STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN

STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN

Child Protection Working Group (Kelompok Kerja Perlindungan Anak atau KKPA) adalah sebuah forum global untuk koordinasi tentang perlindungan anak dalam situasi kedaruratan. Kelompok ini membawa Lembaga-lembaga Non Pemerintah, lembaga-lembaga PBB, akademisi dan berbagai pihak lainnya ke dalam satu tujuan bersama untuk memastikan penanganan perlindungan anak dalam situasi darurat dapat lebih diprediksi, dapat dipertanggunggugat dan efektif. Dalam sistem kemanusiaan, KPPA merupakan “area of responsibility” di bawah Klaster Perlindungan Global http://www.cpwg.net Sub Klaster Nasional Perlindungan Anak Sub-Klaster Nasional Perlindungan Anak merupakan salah satu Klaster di bawah Klaster Nasional Perlindungan dan Pengungsian, suatu mekanisme koordinasi nasional dalam situasi bencana. Mekanisme Klaster Nasional mengadaptasi sistem klaster yang ada dalam sistem kemanusiaan global. Klaster Nasional Perlindungan dan Pengungsian dikoordinir oleh Kementerian Sosial RI. Sub-klaster Nasional Perlindungan Anak dikoordinir oleh Direktorat Kesejahteraan Sosial. Sub-Klaster Nasional Perlindungan Anak memastikan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah, terkoordinir dengan baik dan mengikuti standar internasional dan nasional yang berlaku. Sub-klaster nasional Perlindungan Anak beranggotakan berbagai unit terkait di Kementerian Sosial RI, POLRI, Badan PBB (UNICEF), lembaga non pemerintah internasional dan nasional yang bekerja di Indonesia, serta akademisi dan kelompok terkait lainnya.

Ucapan Terima Kasih Child Protection Working Group – CPWG (Kelompok Kerja Perlindungan Anak – KKPA) berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkerjasama dalam pembuatan seluruh standar ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada lembaga-lembaga di bawah ini, yang sebagian besar merupakan anggota dari KKPA, beserta staf mereka yang memainkan peran utama dalam proses penyusunan pedoman ini:

ChildFund Child Soldiers International Columbia University Danish Refugee Council Geneva Call Handicap International ICRC International Rescue Committee Islamic Relief Worldwide International Labour Organization Keeping Children Safe

Norwegian Refugee Council Plan International Save the Children SOS Children’s Villages Terre des Hommes UNDPKO UNHCR UNICEF War Child Women’s Refugee Commission World Vision International

Save the Children dan Terre des Hommes menugaskan staf senior untuk mengkordinir dan mengelola proses penyusunan panduan ini. Terima kasih secara khusus untuk kedua organisasi ini, dan kepada kedua orang berikut ini: Minja Peuschel dan Sabine Rakotomalala. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada lebih dari 400 orang di seluruh dunia yang telah memeriksa dan memberikan masukan guna perbaikan versiversi terdahulu dari panduan ini; dan kepada para pekerja kemanusiaan bersama tim di lapangan yang menguji standar-standar ini untuk memastikan relevansi dan penerapannya dalam berbagai konteks kemanusiaan. Kami berterima kasih para profesional tersebut untuk berbagai masukan mereka, dan sumbangsih mereka yang tak henti terhadap perlindungan anak. Akhirnya, terima kasih yang terdalam kami tujukan kepada anak-anak di seluruh dunia yang telah menginspirasi, mengajari, dan mendorong kami dalam kerjakerja kemanusiaan kami.

Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

3

Pengembangan dan pencetakan edisi asli Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action didanai oleh Save the Children, Terre des Hommes dan UNICEF. Proses kontekstualisasi dan pencetakan awal buku Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan di Indonesia didanai oleh UNICEF melalui kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia, mitra dari World Vision Indonesia. Kutipan yang disarankan: Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan: Kontekstualisasi Indonesia. Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia (2015). Referensi asli adalah Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Child Protection Working Group (2012). Untuk umpat balik dan saran demi perbaikan silahkan menghubungi Child Protection Working Group melalui http://www.cpwg.net. Masukan dan saran untuk perbaikan standar yang dikontektualisasi, silahkan menghubungi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam KEMENSOS, Wahana Visi Indonesia, atau UNICEF Indonesia.

4


Kata Pengantar Di berbagai situasi kemanusiaan di seluruh dunia saat ini, jumlah anak dalam total populasi yang terkena dampak konflik atau bencana mungkin mencapai setengahnya atau lebih. Banyaknya risiko yang dihadapi anak perempuan dan anak laki-laki ini membawa dampak yang buruk bagi kesejahteraan, keselamatan dan masa depan mereka. Beberapa anak kehilangan jiwa atau terluka. Yang lain menghadapi keterpisahan dari keluarga dan pengasuh mereka atau perekrutan ke angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata; dan terlalu banyak yang mengalami kekerasan seksual atau bentuk eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran adalah prioritas utama bagi semua orang yang bekerja dalam situasi kemanusiaan, termasuk, tentu saja, para pelaku perlindungan tetapi juga spesialis dari berbagai sektor. Kita harus melakukan berbagai usaha yang cepat, terencana dan efektif – dan kita juga perlu dapat mengukur apakah usaha-usaha tersebut berhasil menjangkau anak-anak dan melindungi mereka dengan baik. Selain itu, dalam aksi-aksi kemanusiaan, kita perlu memastikan bahwa kita memperkuat sistem yang akan melindungi anak-anak untuk jangka waktu yang lebih panjang, ketika tanggap darurat sudah selesai. Inter-agency minimum standards for child protection (Standar minimum perlindungan anak antar-lembaga) yang sudah dinanti-nantikan ini akan dapat mengubah kualitas dan kesungguhan usaha kita untuk melindungi anak, dan akan membuat kita bertanggung jawab terhadap komitmen kita sebagai pekerja kemanusiaan. Kami mendorong semua orang yang terlibat dalam aksi kemanusiaan untuk mempergunakan kesempatan ini dan menerapkan serta mempromosikan seluruh standar ini.

Louise Aubin

Rashid Kalikov

Koodinator

Direktur

Global Protection Cluster

OCHA

UNHCR Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

5

Sambutan Wahana Visi Indonesia Sebagai organisasi kemanusiaan yang berfokus pada anak, Wahana Visi Indonesia, mitra dari World Vision Indonesia, menyambut baik penerjemahan dan pengkontekstualisasian 11 dari 26 standar Perlindungan Anak dalam Buku Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan. Anak-anak merupakan pihak yang paling rentan serta merasakan dampak negatif dalam situasi darurat. Terdapat banyak ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi sebuah pertimbangan penting dalam setiap aksi kemanusiaan termasuk dalam situasi darurat. Respons tanggap bencana yang sensitif terhadap isu-isu perlindungan anak merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Anak. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Selayaknya semua upaya yang dilakukan ini dapat diukur pencapaiannya sesuai standar minimum perlindungan anak yang sama. Namun, selama ini belum tersedia standar perlindungan anak untuk aksi kemanusiaan yang menjadi acuan bagi setiap lembaga yang terlibat di dalam merespon situasi darurat. Dengan diadopsinya Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah diharapkan akan ada kesepakatan mengenai standar-standar yang perlu dicapai untuk perlindungan anak dalam situasi darurat. Keberadaan buku ini dapat membantu lembaga-lembaga dalam melakukan respons tanggap bencana sehingga hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan dapat terwujud demi kehidupan anak yang utuh sepenuhnya.

Grace Hukom, M. Hum., Ketua Pengurus Wahana Visi Indonesia

6


Sambutan UNICEF INDONESIA Perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran adalah hak dasar yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Dalam situasi darurat, anak-anak biasanya menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran atas hak-hak perlindungan ini. Mereka menghadapi risiko terpisah dari keluarganya, migrasi yang tidak aman, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan eksploitasi dan berbagai tindakan lainnya yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Mengacu pada Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action yang diterbitkan secara global pada tahun 2012, standar-standar dalam buku ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk Indonesia dalam melindungi anak-anak dalam situasi darurat, termasuk melalui upaya kesiapsiagaan. Standar-standar ini bertujuan mendukung pemerintah dan para mitra dalam situasi darurat agar dapat bekerja lebih cepat, terencana baik dan efektif dan pada saat bersamaan melakukan investasi untuk pengembangan sistem perlindungan anak jangka panjang. Standar-standar ini menetapkan prinsip umum bagi siapapun yang bekerja untuk perlindungan anak; dan bertujuan mencapai respon perlindungan anak lintas sektor yang lebih terkoordinir. Standar-standar ini juga menjadi panduan bagi para mitra untuk mengumpulkan data tentang persoalan perlindungan anak dan secara efektif melakukan advokasi untuk kesejahteraan anak. Saya mengucapkan selamat bagi Kementerian Sosial RI atas kepemimpinannya dalam mengembangkan standar-standar ini bagi anak yang rentan di Indonesia. Proses kontekstualisasi dan peluncuran standar-standar ini adalah usaha bersama antara Pemerintah, Lembaga PBB, organisasi non pemerintah nasional dan internasional, serta akademisi dan tidak akan bisa terwujud tanpa dedikasi dari tim Wahana Visi Indonesia. Saya berharap semua mitra melakukan upaya serupa untuk mempromosikan standar-standar ini dalam berbagai upaya kesiapsiagaan dan respon. UNICEF berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di semua situasi, sebelum, pada saat serta paska situasi darurat.

Gunilla Olsson Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

7

Sambutan Menteri sosial Republik INDONESIA Indonesia merupakan negara rawan bencana alam. Berbagai bencana alam mulai gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. Bahkan untuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Inilah yang menasbihkan Indonesia sebagai negara dengan resiko dan dampak bencana alam tertinggi di dunia. Kondisi kedaruratan ini menuntut kesiapan kita semua untuk mengedepankan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanganan bagi korban bencana terutama bagi kelompok rentan seperti anak, lanjut usia dan orang dengan kecacatan (disabilitas) dalam urgensi penanganannya yang masih belum mendapatkan perhatian secara proposional sesuai dengan perspektif kebutuhan dan hak. Dukungan pemerintah telah diupayakan, melalui berbagai kegiatan seperti penyiapan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana. Dalam meningkatkan dukungan terhadap penanganan korban bencana, Kementerian Sosial sebagai Koordinator Kluster Pengungsian dan Perlindungan dalam sistem penanggulangan bencana telah bekerjasama dengan UNICEF dan Wahana Visi Indonesia (WVI) serta dengan dukungan dari Global Child Protection Working Group telah berhasil menyusun buku Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak sampai tersusunnya buku ini. Harapan kami buku ini akan menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam penanggulangan bencana khususnya dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang menjadi korban korban bencana. Demikian sambutan ini, semoga buku ini membawa manfaat yang besar bagi perlindungan anak secara keseluruhan. Kiranya Tuhan YME senantiasa melimpahkan karunia dan bimbinganNYA kepada kita semua. Amin.

Menteri Sosial RI

Khofifah Indar Parawansa

8


Daftar isi Ucapan Terima Kasih

3

Sambutan

5

Kata Pengantar

5

Sambutan Wahana Visi Indonesia

6

Sambutan UNICEF Indonesia

7

Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia

8

Pengantar

12

Apakah perlindungan anak dalam situasi darurat itu ?

13

Dasar hukum internasional untuk perlindungan anak dalam situasi darurat

14

Bagaimana perlindungan anak masuk dalam aksi kemanusiaan?

17

Apakah tujuan dari semua standar ini?

18

Bagaimana kaitan kumpulan standar ini dengan Proyek Sphere dan berbagai standar lainnya?

19

Apa saja yang termasuk di dalam setiap standar?

20

Untuk siapa kumpulan standar ini?

21

Bagaimana standar-standar ini dikembangkan dan atas dasar apa?

22

Apakah yang dimaksud dengan standar “minimum”, dan apa yang terjadi jika tidak dapat dicapai?

23

Penjelasan kontekstualisasi di Indonesia

24

Pada tahap aksi kemanusiaan mana standar-standar ini dapat diterapkan?

26


Prinsip dan pendekatan

27

Prinsip 1:

Jangan membuat masyarakat terpapar pada kondisi yang lebih buruk akibat tindakan Anda

29

Prinsip 2:

Pastikan akses yang tidak masyarakat terhadap bantuan

bagi

30

Prinsip 3:

Lindungi masyarakat dari bahaya fisik dan psikologis yang timbul dari kekerasan dan paksaan

31

Prinsip 4:

Bantu masyarakat untuk mengklaim hak-hak mereka, mengakses upaya hukum yang tersedia, dan pulih dari dampak kekerasan

31

Prinsip 5:

Memperkuat sistem perlindungan anak

32

Prinsip 6:

Memperkuat resilensi anak dalam aksi kemanusiaan

33

memihak

Standar-standar untuk memastikan respons perlindungan anak yang berkualitas

37

Standar 1

Koordinasi

39

Standar 2

Sumber daya manusia

48

Standar 3

Komunikasi, advokasi, dan media

56

Standar 4

Manajemen siklus program

64

Standar 5

Manajemen Informasi

71

Standar 6

Monitoring perlindungan anak

78

Standar untuk mengatasi kebutuhan perlindungan anak

85

Standar 7

Bahaya dan cedera

87

Standar 8

Kekerasan fisik dan berbagai praktik berbahaya lain

95

Standar 9

Kekerasan seksual

102

Standar 10 Tekanan psikososial dan gangguan jiwa

110

Standar 11 Anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata

119


Standar 12

Pekerja anak

128

Standar 13 Anak-anak terpisah dari orang tua atau tanpa pendamping

135

Standar 14

Peradilan anak

148

Standar untuk mengembangkan strategi perlindungan anak yang memadai

155

Standar 15

Manajemen kasus

157

Standar 16

Mekanisme berbasis masyarakat

166

Standar 17

Ruang Ramah Anak

173

Standar 18

Perlindungan bagi anak yang dikucilkan

180

Standar untuk mengarusutamakan perlindungan anak dalam sektor kemanusiaan lain

189

Standar 19 Pemulihan ekonomi dan perlindungan anak

194

Standar 20 Pendidikan dan perlindungan anak

201

Standar 21 Kesehatan dan perlindungan anak

209

Standar 22 Nutrisi dan perlindungan anak

216

Standar 23 Air bersih, sanitasi dan kebersihan diri (water, sanitation and hygiene-WASH) dan perlindungan anak

224

Standar 24 Hunian sementara dan perlindungan anak

231

Standar 25 Manajemen kamp dan perlindungan anak

237

Standar 26 Distribusi dan perlindungan anak

243

Lampiran dan daftar istilah

249


PENGANTAR

12


Apakah perlindungan anak dalam situasi darurat itu? Definisi perlindungan anak yang disepakati oleh Kelompok Kerja Perlindungan Anak adalah “pencegahan dari dan penanganan terhadap perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak”. Dengan demikian, perlindungan anak tidak diartikan sebagai perlindungan terhadap semua hak anak, melainkan mengacu pada suatu bagian dari hak-hak tersebut. Sebuah krisis atau situasi darurat secara luas didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang mengancam dan membutuhkan penanganan segera. Penanganan darurat yang efektif dapat mencegah suatu kejadian berubah menjadi sebuah bencana, yang dipandang sebagai kerusakan serius dari fungsi sebuah komunitas atau masyarakat, melibatkan kerugian dan dampak besar terhadap manusia, material, ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri, sehingga membutuhkan penanganan segera. Situasi darurat dapat terjadi sebagai akibat perbuatan manusia, seperti konflik atau kerusuhan; mungkin juga diakibatkan oleh bahaya alam seperti banjir dan gempa bumi; atau bisa jadi kombinasi dari keduanya. Semuanya sering kali membawa pengaruh yang sangat buruk kepada kehidupan anak-anak. Situasi darurat mengakibatkan anak perempuan dan anak laki-laki kehilangan jiwa atau terluka, menjadi yatim-piatu, terpisah dari keluarganya, atau direkrut ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, diperlakukan salah secara seksual, menjadi anak dengan disabilitas, diperdagangkan, atau yang lebih buruk lagi, mengalami beberapa dari semua hal tersebut pada saat bersamaan. Risiko perlindungan anak dalam sebuah situasi darurat akan bergantung pada faktor-faktor seperti: jumlah anak yang terkena dampak; jenis masalah perlindungan anak; tingkat keteraturan dan stabilitas negara sebelum dan sesudah situasi darurat; kapasitas negara untuk merespons; dan penyebab dari situasi darurat. Perlindungan anak dalam situasi darurat mencakup berbagai kegiatan khusus oleh para aktor perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun yang langsung bersama masyarakat, dan/atau oleh pekerja kemanusiaan yang mendukung kapasitas lokal. Di dalamnya juga termasuk berbagai aktivitas dalam sektor kemanusiaan lain yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan keselamatan anak, walau pun hal ini bukan tujuan khusus sektor kemanusiaan lainnya.


13

DASAR HUKUM INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan didasarkan kepada kerangka kerja hukum internasional yang mengatur kewajiban-kewajiban Negara terhadap warga negaranya dan warga lain yang berada di Negara tersebut, dan oleh karenanya setiap standar merujuk pada perangkat hukum internasional yang relevan. Akan tetapi, standar ini tidak dibuat untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai berbagai perangkat hukum, melainkan menyediakan titik awal bagi para pekerja kemanusiaan untuk dapat mencari informasi lebih banyak jika diperlukan. Kerangka kerja hukum internasional terutama tersusun dari tiga hukum yang saling terkait dan menguatkan: international humanitarian law (hukum hak asasi manusia internasional), international humanitarian law (hukum humaniter internasional), dan international refugee law (hukum internasional tentang pengungsi1). Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan hak-hak individu, dan berlaku baik dalam masa damai maupun konflik. Beberapa hak tertentu dapat ditunda pemenuhannya (dikesampingkan) dalam situasi darurat, tetapi hak-hak mendasar seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak mendapat penyiksaan harus tetap dipenuhi. Tanggung jawab Negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi telah disepakati antar Negara di dalam berbagai perjanjian atau konvensi (kesepakatan resmi antar negara yang membawa kewajiban legal). Sangatlah penting untuk mengetahui konvensi mana yang sudah diratifikasi oleh setiap pemerintah, karena hanya konvensi-konvensi tersebut yang dapat mengikat Negara secara hukum. Hukum humaniter internasional mengatur perilaku semua pihak yang bertikai selama konflik, baik internasional maupun internal, dan memberikan perlindungan khusus bagi warga sipil. Hukum humaniter internasional dapat ditemukan di dalam Konvensi-Konvensi Jenewa. Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa berhubungan dengan konflik bersenjata internasional, dan Protokol Tambahan II berhubungan dengan konflik bersenjata internal.

“Pengungsi” yang dimaksud dalam kalimat ini mengacu pada “refugee”, yang akan dijelaskan di bagian berikut, bukan “pengungsi internal” seperti yang dijelaskan dalam UU tentang Penanggulangan Bencana. 1

14


Hukum internasional tentang pengungsi menangani hak dan perlindungan pengungsi. Pengungsi adalah individu-individu yang: 1. Berada di luar negara kebangsaan atau tempat tinggal mereka 2. Memiliki ketakutan beralasan terhadap penganiayaan akibat ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau pendapat politik mereka 3. Tidak dapat atau tidak ingin dilindungi oleh negara asal tersebut, atau untuk kembali ke sana, karena takut akan penganiayaan. Ada beberapa standar internasional – biasanya disebut sebagai hukum “lunak” – yang tidak mengikat secara hukum. Dengan kata lain, peraturan-peraturan tersebut tidak dapat mendorong tanggung jawab negara. Akan tetapi, peraturanperaturan tersebut dianggap mengikat secara moral, dan menyediakan panduan yang penting.


15

Empat prinsip utama yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dan hubungannya dengan aksi kemanusiaan: KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN Seperti halnya hak anak untuk hidup, para pekerja kemanusiaan juga harus mempertimbangkan dampak dari situasi darurat dan respons terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, sosial dan spiritual anak.

NON-DISKRIMINASI Sering kali situasi darurat memperbesar berbagai perbedaan yang ada dan semakin memarginalkan mereka yang sudah menghadapi risiko diskriminasi. Para pekerja kemanusiaan harus mengidentifikasi dan memonitor pola-pola diskriminasi dan kekuasaan yang telah mapan maupun yang baru, dan mengatasinya saat melakukan respons.

PARTISIPASI ANAK Pekerja kemanusiaan harus memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna pada semua tahap yang memungkinkan dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Anak laki-laki dan anak perempuan dengan usia dan kemampuan yang berbeda serta beragam sudut pandang, harus didukung untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang keselamatan, dan semua pandangan ini harus dihargai dan ditanggapi dengan serius. Para pekerja kemanusiaan harus menyadari berbagai nilai, kepercayaan dan asumsi yang mereka miliki tentang masa kanak-kanak, dan peran anak dan keluarga, serta berusaha untuk tidak memaksakan hal-hal tersebut kepada anak.

16


KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini harus memandu rancangan, pemantauan dan penyesuaian semua program dan intervensi kemanusiaan. Ketika pekerja kemanusiaan mengambil keputusan tentang seorang anak, protokol perlindungan anak yang sudah disepakati harus dilaksanakan untuk memastikan prinsip-prinsip ini ditegakkan.

BAGAIMANA PERLINDUNGAN ANAK MASUK DALAM AKSI KEMANUSIAAN? Di dalam setiap situasi darurat terdapat banyak ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi sebuah pertimbangan penting dalam setiap aksi kemanusiaan, dan tujuan perlindungan anak seringkali menjadi sebuah komponen eksplisit dari kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan. Sphere menjelaskan Aksi Kemanusiaan dan Respons Kemanusiaan sebagai berikut:

AKSI KEMANUSIAAN: Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan

jiwa, meringankan penderitaan dan mempertahankan martabat manusia selama dan setelah bencana sosial dan bencana alam, sekaligus mencegah dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Aksi kemanusiaan memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: melindungi manusia dan memberikan bantuan (lihat respons kemanusiaan). Aksi kemanusiaan berakar pada prinsip-prinsip kemanusiaan – humanity (rasa kemanusiaan), impartiality (ketidakberpihakan), neutrality (netralitas) dan independence (kemandirian).

RESPONS KEMANUSIAAN: Respons kemanusiaan adalah satu dimensi dari

aksi kemanusiaan (lihat aksi kemanusiaan di atas). Fokusnya adalah penyediaan bantuan dalam situasi darurat yang terjadi.


17

Di awal respons kemanusiaan, pelbagai kebutuhan mendesak untuk perlindungan anak dalam sebuah situasi darurat akan mencakup pengasuhan sementara bagi anak-anak terpisah dari orang tua atau tanpa pendamping, penelurusan keluarga, intervensi cepat untuk mencegah keterpisahan dari keluarga, dukungan psikologis bagi anak dan keluarga yang sedang dalam tekanan, dan perlindungan dari berbagai macam kekerasan dan risiko-risiko seperti perekrutan ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, atau bentuk eksploitasi lainnya. Dalam sebagian besar kasus, keluarga dan mereka yang menjadi bagian dari masyarakat terdampak akan secara alamiah merespons semua kebutuhan ini sebaik-baiknya, dan beragam institusi dari luar wilayah mungkin menemukan cara-cara untuk mendukung dan melengkapi seluruh upaya tersebut. Aksi kemanusiaan untuk perlindungan anak juga melibatkan kesiapsiagaan, termasuk penguatan sistem perlindungan anak sebelum, selama, dan setelah sebuah situasi darurat, untuk meningkatkan ketahanan negara, masyarakat, keluarga, dan anak terhadap kedaruratan, serta memitigasi dampaknya. Sistem kemanusiaan internasional mengakui perlindungan anak sebagai bentuk penyelamatan jiwa, dan aktivitas perlindungan anak tersebut termasuk di dalam kriteria Central Emergency Relief Fund-CERF (Dana Pusat untuk Bantuan Situasi Darurat) dari Persatuan Bangsa-Bangsa. UNICEF adalah lembaga utama untuk perlindungan anak di dalam sistem klaster, dan perlindungan anak dilekatkan di dalam klaster perlindungan global yang dipimpin UNHCR.

APAKAH TUJUAN DARI SEMUA STANDAR INI? Di 2010, anggota Kelompok Kerja Perlindungan Anak global menyepakati adanya kebutuhan akan standar perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan, untuk mengatasi hal-hal yang dipandang sebagai sebuah kesenjangan kritis. Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan dikembangkan untuk mendukung aktivitas perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan. Dalam konteks semacam itu, kumpulan standar ini ditujukan untuk: • Menciptakan prinsip-prinsip bersama di antara mereka yang bekerja dalam sektor perlindungan anak, dan untuk memperkuat koordinasi antar mereka. • Meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan dampaknya terhadap anak • Meningkatkan akuntabilitas dalam usaha perlindungan anak • Memberikan arahan lebih lanjut tentang ruang lingkup profesional untuk perlindungan anak

18


• Menyajikan sintesis dari praktik-praktik yang baik dan pembelajaran yang ada sampai saat ini • Memperkuat advokasi dan komunikasi dalam hal risiko, kebutuhan dan respons perlindungan anak.

BAGAIMANA KAITAN KUMPULAN STANDAR INI DENGAN PROYEK SPHERE DAN BERBAGAI STANDAR LAINNYA? Proyek Sphere adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan kemanusiaan dan akuntabilitas pelaku kemanusiaan kepada konstituen dan donor mereka, serta kepada populasi yang terdampak. Buku Pedoman Sphere, yang terdiri dari Piagam Kemanusiaan, empat Prinsip Perlindungan dan serangkaian Standar Minimum dalam Respons Kemanusiaan, adalah sebuah panduan dan rujukan universal untuk semua aksi kemanusiaan. Buku panduan tersebut dikembangkan oleh para pekerja kemanusiaan dari berbagai sektor dengan pemikiran bahwa semua orang yang terkena dampak bencana atau konflik memiliki hak mendapatkan perlindungan dan bantuan untuk memastikan terpenuhinya kondisi mendasar untuk hidup yang bermartabat. Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan mengacu pada pemikiran dasar yang sama, serta dengan struktur yang konsisten dengan yang ada di dalam standar Sphere. Hal ini dimaksudkan agar Standar Minimum untuk Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan dapat digunakan secara bersamaan dengan Buku Panduan Sphere, dan keduanya dapat menyediakan serangkaian norma yang disepakati dan saling melengkapi, yang secara khusus berhubungan dengan pekerjaan perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan. Dengan demikian, proyek Sphere dibuat sebagai rujukan di dalam buku panduan ini . Kebijakan-kebijakan perlindungan lain yang menjadi acuan standar-standar khusus perlindungan anak diantaranya: • Core Commitments for Children in Humanitarian Action – CCCs (Komitmen Inti bagi Anak dalam Aksi Kemanusiaan) UNICEF (diperbaharui 2010) • Professional Standards for Protection Work (Standar-standar Profesional untuk Upaya Perlindungan) (ICRC, 2009)


19

• The Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children (Prinsipprinsip Panduan mengenai Anak yang Terpisah dari Orangtua dan Tanpa Pendamping) (Save the Children, UNICEF, IRC, ICRC, UNHCR, World Vision, 2004) Seluruh standar ini juga dibangun berdasarkan kebijakan dan perangkat antarlembaga, yaitu: • The IASC Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings (Pedoman IASC mengenai Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial dalam Ssituasi Kedaruratan) (2007) • Standar minimum untuk pendidikan: kesiapsiagaan, respons, pemulihan (INEE, diperbaharui 2011) • Working with people with disabilities in forced displacements (Bekerja bersama orang dengan disabilitas dalam pemindahan paksa) (UNHCR, 2011) Sumber-sumber penting lainnya tersedia di berbagai laman seperti Child Protection in Crisis (CPC) Network (Jaringan Perlindungan Anak dalam Krisis), Better Care Network (BCN) (Jaringan Pengasuhan yang Lebih Baik) dan the Violence Prevention Alliance (VPA) (Aliansi Pencegahan Kekerasan). Beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menguji dan meningkatkan setiap standar adalah sebagai berikut: • Apakah semua aktivitas merefleksikan pertimbangan bagi anak yang berusia di bawah 5 tahun maupun remaja? • Apakah semua aktivitas merefleksikan pertimbangan bagi anak laki-laki dan anak perempuan? • Apakah semua aktivitas merefleksikan pertimbangan bagi etnik, agama atau kelompok budaya yang berbeda? • Apakah semua aktivitas merefleksikan pendekatan inklusif bagi anak-anak dengan berbagai tipe disabilitas? • Apakah semua aktivitas memberikan pertimbangan untuk memperkuat sistem perlindungan anak?

APA SAJA YANG DIATUR DI DALAM SETIAP STANDAR? Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan mengikuti struktur standar Sphere. Setiap standar dilengkapi dengan aksi kunci, pengukuran (termasuk indikator dan target), dan catatan panduan.

20


• Setiap standar menggambarkan dalam satu kalimat tentang apa yang harus dicapai dalam satu lingkup aksi kemanusiaan, untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak. • Aksi kunci adalah aktivitas yang disarankan untuk membantu memenuhi setiap standar. Mungkin tidak setiap tindakan dapat diterapkan di semua konteks, tetapi dapat memberikan ide tentang langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan jika konteksnya memungkinkan. • Pengukuran mencakup dua tipe indikator dengan target, untuk digunakan sebagai penanda yang menunjukkan apakah sebuah standar telah dicapai. Outcome indicator (indikator keluaran) berhubungan dengan standar satu kalimat, sementara indikator aksi berhubungan dengan aksi kunci untuk standar tersebut. Semua standar memiliki beberapa indikator. Mereka yang bekerja untuk perlindungan anak dalam konteks yang sama harus menyepakati mana yang paling relevan dan bermakna untuk digunakan. Di beberapa konteks, target mungkin harus disesuaikan dan adaptasi-adaptasi lain mungkin perlu dilakukan. Data harus selalu dipisahkan setidaknya berdasar usia dan jenis kelamin. Berdasarkan konteksnya, pemisahan lebih jauh mungkin akan membantu, misalnya berdasar lokasi geografis, (dis)abilitas atau kelompok populasi. Catatan panduan menyediakan informasi dan saran lebih lanjut mengenai isu-isu prioritas yang berkaitan dengan standar. Beberapa panduan menyediakan saran-saran praktis, sementara yang lain menyoroti pertimbangan etis atau kesenjangan dalam pengetahuan saat ini. Rujukan-rujukan yang ada mengacu ke perangkat hukum internasional yang berhubungan dengan standar, sekaligus pedoman dan materi pelatihan yang bermanfaat. Rujukan-rujukan ini tidak menyeluruh, melainkan untuk memberikan sebuah titik awal untuk pencarian lebih banyak informasi sesuai kebutuhan.

UNTUK SIAPA KUMPULAN STANDAR INI? Seluruh standar ini ditujukan untuk digunakan oleh mereka yang bekerja dalam bidang perlindungan anak atau ruang lingkup yang berhubungan dengan aksi kemanusiaan. Di dalamnya adalah mereka yang langsung bekerja bersama anak-anak, keluarga dan masyarakat, para perencana dan pengambil kebijakan, koordinator, donor, akademisi, dan mereka yang bekerja dalam bidang advokasi, media atau komunikasi. Selain itu juga termasuk pegawai pemerintah dan mereka yang bekerja dalam organisasi independen atau multilateral, serta mereka yang bekerja dalam sistem peradilan dan aparat keamanan maupun angkatan dan kelompok bersenjata.


21

Semua standar ini juga bertujuan untuk mendukung hubungan yang dapat dipertanggunggugat antara para penyintas konflik atau bencana dengan para pekerja kemanusiaan, melalui partisipasi penyintas dengan memberikan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai bantuan yang mereka terima dan dengan menyediakan informasi dan jalur untuk mengajukan keberatan jika bantuan tidak disediakan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa cara penggunaan standar-standar minimum ini: • Untuk merencanakan dan menghitung pembiayaan intervensi kemanusiaan • Untuk menetapkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan anak yang menjadi sasaran bersama serta terukur untuk disediakan bagi anak serta keluarga dan masyarakat mereka. • Untuk menetapkan kesepakatan akan tujuan bersama bagi aktor-aktor yang berbeda, misalnya saja berbagai anggota dari mekanisme koordinasi perlindungan anak • Untuk memonitor dan mengevaluasi kualitas dan efektivitas intervensi kemanusiaan, termasuk organisasi-organisasi sejawat dan mitra. • Untuk memonitor dan mengevaluasi alokasi dana kepada mitra. Misalnya, standar dapat digunakan sebagai rujukan untuk penggunaan dana, kontrak, dan kemitraan. • Untuk memberikan pengenalan dan melatih staf baru atau mitra • Sebagai sebuah perangkat belajar mandiri dan sebuah teks rujukan untuk pekerja perlindungan anak dan lainnya. • Untuk memperkuat advokasi dalam isu-isu perlindungan anak, dan untuk memberikan arahan bagi pengambil keputusan mengenai berbagai prinsip dan prioritas perlindungan anak. • Untuk memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang bekerja di berbagai sektor lain dalam aksi kemanusiaan untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik.

BAGAIMANA STANDAR-STANDAR INI DIKEMBANGKAN DAN ATAS DASAR APA? Hanya ada sedikit bukti mengenai intervensi perlindungan anak yang paling efektif dan tepat dalam berbagai macam konteks berbeda. Oleh karenanya berbagai standar ini didasari pada keahlian dan pengalaman para praktisi yang bekerja dalam sektor ini.

22


Kumpulan standar ini disusun antara Januari 2011 dan September 2012. Sebuah tim yang terdiri dari praktisi perlindungan anak, pekerja kemanusiaan dari sektor lainnya, akademisi dan pengambil keputusan yang berada di berbagai organisasi dan negara bekerja sama untuk membuat rancangan awal. Hal ini dilakukan dengan mengkaji secara seksama berbagau kebijakan, perangkat dan pembelajaran yang ada dari berbagai situasi kemanusiaan. Setelah itu, praktisi di tingkat nasional dan lokal mengkaji ulang relevansi dan penerapan rancangan standar ini dalam berbagai konteks kemanusiaan, lalu merevisi dan menyempurnakannya. Secara keseluruhan, lebih dari 400 individu dari 30 lembaga dan 40 negara di seluruh dunia berkontribusi dalam pengembangan seluruh standar ini.

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN STANDAR ‘MINIMUM’, DAN APA YANG TERJADI JIKA TIDAK DAPAT DICAPAI? Seluruh standar ini menetapkan kesepakatan bersama mengenai apa yang perlu dicapai dengan kualitas yang memadai untuk perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan Oleh karenanya, perencanaan dan penyusunan anggaran untuk perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan harus menggunakan keseluruhan rangkaian standar sebagai sebuah titik awal ketika menentukan lingkup dan kualitas aksi yang akan diambil. Sejauh mana standar dapat dicapai dalam praktik akan tergantung kepada berbagai faktor, termasuk akses ke populasi terdampak, tingkat kerja sama dari otoritas terkait, dan tingkat bahaya dalam konteks lokal. Terbatasnya kapasitas dan sumber daya mereka yang bekerja dalam sektor perlindungan anak, ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak dan cepat berubah untuk perlindungan anak, cenderung membuat beberapa sektor lebih diprioritaskan dibanding yang lain atau pendekatan yang bertahap untuk memenuhi standar. Pertimbangan lainnya adalah jika dalam sebuah konteks sebelum situasi darurat perlindungan anak sudah sangat lemah, maka tidaklah realistis atau tepat untuk mencoba dan memenuhi semua standar di dalam tahap tanggap darurat. Akhirnya, beberapa standar mungkin memang memiliki keterkaitan yang terbatas dalam konteks lokal. Karenanya mungkin ada beberapa alasan penting mengapa pada saat tertentu tidaklah mungkin, atau tidak disarankan, untuk memenuhi semua standar. Akan tetapi, ketika tidak dapat dicapai, standar-standar tersebut masih berlaku


23

sebagai sebuah tolok ukur universal yang disepakati, dan dapat digunakan —misalnya— untuk menetapkan tujuan akhir atau tujuan aspiratif bagi perlindungan anak. Jika digunakan dengan cara ini, semua standar ini mungkin akan memberdayakan para pekerja kemanusiaan untuk menyoroti kesenjangan di dalam ruang lingkup atau kualitas respons perlindungan anak, dan investasi atau kondisi yang dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan ini. Sebuah situasi darurat mungkin menyoroti tantangan dan kekhususan dalam konteks yang membatasi standar perlindungan anak dalam respons, tetapi juga mungkin menjadi sebuah kesempatan untuk membuat perubahan—secara cepat atau bertahap—yang memperkuat perlindungan anak untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Penjelasan Kontekstualisasi Indonesia Buku Standar Minimum Perlindungan Anak (SMPA) dalam Situasi Kemanusian ini merupakan hasil kontekstualisasi untuk Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak yang berperan dalam perlindungan anak di Indonesia dapat menggunakannya sebagai acuan yang relevan. Mengacu pada panduan dari KPPA, proses dan hasil kontekstualisasi tidak mengatur ulang tingkat perlindungan anak yang diberlakukan dalam setiap standar, dengan demikian pernyataan standar tidak diubah dalam kontekstualisasi ini. Adaptasi dilakukanterutama pada prioritas tindakan yang paling relevan dan sesuai dengan konteks Indonesia, termasuk penunjukkan organisasi yang memiliki tupoksi yang sesuai, serta menyesuaikan indikator. Referensi juga ditambahkan dengan berbagai panduan dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang relevan di Indonesia. Proses kontekstualisasi meliputi beberapa tahapan dan dijalankan sejak pertengahan tahun 2014 sampai pertengahan 2015. Proses dimulai dengan menterjemahkan buku Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (CPMS) oleh penterjemah profesional dan memilih standar-standar yang akan disesuaikan kedalam konteks Indonesia. Pemilihan diawali dengan survey kepada anggota sub-klaster Perlindungan Anak dan dilanjutkan dengan pembahasan dengan berbagai pihak terkait dalam pertemuan dua hari. Pertemuan yang dilakukan pada Bulan Desember 2014 bersama pihak terkait ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan review atas terjemahan yang telah dilakukan. Masukan mengenai terminologi yang telah diterjemahkan menjadi bahan untuk penyuntingan pertama dari terjemahan tersebut. Survei dan pertemuan juga menetapkan sebelas standar yang akan dikontekstualisasi, yaitu Standar 1 – Koordinasi, Standar 2 – Sumber Daya Manusia, Standar 3 – Komunikasi, Advokasi dan Media, Standar 6 – Monitoring Perlindungan Anak, Standar 7 – Keadaan Bahaya dan Cedera, Standar 8 – Kekerasan Fisik dan Berbagai Praktik Berbahaya Lainnya, Standar 9 – Kekerasan Seksual, Standar 10 – Tekanan Psikososial dan Gangguan Jiwa, Standar 17 – Ruang Ramah

24


Anak, Standar 24 – Hunian Sementara dan Perlindungan Anak dan Standar 25 – Manajemen Kamp dan Perlindungan Anak. Tim di Indonesia mendapat dukungan teknis dari focal point untuk SMPA dari KKPA dalam proses kontekstualisasi. Terjemahan yang telah disunting disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan melalui pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perlindungan Sosial KEMENSOS. Arahan dari Direktur Jenderal, termasuk menekankan pentingnya mengacu pada peraturan perundangan nasional dan standar pelayanan minimum yang berlaku di Indonesia, menjadi bahan pertimbangan dalam proses kontekstualisasi. Sebuah lokakarya kontekstualisasi selama 3 hari dilakukan pada Januari 2015 dengan melibatkan perwakilan berbagai unit terkait di KEMENSOS (Biro Hukum, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lembaga-lembaga PBB (UNICEF, UNOCHA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), pemerintah daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan Kota Surabaya), perwakilan Tagana, Peksos dan Tim Reaksi Cepat Kemensos, lembaga non-pemerintah nasional dan internasional (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI, Muhammadyah Disaster Management Center/MDMC, World Vision Indonesia, Plan International, Terre des Hommes, Child Fund, Save the Children, Hope Indonesia, Church World Service, dan Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lokakarya ini difasilitasi oleh fasilitator dari KKPA, Joanna Wedge dan Kimberly Vradenburg. Dalam lokakarya kontekstualisasi, peserta dengan spesilisasi tertentu memfasilitasi kelompok kecil untuk membahas masing-masing standar. Proses ini berlanjut paska lokakarya kontekstualisasi. Masukan juga dikumpulkan melalui proses pelatihan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat yang melibatkan perwakilan TAGANA dan Pekerja Sosial dari 11 provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat pada Bulan Januari 2015. Pelatihan ini menggunakan modul terbaru dari KKPA yang telah mengintegrasikan SMPA ke dalam materi pelatihan. Pada saat pembahasan dan ujicoba Standard Operating Procedure (SOP) untuk perlindungan anak dalam situasi darurat, masukan yang relevan untuk SMPA juga dikumpulkan. SMPA juga menjadi bahan pembahasan saat uji coba di Sinabung. Berbagai masukan tersebut dikaji kembali dalam lokakarya pada Bulan Agustus 2015 yang kembali melibatkan tim dalam lokakarya kontekstualisasi. Hasil akhir direview oleh Tim Kecil dari Direktorat PSKBA, WVI dan UNICEF. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

25

PADA TAHAP AKSI KEMANUSIAAN MANA STANDAR –STANDAR INI DAPAT DITERAPKAN? Standar-standar ini bertujuan untuk memperkuat semua tahap aksi kemanusiaan. Aksi kunci dalam setiap standar dibagi menjadi “aksi kesiapsiagaan” dan “aksi tanggap darurat dan pemulihan dini”. Dalam berbagai situasi di mana tidak terdapat kesiapsiagaan atau ada dalam jumlah minim, aksi kesiapsiagaan harus dipertimbangkan berdampingan dengan aksi tanggap darurat dan pemulihan dini, Hanya beberapa aksi khusus Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang telah dimasukkan ke dalam standar, terutama di dalam Standar 7. Hal ini merefleksikan terbatasnya pedoman dan pembelajaran dalam hal mengkombinasikan PRB dan aksi perlindungan anak sampai saat ini. Diharapkan pertimbanganpertimbangan PRB akan sepenuhnya dimasukkan dalam standar versi yang akan datang.

26


PRINSIP DAN PENDEKATAN

PRINSIP DAN PENDEKATAN

PRINSIP DAN PENDEKATAN Apa yang diatur dalam bagian ini adalah kunci untuk penerapan dan pencapaian menyeluruh semua standar, dan harus digunakan serta disampaikan bersama dengan semua standar. Prinsip 1-4 adalah Prinsip Perlindungan dalam Buku Panduan Sphere, disajikan kembali di sini dengan referensi khusus untuk perlindungan anak.

PRINSIP 1: JANGAN MEMBUAT MASYARAKAT TERPAPAR PADA KONDISI YANG LEBIH BURUK AKIBAT TINDAKAN ANDA “Mereka yang terlibat dalam respons kemanusiaan harus melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk mencegah masyarakat yang terdampak bencana atau konflik bersenjata terpapar kondisi yang lebih buruk”, khususnya risiko yang meningkatkan bahaya atau pelanggaran hak-hak hak-hak anak. Beberapa poin berikut yang secara khusus berfokus kepada intervensi perlindungan anak perlu dipertimbangkan sebagai tambahan terhadap panduan yang disediakan dalam buku panduan Sphere. • Sebelum memperkenalkan sebuah intervensi baru, pahamilah bagaimana sebelumnya anak, keluarga, masyarakat dan pemerintah mengatasi isu yang akan ditangani tersebut; • Analisa hubungan antara anak dan orang dewasa dan di antara berbagai kelompok anak, untuk mengurangi penyebab potensial ketegangan dan konflik kepentingan; • Dapatkan pemahaman mengenai tingkah laku yang diharapkan dan normanorma sosial bagi anak perempuan dan anak laki-laki dari berbagai usia, dan gunakan pemahaman tersebut sebagai bahan pertimbangan ketika merencanakan intervensi, termasuk pengaturan waktu, transportasi dan sanitasi; • Perkenalkan partisipasi anak yang bermakna dan aman dalam perencanaan dan evaluasi program sehingga pandangan dan kepentingan anak-anak, juga orang dewasa, dapat diketahui; • Hindari membatasi layanan dan manfaat untuk kategori khusus anak atau keluarga – misalnya “anak yang terpisah” atau “mantan kombatan” – karena akan meningkatkan terjadinya keterpisahan atau perekrutan; • Ketika berurusan dengan isu-isu sensitif, jamin kerahasiaan dan persetujuan yang diberikan untuk anak-anak, dan pastikan intervensi direncanakan dengan seksama untuk menghormati privasi (kebebasan pribadi); • Susun dan patuhi Child Safeguarding Protocols (Protokol Perlindungan Anak), termasuk prosedur untuk melaporkan dan menyikapi dugaan pelanggaran.


29

Prinsip 2: PASTIKAN AKSES YANG TIDAK MEMIHAK BAGI MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN “Pastikan bantuan kemanusiaan tersedia bagi mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang paling rentan atau yang menghadapi pengucilan atas dasar politik atau dasar yang lain.” Bantuan diberikan tanpa diskriminasi dan tidak untuk ditangguhkan dari anak-anak yang membutuhkan atau keluarga dan pengasuh mereka, dan akses untuk agen kemanusiaan disediakan sebagaimana diperlukan dalam rangka memenuhi semua standar. Dalam hubungannya dengan prinsip ini, pertimbangan utama untuk pekerja perlindungan anak dan pekerja kemanusiaan lainnya adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi secara proaktif anak-anak yang mungkin secara tidak sengaja atau sengaja dikucilkan dari intervensi. Anak perempuan atau anak laki-laki dari berbagai usia mungkin kurang mampu mengakses perlindungan anak atau layanan-layanan lain. Beberapa anak mungkin dikucilkan karena posisi sosial atau etnis mereka yang menggambarkan pola diskriminasi yang lebih luas di dalam populasi tersebut. Anak-anak tertentu mungkin juga dikucilkan karena situasi diri mereka, termasuk karena adanya tugas-tugas domestik (seperti mengasuh anak-anak lain dan orang dewasa yang sakit atau yang sudah lanjut usia), jam kerja mereka, mobilitas atau disabilitas mereka, atau pengaturan pengasuhan mereka (contohnya jika mereka dalam pengasuhan residensial atau sebagai anak yang menjadi kepala rumah tangga, atau satu atau lebih orang dewasa di dalam keluarga telah meninggal dunia atau meninggalkan keluarganya untuk mencari pekerjaan). Intervensi perlindungan anak perlu menggunakan cara-cara yang inovatif dan kreatif untuk dapat menjangkau anak-anak ini, yang sering kali paling membutuhkan perlindungan. Pekerja perlindungan anak dan pekerja kemanusiaan lainnya perlu merespons dengan cepat ketika berbagai pola atau kasus diskriminasi atau pengucilan teridentifikasi. Setelah berkonsultasi dengan anak dan keluarga mereka serta masyarakat, intervensi harus disesuaikan agar dapat mengoptimalkan akses bagi anak-anak ini.

30


Prinsip 3: LINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA FISIK DAN PSIKOLOGIS YANG TIMBUL DARI KEKERASAN DAN PAKSAAN Anak-anak dilindungi dari “kekerasan, dari paksaan atau bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka,” dan dari ketakutan terhadap perlakuan salah. Walaupun tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari bahaya ada di tangan pemerintah, semua pihak yang merespons perlindungan anak harus berusaha membuat anak lebih aman, memfasilitasi upaya dari anak dan keluarga untuk tetap aman, dan mengurangi adanya risiko kepada anak-anak.

Prinsip 4: BANTU MASYARAKAT UNTUK MENGKLAIM HAKHAK MEREKA, MENGAKSES UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA, DAN PULIH DARI DAMPAK KEKERASAN Anak-anak dibantu untuk mengklaim hak-hak mereka melalui informasi, dokumentasi dan bantuan dalam mendapatkan upaya hukum. Anak-anak perlu mendapat dukungan yang benar dalam pemulihan dari efek fisik, psikologis, dan sosial akibat kekerasan dan berbagai perlakuan salah lainnya. Semua anak adalah pemegang hak. Pekerja perlindungan anak dan pekerja kemanusiaan lainnya harus memastikan kapan pun memungkinkan, intervensi yang dilakukan selalu mendukung anak-anak untuk mengklaim semua hak mereka sendiri, dan mendukung pihak lain seperti orang tua dan pengasuh dalam mengklaim hak-hak anak atas nama mereka. Hal itu dilakukan termasuk dengan mendorong pencatatan kelahiran dan upaya untuk mendapatkan atau mengganti dokumen yang hilang. Selain itu juga memastikan anak-anak dapat mengakses ganti rugi secara hukum di tingkat lokal, nasional atau internasional. Terakhir, juga mencakup dukungan kepada anak-anak untuk mengklaim hakhak mereka yang diatur hukum, seperti warisan atau ganti rugi atas harta kekayaan yang terampas– yang mungkin menjadi sebuah faktor penting agar anak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri dan untuk mengklaim hakhak yang lain.


31

Prinsip 5: MEMPERKUAT SISTEM PERLINDUNGAN ANAK Dalam situasi kemanusiaan, semua masyarakat, proses, peraturan, institusi dan tingkah laku yang biasanya melindungi anak – sistem perlindungan anak— mungkin menjadi lemah atau tidak berguna. Akan tetapi, fase respons mungkin memberikan sebuah kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem perlindungan anak nasional, termasuk sistem berbasis masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan berikut dapat bermanfaat untuk memastikan intervensi kemanusiaan, sebisa mungkin membangun kembali dan memperkuat elemen-elemen sistem perlindungan anak yang sudah ada sebelumnya atau yang potensial di tingkat nasional dan masyarakat (lihat juga bagian berikutnya tentang memperkuat resiliensi anak dalam aksi kemanusiaan). • Identifikasi dan bangun di atas semua kapasitas dan struktur yang sudah ada. Hindari membuat struktur paralel, seperti staf berbasis-lembaga yang menggantikan atau mengabaikan pegawai pemerintah—atau masyarakat yang dipekerjakan sebagai pekerja sosial. • Selama respons, bangun kapasitas pihak-pihak berwenang di tingkat nasional dan provinsi serta masyarakat sipil. Dalam beberapa konteks mungkin akan lebih efektif dan tepat untuk menyalurkan bantuan ke bagian yang lebih informal dari sistem perlidungan anak, seperti keluarga dan mekanisme perlindungan anak berbasis-masyarakat. • Pastikan dan susun partisipasi perwakilan masyarakat, termasuk partisipasi yang bermakna dari anak dalam analisa, perencanaan, dan evaluasi. • Hubungkan dan koordinasikan dengan pihak-pihak lain yang bekerja dalam perlindungan anak dan isu-isu terkait. Setiap aktor akan memiliki kekuatan dan kesempatan yang berbeda dalam hal penguatan sistem secara keseluruhan. Coba untuk membangun ketertarikan dan komitmen terhadap tujuan bersama ini. • Prioritaskan kepemilikan lokal dari intervensi perlindungan anak di mana pun memungkinkan. • Jika perlu, terlibatlah sejak awal bersama pelaku-pelaku pengembangan dan dalam proses-proses pengembangan untuk merencanakan transisi ke fase setelah situasi darurat. Fase ini mungkin melihat banyak investasi penting, agenda-agenda nasional yang baru dibentuk atau kesempatan-kesempatan lain untuk memperluas dan meningkatan usaha dalam rangka memperkuat sistem perlindungan anak.

32


Dalam beberapa konteks, angkatan atau kelompok bersenjata atau pejabat bukan pemerintah mungkin menjadi penguasa de facto. Jika sesuai, mungkin, dan tepat, organisasi yang netral dan tidak memihak, dan dengan keahlian yang tepat, dapat mendiskusikan berbagai isu perlindungan anak dengan kelompok-kelompok tersebut, termasuk tanggung jawab hukum kelompok dalam hubungannya dengan perlindungan anak, dan peran mereka dalam praktik perlindungan anak.

Prinsip 6: MEMPERKUAT RESILIENSI ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN Walaupun anak seringkali digambarkan pasif dan tergantung, secara alamiah mereka adalah peserta aktif dalam keluarga dan masyarakat mereka. Sebelum sebuah krisis, banyak anak memiliki tanggung jawab di keluarga mereka, mengambil keputusan mereka sendiri, dan mungkin menjadi pemimpin di sekolah atau kelompok sebaya mereka. Selama krisis, anak–anak berusaha untuk menghadapi semua risiko dan tekanan tambahan yang diakibatkan situasi darurat melalui pemecahan masalah atau memperoleh dukungan dari pihak lain, termasuk seluruh anggota keluarga dan yang lainnya, seperti teman sebaya atau pemuka agama. Tingkat kesuksesan anak dalam mengatasi dan bertahan dalam situasi mereka tergantung pada pola-pola risiko dan faktor pelindung di lingkungan sosial mereka, dan juga pada kekuatan dan kemampuan internal mereka. Kerentanan meningkat ketika seorang anak menghadapi berbagai risiko dan memiliki beberapa faktor pelindung seperti hidup dengan orang tua yang perhatian, memiliki teman yang mendukung, dan memiliki kemampuan yang baik dalam mencari pertolongan. Resiliensi meningkat ketika seorang anak memiliki lebih banyak faktor pelindung dibandingkan faktor risiko. Demikian pula, anak dengan kekuatan seperti keterampilan yang baik dalam menyelesaikan masalah, sering kali mampu menjelajahi lingkungan relatif lebih efektif serta membuat keputusankeputusan yang mendukung kesejahteraan mereka juga keluarga mereka. Dari sudut pandang ini, pengembangan program perlindungan anak dalam situasi darurat bertujuan untuk memperkuat faktor-faktor pelindung yang meningkatkan resiliensi anak, dan untuk menangani faktor-faktor risiko. Daftar pertanyaan berikut ini akan dibutuhkan dalam merancang program yang memperkuat resiliensi dan mengatasi ancaman, dan yang mendukung hubungan positif antara anak-anak, keluarga dan masyarakat:


33

• Apakah semua program dapat diakses oleh semua anak, dan apakah semua program dibangun di atas dan sekaligus mengukuhkan keterampilan dan kekuatan anak-anak? Pertimbangkan karakteristik masing-masing anak yang mungkin mempengaruhi kerentanan atau resiliensi mereka (misalnya usia, kemampuan, latar belakang etnis, bahasa, jenis kelamin, kesehatan, kesehatan mental, agama, dan lain-lain). • Apakah semua program melibatkan mereka yang dekat dengan anak dan mengukuhkan hubungan yang mendukung antara anak-anak dan orang tua, pengasuh, dan teman sebaya mereka serta semua orang lain yang penting bagi mereka? Pertimbangkan karakteristik hubungan keluarga anak-anak dan hubungan dekat lainnya (misalnya, pengaturan pengasuhan, lingkungan keluarga yang dekat dan mendukung, hubungan positif bersama teman sebaya dan guru, dan lain-lain). • Apakah semua program memperkuat struktur, praktik dan layanan yang membantu melindungi anak-anak di dalam masyarakat? Pertimbangkan peran, keterampilan, aksesibilitas, dan peraturan dari pemimpin, kelompok, lembaga, dan layanan dalam masyarakat. Contohnya, identifikasi pemimpin yang sadar dan aktif, informasi yang relevan mengenai risiko perlindungan anak, pusat kesehatan yang dapat diakses dan ramah anak, pekerja sosial yang terampil dan tersedia, dan lain-lain. • Apakah semua program mempertimbangkan norma-norma sosial dan hukum yang mempengaruhi kehidupan dan kondisi anak-anak? Pertimbangkan konteks hukum dan budaya dan pengaruhnya terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak (contohnya hukum dan kebijakan, praktik regulasi, aktivitas ekonomi, kepercayaan budaya dan agama, ketidakadilan struktural, dan lain-lain). • Apakah semua program mengikat semua elemen di atas dan menggunakan pendekatan yang konsisten? Pertimbangkan hubungan antara anak-anak, anak-anak lain, keluarga, masyarakat dan budaya, dan bagaimana bagian yang satu memengaruhi bagian yang lain.

34


STANDAR


35

MEMASTIKAN RESPONS PERLINDUNGAN YANG BERKUALITAS

STANDAR-STANDAR UNTUK MEMASTIKAN RESPONS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKUALITAS

STANDAR-STANDAR UNTUK MEMASTIKAN RESPONS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKUALITAS Standar-standar ini berfokus kepada komponenkomponen inti pengembangan program, termasuk: • Koordinasi • Sumber daya manusia • Komunikasi, advokasi, dan media • Manajemen siklus program • Manajemen informasi • Monitoring perlindungan anak Standar-standar tersebut tidak bertujuan untuk menggantikan kebijakan dan perangkat yang sudah ada untuk berbagai lingkup tersebut, melainkan untuk memberikan pandangan yang berorientasi pada perlindungan anak dalam setiap ruang lingkup dimaksud. Semua standar yang mengikuti di bagian selanjutnya berhubungan dengan ruang lingkup khusus dari perlindungan anak, tetapi masingmasing berhubungan dengan semua standar yang dijelaskan di dalam bagian pertama.

STANDAR 1

STANDAR 1 KOORDINASI Koordinasi dilakukan untuk memastikan respons perlindungan anak menjadi prioritas dan dilaksanakan secara efisien, dapat diprediksi dan efektif. Koordinasi menghindari respons yang parsial atau duplikasi, dan memastikan provider of the last resort, dalam hal ini Koordinator masing-masing Klaster terkait, dapat diidentifikasi ketika para mitra tidak mampu merespons kebutuhan yang telah diidentifikasi. Selain itu, koordinasi juga memungkinkan semua yang terlibat dalam perlindungan anak sepakat pada serangkaian tujuan bersama dan pembagian kerja. Melakukan hal tersebut akan membantu menciptakan respons antar-lembaga atau multisektor yang memperkuat sistem perlindungan anak nasional atau berbasis masyarakat dalam jangka panjang. Koordinasi yang buruk dapat mengurangi efek program atau mungkin menghasilkan program yang berdampak buruk —misalnya program yang melemahkan struktur perlindungan keluarga atau masyarakat, atau menangani hanya risiko-risiko tertentu yang dihadapi anak, namun tetap membuat mereka terpapar risiko-risiko lain. Beberapa aksi kunci dalam standar ini secara khusus berhubungan dengan lembaga penanggungjawab —organisasi atau lembaga pemerintah yang telah disepakati atau ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk menjalankan fungsi koordinasi. Aksi kunci lainnya berhubungan dengan para anggota dari mekanisme koordinasi (dan cenderung mengikutsertakan lembaga penanggungjawab). Tindakan-tindakan kunci ini tidak hanya berlaku untuk lembaga-lembaga yang terlibat secara formal dalam mekanisme koordinasi, tetapi juga berlaku bagi semua organisasi yang terlibat dalam respons.

STANDAR Lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga kemanusiaan, dan organisasi non-pemerintah yang relevan dan bertanggung jawab, serta orang-orang yang mewakili populasi terdampak mengkoordinasikan seluruh usaha mereka dalam perlindungan anak untuk memastikan respons yang menyeluruh, efisien dan tepat waktu.


39

STANDAR 1

Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Kaji mekanisme koordinasi yang sudah ada dan tentukan bagaimana intervensi perlindungan anak dapat dikoordinasikan sebaik mungkin, termasuk bersama masyarakat setempat; • kembangkan tujuan dan kerangka acuan untuk mekanisme koordinasi nasional; • kenali pemimpin untuk koordinasi perlindungan anak dalam situasi darurat; • identifikasi statistik terbaru mengenai perlindungan anak, dan jika memungkinkan, sepakati prioritas masalah perlindungan anak (contohnya pengasuhan berbasis keluarga, kesejahteraan anak, bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak dan kekerasan) (lihat standar 4 dan 5); • kembangkan rencana kesiapsiagaan atau kontijensi, mulai dari struktur yang sudah ada, termasuk juga pembelajaran dari berbagai situasi darurat, dan pastikan bahwa setiap tindakan kesiapsiagaan (seperti pelatihan pekerja perlindungan anak, penerjemahan berbagai instrumen, pengembangan Nota Kesepahaman dan penyediaan barang) diselesaikan dan diperbaharui; • kembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menelusuri perkembangan pencapaian tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis, dan sistem untuk memonitor kualitas intervensi dalam hubungannya dengan semua standar ini; • pastikan Kaji Cepat Perlindungan Anak sudah diadaptasi ke konteks lokal (lihat Standar 5) dan dijadikan acuan; • terjemahkan dan adaptasi perangkat utama antar-lembaga seperti perangkat WWWW (“Who does What, Where, When” - “Siapa melakukan Apa, Di mana, Kapan”), perangkat monitoring perlindungan anak, dan perangkat monitoring pencapaian lainnya; • identifikasi dan persiapkan petugas yang dapat mengambil tanggung jawab nasional dan daerah dalam hal koordinasi dan pengelolaan informasi; • lobi untuk pengembangan kebijakan perlindungan anak oleh lembaga, sekaligus kerja sama antar-lembaga untuk keselamatan anak; • siapkan pesan-pesan perlindungan anak dalam situasi darurat (keterpisahan, kekerasan seksual, dukungan psikoseksual, cedera, dll) dan tetapkan strategi penyebarluasan pesan-pesan tersebut (lihat Standar 3); • advokasi pentingnya mengkoordinasikan anggaran untuk perlindungan anak; • pastikan dilaksanakannya pelatihan antar-lembaga tentang perlindungan anak dan koordinasi; • buat laman dan mailing list;

40


STANDAR 1

• identifikasi sumber-sumber informasi dan data mengenai berbagai isu perlindungan anak, dan jika mungkin, membuat data dasar untuk perlindungan anak; dan

RESPONS (LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB) • Bangun mekanisme koordinasi dengan memanfaatkan struktur koordinasi yang sudah ada, termasuk yang ada di dalam pemerintah dan masyarakat sipil; • tunjuk seorang koordinator level nasional, koordinator daerah dan petugas manajemen informasi jika dibutuhkan; • kaji kebutuhan untuk membangun mekanisme koordinasi lokal; • libatkan masyarakat setempat dalam hal koordinasi (contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi berbasis masyarakat, dan pemimpin masyarakat termasuk pemerintah dan pihak berwenang lokal) jika perlu; • tetapkan sampai sejauh mana seseorang memiliki mandat untuk mengambil keputusan atas nama organisasi atau kelompok mereka. • klarifikasi pembagian tanggung jawab dan cara koordinasi dengan kelompokkelompok lain (misalnya, wilayah tanggung jawab dapat terdiri dari perlindungan, kekerasan berbasis-gender, intervensi psikososial, pendidikan, pemulihan ekonomi, dll.); • inisiasi dan awasi penyusunan rencana respons strategis antar-lembaga untuk perlindungan anak yang sudah disepakati, yang dibangun berdasarkan struktur dan kapasitas yang sudah ada, dan sepakati indikator bersama untuk rencana ini; • gunakan sistem monitoring dan evaluasi untuk menelusuri perkembangan pencapaian tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis, dan sistem untuk memonitor kualitas intervensi dalam hubungannya dengan semua standar ini; • tetapkan perangkat bersama untuk komunikasi gabungan dan untuk mendukung koordinasi, seperti laman, format pelaporan dan seterusnya (lihat Standar 5); • pastikan standar yang paling relevan dalam buku panduan ini tersedia bagi para anggota koordinasi dalam bahasa yang sesuai, dan pengarahan atau pelatihan mengenai semua standar ini tersedia secepatnya. • inisiasi kaji cepat antar-lembaga sesuai kebutuhan (dan lakukan analisa situasi dan konteks pada fase selanjutnya) dan ciptakan sistem bersama monitoring perlindungan anak yang berkesinambungan; • lobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan sistem kemanusiaan untuk memastikan bahwa prioritas perlindungan anak masuk ke dalam rencana strategis dan proses pengumpulan dana;


41

STANDAR 1

• advokasi isu-isu penting yang muncul, seperti akses terhadap anak-anak yang terdampak, atau kebijakan pemerintah mengenai pengasuhan, pengangkatan anak, atau prioritas lainnya; • gunakan informasi dari perangkat WWWW, kaji-cepat, analisa situasi atau konteks dan monitoring perlindungan anak yang berkesinambungan untuk memprioritaskan intervensi, mengidentifikasi kesenjangan di dalam respons, dan memastikan semua kesenjangan ditangani; dan • identifikasi kesenjangan kapasitas pekerja kemanusiaan dalam menangani isu-isu perlindungan anak, mengorganisasikan pertemuan, pelatihan dan bantuan teknis secara kolektif sesuai kebutuhan.

