1
Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pengadaan Barang
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2
DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 263-P.19/POKJA-12/ULP-JTG/XII/2016 Tanggal : 01 Desember 2016
Pengadaan
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (Kering) Tahap I RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
KELOMPOK KERJA (POKJA) 12 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016
3
BAB I. UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. a. Metoda Pemilihan : (e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung/e-Seleksi Sederhana/e-Seleksi Umum Badan Usaha/e-Seleksi Umum Perorangan) b. Metode Kualifikasi : (prakualifikasi/pascakualifikasi) c. Metode Evaluasi (Gugur/Nilai/Umur Ekonomis/Kualitas/Kualitas dan Biaya/Biaya terendah/Pagu Anggaran). Apabila dalam dokumen pengadaan ini ada ketentuan yang belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka ketentuan tersebut dapat diabaikan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan petunjuk teknisnya.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: -
LDP LDK Pok ja ULP
-
PPK om
-
SPPBJ SP TK DN LPSE
-
Apl i k asi SPSE
-
F orm Isi an El ek troni k
-
: Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang : Harga Perkiraan Sendiri : Harga Evaluasi Akhir
HPS HEA K emi traan / K erja Sama Operasi (KSO)
-
-
-
Barang
: Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; : Lembar Data Pemilihan : Lembar Data Kualifikasi : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang. : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; : Surat Pesanan : Tingkat Komponen Dalam Negeri : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi
F orm Isi an El ek troni k Data K ual i fi k asi : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi E-Lel ang : Proses pelelangan umum/sederhana/terbatas/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “elelang”
C. Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
D. Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha
E.
Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi melalui website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
4
BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA PASCAKUALIFIKASI Nomor : 264-P.19/Pokja-12/ULP-JTG/XII/2016 Tanggal : 01 Desember 2016
Kelompok Kerja ULP Provinsi Jawa Tengahakan melaksanakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Barang sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan Lokasi Pagu Anggaran Nilai total HPS No. DPA Metode Lelang Jenis Kontrak
: Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (Kering) Tahap I RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 : RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Jalan Raya Tugurejo, Semarang : Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah ) : Rp. 517.984.000,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah ). : : Lelang Sederhana : Kontrak Harga Satuan
2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha, memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku berupa surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Perdagangan (SIUP) dengan Kualifikasi Kecil dengan Bidang Jasa Boga/Katering/Penyedia Makanan dan Minuman . 3. Sumber Dana Sumber Pendanaan
: BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; Pelelangan ini dilaksanakan mendahului penetapan anggaran BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, apabila anggaran kegiatan/ pekerjaan ini tidak disahkan maka penyedia barang/ jasa tidak menuntut b aik perdata maupun pidana kepada Pemimpin BLUD selaku Pengguna Anggaran;
4. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat : website LPSE: http://lpse.jatengprov.go.id 5. Jadwal PelaksanaanPengadaan Jadwal dapat dilihat pada website LPSE: http://lpse.jatengprov.go.id 6. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Semarang, 01 Desermber 2016 Kelompok Kerja 12 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016
5
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UM UM 1. Li ngkup Pekerjaan
1.1 1.2 1.3
2. Sumb er Dana
Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Peserta Pelelangan
3.1
Pelelangan Sederhana pengadaan barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha yang memenuhi kualifikasi.
4. Larangan Korupsi, K ol usi, dan Nepotisme ( K KN), Persekongkolan serta Penipuan
4.1
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkeci/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
4.2
Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
4.3
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA.
5. Larangan Pertentangan K epentingan
5.1 5.2
5.3 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. c. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6.1
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
yang
6.2
Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
6
a.
b. c. d. e.
