atau Penuntut Umum). Kedua - Penasehat Hukum harus membawa Pemeriksaan Untuk surat kuasa dari terdakwa. Kasasi Pasal 244 - Permohonan Kasasi diajukan dalam s/d Pasal 258 waktu selambat-lambatnya 14 hari KUHAP. sesudah putusan dijatuhkan diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut Umum. - Pemohon Kasasi wajib mengajukan Keputusan Ketua Memori Kasasi. Mahkamah Agung - Permohonan Kasasi yang melewati R.I. Nomor: tenggang waktu tersebut, tidak 26/KMA/SK/II/2012 dapat diterima. tanggal 9 Februari 2012.

1. Permohonan Kasasi dapat mengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan Negeri pemutus, sesudah putusan Pengadilan diberitahukannya---

Selambatlambatnya 14 hari kerja

2. Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi dihadapan Panitera atau petugas yang ditunjuk, yang membuatkan Akta Permohonan kasasi yang ditanda tangani Panitera dan Pemohon kasasi------

1 hari kerja

Panitera dan Panitera Muda

3. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan, permohonan banding diajukan dihadapan kepala RUTAN, yang kemudian mengirimkan kepada Pengadilan Negeri pemutus perkara---------

2 hari kerja

Ka. RUTAN dan Panitera

4. Setiap permohonan kasasi yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus melaporkan kepada Mahkamah Agung R.I. tentang permohonan tersebut-------

2 hari kerja

Ketua Pengadilan Negeri

5. Pemohon kasasi harus menyerahkan Dalam Panitera Muda memori kasasi dan tambahan memori tenggang waktu kasasi (jika ada) kepada Panitera Muda 14 hari setelah Pidana yang selanjutnya membuat Akta permohonan tanda terima memori/tambahan memori kasasi kasasi--------6. Dalam hal pemohon kasasi adalah

1 hari kerja

Panitera


terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan kasasi dan untuk itu Panitera mencatat alasan tersebut-----7. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi kepada termohon kasasi, dan untuk itu Jurusita membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan tersebut----

2 hari kerja

Panitera Jurusita

dan

8. Termohon kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi, dan untuk itu Panitera membuat tanda terima--------

14 hari kerja

Panitera

9. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung R.I., permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon, dalam hal pencabutan dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa, dan panitera membuat Akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung R.I.-------

2 hari kerja

Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera

10. Dalam hal perkara telah diputus, dan salinan putusan kasasi telah diterima oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan salinan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.

7 hari kerja

Panitera Muda dan Jurusita


3.

Pelayanan Administrasi BAB XVII Peninjauan Kembali Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 263 s/d Pasal 269 KUHAP.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 26/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.

- Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. - Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. - Hanya boleh diajukan 1 kali

1. Diajukan oleh terpidana atau Ahli warisnya dan dapat didampingi oleh Kuasa Hukumnya kepada Panitera Muda Pidana dan dibuatkan Akta pernyataan Peninjauan Kembali dan dicatat dalam register, Panitera Muda Pidana membuat tanda terima. 2. Apabila pemohon kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam buku register.

1 hari kerja

Panitera Pidana Petugas ditunjuk.

Muda atau yang

1 hari kerja


3. Ketua Pengadilan wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undangundang.

2 hari kerja

Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri

4. Majelis Hakim memeriksa apakah permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa dapat menyampaikan pendapat.

30 hari kerja

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

5. Permohonan dan Berita Acara Pendapat Majelis Hakim dikirimkan ke Mahkamah Agung.

7 hari kerja

Panitera Pengganti dan Panitera Muda


4.

Pelayanan Administrasi Grasi

UU No. 22 tahun - Diajukan oleh terpidana atau kuasa 2002 tentang Grasi hukumnya atau keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. - Dalam hal terpidana mati, dapat UU No. 5 tahun oleh keluarga tanpa persetujuan 2010 tentang terpidana. Perubahan atas UU - Permohonan Grasi hanya dapat No. 22 tahun 2002 diajukan 1 kali dan diajukan paling tentang Grasi lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan mempunyai kekuatan Keputusan Ketua hukum tetap. Mahkamah Agung - Putusan yang dapat diajukan R.I. Nomor: permohonan grasi hanya terhadap 26/KMA/SK/II/2012 putusan berupa pidana mati, pidana tanggal 9 Februari seumur hidup dan pidana penjara 2012. minimal 2 tahun.

1. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden R.I. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Sewaktu-waktu

2. Dalam hal terpidana berada dalam lembaga Lembaga Pemasyarakatan, permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalini pidana, dan selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan meneruskan permohonan grasi tersebut kepada Presiden R.I. dan salinannya kepada Pengadilan Negeri pemutus perkara.

7 hari kerja

3. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi atau Akta Penolakan Permohonan Grasi apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan.

2 hari kerja


4. Pengadilan Negeri pemutus mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung R.I.

20 hari kerja

Panitera

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Panitera


STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI NO.

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

1.

Pelimpahan berkas perkara Tipikor ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri

Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

2.

Pemberian pelimpahan Tipikor

3.

tanda berkas

terima Pasal 26 ayat (3) perkara dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pemberian nomor perkara Tipikor Pasal 26 ayat (3) dan seluruh formulir dan dan Pasal 27 ayat dokumen yang dibutuhkan dalam (1) UU RI No. 46 berkas perkara Tipikor Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

PERSYARATAN


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surat Pelimpahan (P-31) Melalui Kepaniteraan Muda Pidana Surat Penunjukan Jaksa (P-16A) Surat Perintah Penahanan (T-7) Surat Perpanjangan Pengadilan Berita Acara Penahanan (BA-10) Berita Acara Penerimaan Tersangka (BA-15) 7. Surat Dakwaan (P-29) 8. Surat Perintah Penahanan 9. Surat Perpanjangan Penahanan (T4) 10. Penetapan Penggeledahan 11. Penetapan Penyitaan 12. Barang Bukti Melalui Kepaniteraan Muda Pidana

Melalui Kepaniteraan Muda Pidana

JANGKA WAKTU 6 hari

KOMPETENSI PELAKSANA Kejaksaan / KPK

Panitera Pidana

Muda

Petugas Pendaftaran Perkara Tipikor


4.

5.

6.

7.

Pemerikasaan Berkas Perkara

Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Penunjukan Majelis Hakim Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 01 Tahun 2010 Penunjukan Panitera Pengganti Pasal 152 ayat (1) Perkara Tipikor KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Jo. UU RI No. 2 Tahun 1986, yang telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Pemberian berkas perkara Pasal 26 ayat (3) Tipikor kepada Ketua Majelis dan Pasal 27 ayat yang telah ditunjuk. (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

Melalui Kepaniteraan Muda Pidana

Berkas perkara harus sudah diterima Ketua Majelis Hakim paling lama 3 hari setelah penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN.

1 hari

Panitera Sekretaris

3 hari

KPN / WKPN

1 hari

Panitera Sekretaris

1 hari

Petugas Pendaftaran Perkara Tipikor

/

/


8.

9.

10.

12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 01 Tahun 2010 Proses berkas perkara oleh Pasal 26 ayat (3) Ketua Majelis Hakim dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 01 Tahun 2010 Mempelajari Perkara Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 01 Tahun 2010 Penetapan Hari Sidang Pertama Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 01 Tahun

Ketua Majelis : - Memeriksa berkas dan mempelajari perkara. - Menetapkan sidang pertama, paling lama 7 hari setelah berkas diterima Ketua Majelis Hakim

7 hari

Hakim Anggota : Mempelajari perkara

Ketua Hakim

Majelis

Hakim Anggota

Berkas diterima Panitera Pengganti dari Majelis Hakim dan memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa.

1 hari

Panitera Pengganti


2010 11.

12.

Pemberitahuan Jadwal Sidang Pasal 26 ayat (3) Kepada Terdakwa dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menghadirkan para pihak Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum memberitahu jadwal persidangan kepada terdakwa dan menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Para pihak hadir pada Jadwal yang ditentukan untuk Sidang Pertama

Jaksa Penuntut Umum

Ketua Hakim

Majelis


STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

Recommend Documents