RESPONS (ANGGOTA MEKANISME KOORDINASI) • Ambil bagian secara aktif dalam perencanaan respons dan sesegera mungkin menandatangani rencana bersama; • ambil bagian dalam kaji cepat bersama, dan gunakan temuan untuk memandu pengembangan program; • sampaikan informasi mengenai rencana program dan program yang sedang berjalan, termasuk pencapaian dan tantangannya; • sampaikan informasi mengenai sumber daya pendanaan saat ini untuk program perlindungan anak kepada pemimpin Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan dan pastikan semua pendanaan yang diterima didokumentasikan; • sepakati rencana bersama tentang perlindungan anak, termasuk identifikasi kebutuhan prioritas, pembagian kerja, indikator yang disepakati, dan sebuah sistem pemantauan pencapaian bersama untuk menelusuri perkembangan dalam rangka mencapai tujuan; • sepakati prosedur untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan/tantangan/ ancaman/gangguan dalam pencapaian tujuan yang teridentifikasi melalui sistem pemantauan; • pastikan pekerja lembaga, mitra, dan aktor relevan lainnya memiliki akses ke semua standar ini dalam bahasa yang mereka pahami, dan memiliki akses ke pelatihan dan bantuan teknis yang mereka butuhkan untuk menerapkan semua standar di dalam program mereka; • sepakati sebuah prosedur berbagi informasi (lihat Standar 5); • adaptasi, uji dan sebarkan pesan-pesan perlindungan anak (lihat Standar 3); • susun kesepakatan dengan aktor-aktor perlindungan anak lainnya untuk rujukan atau advokasi bersama; • sepakati bersama tarif pembayaran atau insentif untuk para pekerja perlindungan anak; • pegang kebijakan yang disepakati dalam hubungannya dengan media (lihat Standar 3);

42


STANDAR 1

• gunakan mekanisme koordinasi untuk berbagi sumber-sumber daya berbagai lembaga; • tingkatkan perhatian persoalan perlindungan anak di sektor perlindungan atau sektor lainnya; dan • bangun sebuah strategi yang terkoordinasi untuk mengembangkan kapasitas pekerja perlindungan anak.

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME)

TARGET OUTCOME

1. Adanya dokumen rencana bersama tentang perlindungan anak yang telah disepakati oleh pihak pemerintah, lembaga kemanusiaan dan masyarakat terkait,

Ya

2. Implementasi rencana bersama sektor perlindungan anak dimonitor secara berkala

Minimum satu kali/kwartal, atau ditengah dan akhir masa implementasi kurang dari 3 bulan

AKSI KUNCI

TARGET AKSI

3. Ada Kerangka acuan dengan tanggung jawab yang jelas untuk sub-klaster perlindungan anak di tingkat nasional

Ya

4. Pelatihan perlindungan anak dan koordinasi diselenggarakan sebelum terjadinya sebuah situasi darurat

Ya

5. Seorang koordinator khusus ditunjuk tidak lebih dari satu minggu setelah terjadinya situasi darurat

Ya

6. Persentase anggota mekanisme koordinasi yang secara berkala mengirimkan informasi WWWW

90%

Catatan panduan 1. Tanggung jawab untuk koordinasi: • Pemerintah bertanggung jawab untuk mengkoordinasi aktivitas perlindungan anak, termasuk memimpin mekanisme koordinasi. • di dalam sistem klaster internasional untuk kemanusiaan, UNICEF bertanggung jawab untuk Perlindungan Anak termasuk dalam persiapan dan menyediakan tenaga mekanisme koordinasi, atau memastikan organisasi lain melakukannya. • mekanisme koordinasi perlindungan anak di tingkat nasional biasanya membentuk mekanisme koordinasi perlindungan yang lebih luas. • dalam konteks ketika sistem klaster diaktifkan, tanggung jawab untuk perlindungan anak ditempatkan di dalam sub-klaster perlindungan dan koordinatornya harus bekerja sama dengan koordinator sub-klaster perlindungan dan kelompok koordinasi kemanusiaan lainnya untuk memastikan respons perlindungan anak dikoordinasikan dengan baik di dalam respons perlindungan secara keseluruhan bersama semua aspek lain dalam aktivitas kemanusiaan. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

43

STANDAR 1

2. Penetapan petugas untuk mekanisme koordinasi: • Pengalokasian sumber-sumber daya sangatlah penting untuk koordinasi dan pengelolaan informasi. Mekanisme koordinasi dalam kondisi darurat berskala besar mungkin membutuhkan setidaknya satu koordinator khusus di tingkat nasional dan satu petugas pengelola informasi, serta anggaran untuk peralatan, perjalanan, penerjemahan, pertemuan, dan kegiatan pelatihan. • koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mungkin juga melibatkan petugas tetap atau paruh-waktu. • peran-peran koordinasi—seperti mengkoordinasi kelompok teknis-tematis, mengorganisir atau menyelenggarakan pertemuan atau acara antar-lembaga, atau koordinasi tingkat daerah—tidak hanya terbatas pada lembaga penanggungjawab dan dapat diambil alih oleh pihak lain tergantung situasinya. Catatan: kelompok teknis-tematis misalnya kelompok layanan dukungan psikososial, kelompok kaji cepat. • untuk efisiensi, sub-klaster perlindungan dapat berbagi peran pengelolaan informasi dengan klaster yang lain, seperti ketika mengatasi kekerasan berbasis-gender, Mental Health and Psychosocial Suport-MHPSS (Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial) atau pendidikan. 3. Provider of the Last Resort (Penyedia upaya terakhir): • Dalam sistem klaster internasional untuk kemanusiaan, lembaga penanggungjawab juga memiliki tanggung jawab sebagai “penyedia upaya terakhir”. Dalam sistem klaster nasional penanggulangan bencana, koordinator klaster nasional merupakan penyedia upaya terakhir. Artinya, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk memastikan semua kesenjangan dalam respons perlindungan anak diatasi. • strategi untuk mengatasi kesenjangan termasuk advokasi atau penggunaan sumber daya lain yang dapat digali lebih lanjut. Kesenjangan mungkin terjadi secara geografis, tetapi mungkin juga tematis—contohnya, respons yang tidak memadai bagi remaja, pekerja anak, atau anak dengan disabilitas. 4. Pengambilan keputusan: • Harus ada proses yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan antar-lembaga di dalam mekanisme koordinasi. • keputusan dibuat oleh kelompok dan mencakup semua hal yang mempengaruhi kewilayahan, jenis aksi, prioritas strategis, dan anggaran. • pertimbangkan untuk membentuk sebuah kelompok inti untuk perencanaan bersama dan pengambilan keputusan di dalam mekanisme koordinasi. Kelompok kerja, dengan keterlibatan perempuan dalam keanggotaannya, dapat dibentuk untuk mengawasi pelatihan, penerimaan anggota-anggota baru, pengelolaan informasi, dan perwakilan di dalam kelompok, sektor atau klaster lain.

44


STANDAR 1

5. Isu-isu sensitif: • Mekanisme koordinasi untuk perlindungan anak, perlindungan, atau sektor lainnya dapat menjadi sarana yang baik untuk menemukan berbagai cara mengatasi isu-isu budaya seperti aborsi, pengangkatan anak, perkawinan anak, pandangan sosial terhadap disabilitas, dan orientasi seksual. • isu-isu yang sangat politis, atau sensitif, atau mungkin membahayakan masyarakat – seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang atau seorang anggota dari mekanisme koordinasi, atau informasi khusus tentang sebuah wilayah konflik - sebaiknya diatasi dengan mekanisme yang lebih individual/rahasia, atau kelompok yang lebih kecil. Informasi kasus khusus sebaiknya tidak didiskusikan secara terbuka melibatkan seluruh anggota mekanisme koordinasi. 6. Melibatkan aktor-aktor di dalam mekanisme koordinasi: • Langkah-langkah aktif dibutuhkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan organisasi lokal dalam respons kemanusiaan. • langkah-langkah tersebut antara lain dengan: melibatkan Organisasi Berbasis Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal; meluaskan jangkauan berbasis gender, etnis, agama, bidang pekerjaan, dll; mengelola pertemuan dengan menggunakan bahasa lokal; melaksanakan pertemuan di lokasi organisasi-organisasi yang berbeda; mengelola pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan; dan menghasilkan materi-materi teknis dalam bentuk yang dapat diakses. • hal-hal di atas akan membantu meningkatkan pemahaman dan komitmen, sekaligus memastikan respons perlindungan anak yang berkelanjutan dan tidak terpisah dari struktur yang ada di masyarakat. 7. Kelompok Kerja Perlindungan Anak (KKPA) di tingkat global: Kelompok Kerja Perlindungan Anak di tingkat global dipimpin oleh UNICEF dan berpusat di Jenewa di bawah naungan Global Protection Cluster (Klaster Perlindungan Global), diberikan mandat untuk mendukung respons perlindungan anak antar-lembaga yang terkoordinasi di tingkat Negara. Dukungan tersedia dalam bentuk personel (contohnya adalah koordinator yang dapat ditempatkan dalam waktu singkat), perangkat (contoh perangkat asesmen dan materi pelatihan), dan bantuan teknis. Informasi lebih banyak tersedia di http://www.cpwg.net.


45

STANDAR 1

8. Monitoring pencapaian: Setelah disiapkan, kelompok koordinasi harus mengembangkan proses yang disepakati untuk (1) menilai dan meningkatkan koordinasi respons; dan (2) memonitor cakupan dan kualitas respons sesuai dengan semua standar ini dan target yang disepakati dalam rencana bersama. Referensi lanjutan dapat diperoleh di http://www.cpwg.net.

46


STANDAR 1

Referensi • CPWG (2009). Child Protection in Emergencies Coordinator’s Handbook • GBV Area of Responsibility Working Group (2010). Handbook for Coordinating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/GBV/ • IASC WG (2012). Cluster Coordination Reference Module (4). Transformative Agenda Reference Document PR/1204/4066/7 • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response; Core standard 2: coordination and collaboration • Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial • Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana • Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial • Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor173 tahun 2014 tentang Penetapan Klaster Nasional Penanggulangan Bencana • Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. • www.cpwg.net • www.humanitarianinfo.org


47

STANDAR 2

STANDAR 2 SUMBER DAYA MANUSIA Lembaga-lembaga kemanusiaan telah melakukan sejumlah langkah maju untuk memastikan para pekerja perlindungan anak memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sektor perlindungan anak dalam situasi darurat. Semua pekerja juga dipastikan paham tentang upaya perlindungan anak melalui penerapan kebijakan dan prosedur perlindungan anak yang sesuai. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan semua standar lain yang sudah dikembangkan di tempat lain, melainkan untuk memberi fokus perhatian pada aspek sumber daya manusia ketika mengerahkan pekerja perlindungan anak dan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan perlindungan anak.

STANDAR Layanan perlindungan anak dilakukan oleh staf/pekerja yang memiliki kemampuan yang sudah terbukti di dalam ruang lingkup kerja mereka, dan dalam proses perekrutan dan kebijakan sumber daya manusia (SDM) disertakan langkah-langkah untuk melindungi anak perempuan dan anak laki-laki dari eksploitasi dan perlakuan salah oleh pekerja kemanusiaan.

Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Memastikan Kerangka Kompetensi KKPA diterjemahkan, disebarluaskan dan dijadikan acuan oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah internasional dan lokal dalam pengembangan kerangka acuan atau uraian jabatan bagi pekerja perlindungan anak; • kembangkan, terapkan dan monitor kebijakan perlindungan anak yang berlaku bagi semua pekerja dan mitra. Gunakan referensi dari Buletin Sekretaris Jenderal PBB tentang Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Langkah-langkah Khusus bagi Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual), The Keeping Children Safe Standard (Standar untuk Menjaga Anak dalam Keadaan Aman) dan Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse (Enam Prinsip Utama Berkaitan dengan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual) dari Inter Agency Standing CommitteeIASC (Komite Tetap Antar Lembaga); Kode etik dari berbagai lembaga profesi,

48


STANDAR 2

seperti Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia dari Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia; • pastikan semua pekerja telah mendapat orientasi mengenai kode etik dan menandatanganinya, khususnya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku yang berhubungan dengan perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk semua konsekuensi jika mereka melanggar kode tersebut; • latih focal points (staf yang ditunjuk untuk melakukan tugas khusus) di masing-masing unit dan terapkan sebuah mekanisme monitoring dan pengaduan di dalam organisasi; dan • di tingkat nasional dan daerah, persiapkan kelompok personel siaga serta mekanisme penugasan secara cepat, sedapat mungkin pastikan adanya fleksibilitas untuk bisa menugaskan mereka dari tempat yang paling dekat dengan bencana.

RESPONS • Inventarisasi sumber daya manusia yang tersedia di konteks bencana (lokasi dan jenis bencana) yang dihadapi– seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial, termasuk anggota Tagana, guru, kader PKK, TKSK, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lokal, dan relawan masyarakat, serta identifikasi cara terbaik untuk mendukung, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber-sumber daya manusia ini saat respon bencana; • lembaga utama mekanisme koordinasi perlindungan anak membuat database seluruh pekerja perlindungan yang bekerja di lokasi • identifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan dengan mengacu pada profil pekerjaan yang memuat rincian tanggung jawab, yang dikembangkan berdasar kerangka kerja kompetensi KKPA; • rekrut staf/pekerja/relawan baru sesuai kebutuhan dengan menggunakan tim seleksi yang memiliki keahlian teknis yang sesuai, termasuk melakukan pemeriksaan referensi terkait riwayat calon pekerja; • prioritaskan pengisian lowongan pekerjaan perlindungan anak untuk respons kemanusiaan; • dalam proses penerimaan staf/pekerja, pastikan ada kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, serta bagi penyandang disabilitas, dan pastikan terbentuknya lingkungan tanpa diskriminasi di dalam tempat kerja; • pastikan para manajer memberi penjelasan kepada anggotanya mengenai peran dan tanggung jawab mereka ; • selenggarakan kegiatan orientasi pengenalan kebijakan dan proses organisasi kepada pekerja, termasuk penandatanganan kode etik dan pemahaman mengenai mekanisme untuk melaporkan pelanggaran; • pastikan para manajer melakukan penilaian pada masa awal penempatan seorang staf/pekerja, dan kemudian lakukan penilaian secara berkala; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

49

STANDAR 2

• terapkan mekanisme pengendalian perilaku yang sesuai, termasuk dengan menerapkan penghargaan dan sanksi sejalan dengan kebijakan dan aturan yang berlaku; • pastikan staf senior (misalnya: Eselon III di Kementerian, manager program di lembaga-lembaga kemanusiaan) tetap terlibat di lokasi selama periode transisi (fase akhir program), ketika hasil pembangunan sistem perlindungan anak dikonsolidasi; • analisa gaji/kompensasi untuk pekerja perlindungan anak, dan batasi faktor yang dapat menarik pegawai pemerintah atau dari lembaga non-pemerintah lokal untuk pindah kerja ke LSM Internasional dan badan PBB • kembangkan strategi pengembangan kapasitas yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas relawan, pekerja, dan mitra; • dorong kesejahteraan jiwa anggota dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat, termasuk dengan memberikan kesempatan istirahat dan penyegaran kembali secara berkala; dan • di akhir kontrak pekerja, lakukan wawancara akhir masa tugas untuk mendapatkan masukan bagi pembelajaran organisasi. Sediakan referensi dan apresiasi yang sepantasnya bagi pekerja yang mengakhiri ikatan kerja.

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase kerangka acuan (ToR) atau uraian jabatan perlindungan anak yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kerangka kerja kompetensi KKPA

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME 70%

TARGET AKSI

2. Persentase pekerja kemanusiaan paham kode etik organisasi mereka

90%

3. Rasio perempuan dan laki-laki untuk pekerja perlindungan anak dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda

0,5

4. Persentase pekerja Perlindungan Anak terlibat dalam penyusunan rencana kinerja mereka dalam satu bulan setelah tanggal mulai (bekerja)

70%

5. Persentase pekerja yang telah menyelesaikan kontrak mereka menjalani wawancara akhir masa kerja

70%

6. Persentase pekerja perlindungan anak yang telah meninggalkan pekerjaan di pemerintahan dan di lembaga Kurang dari 5% non-pemerintah lokal untuk bergabung dengan organisasi internasional

50

CATATAN


(2) Informasi bisa didapatkan baik melalui pertanyaanpertanyaan spesifik mengenai kode etik organisasi mereka atau melalui pertanyaanpertanyaan umum seperti: “Apakah Anda menandatangani kode etik?” dan “jika iya, bisakah Anda menjelaskannya?”

STANDAR 2

Catatan panduan 1. Komitmen organisasi: • Upaya Perlindungan anak harus dimulai dari saat merencanakan merekrut SDM. Di Indonesia masih kurang pengendalian terhadap proses pengerahan dan pengelolaan SDM yang bekerja dengan anak dalam situasi darurat. Banyak organisasi mengirimkan relawan/pekerja kemanusiaan ke lokasi bencana yang sebagian diantaranya kemudian melakukan kegiatan untuk anak, tanpa persiapan khusus sebagaimana dimaksud dalam standar ini. • seluruh proses mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi SDM dilakukan dan menjadi kewajiban seluruh lembaga/organisasi yang mengerahkan pekerja perlindungan anak di situasi darurat, baik pekerja maupun relawan yang menjadi tanggungjawabnya. • lembaga dan organisasi harus memastikan penempatan pekerja direncanakan dengan baik serta semua peran dan tanggung jawab dijelaskan dengan baik, pekerja didukung melalui manajemen lini yang memadai, dan ada fokus untuk mengembangkan kapasitas pekerja. • risk assessment (penilaian risiko) harus dilakukan, dan harus menyertakan penilaian terhadap tingkat kontak atau hubungan langsung pekerja dengan anak atau dampaknya pada anak-anak. Pemeriksaan referensi dan riwayat kerja juga perlu dilakukan sebelum keputusan penerimaan dan penugasan. 2. Kompetensi: Pekerja yang memiliki tanggung jawab khusus untuk perlindungan anak membutuhkan keterampilan dan kecenderungan perilaku tertentu. Tergantung pada situasinya, dibutuhkan kompetensi tertentu, seperti resiliensi terhadap tekanan, pengendalian diri, dan kemampuan melakukan beragam tugas (multitasking). Proses perekrutan perlu menilai kecenderungan perilaku disamping keterampilan dan pengalaman, dengan menggunakan kerangka kerja kompetensi yang sesuai dan proses perekrutan yang efektif. 3. Kapasitas pekerja: • Memiliki staf/pekerja perlindungan anak yang berkualitas dalam jumlah yang memadai adalah bagian penting dari semua sistem perlindungan anak, dan pengembangan kapasitas mungkin dibutuhkan sebelum, selama atau setelah situasi darurat. • pengetahuan dan pemahaman mengenai norma dan praktik budaya lokal yang telah dikumpulkan sebelum atau selama situasi darurat adalah aset yang penting, termasuk dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak di dalam situasi darurat. • peningkatan kapasitas dilakukan oleh masing-masing organisasi maupun secara bersama oleh anggota-anggota sub-klaster perlindungan anak.


51

STANDAR 2

4. Gender: • Wawancara perekrutan harus juga menggali komitmen kandidat terhadap kesetaraan gender; dan pelatihan pekerja harus ditujukan untuk membangun keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pekerjaan sehari-hari. • perlu diperhatikan untuk mencapai kombinasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan posisi/tanggung jawab. Anak perempuan dan anak laki-laki seringkali merasa lebih nyaman untuk berinteraksi dengan orang dewasa berjenis kelamin sama, dan mungkin akan lebih mampu mengakses layanan ketika pekerja dengan jenis kelamin yang sama dengan mereka hadir. • memiliki tim yang seimbang juga membantu mengurangi risiko kekerasan dan perlakuan salah seksual. Berikut ini adalah beberapa strategi untuk mencapai tim yang seimbang antara perempuan dan laki-laki: pastikan bahwa persyaratan dalam hal pengalaman dan pendidikan tidak didefinisikan secara sempit tidak mengasumsikan beberapa pekerjaan lebih sulit atau lebih berbahaya bagi perempuan (saja) mengikutsertakan kalimat berikut di dalam pengumuman pekerjaan: “perempuan dan laki-laki yang memenuhi syarat didorong untuk mengirimkan lamaran” sertakan perempuan dan laki-laki dalam panel wawancara pertimbangkan pengaturan yang berbeda untuk perempuan, misalnya, area tidur yang aman dan toilet terpisah. kelola semua informasi mengenai pekerja terpisah berdasarkan gender sehingga mudah dimonitor. 5. Disabilitas: • Selama perekrutan, pemahaman dan persepsi kandidat terhadap disabilitas perlu dipertimbangkan. Semua kandidat harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama. • untuk kandidat yang memiliki disabilitas, harus disediakan akomodasi yang memadai dalam proses wawancara, tergantung pada keadaan disabilitasnya dan permintaan kandidat. Ketika mencari pelamar, kalimat “calon dengan disabilitas yang memenuhi syarat didorong untuk melamar” harus disertakan di dalam semua lowongan pekerjaan. • proses asesmen dan perencanaan program perlindungan anak dalam situasi darurat sebaiknya melibatkan orang-orang dengan disabilitas. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika ada penyandang disabilitas yang diberikan tanggungjawab, maka orang-orang dari populasi yang terdampak dan menjadi penyandang disabilitas akan mampu menjalin hubungan dengan pekerja tersebut.

52


STANDAR 2

6. Non-diskriminasi dan inklusi: • Selain memastikan keseimbangan gender dan melibatkan orang-orang dengan disabilitas, manajer dan pekerja harus memastikan lingkungan kerja tidak bersifat diskriminatif dan terbuka terhadap semua orang, tanpa melihat latar belakang etnik atau agama. • kepekaan pekerja terhadap berbagai kelompok berbeda perlu disikapi sedini mungkin dalam proses perekrutan dan dipromosikan kepada seluruh pekerja kemanusiaan. Selain mencegah diskriminasi, kebutuhan khusus berbagai kelompok dan individu harus dipertimbangkan. 7. Pengembangan kapasitas: • Di dalam sektor perlindungan anak, kebutuhan pembelajaran dan pengembangan yang memadai harus disediakan untuk semua pekerja. Sebuah asesmen mengenai kapasitas pekerja dan kebutuhan belajarnya akan membantu pengembangan strategi pengembangan kapasitas yang mencakup pelatihan online, pelatihan tatap-muka, dan lokakarya rutin untuk penyegaran. • supervisi dan dukungan sejawat harus disiapkan bagi pekerja agar mereka memiliki kesempatan untuk mendiskusikan tantangan dan cara-cara untuk mengatasinya. • memprioritaskan pelatihan antar-lembaga akan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing, mendapatkan pemutakhiran (update) mengenai praktik terkini dan mengembangkan kesamaan pemahaman. 8.Mekanisme umpan balik: • Penilaian dan pengembangan harus dilakukan berdasar pandangan penerima manfaat mengenai perilaku dan tindakan pekerja kemanusiaan. Sebagai pengguna layanan organisasi-organisasi kemanusiaan, penerima manfaat dapat memberikan informasi penting dan harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan bagaimana/cara layanan direncanakan dan dijalankan oleh pekerja dan relawan. • semua organisasi perlu menempatkan mekanisme yang sederhana dan dapat diakses untuk memberikan umpan balik yang akan digunakan dalam penilaian pekerja.


53

STANDAR 2

9. Kebijakan perlindungan anak: • Setiap organisasi harus memiliki Kebijakan Perlindungan Anak atau Kode Etik. Kebijakan ini harus memuat pernyataan yang jelas, kuat, dan positif mengenai komitmen untuk keselamatan anak-anak, dan harus secara jelas terlihat oleh publik bahwa tujuan organisasi adalah menjaga agar anak-anak tetap aman. • kebijakan harus disertai dengan rencana implementasi yang menyeluruh yang juga mengatur para konsultan, relawan, dan mitra. • dalam penyusunan kebijakan dan prosedur perlindungan anak, maka orangorang yang tepat dalam jumlah yang tepat (jangan hanya satu orang) harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengembangannya. • proses penetapan kebijakan perlindungan anak harus melibatkan semua pihak– termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kesepakatan kemitraan, keuangan, logistik, pekerja dan manajemen agar dapat diterapkan secara efektif. 10. Kesejahteraan pekerja: Para pekerja perlindungan anak cenderung bekerja dalam waktu panjang dalam situasi stres yang kadang ekstrim, di bawah tekanan dan dalam situasi keamanan yang tidak terjamin. Penyelia mendorong kesejahteraan anggotanya dalam situasi darurat dengan membantu menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang sehat, menyediakan kesempatan istirahat dan penyegaran, mengatasi penyebab stres yang berhubungan dengan pekerjaan, dan memastikan akses kepada dukungan tersedia jika dibutuhkan.

54


STANDAR 2

Referensi • IRC, OHCHR, Save the Children, Terre des Hommes, UNHCR, UNICEF (2009). Action for the Rights of Children • Keeping Children Safe Coalition (2009). The Keeping Children Safe: A Toolkit for Child Protection • Keeping Children Safe Coalition (2011). Safeguarding children in emergencies • The UN Secretary-General’s Bulletin (2003). Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. ST/ SGB/2003/13 • Undang-undang Ketenagakerjaan

Nomor

13

tahun

2003

tentang

• Permensos Nomor 16 tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2014). Buku Standar Kompentensi Tenaga Penanggulangan Bencana. • www.arc-online.org • www.cplearning.org • www.un.org/en/pseataskforce/index.shtml • www.hapinternational.org • www.keepingchildrensafe.org.uk • www.peopleinaid.org


55

STANDAR 3

STANDAR 3 KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN MEDIA Organisasi kemanusiaan setiap saat berkomunikasi dengan masyarakat melalui laman internet, laporan dan dokumen publik yang mereka terbitkan, pekerjaan mereka dengan media, dan program serta proyek advokasi mereka. Jika digunakan dengan hati-hati dan dengan cara strategis, naskah, gambar, siaran radio, televisi dan video yang melibatkan anak dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk melindungi anak. Pihak-pihak berwenang dapat segera mengambil keputusan dan langkah lebih cepat untuk mengatasi isu-isu perlindungan anak ketika mereka memahami sepenuhnya implikasi dari tidak adanya tindakan. Akan tetapi, jika tidak tepat dalam penggunaannya, komunikasi dan advokasi dapat memberi pengaruh negatif tentang persepsi terhadap anak. Selain itu, komunikasi atau advokasi yang tidak baik dapat menempatkan anak dan keluarga mereka dalam bahaya. Advokasi adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mempengaruhi sebuah kelompok target untuk membuat perubahan positif. Advokasi dapat dilaksanakan dengan melobi beberapa orang yang memiliki pengaruh, atau dengan menciptakan tekanan eksternal pada orang-orang yang memiliki pengaruh melalui komunikasi atau melalui media. Advokasi jelas membutuhkan kerja sama dengan pihak lain. Sering kali hal ini melibatkan pembentukan jaringan dan aliansi serta mendukung masyarakat sipil – terutama kelompok anak – sehingga mereka dapat mengadvokasi sendiri untuk perubahan, dan memastikan pihak-pihak berwenang dan yang lainnya bertanggung jawab. Dalam situasi bencana di Indonesia, anak seringkali hanya menjadi obyek dalam advokasi. Keterlibatan anak sebagai subyek, dimana mereka menyampaikan kebutuhan, harapan, maupun sumber daya yang mereka miliki untuk menyelesaikan suatu persoalan seringkali diabaikan. Anak juga seringkali dijadikan satu kesatuan tanpa memilah bahwa kelompok usia dan gender berbeda memiliki kebutuhan dan sumber daya yang berbeda. Perlakuan media massa (cetak, radio, TV) seringkali menampilkan anak dalam kondisi terpuruk dibandingkan gambaran mengenai penyintas yang memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah mereka, baik sendiri maupun bersama-sama. Sebagai salah satu Negara dengan pengguna internet dan media sosial tertinggi, pemanfaatan internet dan sosial media untuk komunikasi dan advokasi serta berita online perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama pada tahap penanganan bencana.

56


STANDAR 3

STANDAR Isu-isu perlindungan anak dikomunikasikan dan diadvokasikan dengan menghormati martabat, kepentingan terbaik dan keamanan anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk dengan memperhatikan kepentingan anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Identifikasi para pemimpin dan aktor perlindungan anak (formal maupun non-formal) yang dapat mengkomunikasikan isu-isu perlindungan anak, termasuk wartawan lokal dan anggota masyarakat, dan perkuat kapasitas mereka untuk melakukan hal ini; • pastikan semua lembaga memiliki kebijakan dan proses untuk mengkomunikasikan isu-isu yang terkait dengan anak, yang sejalan dengan praktik terbaik untuk perlindungan anak. Diskusikan semua kebijakan ini dengan mitra, pihak berwenang dan aktor perlindungan anak lainnya untuk mempromosikan pendekatan bersama; • identifikasi isu-isu perlindungan anak terlebih dahulu yang dapat Anda advokasi dan tentukan pesan-pesan khusus yang akan digunakan di tingkat daerah, nasional dan internasional; • identifikasi mitra advokasi, termasuk organisasi PBB, lembaga asing nonpemerintah, LSM lokal, media massa, masyarakat dan anak-anak; dan • pastikan advokasi terpisah dari penggalangan dana, dan tujuan keduanya tetap transparan.

RESPONS (ADVOKASI) • Kembangkan sebuah strategi advokasi yang mencakup tujuan, perangkat untuk sasaran, dan ketepatan waktu; • publikasikan semua hasil penelitian, analisa dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong dialog dengan pemerintah, organisasi lain, para ahli, dan masyarakat umum; • pastikan isu-isu utama perlindungan anak didiskusikan di dalam forum yang sesuai (seperti rapat koordinasi sektor atau lintas sektor, dalam pembahasan di cabinet, dalam pembahasan oleh lembaga-lembaga pemerintah) dan libatkan di dalam respons advokasi;


57

STANDAR 3

• pastikan pejabat yang berwenang di tingkat pusat dan daerah serta wartawan diberikan pengarahan mengenai isu-isu utama perlindungan anak; dan • selalu usahakan untuk mendorong keadilan gender, dengan sepenuhnya mempertimbangkan norma-norma dan batasan-batasan budaya setempat.

RESPONS (KOMUNIKASI) • Mengidentifikasi risiko-risiko prioritas perlindungan anak di setiap situasi darurat, dan adaptasi serta sebarkan pesan-pesan perlindungan anak kepada masyarakat, keluarga, anak-anak, dan pemerintah; • menyebarkan informasi tentang masalah prioritas perlindungan anak kepada pekerja kemanusiaan di berbagai sektor lain; • memberikan pelatihan mengenai prinsip dan praktik-praktik terbaik perlindungan anak kepada pekerja kemanusiaan sektor-sektor lain; • secara berkala menyampaikan informasi terkini tentang berbagai temuan dan bukti isu-isu perlindungan anak kepada pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak; • gunakan bahasa yang sederhana dan sesuai untuk memastikan semua pesan disampaikan dengan jelas; dan • kembangkan materi dan media diseminasi khusus untuk anak, termasuk dengan bahasa dan bahan atau cara yang sesuai untuk berbagai kelompok usia anak dan anak dengan kebutuhan khusus.

RESPONS (MEDIA) • Pastikan setiap materi yang ditampilkan di dalam publikasi tentang anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi semua anak, keluarga dan masyarakat; • pastikan setiap pengambilan gambar, perekaman, atau wawancara terhadap anak dan penggunaannya mendapatkan persetujuan tertulis dari anak-anak, orang tua atau wali; • selalu pastikan cerita dan gambar yang digunakan akurat dan sensitif; • hindari memberikan label pada anak, melebih-lebihkan situasi atau menggambarkan anak sebagai seorang yang tidak berdaya; • hindari penggunaan gambar anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat dianggap sebagai materi seksual oleh pihak-pihak lain; • hindari materi publikasi yang akan merugikan atau membahayakan anak; • pertimbangkan dalam menggunakan nama asli anak kecuali mereka yang memintanya dan orang tua serta walinya setuju; • jangan pernah mengungkapkan identitas mantan atau anak-anak yang saat ini masih menjadi kombatan, penyintas dari kekerasan fisik atau seksual, pelaku kekerasan, atau anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS; anak yang berkonflik dengan hukum;

58


STANDAR 3

• berikan anak-anak akses ke media agar dapat mengekspresikan pendapat mereka sendiri; • kumpulkan informasi dari berbagai sumber berbeda; • jangan berikan upah kepada anak, orang tua, atau pengasuh untuk informasi ataupun materi yang akan digunakan dan hindari memberi harapan akan mendapatkan imbalan tertentu; dan • pastikan anak-anak yang memberikan informasi kepada media tidak terancam risiko sama sekali.

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Survei-survei mengindikasikan kejelasan dan pemahaman isuisu perlindungan anak telah meningkat dengan cara positif

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME Ya

TARGET AKSI 30 orang per tahun dari berbagai media

2. Jumlah pekerja kemanusian dari sektor lain dilatih mengenai prinsip dan praktik-praktik terbaik perlindungan anak

15 orang dari berbagai media dan 15 dari sektor lain di wilayah (provinsi) saat bencana skala nasional terjadi

3. Persentase anak-anak, orang tua atau wali yang disurvei (accidental sampling dalam monitoring di provinsi/kabupaten yang dilanda bencana) yang memberikan persetujuan tertulis sebelum wawancara

100%

4. Jumlah kasus anak-anak, orang tua, atau wali yang dalam pelaksanaan monitoring yang menyatakan telah mendapatkan bayaran (uang) sebagai ganti informasi

0%

5. Jumlah laporan tentang publikasi media yang dapat membuat anak terlacak dengan menggunakan petunjuk lokasi atau tanda penunjuk lain.

0%

6. Persentase materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang berhubungan dengan anak, yang memenuhi kriteria “jangan memperburuk keadaan” yang telah disepakati.

100%

Catatan panduan 1. Panduan organisasi: Komunikasi dan advokasi mengenai perlindungan anak harus dibangun berdasarkan panduan dan proses yang digunakan oleh berbagai lembaga dan organisasi lokal dan internasional. Di dalamnya harus dipertimbangkan norma dan praktik budaya lokal terkait risiko dan penanganan masalah perlindungan anak, serta kebiasaan komunikasi setempat. Jika panduan-panduan belum tersedia, pekerja perlindungan anak harus mengacu kepada standar ini.


59

STANDAR 3

2. Membangun kapasitas advokasi nasional: Persiapkan mereka yang bekerja dalam sektor perlindungan anak - baik formal maupun informal, di tingkat nasional atau lokal, agar memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mengadvokasi isu-isu dalam perlindungan anak sebelum sebuah situasi darurat. Dalam sebuah situasi darurat, kapasitas mereka akan diperkuat lebih baik lagi. Jika kapasitas mereka ini dapat diperkuat selama masa situasi darurat, sistem yang melindungi anak akan lebih kuat juga untuk jangka waktu yang lebih panjang. 3. Pesan tentang perlindungan anak: Pesan-pesan mengenai risiko kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran serta cara pencegahan dan penanganannya dapat mengurangi resiko bagi anak; melalui peningkatan kesadaran ditingkatkan di kalangan anak-anak, para pengasuh dan masyarakat yang berhubungan dengan anak; serta mempromosikan perilaku yang melindungi dan aman bagi anak. Strategi pengembangan pesan perlindungan anak dapat mencakup: • Peningkatan kesadaran tentang risiko dan dampaknya yang berbeda terhadap anak dari berbagai kelompok usia, gender, disabilitas, dll. • peran yang dapat dimainkan oleh anak, pengasuh, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengurangi dan menangani risiko • sifat dari kelompok sasaran dan cara mengadaptasi pesan • saluran/media yang digunakan untuk komunikasi dan cara menyampaikan pesan. Berbagai pesan dan cara untuk menyampaikannya harus didasarkan pada konteks yang sesuai, serta diuji lapangan sebelum digunakan untuk memastikan pesan-pesan tersebut dapat dipahami, dapat diterima secara sosial, tidak diskriminatif, relevan, realistis dan persuasif. Pesan dapat disebarkan melalui media massa (contoh televisi dan radio), profesi (contoh guru atau tenaga medis), selebriti lokal, media umum lainnya (contoh poster dan selebaran), atau kombinasi dari semuanya. 4. Partisipasi: • Partisipasi anak dan kaum muda dalam advokasi, komunikasi dan media merupakan hal mendasar. • partisipasi anak akan meningkatkan komunikasi yang berkualitas, tepat dan persuasif. • partisipasi anak juga memberdayakan anak-anak yang terlibat serta membantu mereka mendapatkan kembali perasaan mengendalikan dan berdaya (sense

60


STANDAR 3

of agency) di tengah-tengah situasi sulit, dan berkontribusi positif pada perkembangan identitas diri, kemampuan mengatasi tekanan, dan keterampilan hidup. • metode untuk melibatkan anak-anak harus dipertimbangkan dalam rangka memastikan mereka aman dan mendapatkan informasi, dan tidak menempatkan anak atau orang dewasa mana pun dalam bahaya. 5. Disclaimer (Penafian): Penafian harus disertakan ketika materi komunikasi atau advokasi menggunakan gambar atau video anak-anak yang mungkin atau tidak mungkin dihubungkan dengan materi tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko anak menjadi lebih rentan terhadap pariwisata seks, perdagangan obat terlarang, korupsi, penolakan oleh masyarakat dan seterusnya. Contoh: “Semua foto yang digunakan di dalam dokumen ini menampilkan anak-anak dari masyarakat di mana [NAMA ORGANISASI] bekerja, tetapi tidak dapat diasumsikan bahwa mereka semua adalah penyintas kekerasan, atau bahwa mereka mewakili anak-anak yang suaranya anda dengarkan dalam kampanye ini.” 6. Informed consent (Persetujuan tertulis setelah penjelasan) • Persetujuan tertulis mencegah kemungkinan konflik antara orang yang mengumpulkan informasi dengan orang yang memberikan informasi. Formulir persetujuan tertulis harus: secara umum menunjukkan tujuan, sifat, metode dan proses pengumpulan informasi, peran dan hak orang yang memberikan informasi, dan kemungkinan risiko dan keuntungan dari pemberian informasi. memastikan informasi yang diberikan akurat dan akan disimpan secara rahasia, atau akan digunakan untuk komunikasi publik atau dalam advokasi jika pemberi informasi menyetujuinya. menyertakan nama lengkap dan tanda tangan orang tua atau wali serta tanggal. • persiapkan alternatif jika anak-anak atau orang tua/wali tidak dapat membaca atau menulis, atau berbicara dengan bahasa yang berbeda dari bahasa yang digunakan di dalam formulir. Anak-anak atau orang tua/wali dengan gangguan intelektual akan cenderung memberikan izin tanpa memiliki pemahaman sepenuhnya mengenai informasi yang telah mereka berikan. • berikan anak-anak dan orang tua mereka semua informasi yang sesuai dengan umur, bahasa yang jelas, atau gunakan komunikasi bergambar jika diperlukan, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan tertulis. • nyatakan dengan jelas bahwa mereka diperbolehkan menolak memberi izin.


61

STANDAR 3

7. Kesaksian: Anak dan kaum muda sering kali menjadi aktivis yang efektif dan dapat menjadi pembicara yang berpengaruh. Pemerintah, wartawan, dan organisasi nasional dan internasional serta pihak lain menyadari hal ini, dan kadang-kadang menawarkan anak-anak muda untuk memberikan kesaksian mereka kepada pers. Mereka mungkin tidak menyadari risiko yang dapat terjadi dengan melakukan hal itu, dan tekanan yang muncul akibat kepentingan pers. Ini adalah isu yang rumit karena mereka juga harus difasilitasi untuk mengekspresikan perasaan mereka mengenai masalah ini melalui bentuk komunikasi yang mereka pilih. Bijaksana dan lindungi anak dan kaum muda yang terlibat, termasuk untuk menolak memberikan informasi mengenai dirinya jika hal itu memang bukan kepentingan terbaik bagi mereka. Jangan pernah merasa keselamatan mereka adalah tanggung jawab orang lain. Pastikan ada lebih dari satu anak dan kaum muda yang mewakili isu ini – tujuannya untuk mencegah yang lain merasa terkucilkan dan melindungi mereka yang memberikan kesaksian agar tidak berulang kali mengenang kembali pengalaman mereka.

62


STANDAR 3

Referensi • ICRC (2009, revision forthcoming). Professional Standards for Protection Work (Chapter 5; Managing Sensitive Protection Information) • Handicap International (2011). Using testimony: supporting our denunciation and advocacy actions • UNICEF (2011). Communicating with Children: Principles and practices to nurture, inspire, excite, educate and heal • UNICEF (2010). Advocacy Toolkit : A guide to influencing decisions that improve children’s lives • UN Committee on the Rights of the Child (2009). General Comment No 12. RC/C/GC/12 • Save the Children (2005). Practice Standards in Children’s Participation • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2014). Buku Standar Kompetensi Tenaga Penanggulangan Bencana. • Kode Etik Jurnalistik (keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006)


63

STANDAR 4

STANDAR 4 MANAJEMEN SIKLUS PROGRAM Untuk standar ini, istilah yang digunakan adalah “manajemen siklus program” dan bukannya “manajemen siklus proyek”. Perbedaan utama antara sebuah program dan proyek adalah sifat terbatas dari sebuah proyek – proyek memiliki tanggal berakhir yang jelas. Program perlindungan anak harus dibangun berdasarkan informasi yang sudah ada bersama dengan asesmen, jika dibutuhkan. Hal ini perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memberikan informasi semua penyesuaian dan rencana yang akan datang. Setiap program harus memiliki tujuan yang spesifik, dan anak-anak serta masyarakat mereka harus terlibat penuh di dalam analisa situasi, desain program dan pemonitoran dan evaluasi. Analisa dan pertimbangan mengenai semua sistem perlindungan anak yang sudah ada serta cara penguatan sistem-sistem tersebut harus selalu diintegrasikan ke dalam program. Standar ini hanya fokus pada elemen-elemen yang secara khusus berhubungan dengan respons perlindungan anak karena manajemen siklus program adalah wilayah yang sangat luas.

PAHAMI

Masa kanak-kanak dan isu perlindungan anak

BELAJAR

Dari pengalaman Anda

Rencanakan dan Laksanakan Program Anda

TAHU

Peraturan perundangundangan dan hak-hak anak

Analisa

Situasinya

STANDAR Semua program perlindungan anak dibangun di atas kapasitas, sumber-sumber daya dan struktur yang sudah ada, dan mengatasi berbagai risiko dan kebutuhan perlindungan anak yang sedang berkembang yang didentifikasi oleh anak-anak perempuan, anakanak laki-laki dan orang dewasa yang terkena dampak situasi darurat.

64


Aksi kunci STANDAR 4

KESIAPSIAGAAN • Laksanakan peninjauan informasi yang tersedia sesegera mungkin, untuk kemudian dilanjutkan dengan analisa situasi atau konteks, untuk mengidentifikasi penyebab langsung dan akar dari ancaman terhadap anak-anak, dan untuk menginformasikan tindakan lebih lanjut; • libatkan anak-anak dalam menganalisa dan merencanakan, serta memastikan pandangan mereka didengar, dihormati dan diberikan bobot; dan • tinjau pemetaan sistem perlindungan anak nasional, termasuk sistem berbasismasyarakat, untuk memahami kebijakan, peraturan, layanan, praktik dan kapasitas yang tersedia.

RESPONS

• Dari fase pengkajian, dan di dalam setiap fase program, usahakan untuk memahami mekanisme formal dan informal yang sudah ada, yang telah melindungi anak-anak, lalu mulailah dari sana. • bentuk atau dukung pengkajian struktur koordinasi bersama atau terkoordinasi antar-lembaga (lihat Standar 1): • sebarkan informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang dapat diakses; • prioritaskan asesmen antar-lembaga di atas asesmen oleh hanya satu lembaga, dengan menggunakan struktur yang ada untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi; • pastikan pertimbangan perlindungan anak disertakan dalam pengkajian multi-sektor; • lakukan kaji-cepat perlindungan anak dalam lima minggu pertama respons; • lanjutkan dengan asesmen mendalam dan monitoring situasi yang sedang berjalan, termasuk konsultasi dengan anak-anak dan dewasa jika waktu dan situasinya memungkinkan; • pastikan tim pengkajian dibentuk dengan kombinasi gender, kemampuan, latar belakang etnis, dll., sehingga mencerminkan populasi target; • pisahkan populasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan lokasi geografis (dan disabilitas serta latar belakang etnis bila sesuai); • desain program untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat atau tidak akan dapat dipenuhi oleh negara atau populasi, sementara membangun di atas struktur yang ada, yang berfungsi dan positif di tempatnya. • desain respons untuk mempertimbangkan mereka yang terpinggirkan dan anak-anak, serta anak-anak yang paling berisiko; • prioritaskan aksi-aksi yang menyelamatkan nyawa; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

65

• bangun mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dan keluhan dari penerima manfaat;

STANDAR 4

• monitor kualitas, output (keluaran), outcome (hasil) dan, jika mungkin, dampak dari program; • bagikan temuan dan hasil kepada pemangku kepentingan, termasuk anakanak dan keluarga yang terkena dampak; • pastikan temuan memberikan umpan balik dalam penyesuaian program; • inisiasi atau ambil bagian dalam inisiatif pembelajaran bersama atau evaluasi program perlindungan anak dan aspek-aspek lain dalam respons kemanusiaan yang mungkin mempengaruhi perlindungan anak; dan • bagikan pembelajaran dan gunakan untuk menginformasikan desain pada intervensi selanjutnya.

Pengukuran TARGET OUTCOME

INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase program perlindungan anak dengan tujuan yang sesuai dengan prioritas perlindungan anak yang diidentifikasi oleh anak-anak dan orang dewasa.

80%

2. Persentase program perlindungan anak yang didesain dengan tujuan eksplisit untuk menggunakan kapasitas, sumber daya dan struktur yang diidentifikasi dan sudah ada sebelumnya,

90%

INDIKATOR AKSI

66

TARGET AKSI

3. Tinjauan pustaka dilakukan atau dimutakhirkan dalam dua minggu pertama setelah kedaruratan dimulai

Ya

4. Kaji cepat yang mencakup masalah perlindungan anak dilakukan di dalam lima minggu pertama respons atau situasi darurat

Ya

5. Persentase perempuan perlindungan anak

CATATAN

dalam

tim

pengkajian

Antara 40% dan 60%

6. Persentase program perlindungan anak yang telah dievaluasi

90%

7. Persentasi proyek perlindungan anak yang telah disesuaikan dan dicatat sebagai respons dari informasi yang telah dikumpulkan dari anak dan orang dewasa

90%

8. Sistem untuk memonitor kualitas program dan keluaran disusun dalam 3 minggu setelah awal proyek

Ya


(4) ketika sebuah asesmen dilakukan dalam 6 bulan terakhir

Catatan panduan STANDAR 4

1. Informasi dari sebelum situasi darurat: Informasi hampir selalu tersedia mengenai situasi perlindungan anak, walaupun mungkin hanya sebagian dan tidak dapat disajikan sebagai informasi perlindungan anak. Data kuantitatif mengenai fasilitas pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial, pekerja anak, populasi pengungsi, dan kehadiran di sekolah mungkin tersedia, demikian pula informasi yang benar mengenai undang-undang dan kebijakan serta kesiapsiagaan nasional dan rencana respons. Informasi kualitatif mengenai tingkah laku dan norma sosial mungkin tersedia. Periksa apakah pemetaan yang komprehensif mengenai sistem perlindungan anak pernah dilakukan, dan/atau apakah informasi mengenai perlindungan anak tersedia dalam situasi-situasi kemanusiaan sebelumnya. 2. Struktur koordinasi: Struktur koordinasi pengkajian antar-lembaga (di dalam mekanisme koordinasi perlindungan anak, jika ada) harus bermanfaat sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan dan membagikan informasi, mempromosikan adaptasi perangkat dan metode yang umum, melakukan perencanaan bersama, dan bersama-sama menganalisa informasi. Koordinasi yang baik mempromosikan transparansi, mendorong rasa kepemilikan terhadap temuan-temuan pengkajian, dan membantu memprioritaskan program dan anggaran. Koordinasi juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap isu-isu perlindungan anak, memastikan lebih kecil kemungkinan anak-anak terlupakan, dan terdapat lebih sedikit kesenjangan kapasitas. Anak-anak mungkin berisiko terhadap beberapa ancaman perlindungan anak, dan koordinasi mengenai pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi membantu menciptakan respons yang lebih holistik (lihat Standar 1). 3. Asesmen multisektor: Koordinasi harus dilakukan bersama sektor lain jika memungkinkan, terutama sektor-sektor yang berhubungan dengan perlindungan, kekerasan berbasisgender, dan kesehatan mental serta dukungan psikososial. Asesmen multisektor awal seringkali memberikan informasi untuk program kedaruratan awal dan prioritas pendanaan, dan dapat memberikan gambaran mengenai prioritas masalah perlindungan anak. Untuk tujuan ini, indikator antar-lembaga dapat ditemukan dalam Pedoman Operasional - Komite Tetap Antar Lembaga (IASC) untuk Asesmen Kebutuhan Terkoordinasi. Karena asesmen ini seringkali dilaksanakan oleh generalis, pada tahap ini cukup untuk mengikutsertakan pertimbangan yang tidak bersifat sensitif. 4. Asesmen bertahap: Asesmen dapat dipandang lebih sebagai sebuah proses dari pada suatu kejadian tunggal. Asesmen awal harus menyediakan dasar untuk memonitor situasi yang Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

67

STANDAR 4

sedang berlangsung dan untuk isu-isu perlindungan anak sambil memastikan ada keseimbangan antara pengumpulan informasi dan respons yang sesuai. Penting untuk menyadari dan tidak mengakibatkan atau berkontribusi pada “kebosanan akan asesmen” (ketika populasi terus menerus dikaji oleh orangorang dan organisasi berbeda). Jika mungkin, adaptasi dan gunakan perangkat Kaji Cepat Perlindungan Anak untuk fase cepat, atau gunakan perangkat Asesmen Perlindungan Anak Antar-Lembaga yang lebih komprehensif jika waktu dan sumber daya mengizinkan (lihat Prinsip Perlindungan Sphere dan Standar Inti 3 dalam asesmen). 5. Pemisahan data: Pada masa awal situasi darurat, pemisahan mendetil seringkali tidak mungkin. Sesegera mungkin, informasi harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun, laki-laki dan perempuan; anak usia 6 sampai 12 tahun, laki-laki dan perempuan; dan anak usia 13 sampai 17 tahun, laki-laki dan perempuan. Di atas itu, informasi harus dipisahkan dalam golongan 10 tahun, misalnya 50 sampai 59 tahun, laki-laki dan perempuan; 60 sampai 69 tahun, laki-laki dan perempuan; 70 sampai 79 tahun, laki-laki dan perempuan; dan 80 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan. 6. Inklusi: Pengkajian harus merefleksikan pandangan seluruh masyarakat, termasuk anak-anak yang terpinggirkan seperti anak-anak dengan disabilitas, kelompok etnis minoritas, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, dan anak-anak LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Interseksual). Bagi sebagian orang, mungkin sulit atau berbahaya untuk berbicara secara terbuka. Berbicaralah secara terpisah dengan anak-anak karena mereka cenderung tidak ingin berbicara di depan orang dewasa, dan karena melakukan hal itu mungkin menempatkan mereka dalam bahaya. Dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak-anak perempuan harus berbicara secara terpisah dari laki-laki dan anak laki-laki. Ketika berdiskusi dengan anak atau orang tua dengan disabilitas, adaptasikan komunikasi dengan tipe disabilitas mereka. 7. Manajemen Informasi Konsultasi dengan spesialis manajemen informasi sepanjang perencanaan, desain, analisa dan penafsiran sebuah asesmen. Metode pengumpulan informasi harus baik secara teknis. Jika keahlian lokal dalam manajemen informasi tidak tersedia, dukungan teknis mungkin didapatkan melalui KKAP (lihat Standar 5). 8. Hidup bermartabat: Bagaimana suatu respons kemanusiaan dirancang dapat berdampak sangat kuat pada martabat dan kesejahteraan populasi yang terdampak bencana. Pendekatan program yang menghargai setiap individu, memperkuat mekanism bertahan, mendukung identitas agama dan budaya, mempromosikan swadaya

68


STANDAR 4

berbasis masyarakat dan mendorong jaringan dukungan sosial yang positif, berkontribusi pada kesejahteraan psikososial dan merupakan bagian penting dari hak manusia untuk hidup dengan bermartabat. 9. Evaluasi program: Evaluasi dapat menginformasikan strategi secara langsung, pada titik tengah dari proyek atau program, atau di titik akhir untuk mengkaji hasil, mengidentifikasi praktik yang baik, dan membuat rekomendasi untuk pengembangan program yang akan datang. Evaluasi harus dilakukan sejalan dengan standar teknis khusus untuk bidang ini, termasuk penggunaan evaluator mandiri. Dimungkinkan untuk membagikan hasil evaluasi dengan mereka yang terdampak sehingga mereka dapat menyampaikan ide mereka mengenai pilihan-pilihan alternatif untuk meningkatkan kualitas program. Harus ada rencana yang jelas untuk mengikutsertakan temuan evaluasi ke dalam program. 10. Memastikan pandangan masyarakat yang terdampak, termasuk anak: Asesmen atas dampak (dengan kata lain, efek yang lebih luas dari intervensi, positif atau negatif, disengaja atau tidak disengaja) dianggap realistis serta penting bagi respons kemanusiaan. Masyarakat yang terdampak, termasuk anak, adalah penilai yang paling baik untuk perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena itu, asesmen atas dampak, monitoring program, dan evaluasi program harus melibatkan umpan balik dari anak dan orang dewasa, mendengarkan apapun, dan menggunakan berbagai pendekatan partisipatif yang berfokus pada kualitas sekaligus pada kuantitas. Untuk anak, selain karena ini adalah hak mereka, melibatkan anak akan membantu mereka mendapatkan kembali perasaan mengendalikan dan menggerakkan (sense of agency) di tengah-tengah situasi sulit, dan berkontribusi positif pada identitas, kebertahanan, dan keterampilan hidup.


69

STANDAR 4

Referensi • CPWG (2012). Child Protection Rapid Assessment toolkit • Save the Children (2005) Practice Standards in Children’s Participation • The Sphere Project (2011). Sphere Core Standards • UN Committee on the Rights of the Child (2009). General Comment No 12. CRC/C/GC/12 • www.cpwg.net • www.cpmerg.org • www.oneresponse.net/assessments

70


STANDAR 5 MANAJEMEN INFORMASI STANDAR 5

Di dalam konteks respons kemanusiaan, terdapat tiga kategori aktivitas yang diterapkan dalam manajemen informasi: (1) Informasi mengenai seorang anak tertentu dikumpulkan, disimpan, dan disebarkan hanya dan ketika perlu (lihat Standar 15 di Manajemen Kasus) (2) Informasi mengenai situasi umum tentang anak di dalam konteks tertentu dikumpulkan atau disusun, dengan melihat ke dalam faktor risiko dan pola pelanggaran secara keseluruhan (lihat Standar 6 tentang Monitoring) (3) Informasi dikumpulkan, diolah dan digunakan untuk mengilustrasikan gambaran keseluruhan respons (lihat Standar 4 mengenai Manajemen Siklus Program). Dua kategori terakhir mengenai informasi akan dikonsolidasi, dianalisa, diringkas, dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program demi perlindungan anak. Jika memungkinkan, informasi harus disebarkan kepada aktor-aktor yang relevan agar respons yang terkoordinasi dapat terwujud. Semua standar ini tidak bertujuan untuk menggantikan perangkat dan pelatihan manajemen informasi yang sudah ada, melainkan untuk menyediakan perspektif perlindungan anak dalam manajemen informasi.

STANDAR Informasi mutakhir yang dibutuhkan untuk program perlindungan anak yang efektif dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disampaikan dengan sepenuhnya menghargai kerahasiaan, dan sesuai dengan prinsip “jangan memperburuk keadaan” serta kepentingan terbaik anak.

Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Melalui kerja sama dengan pekerja kemanusiaan lainnya, kembangkan, adaptasi, dan terjemahkan perangkat dan prosedur informasi baku antarlembaga berdasarkan sistem manajemen informasi nasional atau sistem lain Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

71

STANDAR 5

yang tersedia, serta undang-undang dan peraturan nasional yang sesuai mengenai privasi (contoh: formulir pendaftaran dan manajemen kasus, perangkat asesmen dan monitoring situasi, perangkat monitoring pencapaian untuk menelusuri ruang lingkup dan kualitas intervensi perlindungan anak, pelatihan yang berhubungan dengan manajemen informasi, dan protokol penyebarluasan informasi); dan • bekerja sama dengan pihak lain yang bekerja untuk perlindungan anak dalam

mengidentifikasi statistik terkini mengenai perlindungan anak yang tersedia di situasi yang dihadapi dan menetapkan nilai data dasar antar-lembaga untuk serangkaian prioritas masalah perlindungan anak yang disepakati (contoh masalah sehubungan dengan pengasuhan berbasis-keluarga, kesejahteraan anak, bentuk terburuk pekerja anak dan kekerasan terhadap anak, dll) dengan menggunakan data yang tersedia (lihat Standar 4).

RESPONS • Terlibat dalam asesmen bersama atau yang terkoordinasi dengan menggunakan perangkat yang disepakati; jika memungkinkan hindari pelaksanaan asesmen oleh hanya satu lembaga tertentu; • sebelum melakukan pengumpulan data, berikan kepada pelaku pengumpulan data pelatihan mengenai keterampilan mewawancara, teknik untuk berinteraksi dengan anak, dan langkah-langkah untuk menjamin kerahasiaan; • mintalah persetujuan setelah penjelasan secara tertulis dari sumber informasi (contoh, anak-anak, pengasuh mereka, dan anggota masyarakat); • melalui koordinasi dengan pekerja kemanusiaan lainnya, persiapkan sistem manajemen informasi yang paling cocok untuk mendukung elemen-elemen utama dalam respons perlindungan anak seperti manajemen kasus, monitoring situasi, monitoring pencapaian, atau pemantauan keadaan seorang anak tertentu, berdasarkan hal-hal yang sudah ada di dalam negara tersebut; • kembangkan kode rujukan yang menghubungkan informasi pribadi dengan informasi lain tanpa menggunakan nama; • informasi kasus hanya boleh disebarkan setelah disetujui oleh anak atau walinya; • simpan informasi tertulis (dokumen kasus) di dalam lemari yang terkunci (tahan api dan berbahan besi) atau kirimkan ke luar negeri atau tempat lain; • lindungi data elektronik dengan kata sandi dan kirimkan melalui jaringan (web) dalam bentuk dokumen sandi (encrypted). • pastikan petugas yang menganalisa/mengkompilasi/mengubah bentuk sandi informasi dapat dipercaya dan telah diberi tahu tentang sifat informasi yang mereka tangani, dan pastikan informasi ini ditangani di tempat yang aman; • desain sebuah strategi keamanan yang memastikan kerahasiaan tetap terjamin ketika dalam situasi evakuasi atau force majeure (keadaan kahar) lainnya;

72


• pastikan informasi di level masyarakat terkonsolidasi, dianalisa, dan disebarkan kepada aktor lain yang bersangkutan, termasuk masyarakat dan anak-anak bila memungkinkan; dan

STANDAR 5

• latih semua staf perlindungan anak mengenai manajemen informasi dasar dan aman.

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Jumlah proses di bawah ini yang menggunakan perangkat antar-lembaga yang disepakati: asesmen atau monitoring situasi, 4W dan manajemen kasus

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME 3/3

TARGET AKSI

2. Persentase anggota staf lembaga yang disurvei, yang dapat mengekspresikan pengetahuan mengenai prosedur pembagian informasi saat mengelola kasus

90%

3. Persentase pengumpul data yang telah dilatih setidaknya satu hari sebelum mulai mengumpulkan data

100%

4. Persentase pengumpul data yang dapat menyebutkan setiaknya 5 prinsip etiik yang perlu diikuti dalam pengumpulan data

90%

5. Persentase proposal proyek perlindungan anak di dalam respons situasi darurat yang dipelajari, yang mendemonstrasikan hubungan kritis dengan informasi yang dikumpulkan selama pengkajian antar-lembaga

90%

6. Persentase anak-anak, orang tua atau pengasuh yang disurvei yang ingat telah memberikan persetujuan tertulis sebelum sebuah wawancara

90%

CATATAN (1) Mungkin diperlukan penyesuaian karena beberapa lembaga tidak akan terlibat di dalam manajemen kasus (2) Sebuah pendekatan etis ke informasi di tingkat masyarakat harus dijelaskan di tingkat negara, tetapi dapat mencakup penghargaan beberapa prinsip seperti: “jangan memperburuk keadaan”, kepentingan terbaik anak, kerahasiaan informasi, dll.