6.3
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor); pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang berasal dari luar negeri (impor)yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran; semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; dan peserta diwajibkan membuat daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal: a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/ dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Setiap peserta hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
B. DOK UMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen Pengadaan
8.1
Dokumen Pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
8.2
Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum b. Pengumuman c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan SyaratSyarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar; g. Tata Cara Evaluasi Penawaran; h. Daftar Kuantitas dan harga; i. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran ; 2) Dokumen Penawaran Teknis; j. Bentuk Dokumen lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Pesanan (SP); 3) Jaminan Pelaksanaan;
4) Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan). 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas ; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. 9. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemb erian Penjelasan
10.1
Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
10.2
Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
10.3
Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
10.4
Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan
7 dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya lapangan ditanggung oleh peserta.
peninjauan
10.5
Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
10.6
Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
10.7
Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia Barang tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
10.8
Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
10.9
Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE. 11. Perubahan Dokumen Pengadaan
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5 11.6
11.7
12. Tamb ahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan yang awal. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah ( upload) file adendum Dokumen Pengadaan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah ( upload) file Adendum Dokumen Pengadaan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. Peserta dapat mengunduh ( download) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah ( upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada)
Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
C. PENY IAPAN DOKUMEN PENAWARAN 13. Bi aya dalam Penyiapan Penawaran
14. Bahasa Penawaran
13.1
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
13.2
Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14.1
Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
14.2
Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3
Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
8 15. Dok umen Penawaran
15.1 Dok umen Penawaran mel i puti : a. Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran 45 (empat puluh lima) hari kalender; 3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 181 ( seratus delapan puluh satu) hari kalender 4) total harga penawaran tidak melebihi HPS; dan K eterang an : Surat penawaran diperbolehkan untuk TIDAK ditandatangani dan distempel pada saat diupload/diunggah. Namun pada saat diundang klarifikasi surat penawaran HARUS sudah di tandatangani dan distempel. b. Daftar Kuantitas dan Harga {Nama/ Jenis Barang, Volume, Satuan Barang, Harga Satuan (Rp), Jumlah Harga (Rp), dan Total Harga (Rp.)}, yang di tandatang ani ol eh Pi mpi nan Perusahaan; c. Dok umen Penawaran Tek ni s yang terdiri dari: a. Spesifikasi sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Teknis; b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan selama 181 ( seratus delapan puluh satu) hari kalender, deng an si k l us peng i ri man per 10 ( sepul uh ) hari k al ender; c. Menyampaikan minimal 2 ( dua) personil yang akan ditugaskan sebagai petugas pengiriman dengan mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon dan atau HP dilampiri dengan identitas diri (KTP); d. Memiliki alat transportasi minimal 1 (satu) unit mobil jenis boxtertutup dengan melampirkan bukti kepemilikan (fotokopi STNK) dan Memililiki alat penunjang dalam dalam rangka pekerjaan ini, dengan melampirkan daftar alat-alat penunjang yang digunakan, minimal trolley barang melampirkan bukti kepemilikan Nota/ Bukti pembelian; e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon penyedia(bermaterai Rp. 6.000,-) yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru, telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, tidak kadaluwarsa, dan telah memenuhi peraturan Badan POM Republik Indonesia. 2. Kesanggupan diuji/diperiksa baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan/Penerimaan barang dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/JasaRSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. f. Kesanggupan untuk dicek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data – data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan.( di tuangkan secara k ol ek ti f dal am satu surat ).
16. Harga Penawaran
16.1
Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
16.2
Pek erjaan i ni meng g unak an k ontrak Harg a Satuan, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
16.3
Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
17.1
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
17.2
Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak.
18.1
Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
18.2
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
19.1
Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.
17. M ata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
18. M asa Berlaku Penawaran dan Jangka W ak tu Pelaksanaan
19. Pengisian Data K ualifikasi
19.2 20. Pak ta Integritas
20.1
Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta akan mengikuti proses
9 pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional. 20.2
Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.
D. PEM ASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 21. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
22. Pemasukan/ Penyampaian Dok umen Penawaran
21.1 Untuk metode 1 (satu) file 21.1.A) File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; dan c. Penawaran harga.
