Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sosialisasi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Prof.Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M.. Prof.Dr. Bernadette M.Waluyo, SH.,Mh.,CN. Oktober 2016


Struktur Standar Pendidikan Tinggi Pasal 54 UU Dikti

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti.


Bagan Struktur Standar Pendidikan Tinggi +

Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

SN Dikti

Standar Isi Pbelajaran

Standar Isi Penelitian

Permenristek dikti No.44 Tahun 2015

Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penelitian

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Peneliti

Standar Dikti

Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Dikti Ditetapkan perguruan tinggi

Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Bidang Pengabdian danStandar Kepada Masyarakat Non-Akademik

Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik Standar….

Standar….

Standar ….

Standar ….

Dst

Dst

+

Standar Nasional PKM Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM

Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Ditetapkan Perguruan Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) Tinggi SN Dikti (Standar Minimal)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (1) 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Diterbitkan tanggal 10 Agustus 2012; 2. BAB III UU Dikti : PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima

: Sistem Penjaminan Mutu : Standar Pendidikan Tinggi : Akreditasi : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (2) 3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. 4. Pasal 53 UU Dikti Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (3) SPM Dikti

Sistem SPMI Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh (SPMI)Tinggi Perguruan

Sistem Penjaminan SPME/Akreditasi Mutu Eksternal dilakukan oleh (SPME/Akreditasi) BAN-PT atau LAM

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

M MUTU PENDIDIKAN TINGGI


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (4) 6. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

P

P

P P

E

Penetapan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; Peningkatan Standar Dikti.


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (5) Pasal 42 ayat (2) Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

E

Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

P

P

Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikTinggi Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Pasal 54 ayat (6) UU Dikti

SPMI

Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.

P

SPME/Akredi tasi

P

E

P P

P

P

E

Pasal 54 ayat (7) UU Dikti Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikTinggi Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 87 tentang Akreditasi Prodi dan PT (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Pendidkan Tinggi

Standar Proses

Standar Dosen

Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi

Standar Proses Standar Dosen Standar Isi

Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar Pendidikan Tinggi, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (6) 7. Pasal 33 UU Dikti (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (5) Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

8. Pasal 60 UU Dikti (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

9. Pasal 55 UU Dikti (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (7) Pasal 33 UU Dikti (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (5) Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

Pasal 60 UU Dikti (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi

standar minimum akreditasi. Pasal 55 ayat (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI Ditjen Izin Kelembagaan Iptek dan Dikti Pembukaan

BAN-PT/ LAM

Terakreditasi Minimum atas dasar SN Dikti

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI Ditjen Izin Kelembagaan Iptek dan Dikti Pendirian

BAN-PT/ LAM

Terakreditasi Minimum atas dasar SN Dikti


Posisi Standar Pendidikan Tinggi (8) 10. Pasal 88 UU Dikti (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN. (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.


Perubahan Materi SN Dikti Dari Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Ke Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015


Biro Hukum dan Organisasi Februari 2016


Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/V/2015 Alasan Perubahan 1. Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan mengevaluasi kembali Peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1. 3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sbb: a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d


Hal Utama Yang Diubah a.

Beban Belajar pada Program Magister dari 72 sks ke 36 sks, Program Doktor dari 72 sks ke 46 sks b. Masa studi pada Program Sarjana dari paling lama 5 tahun menjadi paling lama 7 tahun; c. Kewajiban calon lulusan: 1. program doktor untuk memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks 2. program magister menerbitkan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara; d. pembimbing utama program doktor, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks


Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar Permendikbud No. 49 Tahun 2014 (1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15 Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.


Pasal 15 (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks. (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.


Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar Permendikbud No. 49 Tahun 2014


Pasal 15 (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.




Pasal 15 (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.




Pasal 16 (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

Pasal 16 (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;



Pasal 16 (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.


Pasal 16 c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;



Pasal 16 (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.


Pasal 16 e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau




g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.




(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. (3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




Pasal 17

Pasal 17

(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.