Catatan panduan 1. Koordinasi: Dalam sebagian besar respons situasi darurat, OCHA membentuk Information Management Task Force-IMTF (Satuan Tugas Manajemen Informasi), yang mengintegrasikan isu perlindungan anak melalui partisipasi aktif focal point manajemen informasi perlindungan anak. Beberapa situasi darurat membutuhkan mekanisme koordinasi informasi perlindungan anak yang khusus, sedangkan yang lain menggabungkan koordinasi manajemen informasi di dalam keseluruhan mekanisme perlindungan anak. Badan koordinasi ini dapat memimpin aktivitas yang berhubungan dengan manajemen informasi, dan memastikan hubungan dengan proses manajemen informasi lain (misalnya di dalam sektor lainnya). Badan ini juga dapat mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan, atau melalui kerja sama dengan pihak lainnya mengembangkan, atau mengadaptasikan perangkat dan prosedur baku seperti: formulir pendaftaran standar; modul pelatihan standar; panduan mengenai tindakan darurat selama proses pengkajian, Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

73

STANDAR 5

panduan mengenai penyebaran hasil pengkajian, dan panduan mengenai cara mengatasi kebutuhan informasi dari masyarakat yang terkena dampak. Berbagai perangkat semacam itu harus dibagikan kepada KKPA tingkat global. Usaha koordinasi harus dipertimbangkan oleh semua organisasi yang ada di dalam lokasi tertentu dan dalam mandat masing-masing. 2. Kesalahan yang sering terjadi: Waspada terhadap berbagai kesalahan berikut dalam manajemen informasi: • Tidak menggunakan sistem manajemen kasus yang sudah ada • mengumpulkan “good to know data“ (data yang kurang penting untuk digunakan) • tidak mengetahui bagaimana informasi akhirnya akan digunakan • mengumpulkan data dengan cara yang tidak teratur • mengumpulkan, namun tidak menganalisa data • menggunakan indikator yang kompleks • menyamaratakan data yang tidak seharusnya disamaratakan • tidak mempertimbangkan konteks lokal ketika menafsirkan data • menggunakan metode pengumpulan data yang tidak sesuai • tidak melakukan triangulasi informasi • tidak menjelaskan kepada pemberi informasi alasan informasi itu diperlukan dan cara penggunaannya • meningkatkan ekspektasi selama pengumpulan informasi (memberikan janji palsu) • menunda informasi digunakan atau tidak-digunakan. 3. Tindakan pengamanan: Dalam situasi tertentu, informasi yang sangat sensitif mungkin membutuhkan tindakan pengamanan seperti pembatasan akses. Informasi harus disimpan di lokasi yang aman, di dalam atau di luar negeri, dengan orang-orang terpilih dalam jumlah terbatas yang diberikan akses kepada kata sandi yang tidak dapat dialihkan. Semua catatan tertulis membutuhkan kabinet dokumen atau lemari yang dapat dikunci yang disediakan hanya untuk tujuan ini. Semua informasi elektronik harus dilindungi. Menentukan apakah menggunakan dokumen tertulis atau basis data elektronik untuk menyimpan dan mengelola informasi yang dikumpulkan harus dilakukan berdasarkan ukuran muatan kasus, lokasi geografis anak, dan sumber daya yang tersedia untuk mempersiapkan sistem basis data elektronik, seperti Inter-agency Child Protection Information Management System-IA CP IMS (Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak Antar-Lembaga).

74


4. Siapa Pemilik Informasi:

STANDAR 5

Jika memungkinkan, pemerintah (melalui Kementerian Sosial atau yang setingkat) harus dilibatkan dalam manajemen informasi, termasuk pengumpulan data dan penyimpanan informasi. Jika hal ini tidak memungkinkan di lokasi situasi darurat, harus diberikan perhatian khusus untuk bekerja dalam struktur yang sudah ada dan membangun kapasitas pemerintah dalam manajemen informasi dalam rangka memastikan keberlangsungan jangka panjang, menghindari pengabaian praktik yang sudah berjalan, dan memperkuat sistem perlindungan anak. Perhatian khusus untuk keamanan dan kerahasiaan data perlu diberikan ketika bekerja bersama pemerintah. Terutama ketika informasi yang dikumpulkan adalah tentang anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata (Children Associated with Armed Forces or Armed Groups-CAAFAG) atau penyintas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan pemerintah atau perwakilan mereka. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan keterlibatan pemerintah tidak menimbulkan bahaya yang tidak diinginkan kepada anak-anak. 5. Penyebaran informasi: Penting untuk mengembangkan Protokol Penyebarluasan Informasi (atau Prosedur Operasi Standar mengenai Penyebarluasan informasi) antara berbagai mitra (termasuk pemerintah) yang bekerja sama dalam proyek mana pun yang mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi mengenai perorangan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Semua protokol ini harus memandu cara pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dasar yang seharusnya untuk membagi semua atau sebagian informasi mengenai seorang anak tertentu. Pembagian informasi harus dipandu oleh kepentingan terbaik anak dan harus mengikuti prinsip “jangan memperburuk keadaan” dan “informasi yang tidak penting”. 6. Pelaporan Wajib: Beberapa Negara memiliki persyaratan mengenai pelaporan yang diwajibkan yang mengharuskan staf perlindungan anak melaporkan kasus perlakuan salah atau penelantaran kepada pihak pemerintah terkait. Sangat penting untuk mengenal peraturan perundang-undangan lokal dan standar yang berlaku di suatu wilayah dan untuk mematuhinya, jika memungkinkan. Jika ada kekhawatiran mengenai beberapa orang pihak yang mungkin tidak dapat menjaga kerahasiaan, atau jika pelaporan akan menempatkan mereka atau anak dalam bahaya, keputusan harus dibuat berdasarkan kasus per kasus dan di atas segalanya harus dipandu oleh kepentingan terbaik anak. 7. Kerahasiaan data: Informasi yang dikumpulkan mengenai seorang anak tertentu, pengasuh, atau anggota masyarakat harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu penting untuk membatasi orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi ini: semakin sedikit yang terlibat, semakin mudah untuk memastikan kerahasiaannya. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

75

STANDAR 5

Di dalam pekerjaan mereka, case workers (pekerja sosial yang terlibat dalam penanganan kasus) harus memastikan bahwa kasus yang mereka tangani diberi kode rujukan yang dapat diidentifikasi tanpa membuka informasi pribadi yang tidak perlu. Satu-satunya fungsi kode rujukan adalah untuk menghubungkan informasi pribadi dengan informasi lainnya. Demikian pula informasi pribadi apa pun yang disampaikan/dibagikan secara elektronik harus dikirimkan sebagai lampiran yang terpisah dan dilindungi dengan kata sandi. Penyebaran informasi harus benar-benar berdasarkan “need-to-know” (“perlu-diketahui”) dan dilakukan hanya jika hal itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu cara lain untuk melindungi informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi adalah dengan mengirimkan data yang terpisah, tergantung kepada tujuan penggunaannya. 8. Persetujuan setelah penjelasan Persetujuan setelah penjelasan adalah kesepakatan suka rela dari seorang individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, dan yang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Untuk menyediakan “persetujuan setelah penjelasan” seorang individu harus mampu memahami, dan mengambil keputusan tentang situasi mereka sendiri. Persetujuan ini dapat diminta dari seorang anak atau dari wali mereka, tergantung pada usia anak dan tingkat kedewasaan mereka. Sebagai sebuah panduan, persetujuan setelah penjelasan harus diminta dari seorang anak ketika anak tersebut dianggap sudah cukup dewasa untuk memahami. Biasanya usia 15-18 tahun sudah dapat memberikan persetujuan secara lisan atau tertulis. Bagi anak yang lebih kecil, keputusan harus dibuat berdasarkan kasus per kasus. Jika pewawancara memutuskan seorang anak tidak sepenuhnya memahami isi dari formulir persetujuan setelah penjelasan, maka persetujuan harus diminta dari salah satu orang tua atau wali. Dalam semua kasus, bahkan untuk anak-anak yang sangat muda (yaitu berusia di bawah 5 tahun), harus dilakukan usaha untuk menjelaskan alasan informasi harus dicari dan apa kegunaannya, termasuk bagaimana informasi akan dibagikan, dengan menggunakan bahasa sederhana yang sesuai dengan umur mereka. Hal ini akan mencegah potensi konflik antara pengumpul informasi dan pemberi informasi. Formulir persetujuan tertulis harus secara umum merinci: tujuan, sifat, metode dan proses pengumpulan informasi; peran dan hak pemberi informasi; dan potensi risiko dan keuntungan. Di dalamnya juga harus dipastikan keakuratan dan kerahasiaan informasi. Persetujuan bisa didapatkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dalam kedua kasus, formulir harus menyertakan nama lengkap dan tanda tangan pemberi informasi beserta tanggal (kecuali informasi ini disimpan secara terpisah untuk alasan kerahasiaan).

76


Referensi STANDAR 5

• ICRC (2009, revision forthcoming). Professional Standards for

Protection Work (Chapter 5: Managing Sensitive Protection Information)

• UNHCR and IRC (2011). Field Handbook for the implementation

of UNHCR BID Guidelines

• www.childprotectionims.org


77

STANDAR 6 MONITORING PERLINDUNGAN ANAK STANDAR 6

Monitoring atau pemantauan secara sistematis terhadap masalah perlindungan anak harus dilakukan sejak tahap awal situasi darurat. Monitoring mengacu pada pengumpulan informasi yang berkelanjutan tentang tingkat dan pola tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Dalam beberapa kasus juga mencakup pengumpulan informasi mengenai kejadian atau pelanggaran tertentu. Masalah atau isu yang akan dimonitor dapat sangat bervariasi, tergantung pada konteks dan dapat mencakup, misalnya: penculikan, perlakuan salah, penahanan sewenang-wenang, pelibatan anak dalam pekerjaan yang berbahaya, kesejahteraan mental dan fisik, pembunuhan, tindakan yang mengakibatkan disabilitas, pelibatan anak dalam konflik, keterpisahan, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan perdagangan orang. Monitoring harus selalu dihubungkan dengan respons dan rujukan agar tindakan dapat dilakukan segera untuk menangani risiko terhadap kehidupan atau kesejahteraan seorang anak. Dalam wilayah terdampak bencana, di mana mekanisme normal pemantauan dan penanganan seringkali tidak memadai atau tidak dapat bekerja, maka perlu diterapkan mekanisme khusus yang diperkuat dengan kebijakan otoritas pemerintahan setempat. Di Indonesia, beberapa lembaga pemerintah memiliki tugas dan fungsi pemantauan. Di antara lembaga tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki mandat pemantauan pelaksanaan Undangundang Perlindungan Anak, dan Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang memantau situasi hak asasi manusia di Indonesia. Ketiadaan data yang diakibatkan kapasitas yang tidak memadai serta koordinasi pengumpulan data yang lemah seringkali dianggap menjadi tantangan dalam memantau situasi perlindungan anak di Indonesia.

STANDAR Informasi yang objektif dan tepat waktu mengenai masalah perlindungan anak dikumpulkan dengan cara yang etis dan secara sistematis digunakan untuk mengarahkan kegiatan pencegahan dan respons.

78


Aksi kunci KESIAPSIAGAAN

STANDAR 6

• Petakan sistem perlindungan anak, dari tingkat nasional hingga ke tingkat masyarakat, termasuk sistem rujukan yang tersedia dan kesenjangan dalam sistem rujukan tersebut; • tetapkan lembaga utama yang mengkoordinir pengumpulan, analisa, dan pemanfataan data. • bangun data dasar yang disepakati bersama tentang informasi utama perlindungan anak dengan menggunakan sumber data yang sudah tersedia, termasuk data di kuantitatif dan kualitatif di tingkat terendah (Kabupatan, Kecamatan, Kelurahan/Desa); • bersama dengan lembaga/pekerja kemanusiaan lainnya, sepakati indikator bersama dan proses monitoringnya, serta tentukan peran masing-masing pihak; pastikan semua kesepakatan tersebut menjadi panduan bagi semua pihak; • kembangkan sistem rujukan internal dan antar lembaga pemerintah maupun masyarakat, dan pastikan semua petugas/pekerja menyadari tanggung jawab mereka untuk merujuk setiap kasus; • pastikan pekerja perlindungan anak terlibat dalam monitoring, melibatkan anggota masyarakat, menerima pelatihan khusus mengenai peran mereka dalam pemantauan, termasuk pertimbangan-pertimbangan etik, serta selalu mendapatkan informasi terkini; • pertimbangkan kebutuhan pembiayaan, logistik, serta metode komunikasi untuk memastikan laporan dan rujukan dilakukan secara tepat waktu; dan • dalam situasi konflik bersenjata, identifikasi mitra yang dapat melaksanakan monitoring pelanggaran berat terhadap anak, termasuk kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik.

RESPONS • Kaji/analisa hasil penelitian, asesmen, pengamatan atau informasi lainnya yang tersedia terkait situasi; • sepakati persoalan perlindungan anak yang akan dimonitor, termasuk definisi dan indikator, metode pengumpulan data, serta sistem manajemen informasi (cetak dan elektronik) yang akan digunakan; • sepakati kriteria untuk pemilahan data, sebagai tambahan dari usia dan jenis kelamin; • selaraskan prosedur bersama untuk berbagi informasi dengan mekanisme monitoring perlindungan anak dari berbagai lembaga yang ada; • latih para pengumpul data dan pastikan bahwa cara pengumpulan informasi melalui kegiatan monitoring dan penggunaannya secara aman didiskusikan Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

79

oleh semua lembaga yang ada dan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas proses koordinasi; • antisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan kasus-kasus tidak dilaporkan oleh masyarakat, atau juga pencatatan ganda terhadap sebuah kasus;

STANDAR 6

• di tingkat koordinasi antar-lembaga, identifikasi respons yang sesuai untuk setiap jenis kasus dan pelanggaran (lihat Standar 3, 4, dan 15); • pastikan “kepentingan terbaik bagi anak” menjadi pertimbangan utama ketika mengumpulkan informasi, disamping juga mendapatkan persetujuan tertulis dengan penjelasan (informed consent); dan • pastikan praktik/kebiasaan yang baik diikuti dalam mengelola informasi (lihat Standar 5). • jika lembaga pemerintah di tingkat nasional dan provinsi/daerah setempat telah membentuk satuan tugas dan mekanisme monitoring dan pelaporan di daerah terdampak, monitor dan laporkan pelanggaran berat terhadap anak serta periksa bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti ke gugus tugas atau penyedia layanan yang sesuai;


100%

2. Informasi di dalam sistem monitoring perlindungan anak dipilah, setidaknya, berdasar jenis kelamin dan usia

Ya

INDIKATOR AKSI

80

TARGET OUTCOME

1. Persentase laporan rutin yang ditetapkan BNPB atau BPBD yang menyertakan informasi mengenai situasi perlindungan anak

TARGET AKSI

3. Persentase pengumpul data yang dilatih mengenai pengumpulan data perlindungan anak, termasuk tentang pertimbangan etis

100%

4. Persentase rata-rata keanggotaan perempuan dalam tim monitoring

30%

5. Kerangka kerja monitoring bersama yang disepakati, termasuk indikator, metode pengumpulan data, dan frekuensi pengumpulan data tersedia

Ya

6. Persentase kasus yang dilaporkan yang mendapatkan penanganan tindaklajut secara memadai dan tepat waktu oleh lembaga dalam jaringan atau mekanisme rujukan penanganan

75%


Catatan panduan 1. Pemetaan:

STANDAR 6

• Sistem monitoring dan pengamatan yang sudah ada harus dipetakan untuk memahami situasi dan kesenjangan utama. Jika tidak tersedia, sistem monitoring perlu dibangun, dan sedapat mungkin dihubungkan dengan berbagai sistem yang sudah ada dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat sistem tersebut. • mekanisme monitoring dan pelaporan dapat mencakup: monitoring dan pelaporan berbasis masyarakat komite perlindungan atau komite manajemen kamp pengungsian data administratif rutin (contoh, dari sistem layanan kesehatan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian RI) sistem bersama milik UNHCR dan UNFPA untuk monitoring kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence Information Management SystemGBVIMS), dan Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak (Child Protection Information Management System-CPIMS). 2. Asesmen: • Kaji informasi yang ada untuk mengidentifikasi: kecenderungan, masalah, dan risiko utama dalam perlindungan anak, konteks tempat semua isu tersebut muncul apakah masalah ditanggapi dan cara menanggapinya. • kajian harus mempertimbangkan aspek keamanan dan potensi risiko untuk melakukan kegiatan monitoring, implikasi sumber daya, ketersediaan sumber informasi, dan pengkajian terhadap pelanggaran. • gunakan analisa berbasis bukti untuk menyebutkan siapa di antara masyarakat yang terkena dampak krisis, yang paling berisiko menghadapi bentuk-bentuk kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan salah – apakah anak perempuan atau anak laki-laki, remaja perempuan atau remaja laki-laki atau lebih khusus lagi mereka yang memiliki disabilitas. • analisa harus memungkinkan untuk: pembuatan profil tentang perbedaan kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam populasi, dan mengidentifikasi cara dan apakah kebutuhan mereka dipenuhi oleh elemen sistem perlindungan anak yang ada. mendapatkan gambaran objektif tentang kecenderungan dan pola.


81

3. Koordinasi: • Kegiatan monitoring perlindungan anak harus dilakukan secara terkoordinasi, termasuk dengan berbagai sektor kemanusiaan lain, untuk menghindari duplikasi, memastikan seluruh wilayah geografis terpantau, serta pelanggaran dan risiko yang spesifik juga terpantau.

STANDAR 6

• penting untuk memiliki sistem pengumpulan dan pengelolaan informasi yang disepakati bersama, baik secara manual maupun elektronik, termasuk formulir, indikator, kumpulan data minimum, panduan keamanan bersama, dan lainlain. Jika relevan, semua usaha ini harus menjadi bagian dari kelompok kerja koordinasi atau sistem gugus tugas yang lebih luas (lihat Standar 1 dan 5). 4. Pelatihan: • Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, semua staf/pekerja perlindungan anak harus dilatih tentang hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional serta perundangan nasional mengenai semua isu perlindungan anak. • selama respons, pekerja perlindungan anak yang terlibat harus memahami cara yang aman untuk merujuk kasus ke sistem monitoring. • semua staf/pekerja kemanusiaan di lembaga masyarakat maupun pemerintah nasional/lokal yang terlibat di dalam monitoring perlindungan anak harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai wawancara yang ramah bagi anak termasuk anak dengan disabilitas, pengkajian risiko, soal keamanan, pelaporan yang sensitif-konflik, proses dan metodologi pelaporan, serta pengumpulan informasi. Pelatihan harus mencakup: hak privasi anak laki-laki dan anak perempuan, perlindungan terhadap identitas dan kerahasiaan, hak-hak anak untuk didengar pendapatnya dan untuk terlibat dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka, serta hak-hak anak atas perlindungan dari bahaya dan pembalasan/retribusi. 5. Respons yang terprogram/terencana: • Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tujuan spesifik, yaitu untuk melaporkan masalah perlindungan anak, membangun akuntabilitas, dan menyediakan informasi untuk perancangan upaya pencegahan dan respons yang terencana. • jika ada mekanisme koordinasi perlindungan anak, maka semua anggota mekanisme ini harus mendapatkan informasi mengenai: rujukan pelaporan – di mana anggota dapat menyampaikan laporan kasus dan pelanggaran ke mekanisme pelaporan yang benar. rujukan kasus – di mana pelaksana monitoring dapat merujuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak ke mekanisme bantuan dan layanan respons yang layak.

82


6. Partisipasi masyarakat: • Masyarakat dan organisasi kemasyarakat harus diajak berdiskusi dan konsultasi dengan tujuan memperkuat peran mereka dalam melindungi anak-anak.

STANDAR 6

• anak perempuan, anak laki-laki, pengasuh dan pemimpin masyarakat harus diberikan informasi mengenai kegiatan monitoring dan hasil yang bisa diperoleh dari monitoring, sehingga mereka memiliki harapan yang realistis terhadap respons dan akuntabilitas. • mekanisme dan cara penyampaian informasi mengenai suatu masalah perlindungan anak yang teridentifikasi dari kegiatan monitoring harus disepakati di antara lembaga yang terlibat, misalnya dengan hanya menyajikan informasi yang bersifat umum, sehingga sumber-sumber informasi perorangan terlindungi dan tidak mudah diidentifikasi. • memastikan agar orang yang melakukan monitoring menggunakan pendekatan dan metode tertentu agar anak, orang tua, dan anggota masyarakat memberikan informasi terhadap hal yang sensitif


83

Referensi • Ager, Akesson & Schunk (2010). Mapping of Child Protection M&E Tools

STANDAR 6

• Bloom, Shelah (2008). Violence Against Women and Girls: A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators • IASC (2005). Guidelines on Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings • ICRC (2009, revision forthcoming). Professional Standards for Protection Work (Chapter 5: Managing Sensitive Protection Information) • O/SRSG-CAAC, UNICEF, DPKO (2010), MRM Guidelines, Field Manual and Training Toolkit • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response; Core Standards • UN Action against Sexual Violence in Conflict (2008). Do’s and Don’t’s: Reporting and interpreting data on sexual violence from conflict-affected countries • WHO (2007). Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies • Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 • Undang-undang no. 34 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • www.childrenandarmedconflict.un.org • www.cpims.org • www.unicef.org/esaro/5440_guidelines_interview.html (UNICEF Guidelines for interviewing children)

84


Perlindungan Anak

STANDAR UNTUK MENGATASI KEBUTUHAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR UNTUK MENGATASI KEBUTUHAN PERLINDUNGAN ANAK Didasarkan pada kerangka kerja hukum internasional yang menyeluruh, semua standar dalam bagian ini mencakup wilayah inti dari pekerjaan dan isu-isu kritis dalam perlindungan anak: • Bahaya dan cedera • Kekerasan fisik dan berbagai praktik berbahaya lain • Kekerasan seksual • Tekanan psikososial dan gangguan jiwa • Anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata • Pekerja anak • Anak tanpa orangtua atau terpisah • Peradilan anak

STANDAR 7 BAHAYA DAN CEDERA Secara umum, cedera karena kecelakaan atau tidakan yang tidak disengaja adalah penyebab utama kematian anak-anak dan remaja. Statistik global menyebutkan hal tersebut meliputi lebih dari 30% kematian anak usia 10 sampai 14 tahun, dan hampir 50% anak usia 15 sampai 19 tahun. Kecelakaan lalu lintas (penyebab kematian utama mereka yang berusia antara 15 sampai 19 tahun), tenggelam, dan luka bakar akibat kebakaran menjadi penyebab hampir 50% kematian anak di seluruh dunia. Dalam situasi darurat, sebagai tambahan dari “risiko yang umum” tersebut, anak-anak menghadapi risiko yang lebih besar untuk mengalami cedera dan disabilitas akibat kecacatan. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada kelompok anak yang sudah memiliki kedisabilitasan sejak sebelum bencana karena mereka menghadapi risiko lebih besar, terutama cedera fisik. Kerusakan ruang hidup akibat bencana atau ketika terjadi perpindahan tempat tinggal sebagai akibat situasi darurat juga dapat menempatkan anak lebih dekat pada bahaya yang sebelumnya tidak ada, seperti lalu lintas, sungai dan banjir, atau reruntuhan dan puing-puing. Persoalannya di berbagai daerah di Indonesia, kesadaran akan ancaman bahaya di daerah bencana sangat bervariasi. Lokasi bencana seringkali dianggap sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi tempat berkumpul masyarakat, sehingga dapat menyebabkan orangtua dan anak-anak tidak melihatnya sebagai kawasan yang berbahaya. Jika cedera pada anak tidak diobati dengan segera dan dengan baik, besar kemungkinannya menjadi cedera jangka panjang atau permanen menjadi kecacatan. Anak-anak yang terluka di dalam situasi darurat, terutama mereka yang memiliki kedisabilitasan, memiliki kebutuhan rehabilitasi fisik yang berbeda dari orang dewasa; dan dalam situasi ketika sumber daya terbatas, kemungkinan besar mereka tidak akan menerima bantuan sesuai kebutuhan usianya.

STANDAR Anak laki-laki dan anak perempuan dilindungi dari ancaman bahaya, cedera dan kedisabilitasan yang disebabkan bahaya fisik di lingkungan mereka, dan kebutuhan fisik dan psikososial anak-anak yang cedera ditanggapi secara tepat waktu dan menggunakan cara yang efisien.


87


STANDAR 7

• Kaji, identifikasi dan analisa bahaya-bahaya fisik yang ada dan yang mungkin terjadi pada anak; • lakukan upaya-upaya berbasis masyarakat untuk penyebarluasan informasi, meningkatkan kesadaran, dan edukasi masyarakat mengenai risiko bagi anak untuk mencegah cedera (lihat Standar 3); • sertakan materi pengurangan risiko bencana dalam kurikulum dan aktivitas pendidikan formal dan non-formal (sekolah, tempat penitipan anak, Ruang Ramah Anak, kelompok anak, dan lain-lain) sebagai topik wajib bagi pendidik, pengasuh, pekeja kemanusiaan, pendamping, dan anak-anak; • libatkan anak secara aktif dalam aktivitas untuk mencegah risiko, termasuk mereka yang memiliki kedisabilitasan; • pastikan anak-anak diikutsertakan dan diperhitungkan pandangannya di dalam proses pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat; • sertakan isu tentang bahaya fisik terhadap anak ketika membuat rencana kontingensi; • latih kelompok penyelamat dan relawan bencana mengenai situasi berbahaya bagi anak; dan • memastikan tersedianya first aid kit / alat keselamatan yang layak untuk anak misal pelampung ukuran anak, masker, obat-obatan, dst; • latih anggota masyarakat mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

RESPON • Bersama semua lembaga/pekerja kemanusiaan terkait, kumpulkan informasi mengenai situasi-situasi yang dapat menjadi sumber bahaya fisik bagi anak; • sediakan ruang publik, taman bermain dan wilayah rekreasi yang aman bagi anak dan remaja (lihat Standar 17); • sertakan berbagai pesan pengurangan risiko dan pendidikan tentang risiko dalam pendidikan formal maupun non-formal, kegiatan rekreasi untuk anak, dan aktivitas pemberitaan masyarakat (lihat Standar 3); • libatkan anak-anak dan remaja dalam pemetaan dan asesmen risiko, serta sebarkan pesan mengenai keselamatan fisik anak; • pastikan adanya prosedur untuk penanganan kasus cedera dan rujukannya, serta tersosialisasikan kepada masyarakat tentang cara mengaksesnya;

88


• pastikan bahwa program layanan penanganan yang baik tersedia bagi anakanak yang cedera atau mengalami kerusakan tubuh, serta dapat diakses dan dimanfaatkan (lihat Standar 15); • advokasi peningkatan keselamatan anak bersama para pemangku kepentingan yang paling penting;

STANDAR 7

• advokasi untuk membuat pengaman yang dapat menghalangi akses anak-anak ke lokasi berbahaya, seperti membuat pagar, parit penghalang; menugaskan penjaga/pengawas, dll; • pastikan semua risiko yang berhubungan dengan anak dipertimbangkan di dalam desain/pembangunan/manajemen sarana dan prasarana pengungsian; dan • pastikan tersedia dan terdistribusikan perlengkapan keselamatan diri yang sesuai untuk anak, seperti masker dan pelampung. • advokasi untuk memprioritaskan pembersihan puing, reruntuhan, peralatan, atau benda berbahaya lainnya, termasuk sisa perang, di tempat-tempat yang sering dikunjungi anak (misalnya sekolah, ruang bermain, rumah sakit, dll).


TARGET OUTCOME

1. Lima bahaya utama bagi anak-anak perempuan dan anakanak laki-laki dari usia yang berbeda telah diidentifikasi melalui konsultasi bersama berbagai aktor lokal

Ya

2. Intervensi untuk memitigasi lima bahaya utama bagi anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki dari usia yang berbeda tersedia di semua masyarakat yang terkena dampak

Ya

3. Persentase anak penyintas cedera berat yang dilaporkan, yang mendapatkan perawatan medis dalam 12 jam

80%

4. Jumlah anak di dalam masyarakat atau kamp yang terkena cedera tidak disengaja

Menurun, per tahun, dari data dasar

INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

5. Persentase upaya pemetaan risiko tingkat masyarakat yang melibatkan anak-anak dan remaja

100%

6. Persentase anak-anak, remaja dan anggota masyarakat yang disurvei, yang memiliki pengetahuan mengenai tingkah laku berbahaya dan aman untuk mencegah cedera tidak disengaja pada anak-anak

80%

7. Persentase masyarakat yang terkena dampak atau kamp yang memiliki ruang aman untuk anak-anak dan pemuda

100%


89

Catatan panduan 1. Bahaya dan risiko fisik:

STANDAR 7

Cedera yang tidak disengaja dapat disebabkan tenggelam (saat banjir, di sungai, danau, lautan, sumur, jamban), jatuh (tebing, pohon, lubang, parit), terbakar (api, minyak goreng, air mendidih, tersetrum), kecelakaan lalu lintas, serangan binatang liar/buas (ular, serangga, anjing liar), benda-benda tajam (pisau, pecahan kaca, kawat berduri), terpapar sampah yang mengandung zat berbahaya, infeksi saluran pernafasan akibat abu/debu, tertimbun tanah longsor, dll. Di dalam wilayah terdampak bencana, risiko juga muncul dari infrastruktur yang rusak (atap dan dinding yang rubuh, aliran listrik yang terbuka, puingpuing). Bangunan-bangunan tempat tinggal dan sarana-prasarana darurat juga acapkali menggunakan bahan-bahan dengan konstruksi seadanya yang sering dapat membahayakan anak-anak. Di daerah konflik, risiko juga termasuk penggunaan senjata peledak, bahan peledak sisa perang, dan meluasnya ketersediaan senjata api dan berbagai senjata lain. 2. Pengumpulan data: Gunakan informasi dari asesmen, monitoring, dan berbagai data sekunder perlindungan anak yang telah ada untuk mengembangkan pesan tentang risiko bahaya sesuai usia, jenis kelamin, dan risiko yang dihadapi kelompok sasaran. Ketika melakukan asesmen, libatkan anak dari jenis kelamin, usia, dan disabilitas yang berbeda, karena pandangan anak mengenai risiko sering kali berbeda dibandingkan pandangan orang dewasa. Satu contoh yang baik cara melakukannya adalah dengan membuat gambar sebuah peta komunitas dan meminta anak dan remaja untuk menandai area di peta yang memiliki risiko, lalu diskusikan hal ini bersama mereka. Diskusi tersebut harus mencakup: • Risiko cedera fisik yang mungkin terjadi akibat kecelakaan bagi anak • penyusunan peringkat risiko cedera bagi anak (contohnya dari yang paling sering hingga ke yang paling jarang) • risiko tertentu bagi kelompok anak tertentu (anak yang lebih muda, remaja laki-laki, remaja perempuan, anak dengan disabilitas, dll.) • lokasi area berbahaya di mana berbagai risiko tersebut ditemukan • apa yang diketahui ana-anak mengenai bahaya-bahaya tersebut • keterampilan dan kemampuan apa yang dimiliki anak untuk menghadapi berbagai risiko tersebut • mekanisme pencegahan dan respons apa yang sudah tersedia • rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan program yang tersedia untuk menangani anak yang mengalami cedera.

90


3. Kelompok tertentu:

STANDAR 7

Anak yang lebih kecil, yang belum memiliki cukup pengalaman mengenai bahaya lebih mudah terpapar ancaman jika mereka tidak diawasi dengan cukup baik. Sementara remaja sering melihat diri mereka aman dari ancaman bahaya. Mereka juga berisiko terlibat dalam perilaku berbahaya. Di daerah konflk, remaja laki-laki biasanya paling mungkin bermain dengan atau menggunakan senjata, atau mendekati bahan peledak sisa perang. Remaja laki-laki juga sering terlihat menggunakan kendaraan dengan cara-cara yang membahayakan keselamatan dirinya. Anak-anak dengan gangguan intelektual atau sensorik (contohnya gangguan pandangan atau pendengaran) mungkin kurang menyadari berbagai risiko di sekitar mereka, sedangkan anak dengan gangguan fisik mungkin kurang memiliki mobilitas untuk melindungi diri sendiri dari bahaya. 4. Aktivitas masyarakat: Perkuat mekanisme perlindungan berbasis masyarakat yang sudah tersedia untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko fisik bagi anak. Aktivitas yang dapat dilaksanakan di tingkat masyarakat untuk mencegah cedera fisik terdiri dari (tetapi tidak terbatas pada): • Menyebarkan pesan-pesan penyadaran masyarakat mengenai risiko dan langkahlangkah pencegahan • menjalankan pelatihan bagi masyarakat untuk keselamatan anak • program pembersihan lingkungan pengungsian oleh masyarakat • membangun sejumlah pagar dan jembatan • memastikan ada mekanisme keselamatan untuk sumur dan jamban • memastikan ada cukup pencahayaan di malam hari • mendorong keterlibatan masyarakat untuk saling menjaga dan mengawasi anak-anak • meningkatkan kesadaran mengenai dan menandai wilayah yang diketahui menyimpan benda atau zat yang berbahaya. Melibatkan anak laki-laki, anak perempuan dan remaja sebagai pemimpin dalam merancang dan mengimplementasikan semua aktivitas ini akan membangun kepercayaan diri dan memberi mereka keyakinan bisa mengendalikan situasi tidak aman ini (lihat Standar 3 dan 16).


91

5. Sekolah:

STANDAR 7

Kegiatan di sekolah maupun di luar jam sekolah dapat digunakan untuk mendiskusikan dan berbagi informasi perlindungan diri dengan melibatkan banyak anak. Kegiatan pendidikan dan penyebaran informasi tentang risiko akan sangat efektif jika anak-anak dan remaja sendiri yang merancang dan melakukannya. Sedangkan untuk bisa menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah, dan mereka yang menghadiri sekolah informal, sekolah berbasis agama, dan sekolah khusus untuk anak dengan kedisabilitasan, perlu dikembangkan berbagai metode khusus. Kebutuhan untuk bisa menjangkau anak-anak ini merupakan tantangan yang serius, karena seringkali mereka lebih berisiko dari pada anak-anak lain yang ada di sekolah formal (lihat Standar 3 dan 20). 6. Manajemen dan rujukan kasus: Kasus cedera serius/berat dan kedisabilitasan harus menjadi bagian dari kriteria untuk mendapatkan layanan manajemen kasus (lihat Standar 15). Berikan perhatian khusus untuk risiko perlindungan tertentu yang dihadapi anak perempuan dan anak laki-laki dengan kedisabilitasan. Bangun mekanisme rujukan untuk: • Mengidentifikasi dan merujuk penyintas yang cedera, termasuk anak dengan kedisabilitasan, ke sistem layanan utama yang dapat diakses, yang terintegrasi dengan perlindungan anak dan program lainnya yang sesuai, baik untuk pencegahan maupun respons • menyediakan layanan terspesialisasi (contohnya, rehabilitasi bedah tulang) melalui program bantuan bagi penyintas yang cedera. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana mekanisme rujukan dan manajemen kasus dapat dijalankan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki variasi tinggi terkait kelengkapan dan kualitas layanan penanganan cedera serius, terutama bila situasi darurat terjadi di daerah terpencil. 7. Bantuan penyintas: Elemen kunci dari bantuan bagi penyintas, yang harus mempertimbangkan umur dan jenis kelamin, terdiri dari: • Layanan kedaruratan dan layanan kesehatan lanjutan • rehabilitasi fisik (termasuk layanan ortho-prosthetic) • dukungan psikososial • bantuan hukum • keterlibatan dalam sistem ekonomi (termasuk hak untuk bekerja dan atas pekerjaan, dan hak atas standar hidup yang layak) - perhatikan standar ttg pekerja anak (standar 12) • keterlibatan dalam kehidupan sosial (termasuk hak untuk terlibat, aksesibilitas, serta pendidikan, kehidupan budaya dan olah raga).

92


Hukum dan kebijakan serta kampanye pendidikan publik yang dapat diakses oleh semua orang, dan yang mempromosikan hak orang dengan kedisabilitasan, harus bisa menjadi bagian dari bantuan untuk para penyintas. Ketika memberikan bantuan, pastikan untuk memperkuat dan tidak merusak sistem perlindungan anak yang sudah tersedia, termasuk sistem yang berbasis masyarakat.


STANDAR 7

Konvensi tentang Hak-hak Orang dengan Kedisabilitasan, Perjanjian Pelarangan Ranjau Darat, Konvensi mengenai Senjata Konvensional tertentu, serta hukum dan kebijakan nasional yang sesuai memberikan kerangka kerja hukum untuk mengatasi kegunaan dan dampak dari senjata peledak, termasuk memberikan bantuan kepada penyintas yang terluka, atau mereka yang memiliki kedisabilitasan.

93

Referensi • CCF, IRC, ICRC, Terre des Hommes, Save the Children, UNHCR, Unicef (ECHO) (2009). Introduction to Child Protection in Emergencies Training Package, Module on Children with Disabilities

STANDAR 7

• Centre for Disease Control and Prevention (CDC) & World Health Organization (WHO) (2001). Injury Surveillance Guidelines • ICBL (2011). Connecting the Dots Detailed Guidance: Victim assistance in the Mine Ban Treaty, and the Convention on Cluster Munitions & the Convention on the Rights of Persons with Disabilities • UNICEF and Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) (2005). IMAS Mine/ERW Risk Education Best Practices Guidebook 9: Emergency mine/ERW risk education • UNICEF (1st Ed, 2008). Emergency Mine Risk Education Toolkit • UNICEF & WHO (2008), World Report on Child Injury Prevention • Convention on the Rights of the Child (1989) • Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) • The Cluster Munitions Coalition and the International Campaign to Ban Landmines (2011) • Convention on Cluster Munitions (CCM) (2010 (entry into Force)) • Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (1999) • Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (1983) • Amended Protocol II to the 1980 Convention: Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (1996); and Protocol V on Explosive Remnants of War (2006)

94


STANDAR 8 KEKERASAN FISIK DAN BERBAGAI PRAKTIK BERBAHAYA LAINNYA

STANDAR 8

Berbagai bentuk kekerasan meningkat selama situasi kemanusiaan. Keluarga dan berbagai sumber perlindungan lainnya seringkali berada di bawah tekanan besar dan melemahnya lingkungan yang memberikan perlindungan di sekitar anak-anak dapat meningkatkan kejadian anggota keluarga atau anggota masyarakat melakukan kekerasan terhadap anak, membuat anak-anak semakin berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan salah secara fisik dan seksual, serta hukuman fisik. Keluarga mungkin juga menggunakan praktik-praktik berbahaya sebagai mekanisme pertahanan diri (coping) setelah situasi darurat. Contohnya, mereka mungkin mengatur pernikahan anaknya dengan tujuan mencukupi kebutuhan mereka atau meningkatkan situasi ekonomi keluarga. Berbagai praktik berbahaya semacam ini adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Terutama selama konflik, anak-anak dapat mengalami kekerasan luar biasa, seperti pembunuhan, tindakan yang mengakibatkan disabilitas, siksaan dan penculikan.

STANDAR Anak perempuan dan anak laki-laki dilindungi dari kekerasan fisik dan praktik berbahaya lainnya, dan penyintas memiliki akses terhadap penanganan yang sesuai dengan usia dan budaya.

Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Advokasi di tingkat nasional untuk memasukkan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagai subjek penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan program dan penyusunan panduanpanduan terkait penanggulangan bencana; • melalui konsultasi bersama anak-anak dan orang dewasa, cari tahu bagaimana pandangan keluarga, pemimpin masyarakat dan mitra pemerintah terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan rumah tangga dan hukuman fisik, dan bagaimana biasanya mereka menyikapinya; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

95

• petakan praktik-praktik berbahaya yang mungkin meningkat selama situasi darurat, termasuk yang mungkin digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri keluarga; • bangun atau perkuat keberadaan kelompok pekerja perlindungan anak dengan berbagai latar belakang, aparat penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan, dan latih mereka tentang strategi pencegahan sekaligus penanganan yang sesuai untuk jenis kelamin dan kelompok usia anak ketika berurusan dengan kekerasan dan praktik-praktik berbahaya terhadap anak;

STANDAR 8

• petakan penyedia layanan penanganan yang efektif dan sesuai untuk anak, identifikasi kesenjangan dan kembangkan strategi untuk mengatasinya; • latih para guru, orang tua dan tokoh masyarakat dalam strategi yang sesuai dengan kondisi lokal, untuk mencegah bentuk-bentuk umum kekerasan – seperti disiplin positif, mediasi masyarakat, atau intervensi dari pemimpin agama; pastikan mereka juga dilatih mengenai cara merespon dan merujuk kasus-kasus tertentu; • siapkan materi dan media kampanye tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang sederhana dan mudah dimengerti untuk anak, orangtua, dan masyarakat dalam konteks situasi darurat; • bangun berdasarkan berbagai proses yang sudah ada, kembangkan sistem rujukan yang ramah anak diantara berbagai penyedia layanan; dan • sebarkan informasi mengenai sistem rujukan dengan cara yang mudah dimengerti oleh mereka yang bekerja dengan anak-anak.

RESPONS • Identifikasi pola kekerasan terhadap anak yang terjadi atau mungkin terjadi di masyarakat yang terdampak situasi darurat; • bangun kesadaran tentang gejala tekanan psikososial pada anak-anak maupun orang dewasa, dan tentang strategi untuk mengatasinya tanpa kekerasan (lihat Standar 10); • libatkan anak dan tokoh masyarakat dalam menciptakan dan menyampaikan pesan-pesan peningkatan kesadaran mengenai kekerasan fisik dan praktikpraktik berbahaya. Sertakan informasi mengenai risiko, konsekuensi dan layanan dukungan (lihat Standar 3); • gunakan berbagai contoh konsekuensi praktik-praktik berbahaya untuk meningkatkan kesadaran, memfasilitasi diskusi, dan mencari jalan untuk merangsang komitmen bersama dalam rangka mengakhiri praktik-praktik ini; • sediakan perawatan multisektor yang sesuai untuk berbagai usia anak dan jenis kelamin untuk anak yang telah menjadi korban kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya, serta untuk keluarga mereka (termasuk dukungan psikososial, dukungan medis, reintegrasi, kesempatan pelatihan keterampilan, bantuan tunai, pendampingan hukum, dll.); • menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia, bangun sistem rujukan

96


yang efisien di antara berbagai penyedia layanan yang melakukan penanganan. • identifikasi dan rujuk anak yang mungkin terpapar kekerasan fisik dan praktikpraktik berbahaya; • bangun sistem untuk memonitor situasi anak perempuan dan anak laki-laki yang mungkin menghadapi risiko kekerasan - termasuk penelantaran. Termasuk juga, misalnya, anak-anak yang ada di lembaga pengasuhan, anak dengan disabilitas, anak yang terpisah dari keluarga, anak jalanan, atau anak yang sebelumnya terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata;

STANDAR 8

• dukung pendirian ruang ramah anak dan tempat kegiatan masyarakat yang aman dan secara khusus upayakan untuk memastikan semua ruang ini aman dan menghindarkan anak dari kekerasan; dan • pastikan semua pekerja perlindungan anak atau pekerja kemanusiaan lain yang akan melakukan kontak dengan anak-anak telah menandatangani kode etik yang melarang kekerasan terhadap anak, dan telah dilatih mengenai disiplin positif (lihat Standar 2).


TARGET OUTCOME

1. Strategi untuk mencegah dan menangani kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya terhadap anak dimasukkan ke dalam program respons situasi darurat

Ya

2. Persentase kelompok masyarakat yang telah menerapkan respons ramah anak bagi penyintas kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya

80%

INDIKATOR AKSI

CATATAN

TARGET AKSI

3. Jumlah kampanye dilakukan di tingkat masyarakat dengan pesan utama mengenai kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya

Minimal 1 per lokasi/ kelompok masyarakat

4. Persentase proposal proyek perlindungan anak yang menyertakan informasi mengenai kecenderungan perilaku masyarakat sasaran terhadap kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya terhadap anak

100%

5. Persentase anak-anak yang telah menerima dukungan penanganan dari tim multidisiplin.

20%

6. Persentase orang tua dan pengasuh di kelompok masyarakat yang diberikan informasi mengenai pengasuhan anak tanpa kekerasan

70%

(1) “Strategi” dan “dimasukkan” harus dijelaskan di dalam konteks


97

Catatan panduan 1. Norma-norma sosial: • Norma sosial adalah ketentuan-ketentuan yang ada di suatu masyarakat yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku di dalam konteks tertentu.

STANDAR 8

• di dalam banyak konteks, praktik-praktik berbahaya adalah norma sosial. Banyak bentuk kekerasan yang mungkin didukung norma sosial, seperti “hak” orang tua untuk memukul anak-anak mereka. Beberapa norma ini adalah bagian dari warisan budaya. • situasi darurat dapat menyediakan kesempatan untuk mendiskusikan normanorma sosial yang menimbulkan kekerasan, terutama jika kekerasan dialami selama masa krisis dan ada keinginan kuat untuk mempromosikan penyelesaian konflik dan perselisihan secara damai. • cara sederhana untuk mengetahui apakah sebuah praktik berbahaya terhadap anak termasuk norma sosial adalah dengan menanyakan: apakah semua orang melakukan praktik yang sama terhadap anaknya? jika ya, apakah mereka percaya bahwa anaknya berpikir bahwa mereka memang harus terlibat atau menerima praktik-praktik berbahaya atau kekerasan fisik itu? jika ya, maka tingkah laku itu memang disepakati bersama, sehingga memang merupakan sebuah norma sosial. 2. Asesmen: • Kajian perlu dilakukan untuk mengetahui faktor yang mendorong dan motivasi di balik kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya terhadap anak. • aktivitias ini juga harus mengkaji berbagai perubahan pada peran dan tugas anak-anak setelah krisis, akses mereka ke layanan, dan bagaimana kondisi ini membuat mereka lebih terpapar kepada kekerasan. • pengkajian harus mencakup anak-anak dengan berbagai jenis kelamin, usia, dan disabilitas, dan juga pemetaan sistem layanan dan rujukan (lihat juga Standar 4). 3. Mengumpulkan informasi: • Mengumpulkan dan melaporkan informasi mengenai kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya harus dilakukan sejalan dengan ketentuan hukum, dan jika ada dengan sistem manajemen informasi perlindungan anak yang dibangun dalam mekanisme kerjasama antar lembaga.

98


• ketika mempersiapkan sistem monitoring perlindungan anak atau melakukan asesmen awal, pertimbangkan untuk mengumpulkan informasi yang ada mengenai: risiko yang berhubungan dengan kekerasan bagi anak perempuan dan anak laki-laki risiko khusus untuk anak perempuan dan anak laki-laki dengan disabilitas risiko khusus untuk anak laki-laki dan risiko khusus untuk anak perempuan risiko khusus untuk remaja perempuan dan remaja laki-laki

STANDAR 8

tempat yang paling berisiko bagi anak perempuan dan anak laki-laki, orang yang dianggap berbahaya bagi anak perempuan dan anak laki-laki kapasitas anak perempuan dan anak laki-laki untuk menghadapi beragam risiko ini mekanisme pencegahan dan penanganan yang telah tersedia layanan dukungan dan program kesehatan, psikososial, penegakan hukum, dan bantuan hukum lain apa yang sudah ada untuk korban, dan ke mana anak perempuan dan anak laki-laki dapat mencari bantuan. 4. Kesadaran: • Orang tua dan pengasuh adalah pihak yang paling penting dalam melindungi anak dari kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya, serta mempromosikan kesejahteraan psikososial mereka. • kesadaran dan pemahaman masyarakat, keluarga, dan anak mengenai kekerasan adalah sebuah titik awal yang penting untuk melibatkan mereka di dalam berbagai aktivitas pencegahan dan penanganan. • sangatlah penting untuk meningkatan kesadaran mengenai macam-macam gejala tekanan psikososial baik pada anak maupun dewasa, dan strategi untuk mengatasinya tanpa kekerasan (lihat Standar 3 dan 10). 5. Aktivitas masyarakat: • Perkuat mekanisme perlindungan yang ada di masyarakat dan usahakan untuk tidak merusaknya. Kegiatan yang umumnya bisa dilakukan antara lain seperti mendukung komite perlindungan anak atau komite pengawas yang dibentuk masyarakat. • dorong diskusi dan dialog yang mengarah pada komitmen bersama yang jelas untuk melindungi baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari kekerasan. Semua komitmen ini harus dibuat secara bersama, dan terbuka untuk umum serta dipublikasikan, sehingga calon pelaku kekerasan dapat melihat bahwa akan ada perlawanan dan konsekuensi yang serius dari tindakannya. • melibatkan anak laki-laki, anak perempuan, dan kaum muda sebagai pemimpin dalam perancangan dan pelaksanaan program pencegahan kekerasan akan membangun kepercayaan diri mereka, dan memberi mereka perasaan mengendalikan dalam situasi krisis (lihat Standar 16). Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

99

6. Wawancara: • Seorang anak penyintas kekerasan yang berulang kali diwawancarai atau diperiksa cenderung mengalami bahaya lebih lanjut. Hal ini juga mungkin menempatkan anak dalam risiko yang lebih besar jika rahasianya tersebar.

STANDAR 8

• harus ada kesepakatan di antara penyedia layanan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menekankan pentingnya penerapan prinsipprinsip panduan, pengendalian penyebaran informasi yang menjamin kerahasiaan, persetujuan dari penyintas setelah mendapat penjelasan, dan pengormatan terhadap harapan, hak, dan martabat penyintas (lihat Standar 5). 7. Gender: • Gender akan mempengaruhi jenis dan tingkat risiko anak terhadap kekerasan fisik dan praktik-praktik berbahaya. • anak laki-laki akan lebih berada dalam risiko kekerasan di masyarakat jika mereka terlibat dalam perilaku berisiko. Memburuknya fungsi pengawasan dan pengasuhan orangtua dan masyarakat selama masa krisis, membuat anak laki-laki, terutama usia remaja, semakin rentan menjadi korban atau pelaku kenakalan dan kekerasan. • anak perempuan mungkin akan mengalami risiko lebih tinggi dari kekerasan dan eksploitasi seksual, serta praktik-praktik berbahaya tertentu seperti perkawinan anak atau pernikahan paksa, atau praktik-praktik lain yang berhubungan dengan kehormatan. 8. Kesempatan pengembangan program:

Program-program yang dimulai selama situasi darurat adalah sebuah kesempatan untuk memperkuat sistem perlindungan anak untuk jangka panjang, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan mempersiapkan adanya peraturan sosial baru mengenai isu-isu sensitif seperti kekerasan terhadap anak. Semuanya harus dibangun di atas sistem perlindungan anak yang sudah tersedia, dan harus mempertimbangkan norma dan perilaku budaya dan sosial saat ini.

100


Referensi • IRC, OHCHR, Save the Children, Terre des Hommes, UNHCR, Unicef (2009). Action for the Rights of Children • NGO Advisory Council for Follow-Up to the UN Study on Violence Against Children (2011). Five Years On: A Global Update on Violence Against Children

STANDAR 8

• Pinheiro P.S./ United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children (2006). World Report on Violence Against Children • UNICEF (2010). Child Disciplinary Practices at Home: Evidence from a Range of Low- and Middle-Income Countries • Convention on the Rights of the Child (1989) • International Covenant of the Civil and Political Rights (1966) • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) • Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


101

STANDAR 9 KEKERASAN SEKSUAL

STANDAR 9

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada kondisi dan situasi yang beragam, terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Bentuknya bisa berupa pelecehan seksual, perkosaan, hingga eksploitasi seksual. Pelakunya bukan hanya orang tak dikenal, tetapi bisa jadi dikenal anak, orang yang dipercaya anak, atau bahkan kerabat anak. Komisi Nasional Perempuan Indonesia justru melaporkan bahwa sekitar 75% pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang-orang yang dikenal dekat oleh korban. Dalam kekacauan yang mungkin mengikuti situasi darurat, anak-anak terutama menghadapi risiko kekerasan seksual karena melemahnya pengawasan orangtua dan masyarakat, melemahnya peran penegak hukum, kurangnya informasi yang diberikan kepada mereka, terbatasnya daya mereka dalam mengambil keputusan, dan tingkat ketergantungan mereka. Dalam kondisi demikian, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi dan dipaksa dibandingkan orang-orang dewasa. Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki meliputi sosial, fisik, emosional, spiritual dan psikososial dan membutuhkan respons dari berbagai sektor. Kekerasan seksual terjadi di dalam berbagai situasi darurat, tetapi sering kali tersembunyi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak adalah relevan di semua situasi darurat. Semua aktor kemanusiaan harus berasumsi bahwa risiko kekerasan seksual adalah nyata, dan merupakan isu perlindungan yang serius dan mengancam jiwa, terlepas dari keberadaan bukti yang konkrit dan kuat. Namun, ketika ada kejadian ataupun ketika ada dugaan kejadian kekerasan seksual, pekerja kemanusiaan yang menanganinya harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat mereka dan dengan cara yang profesional.

STANDAR Anak perempuan dan anak laki-laki dilindungi dari kekerasan seksual, dan penyintas kekerasan seksual memiliki akses ke informasi yang sesuai umur, serta penanganan yang aman, responsif, dan holistik.

102


Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Fahami bagaimana keluarga (termasuk orang muda dan anak-anak), pemimpin masyarakat dan mitra pemerintah memandang berbagai bentuk kekerasan seksual, dan bagaimana biasanya mereka menanganinya; • dukung dan, jika perlu, aktifkan kembali jejaring masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual;

STANDAR 9

• siapkan dan sebarkan media informasi dan edukasi yang memuat pesanpesan kunci pencegahan kekerasan seksual kepada anak, keluarga, dan masyarakat; • tingkatkan kesadaran semua orang, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan mengenai kekerasan seksual, dampak buruknya, risiko, konsekuensi, dan layanan dukungan yang dibutuhkan dan yang tersedia; • mendorong diskusi yang melibatkan dan didukung bersama pemimpin agama dan masyarakat; • pastikan layanan kesehatan dan dukungan psikososial yang sesuai kebutuhan anak telah tersedia untuk penyintas anak, dan bangun tim multi-disiplin terdiri dari pekerja sosial, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan kesehatan, serta latih mereka untuk mampu melakukan penanganan penyintas kekerasan seksual yang sesuai untuk anak; • buat peta layanan-layanan dalam sistem rujukan yang ramah anak dan mudah dipahami, sebarkan kepada para pekerja perlindungan anak atau mereka yang bekerja untuk anak, serta pastikan juga dapat diakses oleh orang-orang dengan disabilitas; • latih guru, pekerja sosial, anggota kunci masyarakat, dan pengasuh lain tentang cara mengidentifikasi dan merujuk anak yang mungkin menghadapi risiko dan mengalami kekerasan seksual; dan • latih aparat penegak hukum tentang bagaimana anak-anak dapat mejadi korban kekerasan seksual, tentang kode etik (jika sesuai), dan undang-undang serta peraturan nasional dan internasional

RESPONS • Sebarkan pesan-pesan kunci terkait pencegahan kekerasan seksual, bekerja bersama anak, keluarga, dan masyarakat; • dukung, jika perlu aktifkan kembali, jejaring positif masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual dan untuk mendukung penyintas kekerasan seksual; • lakukan kegiatan bersama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lakilaki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan mengenai kekerasan seksual, termasuk risiko, konsekuensi, layanan, dukungan, dan alasan Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

103

kekerasan seksual tidak dapat diterima; Selalu gunakan materi pesan dan informasi yang sesuai dengan usia, budaya, dan konteks (lihat Standar 16); • pastikan bahwa prosedur dan protokol layanan disusun dan dijalankan dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan budaya, untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan, keselamatan/ keamanan, penghormatan martabat, dan non-diskriminasi; • sediakan penanganan yang ramah anak dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor layanan untuk anak yang menjadi penyintas dan keluarga mereka (dukungan medis, dukungan psikososial dan manajemen kasus, perlindungan, bantuan hukum, reintegrasi, dll.);

STANDAR 9

• bantu remaja perempuan dalam mengatasi masalah keselamatan khusus mereka, dalam mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan masyarakat, dan dalam mengurangi risiko-risiko yang mungkin ada dalam penggunaan layanan; • berikan dukungan yang tidak menimbulkan stigma bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang mungkin membutuhkan perhatian tambahan, seperti anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak dengan disabilitas, anak yang terpisah, anak jalanan, anak yang pernah (atau masih) terlibat dengan angkatan atau kelompok bersenjata, anak yang hamil, anak yang lahir karena perkosaan, dan anak yang telah dieksploitasi secara seksual dalam prostitusi atau perdagangan orang; • pastikan program tidak menempatkan anak pada risiko yang lebih besar, misalnya dengan mengasingkan penyintas dan oleh karenanya mengekspos mereka pada stigmatisasi, atau dengan melanggar kerahasiaan, keselamatan dan keamanan, dll.; • lakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dalam perencanaan keamanan dan lokasi, seperti: mempersiapkan ruang ramah anak, keamanan rute yang biasa dilalui anak, menyediakan penerangan yang memadai di berbagai fasilitas, menghindari penempatan anak untuk tinggal bersama orang dewasa yang bukan keluarganya, mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual dalam distribusi bahan makanan dan bantuan lain, dan pembangunan sarana MCK yang memadai bagi setiap jenis kelamin; • advokasi bersama aparat penegak hukum, pihak berwenang dan tokoh masyarakat agar pelaku kejahatan kekerasan seksual diidentifikasi dan proses penegakan hukum dilakukan; dan • dalam situasi konflik bersenjata, kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh angkatan atau kelompok bersenjata harus dilaporkan kepada Satuan Tugas Negara yang dibentuk untuk melaksanakan Mekanisme Monitoring dan Pelaporan (MRM) dan Pengaturan Monitoring, Analisa dan Pelaporan (MARA) dari PBB. Kekerasan seksual adalah satu dari enam pelanggaran berat yang membuat angkatan atau kelompok bersenjata dapat disebutkan dan mendapat sanksi di depan Dewan Keamanan PBB, yang ditindaklanjuti dengan tindakan khusus (lihat Standar 6).

104



TARGET OUTCOME

1. Adanya program perlindungan anak yang ditujukan untuk menangani masalah kekerasan seksual di wilayah terdampak situasi darurat

Ya

2. Persentase kasus yang dilaporkan dari anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, yang menerima respons sesuai usia dan gender (dipisahkan berdasarkan usia dan jenis kelamin)

100%

INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI Ya

4. Persentase proyek dan inisiatif yang berhubungan dengan penanganan kekerasan seksual yang melibatkan berbagai sektor layanan

100%

5. Jumlah pekerja sosial, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan kesehatan yang dilatih mengenai respons yang sesuai untuk anak penyintas kekerasan seksual

STANDAR 9

3. Terdapat hasil kajian yang dilakukan sebelum pengembangan program tentang bagaimana keluarga dan masyarakat di daerah terdampak memandang dan menangani kekerasan seksual (terhadap anak laki-laki dan anak perempuan)

30 per tahun di tingkat nasional 30 orang aktor lokal dalam setiap respons bencana nasional

Catatan panduan 1. Kesadaran: • Kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah, masyarakat, keluarga, dan anak-anak mengenai kekerasan dapat menjadi titik awal yang penting untuk melibatkan mereka di dalam berbagai aktivitas pencegahan dan penanganan. Keterlibatan mereka akan membantu mengurangi stigma sosial terhadap penyintas, dan risiko-risiko yang muncul terkait dengan pengungkapan kasus. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat tidak boleh merusak prinsip kerahasiaan dan upaya perlindungan penyintas. • penting untuk difahami bahwa dalam beberapa kasus, layanan harus diberikan dalam 72 jam. 2. Pengembangan kapasitas: • Pekerja sosial, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan kesehatan harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai respons yang sesuai untuk anak yang menjadi penyintas kekerasan seksual. • tenaga kesehatan mungkin perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus mengenai cara mengadaptasi perawatan dan pengobatan medis untuk anak-anak (lihat juga Standar 21). Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

105

3. Diskriminasi struktural: • Anak perempuan dari kelompok masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah lebih menghadapi risiko kekerasan seksual. • anak laki-laki juga dapat menjadi sasaran kekerasan seksual. • isolasi sosial dan kurangnya pemahaman mengenai disabilitas dapat membuat anak dengan disabilitas lebih rentan terhadap kekerasan seksual. • kurangnya pemahaman mengenai hal-hal di atas, ditambah dengan layanan yang buruk dan persoalan tabu dalam budaya masyarakat, seringkali membatasi kemungkinan anak dari kelompok tertentu mendapatkan bantuan.

STANDAR 9

4. Kode etik: • Bukti-bukti menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan seksual, fisik atau emosional terhadap anak secara sengaja mencari kesempatan untuk bergabung dengan organisasi yang bekerja bersama anak (termasuk sekolah), terutama dalam situasi darurat, ketika proses perekrutan tidak dilakukan seketat biasanya. • pastikan kode etik yang melarang semua bentuk eksploitasi dan perlakuan salah seksual disebarluaskan kepada pekerja kemanusiaan dan penyedia layanan, serta dilaksanakan. • lembaga kemanusiaan harus memiliki kebijakan tidak mentoleransi (zero tolerance) kekerasan seksual, dan harus memastikan adanya mekanisme untuk melaporkan dan menindak pelanggaran dengan segera (lihat Standar 2). 5. Asesmen: • Asesmen yang dilakukan harus mencakup: kajian mengenai cara yang tepat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. pemetaan mengenai cara dan tempat kekerasan seksual terjadi, dan bagaimana hal itu biasanya ditangani (termasuk apakah hal tersebut melindungi anak atau sebaliknya). berbagai faktor yang meningkatkan risiko anak perempuan dan anak laki-laki terpapar kepada kekerasan seksual. dampak dari krisis/situasi darurat terhadap perubahan pembagian tugas, beban kerja dan akses ke pelayanan, • bagaimana krisis/situasi darurat meningkatkan paparan kepada kekerasan seksual harus dianalisa. Contohnya dapat termasuk lokasi yang berdekatan dengan markas angkatan atau kelompok bersenjata, rute yang tidak aman untuk mengambil kayu bakar atau air, distribusi bahan makanan dan bantuan lain, kamp yang terlalu padat, keterpisahan keluarga dan/atau anak yang tidak didampingi. • staf/pekerja perlindungan anak harus dilatih untuk tidak mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kekerasan seksual jika mereka tidak siap untuk menangani pengungkapan tersebut dan membuat rujukan yang memadai.