22.1
21.1.B)
File penawaran disandikan/dienkripsi Pengaman Dokumen Spamkodok.
dengan
Aplikasi
21.1.C)
Peserta mengirimkan file disandikan/dienkripsi sesuai ditetapkan.
21.1.D)
Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.
penawaran yang dengan jadwal yang
telah telah
Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan: a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE . b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah ( upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan. d. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/ bentuk kerjasama lain. e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
221.A)
[Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]: 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Spamkodok. 2) Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Spamkodok, peserta mengunggah ( upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang ditetapkan.
10 3) Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
23. Batas Akhir W ak tu Pemasukan Penawaran
24. Dok umen Penawaran Terlambat
22.2
Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah ( upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
22.3
Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
22.4
Peserta dapat menggunggah (upload) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
22.5
Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan penggunaan Spamkodok yang melekat pada Spamkodok.
22.6
Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
ketentuan
23.1
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
23.2
Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
23.3
Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
23.4
Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
23.5
Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
E. PEM BUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 25. Pemb ukaan Penawaran
25.1
Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh ( download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.
25.2
Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
25.3
Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
25.4
Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
11 25.5
26. Eval uasi Dok umen Penawaran
Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27.
26.1
Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur : 26.1.A) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan : untuk kontrak Harga Satuan pada bagian Lump Sum : 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 2) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; dan
26.1.B)
Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur.
26.1.C)
Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik melebihi nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
26.1.D)
Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.
26.1.E)
Pelaksanaan evaluasi sistem gugur, dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
26.1.F)
Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
26.1.G)
Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga; dan d. evaluasi kualifikasi.
26.2
Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan. f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.
12 26.3
Eval uasi Admi ni strasi : a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: sesuai Bab IV Lembar Data Pemilihan Huruf K “Dokumen Penawaran” huruf a, b, dan c c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
26.4
Eval uasi Tek ni s: Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : sesuai Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf K “Dokumen Penawaran” Huruf d d. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP; e. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; dan g. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyartan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; h. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; i. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
26.4.a)
26.6.B Eval uasi Harg a : 26.6.B.1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: Untuk kontrak Harga Satuan : harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi, dengan ketentuan: a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, dilakukan negosiasi teknis dengan menyesuaikan harga pada HPS; b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat
13
26.6.B.2)
dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut tidak timpang. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: a. klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan; b. klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: 1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; 2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan 3) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja ULP dengan Penyedia.
26.6.B.3) Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; 26.6.B.4) Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan 26.6.B.5) Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal.
27. K l arifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
26.6.C
Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan.
26.6.D
Apabila dalam evaluasi pelelangan ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) maka pelelangan dinnyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam daftar hitam.
26.6.E
pada metode 1 (satu) sampul sistem gugur, dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka untuk yang menggunakan sistem gugur tanpa ambang batas Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kualifikasi lebih baik, sedangkan untuk yang menggunakan sisem gugur dengan ambang batas maka pokja ULP memilih peserta yang memiliki kemampuan teknis lebih baik.
26.6.F
Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: a. Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah. b. Untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi tertinggi. c. Untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.
27.1
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
27.2
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
27.3
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : dilakukan terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.
27.4
14 28. Eval uasi K ualifikasi
29. Pemb uktian K ualifikasi
30. Berita Acara Hasil Pel elangan
F.
28.1
Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
28.2
Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
28.3
Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.
28.4
Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.
28.5
Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: sesuai Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B “Persyaratan Kualifikasi”
28.6
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
28.7
Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
28.8
Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
29.1
Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
29.2
Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE ( offline).
29.3
Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.
29.4
Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
29.5
Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
29.6
Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
29.7
Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.
29.8
Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 tidak hadir atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka dibatalkan sebagai calon pemenang;
29.9
Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam Daftar Hitam.
Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Pelelangan yang paling sedikit memuat: a. nama seluruh peserta; b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta; c. metode evaluasi yang digunakan; d. unsur-unsur yang dievaluasi; e. rumus yang dipergunakan; f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan h. tanggal dibuatnya berita acara.