Pasal 17

Pasal 17

(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a. 36 sks untuk program diploma satu; b. 72 sks untuk program diploma dua;

c. 108 sks untuk program diploma tiga; d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;

(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.




Pasal 17

Pasal 17

e. 36 sks untuk program profesi;

f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua. (3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.




Pasal 17

Pasal 17

b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;

d.4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; e.1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;




Pasal 17

Pasal 17

f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.




Pasal 17

Pasal 17

(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. (5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.




Pasal 18 (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.


Contoh Waktu Penyelesaian Studi Permendikbud No. 44 Tahun 2015

Contoh

Pasal 18 (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Program Sarjana

Sm Gasal

Sm Genap

Tahun I : 18 sks

18 sks

Tahun II : 24 sks

24 sks

Tahun III : 24 sks

24 sks

Tahun IV : 12 sks

-----------------------------------------------78 sks

66 sks

-------------------------------144 sks




Pasal 18 (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.




Pasal 18 (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.




Pasal 18 (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.




Pasal 24

Pasal 25

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;



Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 25 d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.


Perubahan Yang Dilakukan: Kewajiban Pembimbing Permendikbud No. 49 Tahun 2014

PROGRAM DOKTOR Pasal 26 ayat (10) huruf b


PROGRAM DOKTOR Pasal 27 ayat (15) huruf b

b. yang menjadi pembimbing utama, b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun harus sudah pernah terakhir telah menghasilkan paling memublikasikan paling sedikit 2 sedikit: karya ilmiah pada jurnal 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal. nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.


Perubahan Yang Dilakukan: Karya Ilmiah Calon Lulusan Lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014

Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

MAGISTER

MAGISTER

mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara

mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi

atau diterima di jurnal internasional;


Perubahan Yang Dilakukan: Karya Ilmiah Calon Lulusan Lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014

Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

DOKTOR

DOKTOR

mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;

mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;


Ketentuan Peralihan Permendikbud No. 49 Tahun 2014


Pasal 64

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:


a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;


Standar Kompetensi Lulusan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)


Sikap

dinyatakan Capaian Pembelajaran

Pengetahuan

Ditetapkan dalam Lampiran Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti Disusun oleh a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis; untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Menteri Keterampilan Khusus

Keterampilan

Keterampilan Umum

Ditetapkan dalam Lampiran Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti




Pasal 64

Pasal 66



b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;

b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;

c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);




Pasal 64

Pasal 66



d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan e. semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.


Standar Nasional Pendidikan Di Dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Biro Hukum dan Organisasi Februari 2016


SISTEMATIKA

Sistematika Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB IV STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB III STANDAR NASIONAL PENELITIAN

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP

KOMPONEN SN DIKTI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR HASIL

STANDAR HASIL

TUJUAN SN DIKTI

STANDAR ISI

STANDAR ISI

STANDAR ISI

KEWAJIBAN ATAS SN DIKTI

STANDAR PROSES

STANDAR PROSES

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PENILAIAN

DEFINISI

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDI STANDAR SARANA & PRASARANA

STANDAR PENELITI

STANDAR PELAKSANA

STANDAR SARANA & PRASARANA

STANDAR SARANA & PRASARANA

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pendirian PT dan Pembukaan Program Studi Rumusan Pengetahuan & Keterampilan Khusus yg belum dikaji Pengelolaan & Penyelenggaraan PT Permen yang terbit sebelum permen ini


Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tujuan : 1. Menjamin Tercapainya Tujuan Pendidikan Tinggi 2. Menjamin Mutu Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Mendorong PT Melampaui SN Dikti

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peran: 1. Sebagai Dasar Pemberian Izin Pendirian PT Dan Izin Pembukaan Prodi 2. Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Sebagai Dasar Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi SN Dikti sebagai acuan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum 6. Standar SarPras