106


6. Kesempatan pengembangan program: • Program pencegahan dan penanganan perlindungan anak yang dimulai saat situasi darurat merupakan sebuah kesempatan untuk memperkuat program dan sistem perlindungan anak untuk jangka waktu yang lebih panjang, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu sensitif seperti kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. • program harus dibangun berdasar sistem perlindungan anak yang sudah ada, dan harus mempertimbangkan norma serta perilaku budaya dan sosial setempat.

STANDAR 9

7. Mengumpulkan informasi: Pengumpulan dan pelaporan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan/perundangan nasional, norma internasional dan, jika mungkin, Sistem Management Informasi Perlindungan Anak Antar-Lembaga dan Sistem Managemen Informasi Kekerasan Berbasis Gender yang telah diadopsi untuk situasi kedaruratan (lihat Standar 5 dan 6). 8. Wawancara: • Pemeriksaan dan wawancara berulangkali terhadap anak penyintas kekerasan seksual harus dihindari karena berdampak buruk bagi anak dan membuat anak terpapar pada bahaya lebih lanjut. • untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibuat kesepakatan di antara lembaga penyedia layanan, yang memuat prinsip-prinsip panduan penggunaan informasi yang melindungi kerahasiaan, menunjukkan pentingnya persetujuan penyintas setelah mendapat penjelasan (informed consent), dan yang menghormati harapan, hak, dan martabat penyintas. 9. Remaja: • Remaja perempuan berusia antara 10 dan 19 tahun merupakan salah satu kelompok yang paling berisiko, terutama karena perkembangan fisik dan usia mereka. Semua faktor ini dapat mengarah ke tingkat kekerasan seksual yang lebih tinggi seperti perkosaan, eksploitasi seksual, perkawinan anak dan pernikahan paksa. • perlu dikembangkan program yang membantu mereka untuk berkembang dengan sehat, seperti melalui pelayanan di sekolah, program untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka, dan program yang membangun kemampuan kerja atau kesempatan mendapatkan penghasilan lainnya • pertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka (seperti tanggung jawab pengasuhan anak, tanggung jawab di dalam rumah tangga dan tingkat melek huruf).


107

10. Anak-anak dan remaja dengan disabilitas:

STANDAR 9

Berdasarkan laporan UNAIDS (2006), sebagian besar orang dengan disabilitas rentan terhadap serangan atau kekerasan seksual selama hidup mereka, dan yang paling berisiko tinggi adalah perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, orang-orang dengan gangguan intelektual, dan mereka yang berada di lembaga-lembaga khusus, sekolah atau rumah sakit. Dibutuhkan usaha untuk memastikan pelayanan perlindungan anak sesuai dengan kedisabilitasan dan dapat diakses oleh anak-anak dan remaja dengan disabilitas di mana pun mereka hidup.

108


Referensi • GBV Area of Responsibility Working Group (2010). Handbook for Coordinating GBV interventions in Humanitarian Settings • Handicap International and Save the Children (2011). Out from the Shadow. Sexual violence against Children with disabilities • Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2005). Guidelines for GBV Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on prevention of and response to sexual violence in emergencies

STANDAR 9

• International Rescue Committee (2011). GBV Humanitarian response and Preparedness: Participant Handbook • International Rescue Committee, UNFPA and UNHCR (2010). Gender-based Violence Information Management System User Guide • International Rescue Committee and UNICEF (2012). Caring for Child Survivors in Humanitarian Aid Settings: Guidelines for providing case management, psychosocial interventions and health care to child survivors of sexual abuse • International Rescue Committee and University of California, Los Angeles, Centre for International Medicine (2008). Clinical care for sexual assault survivors: A multimedia training tool, Facilitators guide • WHO (2007). Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies • WHO & UNHCR (2002). Clinical management of survivors of rape: A guide to the development of protocols for use in refugee and internally displaced person situations • Convention on the Rights of the Child (1989) • Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (1979) • Security Council Resolution 1325 (2000) • Security Council Resolution 1820 (2008) • Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) • Security Council Resolution 1820 (2008) • Komnas Perempuan, Jakarta, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, 2013


109

STANDAR 10 TEKANAN PSIKOSOSIAL DAN GANGGUAN JIWA

STANDAR 10

Istilah kesehatan jiwa banyak digunakan oleh lembaga-lembaga di sektor kesehatan, sementara berbagai lembaga bantuan di luar sektor kesehatan lebih banyak menggunakan istilah “dukungan kesejahteraan psikososial” atau “dukungan psikososial”. Karena itu, istilah “kesehatan jiwa dan dukungan psikososial” (KJDP) dipergunakan secara bersamaan agar sebanyak mungkin pandangan dapat dipertemukan untuk bersama mencermati kebutuhan pendekatan yang beragam dan saling melengkapi dalam menyediakan dukungan yang layak. Pemenuhan kebutuhan psikososial dan kesehatan jiwa menjadi penting karena bencana membawa tekanan tersendiri pada anak-anak. Anak dapat mengalami kesulitan dalam mengatasi pengalaman sulit karena keterbatasan pengalaman hidup, keterampilan penyelesaian masalah, dan kemampuan mengekspresikan perasaan maupun kebutuhannya. Selain itu, seringkali anak mendapatkan perlakuan yang salah dari orang tua maupun orang dewasa disekitarnya. Situasi penuh tekanan seperti ini menimbulkan perubahan dalam hidup anak dan memunculkan berbagai reaksi yang tampak pada hubungan sosial, tingkah laku, fisik, dan emosi anak. Kurangnya informasi yang akurat cenderung menjadi sumber utama keresahan bagi mereka yang terkena dampak situasi darurat dan menciptakan kebingungan dan perasaan tidak aman pada anak-anak. Dukungan yang diberikan harus dapat memfasilitasi kemampuan penyintas anak laki-laki dan anak perempuan untuk bangkit kembali (resiliensi) dan membantu mereka membangun kemampuan mengatasi masalah serupa di masa mendatang. Dukungan inilah yang disebut dengan dukungan psikososial. Dukungan psikososial menggunakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman adanya hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang, dimana kedua aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Oleh karena itu, dukungan psikososial berfokus untuk menguatkan faktor resiliensi (aspek psikologis) dan relasi sosial anak dengan lingkungannya (aspek sosial).

STANDAR kemampuan mengelola stres dan resiliensi anak perempuan dan anak laki-laki diperkuat, dan anak yang terkena dampak parah menerima dukungan yang sesuai.

110


Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Bangun dan jalankan kerjasama antar lembaga di tingkat nasional maupun daerah untuk mengkaji dan menyiapkan rancangan bersama terkait penyelenggaraan dukungan psikososial untuk anak sesuai situasi/konteks kewilayahan dan jenis bencana;

STANDAR 10

• pastikan tersedianya sistem rujukan dan koordinasi dengan berbagai sektor termasuk pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan penyedia dukungan psikososial lainnya; • petakan berbagai layanan yang sudah tersedia dalam hal dukungan psikososial berbasis masyarakat, serta dukungan dan layanan khusus; • sediakan dan distribusikan panduan-panduan kegiatan dukungan psikososial untuk anak kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi relawan, dan organisasi perespon bencana lainnya yang memiliki program dan kesiapan layanan perlindungan anak dalam situasi darurat; • setidaknya di tingkat provinsi, pastikan kesiapan persediaan sarana/ perlengkapan pendukung kegiatan dukungan psikososial untuk anak, meliputi antara lain alat permainan dan rekreasional; • selenggarakan pelatihan berkala bagi pekerja/relawan perlindungan anak di lembaga/organisasi kemanusiaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah tentang penyelenggaraan dukungan psikososial bagi anak; • siapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi sederhana tentang masalah dan dukungan psikososial untuk anak yang siap didistribusikan kepada masyarakat, seperti dalam bentuk leaflet atau booklet; • sediakan pelatihan psychological first aid-PFA (Dukungan Psikologis Awal) kepada mereka yang terlibat di dalam perlindungan anak, dan bekerja bersama dengan berbagai sektor lain (contohnya air bersih sanitasi dan kebersihan diri, manajemen kamp, dan pendidikan) untuk memastikan staf mereka dilatih dalam memberikan dukungan psikologis awal pada anak.

RESPONS • Pastikan ada dukungan psikososial untuk para staf/pekerja lapangan yang telah terdampak situasi darurat, baik di masa awal maupun untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan jiwa; • bangun mekanisme koordinasi antar lembaga yang memiliki program/layanan psikososial/kesehatan jiwa untuk melakukan pengkajian kebutuhan dan pengintegrasian layanan;


111

• perkuat jaringan masyarakat yang sudah ada untuk menyediakan dukungan psikososial untuk anak dan keluarga mereka (contohnya menyediakan informasi mengenai cara menghadapi tekanan, dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk anak); • identifikasi dan manfaatkan praktik/kebiasaan/tradisi/nilai di masyarakat yang memiliki manfaat dukungan psikososial untuk anak dan orangtua; • dukung kegiatan-kegiatan untuk anak di masyarakat, seperti kegiatan rekreasi, olah raga, kegiatan budaya, dan keterampilan hidup untuk menciptakan rutinitas serta membantu mereka untuk membangun resiliensi mereka; • distribusikan kepada para orangtua/pengasuh/pendidik/pendamping anak/ pekerja kemanusiaan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi sederhana tentang masalah dan dukungan psikososial untuk anak;

STANDAR 10

• kelola kegiatan dukungan psikososial untuk berbagai kelompok usia anak, termasuk memberikan perhatian khusus untuk anak usia remaja; • persiapkan sistem deteksi dini di tingkat masyarakat dan rujukan untuk anak atau pengasuh yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, dan advokasi untuk memperkuat beragam layanan oleh penyedia layanan kesehatan; • sediakan dukungan bagi orangtua/pengasuh untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengasuh anak, mengatasi stres yang mereka alami, dan untuk menghubungkan mereka ke layanan dasar; • selenggarakan program dukungan psikososial untuk anak secara terstruktur dan terjadwal di tempat-tempat kegiatan anak; • rekrut, latih, dan fasilitasi guru dan relawan masyarakat untuk mampu menjalankan kegiatan dukungan psikososial bagi anak; • pastikan staf perlindungan anak dilatih mengenai IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support (Panduan IASC tentang Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial) mematuhi panduan ini serta menggunakannya sebagai panduan dalam kerja antar lembaga maupun dengan mitra lokal.

112


Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase anak yang terlibat dalam program perlindungan anak, yang dilaporkan menunjukkan penurunan gejala gangguan dan tekanan psikososial dibandingkan data dasar

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME

CATATAN

80%

TARGET AKSI 70%

3. Persentase pekerja kemanusiaan di tingkat nasional yang disurvei memiliki pengetahuan mengenai tempat dan cara mengakses dukungan psikososial jika dibutuhkan

80%

4. Persentase kelompok masyarakat sasaran yang memiliki kegiatan untuk anak atas inisiatif sendiri, mendapatkan dukungan kegiatan setidaknya dua kali setiap minggu.

90%

5. Persentase kelompok masyarakat sasaran dimana setidaknya setengah dari pengasuh yang disurvei telah mendapatkan pelatihan atau konseling atau cara untuk menghadapi masalah psikososial

80%

6. Persentase pekerja perlindungan anak yang dilatih mengenai IASC Guidelines tentang Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial dalam Situasi Kedaruratan.

50%

(1) angka pembaginya bisa saja jumlah anak dalam masyarakat yang bersangkutan selama suatu periode waktu setelah respons dimulai

STANDAR 10

2. Persentase sektor dalam respons kemanusiaan yang pekerjanya telah mendapat pelatihan mengenai Dukungan Psikologis Awal

Catatan panduan 1. Dukungan berlapis: • Pada umumnya dalam sebuah populasi yang terkena bencana tidak semua orang akan mengalami gangguan kejiwaan akibat dampak dari bencana. Sebuah perkiraan tentang jumlah orang yang terdampak oleh suatu peristiwa traumatis dibuat oleh seorang psikolog pakar psikososial, Nancy Baron (dalam Poerwandari, dkk, 2006). Ketika suatu peristiwa traumatis dialami oleh seluruh anggota dalam komunitas, kita dapat memperkirakan bahwa dari 100% jumlah individu yang mengalami kejadian traumatis, maka: sekitar 50 – 60% penyintas hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan dapat pulih seiring dengan berjalannya waktu. sekitar 20 – 25% mengalami gejala stres pasca trauma yang bersifat sementara sekitar 10-15% memerlukan dukungan/intervensi khusus sekitar satu hingga tiga persen (1 – 3%) akan mengalami gangguan mental yang lebih serius sehingga harus dirujuk ke psikiater Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

113

• oleh karena itulah, kunci untuk menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial adalah dengan membangun sistem dukungan berlapis yang saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok berbeda, termasuk anak dengan disabilitas. Semua lapisan yang diilustrasikan dalam bentuk piramida intervensi (Gambar 10.1) ini penting dan seharusnya dilaksanakan pada saat yang bersamaan. • setelah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (makanan, tempat tinggal, air bersih, layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular) dipenuhi, dan keselamatan dan keamanan telah kembali, sebagian besar anak dan orang dewasa akan kembali berfungsi normal, tanpa dukungan profesional (level 1).

STANDAR 10

• anak-anak yang kehilangan dukungan dari keluarga dan masyarakat akan membutuhkan dukungan khusus untuk memulihkan faktor pelindung yang biasanya disediakan oleh keluarga dan masyarakat tadi (level 2). • lapis ketiga mewakili dukungan yang dibutuhkan untuk anak-anak dalam jumlah yang lebih sedikit (contohnya anak penyintas kekerasan berbasis gender atau perekrutan kelompok bersenjata) yang juga membutuhkan tindakan yang lebih fokus dari individu, keluarga, atau dari pekerja kemanusiaan yang telah menerima pelatihan dalam perawatan khusus. Dalam lapisan ini juga tercakup layanan dukungan psikologis awal, perawatan kesehatan jiwa dasar oleh relawan sosial, dan kegiatan psikososial terstruktur dengan anakanak atau orang tua (level 3). • lapisan teratas piramida (level 4) adalah sebagian kecil populasi yang membutuhkan dukungan ekstra/lanjutan karena tidak dapat menanggung penderitaan mereka dan memiliki kesulitan besar dalam menjalankan fungsi dasar sehari-hari walaupun telah mendapatkan berbagai bentuk dukungan seperti yang telah diuraikan di atas. Anak-anak ini bisa saja telah mengalami gangguan kesehatan jiwa sebelum terjadinya bencana, dan kondisi mereka semakin memburuk karenanya

114


Piramida Intervensi Contoh Perawatan kesehatan mental oleh spesialis kesehatan mental (psikiatrik, perawat, psikolog, psikiater, dll.)

Layanan Terspesialisasi/ khusus Dukungan penuh tetapi tidak khusus

Mengaktifkan jaringan sosial Dukungan tradisional dalam masyarakat. Dukungan melalui aktifitas sesuai usia

Menguatkan dukungan masyarakat dan keluarga

Advokasi untuk layanan dasar yang aman, sesuai secara sosial, dan melindungi martabat

STANDAR 10

Perawatan kesehatan jiwa dasar oleh dokter umum. Dukungan emosional dasar dan praktis oleh tenaga masyarakat

Pertimbangan sosial dalam layanan sosial dan keamanan

Gambar 10.1 Piramida Intervensi Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial 2. Partisipasi dan pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat: • Pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk mempromosikan kesejahteraan dan pemulihan psikososial adalah dengan memperkuat kemampuan keluarga dan masyarakat untuk saling mendukung. Seperti telah dijelaskan pada catatan panduan 1 tentang Dukungan Berlapis, tidak semua membutuhkan penanganan dari profesional kesehatan jiwa. • partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam upaya mendukung pemulihan psikososial komunitasnya sendiri, termasuk pemulihan psikososial anak merupakan hal penting. Ini sangat relevan karena jumlah profesional kesehatan jiwa maupun fasilitas kesehatan jiwa jumlahnya masih belum memadai. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data 2012 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan RI, saat ini di Indonesia hanya terdapat 600 psikiater, 418 psikolog klinis, 850 perawat jiwa, dan 200an dokter umum yang terlatih dalam aspek kesehatan jiwa, dan mayoritas dari mereka berpraktik di Pulau Jawa. • dalam prosesnya, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan harus menjadi mitra aktif orang dewasa dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka – misalnya, dengan terlibat dalam upaya pemulihan, melakukan inisiatif yang mendorong anak-anak yang lebih tua untuk membantu anak-anak yang lebih muda. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

115

3. Dukungan Psikologis Awal • Dukungan Psikologis Awal adalah tindakan manusiawi, dimana kita memberikan dukungan kepada sesama yang mengalami tekanan dan membutuhkan bantuan. • dukungan psikologis awal menggunakan teknik yang dapat dipelajari oleh anggota masyarakat dan pekerja kemanusiaan, merupakan alternatif dukungan yang baik. Dukungan psikologis awal mencakup berbagai faktor yang membantu pemulihan jangka panjang masyarakat, antara lain perasaan aman, terhubung dengan orang lain, tenang, dan penuh harapan memiliki akses ke dukungan sosial, fisik, dan emosional

STANDAR 10

merasa mampu membantu diri sendiri, sebagai seorang individu dan masyarakat. • dukungan psikologis awal dapat diberikan untuk anak-anak dan orang dewasa yang mengalami stres akibat sebuah krisis atau peristiwa yang sulit. Akan tetapi tidak semua orang yang mengalami sebuah kejadian krisis akan membutuhkan atau menginginkan dukungan psikologis awal. Jangan memaksa untuk membantu mereka yang tidak menginginkannya, tetapi pastikan bahwa bantuan dapat dijangkau bagi mereka yang memerlukannya. 4. Anak usia dini: • Dukungan untuk anak usia dini meliputi sejak sebelum kelahiran (sehingga dukungan juga patut di berikan untuk perempuan hamil) sampai ke anak-anak usia sekolah dasar. • lakukan intervensi yang bisa mendorong peningkatan interaksi ibu-bayi dan meningkatkan kemampuan pengasuh dalam melakukan stimulasi psikososial agar dapat meningkatkan tumbuh-kembang anak, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk, sering sakit, dan kelompok lain yang berisiko. • semua upaya tersebut dapat diberikan melalui program yang telah ada di masyarakat, seperti dalam program kesehatan ibu dan anak atau posyandu. • program anak usia dini harus mudah diakses dan layak untuk penyandang disabilitas serta memperhatikan juga kebutuhan khusus para orang tua/ pengasuh. 5. Kesenjangan perawatan kesehatan jiwa: Hanya sedikit negara berkembang yang telah memiliki rencana pelatihan untuk psikolog dan psikiater. Ketika berbagai layanan ini tidak tersedia, pertimbangkan untuk menyediakan panduan penanganan di pusat pelayanan kesehatan yang ada. Manfaatkan Program Penanganan Kesenjangan Kesehatan Jiwa (Mental Health Gap Action Programme-mhGAP) dari WHO yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan gangguan jiwa, gangguan neurologis, dan penggunaan narkoba dalam situasi pelayanan kesehatan umum. Anak-anak yang dirawat di institusi karena gangguan jiwa perlu dilindungi dengan baik, dan harus mendapatkan perawatan yang memadai.

116


6. Masyarakat: Untuk menciptakan kembali rutinitas dalam kehidupan anak-anak, kegiatankegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal dapat melibatkan jejaring/pusat seni dan budaya, kelompok pemuda, kelompok perempuan, jejaring tokoh agama dan tokoh masyarakat, tempat pendidikan agama, ruang ramah disabilitas dan ramah anak, kelompok pemuda dan anak-anak, kelompok dukungan orang tua, serta pendidikan formal dan non-formal. 7. Dukungan kepada pengasuh:

STANDAR 10

• Membantu orang tua, kakek/nenek, dan pengasuh lain untuk mengatasi stres yang mereka alami dan membangun kembali kemampuan mereka dalam mengasuh anak sangatlah penting untuk pemulihan psikologis diri mereka sendiri serta bagi anak-anak mereka. • beberapa langkah yang bermanfaat untuk mendukung pemulihan bagi para pengasuh antara lain: memastikan pengasuh dapat mengakses informasi mengenai cara mengatasi masalah yang sesuai secara budaya, membangun kesadaran tentang praktik-praktik berbahaya, dan membantu masyarakat untuk melaksanakan upacara berkabung sesuai dengan tradisi setempat. 8. Monitoring Kondisi Kesejahteraan Psikososial: • Sangat penting memastikan bahwa tujuan program psikososial – baik output, hasil (outcome), atau dampak – ditetapkan dengan keterlibatan aktif penerima manfaat dan pemangku kepenting lain. • cara terbaik untuk mengukur indikator kesejahteraan psikososial adalah dengan mengkombinasikan metode kuantitatif (menggunakan kuesioner yang sudah tersedia) dan metode kualitatif (menggunakan diskusi kelompok terarah, wawancara tokoh kunci, dan observasi di masyarakat).


117

Referensi • IASC Reference Group on mental health and psychosocial support (2010). IASC Guidelines on mental health and psychosocial support for protection workers • IRC, OHCHR, Save the Children, Terre des Hommes, UNHCR, Unicef (2009). Action for the Rights of Children: Foundation module on psychosocial support • WHO (Snider, van Ommeren & Schafer) (2011). Psychological First Aid: Guide for Field Workers

STANDAR 10

• UNICEF (2011). Inter-Agency Guide to the Evaluation of Psychosocial Programming in Emergencies • WHO (2008). Mental health gap action programme: Scaling up care for mental, neurological and substance use disorders • Poerwandari, Kristi, dkk. 2006. Modul Penguatan Psikososial Berbasis Komunitas untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: USAID Indonesia-HSP dan Yayasan Pulih. • Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI. 2013. Modul Dukungan Psikososial: Membangun Desa Tangguh Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita. Jakarta: Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI • Dewi, Cinintya dan Estrely, Martina (2007). Section 5: Dukungan Psikososial dalam Toolkit Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat. Jakarta: Kementerian Sosial RI dan UNICEF • Convention on the Rights of the Child (1989) • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) • www.arc-online (Action for the Rights of Children) • www.mhpss.net (Mental Health and Psychosocial Support Network)

118


STANDAR 11 ANAK YANG TERLIBAT DENGAN ANGKATAN ATAU KELOMPOK BERSENJATA

STANDAR 11

Terlepas dari meningkatnya perhatian internasional terhadap perekrutan dan pemanfaatan anak-anak dalam konflik dan kecaman luas terhadap praktik ini, anak-anak di seluruh dunia terus dilibatkan dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata. Anak laki-laki dan anak perempuan digunakan dalam berbagai cara, termasuk sebagai kombatan, diberikan peran pendukung aktif seperti mata-mata, pengangkut barang, atau informan, atau untuk tujuan seksual. Anak-anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata menghadapi resiko kekerasan yang luar biasa - seringkali dipaksa untuk menyaksikan maupun melakukan kekerasan, sementara mereka sendiri disiksa, dipaksa menggunakan narkoba, dieksploitasi, dilukai atau akhirnya bahkan dibunuh. Kondisi mereka menyebabkan tercabutnya hak-hak mereka, seringkali dengan konsekuensi jangka panjang yang parah pada fisik dan emosi, termasuk disabilitas, sebagai akibat dari keterlibatan mereka.

STANDAR Anak perempuan dan anak laki-laki dilindungi dari perekrutan dan pemanfaatan dalam pertikaian oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, dan dibebaskan serta diberikan layanan reintegrasi yang efektif


• Segera mungkin lakukan asesmen bersama terhadap informasi yang tersedia mengenai adanya anak dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, dan kejadian perekrutan anak, untuk ditindaklanjuti dengan analisa bersama. Sertakan informasi mengenai kemungkinan pelucutan senjata, demobilisasi dan reunifikasi kembali yang berbasis masyarakat; • bekerja bersama pemimpin, anggota masyarakat, keluarga, dan organisasi pemuda untuk mencegah perekrutan dan mengubah norma yang mendukung partisipasi anak dalam angkatan atau kelompok bersenjata.


119

• pastikan proses dan strategi pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi dilaksanakan di tingkat nasional, dan pertimbangkan berbagai kebutuhan dan hak khusus anak-anak. Proses pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi harus, jika mungkin, dipimpin oleh pejabat pemerintah, dan harus didasarkan pada keahlian dan keterampilan lembaga-lembaga PBB, LSM, dan masyarakat sipil lokal serta masyarakat. Kegiatan ini harus menjadi bagian dalam rencana yang bertujuan untuk menyatukan kembali anak-anak lain yang berada dalam risiko (dengan sebuah pandangan untuk mencegah stimatisasi dan ketegangan potensial antara anak yang sebelumnya terkait, yang mungkin dipandang masyarakat mereka sebagai pelaku kejahatan, dengan anak lain yang rentan dan terkena dampak di tingkat masyarakat); • pastikan staf perlindungan anak dilatih cara mengidentifikasi anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, dan proses pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi;

STANDAR 11

• petakan, advokasi untuk, dan dukung undang-undang, kebijakan, dan rencana aksi nasional baik oleh negara maupun aktor bukan negara untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan dan pemanfaatan anak, ketika hal ini dapat dilakukan tanpa risiko untuk anak sendiri maupun staf kemanusiaan; • perkuat sistem peringatan dini berbasis masyarakat untuk memonitor dan melaporkan kejadian-kejadian perekrutan anak dan pemanfaatan/penghilangan, dan aktivitas angkatan atau kelompok bersenjata. Pastikan semua sistem ini terhubung ke sistem pemonitoran perlindungan anak atau perlindungan lokal dan nasional; dan • pastikan koordinasi yang sedang berlangsung dan efektif antara Satuan Tugas untuk Monitoring dan Pelaporan, jika memang ada (berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1612), mekanisme lain untuk monitoring dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia, dan respons serta layanan untuk korban (lihat Standar 1).

RESPONS • Promosikan koordinasi dan kerja sama di antara semua aktor yang bekerja untuk perlindungan dalam hal rekrutmen dan pemanfaatan anak, dalam pembebasan anak dari angkatan atau kelompok bersenjata, dan dalam menyediakan bantuan untuk reintegrasi mereka, dalam rangka memastikan semua program saling melengkapi. Elemen utama adalah pengembangan perangkat standardisasi untuk manajemen kasus, • bekerja dengan pemimpin lokal, kelompok masyakarat, sekolah, dan organisasi pemuda untuk mengambil tindakan mencegah perekrutan atau partisipasi sukarela dalam angkatan atau kelompok bersenjata; • jika memungkinkan, lakukan kampanye informasi publik yang dapat diakses, mengenai risiko untuk anak yang terlibat angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, dan risiko pemisahan keluarga;

120


• identifikasi dan dukung anak-anak yang rentan terhadap perekrutan (contohnya dengan menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan bergabung dengan angkatan atau kelompok bersenjata); • pastikan akses untuk pendidikan sekolah yang aman untuk anak-anak, termasuk kesempatan mata pencaharian layak jangka panjang; • mengembangkan sebuah proses untuk staf perlindungan anak terlatih untuk mengidentifikasi dan memverifikasi anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata; • inisiasi diskusi bersama militer dan/atau penguasa politik dan komandan kelompok bersenjata atau pemimpin milisi yang bersangkutan di tingkat lokal, nasional, dan regional jika perlu, untuk mengadvokasi pembebasan anak dalam jajaran mereka;

STANDAR 11

• membawa semua anak laki-laki dan anak perempuan yang diverifikasi terkait dengan sebuah angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata (bersama anak mereka) secepat mungkin ke lokasi sipil yang aman; • menginisiasi proses penelurusan keluarga sesegera mungkin dan, membangun berbagai layanan yang sudah ada di mana pun mungkin, memberikan pengasuhan sementara, layanan kesehatan, perawatan psikososial dan konseling, dan lainnya kepada anak-anak; • memastikan pendekatan berorientasi masyarakat diadopsi selama fase reintegrasi; dan • memastikan anak-anak yang telah terluka atau cacat menerima bantuan, perawatan dan tindak lanjut medis yang memadai.


TARGET OUTCOME

1. Perubahan terhadap nilai data dasar mengenai perkiraan jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang saat ini terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata

Menurun

2. Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang terpisah dari angkatan atau kelompok bersenjata yang secara efektif bersatu kembali dengan keluarga mereka dan masyarakat, atau terintegrasi dengan cara lain

100%

INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

3. Persentase masyarakat target dengan 80% yang disurvei dapat menggambarkan strategi yang disepakati bersama untuk mencegah dan melaporkan perekrutan anak

Akan ditentukan di negara atau konteks

4. Keberadaan serangkaian prosedur pengasuhan sementara yang disetujui sebelumnya, dan diterapkan oleh semua aktor terkait

Ya

5. Persentase pekerja kemanusiaan yang disurvei, yang mendemonstrasikan pemahaman jelas mengenai cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus perekrutan dan pemanfaatan anak

90%

CATATAN

(2) "Reintegrasi efektif" perlu didefinisikan di dalam negara. (3) "Masyarakat sepakat" mengacu kepada strategi yang dipandang efektif secara luas, dan dapat dijelaskan di setiap konteks.


121

Catatan panduan 1. Advokasi:

STANDAR 11

Di berbagai Negara yang tidak melarang atau mengkriminalkan perekrutan anak, lembaga perlindungan anak maupun pejabat tinggi PBB (contohnya seorang koordinator negara untuk kemanusiaan, koordinator kemanusiaan atau perwakilan khusus untuk sekretaris jenderal) harus mendorong pemerintah untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengkriminalkan perekrutan anak. Pejabat nasional dan lokal (dan angkatan atau kelompok bersenjata, jika mungkin) harus didukung untuk memastikan tanggung jawab hukum yang timbul dilaksanakan dan ditegakkan di tingkat nasional dan lokal. Rencana aksi yang dikembangkan oleh Satuan Kerja untuk Mekanisme Monitoring dan Pelaporan akan mendukung semua kewajiban hukum ini dan akan menyertakan pelatihan dan peningkatan kesadaran pejabat pemerintah, anggota militer, anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, dan semua pemangku kepentingan. Tindakan yang berhubungan mungkin termasuk dukungan dalam memperkuat struktur hukum, peradilan dan kesejahteraan pemerintah di tingkat nasional dan lokal. 2. Membuat masyarakat dan keluarga menyadari: Pastikan anak sadar bahwa layanan dan dukungan tersedia untuk mereka. Untuk memastikan masyarakat dan keluarga menyadari isu dan masalah yang relevan, usaha untuk peningkatan kesadaran secara intensif harus dilakukan dan informasi harus disediakan secara rutin dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses oleh anak, keluarga, dan masyarakat. Pesannya harus: • Menyoroti faktor yang meningkatkan risiko perekrutan anak, baik melalui perekrutan paksa atau yang disebut “suka rela” • menyoroti berbagai risiko yang dihadapi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bila terlibat dalam angkatan atau kelompok bersenjata • menginformasikan peraturan perundangan nasional dan internasional yang mengatur usia perekrutan kepada masyarakat • terlibat di dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan • raih remaja laki-laki yang paling berisiko mengalami perekrutan • soroti risiko adanya kekerasan seksual yang dihadapi anak-anak perempuan yang direkrut dan dimanfaatkan (secara sukarela atau paksa), dan stigma serta trauma yang terjadi akibat kekerasan tersebut. • soroti anak laki-laki dan anak perempuan yang cenderung ditolak jika aktivitas mereka menempatkan masyarakat dalam bahaya • sebuah pendekatan berbasis masyarakat untuk reintegrasi mengurangi stigmatisasi dan tekanan, dan pada saat bersamaan mempromosikan keadilan lebih jauh dalam pemberian bantuan. Salah satu elemen penting adalah untuk memobilisasi masyarakat dan memperkuat layanan yang sudah tersedia serta struktur dukungan.

122


3. Mencegah keterpisahan dari keluarga dan perekrutan: Strategi pencegahan dapat berupa memperkuat mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat yang sudah tersedia, kelompok pendukung orang tua, dan kelompok anak-anak atau olah raga yang sesuai dengan umur, berinvestasi dalam program pendidikan dan mata pencaharian (livelihood), memetakan risiko wilayah, dan menciptakan atau memperkuat sistem peringatan dini masyarakat yang sudah tersedia. Anggota masyarakat dan kelompok yang utama harus menyadari anak-anak yang paling berisiko terpisah dari keluarga mereka dan perekrutan atau perekrutan ulang (baik dengan paksaan atau sukarela), dan harus memastikan anak-anak ini mendapatkan manfaat dari aktivitas yang akan mempromosikan perlindungan dan perkembangan mereka. Jika mungkin, dukungan sosial dan program bantuan harus didesain untuk memelihara kesatuan keluarga (lihat Standar 16 dan 17).

STANDAR 11

4. Pembebasan: Semua anak yang secara tidak sah direkrut atau dimanfaatkan oleh angkatan dan kelompok bersenjata harus dibebaskan sesegera mungkin bahkan saat konflik bersenjata. Membebaskan anak tidak boleh tergantung kepada akhir dari pertikaian, kesepakatan damai, atau ketika anak memiliki senjata untuk diserahkan. Pertimbangkan pentingnya berbagai faktor yang mungkin mengurangi kemungkinan anak perempuan dan anak laki-laki ingin meninggalkan angkatan atau kelompok bersenjata (misalnya hubungan pribadi, perasaan memiliki, ideologi dan pendapatan, juga kebanggaan karena menolong masyarakat mereka sendiri dengan ikut membela). Diskusi dengan pimpinan angkatan dan kelompok bersenjata harus dimulai oleh bersama Satuan Tugas Mekanisme Monitoring dan Pelaporan (jika sudah dijalankan), oleh PBB, atau oleh organisasi yang paling tepat dalam situasi tersebut. Semua kelompok harus mempertimbangkan pandangan angkatan atau kelompok bersenjata dan menggunakan bahasa yang tepat yang dapat mereka mengerti, dari pada hanya menggunakan bahasa tradisional perlindungan anak dan hak asasi manusia, yang malah dapat menghentikan diskusi pembebasan dari pada membantu bergerak maju. Berbagai usaha harus diikuti atau tergantung kepada suatu analisa komprehensif mengenai angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata yang berkaitan, alasan anak-anak telah atau menjadi terkait dengan mereka, dan cara anak-anak tersebut direkrut. 5. Identifikasi dan verifikasi: Pemeriksaan yang sedang berlangsung, identifikasi dan verifikasi usia dapat memastikan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dan telah direkrut teridentifikasi. Di dalamnya termasuk anak yang dimanfaatkan sebagai tentara, juru masak, pembawa pesan, dan mata-mata, dan mereka yang direkrut untuk tujuan seksual. Jika pemeriksaan adalah bagian dari sebuah proses pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi formal yang lebih luas bagi orang dewasa, ketentuan khusus harus dibuat untuk mengidentifikasi anak, terutama anak perempuan yang keberadaannya mungkin disembunyikan karena mereka sering dianggap tergantung kepada para tentara. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

123

Karenanya anak harus diwawancarai menggunakan berbagai teknik ramah anak, dan segera didokumentasikan setelah dipindahkan dari angkatan atau kelompok bersenjata. Dokumentasi ini akan memberikan pemahaman lebih baik tentang kondisi anak tersebut, akan membantu penyerahannya kepada seorang aktor atau lembaga perlindungan anak, dan akan memastikan bantuan reintegrasi yang sesuai. 6. Pengasuhan sementara:

STANDAR 11

Beberapa anak mungkin dapat segera kembali ke keluarga dan masyarakatnya. Pengasuhan sementara harus segera disediakan untuk mereka yang keluarganya sedang dilacak, atau untuk membantu mereka kembali ke dalam kehidupan sipil. Semua anak, dalam pengasuhan sementara dan mereka yang telah kembali ke masyarakat mereka, harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai dan dukungan psikososial yang layak secara budaya. Jika memungkinkan, mereka akan diberikan paket perangkat reintegrasi yang memenuhi standar yang disepakati antar lembaga. Pemberian bantuan tunai tidak direkomendasikan. Beberapa anak mungkin tidak mampu atau tidak mau kembali ke masyarakat asalnya. Mediasi dan advokasi mungkin cocok untuk memfasilitasi kepulangan mereka. Selama berada dalam pengasuhan sementara, layanan-layanan seperti pelatihan keterampilan hidup, aktivitas rekreasi, kelas susulan, dan informasi mengenai dukungan reintegrasi di dalam masyarakat mungkin sesuai, akan tetapi fokusnya harus tetap mengembalikan anak ke dalam masyarakat sesegera mungkin lalu menyediakan berbagai layanan di sana, dari pada memperpanjang masa tinggal dalam perawatan sementara, yang seharusnya terjadi sesingkat mungkin. Jika penyatuan kembali dengan keluarga tidak mungkin terjadi bagi seorang anak dalam periode yang sudah ditentukan (seperti 6 minggu), maka penempatan pengasuhan mungkin sesuai. Anak-anak perempuan mungkin memiliki kebutuhan tertentu, terutama jika mereka telah mengalami kekerasan seksual, hamil, atau memiliki anak kecil. Tim gabungan harus ada untuk mengizinkan baik anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki menyuarakan kebutuhan dan prioritas mereka dalam konsultasi yang terpisah. Rancang fasilitas transisi dengan cara yang melindungi privasi dan keamanan anak perempuan (misalnya, dengan fasilitas cuci dan kamar tidur terpisah). Semua staf yang terlibat harus menerima pelatihan menyeluruh (lihat Standar 13 dan 15). 7. Penelusuran dan reunifikasi keluarga: Sebelum keluarga disatukan, pekerja sosial harus berhubungan dengan mereka untuk memastikan anak-anak tidak akan ditolak oleh keluarga akibat ketakutan terhadap penolakan masyarakat (lebih relevan bagi anak perempuan) atau untuk persoalan keselamatan (umumnya relevan pada anak-anak laki-laki). Berikan perhatian khusus ketika anak perempuan dan anak laki-laki yang disatukan kembali dengan keluarga dan masyarakat mereka, biasanya mereka cenderung mengalami berbagai bentuk stigmatisasi yang berbeda karena keterlibatan sebelumnya dengan angkatan atau kelompok bersenjata. Pastikan bimbingan

124


STANDAR 11

lanjutan dilakukan setelah reunifikasi keluarga.Kegiatan dokumentasi, penelusuran dan reunifikasi kembali harus dikombinasi dengan pengaturan berbasis masyarakat dan keluarga saat ini berdasarkan kesepakatan untuk pengasuhan dan perlindungan anak-anak. Jika tidak mungkin untuk menyatukan kembali seorang anak dengan keluarga mereka sendiri (termasuk keluarga besar), harus dicari bentuk pengasuhan lain yang berbasis keluarga. Pada kondisi luar biasa, pengaturan hidup mandiri dapat dilakukan untuk sekelompok kecil anak dengan bentuk rumah tangga dengan seorang anak ditetapkan sebagai kepala keluarga jika bisa dilakukan bimbingan lanjutan oleh pekerja sosial (lihat Standar 13). Ketika anak-anak disatukan kembali dengan keluarga, mereka harus memiliki sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat militer negara untuk membantu mencegah perekrutan kembali, ditangkap karena membelot, atau menjadi korban berbagai bentuk perlakuan salah atau kekerasan lain, termasuk oleh pasukan keamanan nasional dan pemerintah lokal. Dalam kasus penelusuran dan reunifikasi kembali lintas negara, berhati-hati untuk mengembangkan strategi bersama. 8. Reintegrasi: Selain menyediakan dukungan individual untuk meningkatkan kesempatan pendidikan, kejuruan, dan mata pencaharian, serta rujukan untuk layanan medis, psikososial, dan hukum, strategi reintegrasi juga harus berbasis masyarakat. Strategi harus dibangun di atas kekuatan dan ketahanan anak-anak dan mempertimbangkan beragam kebutuhan khusus anak-anak. Strategi harus mendukung anak-anak yang telah meninggalkan angkatan atau kelompok bersenjata - termasuk dengan memastikan tindak lanjut rutin – juga mendukung anak lain di dalam masyarakat yang sama yang terkena dampak konflik. Pendekatan ini mengurangi risiko stigmatisasi dan balas dendam terhadap anak yang sebelumnya terkait dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, sekaligus mengambil keuntungan dari sistem perlindungan yang sudah ada, mempromosikan kesetaraan yang lebih besar dalam memberikan bantuan, dan memperkuat sistem perlindungan anak untuk jangka waktu yang lebih panjang. Hindari terus mengidentifikasi anak yang sebelumnya terlibat dengan angkatan dan kelompok bersenjata sejenis, karena dapat mengakibatkan stigma. Kebutuhan khusus untuk dukungan psikososial mungkin dibutuhkan untuk mengatasi baik di antara anak dan di antara pihak lain yang juga terkena dampak konflik bersenjata. Reintegrasi di tingkat masyarakat mencakup, misalnya, aktivitas pembangunan perdamaian, permainan dan olah raga, dan sesi peningkatan kesadaran dalam isu tertentu. Jika sesuai dengan budaya, dan dengan persetujuan anak dan keluarga, upacara pembersihan atau penyembuhan sesuai tradisi atau agama setempat dapat dilakukan untuk memfasilitasi penerimaan dan pengembalian ke kehidupan sipil.


125

9. Persiapan keluarga:

STANDAR 11

Ketika penelusuran berhasil, asesmen harus memverifikasi bahwa reunifikasi kembali keluarga termasuk dalam kepentingan terbaik anak. Sangat penting untuk menggunakan langkah-langkah khusus dalam kasus anak yang sebelumnya terlibat dengan angkatan atau kelompok bersenjata. Persiapan untuk reunifikasi anak ini harus mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi mereka dari diskriminasi, target serangan dan rekrutmen lebih jauh. Dalam kasus ketika ada banyak kekhawatiran serius, mungkin penting untuk melibatkan pejabat lokal yang tepat, sistem kesejahteraan yang sudah ada, lembaga dan masyarakat lokal untuk semua tindakan lebih jauh atau dukungan yang dibutuhkan di masa depan. Reunifikasi harus dibantu dan ditindaklanjuti. Ketika dukungan tindak lanjut disediakan kepada keluarga anak yang direunifikasi, kebutuhan masyarakat sekitarnya juga harus dipertimbangkan. Pengaturan jangka panjang alternatif harus dibuat ketika dibuktikan pertemuan keluarga tidak mungkin terjadi dalam sebuah periode yang masuk akal, atau ketika penyatuan kembali tidak akan menjadi kepentingan terbaik anak.

126


Referensi • Paris Commitments to protect children from unlawful recruitment or use by armed forces or armed groups (2007) • Paris Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups (2007) • UN (2006). United Nations. Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS), and Operational Guide to the IDDRS, particularly revised chapters 5.20 (Youth) and 5.30 (Children) (forthcoming 2012) • IPEC-ITCILO (2010. “How-to” guide on economic reintegration of children formerly associated with armed forces and groups

STANDAR 11

• Paris Principles Steering Group (forthcoming 2012).Technical Note on economic reintegration of children associated with armed forces or armed groups • Paris Principles Steering Group (forthcoming 2013) Field Handbook on Child Recruitment, Release and Reintegration • Paris Principles Steering Group, (forthcoming 2013). Training Package on Child Recruitment, Release and Reintegration • Convention on the Rights of the Child (1989) • Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (2000) • Rome Statute of the International Criminal Court (1998) • Geneva Conventions (1949) • Additional Protocol I and II to the Geneva Conventions (1977) • www.childrenandarmedconflict.un.org • www.unicef.org (child recruitment by armed forces or armed groups webpage)


127

STANDAR 12 PEKERJA ANAK Pekerja anak adalah pekerjaan yang tidak dapat diterima karena anak yang terlibat terlalu muda dan seharusnya berada di sekolah, atau karena walaupun mereka telah mencapai usia minimum bekerja (biasanya 15 tahun), pekerjaan yang mereka lakukan berbahaya bagi perkembangan emosional dan kesejahteraan fisik seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Banyak pekerja anak menjadi korban bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, seperti pekerja paksa atau ijon, pelibatan anak dalam konflik bersenjata, perdagangan orang untuk eksploitasi, eksploitasi seksual, pekerjaan terlarang, atau bentuk pekerjaan lain yang cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka (pekerjaan berbahaya).

STANDAR 12

Saat situasi darurat, dengan kemungkinan kehilangan mata pencaharian, pencari nafkah utama, dan akses ke pendidikan, dan ketika keluarga terpisah dan berpindah, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap pekerjaan anak (dan terutama pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). Sebuah situasi darurat mungkin: • Meningkatkan terjadinya bentuk-bentuk terburuk pekerja anak • memicu bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang baru • menyebabkan anak yang bekerja mengambil berbagai pekerjaan yang lebih berbahaya • membuat anak melakukan tindakan gegabah dalam mencari pekerjaan, yang akan menempatkan mereka pada risiko situasi kerja yang eksploitatif Karena respons perlindungan anak dalam situasi darurat harus sebisa mungkin menyeluruh, dengan kompleksitas merespons semua pekerja anak dalam suatu konteks, maka respons harus memprioritaskan bentuk-bentuk yang paling buruk, dimulai dari bentuk-bentuk yang berhubungan dengan atau dibuat semakin buruk akibat situasi darurat. Usaha harus dibangun berdasarkan dan berkontribusi kepada semua proses nasional yang sedang berjalan. Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak adalah sebuah bagian dari pekerjaan anak yang harus dihapuskan, yang adalah sebuah bagian dari anak dalam aktivitas produktif. Sebagian besar anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berada dalam pekerjaan yang berbahaya. Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang lain adalah kerja paksa atau kerja ijon, pelibatan dalam konflik bersenjata, perdagangan seksual atau eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial dan pekerjaan terlarang.

128


Anak dalam aktivitas produktif

Akan dihapuskan Akan dihapuskan sebagai masalah Mendesak

Pekerja Anak

aktivitas yang tidak perlu dihapuskan

Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (pekerjaan berbahaya dan lainnya)

STANDAR 12

STANDAR Anak perempuan dan anak laki-laki dilindungi dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, terutama mereka yang berhubungan dengan atau diperburuk oleh situasi darurat.

Aksi kunci KESIAPSIAGAAN • Lakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi terkini bentuk terburuk pekerja anak dan pembelajaran dari situasi darurat yang sudah lewat, terutama dalam hal jenis, wilayah, skala, dan akar masalah bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan jenis bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang dihasilkan atau diperburuk kedaruratan; • kumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan nasional dan kerangka kebijakan, terutama tentang ketenagakerjaan, daftar resmi pekerjaan berbahaya untuk anak dan rencana aksi nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak; • mengidentifikasi para pemangku kepentingan inti yang terlibat di dalam perjuangan melawan pekerja anak, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Sosial, sekaligus serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, serta mengumpulkan informasi sehubungan dengan mandat,kebijakan dan program mereka tentang peningkatan kapasitas; dan


129

• mengorganisir atau terlibat dalam pelatihan dan kesempatan berbagi informasi mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak untuk pekerja kemanusiaan yang sesuai dan pemangku kepentingan pembangunan

RESPONS • Ingkatkan pihak berwenang, masyarakat, orang tua, kelompok pemuda dan anak-anak mengenai bahaya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan pentingnya melindungi anak dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak • bekerja dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko perdagangan manusia; • sertakan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di dalam asesmen dan laksanakan dengan baik penelitian lebih mendalam mengenai dampak situasi darurat terhadap tingkat dan sifat bentuk-bentuk terburuk pekerja anak;

STANDAR 12

• pastikan pemangku kepentingan utama di tingkat nasional dan anak terlibat dalam mengembangkan dan melaksanakan respons terkoordinasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dalam situasi darurat, , menggunakan Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee) untuk Pekerja Anak (jika ada) sebagai pintu masuk jika memungkinkan; • pastikan respons terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja anak anak menjadi bagian intervensi kemanusiaan, terutama di wilayah perlindungan anak, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, dengan menyediakan panduan dan pelatihan bagi mereka yang bekerja dalam semua sektor ini; • nilai kemungkinan efek negatif respons kemanusiaan terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan bekerja bersama organisasi kemanusiaan dan lainnya untuk mencegah hal ini terjadi; • di berbagai Negara tanpa daftar resmi terkini tentang pekerjaan yang berbahaya untuk anak, usulkan pada pemerintah (lokal atau nasional) untuk mengatur sebuah konsultasi untuk mengidentifikasi pekerjaan berbahaya dalam wilayah yang terkena dampak situasi darurat, dan prioritaskan untuk ditangani; • pastikan sistem monitoring bersama bentuk-bentuk terburuk pekerja anak anak dan sistem rujukan tersedia, dan termasuk di dalam sistem rujukan perlindungan anak yang sudah ada; • bantu anak-anak yang terlibat di dalam, atau berisiko terlibat di dalam bentukbentuk terburuk pekerja anak untuk mengambil keuntungan dari kesempatan belajar; dan • bantu anak-anak berusia kerja yang terlibat, atau berisiko terlibat dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (bersama pengasuh) mengakses dukungan yang memadai untuk memperkuat mata pencaharian atau kondisi ekonomi mereka

130



1. Persentase anak-anak, yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan usia, yang dilepaskan dari bentukbentuk terburuk pekerja anak, dan disediakan manajemen kasus dalam waktu tepat


2. Jumlah anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang menerima dukungan memadai


3. Jumlah anak yang berisiko menjadi terlibat di dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang menerima dukungan memadai


INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

4. Pertimbangan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak disertakan di dalam sistem manajemen kasus perlindungan anak

Ya

5. Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak termasuk di dalam strategi dan perangkat komunikasi dan advokasi perlindungan anak

Ya

6. Jumlah anak yang terlibat di dalam atau berisiko menjadi terlibat di dalam, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak mengacu pada intervensi pemulihan ekonomi

Akan ditentukan di negara masing-masing

7. Persentasi anak yang terlibat di dalam atau berisiko menjadi terlibat di dalam, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak mengacu pada intervensi pendidikan

100%

8. Persentase masyarakat yang telah mendapat informasi dari kampanye mengenai bahaya dan konsekuensi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak

100%

CATATAN

(1) "Tepat waktu" akan ditentukan di negara atau konteks

STANDAR 12

INDIKATOR HASIL (OUTCOME)

Catatan panduan 1. Pengarusutamaan ke dalam intervensi kemanusiaan: Sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan dan aktivitas yang dilaksanakan sebagai bagian dari respons perlindungan anak berkontribusi secara efektif untuk mencegah dan merespons bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Contohnya, kaji-cepat harus menyertakan beberapa pertanyaan mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, komunikasi dan advokasi harus mencakup bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, sistem manajemen kasus harus bekerja bersama anak-anak yang terlibat di dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat juga harus membantu mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Demikian pula, intervensi pemulihan ekonomi dan intervensi pendidikan dapat berkontribusi untuk mengatasi akar masalah bentuk-bentuk terburuk pekerja Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

131

anak dalam kedaruratan. Peran semua aktor perlindungan anak adalah untuk memastikan berbagai program ini didesain dan dilaksanakan dengan cara yang memiliki dampak paling menguntungkan dalam pendidikan dan pengurangan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Contohnya, penyedia pendidikan harus mengambil langkah untuk mengidentifikasi, meraih dan memonitor anak-anak yang bekerja. Keluarga yang hanya memiliki satu pengasuh dan rumah tangga yang anggota tertuanya adalah seorang anak, harus menerima bantuan dalam hal perlindungan anak maupun perlindungan sosial, bersama dengan rencana “untuk bekerja” (“for-work”). 2. Pekerjaan berbahaya:

STANDAR 12

Adalah kebebasan negara untuk mendefinisikan pekerjaan apa yang dilarang bagi seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, dengan menciptakan “daftar pekerjaan yang berbahaya untuk anak” dan menetapkannya sebagai undangundang. Hal ini dilakukan melalui sebuah konsultasi yang mengumpulkan pimpinan dan pekerja berbagai organisasi dan pemerintah. Di negara-negara yang tidak memiliki daftar, atau memiliki daftar yang tidak dimutakhirkan, kedaruratan memberikan sebuah kesempatan bagi semua organisasi perlindungan anak untuk menolong pemerintah mengorganisir sebuah konsultasi untuk menanyakan “Pekerjaan apa yang berbahaya di wilayah yang terkena dampak kedaruratan?”, “Di mana pekerjaan itu ditemukan?” dan “Tindakan apa yang harus menjadi prioritas?” Pertanyaan ini akan memandu pembangunan kesadaran dan aktivitas pelatihan sekaligus sebagai aktivitas langsung untuk mendukung anak-anak. 3. Anak-anak yang membutuhkan bantuan yang ditargetkan: Dukungan harus disediakan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang terlibat di dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan, kepada mereka yang berisiko mengambil bagian dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Tiga bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dijabarkan Konvensi ILO N°182 (kerja paksa dan kerja ijon, eksploitasi seksual, dan pekerjaan terlarang), sedangkan kategori keempat (pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak) dijabarkan di dalam daftar nasional pekerjaan berbahaya untuk anak-anak. Bermacam-macam faktor yang menempatkan anak di dalam risiko karena mengambil bagian dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak harus juga diidentifikasikan di tingkat negara. 4. Sistem monitoring dan rujukan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak: Mengidentifikasi anak yang terlibat di dalam, atau menghadapi risiko, bentukbentuk terburuk pekerja anak adalah peran satuan-satuan monitoring penegakkan hukum dan aturan, seperti inspektorat tenaga kerja dan polisi, juga layanan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, sering kali kapasitas mereka lemah, terutama di wilayah pedesaan dan usaha informal. Ini adalah alasan beberapa negara telah menerapkan child-labor monitoring system-CLMS sistem monitoring pekerja anak untuk mendukung inspektorat. Sistem monitoring pekerja anak

132


menggerakkan masyarakat untuk memonitor pekerja anak dan merujuk anakanak ke berbagai sekolah atau layanan berdasarkan panduan yang ditetapkan. Jika tidak ada sistem monitoring pekerja anak yang tersedia di wilayah yang terkena dampak situasi darurat, organisasi perlindungan anak harus bekerja bersama mitra nasional (kementerian tenaga kerja, pendidikan dan kesejahteraan sosial) juga setor swasta dan serikat pekerja, untuk mengembangkan sistem monitoring pekerja anak lokal yang mengatur siapa yang akan melakukan monitoring, bagaimana kasus ditangani (contohnya, rencana rujukan), dan tempat informasi dan laporan disampaikan. Sistem monitoring pekerja anak harus dimasukkan ke dalam sistem rujukan perlindungan anak yang ada. 5. Penyediaan dukungan untuk anak: Proses tindakan akan bergantung kepada situasi anak:

STANDAR 12

• Setiap anak (di bawah 18 tahun) yang ditemukan di dalam kerja paksa atau kerja ijon, melakukan pekerjaan terlarang atau dieksploitasi secara seksual harus segera dipindahkan dari situasi tersebut, dimasukkan dalam manajemen kasus dan akses ke kesempatan belajar, dan diberikan bantuan untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka • seorang anak di bawah usia minimum bekerja yang ditemukan melakukan pekerjaan berbahaya (jam kerja panjang, bekerja dengan berbagai mesin berbahaya, bahan kimia dan beban berat, etc.) harus dipindahkan dan diberikan kesempatan belajar dan/atau dibantu memperbaiki situasi ekonomi mereka • seorang anak di atas usia kerja minimum yang ditemukan di dalam pekerjaan berbahaya harus dijauhkan dari bahaya tersebut, atau mengurangi risikonya sampai ke tingkat yang dapat diterima dan dapat melanjutkan bekerja di tempat kerjanya. • setiap anak yang tidak terlibat di dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak tetapi berisiko tinggi menghadapinya, harus diperlakukan dengan cara yang sama, dengan diberikan akses ke kesempatan belajar dan/atau persoalan ekonomi mereka ditangani.


133

Referensi • ILO (2009). Safe Work for Youth Toolkit • ILO/UNICEF (2005). Manual on child labour rapid assessment methodology • ILO (2012). The tripartite process of determining hazardous work of children. Guide for facilitators • ILO (2010). Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media (SCREAM): A Special Module on Child Labour and Armed Conflict • ILO (2005). Guidelines for developing child labour monitoring (CLM) processes

STANDAR 12

• Convention on the Rights of Children (1989) • Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000) • Convention on Minimum Age for Admission to Employment (1973) • Convention on the Worst Forms of Child Labour (1999)

134


STANDAR 13 ANAK-ANAK TERPISAH DARI ORANG TUA ATAU TANPA PENDAMPING Standar ini didasarkan kepada Pedoman Antar Lembaga dalam Anak Terpisah dari Orang Tua atau Tanpa Pandamping dan Panduan untuk Pengasuhan Alternatif bagi Anak. Standar ini dirancang dalam dua bagian: Bagian A yang berfokus pada identifikasi dan registrasi, dokumentasi, penelusuran keluarga dan reunifikasi anak-anak yang telah terpisah dari pengasuh mereka selama situasi darurat. Bagian B berfokus pada pengasuhan sementara atau alternatif untuk anak-anak yang membutuhkan berbagai layanan ini setelah situasi darurat. Keduanya telah dirancang untuk dibaca bersamaan. Anak yang terpisah dari orang tua dan keluarga mereka akibat konflik, bencana atau pengungsian, atau karena alasan ekonomi atau sosial, menghadapi peningkatan risiko dalam hal kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di dalam situasi darurat. Anak-anak ini kehilangan pengasuhan dan perlindungan dari keluarga mereka di saat mereka sangat membutuhkannya. Penting untuk menyadari bahwa keterpisahan dapat terjadi karena berbagai sebab. Anak dapat secara tidak sengaja terpisah selama pelarian untuk keselamatan, dalam sebuah serangan atau selama pengungsian. Orang tua mungkin mempercayakan mereka kepada orang lain, atau mereka terpisah saat pemberian layanan kesehatan untuk mereka sendiri atau untuk pengasuh mereka, diambil oleh keluarga lain atau pekerja kemanusiaan setelah ditinggalkan oleh orang tua yang mencari sumber-sumber daya untuk bertahan hidup, ditinggalkan, diculik, atau menjadi yatim piatu. Mereka juga mungkin melarikan diri. Asumsi dasarnya adalah, sebelum usaha penelurusan menunjukkan sebaliknya, seorang anak harus dianggap memiliki seseorang yang dapat disatukan kembali dengan anak tersebut. Hindari menyebut anak ini sebagai “yatim piatu”. Anak yang terpisah adalah mereka yang terpisah dari kedua orang tuanya, atau dari pengasuh legal atau pengasuh utama mereka yang biasa, tetapi tidak harus dari kerabat lainnya. Sehingga, di dalamnya tercakup juga anakanak yang didampingi oleh anggota keluarga dewasa lainnya. Anak-anak yang tidak didampingi (juga disebut unaccompanied minor) adalah anak-anak yang telah terpisah dari kedua orang tua dan kerabat lainnya, dan yang tidak diasuh oleh seorang dewasa yang bertanggung jawab melakukannya menurut hukum atau adat.


135

STANDAR Keterpisahan keluarga dicegah dan ditangani, dan anak tanpa orang tua dan tanpa pendampingan diasuh serta dilindungi berdasarkan kebutuhan khusus mereka dan kepentingan terbaik mereka.

A. AKSI KUNCI - identifikasi, dokumentasi, penelusuran dan reunifikasi KESIAPSIAGAAN

STANDAR 13

• Kaji ulang/petakan kerangka peraturan perundang-undangan nasional dan sistem masyarakat yang berhubungan dengan mandat dan prosedur perlindungan anak untuk bekerja bersama anak yang tidak mendapatkan pengasuhan memadai, termasuk pencegahan dan respons keterpisahan keluarga, serta sebanyak mungkin dan sepantasnya membangun berdasarkan semua hal ini. • kembangkan Prosedur Operasi Standar yang menjelaskan fungsi dan tanggung jawab mereka yang terlibat di dalam identifikasi, dokumentasi, penelusuran, dan reunifikasi serta program yang berhubungan dengan anak-anak tanpa pendampingan dan terpisah. Di dalamnya harus tercakup metode untuk rujukan dan penyebaran informasi, dan peran struktur masyarakat; • bangunlah basis data bersama (kemungkinan terdesentralisasi) untuk Family Tracing and Reunification-FTR (Penelusuran dan Reunifikasi Keluarga), kecuali basis ini sudah ada (pertimbangkan Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak antar-lembaga-IA CP IMS); • kaji ulang formulir registrasi bersama yang disepakati antar-lembaga dan tentukan apakah perlu diadaptasi lebih lanjut ke konteks lokal. Persiapkan formulir di dalam dua atau lebih bahasa (misalnya formulir dalam berbagai bahasa lokal) tergantung konteksnya; • identifikasi, latih, dan bimbing pewawancara lokal, staf dan pekerja sosial, sukarelawan masyarakat dan petugas yang bertanggung jawab terhadap panduan antar-lembaga, mengenai anak-anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping, metode mewawancarai anak-anak sesuai usia, dan prosedur yang akan diikuti untuk mengisi dan mengelola formulir yang akan digunakan secara lokal; • menyediakan salinan formulir yang sesuai untuk organisasi dan lembaga mitra, segera setelah staf mereka dilatih; • dengan bekerja bersama keluarga dan tokoh masyarakat, rancang materi dan perangkat pencegahan keterpisahan (misalnya selebaran, stiker, saluran siaga untuk anak hilang dan yang ditemukan, kampanye radio) dan beri tahu

136


anak, keluarga dan pekerja kemanusiaan kepada siapa mereka harus merujuk kasus (lihat Standar 3 dan 16); • sediakan cadangan paket penelusuran dan reunifikasi keluarga; dan • identifikasi mitra nasional dan internasional yang potensial untuk identifikasi, dokumentasi, penelusuran, dan reunifikasi kembali dan dengan berkolaborasi bersama pemerintah, rencanakan pembagian tanggung jawab geografis dan fungsional, memastikan dilibatkannya International Committee of the Red Cross-ICRC (Komite Internasional Palang Merah) (jika ada) dan International Red Cross and Red Crescent Movement-NRCS (Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional)

RESPONS • Kaji cakupan, penyebab, dan risiko keterpisahan keluarga;

STANDAR 13

• cegah keterpisahan keluarga misalnya, saat penerimaan dan kedatangan, atau selama pengungsian masyarakat yang terencana di rumah sakit (seperti pastikan semua anak yang diterima atau dengan satu orang tua mengenakan gelang tangan dengan nama mereka dan informasi identitas lainnya); • bersama badan pemerintah yang sesuai dan dalam kelompok kerja perlindungan anak (atau struktur koordinasi serupa), dalam satu minggu sepakati formulir registrasi standar dan rancangan prosedur operasi untuk identifikasi, dokumentasi, penelusuran, dan reunifikasi; • dalam satu minggu sepakati elemen dasar sebuah sistem informasi dan manajemen kasus, termasuk sebuah sistem dan prosedur untuk berbagi informasi dan wilayah tanggung jawab geografis dan fungsi; • kembangkan strategi yang proaktif dan sistematis untuk mengidentifikasi anak-anak terpisah tanpa orang tua dan pendampingan; misalnya di tempat registrasi, dengan mengunjungi desa-desa, selama distribusi, atau dengan menargetkan lokasi tertentu tempat anak-anak tanpa pendampingan dan terpisah dapat dilihat, seperti rumah sakit dan panti asuhan; • latih staf dan sukarelawan yang akan melaksanakan aktivitas identifikasi, dokumentasi, penelusuran, dan reunifikasi; • atur dengan cepat tempat untuk anak yang terpisah dan orang tua dari anak yang hilang dapat mendaftar, menerima informasi dan mengakses layanan; • kembangkan sistem rujukan untuk anak yang terpisah/hilang dan membangun kesadaran dalam masyarakat dan keluarga mengenai layanan identifikasi, dokumentasi, penelusuran, dan reunifikasi; • pastikan anak tanpa pendampingan dan terpisah memiliki akses ke layanan dan mereka dapat diprioritaskan untuk prosedur bantuan dan perlindungan, serta memiliki akses yang sama ke sekolah; • bangun mekanisme secara rutin dan sistematis untuk memonitor keamanan dan kesejahteraan anak-anak tanpa pendampingan dan terpisah • segera mulai penelusuran dan reunifikasi, dan pastikan tersedia staf dan Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

137

peralatan logistik yang sesuai (misalnya kamera, komputer, printer, kabinet dokumen yang terkunci, transportasi); • pastikan anak, keluarga dan pengasuh diberikan informasi terkini secara rutin mengenai kemajuan penelusuran; • hindari penyebaran informasi secara publik yang mungkin dengan tidak sengaja mendorong keluarga untuk mengabaikan anak atau berbohong memperkenalkan mereka sebagai anak tanpa pengasuhan (berdasarkan asumsi bahwa anak tanpa pengasuhan akan diberikan bantuan istimewa), mengkaji ulang aktivitas di berbagai sektor lain (kesehatan, nutrisi, WASH (air bersih, sanitasi dan kebersihan), manajemen kamp, distribusi, informasi publik) dan bekerja bersama untuk memastikan program mereka tidak mengakibatkan keterpisahan keluarga secara sukarela atau tidak sengaja (contoh melalui keluarga yang mengasumsikan anak-anak tanpa pendampingan akan diberikan bantuan istimewa); • untuk anak yang terpisah, kaji sesegera mungkin apakah pengaturan pengasuhan memadai dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak sambil melanjutkan penelusuran, dan pastikan monitoring situasi sementara, perlindungan dan kesejahteraan mereka dilakukan secara rutin;

STANDAR 13

• setelah penelurusan berhasil, pastikan hubungan antara seorang anak dengan orang dewasa, kaji kesediaan dan kapasitas orang dewasa yang menerima untuk menyediakan pengasuhan yang sesuai, tentukan harapan dan kepentingan terbaik anak, sediakan bantuan materi kepada keluarga penerima karena mungkin dibutuhkan untuk izin pengasuhan di tingkat yang sama seperti anak-anak lain dalam masyarakat, dan persiapkan baik anak maupun pengasuh sebelum mereka disatukan kembali; • pastikan tindak lanjut yang tepat waktu dan rutin untuk anak yang telah disatukan untuk memastikan mereka dirawat dan dilindungi. Jangan asumsikan anak-anak yang disatukan kembali dengan kerabatnya akan diasuh dengan baik, dan pastikan monitoring melekat bagi anak tersebut sampai benar-benar jelas bahwa pengasuhan yang diberikan memadai; dan • ketika seorang anak disatukan kembali atau ditempatkan dengan seorang kerabat, pastikan orang dewasa yang menerima tanggung jawab untuk mengasuh menadatangani secara terbuka sebuah formulir penerimaan tanggung jawab terhadap anak, dan atur satu atau lebih tokoh masyarakat untuk menandatangani secara terbuka sebuah formulir persetujuan untuk memonitor kesejahteraan anak dan melaporkan persoalan apa pun kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan dan perawatan anak.