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN 31. Penetapan Pemenang
31.1
Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
15 31.2
Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
31.3
Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
32. Pengumuman Pemenang
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.
33. Sanggahan
33.1
Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPKom, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
33.2
Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
33.3
Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender (untuk pelelangan sederhana) setelah menerima sanggahan.
33.4
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
33.5
Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE ( offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja ULP; atau c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
33.6
Sanggahan yang ditindaklanjuti.
dianggap
sebagai
pengaduan
tetap
harus
G. PENUNJUKAN PEMENANG 34. Penunjukan Penyedia/Jasa
34.1
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPKom dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).
34.2
PPKom menerbitkan SPPBJ, apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah berakhir.
34.3
PPKom menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
34.4
Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa
16 penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
yang
34.5
Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama surat penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang.
34.6
Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPKom.
34.7
SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kalender untuk pelelangan Sederhana setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kalender setelah semua sanggahan dijawab.
34.8
Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
34.9
SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal;
34.10
Dalam hal PPKom tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPKom untuk menerbitkan SPPBJ.
35. BAHP, Berita 35.1 Acara Lainnya, dan K erahasiaan Proses 35.2 35.3
Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE. Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang
H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL 36. Pel elangan Gagal 36.1 dan Tindak Lanjut Pel elangan Gagal
Pokja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; b. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. d.
[harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;] Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar;
e. f. 36.2
Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPKom yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
17 g. h.
I.
calon pemenang,n calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
36.3
Pimpinan Daerah/Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
36.4
Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.
36.5
Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.
36.6
PA/KPA, PPKom dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.
36.7
Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelengan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan
JAM INAN PELAKSANAAN 37. Jaminan Pel aksanaan
37.1
Jaminan pelaksanaan diberikan penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak.
37.2
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan atau; b. penyerahan Sertifikat Garansi.
37.3
Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima barang sebagaimana tercantum dalam LDP ; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPKom yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPKom yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ. h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPKom diterima oleh Penerbit Jaminan; i. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
37.4
J.
PPKom mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan 37.5 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 37.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. PENANDATANGANAN KONTRAK
38. Penandatanganan K ontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPKom melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya
18 telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 38.1. Sebelum penandatanganan kontrak, PPKom wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 38.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan), dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 38.3. PPKom dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 38.4. Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran, penandatanganan Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak. 38.5. PPKom dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 38.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas dan harga; dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 38.7. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPKom dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia Jasa Lainnya; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia Jasa Lainnya dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPKom; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 38.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 38.9. Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, dapat menanda-tangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menanda-tangani kontrak. 38.10. PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE
19
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEM BAR DATA PEM ILIHAN ( LDP) B. LINGKUP PEKERJAAN
1. Pokja 12 ULP Provinsi Jawa Tengah 2. Alamat Pokja ULP : Jl. Pahlawan No.9 Semarang,Gedung E lantai 3, Setda Provinsi Jawa Tengah 3. Website : l pse.jateng prov.g o.i d 4. Website LPSE : lpse.jatengprov.go.id 5. Nama paket pekerjaan : Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (kering) RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 6. Uraian singkat pekerjaan : Penyediaan bahan makanan dan minuman pasien (kering) tahun anggaran 2017; 7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 181 ( seratus del apan pul uh satu ) hari k al ender
C. SUM BER DANA
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Pek erjaan ini dibiayai dari sumb er pendanaan BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Teng ah Tahun Ang g aran 2017, Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD.
D. JENIS KONTRAK
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Harga Satuan 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Pekerjaan Tunggal Pengadaan Barang
E. JADWAL TAHAPAN PEMILIHANSebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
F. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]
Apabila diperlukan Panitia akan melakukan peninjauan lapangan.