KONSEP KURIKULUM

7. 8. Standar Standar pembiayaan pengelolaan

3. Standar Proses

Rencana Pembelajaran Semester

8 Standar Penelitian & 8 Standar PPM

5. 2. 4. Standar Standar Standar Dosen Isi Penilaian

Dosen

Maha siswa

Sumber belajar

Evaluasi Program Pembelajaran

1. Standar Kompetensi Lulusan

Lulusan memiliki capaian pembelajaran


Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi Visi PT Visi Keilmuan KKNI & AQRF

Peta Keilmuan Program Studi

Tracer Study

Masukan Stakeholders


Standar Dikti

Capaian Pembelajaran Lulusan

Ranah Pendidikan

Analisis SWOT

Pemilihan Bahan Kajian

Besaran sks

Mata Kuliah Mata Kuliah Mata MataKuliah Kuliah

Kurikulum Program Studi

Metode Pembelajaran


1. Standar Kompetensi Lulusan 9 8 7 6 5 4 3 2 1

STANDAR DITENDIK ACUAN

ACUAN

STANDAR ISI

MENCAPAI

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tidak memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam Kepmenristekdikti

STANDAR SARPRAS

MENCAPAI

STANDAR PROSES

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PEMBIAYA AN

Dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi


Standar Kompetensi Lulusan Acuan Standar Lain Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan:       

standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran.


KKN Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Dikti Pasal 29 UU Dikti (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Struktur Pekerjaan 8

Capaian Pembelajaran

Nonformal Capaian Pembelajaran


Kompetensi Lulusan

Kompetensi Kerja

Struktur Pekerjaan 6 Struktur Pekerjaan 5 Struktur Pekerjaan 4

Informal


Capaian Pembelajaran


Link and match


Dunia Kerja

Dunia Pendidikan


Formal

9 level KKN dan 8 level AQRF

(formal, nonformal, informal)

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.


2. Standar Isi Pembelajaran Tingkat Kedalaman Dan Keluasan Materi Pembelajaran

D-1

Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.

D-3 D-4 / S-1

S-2 / Sp-1

PROFESI S-3/Sp-2

Mengacu pada CP Lulusan

D-2

Memanfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat

Program

Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Dituangkan dalam Bahan Kajian yang distrukturkan dalam bentuk Matakuliah


3. Standar Proses Pembelajaran Interaksi Dosen-mahasiswa-sumber & Lingkungan Belajar

KULIAH

SEMINAR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

RESPONSI DAN TUTORIAL

PRAKTIKUM/ PRAKTIK

Metode Diskusi Kelompok, Simulasi, Studi Kasus, Kolaboratif, Kooperatif, Proyek Based, Problem Based, Dan Lainnya

PENELITIAN

Karakteristik: Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, Dan Berpusat Pada Mahasiswa

Beban Belajar Mahasiswa

Pelaksanaan Pembelajaran

Perencanaan Pembelajaran : RPS

Bentuk Pembelajaran


3. Standar Proses Pembelajaran No

Program Pendidikan

Beban Belajar Minimum (sks)

Masa Studi Maksimum (tahun)

Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program pendidikan, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar minimum dalam Masa Studi maksimum sbb: 1

Diploma Satu

36

2

2

Diploma Dua

72

3

3

Diploma Tiga

108

5

4

Diploma Empat

144

7

5

Profesi

24

3 (setelah menyelesaikan Diploma Empat/Sarjana)

6 7

Magister, Magister Terapan, dan Spesialis

36

Doktor, Doktor Terapan, dan Sub Spesialis

42

4 (setelah menyelesaikan Diploma empat/Sarjana)

7 (setelah menyelesaikan Magister, Magister Terapan, atau Spesialis)


3. Standar Proses Pembelajaran

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Implementasi sks • Merupakan beban belajar mahasiswa • Satuan waktu belajar yang dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan tertentu (pengetahuan, keterampilan, sikap) • Beban belajar mahasiswa D2, D3, D4, S1 >24 sks setelah menempuh 2 semester dengan IPS>3,00 + memenuhi etika akdemik. • Mahasiswa S2/S2 terapan dapat langsung menjadi mahasiswa S3/S3 terapan sebelum selesai program S2 nya jika IPS>3,50 + memenuhi etika akademik • Mahasiswa program S2 yang melanjutkan langsung ke program S3 harus menyelesaikan program S2 sebelum menyelesaikan program S3 nya.