B. Aksi Kunci - Pengasuhan Alternatif KESIAPSIAGAAN • Memperkuat sistem pengasuhan, termasuk melalui perencanaan kontingensi, sehingga dapat diperluas jika terjadi situasi darurat;

138


• identifikasi dan sebarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, panduan nasional yang sesuai sehubungan dengan pengasuhan alternatif; • dalam pemerintah dan masyarakat sipil, identifikasi aktor utama nasional untuk pengsuhan alternatif serta tugas-tugas dan aktivitas mereka saat ini; • identifikasi mekanisme tradisional yang sesuai untuk menyediakan pengasuhan bagi anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga; • sediakan pelatihan mengenai Panduan tentang Pengasuhan Alternatif untuk Anak dan perkenalkan Perangkat Pengasuhan Alternatif; • dukung dan perkuat kapasitas lokal (termasuk pemerintah) serta dukung dan bangun kapasitas organisasi dan individu utama untuk memimpin perencanaan, manajemen dan pemberian pengasuhan sementara dan alternatif; dan • petakan struktur dan mekanisme pengasuhan sementara untuk saat ini serta identifikasi mana yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping.

RESPONS

STANDAR 13

• Pastikan asesmen kebutuhan memasukkan juga situasi kehidupan anak, struktur dan sistem masyarakat yang mendukung, dan berbagai pilihan pengasuhan alternatif yang tersedia (lihat Standar 4 dan 5); • dalam konsultasi dengan aktor lokal, usahakan secara aktif untuk mencegah keterpisahan keluarga yang tidak perlu, dengan menargetkan bantuan terutama untuk kelompok masyarakat yang paling rentan; • kembangkan sistem pengamatan (melibatkan petugas pada titik-titik potensial pengabaian) untuk mengidentifikasi anak yang baru ditinggalkan tanpa pendampingan yang mungkin dilepaskan dengan harapan mendapatkan bantuan, dan, jika pengasuh sebelumnya dapat segera ditemukan kembali, kaji apakah menyiapkan bahan tertentu seperti bantuan makanan dapat mendorong reunifikasi dengan aman; • dukung dan kembangkan layanan pengasuhan agar sesuai dengan Panduan untuk Pengasuhan Alternatif Anak (terutama bagian pengasuhan dalam situasi darurat) dan Perangkat Pengasuhan Alternatif dalam Situasi Darurat; • terus kaji ulang pengaturan pengasuhan seperti pengasuhan dan fasilitas pengasuhan residensial, untuk memastikan mereka tidak menciptakan insentif karena mengabaikan anak-anak; • secara rutin periksa untuk memastikan hanya anak yang benar-benar membutuhkan pengasuhan alternatif yang ditempatkan dalam pengasuhan sementara; • kembangkan sebuah rencana pengasuhan sementara atau alternatif sesegera mungkin untuk semua anak, dan berdasarkan konsultasi dengan anak, keluarganya, dan orang-orang penting lainnya dalam kehidupan anak; • tindak lanjuti secara sistematis semua anak dalam pengasuhan sementara atau alternatif setidaknya satu kali dalam 12 minggu; dan Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

139

• tidak membuat keputusan permanen mengenai pengaturan pengasuhan alternatif seorang anak selama masih ada kemungkinan untuk menelusuri anggota keluarga, sebelum berbagai upaya penelusuran habis, dan juga jangan pernah mengambil keputusan permanen dalam kondisi apa pun, selama tahun pertama penelusuran aktif, kecuali ada kondisi luar biasa (panduan Penetapan Kepentingan Terbaik menyarankan agar setidaknya dibatasi 2 tahun).



STANDAR 13

1. Sistem dan layanan pengamatan tersedia mencegah keterpisahan yang tidak perlu

untuk

Ya

2. Persentase anak-anak yang terdaftar untuk penelusuran yang telah disatukan kembali dan tinggal dengan keluarga mereka selama lebih dari enam bulan

90%

3. Persentase Anak-anak Terpisah Tanpa Orang Tua dan Pendamping yang terdaftar dalam pengaturan pengasuhan yang layak dan melindungi

100%

INDIKATOR AKSI

CATATAN

TARGET AKSI

4. Formulir pendaftaran, SOP, informasi, sistem rujukan dan manajemen kasus tersedia di tempatnya dalam satu minggu setelah situasi darurat

Ya

5. Persentase Anak-anak Terpisah Tanpa Orang Tua dan Pendamping yang direunifikasi dengan pengasuh mereka

90%

6. Tersedia mekanisme untuk registrasi dan penerimaan informasi, serta untuk penelusuran aktif anggota keluarga langsung dan kerabat

Ya

7. Persentase anak-anak yang telah menerima setidaknya satu kunjungan dalam satu bulan setelah disatukan kembali dengan pengasuh.

100%

8. Persentase Anak-anak Terpisah Tanpa Orang Tua dan Pengasuh yang terdaftar dalam pengasuhan sementara atau alternatif jangka panjang yang sesuai

100%

9. Persentase anak-anak tanpa pendamping yang terdaftar dalam pengasuhan alternatif jangka panjang yang menerima kunjungan pemonitoran setidaknya satu kali dalam satu bulan

90%

(3) “Pantas” dan “melindung” akan didefinisikan di dalam negara atau konteks (9) “Perawatan sementara yang layak” dapat didefinisikan dalam negara sesuai dengan Perangkat Pengasuhan Alternatif (Alternatif Care Toolkit-ACE)

Catatan panduan 1. Hari-hari pertama: Penting untuk menganalisa situasi Anak-anak Terpisah Tanpa Orang Tua dan Pendamping dan untuk menginisiasi respons terkoordinasi dalam 48 jam setelah situasi darurat. Harus diambil langkah-langkah untuk membantu reunifikasi

140


keluarga sesegera mungkin, dan untuk mengorganisir pengasuhan segera dan sementara jika memang memungkinkan. Pekerja kemanusiaan harus berkolaborasi dengan badan-badan pemerintah terkait dan mendukung mereka untuk melaksanakan peran-peran yang sesuai. Pihak yang bertanggungjawab dapat diidentifikasi di dalam masyarakat dan layanan, dan diberikan kontak untuk rujukan situasi darurat. Jika mungkin dan sesuai, pesan-pesan inti dapat disebarluaskan melalui media massa, mendesak pengasuh untuk tinggal bersama dengan anak-anak mereka dan untuk melanjutkan pengasuhan anakanak yang telah kehilangan keluarga – sekaligus mendaftarkan anak-anak ini kepada orang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk perlindungan anak. 2. Mencegah keterpisahan di dalam organisasi dan masyarakat:

STANDAR 13

Dari awal situasi darurat, dan berdasarkan pada asesmen masyarakat mengenai kasus-kasus keterpisahan serta struktur masyarakat yang sudah tersedia untuk mencegah dan menangani keterpisahan, masyarakat harus diinformasikan mengenai langkah-langkah praktis untuk menghindari “kehilangan anak mereka”, seperti menempelkan tanda identitas pada bayi dan anak kecil, dan mengajari anak informasi penting tentang identitas keluarga mereka dan lokasi tempat pertemuan dalam situasi darurat. Pekerja kemanusiaan harus dilatih cara memastikan anak dilindungi dan keutuhan keluarga terjaga dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan selama aktivitas memindahkan masyarakat. Penyediaan dukungan untuk pengasuh sementara oleh lembaga perlindungan anak harus dilakukan dengan cara tidak menciptakan insentif sehingga menyebabkan anak lain didaftarkan sebagai anak yang terpisah, dan tidak merusak keberlangsungan pengaturan pengasuhan. Bekerja dengan lembagalembaga yang terlibat di dalam evakuasi medis dan keamanan, dan memastikan keutuhan keluarga dipromosikan dan dijaga dalam prosedur evakuasi. 3. Koordinasi: Koordinasi yang erat sangat penting untuk mempromosikan program respons yang efektif dan melindungi Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping. Koordinasi harus dibangun berdasarkan mekanisme koordinasi perlindungan anak, melibatkan semua organisasi pemerintah terkait serta lembaga-lembaga nasional dan internasional. Kelompok ini harus mengkoordinasikan pekerjaan dalam asesmen, kriteria pendaftaran, megadaptasi formulir, menentukan peran dan tanggung jawab, dan mengembangkan prosedur operasi standar untuk bekerja bersama Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta penyediaan pengasuhan sementara harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja hukum yang ada dan harus melibatkan pengemban tugas yang berwajib. Komite Palang Merah Internasional dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit memiliki mandat untuk melaksanakan penelusuran dalam konteks konflik bersenjata atau yang melewati batas internasional. Reunifikasi keluarga melewati batas internasional untuk anak-anak pengungsi harus dilakukan melalui koordinasi erat dengan UNHCR dan sesuai dengan prosedur kepentingan terbaik. Untuk anak-anak pengungsi yang kembali ke negara asal, prosedur dan pertimbangan khusus berlaku. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

141

4. Identifikasi:

STANDAR 13

Jika keterpisahan teridentifikasi sebagai sebuah isu saat dilakukan asesmen, buatlah kriteria untuk menentukan anak mana yang harus didaftarkan. Tergantung pada skala situasi darurat dan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat, mungkin perlu untuk lebih dulu fokus kepada anak-anak tanpa pendamping, menunda identifikasi dan dokumentasi anak-anak yang terpisah namun dalam pengasuhan orang dewasa yang mereka kenal. Mekanisme identifikasi dan rujukan antar-lembaga harus dikembangkan sebagai langkah awal dalam menetapkan prosedur operasi standar. Identifikasi dan latih aktor-aktor utama yang dapat mengidentifikasi Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping di lokasi kunci, seperti pintu masuk atau tempat registrasi kamp, fasilitas medis, pusat penyaluran pangan, wilayah pasar dalam konteks urban, lembaga pengasuhan, dan fasilitas penahanan. Bekerja sama dengan petugas registrasi manajemen dan distribusi kamp untuk mengidentifikasi Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping dengan memastikan bahwa usia semua anggota rumah tangga dicatat, dan anak yang tidak berhubungan, rumah tangga yang anggota tertuanya adalah seorang anak, dan anak yang sendirian dicatat seluruhnya. Pastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pentingnya dan tujuan mengidentifikasi anak-anak yang terpisah, untuk menghindari terciptanya faktor penarik atau ketakutan dalam masyarakat yang beranggapan anak-anak ini akan dibawa pergi. 5. Pendaftaran dan dokumentasi: Pendaftaran mencakup pencatatan data dasar seorang anak. Dokumentasi mencakup pencatatan semua informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelusuran, menjelaskan kebutuhan pengasuhan dan perlindungan seorang anak, dan mengembangkan rencana manajemen kasus. Keduanya mungkin akan dilakukan pada saat yang bersamaan, atau dokumentasi mungkin membutuhkan wawancara lebih jauh dengan anak. Kelompok Kerja AntarLembaga untuk Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping telah menyepakati formulir bersama untuk mendaftarkan Anak-anak Tanpa Pendampingan dan Terpisah dan mendokumentasikan kebutuhan penelurusan keluarga. Jika dibutuhkan, formulir ini dapat diadaptasi khusus untuk konteks tertentu oleh mekanisme koordinasi Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping. Pendaftaran dan dokumentasi harus dilaksanakan oleh staf terlatih, dengan menghindari adanya tekanan yang tidak perlu pada anak dan yang tidak mengarahkan pada keterpisahan lebih lanjut. Perjelas di dalam formulir pendaftaran dan dokumentasi apakah anak-anak berada dalam pengasuhan seorang dewasa yang mereka kenal dan percayai, dan apakah saudara kandung juga bersama mereka. Staf yang melaksanakan pendaftaran harus mengkonfirmasi bahwa anak memang benar-benar terpisah dengan cara mencari informasi dari anak dan anggota masyarakat. Prioritaskan bayi dan anak kecil untuk dokumentasi lengkap, memastikan semua orang yang membawa seorang anak yang sangat kecil untuk dirawat atau menemani anak yang lebih tua, segera diwawancarai untuk menghindari kehilangan informasi yang penting. Anak hilang harus didokumentasikan atas nama anggota keluarga yang mencari mereka.

142


6. Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak Antar Lembaga: Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak Antar Lembaga adalah sistem standar untuk mengelola informasi yang digunakan dalam rangka mendukung manajemen kasus dalam situasi darurat. Di dalamnya terdapat formulir, prosedur pengumpulan informasi dan pengumpulan data, dan basis data berbasisweb,dan disertai panduan dan manual pelatihan dari Kelompok Kerja AntarLembaga untuk Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping. Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak Antar-Lembaga membantu aktivitas penelusuran keluarga dengan cara: • Mencatat informasi mengenai individu Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping • menyortir daftar tindakan berdasarkan pekerja sosial yang menangani kasus atau lokasi • melakukan aksi penelurusan terhadap kasus • menandai aksi yang terlambat • mengizinkan Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping dan anak hilang yang terdaftar dicocokkan

STANDAR 13

• membantu pertukaran informasi kasus antar wilayah dan lembaga. Juga membantu untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang efektif, dan analisa kecenderungan perlindungan anak. Penggunaan Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak Antar Lembaga membutuhkan petugas data khusus dalam setiap lembaga serta mengharuskan pengembangan kapasitas lanjutan untuk pekerja sosial yang menangani kasus dan petugas data. 7. Penelurusan: Penelurusan adalah proses pencarian pengasuh legal atau yang biasa, dan anggota keluarga lainnya. Tujuan penelurusan adalah untuk menemukan solusi jangka panjang yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak, yang biasanya berarti reunifikasi anak dengan orang tua atau kerabat dekat mereka. Artinya juga untuk mencari anak-anak yang dicari orang tuanya. Penelurusan dilakukan dengan beberapa cara menggunakan berbagai metode berbeda. Pendekatan yang diambil seharusnya dikembangkan berdasar analisa risiko terhadap Anak Terpisah Tanpa Orang tua dan Pendamping. Penelusuran masal dapat dilakukan menggunakan siaran radio, di internet, dalam pertemuan masyarakat, menggunakan poster, dan melalui papan foto. Penelusuran kasus-per-kasus membutuhkan pencarian aktif oleh pekerja sosial yang menangani kasus tersebut terhadap anggota keluarga di tempat asal atau tempat terpisah. Informasi mengenai tiap anggota keluarga juga dapat ditemukan menggunakan basis data registrasi masyarakat. Penelurusan dapat menjadi efektif jika berhubungan dengan jaringan masyarakat, seperti sistem keluarga besar dan kelompok agama.


143

8. Verifikasi: Verifikasi adalah proses untuk memeriksa apakah hubungan yang diklaim benar, dan mengkonfirmasi kesediaan anak dan anggota keluarga untuk disatukan kembali. Penting untuk mengkaji kondisi anak sebelum reunifikasi, dan untuk memastikan bahwa anak tidak diserahkan kepada orang yang salah. Memverifikasi sebuah hubungan biasanya dilakukan dengan mencocokkan informasi dari kedua pihak. Pemeriksaan lebih dalam mungkin dibutuhkan untuk bayi, anak kecil, dan anak yang memiliki kesulitan berkomunikasi. Penting untuk melaksanakan asesmen kepentingan terbaik untuk memastikan baik anak-anak dan orang tua bersedia dan mampu bersatu kembali, dan rencana tindakan telah dikembangkan untuk mendukung anak kembali ke keluarganya. Berdasarkan pada sejarah anak dalam keluarga atau penyebab keterpisahan, mungkin penting untuk memediasi anak dengan anggota keluarganya. Mungkin dibutuhkan beberapa saat untuk hal ini, atau untuk menentukan apakah reunifikasi dengan orang tua atau saudara sekandung yang dewasa, atau penempatan ke kerabatan adalah kepentingan terbaik anak. 9. Reunifikasi keluarga:

STANDAR 13

Menyatukan kembali keluarga adalah proses membawa anak dan keluarga atau pengasuh sebelumnya bersama untuk menciptakan atau menciptakan kembali pengasuhan jangka panjang. Anak tersebut, keluarga dan masyarakat harus bersiap-siap untuk kembalinya sang anak (lihat Standar 15). Reunifikasi anak dengan keluarga harus dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan perundangan-undangan di negara tersebut. Dukungan harus menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, dan semua materi bantuan yang diberikan harus disepakati di antara organisasi. Reunifikasi keluarga lintas batas harus melibatkan Komite Palang Merah Internasional dan Gerakan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan dalam kasus pengungsi lintas batas dengan melibatkan UNHCR. 10. Bimbingan lanjutan: Keterpisahan jangka panjang atau perubahan dalam sebuah kondisi keluarga yang diakibatkan oleh konflik atau kemisikinan kronis akan menyebabkan kesulitan proses reintegrasi. Bimbingan lanjutan harus dilaksanakan, dengan dilengkapi monitoring berbasis masyarakat. Jumlah dan tipe tindak lanjut yang dibutuhkan akan tergantung pada evaluasi mengenai kebutuhan setiap anak. Monitoring yang cermat dibutuhkan karena berbagai alasan yang menyebabkan anak-anak awalnya terpisah dan risiko yang lebih tinggi dihubungkan dengan reunifikasi dengan orang lain selain orang tuanya (lihat Standar 15). 11. Mempertahankan keutuhan keluarga: Tidak memiliki makanan, tempat tinggal, pendidikan atau kesempatan mata pencaharian yang memadai, dapat mendorong anak-anak meninggalkan keluarga mereka atau menyebabkan pengasuh mengabaikan anak-anak, menyerahkan pengasuhan mereka kepada berbagai organisasi atau fasilitas

144


pengasuhan, atau mengirimkan mereka untuk hidup dengan keluarga besar dengan harapan anak-anak tersebut akan mendapatkan pengasuhan yang lebih baik. Anak mungkin menghadapi risiko perekrutan ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, penelantaran, diperdagangkan atau menjadi pekerja yang dieksploitasi. Lembaga-lembaga perlindungan anak harus bekerja dengan sektor kemanusiaan lainnya untuk memastikan keluarga yang berisiko terpisah menerima akses ke layanan dasar, perlindungan sosial atau dukungan untuk melindungi mata pencaharian mereka sehingga mereka dapat tetap bersama. Fasilitas pengasuhan residensial dapat menjadi sebagai faktor penarik keterpisahan keluarga, dan harus dipertimbangkan hanya sebagai pilihan pengasuhan alternatif untuk periode yang sesingkat mungkin. 12. Pengasuhan sementara:

STANDAR 13

Pengasuhan sementara mengacu kepada pengasuhan yang disediakan untuk anak yang terpisah pada saat keluarga sedang dilacak, dan sebelum keputusan mengenai pengasuhan permanen diambil. Dalam situasi, lembaga-lembaga perlindungan anak harus memprioritaskan dukungan untuk pilihan pengasuhan alteratif berbasis keluarga. Pelaksanaan program dapat mencakup pengaturan pengasuhan informal spontan termasuk pengasuhan oleh kerabat atau mengidentifikasi, menyaring, dan mendukung pengasuhan di dalam masyarakat yang dapat menjadi tempat bagi anak selama waktu yang disepakati. Jika ada sistem keluarga asuh formal, pelaksanaan program dapat mendukung perluasan dan penguatan sistem tersebut. Jika realistis dan pantas, anak-anak harus dijaga di dalam masyarakat awalnya, dan kelompok saudara kandung harus dijaga bersama. Hindari dukungan melalui perawatan residensial, karena akan dapat meningkatkan kemungkinan keluarga memisahkan diri dan dapat merusak kesejahteraan anak-anak. Keluarga yang berada di bawah tekanan cenderung akan mengirimkan anak-anaknya ke institusi residensial dari pada diasuh oleh keluarga asuh. Jika pilihan pengasuhan yang realistis hanyalah pengasuhan residensial, fasilitas harus didukung untuk mencapai standar minimum pengasuhan dan prosedur perlindungan yang kuat. Penempatan dalam pengasuhan residensial harus bersifat sementara, ketika pilihan pengasuhan berbasis keluarga sedang dikembangkan. Semua anak dalam pengasuhan sementara harus menerima bimbingan lanjutan, dan penempatan pengasuhan mereka dikaji ulang secara rutin untuk memonitor situasi perlindungan dan kesejahteraan mereka. Untuk remaja yang lebih tua dan bahkan beberapa rumah tangga dengan anak sebagai kepala keluarga, kehidupan mandiri yang didukung harus dieksplorasi. 13. Alternatif pengasuhan jangka panjang dan pengangkatan anak: Jika tidak mungkin untuk menyatukan seorang anak dengan keluarganya, atau tidak menjadi kepentingan terbaik anak, pertimbangkan pilihan pengasuhan jangka panjang. Anak-anak tidak seharusnya dibiarkan dalam penempatan pengasuhan sementara tanpa batas, tanpa proses pengkajian ulang untuk menentukan pilihan jangka panjang mana yang terbaik. Keputusan pengasuhan jangka panjang harus diambil melalui prosedur peradilan, administratif dan Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

145

STANDAR 13

prosedur lain yang diakui, dan harus berdasarkan kepada pengkajian menyeluruh mengenai kepentingan terbaik anak, kebutuhannya, dan pilihan pengasuhan yang tersedia. Penempatan keluarga permanen cenderung menjadi kepentingan terbaik anak. Pilihan pengasuhan alternatif jangka panjang mungkin mencakup adopsi, kehidupan mandiri yang didukung untuk anak-anak yang lebih tua, dan tinggal di keluarga asuh formal. Adopsi mungkin di tingkat nasional atau internasional dan melibatkan perubahan permanen dalam status legal menggunakan mekanisme legal. Konvensi Den Haag mengenai Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam rangka Adopsi Antar-Negara (The Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption atau HC-93) menyediakan kerangka hukum untuk memastikan pengangkatan anak internasional dilaksanakan untuk kepentingan terbaik anak. Penelusuran keluarga harus menjadi prioritas utama dan pengangkatan anak antar-negara hanya akan dipertimbangkan bagi anak jika usaha penelurusan terbukti tidak ada gunanya, dan ketika jalan keluar yang stabil di dalam negeri tidak tersedia. Lembaga-lembaga perlindungan anak harus mendukung pemerintah untuk mencapai standar yang dicanangkan dalam HC-93.

146


Referensi • ICRC, IRC, Save the Children, UNICEF, UNHCR, World Vision (2004). Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children • Inter-agency working group on unaccompanied and separated children (Draft for Field testing 2011). Alternative Care Toolkit (ACE) • UN (2010). Guidelines for the Alternative Care of Children • UNHCR (2008). Guidelines on Determining the Best Interests of the Child • UNHCR and IRC (2011). Field Handbook for the Implementation of the UNHCR BID Guidelines • Convention on the Rights of the Child (1989)

STANDAR 13

• The Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption (1993) • www.childprotectionims.org


147

STANDAR 14 PerADILAN ANAK Istilah “justice for children” atau “keadilan bagi anak” mengakui bahwa anak dapat bersentuhan dengan sistem peradilan dalam berbagai konteks berbeda, termasuk dalam prosedur sipil dan administratif; sebagai akibatnya, sistem keadilan harus kompeten untuk berhadapan dengan semua anak yang bersentuhan dengannya, baik anak-anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban, saksi, atau berhadapan dengan hukum sebagai penerima manfaat. Sering kali situasi darurat meningkatkan kemungkinan anak-anak berhadapan dengan sistem hukum sebagai tersangka pelanggar hukum, korban atau saksi, atau kombinasi dari ketiga peran ini. Sistem peradilan biasanya dipahami mencakup pengadilan, polisi dan lembaga pemasyarakatan, serta sistem informal seperti hukum tradisional atau hukum adat.

STANDAR 14

Risiko dan kebutuhan yang timbul dari situasi darurat yang membuat anak mungkin berhadapan dengan sistem peradilan termasuk: • Penangkapan sewenang-wenang dan perampasan kebebasan • siksaan dan bentuk perlakuan kejam lainnya. • perdagangan atau rekrutmen oleh angkatan atau kelompok bersenjata, termasuk kelompok kriminal yang terorganisir. • pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan • kekerasan di rumah tangga dan masyarakat, termasuk pengungsi dalam negeri atau kamp pengungsi, atau di tempat mengungsi seperti sekolah, gereja, masjid dan lembaga pengasuhan sosial. • eksploitasi untuk adopsi • pekerja anak untuk bertahan hidup • warisan dan perwalian. Istilah “juvenile justice” atau “peradilan anak” mengacu kepada anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan sebagai tersangka pelaku pidana. Ketika hukum dan peraturan rusak dalam situasi darurat, seringkali kasus-kasus penangkapan sewenang-wenang dan hukuman terhadap anak yang diduga terlibat dalam pidana atau telah melakukan kejahatan administratif meningkat. Dalam semua situasi, prinsipnya adalah menggunakan penahanan dan pengadilan formal hanya sebagai sebuah pilihan terakhir dan jika mungkin, gunakan langkah-langkah diversi atau pengalihan dan alternatif. “Diversi” berarti pengalihan bersyarat untuk anak yang berkonflik dengan hukum, jauh dari proses peradilan melalui prosedur, struktur dan program yang memampukan mereka untuk ditangani lembaga-lembaga di luar peradilan; oleh karenanya menghindari efek negatif dari proses peradilan formal dan adanya catatan kriminal. Program diversi yang paling efektif adalah yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

148


STANDAR Semua anak perempuan dan anak laki-laki yang berhadapan dengan sistem peradilan sebagai korban, saksi, atau tersangka pelaku pidana diperlakukan sesuai dengan standar internasional.

AKSI KUNCI KESIAPSIAGAAN • Persiapkan dukungan dalam membuat (atau memperkuat) ruang pengadilan dan kantor polisi yang ramah anak, termasuk unit yang secara khusus dilatih dalam kepolisian/kejaksaan/pengadilan maupun bantuan hukum, serta sistem diversi dan proses hukum yang cepat untuk anak;

STANDAR 14

• dukung pengembangan kapasitas polisi, unit anak, petugas kemasyarakatan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, advokat, hakim, dan orang-orang dalam sistem peradilan informal yang berperan dalam isu perlindungan anak atau yang secara rutin melakukan kontak dengan anak-anak. • dukung pelibatan polisi perempuan dan petugas peradilan perempuan lainnya; dan • petakan dan analisa sistem peradilan yang sudah tersedia (di tingkat nasional dan masyarakat), termasuk sistem peradilan tradisional, untuk mengidentifikasi kesempatan yang dapat diandalkan dan diperkuat untuk mengidentifikasi kesenjangan yang penting dalam perlindungan.

RESPONS • Identifikasi semua anak dalam penahanan, termasuk keberadaan, status dan perlakuan terhadap mereka; • dokumentasikan dan analisa pola pelangaran terhadap hak-hak anak yang muncul dalam sistem peradilan, dan ambil tindakan untuk kasus yang mendesak; • petakan berbagai organisasi dan individu yang terlibat dalam program yang dapat membawa keadilan untuk anak dengan cara yang ramah anak (termasuk struktur informal): • persiapkan tim lintas disiplin yang terdiri dari para pekerja hak asasi manusia, psikososial, medis dan legal yang berada di garis depan untuk memonitor dan merespons kasus yang diidentiikasi; • advokasi untuk pembebasan anak ketika dilakukan penahanan ilegal dan fasilitas tidak memadai; dan • jika sesuai, dukung solusi berbasis masyarakat ketika sistem formal telah hancur. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

149

Pengukuran

STANDAR 14


TARGET OUTCOME

1. Jumlah kasus penahanan anak dalam tiga bulan terakhir

Akan ditentukan di negera masing-masing

2. Rata-rata waktu dihabiskan dalam penahanan


INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

3. Persentase anak yang berhadapan dengan polisi, yang ditangani dengan prosedur yang ramah anak

80%

4. Persentase anak yang berhadapan dengan pengadilan, yang ditangani dengan menggunakan prosedur yang ramah anak

80%

5. Persentase anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah didiversi dari sistem hukum formal

80%

6. Persentase kasus anak yang menerima dukungan dari tim multidisiplin

80%

CATATAN

(1) "Prosedur Ramah Anak" dapat dtentukan di dalam negeri

Catatan panduan 1. Perampasan kebebasan: Perampasan kebebasan artinya segala bentuk penahanan atau kurungan penjara atau penempatan seseorang dalam situasi penahanan publik atau privat. Tempat-tempat penahanan dapat mencakup berbagai tempat yang resmi ditunjuk, termasuk sel (di kantor) polisi, penjara, fasilitas penahanan militer, pusat penahanan imigrasi, lembaga kesejahteraan atau fasilitas pendidikan, sekaligus tempat yang digunakan sementara untuk tujuan mengisolasi dari masyarakat umum. Berdasarkan standar internasional, merampas kebebasan remaja harus menjadi langkah terakhir yang diambil, hanya untuk periode minimum yang dibutuhkan dan harus dibatasi untuk kasus-kasus luar biasa. Prinsip berlaku ketika perampasan kebebasan dimandatkan oleh pengadilan atau satu bentuk badan administratif. Alih-alih melakukan perampasan kebebasan, lebih disarankan untuk mempertimbangkan proses diversi dan hukuman alternatif, seperti masa percobaan untuk pelayanan masyarakat. Perlindungan umum berlaku, tetapi untuk anak-anak yang ditahan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam hal perlindungan anak. Kepatuhan kepada prinsip ini termasuk: • Segera memberitahu wali dari anak bahwa anak ditangkap • mengadaptasi kebijakan penahanan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, disabilitas dan kebutuhan khusus, dengan pemisahan anak laki-laki dan anak perempuan, orang dewasa dan anak-anak kecil. • memastikan kontak dengan dunia luar, terutama dengan penasihat hukum

150


independen, kunjungan petugas kesehatan dan keluarga sesering yang dibutuhkan dan diizinkan oleh pihak berwenang yang menahan, selama kontak ini adalah kepentingan yang terbaik bagi anak • memastikan kegiatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan pendidikan disertakan dalam rutinitas sehari-hari. Dalam situasi kekerasan bersenjata, “penahanan administratif” sering kali digunakan untuk menahan anak yang dipandang sebagai ancaman keamanan, seperti menahan anak yang terlibat angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Kadang-kadang penahanan juga digunakan sebagai alasan untuk melindungi anak-anak yang berada dalam risiko kekerasan dan eksploitasi, yang mungkin akan hidup dan bekerja di jalanan, dan untuk anak-anak yang pandang sebagai antisosial. Bertentangan dengan penahanan pidana, keputusan untuk menahan tidak diambil oleh seorang hakim atau pengadilan, tetapi oleh sebuah lembaga atau seorang profesional yang tidak independen dari cabang eksekutif pemerintah. Seringkali prosedur untuk mempertanyakan proses penahanan semacam ini tidak jelas dan jadwal untuk pengkajian ulang tidak ada.

STANDAR 14

Situasi darurat mungkin juga meningkatkan jumlah anak yang dituduh sebagai “pelanggaran status”. Di dalamnya termasuk tindakan yang tidak dianggap pidana jika dilakukan orang dewasa, namun dapat mengakibatkan penangkapan dan penahanan jika dilakukan oleh seorang anak. Contohnya termasuk pelanggaran jam malam, bolos sekolah, kabur (melarikan diri), mengemis, tingkah laku buruk atau anti sosial, hubungan dengan komplotan (gang) dan bahkan ketidakpatuhan sederhana. Penahanan anak yang dituntut dengan pelanggaran administratif, atau penahanan anak sebagai tindakan “pencegahan” adalah pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak berdasarkan kepentingan terbaik anak, dan penahanan hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. 2. Mendokumentasikan pelanggaran: Penting untuk mendokumentasikan pola pelanggaran terhadap anak yang muncul di dalam sistem peradilan dari tahap paling awal dalam situasi darurat, sebagai dasar untuk kampanye berbasis bukti, untuk mempercepat respons efektif di tingkat nasional dan internasional (lihat Standar 5). Jika sebuah kasus sampai ke persidangan, ada banyak tindakan perlindungan yang dapat diterapkan pada anak sebagai korban atau saksi. Lihat Panduan ECOSOC mengenai Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (Masalah Peradilan yang melibatkan Anak sebagai Korban dan Saksi Kejahatan). 3. Advokasi: Advokasi harus fokus kepada penghentian pelanggaran saat ini (dimulai dengan pelanggaran-pelanggaran yang berdampak paling parah pada anak) dan yang mencegah pelanggaran di masa yang akan datang. Advokasi harus didukung oleh bukti yang dikumpulkan selama monitoring dan pendokumentasian.


151

4. Tim multi disiplin: Untuk mengambil tindakan terhadap kasus-kasus mendesak, perlu untuk sesegera mungkin membentuk sebuah tim multi-disiplin yang terdiri dari para profesional, yang dibangun berdasarkan berbagai sumber daya dan struktur yang sudah ada. Setelah tim terbentuk, mungkin juga dilakukan pelatihan khusus lebih jauh lagi dalam wilayah kebutuhan tertentu. 5. Kerangka hukum internasional:

STANDAR 14

Kerangka hukum internasional mengatur tolok ukur tertentu untuk anak-anak yang terkena dampak selama kedaruratan. Standar yang diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang hak atas pengadilan yang adil, hak atas praduga tak bersalah, perlindungan dari hukuman mati, dan perlindungan dari penangkapan sewenangwenang dan penahanan berlaku untuk semua orang, termasuk anak-anak (yaitu artikel 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik). Memperkuat atau meningkatkan keadilan untuk anak selama situasi darurat dapat memberikan efek jangka panjang dan dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan anak dalam jangka panjang.

152


Referensi • ECOSOC (1997). Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System • OHCHR (2008). Human rights in the administration of justice, a manual on human rights for judges, prosecutors and lawyers • Unicef Innocenti Research Centre & Harvard Law School (2010). Children and Transitional Justice • United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (1990) • United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (‘The Beijing Rules’) (1985) • United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (‘The Riyadh Guidelines’) (1990) • United Nations (2008). United Nations Common Approach to Justice for Children

STANDAR 14

• Unodc, Unicef (2009). Justice in matters involving children as victims and witnesses of crime (child-friendly version) • Unodc, Unicef (2006). Manual for the measurement of juvenile justice indicators • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html


153

Perlindungan Anak

STANDAR UNTUK MENGEMBANGKAN STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK YANG MEMADAI

STANDAR UNTUK MENGEMBANGKAN STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK YANG MEMADAI Standar dalam ruang lingkup ini mencakup strategi utama perlindungan anak yang dapat melayani berbagai kebutuhan perlindungan anak. Sama seperti yang lainnya, semua standar ini didasarkan pada kerangka hukum internasional yang menyeluruh. Didalamnya termasuk standar yang berhubungan dengan: • Manajemen kasus • Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat • Ruang Ramah Anak • Perlindungan bagi yang anak dikucilkan

STANDAR 15 MANAJEMEN KASUS Sistem manajemen kasus digunakan di berbagai bidang layanan manusia, termasuk kesehatan, kegiatan sosial dan peradilan. Manajemen kasus adalah proses menolong masing-masing anak dan keluarga melalui dukungan kegiatan sosial yang langsung dan juga pengelolaan informasi (lihat standar 5). Manajemen kasus dengan cara ini adalah fungsi yang diperlukan dan yang utama di dalam perlindungan anak atau sistem kesejahteraan sosial, baik dalam situasi darurat maupun di luar situasi darurat (termasuk struktur pemerintah dan nonpemerintah). Dukungan kemanusiaan untuk sistem manajemen kasus perlindungan anak mungkin dibutuhkan di dalam berbagai konteks berikut: • Dalam situasi darurat yang terjadi sangat cepat dan pemerintah membutuhkan bantuan sementara • dalam situasi darurat yang lebih panjang dan negara-negara berkembang yang pemerintahnya termotivasi untuk membangun struktur kesejahteraan sosial yang kuat (yang mencakup manajemen kasus) • ketika pemerintah belum menunjukkan minat untuk mendukung sistem perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

STANDAR 15

Sistem manajemen kasus dapat menjadi sangat penting dalam memfasilitasi monitoring kasus dan rujukan untuk layanan; oleh karenanya terdiri dari suatu komponen inti layanan yang terintegrasi sebagai respons terhadap risiko utama perlindungan anak dalam situasi darurat, termasuk untuk anak-anak yang terlibat dengan angkatan dan kelompok bersenjata, anak-anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping, dan anak-anak penyintas kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Di dalam manajemen kasus, harus ada keterlibatan yang sesuai untuk anakanak selama berlangsungnya proses penanganan, termasuk pertimbangan lengkap untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dibutuhkan sistem pelaporan yang aman, kerahasiaan yang terjamin, protokol berbagi informasi yang jelas dan dihormati, penyimpanan dokumen yang aman, dll. Semua pertimbangan ini harus dibuat sebelum menentukan sebuah sistem manajemen kasus, atau ketika mulai mendukung dan memperkuat sistem apa pun yang sudah ada.


157

STANDAR Anak perempuan dan anak laki-laki dengan kebutuhan perlindungan anak yang mendesak diidentifikasi, dan menerima informasi yang sesuai dengan usia dan budaya, dan juga respons yang efektif, multisektor dan ramah anak dari penyedia layanan terkait yang bekerja secara terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Aksi Kunci KESIAPSIAGAAN • Kaji dan analisa konteks dan mekanisme yang ada yang telah melindungi anak-anak, dan bangunlah di atas itu semua; • petakan berbagai layanan yang tersedia dan analisa kemampuan organisasi yang ada serta aktor-aktor lain yang berkaitan untuk mencegah dan menangani perlindungan anak;

STANDAR 15

• jika memungkinkan, dukung struktur pemerintah atau struktur berbasis masyarakat yang telah tersedia (informal dan formal) untuk mengumpulkan dan mengelola informasi; • persiapkan uraian tugas mendetil untuk penanggung jawab kasus dan pihak lain yang terlibat, pastikan semua orang memahami keterampilan yang dibutuhkan dan tersedia pengawasan yang memadai • kembangkan kapasitas pemerintah, Organisasi Berbasis Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan manajemen kasus; dan • bangun kapasitas berbagai sektor lain dalam hal mengelola kasus dan menyediakan respons dan komunikasi yang sesuai untuk anak.

RESPONS • Membangun di atas definisi yang sudah ada (termasuk berbagai definisi berbasis masyarakat), kriteria bersama yang disepakati bersama anak-anak, dan mereka yang bekerja dengan anak untuk menjelaskan siapa anak yang rentan; • perkuat kaitan sistemik antara kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, penegakan hukum, dan sistem peradilan untuk memastikan anak menerima dukungan yang terkoordinasi dan multi disiplin;

158


• membangun di atas proses dan hubungan yang sudah ada, mengembangkan prosedur bersama berbagai sektor lain dengan mendefinisikan kriteria dan proses untuk pendaftaran, rujukan, dan tindak lanjut, termasuk berurusan dengan isuisu sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak (lihat standar 9); • membangun sebuah sistem untuk memprioritaskan kasus-kasus yang paling mendesak agar segera ditindaklanjuti; • ketika mengembangkan rencana pengasuhan, pertimbangkan empat skala waktu: segera (yaitu satu bulan); jangka pendek (sampai tiga bulan); jangka menengah (3 sampai 9 bulan/1 tahun); dan jangka panjang (satu tahun atau lebih); • pastikan kapasitas layanan multi-sektor tersedia untuk pengelolaan kasus; • latih dan lengkapi pekerja sosial yang menangani kasus untuk memastikan semua respons sesuai untuk anak, dan disediakan dengan cara yang transparan, menggunakan informasi yang sesuai dengan umur, cocok untuk konteks budaya, dan disampaikan kepada setiap anak mengenai kasus mereka; • bekerja sama dengan berbagai sektor lain (contohnya pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan sistem peradilan) untuk mengidentifikasi dan merujuk anak perempuan dan anak laki-laki dan keluarga yang mungkin sangat berisiko; • bekerja sama dengan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi dan merujuk anak perempuan dan anak laki-laki dan keluarga yang mungkin sangat berisiko;

0. Identifikasi dan registrasi anak-anak yang rentan, termasuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat yang terdampak

STANDAR 15

• pastikan sebuah proses, seperti yang ditunjukkan di bawah, diketahui dan dipahami oleh semua organisasi dan pihak lain yang terkait. Ingat bahwa sebelum identifikasi, jika kondisi memungkinkan, pengkajian di tempat mengenai kebutuhan untuk pendaftaran harus dilakukan, dalam rangka menghindari registrasi yang tidak perlu terhadap anak.

1. Kaji kerentanan dan kemampuan masing-masing anak dan keluarga, dan kembangkan rencana penanganan kasus individual untuk setiap anak

4. Kasus ditutup

3. Monitor dan kaji ulang kasus secara rutin

2. Mulai rencana penanganan kasus, termasuk dukungan langsung dan rujukan untuk layanan

• untuk setiap kasus yang terbuka (nomor di bawah mengacu kepada nomor kotak di diagram):

1. Pengkajian dilakukan dengan anak dan pengasuh dalam satu minggu setelah identifikasi Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

159

2. Rencana pengasuhan dirancang bersama anak dan pengasuh, dalam dua minggu setelah penilaian 3. Tindak lanjut dan penilaian ulang terhadap rencana kerja dilakukan setidaknya satu kali dalam satu bulan setelah ini 4. Tindak lanjut dilakukan setidaknya tiga bulan setelah kasus ditutup. Jika diperlukan, sebuah kasus dapat dibuka kembali • susun sebuah strategi penyelesaian. Lembaga yang menyediakan dukungan langsung untuk manajemen kasus harus sesegera mungkin mengalihkan tanggung jawab kepada pihak berwenang.


STANDAR 15

1. Keberadaan sistem manajemen kasus

TARGET OUTCOME

CATATAN

Ya

2. Jumlah kasus yang dibuka dan ditutup dalam waktu tiga bulan


INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

3. Pekerja sosial yang bertanggung jawab untuk penanganan kasus tidak diberikan lebih dari 25 kasus

Ya

4. Pembahasan kasus dilaksanakan setidaknya setiap dua minggu

Ya

5. Uraian tugas dan SOP untuk petugas kasus tersedia, dan 100% pekerja sosial khusus kasus yang disurvei menunjukkan pengetahuan lengkap mengenai hal ini

Ya

6. Petugas kasus mendapatkan pelatihan rutin (sekali setiap dua bulan) serta supervise

Ya

7. Definisi berbasis masyarakat mengenai kerentanan anak dikembangkan dan disepakati sebelumnya oleh berbagai aktor perlindungan anak

Ya

8. Persentase rencana pengasuhan dikembangkan dalam dua minggu setelah penilaian

90%

9. Persentease kasus yang dikaji ulang setidaknya satu kali dalam satu bulan setelah merancang rencana pengasuhan

90%

Pemeriksaan mendadak di dalam lembaga yang terlibat di dalam manajemen kasus dapat membuka banyak informasi mengenai hal ini

Catatan panduan 1. Memperkuat sistem: Penting untuk mencoba memahami konteks yang sudah ada dan mekanisme formal dan informal yang telah melindungi anak-anak, dan membangun berdasarkan hal tersebut. Menciptakan atau menegakkan sistem yang paralel (berdasar LSM atau/dan PBB) untuk layanan kesejahteraan sosial akan memperlemah sistem perlindungan nasional dan lokal yang sudah ada (atau

160


yang baru muncul). Dan di sisi lain, memperkuat sistem manajemen kasus yang sudah ada selama masa situasi darurat dapat memberikan efek jangka panjang. 2. Menganalisa apa yang mungkin: Analisa dan dukungan semacam ini harus dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan, sekaligus selama asesmen awal perlindungan anak. Analisis harus mempertimbangkan kerangka hukum, proses manajemen kasus, prosedur dan perangkat, sumber-sumber daya finansial dan kemampuan staf, dan harus menyertakan pemetaan layanan melalui kesehatan, pendidikan, keamanan, peradilan, situasi ekonomi, dan perlindungan sosial. Berdasarkan analisa ini, sistem manajemen kasus pemerintah dapat secara langsung didukung dengan menyediakan kapasitas ekstra dalam mengelola kasus, atau secara tidak langsung dengan memperkuat dan memperluas kapasitas tersebut. Hukum nasional, persyaratan pelaporan wajib harus berlanjut untuk disertakan dalam sistem yang dikembangkan. 3. Mendefinisikan kerentanan:

STANDAR 15

Kerentanan harus didefinisikan bersama dengan menganalisa anak mana yang mengalami, atau berisiko mengalami, bentuk paling umum kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di dalam konteks tertentu. Pertimbangan harus diambil dari definisi, pandangan, dan pemahaman yang sudah ada, termasuk yang diadakan oleh masyarakat. Tipe analisa berikut harus dipertimbangkan: • Usia, jenis kelamin, dan disabilitas anak • anak-anak tanpa pengasuhan memadai, termasuk mereka yang tinggal dalam lembaga pengasuhan • anak-anak dengan disabilitas, yang cedera atau memiliki masalah kesehatan • anak-anak dari kelompok marjinal secara sosial dan budaya • anak-anak yang berkonflik dengan hukum • anak-anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata • anak-anak yang mengungsi. Berdasarkan analisa ini, bersama dengan lembaga lain dan mengacu pada masukan dari masyarakat, perlu dibangun dan disepakati sebelumnya kriteria tentang identifikasi dan registrasi anak yang paling berisiko. Kriteria registrasi ini perlu dikaji ulang dan diubah setelah pengetahuan mengenai konteks dan risiko perlindungan bagi anak diketahui. 4. Prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure/SOP):

SOP harus menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara orangorang berbeda yang terlibat di dalam sistem manajemen kasus, dan cara mengatasi berbagai jenis masalah perlindungan anak. Di dalamnya harus tersedia detil proses yang terlibat di dalam setiap langkah penanganan sebuah kasus, Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

161

pemetaan layanan dan sistem rujukan, metode dan proses untuk bekerja bersama anak, dan sistem untuk mengelola informasi. Di beberapa negara, staf tidak melaporkan kasus-kasus tertentu kepada polisi, dengan alasan stigma dan risiko tambahan bagi anak (lihat standar 5). 5. Manajemen Informasi Dengan membangun berdasarkan apa yang sudah ada, sistem untuk mengelola informasi seperti Sistem Manajemen Informasi Perlindungan Anak Antar Lembaga (IA CP IMS, kertas dan elektronik) harus digunakan untuk membantu proses manajemen kasus, untuk mendukung pengawasan manajemen kasus, dan untuk menghasilkan analisa kecenderungan dalam beban kasus yang akan membantu pengelolaan kasus dan program perlidungan anak yang lebih luas (lihat Standar 5). 6. Kapasitas staf:

STANDAR 15

Menyelesaikan rasio anak berbanding dengan staf harus mempertimbangkan kemampuan staf dan kebutuhan anak, sekaligus tugas-tugas lain seperti pertemuan, transportasi, administrasi, batasan keamanan dan waktu istirahat. Sediakan sebuah rencana untuk mengatasi kesenjangan dengan ketiadaan keterampilan inti. Utus pekerja sosial yang menangani kasus secara berpasangan (jika mungkin, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan). Beberapa situasi membutuhkan konsultasi antar perempuan. 7. Memprioritaskan kasus: Dalam situasi darurat skala besar, mungkin perlu memprioritaskan beberapa kasus untuk aksi segera atau jangka pendek, untuk memastikan kebutuhan yang paling mendesak dipenuhi dengan sumber daya yang terbatas. Menganalisa kapasitas dalam hal pengelolaan kasus terhadap sifat dan skala kerentanan akan menunjukkan apa yang harus diprioritaskan. Ada dua faktor utama dalam memutuskan kasus mana yang menjadi prioritas: seberapa mendesak dan seberapa mudah mengambil tindakan. Kasus menjadi mendesak ketika risiko perlindungan menunjukkan ancaman serius terhadap jiwa dan kesehatan. Kasus juga penting ketika waktunya kritis – misalnya ketika kesempatan untuk mendokumentasikan keterpisahan seorang bayi atau anak yang sangat kecil (sehingga demikian juga kesempatan untuk mereunifikasi mereka dengan keluarganya) mungkin sangat terbatas. Di awal sebuah situasi darurat, kasus mungkin diprioritaskan berdasarkan kategori risiko. Ketika kasus ditindaklanjuti, penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan kasus demi kasus. Kasus perlindungan lain harus diprioritaskan karena mudah mengambil tindakan. Banyak risiko perlindungan yang dapat langsung diatasi di tempat atau tidak lama sesudahnya, misalnya dengan merujuk masalah ke layanan, atau dengan menghubungi kerabat untuk memberi tahu posisi seorang anak.

162


8. Penilaian kasus anak: Dalam satu minggu setelah identifikasi, penilaian terhadap anak harus dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pelindung anak, keluarga, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup, misalnya, pengalaman pengasuhan yang positif, termasuk anak di sekolah, dan kehadiran anggota keluarga atau teman yang mendukung. Risiko bagi anak juga harus dikaji untuk menentukan seberapa mendesaknya kasus, termasuk efek praktik budaya dan peran gender. Selama saat ini sampai kontak yang akan datang, petugas kasus harus bertujuan untuk membangun hubungan dengan anak dan keluarga dengan membuat mereka merasa dihormati dan didengar, dengan keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak dijelaskan, dan dengan semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Pilihan anak mengenai jenis kelamin staf yang melakukan pengkajian harus dihormati. Dalam konteks pengungsi, penetapan kepentingan terbaik (Best Interest Assessment-BIA) digunakan untuk melaksanakan asesmen perlindungan anak mendasar. 9. Rencana penanganan kasus:

STANDAR 15

Rencana penanganan kasus harus dikembangkan bersama anak dan – jika memungkinkan—bersama keluarga. Mereka harus memberikan detil kekuatan dan kerentanan anak, dan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai anak serta aktivitas yang akan dilaksanakan dalam satu rentang waktu. Penyedia layanan harus dilibatkan dalam mengembangkan rencana kasus, dan harus menandatangani komitmen mereka untuk melaksanakannya. Anggota staf yang memimpin manajemen kasus harus ditunjukkan di dalam rencana kasus dan diberikan detil jadwal monitoring dan asesmen ulang. Pengasuh dan pekerja sosial yang bertanggung jawab dalam menangani kasus harus menandatangani rencana penanganan kasus. Dalam beberapa kasus - misalnya, untuk anak yang berusia di atas 10 tahun, atau berdasar kemampuan anak – anak tersebut harus menandatangani rencana kasus. Anak harus diberikan detil rencana kasus serta informasi kontak petugas kasus dengan menggunakan bahasa yang dikenal anak. 10. Pembahasan kasus: Pembahasan kasus memberikan kesempatan petugas kasus untuk membahas capaian dan hambatan yang berhubungan dengan berbagai kasus, dan harus melibatkan penyelia. Pembahasan harus dilaksanakan secara rutin di antara petugas kasus dan staf pengawas, atau oleh perwakilan manajemen kasus tertentu di antara badan yang berkoordinasi. Kegiatan ini harus dilaksanakan di lokasi yang tertutup dan rahasia.


163

11. Penetapan kepentingan terbaik:

STANDAR 15

Sejalan dengan kerangka hukum internasional, secara khusus Konvensi Hak Anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua masalah yang berhubungan dengan mereka. Prinsip ini harus memandu pengambilan keputusan dalam proses manajemen kasus, terutama ketika keputusan akan memberikan dampak jangka panjang untuk masing-masing anak dan tidak dapat dianggap remeh. Ketika mengambil keputusan yang akan memengaruhi pengaturan pengasuhan jangka panjang seorang anak atau keluarga atau status hukum anak, harus ada proses resmi untuk mengumpulkan data dan konsultasi. Keputusan harus diambil sebagai bagian dari panel yang terdiri profesional yang mengenal kasus anak dan jika mungkin, melibatkan pejabat nasional perlindungan anak. Contohnya, pertimbangan kepentingan terbaik yang utama untuk anak adalah mengamankan keselamatan fisik dan emosional mereka – dengan kata lain, kesejahteraan anak – selama pengasuhan dan pengobatan mereka. Penyedia layanan harus mengevaluasi akibat positif dan negatif dari aksi dengan keterlibatan sepantasnya dari anak dan pengasuh mereka. Kadang-kadang keputusan yang dinyatakan sebagai kepentingan terbaik bagi anak tidak memungkinkan untuk berbagai alasan – dalam situasi seperti ini, cenderung dipilih tindakan yang paling tidak membahayakan. Semua tindakan harus memastikan hak-hak anak-anak untuk keselamatan dan tumbuh kembang tidak pernah terpengaruh secara negatif. Pengkajian dan penentuan kepentingan terbaik anak membutuhkan perangkat manajemen kasus dalam konteks pengungsi. 12. Menutup sebuah kasus: Kembangkan panduan untuk menutup kasus yang spesifik pada beban kasus dan konteks, dan sejalan dengan persyaratan hukum jika memungkinkan. Menutup sebuah kasus tidak sama dengan mengalihkan tanggung jawab pengelolaan kasus ke lembaga berbeda. Penutupan dapat terjadi untuk beberapa alasan – misalnya, menyelesaikan rencana pengasuhan, karena anak berusia 18 tahun dan menerima dukungan yang memadai, atau karena kematian seorang anak. Yang paling minimum, penutupan sebuah kasus melibatkan kewenangan penyelia dari pekerja sosial yang menangani kasus. Kasus hanya boleh ditutup setelah sebuah proses konsultasi yang melibatkan semua penyedia layanan.

164


Referensi • International Rescue Committee (IRC) (Release date anticipated in June 2012). Caring for Child Survivors in Humanitarian Aid Settings: Guidelines for providing case management, psychosocial interventions and health care to child survivors of sexual abuse • IRC and UNHCR (2011). Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines • Save the Children (2011). Case management practice within Save the Children Child Protection programmes • Terre des Hommes (2009). Case Management: Systems & Accountability • UNHCR (2008). UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (2008) • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.childprotectionims.org

STANDAR 15 Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

165

STANDAR 16 MEKANISME BERBASIS MASYARAKAT Untuk standar ini, “masyarakat” didefinisikan secara geografis sebagai sekelompok orang yang tinggal di dalam atau dekat dengan lokasi tertentu, seperti sebuah desa, atau sebuah lingkungan urban. Walaupun sebuah masyarakat tidak selalu terdiri dari kelompok yang homogen (mungkin terdapat berbagai kelompok etnis berbeda, kelompok agama berbeda, orang dengan tingkat status sosial ekonomi yang berbeda, dll.), masyarakat dapat mengadakan langkah-langkah penting untuk mencegah dan menangani risiko perlindungan anak. Bahkan dalam situasi pengungsian masal ketika tidak ada “masyarakat’ yang mudah dikenali, sekelompok orang dapat mengatur diri mereka sendiri untuk mendukung anak berisiko.

STANDAR 16

Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat adalah jaringan atau sekelompok individu di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi menuju tujuan perlindungan anak. Mekanisme ini dapat bersifat internal (gabungan pengaruh tradisional dan luar) atau diinisiasi dan didukung secara eksternal. Secara internasional terdapat peningkatan kesepakatan bahwa mekanisme berbasis masyarakat yang didukung secara eksternal, seperti komite kesejahteran anak, sering disusun dengan cara yang tidak efektif dan tidak sesuai, dan yang merusak rasa memiliki dan sumber daya yang sudah ada. Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat yang efektif mencakup struktur lokal dan tradisional atau proses informal untuk mempromosikan atau mendukung kesejahteraan anak.

STANDAR Anak perempuan dan anak laki-laki dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran melalui mekanisme dan proses berbasis masyarakat.

Aksi Kunci KESIAPSIAGAAN • Lakukan asesmen bersama perempuan dan laki-laki anggota masyarakat untuk mengidentifikasi metode internal dan eksternal yang ada dalam rangka mendukung anak-anak berisiko;

166


• analisa apakah ada mekanisme masyarakat yang dimandatkan negara untuk perlindungan anak; • analisa efek yang mungkin terjadi jika lembaga eksternal terlibat bersama masyarakat; • petakan penyedia layanan lokal (formal dan informal) dan mekanisme pendukung (contohnya kelompok perempuan, tenaga kesehatan, polisi, guru, pemimpin agama, dll.), dan kekuatan serta kelemahannya, untuk mulai membangun berdasarkan kapasitas dan mekanisme yang sudah tersedia; • pilih, rekrut, dan latih relawan dari masyarakat untuk melindungi anak-anak, dan dukung anak-anak penyintas, dari perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pastikan semua deskripsi peran menyertakan tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dijabarkan dengan jelas; • bekerja dengan orang-orang dewasa serta anak di dalam masyarakat untuk mengidentifikasi skenario risiko bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam situasi darurat. Kembangkan rencana respons masyarakat (termasuk peringatan dini), dan perkuat kapasitas untuk melaksanakan rencana; dan • dorong pengasuhan menggunakan praktik kekerabatan (orang tua asuh) untuk anak-anak yang hidup di luar perawatan orang tua kandung mereka - tetapi hanya jika terhubung dengan dukungan untuk orang tua asuh, dan monitoring melekat pada anak.