G. M ATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. 2.
H. M ASA BERLAKUNYA PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 45 ( empat puluh lima) hari k al ender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
I. JADWAL PEM ASUKAN DOKUMEN PENAWARAN J. BATAS AKHIR W AK TU PEMASUKAN PENAWARAN K. PEM BUKAAN PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
L. DOK UMEN PENAWARAN
surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran 45 (empat puluh lima) hari kalender; 3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 181 ( seratus delapan puluh satu) hari kalender 4) total harga penawaran tidak melebihi HPS; dan K eterang an : Surat penawaran diperbolehkan untuk TIDAK ditandatangani dan distempel pada saat diupload/diunggah. Namun pada saat diundang klarifikasi surat penawaran HARUS sudah di tandatangani dan distempel. b. Daftar Kuantitas dan Harga {Nama/ Jenis Barang, Volume, Satuan Barang, Harga Satuan (Rp), Jumlah Harga (Rp), dan Total Harga (Rp.)}, yang di tandatang ani ol eh Pi mpi nan Perusahaan;
Mata uang yang digunakan: Rupiah Pembayaran dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan/ barang yang telah diterima, sesuai berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang.
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
20 c.
Dok umen Penawaran Tek ni s yang terdiri dari: 1). Spesifikasi sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Teknis; 2). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan selama 181 ( seratus delapan puluh satu) hari kalender, dengan siklus pengiri man per 10 ( sepul uh ) hari k al ender; 3). Menyampaikan minimal 2 ( dua) personil yang akan ditugaskan sebagai petugas pengiriman dengan mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon dan atau HP dilampiri dengan identitas diri (KTP); 4). Memiliki alat transportasi minimal 1 (satu) unit mobil jenis boxtertutup dengan melampirkan bukti kepemilikan (fotokopi STNK) dan Memililiki alat penunjang dalam dalam rangka pekerjaan ini, dengan melampirkan daftar alat-alat penunjang yang digunakan, minimal trolley barang melampirkan bukti kepemilikan Nota/ Bukti pembelian; 5). Surat pernyataan kesanggupan dari calon penyedia(bermaterai Rp. 6.000,-) yang sekurang-kurangnya memuat : a.) Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru, telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, tidak kadaluwarsa, dan telah memenuhi peraturan Badan POM Republik Indonesia. b.) Kesanggupan diuji/diperiksa baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan/Penerimaan barang dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/JasaRSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. c.) Kesanggupan untuk dicek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data – data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan.( di tuang k an secara k ol ek ti f dal am satu surat ).
M. SANGGAHAN DAN PENG ADUAN
1.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE]
2.
N. JAM INAN PELAKSANAAN
1.
Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline) ditujukan kepada : a. PPKom Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. b. Pemimpin BLUD selaku Pengguna Anggaran RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. c. APIP Prov. Jateng Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 196 ( seratus sembi l an pul uh enam ) hari k al ender sejak penandatanganan kontrak. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPKom Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Prov. Jateng
2. 3. O. UANG MUKA
Tidak diberikan uang muka
21
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. Li ngk up K ual i fi k asi
B.
Persyaratan K ual i fi k asi
Nama Pokja ULP : Pokja 12 ULP Prov. Jateng Alamat Pokja ULP : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Website :Website LPSE : http://www.lpse.jatengprov.go.id Nama paket pekerjaan : Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (kering) RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 1.
Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan akte perubahan terakhir (apabila telah mengalami perubahan);
2.
Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha : Surat Iji n Usaha Perdag ang an K eci l dengan Klasifikasi Barang/Jasa Bi dang Jasa Bog a/ K ateri ng / Penyedi a M ak anan dan M i numan ;
3.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
4.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2015);
5.
Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6.
Memiliki pengalaman pada subbidang Pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman dan atau bahan makanan/minuman dan atau bahan pangan baik dilingkungan pemerintah atau swasta;
7.
Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Camat yang berlaku pada tahun 2016;
8.