Pengertian Satuan Kredit Semester

(dalam SN DIKTI)

Kegiatan tatap muka 50 menit

Kegiatan terstruktur 60 menit

Kegiatan mandiri 60 menit

KULIAH

kegiatan mandiri

kegiatan tatap muka 100 menit

70 menit

RESPONSI/ TUTORIAL/ SEMINAR

170 menit kegiatan di laboratorium/studio/bengkel

PRAKTIKUM/ STUDIO/ BENGKEL


4. Standar Penilaian Pembelajaran a. Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran melaksanakan proses penilaian memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

c. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

10/13/2016 1:01 PM

b. Pemberian tugas atau soal

d. Pemberian nilai akhir

a. Perencanaan Penilaian

d.Pelaksana Penilaian: Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain. b. Teknik Penilaian: Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

Kategori Nilai: A-E atau 4-0 Kelulusan: 1. Diploma & Sarjana: ≥ 2.00 2. Selain itu: ≥ 3.00 59


IPK kelulusan PREDIKAT

DIPLOMA, SARJANA

PROFESI

MAGISTER

DOKTOR

≥ 2,00

≥ 3,00

Memuaskan

2,76 ≥ 3,00

3,00 ≥ 3,50

Sangat Memuaskan

3,01 ≥ 3,50

3,51 ≥ 3,75

≥ 3,51

≥ 3,76

Lulus

Pujian

10/13/2016 1:01 PM

60


5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)

Diploma Tiga/ Diploma Empat Sarjana

Profesi

Mampu menyelenggarakan pendidikan

Diploma Satu/Diplo ma Dua

Sehat Jasmani dan Rohani

Kualifikasi Akademik Dosen

Kompetensi Pendidik

Program

Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) Paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

Paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan


5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Kualifikasi Akademik Dosen

Doktor

Sehat Jasmani dan Rohani

Spesialis

Kompetensi Pendidik

Magister

10/13/2016 1:01 PM

Mampu menyelenggarakan pendidikan

Program

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI) lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;

62


5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Dosen Tetap: dosen yang bekerjasebagai pendidik tetap di satu PT dan tidak menjadi pegawai tetap di unit kerja lain atau PT lain KEGIATAN POKOK : 1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran 2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran 3. Pembimbingan dan Pelatihan 4. Penelitian 5. Pengabdian Kepada Masyarakat KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN KEGIATAN PENUNJANG

Jumlah dosen tetap ≥ 60% Pejabat Strukutural: Menyesuaikan beban tugas tambahan Pembimbing Utama : Paling banyak 10 Mahasiswa


5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Jumlah Dosen Tetap Minimal 6 Orang Per Prodi Untuk Program Doktor Minimal Harus Ada 2 Guru Besar Dalam hal sebagai pembimbing utama PROGRAM DOKTOR, DOKTOR TERAPAN, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. (Penyesuaian 3 Tahun) TENAGA KEPENDIDIKAN, 1. Paling rendah lulusan program Diploma Tiga, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat 2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya 10/13/2016 1:01 PM 64


6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

SARANA

PRASARANA

Sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan

Sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan

Alat peraga, pustaka, alat laboratorium, dll.

Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll

Harus Sesuai Dengan Dengan Kebutuhan Isi Dan Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Pedoman Kriteria Prasarana Pembelajaran Ditetapkan Dirjen Belmawa 10/13/2016 1:01 PM

65


7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Program Studi 1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran


7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Perguruan Tinggi 1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi


8. Standar Pembiayaan Pembelajaran Biaya Pendidikan Tinggi BIAYA INVESTASI

BIAYA OPERASIONAL

Pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi 1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti 3. Standar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah

PEMBIAYAAN Badan Penyelenggara atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa PENDANAAN


Terima Kasih

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Recommend Documents