RESPONS

STANDAR 16

• Bangun berdasarkan proses, sumber daya dan kapasitas yang sudah tersedia di dalam mekanisme perlindungan oleh masyarakat untuk menyediakan dukungan dan layanan yang ramah anak. • bekerja bersama masyarakat untuk menyertakan bagian dari kelompok, termasuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan orang-orang yang sangat rentan seperti orang-orang dengan disabilitas dalam mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat. • memperkuat jaringan dan keterkaitan antara mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat; • identifikasi proyek yang dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, termasuk anak-anak dan pemuda, untuk menghadapi masalah perlindungan anak dalam masyarakat. Sediakan dukungan untuk semua inisiatif ini jika dibutuhkan dan sesuai (mengakui bahwa menyediakan materi untuk mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dapat mendukung aktivitas mereka, tetapi dapat mengurangi perasaan memiliki dari masyarakat dan mengurangi keberlanjutan); • jika memungkinkan, dorong remaja dan kelompok pemuda yang sudah ada atau yang baru diorganisir untuk terlibat di dalam mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat dan isu perlindungan anak; • mobilisasi dan perkuat respons dan monitoring rekan sebaya; • temukan ruang mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat yang Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

167

dapat dibangun, dan sediakan pelatihan seperlunya; • dukung mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat dalam melakukan pemberitaan yang efektif di tingkat masyarakat untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak, sekaligus bahaya yang berhubungan dengan kecelakaan (lihat Standar 7); • bangun kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi dan merujuk anak dan keluarga untuk layanan yang dibutuhkan (di dalamnya termasuk merujuk anak yang telah terkena dampak parah ke bantuan khusus atau oleh spesialis); dan • dukung mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat untuk mengembangkan hubungan dengan aspek formal (pemerintahan) sistem perlindungan anak di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase masyarakat yang 60% atau lebih yang disurvei mengkonfirmasi mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat ada di dalam masyarakat mereka

STANDAR 16

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME

CATATAN

80%

TARGET AKSI

2. Dalam perlindungan anak yang cepat (rapid) atau pengkajian multi-sektor dicantumkan pertanyaan mengenai mekanisme informal untuk anak-anak

Ya

3. Persentase masyarakat target dengan remaja dan pemuda yang mampu terlibat aktif dalam melindungi anak jika mereka mau

80%

4. Persentase masyarakat dengan anak perempuan dan anak laki-laki yang memiliki disabilitas dan dapat mengakses mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat

90%

5. Persentase masyarakat target dengan sistem rujukan yang berfungsi


(1) Dapat diukur menggunakan pemeriksaan di tempat. Batasan (60%) dapat diadaptasi sesuai konteks

Catatan panduan 1. Bantuan asing: Lembaga tidak boleh membuat asumsi bahwa pengembangan mekanisme baru untuk perlindungan anak berbasis masyarakat merupakan hal penting. Dalam beberapa konteks, dapat menyertakan pencegahan dan penanganan perlindungan anak dalam struktur yang sudah ada, seperti komite pembangunan desa. Para relawan dan pemimpin lokal harus dilibatkan, termasuk kepala desa, pemimpin kamp, pemimpin perempuan, tetua yang dihormati, dan pemimpin

168


agama, serta anak-anak atau kelompok atau jaringan pemuda yang sudah ada. Komite atau kelompok yang sama sekali baru akan sulit untuk dipelihara, dan kelompok yang dibentuk berdampingan dengan mekanisme yang sudah ada dapat merusak dukungan yang sudah tersedia. 2. Rasa memiliki: Mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat akan berjalan efektif jika masyarakat lokal merasa memiliki dan memandang mekanisme tersebut sebagai sebuah cara untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Lembaga harus secara perlahan melibatkan anggota masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan penting dan mengaktifkan jaringan lokal untuk anak. Konsep-konsep internasional untuk perlindungan anak dan hak anak harus diperkenalkan menggunakan metode yang terhormat yang menghindari pendekatan dari atas-ke-bawah. Peran anak dalam mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat sangatlah sentral, dan partisipasi efektif mereka penting, sekaligus hak mereka untuk membuat pilihan tertulis untuk berpartisipasi atau tidak. 3. Mekanisme pengaduan:

STANDAR 16

Selagi meningkatkan mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat, pekerja perlindungan anak harus memastikan bahwa anak dan orang dewasa dapat melaporkan perlakuan salah yang dilakukan oleh anggota mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat. Sayangnya mungkin ada individu yang menggunakan keanggotaan mekanisme perlindungan anak oleh masyarakat untuk meningkatkan dan selanjutnya menyalahgunakan status mereka dalam masyarakat. Lembaga kemanusiaan harus berhati-hati dalam hal ini dan harus mengembangkan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan anak-anak dan anggota masyarakat untuk juga melaporkan perlakuan salah di luar mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. 4. Pemberian insentif: Menggunakan pembayaran dan insentif dari luar bukanlah ide yang baik karena selain akan merusak semangat kesukarelawanan juga tidak dapat diteruskan. Akan tetapi, menggunakan berbagai sumber daya dari dalam masyarakat dapat membantu meningkatkan keberlangsungan dan rasa memiliki. 5. Pembangunan kapasitas: Para anggota mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat memerlukan pengakuan dan pengembangan kapasitas dalam rangka memahami peran mereka dan mengambil bagian dalam usaha yang efektif. Pelatihan anggota mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat harus menggunakan metode dialog dan pembelajaran bersama, dan membangun berdasarkan pemahaman lokal mengenai anak dan kebutuhan mereka.


169

6. Sub-kelompok: Organisasi kemanusiaan harus mengakui bahwa keterlibatan mereka dengan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat akan memengaruhi struktur kekuatan lokal, dan harus mengembangkan metode timbal balik untuk memastikan usaha mereka tidak membahayakan kelompok atau individu tertentu. Di dalam setiap masyarakat atau kelompok orang yang terdampak, beberapa bagian kelompok memiliki kekuatan lebih besar dari yang lain (contohnya, perempuan dan orang-orang dengan disabilitas sering kali tidak memiliki suara). Ambil langkah untuk memastikan kesertaan subkelompoksubkelompok yang berbeda, termasuk anak, dalam mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, dan untuk memampukan agar suara mereka didengar. 7. Pesan-pesan: Informasi dapat menyelamatkan jiwa, dan juga dapat mencegah persoalan perlindungan anak. Bekerja bersama mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat untuk menyebarkan informasi penting dalam hal: • Risiko fisik (contohnya pemisahan anak dari keluarga mereka, tempat mana yang berbahaya untuk bermain, ranjau darat dan bahan peledak sisa perang apa yang ada dan cara mengidentifikasinya, dll.)

STANDAR 16

• pengurangan risiko, persiapan dan pertahanan diri (contohnya cara menghindari pemisahan keluarga, cara bersiap untuk gempa susulan, dan cara masyarakat dapat mengurangi risiko terhadap anak). Informasi dapat diarahkan kepada anak, pengasuh dan masyarakat. Pesanpesan harus sesuai secara budaya, bahasa, jenis kelamin, dan sosial, dikembangkan dan diuji oleh masyarakat lokal, dan fokus pada tindakan positif yang dapat diterima masyarakat lokal. Pesan-pesan harus disampaikan melalui saluran komunikasi yang efektif karena pengirim informasi dapat menjadi sama penting dengan pesannya sendiri. Pengirim pesan haruslah masyarakat lokal yang dipercaya, yang menyampaikan pesan-pesan yang jelas dan dapat dipahami. Media massa seperti radio, dan pesan singkat, dan media budaya seperti perayaan, lagu, dan tarian dapat menjadi sangat berguna dalam memengaruhi anak-anak dan masyarakat lain yang terkena dampak. Pertimbangkan bahwa cara pesan disampaikan akan menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang ditinggalkan (lihat Standar 3). 8. Sistem nasional: Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat paling efektif jika dihubungkan dengan sumber-sumber daya dan jaringan perlindungan anak yang sudah tersedia di tingkat masyarakat, regional dan nasional. Dalam situasi yang memungkinkan (contoh ketika pemerintah tidak eksploitatif), harus diambil langkah-langkah untuk menolong mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dalam menciptakan jaringan perlindungan anak lokal, dan untuk menghubungkan dengan aspek yang dipimpin pemerintah dalam sistem nasional perlindungan anak, termasuk pelayanan kepolisian, pekerja sosial, HIV/AIDS

170


dan pekerja kesehatan, layanan kesejahteraan anak, layanan pendidikan, sistem peradilan anak dan penyedia layanan lainnya. Walaupun program harus peka secara budaya, kebutuhan harus selalu dipromosikan untuk memenuhi standar hukum internasional dan hak asasi manusia seperti Konvensi PBB mengenai Hak Anak. 9. Situasi urban: Kota-kota besar dan kecil mungkin menawarkan lebih banyak kesempatan untuk menghubungkan mekanisme masyarakat dengan bagian lain dari sistem perlindungan anak. Akan tetapi, pembelajaran tambahan mengenai mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dibutuhkan karena bukti berdasarkan mekanisme berbasis masyarakat di wilayah urban lebih terbatas dibandingkan di wilayah rural/pedesaan. 10. Pendanaan: Seringkali dalam situasi darurat, para praktisi diminta untuk mengembangkan dan mengajukan proposal dalam kerangka waktu yang singkat antara 5 sampai 10 hari, yang tidak cukup untuk melakukan asesmen yang cermat atau untuk merancang intervensi jangka panjang berbasis masyarakat yang akan memperkuat sistem perlindungan anak. Praktisi direkomendasikan untuk melaksanakan asesmen berkelanjutan dan menemukan fakta sebagai cara untuk mengembangkan dasar yang memadai untuk pemrograman.


171

Referensi • Action Aid (2010). Safety with dignity – a field based manual for integrating community-based protection across humanitarian programs • Behnam, N. (2008). Agencies, communities and children: A report of the Interagency Learning Initiative: Engaging Communities for Children’s Well-Being • Donahue, J. and Mwewa, L. (2006). Community Action and the Test of Time: Learning from Community Experiences and Perceptions • IASC (2007). Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings • Save the Children (2008). A common responsibility: The role of community-based child protection groups in protecting children from sexual abuse and exploitation • Save the Children (2010). Strengthening national child protection systems in emergencies through community-based mechanisms

STANDAR 16

• The Columbia Group for Children in Adversity (2011). Ethnographic study of community-based child protection mechanisms and their linkage with the national child protection system of Sierra Leone • UNHCR (2008). Community-based Approach • Wessells, M. (2009). What are we learning about protecting children in the community? An Inter-Agency review of evidence on community-based child protection mechanisms • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.arc-online.org • www.childprotectionforum.org

172


STANDAR 17 RUANG RAMAH ANAK Standar ini menggunakan istilah “Ruang Ramah Anak” (RRA) yang berarti ruang yang aman tempat masyarakat menciptakan lingkungan pengasuhan bagi anak, sehingga anak dapat mengakses kegiatan bebas dan terstruktur, rekreasi, kegiatan bermain dan belajar. Di Indonesia, beberapa lembaga menggunakan istilah yang berbeda seperti Pondok Anak Cerita, Children Center, dan Ruang Sahabat Anak dengan kegiatan yang beragam. Ruang Ramah Anak dapat menyediakan aktivitas-aktivitas yang mendukung pendidikan, psikososial dan aktivitas lain guna mengembalikan perasaan normal dan keberlanjutan. Ruang Ramah Anak dirancang dan dioperasikan dengan pendekatan partisipatif. Anak dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mengenai lokasi, jenis dan jadwal kegiatan Ruang Ramah Anak. Lokasi Ruang Ramah Anak seringkali menggunakan tempat yang tersedia di masyarakat, tidak harus selalu berbentuk bangunan fisik, dan melayani anak-anak dari kelompok usia tertentu, atau dari beragam rentang usia. Ruang Ramah Anak dilengkapi dengan peralatan bermain yang aman, ramah, sesuai usia anak dan diutamakan permainan lokal, serta pendamping anak yang kompeten dari wilayah setempat atau luar.

STANDAR 17

Panduan mengenai Ruang Ramah Anak telah dikembangkan dan menjadi referensi dalam membangun kesepakatan di antara berbagai sektor dalam pekerjaan kemanusiaan, seperti: • Kelompok Rujukan Komite Tetap Antar Lembaga untuk Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial dalam Situasi Darurat (The IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings) • kelompok Kerja Perlindungan Anak Global (The global Child Protection Working Group) • kluster Pendidikan Global (The global Education Cluster) • standar Minimum Untuk Pendidikan (The Minimum Standards For Education): Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan (INEE).

STANDAR Semua anak dan kaum muda dapat terlibat di Ruang Ramah Anak yang didukung masyarakat, tempat tersedianya aktivitas terstruktur yang dilaksanakan di lingkungan yang aman, ramah anak, inklusif dan menstimulasi.


173

Aksi Kunci KESIAPSIAGAAN • Identifikasi lokasi, sumber daya (untuk materi dan aktivitas) dan orang-orang yang akan mengambil bagian dalam menjalankan Ruang Ramah Anak, termasuk anak, masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat; Beri prioritas pada lembaga yang ada di wilayah tersebut contoh sekolah, pesantren, gereja, lembaga kesejahteraan sosial, atau panti asuhan yang bersedia meneruskan program Ruang Sahabat Anak; • melatih pekerja perlindungan anak di wilayah-wilayah rawan bencana dan dari sektor terkait lainnya tentang penyelenggaraan Ruang Ramah Anak. Maksimalkan peran-peran yang sudah ada di masyarakat, misalnya guru sekolah, kader posyandu, tutor PAUD, Peksos, Pramuka, Tagana, guru TPA, guru ngaji, guru Sekolah Minggu, mitra pemerintah terkait dan relawan masyarakat lainnya; dan • diseminasi standar atau panduan tingkat nasional tentang Prosedur Ruang Ramah Anak dalam Pedoman Layanan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat. • pertimbangkan berbagai cara untuk menghubungkan RRA dengan sistem perlindungan yang lebih besar.

STANDAR 17

RESPONS • Laksanakan asesmen bersama dengan masyarakat untuk memutuskan apakah Ruang Ramah Anak dibutuhkan, aman dan dapat diakses oleh semua anak di sekitarnya dan sesuai dengan konteks; • gunakan hasil pemetaan sumberdaya yang dilakukan sebelumnya dan verifikasi dengan kondisi paska bencana apakah ada sarana dan prasarana, misalnya sekolah atau pusat kegiatan masyarakat yang masih layak dan aman untuk digunakan. • sebelum memutuskan untuk membangun fasilitas (ruang/tempat) untuk Ruang Ramah Anak, tentukan apakah dapat menggunakan fasilitas yang sudah ada; • manfaatkan tempat bermain anak yang sudah ada. Jika perlu, lengkapi dengan peralatan permainan yang aman, sesuai kelompok usia, nilai dan budaya setempat. • dalam tahap perencanaan, libatkan anak laki-laki, anak perempuan, perempuan dan laki-laki dewasa serta kelompok rentan (seperti orang-orang dengan kedisabilitasan) dari masyarakat dalam mengembangkan dan mendukung aktivitas Ruang Ramah Anak

174


• rekrut relawan dari masyarakat setempat dan hubungkan dengan inisiatif berbasis masyarakat lainnya (lihat Standar 16); • susun program aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan masyarakat, • dalam penyusunan program dan rencana kegiatan, pertimbangkan alokasi waktu dan pengaturan tempat yang sesuai dengan jenis kegiatan dan kelompok sasaran; • koordinasikan perencanaan program dengan berbagai lembaga dan sektor lainnya untuk menyediakan dukungan seperti pendidikan kesehatan dan kebersihan, pengembangan kelompok dan ruang menyusui, pemberian makanan tambahan, informasi mengenai bantuan kemanusiaan, dll; • pertimbangkan layanan khusus untuk anak bayi dan balita, termasuk penyelenggaraan kegiatan untuk ibu menyusui pada waktu yang berbeda dengan kegiatan anak lainnya; • tempat bermain anak dan prasarana lainnya pada dasarnya harus dipisahkan dengan tempat kegiatan orang dewasa, • pertimbangkan kapasitas ruang terhadap jumlah anak, dan juga perbandingan jumlah pendamping terhadap jumlah anak. • kaji elemen keselamatan (pagar, pertolongan pertama, toilet, dll) dan berikan respons yang sesuai; • pastikan fasilitas air bersih, sanitasi dan kebersihan diri, dan air untuk minum dijaga dengan baik; • buatlah panduan, program, dan jadwal yang jelas untuk aktivitas bersama anak-anak;

STANDAR 17

• memastikan mainan / alat / bahan dalam keadaan aman untuk anak sebelum dan setelah kegiatan; • lakukan monitoring dan siapkan mekanisme umpan balik yang melibatkan anak-anak dan keluarga; • berikan pelatihan rutin kepada relawan dan tindak lanjuti dukungan termasuk pembinaan; • sejak awal, diskusikan dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan tentang rencana transisi dan pengakhiran program.


175


TARGET OUTCOME

1. Jumlah anak yang memanfaatkan Ruang Ramah Anak yang didukung masyarakat

(8) Sebuah contoh dari rasio yang sudah ada seperti

2. Persentase Ruang Ramah Anak yang didukung masyarakat yang memenuhi target yang dibuat terhadap indikator aksi (di bawah )

INDIKATOR AKSI

CATATAN

TARGET AKSI

- Anak di bawah usia 2 tahun tidak boleh hadir tanpa pendamping dewasa

3. Persentase Ruang Ramah Anak yang memenuhi kriteria keselamatan dan aksesibilitas

100%

4. Persentase RRA yang dibuat agar dapat diakses berbagai oleh jenis disabilitas

100%

5. Persentase Pekerja perlindungan anak yang bekerja di dalam RRA menerima pelatihan awal dan lanjutan

80%

6. Persentase RRA yang menerapkan aktivitas berbasis umur berdasarkan kepentingan yang diidentifikasi oleh anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki dan keluarga

- 20 anak berusia 5-9 tahun dengan dua orang dewasa

70%

7. Jumlah sesi diskusi yang dilaksanakan setiap bulan untuk setiap RRA guna mendiskusikan pencapaian bersama anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki dan keluarga

- 30 anak berusia 10-12-tahun dengan dua orang dewasa

1

8. Adanya rasio jumlah rata-rata anak-anak yang mengambil bagian dalam aktivitas RRA per pekerja terlatih

Ya

- 15 anak berusia 2-4 tahun setidaknya dengan 2 orang dewasa

- 30 anak berusia 13-18-tahun dengan dua orang dewasa

STANDAR 17

Catatan panduan 1. Kelayakan: Ruang Ramah Anak mungkin tidak harus dibangun jika anak-anak telah memiliki akses ke cara/fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal pendidikan formal dan non-formal, pendidikan, perlindungan dan dukungan psikososial. Dalam beberapa situasi, pendirian Ruang Ramah Anak harus dihindari jika dapat menjadi tempat anak-anak diserang atau direkrut oleh angkatan atau kelompok bersenjata, atau karena anakperempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual dalam perjalanan menuju dan dari Ruang Ramah Anak. Dalam beberapa situasi, cukup untuk menetapkan sebuah wilayah aman untuk anak-anak berkumpul, bermain dan memiliki kelompok aktivitas tanpa harus memiliki struktur bangunan. Jika Ruang Ramah Anak dibutuhkan, asesmen harus mengidentifikasi cara penyelenggaraan yang efektif dan kemungkinan partisipasi anak-anak yang berada di sekitar wilayah pengungsian atau tempat tinggal mereka. Persoalan keselamatan dan keamanan yang muncul saat kajian harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penerapan Ruang Ramah Anak. Penting untuk menyadari berbagai masalah keselamatan juga dapat muncul akibat ulah anak sendiri—misalnya, anak-anak saling mengganggu atau mengancam satu sama lain.

176


2. Kelompok khusus: Ruang Ramah Anak memberikan dukungan untuk semua anak dan mempromosikan kesetaran dan inklusi. Sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi anak-anak yang paling berisiko dan menjangkau mereka tanpa mengucilkan dan memberikan stigma pada mereka. Perbedaan kebutuhan anak perempuan dan anak laki-laki dengan umur, latar belakang etnis, situasi kehidupan, dan disabilitas, yang berbeda juga harus dipenuhi. Respons dari layanan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dari kelompok khusus ini. Pertimbangkan dan cari cara untuk mengatasi persoalan terbatasnya jumlah pendamping yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi kegiatan anak berkebutuhan khusus. 3. Sensitivitas usia dan gender:

STANDAR 17

Anak laki-laki dan anak perempuan dari kelompok umur yang berbeda harus diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam perancangan, pengelolaan, dan mengevaluasi berbagai program seperti Ruang Ramah Anak. Bagi sebagian remaja perempuan, bermain sepertinya kurang menarik dan mereka akan lebih merasakan manfaat dengan berbicara bersama rekan sebayanya. Kelompok diskusi bersama rekan sebaya dengan jenis kelamin yang sama, menempatkan seorang pekerja atau relawan perempuan atau laki-laki dengan sekelompok anak perempuan dan anak laki-laki dapat menarik bagi mereka, karena mereka diizinkan untuk membagikan masalah dan ide mereka mengenai hal-hal seperti kesehatan reproduktif, cinta, hubungan, dan strategi perlindungan-sebaya. Tergantung kepada sifat situasi darurat, beberapa kelompok mungkin membutuhkan perhatian yang lebih besar (misalnya, bayi dan anak kecil membutuhkan stimulasi psikososial). 4. Kesadaran tentang disabilitas: Anak-anak dengan disabilitas sering kali tidak mudah untuk mengakses ke Ruang Ramah Anak karena hambatan fisik, lingkungan, dan sosial. Orang tua mungkin tidak merasa tenang mengirimkan anak mereka ke Ruang Ramah Anak karena stigma sosial, atau mereka mungkin tidak menyadari bahwa Ruang Ramah Anak juga ditujukan untuk anak dengan disabilitas. Ketika menyelenggarakan sebuah Ruang Ramah Anak, poin ini penting untuk diperjelas. Pelatihan bagi pekerja atau relawan mengenai cara mengadaptasi aktivitas untuk semua anak harus dilakukan, dengan perhatian khusus diberikan kepada kebutuhan anak dengan kedisabilitasan yang berbeda. Rasio antara relawan dengan anak perlu disesuaikan. 5. Bermain: Ruang Ramah Anak harus menyenangkan dan harus mempromosikan hak untuk bermain. Untuk mencegah kelebihan beban, Ruang Ramah Anak lebih dulu fokus pada permainan dasar dan aktivitas rekreasi. Setelah itu, Ruang Ramah Anak dapat menerapkan aktivitas yang lebih lanjut, seperti menetapkan mekanisme rujukan atau mengorganisir aktivitas untuk individu atau kelompok kecil anak-anak yang membutuhkan dukungan lebih. Anak-anak harus memiliki Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

177

pendapat tentang aktivitas bermain apa yang mereka inginkan di dalam Ruang Ramah Anak. Permainan tradisional harus termasuk di dalamnya. Keterlibatan masyarakat juga harus didorong melalui aktivitas seperti pembuatan alat bermain dan mengundang para orangtua ke Ruang Ramah Anak untuk mengajari lagulagu dan menyampaikan cerita pada anak-anak. Usahakan untuk memikirkan aktivitas permainan, lagu dan menggambar yang sesuai untuk usia dan untuk anak-anak dengan disabilitas, yang meningkatkan keterampilan pribadi dan sosial anak, dan yang fokus pada keterlibatan (lihat juga Standar 10). Lengkapi Ruang Ramah Anak dengan jadwal kegiatan serta alokasi waktu untuk setiap kegiatan yang terdiri dari 1-2 jam / kegiatan yang dibuat bersama anak. 6. Sekolah: Koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan Ruang Ramah Anak tidak berkompetisi dengan sekolah, tetapi saling melengkapi. Ketika sekolah dibuka kembali, pastikan tersedia waktu untuk anak-anak dari kelompok umur berbeda, misalnya aktivitas bagi anak-anak yang lebih muda di siang hari dan program ekstra kurikuler. Harus tersedia jadwal aktivitas yang jelas dan dapat diandalkan. 7. Orang tua: Kesejahteraan psikososial orang tua penting bagi pengasuhan dan perlindungan anak. Sesi kelompok dukungan orang tua dapat dijadwalkan dalam Ruang Ramah Anak, misalnya sesi informasi mengenai pengasuhan anak. Orang tua dengan disabilitas harus dilibatkan dan semua sesi harus dapat diakses oleh semua orang.

STANDAR 17

8. Pengembangan kapasitas: Pekerja dan relawan yang terlibat dalam Ruang Ramah Anak yang efektif memiliki motivasi tingkat tinggi dan keterampilan yang sesuai termasuk untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Relawan perempuan dan laki-laki harus dilibatkan secara adil sesuai kelompok target. Semua orang yang terlibat di dalam Ruang Ramah Anak harus mendapatkan pelatihan awal, pelatihan lanjutan dan pembinaan. Materi pelatihan harus mencakup hak anak dan perlindungan anak, serta ketrampilan memfasilitasi kegiatan bersama anak. Seiring waktu, ketika pekerja dan relawan Ruang Ramah Anak mengembangkan keterampilan baru, mereka akan lebih mampu memperkaya pekerjaan yang dilakukan di dalam dan melalui Ruang Ramah Anak. 9. Monitoring: Ruang Ramah Anak harus dimonitor secara rutin oleh Pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui perkembangan Ruang Ramah Anak dan mengidentifikasi kesenjangan, seperti kesadaran masyarakat, kualitas aktivitas, keselamatan, dan bantuan logistik. Ruang Ramah Anak juga dapat dipertimbangkan sebagai jalan masuk pemantauan rutin kesejahteraan anak. Mereka yang memiliki pengalaman dalam pemantauan dan evaluasi harus mengevaluasi Ruang Ramah Anak untuk melihat apakah aktivitas yang dijalankan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, inklusif, dan mencapai tujuan.

178


Referensi • Child Protection SubSector for Sudan (2011). Minimum Standards for CFS and Children’s Centres - Sudan • Christian Children’s Fund (2008). Starting Up Child Centered Spaces in Emergencies: A Field Manual • IASC, INEE, Global Protection Cluster, Global Education Cluster (2011). Guidelines for Child-friendly Spaces in Emergencies • IFRC and Save the Children Denmark (2012). The Children’s Resilience Programme – Psychosocial support in and out of school: Booklet 1 Understanding Children’s Wellbeing. (2012) • Save the Children (2008). Child-friendly Spaces in Emergencies – a Handbook for Save the Children staff • Terre des Hommes (2009). 20 games with a psychosocial aim • UNICEF (2009). A practical guide for developing Child-friendly Spaces (2009) • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.mhpss.net • World Vision Indonesia (2010), Panduan Ruang Sahabat Anak

STANDAR 17

• Plan International • Puskris Universitas Indonesia (2007), Panduan Kegiatan Rekreasional Bersama Anak (usia 6-12 tahun) didaerah pasca bencana • Kemensos (2015), Pedoman Layanan Perlindungan Anak dala Situasi Darurat


179

STANDAR 18 PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG DIKUCILKAN Pengucilan didefinisikan sebagai proses dimana individu atau kelompok anak menjadi tersingkir secara keseluruhan atau sebagian dari kesempatan untuk memainkan peran utuh di dalam masyarakat. Walaupun pengucilan berfokus terutama pada hubungan sosial, namun juga berdampak pada perampasan dan kerentanan materi. Biasanya pengucilan berhubungan dengan status sosial yang mendapatkan stigma seperti disabilitas, menjadi anggota sebuah kelompok (seperti minoritas agama atau etnis) yang didiskriminasi, bias budaya sehubungan dengan isu seperti gender, dan pengucilan ekonomi. Pengucilan secara mendasar mempengaruhi perkembangan potensi anak sepenuhnya, dengan menghalangi akses mereka kepada hak, kesempatan, dan sumber daya. Anak yang dikucilkan lebih rentan terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Krisis dan respons kemanusiaan dapat membuat siklus pengucilan memburuk, dan menciptakan lapisan pengucilan baru, atau dapat menawarkan kesempatan untuk perubahan.

STANDAR STANDAR 18

Semua anak perempuan dan anak laki-laki dalam situasi kemanusiaan memiliki akses terhadap layanan dan perlindungan dasar, dan penyebab serta cara pengucilan anak diidentifikasi dan diatasi.

Aksi Kunci KESIAPSIAGAAN • Gunakan dan analisa studi pustaka kesiapsiagaan kondisi darurat, serta data dan informasi terkait lainnya, untuk mengidentifikasi kelompok yang dimarjinalkan, dan penyebab serta konsekuensi pengucilan terhadap kelompok tersebut; • petakan sistem perlindungan anak nasional – kaji kapasitasnya untuk menjangkau dan melindungi anak-anak yang dikucilkan, dan identifikasi kesenjangan yang mungkin merusak perlindungan mereka selama masa kedaruratan. • petakan dukungan dan layanan masyarakat, dan kembangkan mekanisme rujukan di antara organisasi dan individu yang menyediakan layanan untuk kebutuhan spesifik anak-anak yang dikucilkan; dan

180


• bangun kapasitas perlindungan anak dari penyedia layanan khusus seperti organisasi yang bekerja dengan anak-anak yang memiliki disabilitas, anakanak dalam pengasuhan residensial, anak-anak yang hidup dan bekerja di jalan, dan kelompok lainnya yang dikucilkan.

RESPONS • Selalu pertimbangkan kepentingan terbaik anak dan prinsip “jangan memperburuk keadaan” dalam semua aktivitas yang berhubungan dengan kelompok yang dikucilkan dan mereka yang beresiko mendapat diskriminasi, serta coba untuk menghindari pemberian label pada anak-anak saat bekerja untuk inklusi mereka. • gunakan proses kaji-cepat perlindungan anak untuk mengidentifikasi kelompok anak yang paling rentan dan dikucilkan, dan pastikan kebutuhan khusus mereka ditangani ketika mengembangkan strategi respons perlindungan anak dan permintaan dana. Pertimbangkan kelompok potensial anak yang tidak terlihat di dalam asesmen; • libatkan semua pihak dalam proses asesmen partisipatif di tingkat masyarakat, dalam rangka mengidentifikasi berbagai halangan sosial, sikap, dan fisik, sekaligus halangan informasi yang mengucilkan anak, konsekuensi dari pengucilan dan kesempatan untuk mengatasinya.

STANDAR 18

• pastikan informasi yang dikumpulkan mengenai populasi mencakup kelompok yang dimarjinalkan dan dipisahkan untuk mengidentifikasi karakter khusus pengucilan seperti usia, jenis kelamin, agama, etnis, kesehatan, gangguan, dan status sosial, sekaligus halangan lingkungan dan sosial. Informasi mengenai beberapa kelompok yang berisiko dikucilkan, seperti anak-anak Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual dan lnterseksual (LGBTI) atau anak-anak yang lahir dari perkosaan, mungkin perlu diperlakukan dengan kerahasiaan ekstra. • pastikan kelompok anak yang dikucilkan dipertimbangkan dalam sistem manajemen kasus, dan berikan pelatihan bagi manajer kasus tentang strategi untuk meningkatkan akses dan inklusi untuk anak-anak tersebut (lihat Standar 15); • pastikan inisiatif yang didukung masyarakat dihubungkan dengan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat serta menjadi tempat untuk mengidentifikasi dan merujuk kasus. • bekerja bersama anak dan kelompok pemuda untuk mendorong jangkauan dan dukungan sebaya bagi anak-anak yang dikucilkan, dan mempromosikan keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial serta akses ke sumber-sumber daya sosial; • bekerja bersama anak, orang dewasa dan anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan inklusi kelompok yang dimarjinalkan, dan untuk memastikan anak-anak yang dikucilkan dan keluarga mereka tahu tentang ketersediaan layanan dan dukungan.


181

• memastikan anak-anak memiliki akses ke informasi yang sesuai, dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, jenis disabilitas (seperti melalui siaran radio dan media cetak besar untuk yang terganggu penglihatannya), dan lainnya, serta sasar informasi pada kelompok yang dikucilkan (seperti anak dalam pengasuhan residensial dan penahanan, atau mereka yang hidup di jalanan); • bekerja lintas sektor untuk memastikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian dapat diakses anak-anak yang dikucilkan, dan ambil tindakan yang sesuai untuk menghadapi halangan yang ada atau yang potensial. • advokasi seluruh sektor kemanusiaan untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan anak-anak yang dikucilkan masuk dalam perencanaan program (contoh, kampanye untuk standar “desain universal” dan “akomodasi yang memadai” seperti yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of People with DisabilitiesCRPD) dalam semua intervensi); • promosikan dan dukung keterlibatan anak-anak dan kelompok yang dikucilkan dalam forum pengambilan keputusan; • kampanye untuk kebijakan merekrut staf dari kelompok yang dikucilkan untuk bekerja; dan • sertakan perwakilan dari populasi yang dikucilkan dalam proses evaluasi program.

Pengukuran STANDAR 18


TARGET OUTCOME

CATATAN

(1) “Akses kepada” perlu didefinisikan dalam konteks, termasuk apakah INDIKATOR AKSI TARGET AKSI pembaginya terbatas pada anak-anak yang diyakini Akan 2. Jumlah masyarakat dengan pengucilan yang telah membutuhkan ditentukan dipetakan, dan penyebab, konsekuensi, halangan, dan layanan Tipe di negara kesempatan telah diidentifikasi masing-masing layanan juga dapat di tentukan dalam 3. Persentase masyarakat dengan layanan dan dukungan konteks komprehensif yang dapat diakses oleh kelompok yang 100% (3) Jenis kelompok dikucilkan terkucilkan dan tipe layanan dapat 4. Persentase masyarakat dengan inisiatif partisipatif untuk ditentukan di dalam 100% meraih anak-anak yang dikucilkan konteks 1. Persentase anak yang dikucilkan yang teridentifikasi dan memiliki akses ke layanan perlindungan

182

80%


Catatan panduan 1. Anak-anak yang sering dikucilkan: Beberapa kategori anak-anak yang sering diidentifikasi sebagai anak yang dikucilkan adalah anak-anak dengan disabilitas, anak yang menjadi kepala keluarga, anak LGBTI, anak-anak yang hidup dan bekerja di jalan, anak yang lahir karena perkosaan, anak-anak dari minoritas etnis dan agama, anak yang terkena dampak HIV, remaja perempuan, anak dalam bentuk terburuk pekerja anak, anak tanpa pengasuhan memadai, anak yang lahir di luar nikah, dan anak yang tinggal dalam lembaga pengasuhan atau penahanan. Anak-anak dapat mengalami pengucilan dalam berbagai wilayah di kehidupan mereka. Contohnya, anak-anak dengan disabilitas mungkin dikucilkan dari sumbersumber daya, dan dari memiliki peran dalam rumah tangga mereka sendiri, serta dari sekolah, sumber daya masyarakat, dan akses ke mata pencaharian. Anak perempuan mungkin dikucilkan dari mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat atau untuk mengakses pendidikan. Anak yang tinggal di lembaga pengasuhan residensial atau penahanan mungkin dikucilkan dari kehidupan masyarakat dan terisolasi dari layanan dasar dan sumber daya. Anak yang hidup dan bekerja di jalan mungkin memiliki kehidupan sosial mereka sendiri, tetapi mungkin dikucilkan dari masyarakat pada umumnya dan akses ke layanan dan sumber daya dasar. 2. Mengidentifikasi anak yang terkucilkan:

STANDAR 18

Studi pustaka yang dilakukan selama kesiapsiagaan kedaruratan atau di harihari pertama respons situasi darurat harus memberikan gambaran anak-anak mana yang biasanya dikucilkan di dalam konteks nasional atau lokal. Gunakan pengetahuan ini untuk merencanakan wilayah tempat pengkajian perlindungan anak akan dilaksanakan (contohnya, di fasilitas lembaga pengasuhan residensial atau penahanan) dan jenis pertanyaan yang ditanyakan, lalu identifikasi sifat dan cakupan pengucilan di dalam konteks situasi darurat. Setelah didefinisikan, gunakan asesmen berbasis masyarakat dan aktivitas penjangkauan untuk mengidentifikasi setiap anak yang dikucilkan di dalam wilayah program untuk tindak lanjut dan dukungan. Kerja bersama dengan struktur manajemen kamp dan lembaga seperti UNHCR dan IOM yang mendaftar populasi untuk memastikan pendaftaran populasi menjaring kelompok yang biasa dikucilkan (contohnya, anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak tanpa pengasuhan memadai). Usaha lebih lanjut dapat dilakukan di tingkat masyarakat untuk memetakan penyebab, konsekuensi, kesempatan, dan resiko pengucilan. 3. Akses anak-anak yang dikucilkan ke perlindungan dan bantuan kemanusiaan: Semua anak harus didukung untuk mengakses perlindungan dan bantuan kemanusiaan dengan level yang sama, karena hal ini seringkali ditolak untuk anak-anak yang dikucilkan. Langkah-langkah khusus mungkin dibutuhkan untuk mengatasi halangan dan membuka akses. Di dalamnya juga mencakup menyediakan layanan penjangkauan, melaksanakan investigasi untuk memastikan Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

183

anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas dan yang tidak didampingi pengasuh dewasa dilibatkan, dan melaksanakan aktivitas untuk mengatasi diskriminasi. Hindari sebisa mungkin penyediaan layanan kemanusiaan umum secara terpisah. Anak-anak harus didukung untuk mengakses layanan khusus berdasarkan kebutuhan khusus mereka (contohnya, layanan kesehatan khusus, bantuan mobilitas dan sensorik, atau layanan perawatan sementara). Hati-hati dalam memastikan agar penyediaan layanan khusus dan penjangkauan dilakukan dengan cara yang tidak menambah stigma pada anak. 4. Anak dengan disabilitas

STANDAR 18

Anak dengan kesulitan berjalan, melihat, mendengar, berkomunikasi dan/atau mengingat sangat rentan untuk ditinggalkan, ditelantarkan, dan dieksploitasi selama situasi darurat, dan jarang dipertimbangkan dalam asesmen dan respons kemanusiaan. Menyertakan mereka dalam program kemanusiaan berarti melibatkan analisa tentang beragam kebutuhan, karakteristik, dan situasi kehidupan mereka, dan memastikan keterlibatan aktif mereka dalam setiap fase siklus program. Penyedia layanan kemanusiaan umum harus meningkatkan kapasitas mereka yang berhubungan dengan usaha melibatkan dan bekerja sama dengan anak dengan disabilitas. Aktivitas program harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada keluarga dan menolong keluarga untuk menjadi mandiri. Orang yang ditunjuk atau focal person dalam mekanisme berbasis masyarakat atau struktur manajemen kamp harus diidentifikasi dan dilatih untuk bekerja bersama anak-anak dengan disabilitas. Strategi komunikasi dan media harus memampukan anak-anak dengan disabilitas mengakses informasi, contohnya melalui penggunaan siaran radio, pengumuman dengan pengeras suara, dan huruf Braille, dan media cetak berukuran besar, serta menyampaikan pesan melalui jaringan disabilitas. 5. Tempat tinggal yang layak dan desain universal: Tempat tinggal yang layak dan desain universal merupakan kebutuhan prinsip penyandang disabilitas dan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan akomodasi yang layak sebagai “modifikasi dan penyesuaian yang dibutuhkan dan sesuai. Untuk memastikan penikmatan orang-orang dengan disabilitas atau melaksanakan atas dasar kesetaraan dengan sesama berdasarkan hak asasi manusia”. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan desain universal sebagai “desain dari produk, lingkungan, program, dan layanan harus dapat digunakan oleh semua orang, sampai seluas mungkin, tanpa memerlukan adaptasi atau desain khusus”. Untuk memastikan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas dipertimbangkan dan ditangani, mereka harus dilibatkan dalam semua pemrograman kemanusiaan. Kegagalan untuk melakukannya akan merusak praktik-praktik yang melibatkan anak dengan disabilitas di dalam program kemanusiaan, dan merupakan bentuk diskriminasi.

184


6. Anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan: Banyak anak yang berada dalam bahaya pindah ke wilayah urban untuk menghindari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, atau mencari kesempatan, layanan, dan sumber daya. Sebagian anak-anak ini berakhir dengan hidup dan bekerja di jalanan, yang membuat mereka semakin rentan terhadap lebih banyak kekerasan, eksploitasi, dan mungkin dikucilkan dari layanan. Selama situasi darurat, anak-anak ini mungkin akan terus dikucilkan dari perlindungan dan bantuan kemanusiaan karena mereka berada di luar struktur masyarakat, dan karena mereka tidak memiliki akses ke informasi. Kedaruratan juga meningkatkan jumlah anak yang pindah ke jalan. Anak-anak yang hidup dan bekerja di jalan seringkali memiliki kebutuhan yang rumit dan tetap memiliki mobililtas tinggi, memperumit usaha untuk melibatkan mereka dalam program kemanusiaan. Pendekatan yang telah terbukti efektif dalam beberapa konteks adalah penjangkauan teman sebaya, penyediaan layanan “malam hari” untuk dukungan belajar dan psikososial, penyediaan manajemen kasus multisektor, kampanye bersama penyedia layanan, pemberi kerja dan pihak berwenang, serta menyediakan mediasi keluarga. 7. Anak yang terdampak HIV:

STANDAR 18

Anak-anak yang hidup dengan HIV, atau hidup di dalam rumah tanga dengan anggota yang terkena HIV, sangat mungkin rentan terhadap pengucilan. Stigma dan diskriminasi yang dihubungkan dengan HIV mungkin membuat mereka tidak dapat mengakses layanan dan dukungan, dan dikucilkan dari masyrakat. Dampak HIV pada mata pencaharian individu dan rumah tangga dapat mengarah pada kemiskinan, yang akan membawa masuk lebih jauh ke dalam siklus pengucilan. Pertimbangan khusus harus diberikan untuk melibatkan anak-anak dan keluarga ini dalam program perlindungan dan bantuan dengan cara yang menjaga kerahasiaan dan sebisa mungkin mengurangi risiko stigma. Kampanye informasi harus menentang sikap diskriminatif dan mempromosikan penerimaan dan dukungan keluarga. Layanan khusus harus disertakan dalam layanan lebih luas yang disediakan. Anak-anak yang terdampak HIV harus dilibatkan dalam pelatihan keterampilan hidup yang mempromosikan kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri. 8. Mendorong partisipasi anak: Mendorong keterlibatan anak-anak yang dikucilkan dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka merupakan hal penting untuk melibatkan mereka dalam masyarakat dan meningkatkan perlindungan mereka. Akan tetapi, partisipasi juga dapat membuat mereka mengalami risiko diskriminasi dan kekerasan, atau membuat mereka merasa kehilangan segala bentuk kekuasaan. Latar belakang dan dinamika kekuasaan yang menciptakan semua risiko ini memerlukan analisa yang cermat, dan kapasitas untuk mendukung


185

keterlibatan anak harus dipastikan sebelum partisipasi anak-anak yang dikucilkan mulai didorong. Pengembangan program yang bertujuan untuk mendorong partisipasi anak harus mendukung anak dalam membangun kepercayaan diri, ketahanan, dan keterampilan sosial. Kelompok anak dan mekanisme rekan sebaya dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan anak yang dikucilkan dalam aktivitas masyarakat. 9. Mendorong inklusi dalam kebijakan dan praktik organisasi: Memiliki staf dari kelompok yang dikucilkan yang bekerja untuk lembaga kemanusiaan berarti mempromosikan non-diskriminasi secara aktif, membangun pemahaman mengenai isu sehubungan dengan pengucilan, meningkatkan komunikasi, dan memampukan pembangunan hubungan positif. Untuk mencapainya, harus dikembangkan kebijakan dan prosedur dalam rangka mempromosikan perekrutan semua kelompok dalam masyarakat dan untuk memastikan tersedianya lingkungan kerja tanpa hambatan. Kebijakan dan prosedur mencakup: • Strategi tindakan yang tegas • Perubahan tempat kerja untuk staf dengan disabilitas. • Melaksanakan prosedur pengaduan • Meningkatkan kesadaran dan pelatihan mengenai diskriminasi kepada staf

STANDAR 18

• Mempersiapkan kesempatan perkembangan karir bagi semua staf.

186


Referensi • UNHCR (2011). Working with Persons with Disabilities in Forced Displacement • WHO (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health • Wordsworth, D., McPeak, M. and Feeny, T. (2005). Understanding Children’s Experience of Poverty: An Introduction the DEV Framework • Convention on the Rights of the Child (1989) • Convention on the Rights of People with Disabilities (2006)


187

STANDAR UNTUK MENGARUSUTAMAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SEKTOR KEMANUSIAAN LAIN Perlindungan Anak

STANDAR UNTUK MENGARUSUTAMAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SEKTOR KEMANUSIAAN LAIN Mengapa perlindungan anak harus diarusutamakan? Banyak ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak dapat dimitigasi atau bahkan dihilangkan melalui bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan sensitif dari sektor lain. Selain itu, semua sektor dalam respons kemanusiaan sangat penting dalam menyediakan respons yang memadai dan menyeluruh untuk anak-anak yang telah selamat dari berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Setelah respons kemanusiaan yang cepat, semua sektor kemanusiaan memiliki kontribusi penting yang harus dilakukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi efektif bagi anak-anak penyintas. “Pengarusutamaan” perlindungan anak, atau memastikan pertimbangan perlindungan anak termasuk dalam semua aspek aksi kemanusiaan, akan membantu memaksimalkan dampak perlindungan anak untuk pekerjaan yang dilakukan semua pekerja kemanusiaan. Selain itu, pengarusutamaan perlindungan anak juga meminimalisir berbagai kejadian yang secara tidak sengaja memperburuk risiko akibat program yang dirancang tanpa pertimbangan memadai mengenai keselamatan dan kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pengarusutamaan perlindungan anak adalah bagian dari kesesuaian dengan prinsip “jangan memperburuk keadaan”. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

191

Apa yang termasuk dalam berbagai standar ini? Standar ini tidak menyediakan panduan umum bagi pekerja sektor kemanusiaan dalam sektor yang mereka kerjakan – panduan ini dapat ditemukan dalam standar terkait untuk setiap sektor, seperti standar Sphere atau INEE yang sesuai. Akan tetapi standar ini: • Mengindikasikan beberapa hubungan "tersembunyi” antara bantuan kemanusiaan dan perlindungan anak (contohnya, bantuan kepada orang tua seharusnya membuat anak menjadi lebih aman) • memberikan daftar usulan berbagai tindakan utama untuk pekerja perlindungan anak serta tindakan untuk pekerja kemanusiaan lainnya dalam rangka memastikan perlindungan anak diatasi dengan baik dalam di semua sektor • menyediakan sebuah daftar pilihan indikator yang mungkin beserta targetnya, untuk menilai perkembangan pencapaian standar • memberikan beberapa panduan untuk cara pekerja sektor lain dapat memastikan program mereka dapat diakses dan menguntungkan bagi anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab memastikan anakanak dilindungi? Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak sepanjang waktu, termasuk di dalam krisis kemanusiaan. Semua pekerja kemanusiaan bertanggung jawab untuk memastikan tindakan mereka tidak membawa anak-anak ke dalam bahaya dengan cara apapun, dan program yang mereka laksanakan sedapat mungkin meningkatkan keselamatan dan kesejahtaraan anak-anak.

192


Satu aspek penting adalah dengan memastikan semua anak—berapa pun usianya, apa pun gender atau kondisinya – memiliki akses ke layanan dasar. Karena anak-anak merupakan bagian yang besar dalam populasi yang terkena dampak (kadangkadang mayoritas), masuk akal jika semua layanan ini harus dapat diakses oleh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari semua umur sama seperti oleh orang-orang dewasa. Poin penting selanjutnya adalah bahwa bagian dari tujuan setiap respons kemanusiaan harus dapat menjaga atau meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak, termasuk anak-anak. Contohnya, usaha untuk memperbaiki mata pencaharian keluarga dapat memberikan efek yang sangat kuat dalam menjaga anak-anak tetap bersatu dengan orang tuanya. Demikian pula, penyediaan air bersih, pada saat yang tepat dan di lokasi yang tepat, dapat menyelamatkan anak-anak dari bahaya – jika anakanak berperan sebagai pengambil air, serta tugas dan kebutuhan lain dipikirkan secara berhati-hati sejak awal. Semua standar ini berfokus mengarusutamakan perlindungan anak dalam sektor-sektor berikut: • Pemulihan ekonomi dan perlindungan anak • pendidikan dan perlindungan anak • kesehatan dan perlindungan anak • nutrisi dan perlindungan anak • air bersih, sanitasi dan kebersihan diri dan perlindungan anak • hunian sementara dan perlindungan anak • manajemen kamp dan perlindungan anak • distribusi dan perlindungan anak


193

STANDAR 19 PEMULIHAN EKONOMI DAN PERLINDUNGAN ANAK Kegiatan ekonomi – seperti pelatihan keterampilan kejuruan, penyediaan bantuan tunai dan kupon, pengembangan usaha dan inisiatif pembiayaan mikro – dapat menstabilkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tekena dampak situasi darurat. Program yang efektif didasarkan pada Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi dari Jaringan SEEP (Standards Small Enterprise Evaluation Project Network’s Minimum Economic Recovery), dan seringkali membawa dampak yang melindungi untuk anak-anak, khususnya ketika kaum ibu mendapatkan keuntungan langsung, ketika program digunakan untuk memberikan kesempatan mata pencaharian untuk remaja yang lebih tua, dan ketika tindakan dibangun berdasarkan strategi yang tersedia untuk melindungi mata pencaharian masyarakat. Akan tetapi, program dapat meningkatkan risiko membahayakan bagi anakanak, bahkan jika efektif dilakukan di tingkat rumah tangga, termasuk risiko harus meninggalkan sekolah atau dieksploitasi karena intervensi ekonomi. Ketika seorang pengasuh diwajibkan bekerja untuk mengakses intervensi pemulihan ekonomi, akibatnya mungkin mengurangi tingkat pengasuhan anak, termasuk memindahkan anak ke luar dari rumah. Beberapa anak sendiri sebenarnya pengasuh, baik bagi saudara kandung (contoh, dalam rumah tangga dengan anak sebagai kepala keluarga) atau bagi orang dewasa yang sudah tua atau sakit. Mereka cenderung membutuhkan dukungan langsung dalam mata pencaharian.

STANDAR 19

Dibutuhkan tindakan yang disesuaikan untuk memastikan intervensi pemulihan ekonomi menjangkau rumah tangga dengan masalah perlindungan anak yang paling mendesak, dan intervensi dapat memaksimalkan kesempatan anak-anak untuk tetap tinggal bersama keluarga mereka, tetap mengakses pendidikan, dan tetap berada di luar pekerjaan yang berbahaya atau situasi eksploitasi lainnya.

STANDAR Masalah perlindungan anak direfleksikan di dalam asesmen, desain, monitoring, dan evaluasi program pemulihan ekonomi. Anak laki-laki dan anak perempuan usia bekerja dan pengasuh mereka akan memiliki akses ke dukungan yang memadai untuk memperkuat mata pencaharian mereka.

194


Aksi Kunci AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK • Sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja dalam pemulihan ekonomi, dan pastikan disediakan waktu untuk mendiskusikan implikasi informasi ini terhadap pemulihan ekonomi; • sepakati indikator mana dari yang disarankan dalam standar ini yang harus digunakan untuk melacak perkembangan; • cantumkan pertanyaan mengenai pemulihan ekonomi ke dalam diskusi bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak, dan undang staf yang terlibat pemulihan ekonomi untuk menghadiri diskusi ini. Diskusikan situasi anak dalam berbagai bentuk pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala rumah keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas); • berkoordinasi bersama masyarakat dan organisasi lokal untuk mendapatkan informasi terkini mengenai anak atau rumah tangga yang mungkin membutuhkan intervensi pemulihan ekonomi; • bertemu dengan staf pemulihan awal untuk menyepakati informasi bagi mereka yang ingin mengakses intervensi pemulihan awal, dan ciptakan sistem rujukan untuk mereka yang membutuhkan bantuan; • pastikan anak atau rumah tangga yang mungkin membutuhkan intervensi pemulihan ekonomi mendapatkan respons; • jika memungkinkan, sertakan informasi mengenai pemulihan ekonomi dalam pemberitaan perlindungan anak; • libatkan petugas perlindungan anak dalam pelatihan mengenai pemulihan awal;

STANDAR 19

• libatkan petugas pemulihan ekonomi dalam pelatihan perlindungan anak; • identifikasi forum mana yang sudah ada (seperti pertemuan tim atau kluster) yang paling bermanfaat untuk meninjau ulang secara rutin informasi perlindungan anak dan pemulihan ekonomi; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi pemulihan ekonomi yang berkualitas tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan • lobi agar hubungan antara pemulihan ekonomi dan perlindungan anak ditelusuri dalam evaluasi dan proses alokasi sumber daya seperti Analisa Kebutuhan Paska Bencana atau Analisa Kebutuhan Paska Konflik.


195

AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PEMULIHAN EKONOMI • Pastikan anak-anak yang paling berisiko terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran termasuk sebagai penerima manfaat intervensi. Termasuk juga anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang telah kehilangan satu atau lebih pengasuh, anak sebagai pengasuh dan anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas; • bekerja bersama pekerja kemanusiaan lain dan anggota masyarakat untuk menjangkau anak-anak yang dikucilkan; • pertimbangkan keselamatan populasi yang terkena dampak sebagai bagian dari tujuan setiap intervensi; • pastikan petugas pemulihan ekonomi diberikan pengarahan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerja anak; • kaji ulang semua aktivitas yang direncanakan untuk memeriksa setiap insentif yang diberikan pada anak-anak agar mereka ke luar dari pengasuhan yang layak (seperti pengasuhan berbasis keluarga). Termasuk juga intervensi yang secara tidak seimbang menguntungkan anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, penciptaan kesempatan kerja yang jauh dari rumah bagi anak, atau memberikan insentif pada orang tua agar bekerja dari pada mengasuh anak dalam rangka mengakses pemulihan ekonomi. • berhati-hati dalam melaksanakan program “kembali bekerja” tanpa sistem pendamping yang bermanfaat bagi pengasuh dan anak-anak yang tidak dapat mengakses program “kembali bekerja”; • sediakan, atau bantu keluarga untuk mengakses, bantuan tunai dan langkah perlindungan sosial situasi darurat lainnya untuk mereka yang tidak dapat bekerja;

STANDAR 19

• jika memungkinkan, rancang strategi yang fleksibel dan yang dapat mengakomodasi anak-anak dan keluarga yang baru, sekaligus penyesuaian dalam metodologi dan target; • bekerja bersama petugas perlindungan anak untuk menyusun dan menggunakan sebuah sistem rujukan sehingga anak-anak dan keluarga yang mungkin membutuhkan intervensi pemulihan ekonomi dapat mengakses dukungan dengan segera; • kumpulkan informasi, termasuk studi kasus, bersama dengan petugas perlindungan anak untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi Anda terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak; • pastikan mereka yang tergabung dalam pemulihan ekonomi telah mendaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup keselamatan anak; dan • undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome).

196


Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase proyek pemulihan ekonomi yang merefleksikan keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk keutuhan keluarga, dalam desain, monitoring dan evaluasi

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME 100%

TARGET AKSI

2. Persentase proyek pemulihan ekonomi yang melibatkan spesialis perlindungan anak dalam fase desain mereka.

90%

3. Sistem rujukan tersedia dan terbukti digunakan untuk memampukan anak atau rumah tangga yang dikucilkan, atau anak berisiko, mengakses dukungan pemulihan ekonomi

Ya

4. Persentase petugas pemulihan ekonomi yang dilatih tentang isu-isu perlindungan anak

90%

5. Persentase proyek pemulihan ekonomi yang secara rutin mengkaji ulang aspek perlindungan anak bersama petugas perlindungan anak

90%

Catatan panduan 1. Hambatan struktural:

STANDAR 19

Hambatan yang tercipta dalam program pemulihan ekonomi harus dipahami. Kapasitas program pemulihan ekonomi untuk meningkatkan masa depan anak-anak dipengaruhi beberapa kondisi, seperti ketidaksetaraan gender, isolasi geografis penerima manfaat, diskriminasi usia, kualitas buruk layanan kesehatan dan pendidikan, kekurangan informasi mengenai pengasuhan anak, pemberian stigma pada kelompok tertentu (misalnya orang-orang dengan disabilitas), dan norma sosial. Pertanyaan mengenai hambatan lembaga dan struktural sering tidak dicantumkan di dalam program untuk penguatan ekonomi 2. Anak perempuan dan perempuan dewasa: Dalam berbagai konteks, perempuan cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan anak dalam pengasuhan mereka, dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dan anak perempuan juga lebih rentan terhadap banyak risiko, termasuk HIV dan kekerasan berbasis-gender; tetapi, terlepas dari keuntungan yang melindungi dari program ekonomi, sering kali perempuan malah tersingkirkan. Keberadaan fasilitas pengasuhan anak akan sangat memengaruhi kemungkinan pengasuh perempuan untuk mengambil bagian dalam program. Lakukan diskusi di tingkat rumah tangga atau masyarakat dan bersama dengan perancang program membantu mengembangkan solusi terbaik untuk perempuan dalam hal pengasuhan anak.


197

3. Asesmen dan monitoring: Asesmen mata pencaharian harus melibatkan mereka yang memiliki kepentingan – termasuk perempuan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang lebih tua, orang tua dengan disabilitas dan pengasuh dari anak-anak yang paling berisiko – sehingga mereka dapat membantu mengidentifikasi mekanisme pertahanan diri negatif yang mungkin muncul karena kehilangan aset dan pendapatan rumah tangga. Di dalamnya termasuk pekerjaan berbahaya, transaksi seksual, atau meninggalkan sekolah. Asesmen harus juga mengidentifikasi risiko perlindungan bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang mungkin menjadi semakin buruk (secara tidak sengaja) akibat strategi pemulihan ekonomi. Akar masalah kerentanan, aset ekonomi, permintaan lokal untuk tenaga kerja dan barang, dan kesempatan rantai nilai (yang ada) harus dianalisa lebih dulu. 4. Bantuan tunai: Setelah terjadi situasi darurat, bantuan tunai dan program bantuan tunai bersyarat dapat meletakkan dasar untuk membantu rumah tangga yang rentan untuk pulih. Akan tetapi, juga sangat penting untuk memastikan berbagai bantuan ini tidak membuat beberapa kelompok semakin terpinggirkan. Bantuan tunai langsung diperlukan, misalnya untuk rumah tangga yang seluruh anggotanya memiliki disabilitas, yang tidak memiliki pengasuh untuk anak (rumah tangga dengan anak sebagai kepala keluarga), yang telah kehilangan satu atau lebih pengasuh, atau yang anaknya bekerja. Mereka yang terlibat harus menyediakan informasi yang jelas mengenai jangka waktu yang diharapkan untuk bantuan tunai. Setiap tindakan harus dirancang untuk menguntungkan perempuan, anak dan kelompok yang dikucilkan. 5. Monitoring dan evaluasi:

STANDAR 19

Strategi mata pencaharian dan pemulihan ekonomi mungkin tidak akan memberikan hasil (outcome) untuk anak-anak yang mudah diukur dalam waktu singkat. Dengan demikian, jika memungkinkan, gunakan indikator terpisah untuk laki-laki dan perempuan (seperti makanan yang dikonsumsi, kehadiran sekolah, dan data kesehatan anak) Selama implementasi, pastikan sistem pemonitoran menangkap informasi mengenai dampak intervensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Secara khusus analisa kedua isu berikut: (1) Apakah ada hubungan antara kesatuan keluarga dan intervensi pemulihan ekonomi? Dan (2) apakah ada hubungan antara akses ke pendidikan, angka pekerja anak, dan intervensi pemulihan ekonomi? Bagikan informasi dan koordinasikan pekerjaan untuk menghindari duplikasi usaha. 6. Keahlian yang saling melengkapi: Karena banyak lembaga perlindungan anak yang kekurangan keahlian untuk menyampaikan program ekonomi berbasis-pasar yang efektif, dan lembaga yang memiliki spesialisasi dalam program semacam ini mungkin kekurangan

198


keahlian dalam perlindungan anak, setiap lembaga harus fokus untuk memberikan yang terbaik yang dapat mereka lakukan, dan membangun kemitraan untuk yang lainnya. 7. Desain program: Sebagai bagian dari pendekatan berbasis-pasar, petugas yang mengimplementasikan strategi pemulihan ekonomi akan sering mengandalkan seleksi mandiri penerima manfaat, sehingga menghasilkan program yang menguntungkan mereka yang lebih mampu. Organisasi perlindungan anak sedapat mungkin harus bertujuan untuk mempengaruhi desain semua strategi ini agar melibatkan rumah tangga yang lebih rentan. Mereka juga harus mengidentifikasi keluarga yang tidak dapat dijangkau dan menghubungkan keluarga ini dengan bantuan. Walau kebanyakan program menyasar orang dewasa, remaja yang lebih tua juga dapat mendapatkan keuntungan langsung dari pelatihan keterampilan, rencana tabungan, program magang, dan aktivitas lainnya. Desain program pemulihan ekonomi untuk anak-anak harus menghormati hukum nasional atau usia minimum untuk bekerja dan pelatihan kejuruan, serta penyelesaian wajib belajar. Berbagai program ini memberikan kesempatan untuk memperkuat kerangka kerja hukum (termasuk untuk monitoring ketika aturan dilanggar) jika memungkinkan. 8. Penetapan stereotip:


STANDAR 19

Laki-laki dan perempuan harus memiliki pilihan jenis pekerjaan yang lebih ingin mereka lakukan atau jenis keterampilan yang ingin dipelajari, dan harus diizinkan untuk mencari mata pencaharian di bidang-bidang yang biasanya dikejar oleh lawan jenisnya. Ada kecenderungan untuk melibatkan anak-anak perempuan dalam aktivitas yang dibayar rendah di dalam rumah seperti menjahit atau merajut, dan melatih anak laki-laki dengan potensi ekonomi yang lebih besar seperti mekanik atau pertukangan. Anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kebutuhan yang setara untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menjanjikan, terutama jika tidak ada pencari nafkah dalam keluarga. Memahami konteks lokal yang ada, termasuk sikap dan norma adat, akan memampukan program yang lebih sensitif dan efektif untuk menghindari penetapan stereotip, dan dapat memberikan efek jangka panjang.

199

Referensi • Betcherman, G., Godfrey, M., Puerto, S., Friedrike, R. and Straverska, A. (2007) A Review of Interventions to Support Young Workers: Findings of the Youth Employment Inventory • CPC Livelihoods and Economics Strengthening Task Force (2011). The impacts of Economics Strengthening Programs on Children • IASC (2006). Women, Girls, Boys and Men: Different needs – Equal Opportunities. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action. • The Cash Learning Partnership, Save the Children, Women’s Refugee Commission (2012) Child Safeguarding in Cash Transfer Programming: A Practical Tool • The Cash Learning Partnership, Save the Children, Women’s Refugee Commission (2012). What Cash Transfer Programming can do to protect children from violence, abuse and exploitation • The SeeP Network (2010). Minimum Economic Recovery Standards (Second Edition) • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.ovcsupport.net • www.seepnetwork.org

STANDAR 19

• www.humanitarianinfo.org/iasc

200


STANDAR 20 PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pendidikan berkualitas berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan anak sebelum, selama, dan setelah situasi darurat. Bagi para penyintas kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran, pendidikan sangat penting baik sebagai hak maupun karena peran pentingnya dalam mendukung anak-anak untuk bergabung kembali dengan kelompok sebayanya. Dalam hal pencegahan, pendidikan berguna sebagai cara yang penting untuk menyampaikan pesan, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan keterampilan hidup guna mendukung kemampuan anak dalam mengenali risiko dan memberikan respons yang sesuai. Pendidikan mendukung ketahanan anak dengan memelihara perkembangan psikososial dan kognitif mereka; selama masa krisis dan situasi darurat, pendidikan dapat membantu mengembalikan perasaan normal, martabat, dan harapan, dengan menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas terstruktur dalam sebuah lingkungan yang aman. Panduan berikut mengenai pendidikan dan perlindungan anak hanya bertujuan untuk menyediakan informasi mendasar mengenai hubungan pendidikan dan perlindungan anak. Untuk panduan mendalam mengenai ketentuan pendidikan dalam kedaruratan dan hubungan serta kolaborasinya dengan sektor pendidikan, silakan mengacu kepada Standar Minimum Jaringan Antar-Lembaga untuk Pendidikan dalam Kedaruratan (Inter-Agency Network for Education in Emergency-INEE): Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan.

STANDAR STANDAR 20

Masalah perlindungan anak direfleksikan di dalam pengkajian, desain, pemonitoran dan evaluasi program pendidikan. Anak laki-laki dan anak perempuan dari semua usia dapat mengakses kesempatan belajar yang aman, berkualitas, ramah anak, fleksibel, relevan dan melindungi dalam lingkungan yang melindungi.