Surat pernyataan dari calon Penyedia Barang/ Jasa (bermaterai Rp.6.000,-) berisi tentang Calon Penyedia ti dak menuntut baik perdata maupun pidana k epada Pemimpin BLUD sel ak u Peng g una Ang g aran, apabila kegiatan/ pekerjaan ini tidak di sahk an/ di tetapk an dalam anggaran BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
9.
Surat pernyataan dari calon Penyedia Barang/ Jasa (bermaterai Rp.6.000,-) sekurang-kurangnya berisi tentang : a. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; c. Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya;
22
BAB VI BENTUK DOK UM EN PENAW ARAN
A.
BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA (UNTUK 1 (SATU) FILE)
[K OP SURAT BADAN USAHA] Nomor Lampiran
: :
CONTOH
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Pokja … ULP Provinsi Jawa Tengah di ______________________________ Perihal
: Penawaran Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (kering) RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _________________ sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku, ____ (_________) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal ____ Kami sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan (sesuai LDP), yaitu ____ (_________) hari kalender sejak penandatanganan Surat Perjanjian (SP)/SPMK. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Dokumen Adminsitrasi 2. Daftar Kuantitas dan Harga dengan mencantumkan Nama/ Jenis Barang, Volume, Satuan Barang, Harga Satuan (Rp), Jumlah Harga (Rp), dan Total Harga (Rp.) yang di tandatangani oleh Pimpi nan Perusahaan; 3. Dokumen penawaran teknis yang dipersyaratkan; dan 4. Data Kualifikasi. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
23
B.
BENTUK SURAT PENAW ARAN PESERTA PERORANGAN
[K OP PESERTA PERORANGAN] Nomor Lampiran
: :
( UNTUK 1 ( SATU) F ILE) CONTOH
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I] di ______________________________ Perihal
: Penawaran Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien (kering) RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _________________ sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku, ____ (_________) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal ____ Kami sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan (sesuai LDP), yaitu ____ (_________) hari kalender sejak penandatanganan Surat Perjanjian (SP)/SPMK. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga dengan mencantumkan Nama/ Jenis Barang, Volume, Satuan Barang, Harga Satuan (Rp), Jumlah Harga (Rp), dan Total Harga (Rp.) yang di tandatangani oleh Pimpi nan Perusahaan; 2. Dokumen penawaran teknis yang dipersyaratkan; dan 3. Data Kualifikasi. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
24
C.
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dok umen Penawaran Tek ni s
Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : 1). Spesifikasi sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Teknis; 2). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan selama 181 ( seratus delapan puluh satu) hari kalender, deng an si k l us peng i ri man per 10 ( sepul uh ) hari k al ender; 3). Menyampaikan minimal 2 ( dua) personil yang akan ditugaskan sebagai petugas pengiriman dengan mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon dan atau HP dilampiri dengan identitas diri (KTP); 4). Memiliki alat transportasi minimal 1 (satu) unit mobil jenis boxtertutup dengan melampirkan bukti kepemilikan (fotokopi STNK) dan Memililiki alat penunjang dalam dalam rangka pekerjaan ini, dengan melampirkan daftar alat-alat penunjang yang digunakan, minimal trolley barang melampirkan bukti kepemilikan Nota/ Bukti pembelian; 5). Surat pernyataan kesanggupan dari calon penyedia(bermaterai Rp. 6.000,-) yang sekurang-kurangnya memuat : a.) Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru, telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, tidak kadaluwarsa, dan telah memenuhi peraturan Badan POM Republik Indonesia. b.) Kesanggupan diuji/diperiksa baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan/Penerimaan barang dengan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/JasaRSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. c.) Kesanggupan untuk dicek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data – data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan.( di tuang k an secara k ol ek ti f dal am satu s urat ).
25
D.
BENTUK PAK TA INTEG RITAS
Deng an mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE mak a peserta tel ah menyetujui dan menandatang ani pak ta i nteg ri tas
26
E.