Aksi Kunci AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK • Sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja dalam pendidikan, dan pastikan disediakan waktu untuk mendiskusikan implikasi informasi ini untuk pendidikan; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

201

• sepakati indikator mana dari yang disarankan dalam standar ini yang harus digunakan untuk melacak perkembangan; • cantumkan pertanyaan mengenai pendidikan ke dalam diskusi bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak-anak, dan undang petugas pendidikan untuk menghadiri diskusi ini. Diskusikan situasi anak dalam pengaturan pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas); • bersama dengan petugas pendidikan dan perkembangan anak usia dini, latihlah masyarakat dan kelompok anak-anak dan pemuda mengenai cara mengidentifikasi dan melaporkan risiko perlindungan anak di dalam dan di sekitar fasilitas pendidikan; • persiapkan sistem rujukan sehingga mereka yang bekerja dalam fasilitas pendidikan dapat secara cepat dan efisien merujuk anak-anak dengan kebutuhan perlindungan ke petugas perlindungan anak; • sediakan pelatihan mengenai pendidikan dan perkembangan anak usia dini dalam situasi darurat untuk petugas perlindungan anak; • bekerja bersama staf pendidikan untuk mengembangkan dan menggunakan pesan-pesan perlindungan anak tentang isu seperti keterpisahan, bahan peledak sisa perang, dll, dan untuk melakukan aktivitas pengurangan risiko; • bekerja bersama petugas pendidikan untuk memonitor tersedianya fasilitas sanitasi yang memadai di sekolah; • dukung petugas pendidikan dalam mengadopsi kode etik untuk guru dan petugas pendidikan lain dan memastikan kode ini ditandatangani oleh semua guru yang aktif dan petugas pendidikan lainnya; • monitor secara berkala situasi perlindungan anak di sekolah, termasuk interaksi para guru dan petugas lain dengan anak, untuk menyoroti hukuman fisik dan hukuman lain yang kejam atau merendahkan, serta eksploitasi dan kekerasan seksual;

STANDAR 20

• koordinasi dengan sektor pendidikan dalam memetakan sekolah yang berisiko diserang atau dikuasai kekuatan militer, yang dekat dekat kelompok militer, atau yang mungkin terkontaminasi bahan peledak sisa perang; • identifikasi forum yang ada (seperti pertemuan tim atau kluster) yang paling bermanfaat untuk meninjau ulang secara rutin informasi perlindungan anak dan pendidikan; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi pendidikan yang berkualitas tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan • lobi agar hubungan antara pendidikan dan perlindungan anak ditelusuri dalam evaluasi dan proses alokasi sumber daya seperti Analisa Kebutuhan Paska Bencana atau Analisa Kebutuhan Paska Konflik.

202


AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PENDIDIKAN • Sertakan keselamatan populasi yang terkena dampak sebagai bagian dari tujuan setiap intervensi; • ikuti Standar Minimum INEE dalam perencanaan dan praktikkan strategi pendidikan, dengan perhatian khusus kepada Standar Minimum INEE mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan, termasuk menjadikan lingkungan belajar aman dan mendukung; • koordinasi dengan petugas perlindungan anak untuk memastikan informasi pendidikan dipisahkan berdasar jenis kelamin, usia dan disabilitas, untuk memfasilitasi respons perlindungan anak; • bekerja bersama petugas perlindungan anak untuk dengan cepat mengorganisir Ruang Ramah Anak atau ruang belajar sementara, memastikan ruang-ruang ini dapat melengkapi, dan tidak berkompetisi dengan program pendidikan yang sudah ada atau yang direncanakan (lihat Standar 17); • bersama dengan pekerja perlindungan anak, susun dan gunakan sistem rujukan sehingga anak-anak yang keluar dari sekolah dapat menerima dukungan yang dibutuhkan untuk mengakses sekolah; • pertimbangkan alternatif yang fleksibel ke sekolah jika tidak aman bagi anak-anak untuk melakukan perjalanan ke sekolah, atau untuk berkumpul dalam kelompok; • kampanyekan akses universal untuk kesempatan pendidikan, termasuk dengan menghapuskan halangan untuk pendaftaran dan retensi seperti ketiadaan dokumen atau persyaratan lainnya; • bekerja bersama petugas perlindungan anak untuk menemukan atau memindahkan fasilitas pendidikan dari ancaman perlindungan seperti zona militer, wilayah yang terkontaminasi dengan bahan peledak sisa perang dan wilayah bahaya alam, serta mendirikannya di wilayah yang aman dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat;

STANDAR 20

• bekerja bersama organisasi pendidikan lainnya, termasuk Kementrian Pendidikan dan komite pendidikan masyarakat, untuk memastikan isi kurikulum tidak mendiskriminasi dengan cara apa pun; • ketika merencanakan respons pendidikan, pastikan masalah perlindungan anak dipertimbangkan (akses, tanpa-kekerasan di sekolah, kualitas guru dan pelajaran, kode etik, toilet terpisah, akses seimbang untuk berbagai layanan bagi kedua gender); • pastikan ada keseimbangan perekrutan guru laki-laki dan perempuan, dan latih guru mengenai pendekatan sensitif gender dalam mengajar; • tingkatkan pengetahuan guru dan praktikkan disiplin positif, serta segera akhiri semua hukuman fisik dan semua hukuman yang kejam dan merendahkan; • kaji ulang secara rutin apakah aksi pendidikan dan perlindungan anak Anda secara tidak sengaja berkontribusi kepada konflik, dan ambil tindakan yang sesuai; • perkenalkan pengajaran tentang keterampilan yang mendukung hidup positif, penerimaan dan perdamaian, dan sertakan pesan perlindungan yang penting Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

203

dalam pendidikan, untuk mendukung kemampuan anak menghadapi tekanan; • pastikan pelatihan yang rutin, sesuai, dan terstruktur untuk guru yang disebutkan dalam Standar Minimum INEE juga mengatasi masalah perlindungan anak yang lebih luas, seperti mencegah anak-anak di sekolah direkrut menjadi angkatan atau kelompok bersenjata. • pastikan semua sektor bekerja sama dalam meningkatkan fasilitas untuk kesehatan, nutrisi, persediaan air bersih, santasi, dan praktik kebersihan; • sediakan pelatihan mengenai pendidikan dan pengembangan anak usia dini dalam situasi darurat untuk petugas perlindungan anak; • pastikan mereka yang tergabung dalam pendidikan telah terdaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup perlindungan anak; dan • undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome).

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase lingkungan belajar formal dan Informal yang dikaji, yang dianggap aman untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan umur yang berbeda

100%

2. Persentase anak laki-laki dan anak perempuan dengan umur yang berbeda (termasuk anak dengan disabilitas) yang mampu mengakses sekolah dan kesempatan belajar lainnya


INDIKATOR AKSI

STANDAR 20

TARGET OUTCOME

TARGET AKSI

3. Persentase pendidik aktif-bertugas yang dilatih mengenai ancaman perlindungan anak dan strategi untuk mengatasinya

90%

4. Persentase staf pendidikan aktif-bertugas yang disurvei, yang telah menandatangani kode etik yang diadaptasi

100%

5. Persentase lingkungan pendidikan formal dan Informal yang dimonitor secara rutin dengan tujuan memutuskan apakah baik anak perempuan dan anak-anak laki-laki dilindungi dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan dalam lingkungan tersebut

100%

6. Persentase fasilitas pendidikan yang diidentifikasi tidak aman dan dipindahkan ke wilayah yang aman

90%

7. Jumlah anak-anak yang diidentifikasi berisiko dan dirujuk ke manajemen kasus perlindungan anak dengan mendidik staf setiap bulan


8. Jumlah fasilitas pendidikan formal dan informal, jumlah murid, guru, dan petugas pendidikan lain yang telah diserang sepanjang bulan ini 9. Halangan untuk pendaftaran dan retensi seperti kurangnya dokumen atau persyaratan lain, dihapuskan untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari berbagai usia

204


Ya

Catatan panduan 1. Fleksibilitas, kesesuaian dan kualitas: Fleksibilitas dalam menyusun pendidikan sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan perlindungan murid dan guru. Sarana untuk menyampaikan pendidikan sering perlu diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak (contohnya dengan menyediakan akomodasi yang sesuai untuk anak-anak dengan disabilitas) dan kebutuhan konteks. Proses ini mungkin mencakup perubahan jadwal kelas dan jadwal tahunan untuk mencukupi kebutuhan kelompok pembelajar tertentu. Mengatur ruang kelas untuk mempromosikan interaksi, belajar mandiri, belajar jarak jauh, kelas susulan, dan belajar percepatan atau cara belajar berbeda yang mungkin sesuai, tergantung konteksnya. Sebuah pilihan harus dibuat antara ruang kelas dan fasilitas pendidikan sementara atau permanen, berdasarkan kriteria seperti solusi yang berhubungan dengan pengungsi dan pengungsi internal, dan kemungkinan kerentanan konstruksi sementara. Lihat juga Standar Minimum INEE Domain 3: Mengajar dan Belajar. 2. Administrasi: Direkomendasikan untuk menghapuskan persyaratan dokumentasi yang biasanya dibutuhkan untuk mendaftar ke sekolah (seperti usia tau akta kelahiran) jika dilakukan dalam kemitraan bersama pihak berwenang, organisasi pendidikan, dan kelompok masyarakat terkait. Koordinasi harus memastikan proses yang jelas, dan memastikan perubahan yang diajukan diakui dan dilaksanakan secara konsisten di negara penerima dan negara asal. Lihat juga Standar Minimum INEE Domain 2: Akses dan Lingkungan Belajar. 3. Keadilan:

STANDAR 20

Tidak mendapatkan keadilan dalam pendidikan dapat mengakibatkan kerugian. Contoh nyata mengenai cara untuk mengatasi ketidakadilan dalam konten pendidikan mencakup pengkajian ulang kurikulum, penyediaan dukungan kepada guru mengenai metode untuk melibatkan anak-anak, dan penawaran pelajaran kepada anak mengenai toleransi untuk membantu mereka menghadapi isu-isu yang sudah lewat. Mengkaji ulang isi di dalam buku pelajaran dan mempresentasikan informasi ini dengan segera dalam kurikulum, adalah sebuah titik awal untuk memastikan presentasi seimbang berbagai peristiwa sejarah. Lihat juga Standar Minimum INEE Domain 2: Akses dan Lingkungan Belajar. 4. Guru dan petugas pendidikan lain: Dukungan untuk guru dan kesejahteraan mereka harus dijadikan bagian tindakan perlindungan. Dukungan untuk guru mencakup pelatihan guru dan cara mengidentifikasi kebutuhan anak-anak, strategi belajar yang berpusat pada anak, dukungan psikososial, praktik pendidikan yang inklusif dan jalan untuk memastikan ada cara yang jelas untuk melaporkan berbagai masalah perlindungan di dalam kelas. Membatasi ukuran kelas dan mengurangi ekspektasi Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

205

yang tidak masuk akal yang dibebankan pada guru sangatlah penting dalam memastikan guru dilindungi, dan bukan sekedar menjadi pelindung. Lihat juga Standar Minimum INEE Domain 4: Guru dan Petugas Pendidikan Lain: 5. Lingkungan yang melindungi: Bantu untuk menciptakan lingkungan yang melindungi dan mendukung di dalam dan sekitar pendidikan, pertama-tama dengan mengadaptasi fasilitas pendidikan, dan kedua dengan memperkuat sistem perlindungan anak dan dukungan yang sudah ada. Mengadaptasi struktur, desain, isi dan konstruksi fasilitas pendidikan artinya melindungi dan menyediakan dukungan psikososial. Contohnya, struktur belajar perlu mempertimbangkan kondisi disabilitas fisik pelajar, dan aktivitas perlu diatur berdasarkan ukuran kelas yang realistis secara lokal. Lubang sampah untuk sampah padat harus tersedia, serta fasilitas drainase seperti lubang serapan, dan air yang memadai untuk kebersihan pribadi, dengan toilet yang bersih untuk laki-laki dan perempuan yang dapat dikunci dari dalam. Lihat juga Standar Minimum INEE Domain 2: Akses dan Lingkungan Belajar. 6. Perlakuan salah: Guru dan petugas pendidikan lain dapat memperlakukan salah dan mengeksploitasi anak. Juga dapat terjadi penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak lain di sekolah. Langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan harus dicantumkan, termasuk pelaporan, jalur rujukan, dan berbagai langkah untuk melatih masyarakat (melalui asosiasi orang tua-guru, jaringan perlindungan anak, dll) mengenai tempat dan cara mencegah, melaporkan dan menangani perlakuan salah yang dilakukan guru - atau murid. 7. Serangan:

STANDAR 20

Sekolah juga dapat menjadi target perekrutan anak-anak sebagai tentara, dan bentuk kekerasan lain, serta serangan. Jika semua risiko ini ada, asesmen awal dan strategi perlindungan untuk sekolah harus juga memastikan sekolah dan ruang belajar terletak di wilayah yang kekerasan semacam ini paling tidak mungkin terjadi. Dalam beberapa kasus, ini berarti berusaha untuk memindahkan ancaman, dan bukan hanya sekolahnya - misalnya, melalui pembersihan ranjau darat di dalam atau di dekat sekolah. Risiko bahaya fisik atau serangan seksual dalam perjalanan menuju/dari sekolah, yang mungkin menyurutkan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki untuk hadir juga harus dimonitor dan dimitigasi secara rutin dengan dukungan komite orang tua. 8. Pesan-pesan: Kegiatan pendidikan adalah sebuah metode penting untuk menyampaikan tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga pengetahuan praktis, kesadaran, dan keterampilan hidup yang dapat menolong pengasuhan anak dan melindungi

206


diri mereka sendiri serta rekan sebaya. Pesan dan aktivitas penting yang harus disertakan dalam aktivitas pendidikan dapat mencakup: • Pengurangan risiko seperti pencegahan keterpisahan, pengurangan risiko bencana (apa yang harus dilakukan ketika tsunami atau gempa bumi terjadi), pencegahan bahaya dan cedera (lihat Standar 7). • keterampilan hidup seperti cara menghadapi perilaku berisiko (seperti penyalahgunaan obat), keterampilan resolusi konflik tanpa kekerasan, keterampilan komunikasi, dll.


207

Referensi • Education Cluster (2012). Protecting Education in conflict-affected countries • INEE (2010). INEE Thematic Issue Brief: Child Protection • INEE (2010). INEE Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery • Konvensi Hak Anak (1989)

STANDAR 20

• www.ineesite.org

208


STANDAR 21 KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jika strategi perlindungan anak harus berkontribusi kepada dan menjaga kesehatan anak-anak, kegiatan kesehatan harus sedapat mungkin mengurangi risiko perlindungan, dan secara umum dilaksanakan dengan cara yang melindungi. Intervensi kesehatan adalah bagian sentral dari keseluruhan pendekatan untuk mendukung layanan dalam menanggapi risiko utama perlindungan anak dalam kedaruratan. Risiko yang berhubungan dengan kesehatan mencakup risiko yang dihadapkan pada anak-anak penyintas kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi, serta penyintas bahan peledak sisa perang dan ranjau darat.

STANDAR Masalah perlindungan anak direfleksikan di dalam asesmen, desain, monitoring dan evaluasi program kesehatan. Anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas yang disampaikan dengan cara yang melindungi, yang memperhitungkan usia dan kebutuhan perkembangan mereka.

Aksi Kunci AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR 21

• Sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja dalam kesehatan, dan pastikan disediakan waktu untuk mendiskusikan implikasi informasi ini untuk kesehatan; • sepakati indikator mana dari yang disarankan dalam standar ini yang harus digunakan untuk melacak perkembangan; • cantumkan pertanyaan mengenai kesehatan ke dalam diskusi bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak-anak, dan undang petugas kesehatan untuk menghadiri diskusi ini. Diskusikan situasi anak dalam pengaturan perawatan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas); • Identifikasi dokter spesialis anak dan petugas kesehatan yang memiliki spesialisasi bekerja bersama anak-anak; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

209

• temui petugas kesehatan untuk menyepakati informasi mengenai layanan kesehatan yang tersedia yang jelas dan disepakati bersama, termasuk yang berhubungan dengan kekerasan seksual (seperti post-exposure prophylaxis atau PEP, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dll) serta kejadian bahan peledak sisa perang dan ranjau darat. • pastikan di dalam proyek perlindungan anak tersedia sistem untuk mengidentifikasi dan merujuk kasus penyakit dan cedera secara aman dan rahasia kepada layanan kesehatan dan HIV yang terkait; • perkuat, adaptasi sesuai kebutuhan, atau bangun sistem penyaringan dan rujukan yang layak untuk anak yang membutuhkan dukungan kesehatan psikologis atau mental klinis (lihat Standar 10), dan perkuat, adaptasi atau bangun layanan rujukan ke layanan dukungan psikososial untuk anak-anak; • perkuat atau kembangkan hubungan antara sistem kesejahteraan sosial, pemantauan cedera, dan kesehatan untuk memastikan rujukan terjadi dengan cepat dan layanan multi-disiplin diberikan kepada anak; • jika sesuai, hubungkan pencatatan kelahiran dengan kesehatan reproduksi (contohnya perawatan paska kelahiran); • sertakan pesan-pesan kesehatan yang sesuai di dalam aktivitas perlindungan anak berbasis-masyarakat; • dukung penyedia layanan kesehatan (termasuk petugas kesehatan masyarakat) untuk mendeteksi, merespons dan merujuk kasus kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi anak; • pastikan prosedur tersedia sehingga pengasuh dapat tinggal bersama dengan anak jika terjadi evakuasi medis dan perawatan di rumah sakit; • Identifikasi dan atasi berbagai halangan yang menghambat anak perempuan dan anak laki-laki mengakses layanan kesehatan, termasuk anak-anak dengan disabilitas atau kelompok anak yang dikucilkan lainnya; • rancang layanan penjangkauan untuk anak-anak, termasuk anak dengan disabilitas, anak dan remaja minoritas atau terpinggirkan, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang tersedia (seperti imunisasi, layanan yang berhubungan dengan HIV, keluarga berencana, dll.);

STANDAR 21

• jika perlu, advokasi untuk layanan medis, bedah khusus masa kedaruratan yang sesuai umur dan – jika mungkin – rehabilitasi medis jangka panjang dan layanan ortho-prostetik untuk anak-anak penyintas bahan peledak sisa perang dan ranjau darat, serta anak-anak dengan disabilitas; • identifikasi forum mana yang sudah ada (seperti pertemuan tim atau kluster) yang paling bermanfaat untuk meninjau ulang secara rutin informasi perlindungan anak dan kesehatan; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi kesehatan yang berkualitas tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan • lobi agar hubungan antara kesehatan dan perlindungan anak ditelusuri dalam evaluasi dan proses alokasi sumber daya seperti Analisa Kebutuhan Paska Bencana atau Analisa Kebutuhan Paska Konflik.

210


AKSI KUNCI UNTUK AKTOR KESEHATAN • Sertakan keselamatan populasi yang terkena dampak sebagai bagian dari tujuan setiap intervensi; • identifikasi dokter spesialis anak dan petugas kesehatan yang memiliki spesialisasi bekerja untuk anak; • pastikan anak yang paling berisiko terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran termasuk sebagai penerima manfaat intervensi. Termasuk juga anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, , anak yang telah kehilangan satu atau lebih pengasuh, anak sebagai pengasuh dan anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas; • perkuat, adaptasi atau kembangkan prosedur ramah anak dan inklusif terhadap disabilitas untuk menerima, mengobati dan mengeluarkan/melepaskan anak tanpa pendamping; • promosikan perekrutan pekerja sosial dan psikolog anak (jika sesuai), setidaknya selama puncak situasi darurat, dan, jika mungkin dan sesuai, gunakan tenaga kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi dan merujuk kasus; • atur ulang layanan kesehatan yang ada sehingga dapat diakses oleh dan aman untuk anak (dengan kata lain, melalui penyediaan perawatan berbasis masyarakat di rumah); • sediakan layanan yang ramah anak, aman, dan dapat diakses untuk merespon anak korban dan penyintas kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran (termasuk kekerasan berbasis gender), termasuk hubungan dan rujukan ke layanan yang sesuai (contohnya tes HIV dan layanan kesehatan reproduksi); • latih staf kesehatan klinis di perawatan klinis anak, dan latih staf tambahan non-klinis mengenai kerahasiaan dan perlindungan unsur pekerjaan yang berhubungan dengan kekerasan seksual;

STANDAR 21

• jika perlu, di daerah yang terkontaminasi dengan bahan peledak sisa perang dan ranjau darat, sediakan layanan medis dan bedah khusus masa kedaruratan yang sesuai umur, dan – jika mungkin – rehabilitasi medis jangka panjang dan layanan ortho-prostetik untuk anak-anak penyintas serta anak-anak dengan disabilitas; • pastikan tenaga kesehatan dilatih mengenai perlindungan anak dasar yang sesuai dengan pekerjaan mereka, termasuk pencegahan keterpisahan; • sebarkan pesan perlindungan anak yang disepakati melalui pekerjaan tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan masyarakat (lihat Standar 3 dan 16); • pastikan ketersediaan strategi kesehatan khusus ketahanan hidup anak untuk anak-anak berusia di bawah lima tahun, baik di fasilitas kesehatan maupun di tingkat masyarakat (contohnya kampanye vaksinasi, pengobatan diare, promosi ASI ekslusif, dll); • pastikan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak yang lebih besar; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

211

• pastikan mereka yang tergabung dalam kesehatan telah terdaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup perlindungan anak; dan • undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome).

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase staf kesehatan yang telah menerima pelatihan mengenai Identifikasi dan rujukan anak yang terkena dampak kekerasan (termasuk kekerasan seksual dan fisik), penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi

STANDAR 21

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME 80%

TARGET AKSI

2. Persentase fasilitas kesehatan yang telah disurvei yang memiliki hubungan langsung dengan fasilitas dan staf pencatatan kelahiran

100%

3. Persentase korban kekerasan seksual dan anak yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan usia, dan didaftarkan dalam sistem manajemen kasus, yang telah menerima layanan kesehatan

100%

4. Persentase staf kesehatan yang terbiasa dengan prosedur untuk mencegah anak terpisah dari keluarganya

90%

5. Panduan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial termasuk dalam strategi sektor kesehatan dan memberikan layanan kesehatan

Ya

6. Telah dilakukan sebuah analisis mengenai hambatan untuk mengakses layanan kesehatan yang ramah anak untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan usia berbeda-beda

Ya

7. Persentase layanan kesehatan dan ortho-protetik untuk penyintas ranjau darat yang menyertakan pertimbangan khusus untuk kebutuhan anak penyintas

50%

Catatan panduan 1. Program kesehatan: Anak perempuan dan anak laki-laki yang mengalami kekerasan (termasuk kekerasan seksual dan cedera, serta tindakan yang mengakibatkan kecacatan), penelantaran, perlakuan salah, atau eksploitasi membutuhkan pertimbangan khusus dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk layanan HIV/AIDS. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas menghadapi risiko kekerasan, perlakuan salah, isu kesehatan, dan penelantaran yang lebih besar. Lakukan upaya khusus untuk merekrut staf perempuan untuk layanan kesehatan

212


serta tenaga kesehatan perempuan dari masyarakat. Di banyak tempat, anak perempuan yang dirawat di layanan medis merasa lebih nyaman dirawat oleh staf perempuan dan diobati oleh tenaga kesehatan perempuan. Ketentuan dukungan perlengkapan pusat kesehatan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, membantu menyediakan: • Kontrasepsi dan pengobatan kedaruratan seperti post-exposure prophylaxis (pencegahan penyakit) untuk HIV • persediaan agar dapat memberikan pertolongan pertama kedaruratan yang sesuai untuk anak, untuk diberikan kepada korban ranjau darat/amunisi yang tidak meledak (unexploded ordnance-UXO)/senjata peledak, dll. • layanan keluarga berencana untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dibandingkan orang dewasa, anak lebih rentan terhadap cedera parah dan disabilitas sebagai akibat kedaruratan, termasuk dari penggunaan senjata peledak dan kontak dengan bahan peledak sisa perang. Karena tubuh anakanak lebih kecil dan lebih halus dari orang dewasa, situasi daruratan seringkali mengakibatkan cedera dan kerusakan yang lebih parah terhadap organ dan jaringan mereka, dan luka yang lebih sulit diobati. Anak yang cederanya mengakibatkan amputasi kaki memerlukan rehabilitasi yang lebih rumit, harus dibuatkan prostesis lebih sering seiring pertumbuhan mereka, dan akan membutuhkan bedah korektif untuk mengubah tungkai. 2. Laporan medis:

STANDAR 21

Dalam situasi terjadi penyakit, cedera atau kematian akibat tindak kriminal (misalnya, perkosaan, penyiksaan, atau penyerangan), dokter harus menyusun laporan medis individual untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan medis. Diperlukan formulir persetujuan jika dokter membutuhkan persetujuan setelah penjelasan dari anak untuk melakukan pemeriksaan medis. Dalam beberapa kasus, dokter memiliki tanggung jawab hukum untuk mengirimkan dokumen tersebut ke otoritas peradilan. Akan tetapi, dalam situasi konflik atau krisis, mengirimkan informasi ini otomatis dapat membahayakan kehidupan korban. Karenanya, jika dimungkinkan secara hukum, dokter harus pertama-tama membela prinsip kerahasiaan medis dan kerahasiaan dokter-pasien, dan menulis laporan dengan mengacu pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, laporan harus diberikan kepada korban. 3. Pengembangan kapasitas: Staf kesehatan harus mendapatkan pelatihan perlindungan anak yang disediakan oleh staf profesional, mengenai isu-isu dasar yang berhubungan dengan kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi anak-anak. Mereka harus memberikan perhatian khusus kepada situasi anak-anak dengan disabilitas.


213

Termasuk melalui deteksi kasus dengan bentuk-bentuk kekerasan yang berbeda, melakukan pemeriksaan forensik yang sensitif terhadap anak, menggunakan komunikasi yang ramah anak, dll. 4. Pembangunan yang berkelanjutan: Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan respons yang melindungi anak selama masa situasi darurat mungkin akan membawa efek jangka panjang dalam memperkuat sistem perlindungan anak jangka panjang. 5. Evakuasi:

STANDAR 21

Pekerja kemanusiaan, anggota militer, organisasi lokal dan masyarakat harus disarankan untuk tidak melakukan evakuasi medis terhadap anak, orang tua, atau pengasuh, atau memasukkan mereka ke dalam fasilitas medis tanpa memastikan catatan tentang keluarga anak disimpan, dan anak-anak dirawat untuk menghindari pemisahan keluarga. Prosedur yang jelas harus diterapkan untuk mencegah keterpisahan.

214


Referensi • IASC (2005). Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies. Chap. 4.8 • IASC (2006). Women, Girls, Boys and Men: Different needs – Equal Opportunities. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action • IRC (2008). Clinical Care for Sexual Assault Survivors: a Multimedia Training Tool. Facilitator’s Guide • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: Minimum Standards in health action, p.287 • UNICEF (2009). The State of the World’s Children 2009 • WHO (2004). Clinical Management of Rape Survivors Guidelines • WHO (2004). Immunisation in Practice: A practical resource guide for Health Workers • WHO (2005). Handbook: Integrated Management of Childhood illness • WHO (2005). Pocket book of hospital care for children: Guidelines for the management of common illnesses with limited resources • WHO (2008). Manual for the health care of children in humanitarian emergencies • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.clinicalcare.rhrc.org


215

STANDAR 22 NUTRISI DAN PERLINDUNGAN ANAK Pada kondisi yang tidak stabil dan krisis, anak-anak secara khusus rentan terhadap segala bentuk kekurangan gizi karena mereka tergantung kepada orang lain dan seringkali rentan secara fisik. Seribu hari pertama adalah masa kritis untuk perkembangan anak (fisik, mental dan kognitif), dan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan anak tidak terganggu selama masa tertekan (stres). Selain itu, kebiasaan nutrisi, tabu/pantangan makanan dan akses yang diskriminatif ke makanan di dalam rumah dapat mempengaruhi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dengan cara berbeda, ketidakseimbangan yang semakin buruk pada masa krisis. Akibatnya, harus diambil langkah-langkah untuk memastikan kebutuhan dasar nutrisi dan perkembangan anak disediakan secara seimbang dan efektif, sambil juga memastikan pencegahan risiko tercakup di dalam semua aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan nutrisi.

STANDAR Masalah perlindungan anak direfleksikan di dalam asesmen, desain, monitoring dan evaluasi program nutrisi. Anak perempuan dan anak laki-laki dari semua umur serta pengasuh mereka, terutama perempuan dan anakperempuan yang hamil dan menyusui, memiliki akses yang aman, memadai dan layak ke layanan nutrisi dan makanan .

AKSI KUNCI AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR 22

• Sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja dalam sektor nutrisi, dan pastikan disediakan waktu untuk mendiskusikan implikasi informasi ini untuk nutrisi; • sepakati indikator mana dari yang disarankan dalam standar ini yang harus digunakan untuk melacak perkembangan; • cantumkan pertanyaan mengenai nutrisi ke dalam diskusi bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak-anak, dan undang petugas nutrisi untuk menghadiri diskusi ini. Diskusikan situasi anak dalam pengaturan pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas);

216


• kembangkan prosedur operasi standar, termasuk mekanisme identifikasi dan rujukan antara perlindungan anak dan program nutrisi; • bekerja bersama staf nutrisi dalam menemukan perempuan yang menyusui dan/atau ibu susu (atau sebagai usaha terakhir makanan pengganti yang sesuai) untuk bayi yang tidak memiliki ibu; • jika mungkin, sediakan ruang yang memadai untuk perempuan dan anak perempuan menyusui di dalam atau di dekat lokasi utama, tempat dilaksanakannya program perlindungan anak dan penjangkauan pengasuh • rujuk ibu menyusui yang mengalami kesulitan memproduksi susu; • bekerja bersama staf nutrisi untuk mengidentifikasi pola konsumsi makanan rumah tangga serta siapa yang membuat keputusan mengenai jenis makanan yang dimakan dan siapa yang memakannya; • jika mungkin, lakukan program bersama dengan sektor nutrisi dalam hal mobilisasi masyarakat, pesan-pesan pencegahan, dan pusat ibu-anak di pos gizi (permanen atau dapat dipindah), termasuk pesan-pesan yang tepat secara sosial dan budaya dan akurat secara teknik mengenai nutrisi dan menyusui; • jika sesuai dan mungkin, sertakan pemberian makanan bayi dan balita atau makanan tambahan kepada anak berisiko dalam aktivitas perlindungan anak yang layak; • bekerja bersama staf nutrisi untuk memastikan ada sistem untuk merujuk korban kepada layanan makanan terapeutik; • lindungi, promosikan, dan dukung ASI eksklusif untuk enam bulan pertama, lalu lanjutkan menyusui berbarengan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai umur, selama tahun kedua kehidupan dan selanjutnya; • dukung keluarga yang ditempatkan di pos gizi dengan menindaklanjuti pengaturan pengasuhan sementara untuk anak-anak yang lain selama ibu mereka pergi; • identifikasi forum yang ada (seperti pertemuan tim atau kluster) yang paling bermanfaat untuk meninjau ulang secara rutin informasi perlindungan anak dan nutrisi; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi nutrisi yang berkualitas tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan

STANDAR 22

• lobi agar hubungan antara kesehatan dan perlindungan anak ditelusuri dalam evaluasi dan proses alokasi sumber daya seperti Analisa Kebutuhan Paska Bencana atau Analisa Kebutuhan Paska Konflik.

AKSI KUNCI UNTUK AKTOR NUTRISI • Sertakan keselamatan populasi yang terdampak sebagai bagian dari tujuan setiap intervensi; • pilih setidaknya satu anggota staf terlatih untuk bertindak sebagai focal person perlindungan anak atau tenaga sosial jika ada program nutrisi, dan pastikan orang tersebut terlatih untuk mengidentifikasi penyintas kekerasan seksual, Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

217

serta dukungan psikososial yang berhubungan dengan membangun keyakinan orang tua, pertahanan diri terhadap stres, dll; • monitor anak-anak yang terpisah tanpa orangtua dan pendamping dimasukkan ke dalam program nutrisi, dan pastikan adanya koordinasi dengan staf perlindungan anak jika ada yang melakukan kelalaian; • Ikut sertakan pesan-pesan perlindungan anak, termasuk tentang pencegahan dan penanganan, serta mekanisme rujukan dalam aktivitas yang berhubungan dengan nutrisi, penjangkauan masyarakat, dan peningkatan kesadaran; • sertakan diskusi yang berhubungan dengan perlindungan, termasuk dukungan psikososial dan kekerasan berbasis gender, dalam aktivitas nutrisi bagi ibu; • pastikan pusat aktivitas nutrisi memiliki konselor terlatih dalam hal menyusui, dan memiliki ruang yang memadai untuk perempuan menyusui; • pastikan program nutrisi dan aktivitas mata pencaharian terkait mempertimbangkan efek yang mungkin terjadi terhadap praktik pengasuhan anak; • monitor status nutrisi perempuan hamil dan menyusui serta anak untuk memastikan kebutuhan nutrisi mereka dipenuhi, serta memastikan mereka memiliki akses ke makanan tambahan yang mengandung nutrisi tinggi; • kampanyekan aktivitas stimulasi psikososial untuk bayi dan balita dalam program nutrisi, pendidikan, pengembangan anak usia dini, dan perlindungan anak; • pastikan mereka yang tergabung dalam nutrisi telah mendaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup perlindungan anak; dan

STANDAR 22

• undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome).

218


Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase proyek nutrisi yang merefleksikan keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk keutuhan keluarga, dalam desain, pemantauan dan evaluasi

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME 100%

TARGET AKSI

2. Persentase fasilitas kesehatan dan pusat pemberian makanan bergizi yang menyediakan dan menggunakan jalur rujukan perlindungan anak

70%

3. Persentase bayi yang terpisah dan tanpa pendampingan yang ditempatkan dalam pengaturan pengasuhan bersama perempuan yang dengan aman dapat menyusui mereka

80%

4. Jumlah dugaan kasus keterpisahan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran, yang diidentifikasi melalui program nutrisi dan dirujuk ke organisasi perlindungan anak


5. Persentase aktivitas perlindungan anak berupa tempat yang memadai yang disediakan bagi perempuan untuk menyusui

90%

6. Persentase pusat pemberian makan terapeutik dengan focal point perlindungan anak yang terlatih.

80%

Catatan panduan 1. Pengembangan kapasitas: Organisasi perlindungan anak, terutama yang bekerja di tingkat masyarakat, harus dilatih mengenai: • Pesan-pesan Pemberian Makan Bayi dan Balita yang sesuai dan informasi dasar mengenai tujuan dan aktivitas berbagai program nutrisi • Cara mengukur dan memonitor status nutrisi anak dan perempuan dalam situasi tidak tersedianya petugas gizi

STANDAR 22

• Cara mengidentifikasi ibu (perempuan dan anak perempuan) dengan kesulitan menyusui atau makanan pendamping, dalam situasi tidak tersedianya petugas gizi • Cara mengidentifikasi anak, serta perempuan hamil dan menyusui, yang malnutrisi dan bergizi buruk, dalam situasi tidak tersedianya petugas gizi • Cara merujuk kasus yang teridentifikasi ke layanan yang sesuai dan tersedia. Pelatihan perlindungan anak yang sesuai untuk petugas gizi harus mencakup: • Cara mengidentifikasi dan merujuk dugaan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi atau penelantaran anak anak (misalnya, beberapa kasus kesulitan antara ibu menyusui dan anak mungkin karena anak dilahirkan akibat perkosaan)


219

• Cara memastikan akses ke layanan gizi untuk kelompok khusus anak yang dikucilkan, seperti anak-anak yang hidup dan tinggal di jalan, anak-anak dengan disabilitas, anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, dll. • cara melibatkan pesan-pesan pencegahan dan penanganan perlindungan anak ke dalam penjangkauan nutrisi masyarakat (contohnya, pesan siaran radio mengenai perlindungan dari eksploitasi sosial, dan perlakuan salah selama aktivitas nutrisi, memastikan tersedia penggerak gizi perempuan dalam jumlah memadai). • cara yang tepat untuk menangani anak, misalnya ketika menimbang anak, seringkali ibu adalah orang yang paling tepat untuk meletakkan anaknya ke dalam timbangan gantung • cara mempromosikan stimulasi psikososial untuk bayi dan anak kecil • cara mengidentifikasi orang tua dan pengasuh yang mungkin berada di bawah tekanan psikososial dan membutuhkan dukungan. Harus disepakati prosedur operasi standar dan mekanisme rujukan yang jelas antara organisasi perlindungan anak dan nutrisi untuk dapat menolong dengan rujukan yang tepat waktu dan sesuai, Lebih baik hal ini dilakukan di tingkat antar-lembaga dan tingkat lintas sektor (lihat Standar 1). 2. Pekerja anak, keutuhan keluarga, dan pendidikan:

STANDAR 22

Ketika anak dan anggota keluarga yang lain berada dalam risiko menderita malnutrisi, akan lebih tinggi kemungkinannya untuk anak untuk meninggalkan keluarganya, baik untuk mengakses pekerjaan dengan upah, termasuk pekerjaan berbahaya, atau untuk mengakses makanan (contohnya dengan memasuki lembaga pengasuhan dimana makanan disediakan). Demikian pula, akses anak terhadap anak lainnya mungkin terpengaruh karena mereka keluar dari sekolah untuk alasan terkait. Ancaman selanjutnya terhadap pengasuhan anak dan keutuhan keluarga adalah keterpisahan keluarga karena pengasuh pergi untuk mengakses pekerjaan. Pengasuhan harus diberikan untuk memahami semua dinamika ini serta pola pilihan yang dibuat keluarga, dan untuk memastikan semua cara intervensi nutrisi tidak mendorong keterpisahan anak dari pengasuh, contohnya dengan memberikan keuntungan tidak merata bagi anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan. 3. Pemberian makanan bayi: Ibu yang menghadapi kesulitan dalam menyusui harus menerima konseling dan dukungan untuk membantu mereka melanjutkan menyusui atau membantu mereka kembali memproduksi susu jika memang diinginkan. Untuk bayi yang ibunya telah meninggal, tidak dapat ditelusuri, atau tidak dapat menyusui, harus ditemukan perempuan lain yang sedang menyusui bayi mereka sendiri dalam masyarakat untuk dijadikan pengasuh. Jika angka HIV tinggi, pertimbangkan apakah pantas menemukan ibu susu dengan mempertimbangkan panduan HIV yang tersedia. Perhatikan praktik pemberian makan bayi dengan cara tradisional dan sesuai budaya, dan dukung serta dorong pengembangan

220


kelompok pendukung ibu atau pengasuh untuk mempromosikan dan mendukung pemberian ASI. Susu formula bayi mungkin diberikan untuk bayi tertentu dalam kasus khusus. Jadikan Panduan Operasional Penggunaan Susu Formula bagi Bayi dalam Situasi Darurat sebagai rujukan (lihat Referensi). 4. Kelompok ibu-ibu: Kelompok ibu-ibu, yang dikembangkan dalam program nutrisi, dapat menjadi kelompok pendukung tempat mendiskusikan topik-topik sensitif seperti kekerasan berbasis gender. Dengan menghadiri sebuah kelompok yang tujuan utamanya adalah mengasuh anak, seorang perempuan dapat bebas berbicara, tetapi tidak akan merasa diberikan label dan dapat dilindungi dari stigma. Kelompok antar ibu dan jaringan dukungan sejawat ini dapat menolong menghancurkan isolasi sosial yang mungkin diakibatkan pengungsian paksa, serta menciptakan jaringan yang berkembang untuk dukungan sosial Kelompok antar ibu juga menyediakan forum yang ideal untuk ibu yang lebih tua mendidik ibu yang lebih muda. Seringkali mereka dapat membantu mengatasi isu dan tantangan yang berhubungan dengan remaja yang menjadi ibu, anak yang lahir karena kekerasan seksual, dll. Penting juga digali cara yang sesuai untuk mengajak ayah dan anggota keluarga lainnya, seperti nenek, untuk terlibat dalam aktivitas semacam ini, karena tidak jarang semua anggota keluarga memiliki pendapat tentang apa yang telah dimakan di rumah, siapa yang makan lebih dulu dan paling banyak, berapa lama seharusnya periode menyusui, dan akses anggota keluarga ke perawatan nutrisi. 5. Program pengobatan dan pencegahan malnutrisi: Aktivitas perlindungan anak dapat mencakup program pemberian makanan terapeutik dan makanan tambahan untuk mengatasi malnutrisi berat, moderat, dan akut, sekaligus program makanan menyeluruh (menggunakan suplemen gizi berbahan lemak atau makanan campuran terfortifikasi. Penerima manfaat semua bantuan makanan terapeutik, tambahan atau darurat harus memenuhi kriteria pendaftaran yang ditetapkan oleh prosedur nutrisi nasional dan internasional. Upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan: • Layanan tidak mengakibatkan stigma atau persepsi “pilih kasih”

STANDAR 22

• layanan tidak menjadi faktor penarik dari kebiasaan makan keluarga atau masyarakat. 6. Vitamin A: Semua program tambahan, pemberian makan, dan nutrisi harus menggunakan makanan yang kaya atau terfortifikasi dengan vitamin A untuk menguatkan sistem imunitas anak, mengurangi efek campak dan diare, mengurangi kematian anak dalam populasi berisiko, dan menolong mencegah kebutaan anak-anak. Usaha khusus harus dilakukan untuk mempromosikan peningkatan kualitas makanan yang diberikan kepada anak, terutama yang berusia 6 sampai 24 bulan, dengan mempromosikan kegunaan produk terfortifikasi seperti makanan


221

campuran terfortisikasi, bubuk mikronutrien atau suplemen gizi berbahan lemak, serta bahan makanan kaya gizi lainnya. 7. Pekerja sosial: Adanya pekerja sosial atau relawan yang ditetapkan sebagai focal point perlindungan anak di program nutrisi dapat membantu meningkatkan pertimbangan perlindungan anak. Para focal point dapat, misalnya: • Membantu keluarga jika seorang anak meninggal • memperkuat usaha untuk mencegah anak terpisah dari keluarga mereka di lokasi • membantu mengidentifikasi kemungkinan kasus keterpisahan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak • membantu sebisanya untuk merujuk kasus, melakukan mediasi dalam keluarga, dan menindaklanjuti kasus sesuai kebutuhan • dukung keluarga dengan bantuan praktis untuk mengatasi hambatan dalam mengakses layanan nutrisi – misalnya, jika seorang ibu harus membawa anaknya ke pos gizi, dan pada saat yang sama harus mengambil bantuan makanan umum, dengan cara menginformasikan prosedur mana yang harus diikuti agar dapat melakukan kedua aktivitas

STANDAR 22

• mendukung pekerjaan peningkatkan kesadaran isu perlindungan anak di antara petugas gizi serta pengasuh dan anggota masyarakat yang hadir di lokasi.

222


Referensi • IASC (2005), Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings. Chap. 4.6 • IASC (2006). Women, Girls, Boys and Men: Different needs – Equal Opportunities. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action. Chap: Gender and Nutrition in emergencies • IFE Core Group (2007). Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Programme Managers, Version 2.1 • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: Minimum Standards in food security and nutrition, p.139 • UNHCR (2011). Operational Guidance on the Use of Special Nutritional Products to Reduce Micronutrient Deficiencies and Malnutrition in Refugee Populations • UNHCR Policy Related to the Acceptance, Distribution and Use of Milk Products in Refugee Settings • UNHCR/WFP (2011). Guidelines for Selective Feeding: The management of Malnutrition in Emergencies • Konvensi Hak Anak (1989)


223

STANDAR 23 AIR BERSIH, SANITASI, KEBERSIHAN DIRI DAN PERLINDUNGAN ANAK Pekerja perlindungan anak memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas perlindungan anak berkontribusi terhadap, dan menjaga, keamanan dan kelayakan praktik air bersih, sanitasi, kebersihan diri, untuk dan oleh anak. Pada saat yang sama, pekerja air bersih, sanitasi, kebersihan diri harus memastikan intervensi mereka dilaksanakan dengan cara yang melindungi anak-anak dan pengasuh mereka, dan tidak menempatkan -anak dan perempuan dalam bahaya.

STANDAR Masalah perlindungan anak direfleksikan di dalam asesmen, desain, monitoring dan evaluasi program air bersih, sanitasi, kebersihan diri. Semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses sepantasnya ke layanan air bersih, sanitasi, kebersihan diri yang meminimalisir risiko kekerasan fisik dan seksual.

AKSI KUNCI AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK • Sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja di sektor air bersih, sanitasi dan kebersihan diri, dan pastikan disediakan waktu untuk mendiskusikan implikasi informasi ini untuk sektor air bersih, sanitasi dan kebersihan diri;

STANDAR 23

• sepakati indikator mana dari yang disarankan dalam standar ini yang harus digunakan untuk melacak perkembangan; • cantumkan pertanyaan mengenai air bersih, sanitasi dan kebersihan diri ke dalam diskusi bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak-anak, dan undang petugas air bersih, sanitasi dan kebersihan diri untuk menghadiri diskusi ini. Diskusikan situasi anak dalam pengaturan pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas); • temui petugas air bersih, sanitasi dan kebersihan diri di awal untuk menyepakati informasi prioritas mengenai intervensi dan isu air bersih, sanitasi dan

224


kebersihan diri untuk anak-anak dan keluarga (seperti penggunaan fasilitas sanitasi yang benar, praktik kebersihan yang sehat di antara anak-anak, serta pengolahan dan penyimpanan air yang aman); • satukan semuanya ke dalam pemberitaan yang dilakukan oleh pekerja perlindungan anak; • pastikan pelatihan untuk pekerja perlindungan anak mencakup promosi perilaku bersih sehat yang tepat (contohnya praktik kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun, pengolahan dan penyimpanan air dengan aman, penggunaan fasilitas sanitasi dengan benar, dan membuang feses); • dorong pengasuh untuk membuang feses anak-anak dengan cara yang benar; • berikan saran kepada petugas air bersih, sanitasi dan kebersihan diri mengenai tempat diselenggarakannya layanan yang menarget anak, tempat anak tinggal, atau tempat anak menjadi lebih rentan; • pastikan layanan air bersih, sanitasi dan kebersihan diri tersedia di tempattempat perawatan dan pengasuhan anak; • libatkan petugas air bersih, sanitasi dan kebersihan diri dalam pelatihan perlindungan anak; • identifikasi forum yang sda (seperti pertemuan tim atau klaster) yang paling bermanfaat untuk meninjau ulang secara rutin informasi perlindungan anak dan air bersih, sanitasi dan kebersihan diri; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi air bersih, sanitasi dan kebersihan diri yang berkualitas tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan • lobi agar hubungan antara air bersih, sanitasi dan kebersihan diri dan perlindungan anak ditelusuri dalam evaluasi dan proses alokasi sumber daya seperti Analisa Kebutuhan Paska Bencana atau Analisa Kebutuhan Paska Konflik.

AKSI KUNCI UNTUK AKTOR WASH

STANDAR 23

• Sertakan keselamatan populasi yang terkena dampak sebagai bagian dari tujuan setiap intervensi air bersih, sanitasi dan kebersihan diri; • Gunakan keahlian pekerja perlindungan anak ketika mengkaji kebutuhan dan mendesain fasilitas dan layanan air bersih, sanitasi dan kebersihan diri (misalnya, titik distribusi air, toilet, tempat mandi, dan lain-lain). Pastikan risiko bagi perempuan dan anak perempuan diatasi; • pastikan anak-anak yang paling berisiko terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran termasuk sebagai penerima manfaat intervensi. Termasuk juga anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang telah kehilangan satu atau lebih pengasuh, anak sebagai pengasuh dan anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas;


225

• dukung orang tua dan masyarakat untuk memastikan keterlibatan anak untuk mengumpulkan dan membawa air tidak mengganggu pendidikan, tidak memaksa anak untuk menempuh jarak yang tidak masuk akal atau menempuh wilayah berbahaya, serta ukuran wadah sesuai dengan usia dan ukuran tubuh mereka; • identifikasi lokasi layanan yang berfokus pada anak dan sediakan akses berkelanjutan ke air bersih, sanitasi, dan fasilitas kebersihan diri yang mendapatkan cukup cahaya, dapat dikunci, dipisahkan berdasar jenis kelamin, dirancang untuk kebutuhan anak, sesuai dengan budaya, dan dapat diakses anak dan orang dewasa dengan disabilitas; • pastikan perempuan diwakili secara adil dalam komite air bersih, sanitasi dan kebersihan diri, dan bantu mereka mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan untuk menemukan, merancang, dan mengelola fasilitas air bersih, sanitasi dan kebersihan diri; • sebarkan pesan-pesan penyelamatan nyawa untuk disabilitas dan gender tertentu, untuk membantu anak memahami pentingnya kebersihan – semua pesan ini memiliki dampak penting dalam kesejahteraan karena memberikan anak perasaan mengendalikan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup baru. • pastikan promotor kebersihan tahu tempat dan cara untuk merujuk anakanak penyintas, anak-anak terpisah, dan anak-anak yang berisiko terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran ke layanan yang sesuai; • pastikan mereka yang tergabung dalam sektor air bersih, sanitasi dan kebersihan diri telah mendaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup perlindungan anak; dan

STANDAR 23

• undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome).

226



TARGET OUTCOME

1. Persentase proyek air bersih, sanitasi dan kebersihan diri yang merefleksikan keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk keutuhan keluarga, dalam perancangan, monitoring dan evaluasi

100%

2. Persentasi lokasi yang disurvei dengan fasilitas bersama yang memiliki fasilitas toilet dan mandi yang oleh masyarakat dianggap aman untuk perempuan dan anak perempuan

100%

INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

3. Persentase sekolah, ruang sahabat anak, dan fasilitas kesehatan yang menyediakan fasilitas air bersih, sanitasi dan kebersihan yang layak bagi anak

90%

4. Persentase masyarakat yang disurvei dengan anak yang menggunakan wadah terlalu besar untuk mereka

10%

5. Rasio antara perwakilan perempuan dan laki-laki dalam komite air bersih, sanitasi dan kebersihan

1:1

6. Persentase promotor kebersihan yang disurvei yang dapat menyebutkan setidaknya satu tempat untuk mereka merujuk seorang anak penyintas kekerasan (termasuk kekerasan seksual)

90%

CATATAN

(1) "Aman" harus didefinisikan dan disepakati di dalam konteks dan mungkin masukkan kriteria seperti fasilitas jenis kelamin tunggal, kunci di dalam pintu, lampu yang menyala (termasuk untuk jalur akses) dll. (4) "Terlalu besar" harus didefinisikan oleh mekanisme koordinasi perlindungan anak dan WASH

Catatan panduan 1. Pengembangan kapasitas: Pastikan pelatihan untuk pekerja perlindungan anak mencakup promosi perilaku yang berhubungan dengan air bersih, sanitasi dan kebersihan diri yang tepat (contohnya praktik kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun, pengolahan dan penyimpanan air dengan aman, penggunaan fasilitas sanitasi dengan benar, dan membuang tinja). Pelatihan untuk pekerja sektor air bersih, sanitasi, dan kebersihan diri harus mencakup informasi mengenai bagaimana, di mana, dan kepada siapa isu perlindungan anak dilaporkan.

STANDAR 23

2. Pesan-pesan: Pertimbangkan untuk memprioritaskan pesan yang berhubungan dengan air bersih, sanitasi, dan kebersihan diri untuk anak dan pengasuh, dalam rangka memastikan pesan yang paling penting dipahami dengan benar, dan - jika memungkinkan pesan prioritas bersih, sanitasi, dan kebersihan diri dan perlindungan anak dapat dikombinasikan tanpa membuatnya menjadi terlalu berat. Pesan prioritas perlindungan anak cenderung berfokus kepada keutuhan,


227

keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, sedangkan pesan prioritas sektor air bersih, sanitasi, dan kebersihan diri cenderung fokus kepada: • Mencuci tangan yang efektif (dengan sabun) • membuang tinja dengan aman • mengurangi kontaminasi air minum rumah tangga (melalui pengambilan, transportasi, dan penyimpanan air yang aman, dan jika memungkinkan, pengolahan air rumah tangga). Jenis pesan lainnya - seperti pembuangan limbah padat, drainase yang memadai, pengendalian vektor atau memastikan semua hewan berada di luar wilayah anak-anak – dapat dianggap penting, tetapi menjadi prioritas kedua. Pesanpesan sanitasi dan kebersihan diri untuk anak harus sesuai dalam hal usia, disabilitas, dan jenis kelamin, serta kreatif. 3. Wadah air: Meskipun anak sering kali mendapatkan tugas untuk mengambil air, harapan ini harus dipandang dengan berhati-hati. Wadah yang “secara khusus” dibuat untuk anak-anak tidak direkomendasikan. Selain itu, kemampuan fisik anak dan masalah perlindungan dan keselamatan harus dipertimbangkan ketika merancang titik pengambilan air. 4. Kelompok usia: Penyediaan fasilitas air bersih, sanitasi, dan kebersihan diri yang aman dan sesuai dengan usia sangat membantu memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Anak-anak yang tidak merasa aman atau nyaman menggunakan toilet atau fasilitas mencuci mungkin memilih tingkah laku yang berisiko atau berbahaya, seperti berjalan di luar wilayah masyarakat untuk BAB, atau berusaha makan dan minum lebih sedikit agar tidak terlalu sering menggunakan toilet. Poin-poin yang berdasar usia tertentu di bawah ini harus dipertimbangkan: • Bayi dan balita sampai usia 4 tahun tidak secara langsung menggunakan fasilitas sanitasi, dan pengasuh harus tahu praktik pencucian/pembersihan, cara membuang tinja anak dengan aman, dan cara menggunakan popok, pispot atau peralatan lain yang berhubungan dengan aktifitas buang air besar.

STANDAR 23

• anak kecil berusia 5-10 tahun – air dan fasilitas sanitasi harus disesuaikan dalam hal ukuran, aksesibilitas, dan keamanan. • anak-anak berusia di atas 11 tahun dan remaja - anak-anak perempuan harus memiliki barang-barang yang layak untuk berurusan dengan menstruasi sekaligus fasilitas mencuci yang memadai. 5. Anak perempuan dan perempuan dewasa: Ketika ada titik terpusat untuk distribusi air, jadwal distribusi harus disusun setelah berkonsultasi dengan anak perempuan dan perempuan dewasa,

228


memastikan waktu untuk mengakses air memungkinkan anak dan perempuan yang mengambil air untuk pulang sebelum gelap. Toilet dan fasilitas mandi terpisah, yang menggunakan gambar untuk identifikasi dan pemisahan, serta dengan kunci di bagian dalam, harus disediakan untuk perempuan dan anak perempuan, dengan rasio 6 untuk perempuan dan anak-anak perempuan terhadap setiap 4 untuk laki-laki dan anak laki-laki. Fasilitas air bersih, sanitasi, dan kebersihan diri harus terletak di wilayah yang terlihat – semakin dekat dengan rumah tangga pengguna semakin baik – dengan pencahayaan yang memadai. Kegunaan semua fasilitas ini tidak boleh meningkatkan risiko pengguna diserang atau dilecehkan.


229

Referensi • IASC (2005), Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings. Chap. 4.5: Water and sanitation • IASC (2006). Women, Girls, Boys and Men: Different needs – Equal Opportunities. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action. Chap: Gender and WASH in emergencies • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: Minimum Standards in Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion, p.79 • UNICEF (2011). Water, Sanitation and Hygiene for Schoolchildren in Emergencies: A Guidebook for Teachers • UNICEF/WHO (2009). Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-Cost Settings • Convention on the Rights of the Child (1989) • www.oneresponse.info

STANDAR 23

• www.unicef.org/wash

230


STANDAR 24 HUNIAN SEMENTARA DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengembangan hunian sementara memiliki banyak implikasi terhadap perlindungan anak. Kerentanan anak dapat meningkat selama dan setelah bencana, ketika anak memulai kembali kehidupannya dengan anggota keluarga yang telah berkurang atau berubah atau hidup sendirian. Ukuran keluarga dalam masyarakat yang mengungsi dan masyarakat penerima juga dapat sangat bervariasi, sehingga memerlukan fleksibilitas dalam hunian sementara yang disediakan. Pengetahuan mengenai lahan lokal dan hak milik juga sangat penting dalam membuat keputusan yang baik mengenai lokasi dan cara menyediakan hunian sementara, dan hal ini mungkin penting untuk menyelamatkan keluarga dari kekerasan lebih lanjut, dan dalam beberapa kasus, dari pengusiran paksa. Di Indonesia, ada 2 lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan hunian sementara, yaitu pembangunan fisik hunian oleh BNPB dan pengisian hunian oleh Kementerian Sosial. Selain itu peran pemerintah juga diperlukan untuk mengendalikan pembangunan hunian sementara yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan rencana penanganan yang lebih terkoordinasi. Namun secara umum, siapa pun yang melakukan pembangunannya, kepentingan perlindungan anak belum menjadi elemen penting. Dibutuhkan upaya khusus untuk membuat perlindungan anak menjadi salah satu hal penting yang dipertimbangkan dalam pembangunan dan pengembangan hunian sementara

STANDAR Kepentingan perlindungan anak direfleksikan didalam tahap asesmen, desain, monitoring dan evaluasi program hunian sementara. Semua anak perempuan dan anak laki-laki dan pengasuh mereka disediakan hunian sementara yang layak dan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perlindungan dan akses bagi anak dengan disabilitas, serta mendukung solusi jangka panjang .

STANDAR 24

AKSI KUNCI AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK • Mendiskusikan dengan pihak terkait pembangunan hunian sementara dan memastikan bahwa spesifikasi hunian sementara merefleksikan pengurangan resiko bahaya, kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak. Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

231

• sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja untuk pembangunan hunian sementara, dan pastikan untuk mendiskusikan implikasi informasi ini untuk hunian sementara; • diskusikan persoalan hunian sementara bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak. Libatkan petugas yang terlibat dalam pembangunan hunian sementara dalam diskusi ini. Diskusikan juga situasi anak-anak yang berada dalam pengaturan pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas); • identifikasi keberadaan dan kebutuhan akan sistem pemantauan dan rujukan untuk rumah tangga yang rentan dan membutuhkan bantuan; libatkan jaringan penyedia layanan untuk mendukung penyiapannya sesuai kebutuhan; • pastikan pekerja perlindungan anak mengetahui tempat mendapatkan informasi dan melaporkan masalah mengenai hunian sementara; • berikan data jumlah anak, termasuk jumlah anak usia sekolah, anak yang membutuhkan Ruang Ramah Anak, dan lain-lain, kepada penanggungjawab pengembangan hunian sementara; • sampaikan pesan-pesan terkait hunian sementara yang sesuai di dalam aktivitas perlindungan anak berbasis masyarakat; • pastikan pihak-pihak yang terlibat pengembangan hunian sementara mendapat orientasi mengenai kode etik dan kebijakan perlindungan anak; • pastikan pihak-pihak yang terlibat pengembangan hunian sementara mendapatkan pengarahan mengenai mekanisme rujukan untuk anak yang terpisah tanpa orang tua dan pendamping, anak penyintas kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran lainnya; • identifikasi dan manfaatkan forum yang ada (seperti pertemuan klaster, kelompok kerja) untuk mengkaji informasi perlindungan anak dan hunian sementara; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk menunjukkan manfaat dari intervensi hunian sementara yang berkualitas terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan • upayakan agar hubungan antara hunian sementara dan perlindungan anak ditelusuri dalam kegiatan evaluasi dan proses pengalokasian sumber daya, seperti INA-PDNA (Indonesia Post Disaster Need Assessment) dari BNPB.

STANDAR 24

AKSI KUNCI UNTUK AKTOR HUNIAN SEMENTARA DAN PEMUKIMAN • Pastikan keselamatan populasi yang terdampak menjadi bagian dari tujuan pengembangan hunian sementara; • cegah kepadatan yang berlebihan dan kaji ulang desain dan implementasi proyek untuk memastikan dukungan respons hunian sementara dan mendukung keluarga untuk tinggal bersama. • ambil dan manfaatkan masukan dari anggota masyarakat yang terdampak

232


(dewasa, remaja dan anak-anak, perempuan dan laki-laki) untuk memahami konteks sosial budaya setempat dalam merancang hunian sementara dan pemukiman yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang, kebutuhan khusus disabilitas, nilai budaya, dan kebutuhan keluarga di dalam masyarakat tersebut, • hindari penempatan berdasar karakterisitik seperti disabilitas, keadaan kesehatan, dan etnisitas yang menempatkan mereka dalam risiko mendapatkan stigma (lihat Standar 18); • bekerja bersama pekerja perlindungan anak untuk memastikan petugas yang bekerja di proyek hunian sementara dan pemukiman memiliki informasi dan pelatihan yang memadai mengenai berbagai isu perlindungan anak, termasuk anak yang terpisah tanpa orang tua dan pendamping, eksploitasi dan kekerasan seksual, dan pekerjaan yang eksploitatif untuk anak; • pastikan keamanan tempat transit; • bekerja bersama pekerja perlindungan anak mengidentifikasi dan menyediakan ruang bersama yang memadai untuk anak-anak, termasuk untuk pendidikan dan non-formal, bermain, dan kegiatan budaya;yang memadai untuk anakanak, termasuk untuk pendidikan, ruang ramah anak, dll, dan memberikan ruang yang tersedia untuk untuk aktivitas anak, pendidikan non-formal, dan perayaan budaya; • pastikan mereka yang tergabung dalam hunian sementara telah mendaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup perlindungan anak; dan • undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome).

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase proyek hunian sementara yang merefleksikan keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk keutuhan keluarga, dalam desain, monitoring dan evaluasi

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME

CATATAN

75%

TARGET AKSI 80%

3. Persentase pekerja sektor hunian sementara yang disurvei yang dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang dibutuhkan mengenai mekanisme rujukan untuk anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping dan terpisah serta penyintas kekerasan (termasuk kekerasan seksual)

80%

4. Persentase hunian sementara yang dibangun dengan jarak yang dapat diakses dari ruang aktivitas anak (contohnya sekolah, Ruang Ramah Anak, dll)

90%

(4) Definisi «Jarak yang dapat diakses» dalam survey/ asesmen harus dikembangkan berdasarkan masukan dari anakanak dalam konteks di mana survey dilakukan.