DATA ISIAN K UALIF IK ASI
Isi an Data K ualifikasi b agi Peserta berbentuk Form Isian Elek troni k Data K ual i fi k asi yang tersedi a pada apl i k asi SPSE
27
[F ORM ULIR ISIAN K UALIF IK ASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
__________ [nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas
:
__________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
:
__________ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama
:
____________________ [diisi nama badan usaha]
Alamat
:
__________
Telepon/Fax
:
__________
Email
:
__________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.
saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan __________ [akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa pendirian/anggaran dasar/surat kuasa ]; 2.
disebutkan
secara
jelas
nomor
dan
tanggal
akta
saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan
K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3.
saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4.
saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
5.
badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6.
salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7.
data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Admi ni strasi 1.
Nama Badan Usaha
:
2.
Status
:
Alamat Kantor Pusat
:
__________
No. Telepon
:
__________
No. Fax
:
__________
E-Mail
:
__________
Alamat Kantor Cabang No. Telepon
: :
No. Fax E-Mail
: :
3.
4.
__________ Pusat
__________ __________ __________ __________
B. Landasan Huk um Pendi ri an Perusahaan 1.
Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
2.
Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor
:
__________
:
__________
Cabang
28 b. Tanggal c. Nama Notaris
: :
__________ __________
C. Peng urus Badan Usaha No.
Nama
No. Identitas
Jabatan dalam Badan Usaha
D. Iji n Usaha 1. 2.
No. Surat Ijin Usaha ________ Masa berlaku ijin usaha
: :
_______Tanggal ______ __________
3. 4. 5.
Instansi pemberi ijin usaha Kualifikasi Usaha Klasifikasi Usaha
: : :
__________ ___________ ___________
E. Iji n Lai nnya [apabi l a di persyaratk an] 1. 2.
No. Surat Ijin ____________ Masa berlaku ijin
: :
_______Tanggal ______ __________
3.
Instansi pemberi ijin
:
__________
F. Data K euang an 1. Susunan K epemi l i k an Saham ( untuk PT) / Susunan Pesero ( untuk CV/ F i rma ) No.
Nama
No. Identitas
Alamat
Persentase
2. Pajak __________
G.
Nomor Pokok Wajib Pajak
b.
Bukti laporan Pajak terakhir (SPT tahunan)
: Tahun
:
Nama
Tgl/bln/thn lahir
Tingkat Pendidikan
1
2
3
4
No.
No.______tanggal _______
Data Personal i a ( Tenag a ahl i / tek ni s/ terampi l b adan usaha) [apabi l a di perl uk an]
No
H.
1
a.
Jabatan dalam pekerjaan 5
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/ keahlian
6
7
Tahun Sertifikat/ Ijazah 8
Data F asi l i tas/ Peral atan/ Perl eng k apan [apabi l a di perl uk an] Kapasitas atau
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan
Jumlah
output
2
3
pada saat ini 4
Merk dan tipe
Tahun pembuatan
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
Bukti Status Kepemilikan
5
6
7
8
9
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedi a yang tel ah b erdi ri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib meng i si tab el i ni .
29
No.
1
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Ringkasan Lingkup Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Nama 5
Alamat/ Telepon 6
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak
No/ Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
7
8
9
10
J. Data Peng al aman Perusahaan ( ni lai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun wak tu 10 ( Sepul uh) Tahun terak hi r)
No.
1
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Ringkasan Lingkup Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Nama 5
Alamat/ Telepon 6
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak
No/ Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
7
8
9
10
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[tempat],
[tanggal]
[bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi ____________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan]
( nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]
30
BAB VII. PETUNJUK PENG ISIAN DATA K UALIF IK ASI I.