STANDAR 24

2. Persentase pekerja perlindungan anak yang disurvei yang dapat memberikan informasi mengenai tempat anak dan pengasuh mereka dapat melaporkan masalah hunian sementara dan pemukiman mereka

233

Catatan panduan 1. Asesmen: • Asesmen harus melibatkan anak, remaja, dan orang dewasa, baik perempuan dan laki-laki, serta pengasuh dari anak berisiko untuk mengidentifikasi masalah perlindungan yang berhubungan dengan hunian sementara. • lakukan konsultasi dengan perempuan dan anak perempuan tentang waktu dan tempat distribusi bahan-bahan hunian sementara, serta mengenai pengaturan lokasi. Jika merupakan strategi yang tepat dalam budaya setempat, lakukan konsultasi terpisah dari laki-laki. Hal ini akan membantu memastikan tersedianya akses yang adil terhadap bantuan, dan mengurangi risiko perlakuan salah. • tim monitoring melibatkan perempuan dan orang-orang dengan disabilitas. Penting untuk menyediakan hunian sementara yang dapat diakses orangorang dengan disabilitas. Beberapa anak mungkin memiliki disabilitas sebelum atau karena kedaruratan. Anak-anak itu harus bisa bergerak dengan bebas di dalam dan di luar hunian sementara untuk melindungi diri sendiri dari bahaya, dan harus memiliki akses yang mudah ke toilet dan fasilitas sanitasi. • perencana hunian sementara harus mengetahui jumlah anak-anak, dan kebutuhan anak seperti sekolah dan Ruang Ramah Anak. Perencana hunian sementara perlu mengetahui anak-anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus seperti aksesbilitas dan bantuan untuk membangun hunian sementara mereka. 2. Pengembangan Program: • Bekerjasama dengan Perencana hunian sementara akan memastikan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang berbagai kelompok yang paling rentan dapat diatasi. • contoh untuk melibatkan perencana hunian sementara adalah •

melibatkan berbagai anggota masyarakat untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi kepala keluarga, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan unit hunian sementara mereka.

•

mengizinkan fleksibilitas dalam jumlah masyarakat yang perlu menerima sebuah tenda, dan

•

memastikan tersedia solusi jangka panjang untuk semua keluarga.

STANDAR 24

• jika terjadi praktik poligami, pastikan perempuan dewasa di dalam semua rumah tangga (kecuali rumah tangga dengan ibu sebagai kepala keluarga) didaftarkan sebagai penerima bantuan, sehingga tidak ada istri dan anakanak yang dikucilkan. • sediakan tempat tidur dan selimut yang memungkinkan anak perempuan dan anak laki-laki tidur terpisah. • cegah keterpisahan anak dan keluarga dengan menyediakan hunian sementara yang memadai.

234


• pastikan ada penghargaan terhadap privasi dan martabat untuk perempuan dan anak, misalnya saat memasak dan mandi. • pastikan pencahayaan yang baik di lokasi Mandi Cuci Kakus dan fasilitas air bersih. • pastikan lokasi hunian sementara tidak meningkatkan bahaya untuk anakanak, termasuk dengan tersedianya rute aman ke sekolah, Ruang Ramah Anak yang memadai, tanah tak berlubang, tempat air yang terjaga, dan lingkungan yang bebas dari sampah. 3. Multidisiplin: Hunian sementara tidak dapat direncanakan sebagai sebuah proyek yang berdiri sendiri: rencana dan aksi harus dikoordinasikan lintas sektor, termasuk perlindungan anak. 4. Pengembangan kapasitas: Organisasi perlindungan anak harus bekerja bersama perencana dan pengembang hunian sementara untuk memastikan kepentingan perlindungan anak dimasukkan di dalam semua aksi yang berhubungan dengan pengembangan hunian sementara.


235

Referensi • Corsellis, T. and Vitale, A (2005). Transitional Settlement: Displaced Populations • IASC (2005). Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings. Chap. 4.7: Shelter and site planning and non-food items • IASC (2006). Women, Girls, Boys and Men: Different needs – Equal Opportunities. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action. Chap: Gender and Shelter in emergencies • IFRC and UN-Habitat (2009). Shelter Projects 2009 • Joseph, A., John, F., Kennedy, J., Esteban, L. (2008), IASC Shelter Projects 2008 • OCHA (2010). Shelter after disaster: strategies for transitional settlement and reconstruction. Geneva • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: Minimum Standards in Shelter, Settlement and Non-Food Items, p.239 • UNHCR and IOM (2010). Collective Centre Guidelines • Convention on the Rights of the Child (1989)

STANDAR 24

• BNPB dan IOM (2015). Draft Pedoman Manajemen Pengungsi

236


STANDAR 25 MANAJEMEN KAMP DAN PERLINDUNGAN ANAK Tujuan utama pengelolaan kamp adalah menciptakan ruang yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan bantuan secara efektif. Hal ini mempengaruhi perlindungan anak melalui beberapa cara – contohnya, perencanaan struktur dan fasilitas kamp, cara bantuan didistribusikan, atau cara membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak. Tim manajemen kamp memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tidak terpapar ancaman di kamp. Jika teridentifikasi anak-anak tertentu berisiko, kebutuhan mereka dikaji dan tindakan diambil untuk menyesuaikan atau menargetkan bantuan untuk mereka. Oleh karena itu, staf manajemen kamp dengan tanggung jawab terhadap anak harus memiliki keterampilan dan komitmen yang berhubungan dengan melindungi anak.

STANDAR Kepentingan perlindungan anak tercermin dalam asesmen, desain, monitoring dan evaluasi manajemen kamp. Keselamatan dan kesejahteraan anak perempuan dan anak laki-laki dari berbagai usia yang tinggal di kamp dilindungi dengan adanya manajemen kamp.

AKSI KUNCI AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK • Diskusikan hasil asesmen perlindungan anak dan implikasinya terhadap manajemen kamp kepada pihak-pihak yang bekerja dalam manajemen kamp;

STANDAR 25

• diskusikan persoalan manajemen kamp bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak. Libatkan petugas yang terlibat dalam manajemen kamp dalam diskusi ini. Diskusikan juga situasi anak-anak yang berada dalam pengaturan pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas); • pastikan keamanan akomodasi dan ruang lain untuk anak yang terpisah, anak yang menjadi kepala keluarga serta anak yang berisiko bersama pengasuh mereka; Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

237

• pastikan terdapat seorang anak sebagai petugas utama dalam manajemen kamp; • pastikan pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan anak di masyarakat dan pemerintah terhubung dengan struktur manajemen kamp; • libatkan petugas manajemen kamp dalam pelatihan perlindungan anak; • promosikan keterlibatan anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak penyandang disabilitas bersama pengasuhnya dalam proses pengambilan keputusan di dalam kamp; • pastikan data dan profil anak-anak tersedia dan diperbaharui oleh manajemen kamp termasuk anak berisiko diidentifikasi serta ditindaklanjuti dengan dukungan terkoordinasi. • dukung manajemen kamp dalam mengadvokasi distribusi layanan dan sumber daya yang adil untuk anak; • pastikan mekanisme rujukan yang aman dan efektif untuk memastikan respons yang sesuai untuk anak penyintas kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; • dukung manajemen kamp dalam menyusun metode untuk mengelola pengaduan kasus-kasus seperti eksploitasi dan kekerasan seksual; • pastikan tersedia aktivitas untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu perlindungan anak bagi manajemen kamp; • identifikasi forum yang ada (seperti pertemuan tim atau klaster) untuk mengkaji informasi perlindungan anak dan manajemen kamp; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk menunjukkan manfaat dari intervensi manajemen kamp yang berkualitas terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan • upayakan agar hubungan antara manajemen kamp dan perlindungan anak ditelusuri dalam kegiatan evaluasi dan proses pengalokasian sumber daya, seperti INA-PDNA (Indonesia Post Disaster Need Assessment) dari BNPB.

AKSI KUNCI UNTUK AKTOR MANAJEMEN KAMP • Pastikan keselamatan populasi yang terdampak menjadi bagian dari tujuan pengembangan manajemen kamp;

STANDAR 25

• pastikan keseimbangan laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok sosial di dalam struktur dan mekanisme manajemen kamp. Contohnya, perwakilan anak dengan disabilitas atau etnis minoritas, dalam rangka memastikan suara anak dan orang tua didengar; • bila merupakan strategi yang tepat, libatkan anak sebagai petugas di dalam manajemen kamp; • libatkan anak dalam pengambilan keputusan;

238


• libatkan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dan aparat pemerintah terkait perlindungan anak dalam manajemen kamp. Jelaskan peran serta tanggung jawab mereka dalam mekanisme rujukan; • kembangkan monitoring perlindungan anak yang aman di dalam kamp dan identifikasi pekerja perlindungan anak untuk menciptakan mekanisme rujukan yang dibutuhkan anak dan keluarga; • Pastikan data dan profil anak-anak tersedia dan diperbaharui termasuk mengidentifikasi anak dengan kerentanan tertentu. • lakukan kampanye untuk menyediakan layanan bagi anak di dalam kamp; • koordinasikan rencana lokasi, distribusi, dan aktivitas lain di dalam kamp untuk memastikan tersedia ruang yang melindungi untuk anak; dan • pastikan pekerja manajemen kamp dan mereka yang bekerja dalam manajemen kamp telah mendapat orientasi tentang kode etik atau kebijakan perlindungan anak.

Pengukuran INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 1. Persentase anak perempuan, anak laki-laki, dan pengasuh yang disurvei yang menganggap kamp aman

INDIKATOR AKSI

TARGET OUTCOME 90%

TARGET AKSI

2. Persentase struktur manajemen kamp yang melibatkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam proses pengambilan keputusan

80%

3. Persentase struktur manajemen kamp yang melibatkan anak dengan disabilitas atau orang tua mereka dalam pengambilan keputusan (jika ada anak dengan disabilitas di kamp)

60%

4. Persentase anggota manajemen kamp yang telah mendapat orientasi kode etik dan kebijakan perlindungan anak

90%

5. Persentase titik akses layanan dasar (seperti titik air, titik distribusi, pusat kesehatan, pusat kegiatan masyarakat dan toilet) yang memenuhi kriteria yang disepakati agar dianggap aman dan dapat diakses dengan aman untuk anak perempuan dan anak laki-laki (termasuk pada malam hari sesuai kebutuhan)

80%

Catatan panduan STANDAR 25

1. Asesmen: • Asesmen harus melibatkan anak, remaja, dan orang dewasa, baik perempuan dan laki-laki, serta pengasuh dari anak berisiko untuk mengidentifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah perlindungan yang berhubungan dengan manajemen kamp.


239

• Lakukan konsultasi dengan perempuan dan anak perempuan tentang waktu dan tempat distribusi bahan-bahan hunian sementara, serta mengenai pengaturan lokasi. Jika merupakan strategi yang tepat dalam budaya setempat, lakukan konsultasi terpisah dari laki-laki. Hal ini akan membantu memastikan tersedianya akses yang adil terhadap bantuan, dan mengurangi risiko perlakuan salah. 2. Focal point (staf yang ditunjuk untuk melakukan tugas khusus): Anak yang terlibat di dalam struktur manajemen kamp bekerja sama dengan anggota manajemen kamp untuk mengidentifikasi dan merespon risiko di dalam kamp, menyampaikan kepentingan anak, ide, dan kekhawatiran anak dalam pengambilan keputusan, berkampanye untuk layanan yang berpusat pada anak, memastikan tersedianya rencana lokasi ramah anak yang dapat diakses dan aman, dan melaporkan masalah perlindungan anak yang muncul di dalam kamp. 3. Berbasis masyarakat: Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dapat menjadi perangkat efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kegiatan perlindungan anak. Mekanisme ini juga berguna untuk mengidentifikasi, merujuk dan memonitor anak berisiko di dalam kamp (lihat Standar 16). Memiliki pemahaman mengenai mekanisme dan struktur yang sudah ada akan membantu untuk penanganan masalah perlindungan anak. Situasi darurat memberikan kesempatan untuk memperkuat struktur yang sudah ada. 4. Akses setara: • Semua anak memiliki hak yang setara untuk mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan dan psikososial, aktivitas rekreasi dan agama yang sesuai untuk mereka. • lakukan peninjauan langsung dan observasi rutin dengan menggunakan informasi yang berdasar gender dan usia dari berbagai penyedia layanan dan bantuan. • informasi mengenai manajemen kamp dan keselamatan harus disediakan dengan adil untuk perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dewasa. 5. Perencanaan lokasi:

STANDAR 25

• Pastikan tersedia rencana yang konkrit untuk kesejahteraan anak dan keluarga, misalnya mempertimbangkan durasi anak akan tinggal di kamp, sumber mata pencaharian yang tersedia, dan pemindahan ke hunian permanen. Gunakan sebuah standar pengukuran untuk ruang antara tenda dan hunian darurat.

240


• perencanaan tempat kegiatan anak sejak awal dapat membantu menghindari tempat tersebut dikembangkan di tempat yang jauh dari rumah anak, atau sama sekali tidak tersedia karena masalah keterbatasan lahan. Lokasi, ukuran dan jumlah ruangan untuk anak belajar dan bermain harus dipertimbangkan sejak tahap paling awal perencanaan lokasi. 6. Keselamatan: Manajemen kamp harus memonitor masalah keselamatan seperti kekerasan berbasis gender, penculikan, penyerangan, dan pekerja anak. Hasilnya dapat membantu mengembangkan profil masalah atau risiko perlindungan khusus yang dihadapi oleh anak perempuan dan laki-laki serta perempuan dan laki-laki dewasa. Pastikan semuanya termasuk dalam perencanaan keamanan. Misalnya pencahayaan yang memadai di lokasi yang biasa digunakan perempuan dan anak-anak, penjagaan di area-area yang berisiko dan rute sekolah. 7. Mekanisme pengaduan: Kembangkan mekanisme pengaduan yang aman untuk menerima dan menyelidiki dugaan eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, dan laki-laki dewasa dalam menerima barang dan layanan di dalam kamp.


241

Referensi • NRC (2008). Camp Management Toolkit • Corsellis, T. and Vitale, A. (2005). Transitional Settlement: Displaced Populations • IASC (2005). Guidelines for Gender-based Violence interventions in humanitarian settings, Chap. 4.7: Shelter and site planning and non-food items • IASC (2006). Women, Girls, Boys and Men: Different needs – Equal Opportunities. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action. Chap: Gender and CCCM in emergencies • The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: Minimum Standards in Shelter, Settlement and Non-Food Items, p.239 • Convention on the Rights of the Child (1989) • BNPB dan IOM (2015). Draft Pedoman Manajemen Pengungsi

STANDAR 25

• www.nrc.no/camp

242


STANDAR 26 DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN ANAK Distribusi bantuan darurat untuk penyelamatan nyawa adalah salah satu tindakan paling mendesak yang harus dilakukan dalam respons kedaruratan, dan yang dapat meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan anak secara signifikan. Terlebih lagi, cara makanan dan berbagai jenis bantuan darurat didistribusikan membawa efek penting terhadap ancaman yang dialami perempuan dan anak. Selain tepat waktu dan lengkap, setiap jenis distribusi harus direncanakan dengan sangat baik dan dilaksanakan dengan standar profesional tertinggi.

STANDAR Anak mengakses bantuan kemanusiaan melalui sistem distribusi yang efisien dan direncanakan dengan baik, yang melindungi anak perempuan dan anak laki-laki dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

AKSI KUNCI AKSI KUNCI UNTUK AKTOR PERLINDUNGAN ANAK • Sampaikan informasi asesmen perlindungan anak kepada mereka yang bekerja di sektor distribusi, dan pastikan disediakan waktu untuk mendiskusikan implikasi informasi ini untuk sektor distribusi; • sepakati indikator mana dari yang disarankan dalam standar ini yang harus digunakan untuk melacak perkembangan; • cantumkan pertanyaan mengenai distribusi ke dalam diskusi bersama pengasuh, anggota masyarakat, dan anak-anak, dan undang petugas distribusi untuk menghadiri diskusi ini. Diskusikan situasi anak dalam pengaturan pengasuhan yang berbeda (misalnya anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak yang menjadi kepala keluarga, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas);


243

STANDAR 26

• dukung dan berikan informasi yang dibutuhkan kepada tim distribusi untuk menerbitkan kartu distribusi kepada anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping, dan kepada keluarga yang anggota tertuanya adalah seorang anak, sehingga mereka dapat menerima distribusi bahan makanan dan nonmakanan sesuai kebutuhan dengan cara yang tidak mengakibatkan keterpisahan lebih lanjut. Jika diperlukan, temani anak menuju dan selama distribusi;

• sediakan akses ke informasi mengenai distribusi untuk anak dan orang dengan disabilitas, menggunakan berbagai media seperti radio, cetak, dll; • usulkan kepada tim distribusi alat-alat kebersihan diri yang sesuai dengan budaya untuk perempuan dewasa dan anak perempuan, bersamaan dengan peralatan khusus untuk anak - contohnya pakaian dan alas kaki ukuran anak, alas tidur dan selimut yang memadai, agar anak perempuan dan anak lakilaki dapat tidur terpisah, dan kelambu yang juga dapat digunakan sebagai batas privasi jika dibutuhkan (tergantung pada konteks budaya, popok dan mainan mungkin juga dapat dipertimbangkan); • bekerja bersama tim dan lembaga distribusi untuk memastikan rancangan distribusi tidak menempatkan anak dalam bahaya - contohnya memastikan lokasi distribusi aman dan bersih, dan distribusi sendiri juga dilakukan dengan aman dan teratur, serta tersedia tempat berteduh dan air. Pastikan tim distribusi mendapatkan informasi memadai mengenai siapa yang mengambil barang bantuan (untuk anak yang tinggal dengan setidaknya satu orang tua, biasanya lebih dipilih ibu yang mengambil); • bersama dengan tim distribusi, dukung anak yang dikucilkan (misalnya anak jalanan, anak cedera, anak dengan disabilitas, atau anak yang menjadi) dalam mengakses titik distribusi; • rancang secara bersama-sama mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan bersifat rahasia untuk kekerasan dan perlakuan salah di sekitar distribusi, dan pastikan mereka yang menerima manfaat menyadari hak mereka untuk menerima bantuan kemanusiaan dengan cuma-cuma; • bekerja bersama tim distribusi untuk memastikan staf pendaftaran diberikan pengarahan mengenai isu perlindungan anak, semua kriteria kerentanan yang dipertimbangkan, dan cara untuk mengatasi semua kasus kerentanan yang mungkin mereka hadapi; • pastikan tim distribusi dilatih cara pengendalian massa dan cara berinteraksi dengan anak; • jika memungkinkan, minta kehadiran staf perlindungan anak dalam disitribusi untuk memastikan pencapaian standar minimum; • identifikasi forum yang ada (seperti pertemuan tim atau klaster) yang paling bermanfaat untuk meninjau ulang secara rutin informasi perlindungan anak dan distribusi; • kumpulkan berbagai contoh kisah sukses, termasuk pemikiran anak, untuk mendemonstrasikan efek positif dari intervensi distribusi yang berkualitas tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak; dan

STANDAR 26

• lobi agar hubungan antara distribusi dan perlindungan anak ditelusuri dalam evaluasi dan proses alokasi sumber daya seperti Analisa Kebutuhan Paska Bencana atau Analisa Kebutuhan Paska Konflik.

244


AKSI KUNCI UNTUK AKTOR DISTRIBUSI • Sertakan keselamatan populasi yang terkena dampak sebagai bagian dari tujuan setiap intervensi distribusi; • buat daftar keahlian pekerja perlindungan anak dalam perencanaan dan pelaksanaan distribusi; • pastikan perempuan dewasa, anak perempuan dan anak laki-laki dilibatkan dalam rancangan dan pengembangan sistem distribusi, dan pastikan perempuan, remaja perempuan dan remaja laki-laki memainkan peran utama dalam berbagai sistem ini; • monitor jalur distribusi lengkap untuk bantuan makanan dan bantuan nonmakanan, termasuk status gizi perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki, dan kelompok berisiko lain, untuk memastikan bantuan pangan dan non-pangan sampai ke tujuannya; • jika poligami dipraktikkan, daftar semua perempuan dewasa di rumah tangga (kecuali rumah tangga dengan laki-laki tunggal yang menjadi kepala keluarga) sebagai penerima bantuan utama, sehingga istri kedua beserta anak mereka tidak terkucilkan • pastikan rumah tangga dengan anak yang menjadi kepala keluarga tangga dan anak tanpa pendampingan dan terpisah diberikan kartu distribusi menggunakan nama mereka sendiri, dan mereka menerima distribusi bantuan pangan dan non-pangan secukupnya, dengan cara yang tidak mengakibatkan keterpisahan lebih lanjut; • pastikan perempuan dewasa dan anak perempuan mendapatkan cadangan produk sanitari dan produk kebersihan diri, dan pakaian ukuran anak-anak untuk anak, dan berikan sepatu kepada anak atau alas kaki yang aman untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap penyakit infeksi dan cedera; • bantu anak berisiko yang diidentifikasi aktor perlindungan anak agar memiliki akses ke titik distribusi (mungkin termasuk, misalnya, anak jalanan, anak cedera, anak dengan disabilitas atau anak yang menjadi kepala keluarga); • pastikan tersedia mekanisme pelaporan yang dapat diakses dan bersifat rahasia untuk kekerasan dan perlakuan salah dalam distribusi, dan mereka yang menerima bantuan mengetahui bantuan itu bersifat cuma-cuma; • siapkan jalur antrian dan jalur masuk yang terpisah di tempat pendaftaran, distribusi, dan berbagai perayaan sehingga masyarakat yang rentan seperti perempuan hamil, masyarakat dengan bayi, anak-anak tanpa pendamping, orang tua, orang sakit, dan mereka yang memiliki disabilitas dibantu lebih dulu;

• undang pekerja perlindungan anak untuk menghadiri pelatihan, retreat, atau lokakarya, bila Anda pikir perspektif dan informasi mereka dapat meningkatkan hasil (outcome). Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

245

STANDAR 26

• pastikan mereka yang tergabung dalam distribusi telah terdaftar dan dilatih tentang kode etik atau kebijakan lain yang mencakup perlindungan anak; dan


TARGET OUTCOME

1. Persentase penerima manfaat yang disurvei mengenai distribusi dan mengkonfirmasi bahwa keselamatan dan kesejahteraan mereka serta anak mereka tidak terganggu oleh distribusi

100%

2. Kerentanan khusus yang dihadapi perempuan, anak laki-laki dan pengasuh mereka dalam kedaruratan dipertimbangkan dalam perencanaan distribusi

Ya

INDIKATOR AKSI

TARGET AKSI

3. Persentase anak tanpa pendamping, anak jalanan, dan anak yang menjadi kepala keluarga yang disurvei yang memiliki akses efektif ke bantuan pangan dan non-pangan

100%

4. Keberadaan barang-barang non-pangan khusus untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari berbagai usia di dalam rencana distribusi bantuan non-pangan

Ya

5. Persentase rumah tangga dengan anak yang menjadi kepala keluarga dan anak tanpa pendampingan dan terpisah yang terdaftar untuk distribusi

100%

6. Persentase aktivitas distribusi yang mengambil tindakan khusus untuk mengatasi semua kemungkinan risiko bagi anak perempuan dan anak laki-laki dari berbagai usia, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus

90%

7. Persentase staf distribusi yang disurvei yang telah menandatangani dan dilatih mengenai kebijakan dasar perlindungan anak

90%

8. Jumlah kasus yang dirujuk ke sistem manajemen kasus perlindungan anak melalui staf yang terlibat dalam distribusi

Catatan panduan 1. Anak yang paling berisiko: Anak-anak yang paling berisiko termasuk: • Anak-anak terpisah tanpa orang tua dan pendamping • anak yang menjadi kepala keluarga • rumah tangga dengan kepala keluarga tunggal yang memiliki banyak anak • rumah tangga dengan anak kecil dan pengasuh lanjut usia

STANDAR 26

• anak atau pengasuh yang mengambil distribusi bantuan yang memiliki disabilitas atau dengan cedera Identifikasi anak yang paling berisiko seharusnya dilakukan secara terkoordinasi antara organisasi perlindungan anak dan organisasi distribusi, dan unit rumah tangga mungkin tidak berlaku untuk semua anak – misalnya, mungkin tidak berlaku dalam kasus ketika anak tinggal sendirian, atau mereka terpisah dalam kelompok, sama seperti kasus beberapa anak yang tinggal di jalan.

246


2. Monitoring: Monitoring formal dan informal dapat dilakukan melalui aktivitas distribusi maupun perlindungan anak. Anak-anak yang menghadiri aktivitas atau lokasi seperti Ruang Ramah Anak dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk mengetahui apakah distribusi menjangkau kelompok yang paling rentan atau tidak. 3. Distribusi: Titik distribusi harus dapat diakses dan aman bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas fisik. Barang atau wadah harus disediakan dengan ukuran dan bentuk yang dapat dibawa anak dengan aman. Waktu distribusi harus mempertimbangkan dinamika rumah tangga, peran gender, dan aktivitas harian anak – termasuk tugas-tugas domestik (seperti merawat saudara kandung atau orang tua dan keluarga yang sakit) dan kehadiran di sekolah. Harus disediakan pengantaran untuk anak atau rumah tangga yang tidak dapat mengakses lokasi distribusi tanpa membahayakan anak (contohnya, jika pengasuh dipaksa meninggalkan anak yang masih kecil tanpa pengawasan untuk mengakses lokasi distribusi). 4. Titik registrasi: Bekerja bersama rekan-rekan tim perlindungan anak (jika memungkinkan) untuk memastikan meja yang “ramah anak” dipersiapkan di titik pendaftaran, atau di tempat anak meninggalkan lokasi distribusi. Pastikan setidaknya satu anggota staf hadir untuk berperan sabagai pekerja sosial. Staf harus dilatih dan dapat meregistrasi anak yang terpisah tanpa orang tua dan pendamping yang mungkin diidentifikasi di tempat distribusi. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan distribusi, dan berperan sebagai mekanisme pengaduan yang lebih serius mengenai kekerasan atau eksploitasi. 5. Anak terpisah:


247

STANDAR 26

Jika seorang anak ditemukan sendirian di lokasi distribusi atau di tempat lain dan diperkirakan terpisah dari keluarga mereka, jangan cepat-cepat memindahkan anak tersebut. Tanyakan apakah orang-orang di sekitarnya memiliki informasi mengenai anak tersebut, dan apakah memang benar-benar diperkirakan terpisah atau tanpa pendampingan, karena bisa saja orang tuanya akan segera kembali. Untuk bayi dan anak-anak yang lebih kecil yang tidak mengetahui nama dan tempat asal mereka, atau anak dengan disabilitas, harus lebih dulu ditanyakan kepada orang dewasa atau anak yang lebih besar di sekitarnya, kalau-kalau mereka mengenal anak tersebut atau keluarganya dan asal kelompok mereka sebelum memindahkan anak yang terpisah dari lokasi (kecuali jika tidak aman membiarkan anak tetap di tempat itu). Karena anak ini biasanya tidak mengetahui nama atau detil asal mereka, seringkali satu-satunya kesempatan mengumpulkan informasi relevan yang tepat adalah dari orang-orang di sekitar anak di tempat pemisahan terjadi (lihat Standar 13).

6. Bantuan yang ditargetkan: Hindari menargetkan bantuan berdasarkan kategori sekelompok anak (seperti “anak terpisah” atau “anak yang sebelumnya terlibat dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata”). Lebih baik bekerja dengan Kelompok Kerja Perlindungan Anak untuk menguraikan kriteria untuk membantu anak berdasarkan kerentanan terhadap perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan. Jika memungkinkan dan sesuai, disarankan untuk mendistribusikan seluas mungkin kepada masyarakat yang terkena dampak dan untuk memastikan seluruh proses distribusi menjangkau kelompok yang paling rentan yang membutuhkan pertolongan. 7. Mekanisme pengaduan:

STANDAR 26

Metode pengaduan yang bersifat rahasia harus dibangun untuk menerima dan menyelidiki tuduhan eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki dewasa dalam menerima barang dan layanan di dalam kamp. Jumlah dan tipe keluhan harus dikaji ulang secara rutin oleh staf senior (topik ini dapat menjadi agenda penting dalam pertemuan manajemen proyek), begitu juga dengan tingkat respons dan resolusi yang memuaskan. Keluhan harus memicu respons dan investigasi segera, karena penundaan mungkin menyebabkan kekerasan lebih lanjut, termasuk kekerasan berulang atau intimidasi terhadap penyintas.

248


LAMPIRAN-LAMPIRAN DAN DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAN DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN INSTRUMEN LEGAL YANG RELEVAN INSTRUMEN HAK-HAK ASASI MANUSIA - SPESIFIK ANAK Global • ILO Convention No. 138 on the minimum age for admission to employment and work (1973) • Convention on the Rights of the Child (1989) • ILO Convention No. 182, Worst Forms of Child Labour Convention (1999) • Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (2000) • Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000) • Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communication procedure (2011) Regional • European Convention on the Exercise of Children’s Rights (1996) • Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (2007) • African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1999)

INSTRUMEN HAK-HAK ASASI MANUSIA SECARA UMUM Global • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1951) • International Covenant on Civil and Political Rights (1966) • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) • Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987) Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

251

• International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990) • Rome Statute of the International Criminal Court (1998) • Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) • International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006) • Palermo protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the Convention on Transnational Organized Crime (2000) Regional • European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1953) • American Convention on Human Rights (1969) • African Charter on Human and Peoples Rights (1981) • Protocol No. 7 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1984) • Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, ‘Protocol of San Salvador,’ (1988) • African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1999) • Arab Charter on Human Rights (2004)

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW • First Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1864 • Second Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1906 • Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, 1929 • Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949 • Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts • Protocol II (1977) relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts

252


INTERNATIONAL REFUGEE LAW • Convention Relating to the Status of Refugees (1951) • Protocol relating to the Status of Refugees (1967) • Convention relating to the Status of Stateless Persons (1954) • Convention on the Reduction of Statelessness (1961)

SOFT LAW • Universal Declaration of Human Rights (1948) (Articles 2, 26) • American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948) • Guiding Principles on Internal Displacement (1998) (Paragraph 23) • Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces and Armed Groups (2007) (the “Paris Principles”) • Paris Commitments to Protect Children from Unlawful Recruitment or Use by Armed Forces or Armed Groups (2007) (the ‘Paris Commitments’) • European Social Charter (1961) • African Charter on Human and People’s Rights (1981) • African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1999) • United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty • United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (‘The Beijing Rules’) • ECOSOC Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System • United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (‘The Riyadh Guidelines’) • Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees (adopted at the Asian-African Legal Consultative Committee in 1966) • OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969) • European Union’s Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and content of the protection granted (2004)


253

DAFTAR ISTILAH A Akses Kata ini pertama kali digunakan dalam hubungannya dengan proporsi populasi yang dapat menggunakan sebuah layanan atau fasilitas.Akses tidak terbatas artinya tidak ada halangan praktis, finansial, fisik, terkait keamanan, struktural, institusional atau budaya untuk mengakses layanan atau fasilitas.“Akses” dapat mengacu kepada populasi umum (akses universal), atau kepada akses yang setara untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus.Istilah ini juga dapat digunakan untuk mengacu kepada kemampuan lembaga bantuan mendapatkan akses yang aman ke populasi yang membutuhkan. Aktor Pemerintah dan otoritas lokal, masyarakat, dan militer atau lembaga swasta yang terlibat di dalam, atau memengaruhi, respons kemanusiaan. Akuntabilitas Tidak ada satu batasan-sektor definisi untuk akuntabilitas.Proyek Sphere memahami akuntabilitas sebagai penggunaan bertanggung jawab sumber daya yang dimiliki lembaga kemanusiaanUntuk mencapainya, lembaga perlu untuk: • Menjelaskan cara program mereka selaras dengan praktik terbaik serta komitmen yang disepakati bersama (contohnya standar berbasis bukti diterima di semua sektor) dengan membagikan secara transparan hasil dan alasan untuk aksi dan non-aksi dalam konteks tertentu. • melibatkan pemangku kepentingan dalam pekerjaan mereka.Sehubungan dengan masyarakat yang terkena dampak, akuntabilitas artinya mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan kapasitas mereka di dalam semua tahap respons kemanusiaan, menghormati hak mereka untuk didengar dan untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka, dan memberikan mereka alat-alat untuk menguji keputusan lembaga (lihat juga “Kualitas”).

254


B Bahan peledak sisa perang Bahan peledak sisa perang adalah mesiu peledak yang tetap aktif yang ada selama, atau tertinggal setelah, konflik, termasuk selongsong artileri, granat, mortir, roket, bom udara, munisi tandan/curah, dan amunisi.Di bawah definisi hukum internasional, bahan peledak sisa perang terdiri dari amunisi yang tidak meledak – mesiu peledak yang telah digunakan tetapi gagal meledak – dan amunisi peledak yang tertinggal – senjata yang tidak digunakan tetapi diabaikan dan ditinggalkan setelah konflik.Walaupun ranjau darat (lihat definisi di bawah) tidak termasuk di dalam definisi hukum internasional bahan peledak sisa perang, penggunaan bahan peledak sisa perang di dalam dokumen ini mencakup ranjau darat. Bahaya Bahaya adalah peristiwa fisik yang berpotensi merusak, fenomena alam atau aktivitas manusia yang mungkin mengakibatkan kehilangan nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, kehilangan mata pencaharian dan pelayanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Bencana Bencana adalah kerusakan serius dari fungsi sebuah komunitas atau masyarakat, berhubungan dengan kerugian besar dalam hal manusia, materi, ekonomi atau lingkungan, dan memberikan dampak yang melebihi kemampuan masyarakat yang terpengaruh untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri, sehingga membutuhkan tindakan darurat.Kami menggunakan kata “bencana” untuk mengacu kepada bencana alam serta konflik, situasi bencana lambat atau cepat, lingkungan rural atau urban, dan kedaruratan politik yang kompleks di semua negara.Istilah ini, dengan demikian mencakup bencana alam dan buatan manusia, konflik, dan mencakup istilah seperti “krisis” dan “kedaruratan”. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak “Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” adalah istilah yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 182. Pekerjaan ini harus dilarang untuk semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk: • Semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jeratan hutang, penghambaan dan pekerjaan yang dipaksakan atau rodi, termasuk perekrutan anak-anak yang dipaksakan atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.


255

• menggunakan, membeli, atau menawarkan seorang anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk penampilan pornografi. • menggunakan, membeli, atau menawarkan seorang anak untuk aktivitas ilegal—khususnya, untuk produksi dan perdagangan obat, seperti yang dijabarkan dalam perjanjian internasional terkait. • memperkerjakan, yang secara sifatnya, atau kondisi tempat pekerjaan dilakukan, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (biasanya disebut “pekerjaan berbahaya”).

D Data kualitatif dan kuantitatif Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan melalui studi kasus, wawancara, dll. Data kualitatif memberikan deskripsi, pengalaman dan arti. Data kuantitatif fokus kepada angka dan statistik, dan tidak menyediakan deskripsi mendalam. Data terpisah Artinya adalah statistik terpisah berdasarkan kriteria tertentu, dan yang paling umum adalah jenis kelamin dan usia.Data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin berarti statistik populasi yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Data usia terpisah memisahkan statistik populasi berdasarkan kelompok usia. Disabilitas The International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) menjelaskan disabilitas sebagai istilah yang menaungi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi.Oleh karena itu, ICF mencakup model disabilitas medis maupun sosial.Sebagai contoh, disabilitas dapat mencakup gangguan melihat dan berjalan, menggunakan toilet, berpakaian dan/atau mengakses sekolah atau layanan sosial (hak universal untuk semua anakanak perempuan dan anak-anak laki-laki). Dukungan psikososial Istilah ini mengacu kepada proses dan aksi yang mempromosikan kesejahteraan holistik masyarakat di dalam dunia sosial mereka. Termasuk dukungan yang disediakan oleh keluarga, teman, dan masyarakat luas. Contoh dukungan keluarga dan masyarakat selama krisis mencakup usaha untuk menyatukan anak-anak yang terpisah dan untuk mengorganisir pendidikan dalam situasi kedaruratan.

256


G Gender “Gender” mengacu kepada peran, tanggung jawab dan identitas perempuan dan laki-laki, dan cara semua ini dipandang masyarakatPenilaian ini bervariasi dalam budaya yang berbeda dan berubah seiring waktu.Identitas gender menjelaskan harapan masyarakat terhadap cara perempuan dan laki-laki berpikir dan bersikap Peran, tanggung jawab, dan identitas gender dapat berubah karena dipelajari secara sosial (lihat juga “Jenis kelamin”).

H Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak yang berhak untuk dinikmati hanya karena menjadi manusia.Berbagai hak ini mengidentifikasi kondisi minimum untuk hidup dengan martabat yang berlaku bagi kita semua.Sifatnya universal dan tidak dapat dipisahkan:hak asasi tidak dapat dicabut. Dalam konteks kedaruratan, beberapa hak asasi mungkin ditangguhkan sementara, tetapi hanya dalam situasi khusus dan dalam kondisi yang ketat. Hak seperti yang menyangkut kehidupan, kesehatan, dan keamanan fisik cenderung menjadi prioritas aksi dalam kedaruratan, diatur oleh prinsip nondiskriminasi.Hak asasi manusia terekam di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dan dalam berbagai konvensi hukum internasional menyangkut hak asasi manusia. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terkandung di dalam tubuh perjanjian internasional dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (lihat Piagam PBB 1945 dan berbagai konvensi hak asasi manusia di bawah Dokumen Inti yang berhubungan dengan Piagam Kemanusiaan). Hukum Humaniter Internasional Selain ketentuan hukum hak asasi manusia, situasi konflik bersenjata juga diatur oleh Hukum Humaniter Internasional.Ketentuan khusus yang berlaku tergantung pada apakah konflik yang terjadi memiliki karakter internasional atau non-internasional.Berbagai jenis instrumen Hukum Humaniter Internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

257

mengatur pelaksanaan pertempuran dan memberikan tanggung jawab pada aktor bersenjata negara dan non-negara. Hukum Pengungsi Internasional Hukum Pengungsi Internasional adalah serangkaian peraturan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi, pertama-tama orang-orang yang mencari suaka dari penyiksaan, dan kedua, mereka yang diakui sebagai pengungsi di bawah instrumen yang sesuai

J Jenis kelamin Kata ini mengacu kepada atribut biologis perempuan dan laki-laki.Sifatnya alamiah, ditentukan oleh kelahiran sehingga biasanya tidak dapat diubah dan universal (lihat juga “Gender”).

K Keamanan Keamanan mengacu pada lingkungan umum hukum dan peraturan, dan kebebasan dari ancaman fisik. Keberlanjutan Sesuatu yang berkelanjutan cenderung akan menjadi berharga secara ekonomi, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan sosial untuk jangka panjang. Kedaruratan Lihat “Bencana”. Kedaruratan yang kompleks Kedaruratan yang kompleks adalah krisis kemanusiaan di dalam negara atau

258


wilayah yang mengakibatkan pemerintah sepenuhnya atau secara mendasar hancur karena berbagai macam penyebab, dan kehidupan, kesejahteraan, dan harga diri manusia terpengaruh.Krisis mungkin diakibatkan oleh aktivitas manusia (seperti konflik atau keresahan sipil) dan/atau oleh faktor alam (seperti kekeringan, banjir, badai) Kerentanan Istilah ini mengacu kepada faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan suatu masyarakat atau individu terhadap kesulitan dan bahaya, dan menempatkan mereka pada risiko sebagai akibat kehilangan, kerusakan, ketidakamanan, penderitaan, dan kematian. Beberapa orang mungkin secara tidak seimbang terpengaruh oleh gangguan lingkungan fisik dan mekanisme dukungan sosial mereka di dalam bencana atau konflik karena diskriminasi atau pengabaian di dalam masyarakat mereka. Kerentanan bersifat khusus bagi setiap orang dan setiap situasi.Akan tetapi, beberapa kelompok biasanya bertanggung jawab terhadap kerentanan yang meningkat, termasuk anak-anak tanpa pendamping, orang-orang dengan disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dengan kepala keluarga tunggal, anak yang sebelumnya berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, dan orang yang menderita kesehatan buruk (termasuk HIV dan AIDS). Kesejahteraan Kondisi kesehatan menyeluruh dan proses untuk mencapai kondisi ini, kesejahteraan mengacu kepada kesehatan fisik, emosional, sosial dan kognitif.Kesejahteraan mencakup apa yang baik bagi seseorang: • Berpartisipasi di dalam peran sosial yang bermakna • merasa bahagia dan memiliki harapan • hidup menurut nilai-nilai yang baik (didefinisikan secara lokal) • memiliki hubungan sosial positif dan lingkungan yang mendukung • pertahanan diri terhadap tantangan melalui penggunaan keterampilan hidup positif • memiliki keamanan, perlindungan, dan akses ke layanan berkualitas (lihat juga “kognitif”). Keselamatan Ini adalah kondisi aman, dan mengacu kepada kesejahteraan dan integritas fisik dan pribadi masyarakat serta kepada kebebasan dari bahaya fisik, lingkungan, sosial, spiritual, politik, emosional dan psikologis.


259

Kesiapsiagaan Lihat “Kesiapsiagaan bencana”. Kesiapsiagaan bencana Kesiapsiagaan bencana mengacu kepada aktivitas dan langkah-langkah yang diambil sebelum bencana untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak dari bahaya, termasuk mengeluarkan peringatan dini yang tepat waktu dan efektif, dan evakuasi sementara manusia dan properti dari lokasi yang terancam.Lebih sering hanya disebut “kesiapsiagaan” dan juga berlaku untuk tingkat kesiapan merespons seperti yang didemonstrasikan organisasi, LSM, atau departemen pemerintah. Ketahanan Ketahanan mengacu kepada kemampuan individu, masyarakat, atau negara untuk mengantisipasi, bertahan dan pulih dari kesulitan – baik bencana alam maupun krisis. Ketahanan bergantung kepada keragaman mata pencaharian, mekanisme pertahanan diri dan keterampilan hidup seperti pemecahan masalah, kemampuan untuk mencari dukungan, motivasi, optimisme, kepercayaan, kegigihan, dan kecerdikan. Keterampilan hidup Keterampilan dan kemampuan perilaku positif yang memampukan individu untuk beradaptasi dan menghadapi secara efektif tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari.Keterampilan hidup membantu orang berpikir, merasa, bersikap, dan berinteraksi sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi.Keterampilan hidup dapat bersifat umum (contohnya, menganalisa dan menggunakan informasi, serta berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain), atau berhubungan dengan topik khusus seperti pengurangan risiko, perlindungan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan HIV, pencegahan kekerasan, dan pembangunan perdamaian.Kebutuhan akan keterampilan hidup sering kali meningkat dalam situasi krisis, membutuhkan peningkatan penekanan pada pembangunan keterampilan hidup yang sesuai, dan yang dapat diterapkan dalam kedaruratan dan konteks lokal. Kognitif Proses kognitif adalah proses mental seperti pemikiran, imajinasi, persepsi, ingatan, pengambilan keputusan, pertimbangan dan pemecahan masalah. Konflik Konflik mengacu kepada pertempuran kekerasan antara dua atau lebih pihak

260


yang mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat atau masyarakat umum.Termasuk situasi penindasan melalui paksaan atau ketakutan karena ancaman kekerasan, serta tindakan kekerasan sampai tingkat dan termasuk konflik bersenjata. Berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, istilah “konflik bersenjata” digunakan untuk merujuk kepada situasi pertikaian yang mencapai batas yang sama dengan perangWalaupun jarang dipertanyakan ketika diterapkan pada konflik antar negara, istilah ini seringkali muncul dalam debat ketika digunakan dalam hubungannya dengan konflik internal.Pada intinya, konflik bersenjata melibatkan pihak-pihak bersenjata pada tingkat kekerasan yang lebih tinggi dan berkelanjutan daripada “situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis, atau tindakan lain dengan sifat serupa” (Pasal 8.2(d), Statuta Roma, Pengadilan Kriminal Internasional).ICRC memiliki mandat khusus yang sesuai dalam Hukum Humaniter Internasional dan menyediakan panduan teknis untuk pertanyaan ini. Konflik bersenjata Lihat “Konflik” Krisis Lihat “Bencana”. Kualitas Kualitas berhubungan dengan melakukan pekerjaan dengan baik.Di dalam sektor kemanusiaan, ini berarti efektivitas (dampak), efisiensi (ketepatan waktu dan biaya respons atau layanan) dan kesesuaian (mempertimbangkan kebutuhan dan konteks).Kualitas membutuhkan pengkajian dan umpan balik dari pemangku kepentingan tentang apa yang dilakukan lembaga dengan baik, dan cara agar lembaga dapat belajar melakukannya dengan lebih baik. Artinya adalah pengukuran hasil (outcome) terhadap mekanisme dan/atau standar yang diakui (lihat juga “Akuntabilitas”).

M Martabat Martabat mencakup lebih dari kesejahteraan fisik.Martabat menyiratkan kemampuan untuk membuat pilihan sendiri dengan sengaja, dan mengakibatkan pengakuan sebagai subyek bebas.Martabat mencerminkan integritas seseorang, dan dipandang sebagai sumber munculnya semua Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

261

hak asasi manusia.Dasar hidup dengan martabat adalah jaminan akses ke pelayanan dasar, keamanan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Setara dengan itu, cara respons kemanusiaan diterapkan memberi dampak sangat kuat pada martabat dan kesejahteraan populasi yang terkena dampak bencana. Mata Pencaharian Hal ini mengacu kepada kemampuan, aset, kesempatan, dan aktivitas yang dibutuhkan agar dapat mencari nafkah.Berbagai aset termasuk finansial, alamiah, fisik, sosial dan sumber daya manusia – contohnya toko, lahan, dan akses ke pasar atau sistem transportasi (lihat juga pengantar ke bab ketahanan pangan dan nutrisi untuk bab yang khusus memberikan definisi mata pencaharian).Mata pencaharian sebuah rumah tangga disebut berkelanjutan atau aman ketika dapat bertahan dalam dan pulih dari kejutan, dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan aset produktif Mitigasi Hal ini mengacu kepada pengurangan atau pembatasan dampak negatif bencana.Termasuk juga tindakan infrastruktur fisik serta peningkatan lingkungan, penguatan mata pencaharian atau meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik.

N Non-diskriminasi Non-diskriminasi mengacu kepada prinsip bahwa pembedaan yang tidak adil tidak boleh dibuat di antara orang-orang atau masyarakat atas status apa pun, termasuk usia, gender, ras, warna kulit, etnis, asal usul kebangsaan atau sosial, orientasi seksual, status HIV, bahasa, agama, disabilitas, status kesehatan, pendapat politik atau pendapat lain, serta status lainnya.Artinya bukan berarti semua orang harus diperlakukan dengan cara yang sama, tetapi mengacu pada keadilan akses dan hasil, sehingga memampukan berbagai jenis bantuan dan dukungan didasarkan kepada kebutuhan dan kapasitas yang sebenarnya.

262


P Partisipasi Partisipasi mengacu kepada proses dan aktivitas yang memampukan penerima manfaat yang dimaksud untuk terlibat di dalam desain, implementasi, dan evaluasi proyek.Partisipasi yang sebenarnya melibatkan semua kelompok, termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan.Partisipasi memampukan semua orang dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mengambil tindakan mengenai beberapa isu yang menjadi perhatian mereka.Ini adalah cara untuk mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya masyarakat serta membangun konsensus dan dukungan.Partisipasi bersifat sukarela. Pekerja anak Pekerjaan anak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah usia bekerja minimum yang sah.Peraturan nasional biasanya menetapkkan usia minimum yang beragam untuk tipe pekerjaan berbeda.Contohnya, usia untuk pekerjaan penuh waktu yang normal seharusnya tidak lebih rendah dari usia wajib belajar berakhir.Kategori lain dari pekerjaan mencakup pekerjaan ringan, pekerjaan berbahaya, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk lainnya untuk anak.Istilah “pekerjaan anak” seringkali digambarkan sebagai pekerjaan yang merenggut anak-anak dari masa kanak-kanak, potensi, dan harga diri mereka.Pekerjaan anak mengacu kepada pekerjaan yang berbahaya dan merusak secara mental, fisik, sosial, atau moral bagi anak-anak, dan yang mengganggu sekolah mereka dengan merenggut mereka dari kesempatan untuk menghadiri sekolah, mengharuskan mereka meninggalkan sekolah lebih cepat, atau membuat mereka berusaha mengkombinasikan kehadiran di sekolah dengan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat. Pekerjaan berbahaya Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang karena sifatnya atau karena kondisi tempat dilakukannya, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak, yang harus dilarang untuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun (bahkan ketika di atas usia kerja minimum yang umum).Usia minimum dijelaskan di bawah Konvensi ILO No. 138, dan empat bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak-anak dijelaskan oleh Konvensi ILO No. 182. Konvensi ini tidak menjelaskan apa tepatnya yang termasuk di dalam kategori:diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan di dalam formulir apa yang biasa disebut “daftar pekerjaan berbahaya untuk anak-anak”.Meskipun demikian, Rekomendasi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dari ILO, 1999 (No.190), panduan tidak mengikat yang menyertai Konvensi No.182, memberikan beberapa petunjuk mengenai beberapa pekerjaan yang harus dilarang.Konvensi tersebut memaksa negara anggota untuk memberikan pertimbangan terhadap: Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan

263

• Pekerjaan yang mengekspos anak-anak kepada pelecehan fisik, emosi, atau seksual • pekerjaan di bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian yang berbahaya atau ruang tertutup • pekerjaan dengan mesin, peralatan, dan perangkat berbahaya, yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat • pekerjaan di dalam lingkungan yang tidak sehat, yang mungkin, misalnya, memaparkan zat-zat, bahan dan proses berbahaya, atau pada suhu, tingkat suara, atau getaran yang merusak kesehatan mereka • pekerjaan di bawah kondisi sulit tertentu, jam kerja yang panjang atau di malam hari, atau pekerjaan yang tidak mengizinkan mereka kembali ke rumah setiap hari. Pemangku kepentingan Seseorang, kelompok, atau institusi yang memiliki kepentingan di dalam proyek atau program. Pembangunan kapasitas Pembangunan kapasitas adalah memperkuat pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sumber daya untuk menolong individu, masyarakat, atau organisasi mencapai tujuan yang disepakati.Dalam konteks buku panduan ini, pembangunan kapasitas mengacu khususnya kepada populasi yang terkena dampak bencana.“Kapasitas” adalah kombinasi semua atribut yang tersedia untuk mencapai tujuan yang disepakati Pembelajar Semua orang, termasuk anak-anak, pemuda, dan orang dewasa yang berpartisipasi dalam program pendidikanMencakup juga para murid dalam sekolah formal, peserta dalam program pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, dan peserta pendidikan non-formal seperti kelas membaca dan berhitung, latihan keterampilan hidup di dalam masyarakat, dan pembelajaran antar sebaya. Pemulihan awal Pemulihan awal adalah proses pemulihan berbagai sisi yang dimulai dalam situasi respons kemanusiaan.Proses ini dipandu oleh prinsip pembangunan yang berusaha membangun program kemanusiaan dan mendukung kesempatan pembangunan yang berkelanjutan.Tujuannya adalah untuk menghasilkan proses pertahanan diri yang mandiri dan dimiliki secara nasional

264


untuk pemulihan pasca krisis.Pemulihan mencakup perbaikan layanan dasar, mata pencaharian, hunian darurat, tata kelola, keamanan dan kedaulatan hukum, dimensi lingkungan dan sosial, termasuk penyatuan kembali masyarakat yang berpindah. Penanggung jawab Seorang penanggung jawab bertanggung jawab untuk memastikan jika seseorang memiliki hak, maka hak itu harus dipenuhi. Pencegahan Pencegahan mengacu kepada aksi yang diambil untuk menghindari dampak negatif bahaya dan bencana terkait terhadap manusia, properti, mata pencaharian, dan lingkungan (lihat juga “Kesiapsiagaan” dan “Pengurangan Risiko Bencana”). Pengkajian Pengkajian adalah proses menciptakan: I. Dampak dari sebuah bencana atau konflik dalam sebuah masyarakat II. Prioritas kebutuhan dan risiko yang dialami oleh mereka yang terkena dampak bencana III. Kapasitas yang tersedia untuk merespon, termasuk mekanisme pertahanan diri untuk populasi yang terkena dampak IV. Bentuk respons yang paling tepat berdasarkan kebutuhan, risiko dan kapasitas V. Kemungkinan untuk memfasilitasi dan mempercepat pemulihan dan pembangunan. Sebuah respons yang tepat tergantung kepada pemahaman mengenai konteks politik, sosial dan ekonomi tempat bantuan dapat disediakan.Respons juga bergantung kepada bukti yang memadai mengenai faktor kebutuhan dan risiko, termasuk informasi yang didapatkan dari konsultasi bersama mereka yang terkena dampak bencana (lihat juga Standar Inti 3: Pengkajian) Pengkajian awal adalah penyelidikan awal setelah terjadi sebuah bencana tiba-tiba atau laporan mengenai sebuah krisis yang baru.Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada, atau mungkin ada, sebuah masalah yang memerlukan respons cepat untuk menyelamatkan nyawa dan/atau pengkajian situasi, dan untuk menyediakan indikasi awal mengenai jenis dan cakupan bantuan eksternal, jika ada, dan mungkin dibutuhkan.Pengkajian awal bergantung pada data sekunder, misalnya laporan yang tersedia dan


265

kontak dengan pengamat di wilayah tesebut, kemungkinan disertai beberapa kunjungan singkat ke lapangan. Pengkajian cepat Dilakukan melalui kunjungan ke beberapa lokasi untuk mengumpulkan data awal (baru) melalui sumber informasi utama dan beberapa wawancara dan, kadang-kadang, melalui kuesioner kepada sejumlah kecil rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan pemahaman yang memadai mengenai situasi untuk memutuskan tipe, skala, dan waktu merespons jika dibutuhkan, dan jika ada.Pengkajian cepat biasanya menghasilkan laporan dalam waktu satu minggu jika wilayahnya kecil dan/atau masyarakatnya homogen, dan sampai 6 minggu ketika wilayah atau populasi yang terkena dampak besar dan heterogen. Pengkajian mendalam Dilaksanakan menggunakan (i) kombinasi metode penilaian cepat dan sebuah survei rumah tangga berdasarkan sampel probabilitas; atau (ii) metode penilaian cepat termasuk beberapa wawancara mendalam bersama sekelompok kecil orang yang mewakili sub-kelompok tertentu di dalam populasi yang terkena dampak.Tujuan dari keduanya adalah untuk menghasilkan profil rumah tangga yang sesuai untuk setiap sub-kelompok berbeda di dalam populasi, pemahaman terperinci mengenai situasi saat ini, dan kemungkinan untuk pulih bagi setiap sub-kelompok.Pengkajian mendalam membutuhkan investasi yang besar berupa waktu dan sumber daya, seringkali menggunakan sampel random perwakilan lintas-sektor, dan bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi di setiap sektor Pengkajian risiko Pengkajian risiko adalah sebuah metodologi untuk menentukan sifat dan tingkat risiko dengan mempertimbangkan potensi bahaya dan kondisi kerentanan yang ada, yang secara bersama-sama dapat membahayakan orang, properti, layanan, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Pengkajian risiko harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menolak atau pulih dari dampak bahaya (lihat juga “Risiko”) Pengungsi internal Pengungsi internal adalah orang-orang atau sekelompok orang yang telah dipaksa atau diwajibkan mengungsi atau meninggalkan rumah mereka atau tempat tinggal yang biasa, khususnya sebagai hasil dari atau dalam rangka untuk menghindari efek konflik bersenjata, situasi yang mengakibatkan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana buatan manusia,

266


dan yang tidak melewati batas negara yang diakui secara internasional. Pengurangan risiko bencana Istilah ini mengacu kepada konsep dan praktik pengurangan risiko bencana melalui usaha sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab. Termasuk di dalamnya mengurangi paparan ke bahaya, memperkecil kerentanan masyarakat dan properti, pengelolaan secara bijaksana lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk dampak buruk. Penyintas bahan peledak sisa perang/ranjau darat Korban/penyintas bahan peledak sisa perang dan ranjau darat mengacu kepada individu atau kelompok orang yang telah mengalami cedera tidak fatal sebagai akibat dari bahan peledak sisa perang/ranjau darat, termasuk cedera fisik, emosi dan psikologis, kerugian ekonomi, atau gangguan hebat terhadap hak dasar mereka.Ini adalah sebuah definisi yang lebih luas yang dimaksud untuk mencakup individu dan kelompok yang telah secara langsung dan tidak langsung terkena dampak, termasuk keluarga penyintas (yaitu rumah tangga yang pencari nafkah utamanya telah terbunuh/cedera) dan masyarakat (yaitu ketika masyarakat telah kehilangan akses ke tanah subur). Perawatan alternatif Perawatan alternatif dapat mengambil bentuk perawatan informal dan formal. Perawatan alternatif mungkin perawatan kekerabatan, pengasuhan, bentuk lain penempatan perawatan berbasis keluarga, perawatan residensial, atau pengaturan hidup mandiri yang diawasi untuk anak-anak. Perkembangan anak usia dini Perkembangan anak usia dini adalah proses ketika anak-anak kecil, usia 0-8 tahun, mengembangkan kesehatan fisik, kesiagaan mental, keyakinan emosional, kemampuan sosial, dan kesiapan belajar yang optimal.Semua proses ini didukung oleh kebijakan sosial dan finansial dan pemrograman yang menyeluruh, yang mengintegrasikan layanan kesehatan, nutrisi, air, sanitasi, kebersihan, pendidikan, dan perlindungan anak.Semua anak dan keluarga mendapatkan manfaat dari program berkualitas tinggi, tetapi kelompok yang tidak beruntung mendapatkan paling banyak manfaat.


267

Perlindungan Istilah ini mengacu kepada semua aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan penghormatan penuh terhadap hak-hak individu yang sesuai dengan isi dan semangat badan hukum terkait, seperti hukum hak asasi manusia, Hukum Humaniter Internasional, dan hukum pengungsi (IASC, 1999). Dengan demikian, perlindungan bertujuan untuk memastikan penghormatan penuh dan merata untuk hak-hak semua individu, tanpa melihat latar belakang usia, gender atau etnik, sosial, agama, atau latar belakang lain. Perlindungan lebih dari sekedar aktivitas penyelamatan nyawa yang mendesak, yang seringkali menjadi fokus selama kedaruratan. Pertahanan diri (coping) Coping atau pertahanan diri adalah proses mengadaptasi situasi hidup yang baru, mengelola kondisi sulit, berusaha untuk memecahkan masalah, dan/ atau berusaha untuk meminimalisir, mengurangi, atau menghadapi tekanan atau konflik.

R Ranjau darat Di dalam dokumen ini, ranjau darat mengacu kepada bahan peledak antipersonel atau anti-kendaran, yang diletakkan di atas atau di bawah tanah, dan yang didesain untuk meledak karena kehadiran, kedekatan atau kontak seseorang atau sebuah kendaraan, dan yang akan melumpuhkan, melukai, atau membunuh satu orang atau lebih.Untuk kepentingan standar minimum ini, rujukan pada bahan peledak sisa perang juga mencakup ranjau darat. Risiko “Risiko” mengacu pada kemungkinan bahaya akan terjadi, kekuatannya, dan konsekuensinya. Risiko berhubungan dengan kemungkinan ancaman eksternal dan internal (seperti bahaya alam, prevelansi HIV, kekerasan berbasis gender, serangan bersenjata, dll) terjadi dalam kombinasi dengan kehadiran kerentanan individu (seperti kemiskinan, disabilitas fisik atau mental, atau keanggotaan kelompok yang terpinggirkan). Risiko dimitigasi dengan perlindungan terhadap bahaya fisik, pengurangan risiko struktural dan nonstruktural, sumber daya dan keterampilan untuk kesiapsiagaan-respons, dan ketahanan serta keterampilan pertahanan diri (lihat juga “Pengkajian risiko”). Ruang Sahabat Anak

268


Ini adalah ruang yang aman dan sekolah, tempat masyarakat menciptakan lingkungan pengasuhan untuk anak-anak dapat mengakses permainan yang bebas dan terstruktur, rekreasi, kegiatan bersantai dan belajar.Ruang Sahabat Anak dapat menyediakan dukungan pendidikan dan psikososial dan aktivitas lain yang mengembalikan perasaan normal dan keberlanjutan.Ruang sahabat anak dirancang dan dioperasikan dengan cara partisipatif dan melayani anakanak dari kelompok usia tertentu, atau dari beragam rentang usia.Ruang sahabat anak dan sekolah sangat penting selama krisis, sejak kedaruratan sampai pemulihan.

S Studi Pustaka Pengkajian ulang dokumentasi.

U Usia Anak-anak adalah manusia yang berusia 18 tahun ke atas.Kategori ini mencakup bayi (sampai usia 1 tahun) dan sebagian besar remaja (usia 10-19 tahun). Remaja biasanya dianggap sebagai orang-orang yang berusia antara 10 dan 19 tahun.


269

Standar 5 Manajemen informasi

Standar 4 Manajemen Siklus Program

Standar 3 Komunikasi, Advokasi dan Media

Standar 2 Sumber daya manusia

Standar 1 Koordinasi

STANDAR-STANDAR UNTUK MEMASTIKAN RESPONS PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKUALITAS

Standar 13 Anak-anak terpisah dari orang tua atau tanpa pendamping

Standar 12 Pekerja anak

Standar 11 Anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata

Standar 10 Tekanan psikososial dan gangguan jiwa

Standar 9 Kekerasan seksual

Standar 8 Kekerasan fisik dan berbagai praktik berbahaya lain

Standar 7 Bahaya dan cedera

STANDAR UNTUK MENGATASI KEBUTUHAN PERLINDUNGAN ANAK

Standar 18 Perlindungan bagi anak yang dikucilkan

Standar 17 Ruang Ramah Anak

Standar 16 Mekanisme berbasis masyarakat

Standar 15 Manajemen kasus

STANDAR UNTUK MENGEMBANGKAN STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK YANG MEMADAI

Standar 26 Distribusi dan perlindungan anak

Standar 25 Manajemen kamp dan perlindungan anak

Standar 24 Hunian sementara dan perlindungan anak

Standar 23 Air bersih, sanitasi dan kebersihan diri dan perlindungan anak

Standar 22 Nutrisi dan perlindungan anak

Standar 21 Kesehatan dan perlindungan anak

Standar 20 Pendidikan dan perlindungan anak

Standar 19 Pemulihan ekonomi dan perlindungan anak

STANDAR UNTUK MENGARUSUTAMAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SEKTOR KEMANUSIAAN LAIN

STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN

Standar 6 Monitoring Perlindungan Anak

Standar 14 Peradilan anak

SMPA diakui sebagai standar pelengkap bagi Sphere Project’s Humanitarian Charter dan Standar Minimum dalam Respons Kemanusiaan

STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN

Recommend Documents