Petunjuk Pengisian Untuk Peserta mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE ( User Guide )
31 BAB VIII. TATA CARA EVALUASI K UALIF IK ASI A.
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan akte perubahan terakhir (apabila telah mengalami perubahan); 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha : Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil dengan Klasifikasi Barang/Jasa Bidang Jasa Boga/Katering/Penyedia Makanan dan Minuman; 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2015); 5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subk ontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6. Memiliki pengalaman pada subbidang Pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman dan atau bahan makanan/minuman dan atau bahan pangan baik dilingkungan pemerintah atau swasta; 7. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Camat yang berlaku pada tahun 2016; 8. Surat pernyataan dari calon Penyedia Barang/ Jasa (bermaterai Rp.6.000,-) berisi tentang Calon Penyedia ti dak menuntut b aik perdata maupun pi dana k epada Pemi mpi n BLUD sel ak u Peng g una Ang g aran, apabila kegiatan/ pekerjaan ini tidak di sahk an/ di tetapk an dalam anggaran BLUD RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; 9. Surat pernyataan dari calon Penyedia Barang/ Jasa (bermaterai Rp.6.000,-) sekurang-kurangnya berisi tentang : a. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; c. Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya;
B.
Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
C.
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.
D.
Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.
32
BAB IX. BENTUK DOK UM EN K ONTRAK A. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJ ANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang __________ Nomor: __________ SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPKom] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen], selanjutnya disebut “PPK om” dan 1.
Untuk penyedia badan usaha , maka: [__________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut ”Penyedi a”]
MENGINGAT BAHWA: (a)
PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam SyaratSyarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pek erjaan Peng adaan Barang ”);
(b)
Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c)
PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d)
PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) 2) 3) 4)
telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1.
[untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ditulis sebagai berikut : “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah);”] [untuk kontrak Lump Sum ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp______________ (_________________ rupiah);”]
2.
peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3.
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada); b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; c. d. e. f.
surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada); spesifikasi khusus (apabila ada); spesifikasi umum; gambar-gambar (apabila ada); dan
33 g.
dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4.
Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas ;
5.
Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a.
PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) 2) 3) 4)
b.
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
6.
mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom ; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PPKom
Untuk dan atas nama Penyedia __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
[nama lengkap] [jabatan]
34
BAB X. SY ARAT -SY ARAT UM UM K ONTRAK ( SSUK )
A. K ETENTUAN UMUM 1.
Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
1.2
Pengguna Ang g aran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
1.3
K uasa Peng g una Ang g aran yang selanjutnya disebut K PA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
1.4
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK om adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
1.5
Pani ti a/ Pejab at Peneri ma Hasi l Pek erjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
1.6
Aparat Pengawas Intern Pemeri ntah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi .
1.7
Pe nyedi a adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
1.8
Sub penyedi a adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
1.9
Surat Jami nan yang selanjutnya disebut Jami nan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyara t (unconditional ), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPKom untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
1.10
K ontrak Peng adaan Barang / Jasa Pemeri ntah yang selanjutnya disebut K ontrak adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
1.11
Ni l ai K ontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.12
Hari adalah hari kalender;
1.13
Daftar k uanti tas dan harg a ( ri nci an harg a penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
1.14
Harg a Perk i raan sendi ri ( HPS ) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
1.15
Pek erjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
1.16
Jadwal wak tu pel ak sanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
1.17
Bag ian pekerjaan yang di sub k ontrak k an adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPKom;
1.18
M asa K ontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
1.19
Tang g al mul ai k erja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan
35 pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). 1.20
Tang g al penyel esai an pek erjaan adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
1.21
Tempat Tujuan Ak hi r adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
1.22
Tempat tujuan Peng i ri man adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
1.23
SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPKom dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD.
2.
Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3.
Bahasa dan Huk um
3.1
Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka
pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]. 3.2
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia ,
[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)]. 4.
5.
Larangan Korupsi, K ol usi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan
Asal Barang
4.1
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
4.2
Penyedia yang menurut penilaian PPKom terbukti melakukan laranganlarangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam
4.3
Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPKom kepada PA/KPA.
4.4
PPKom yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.1
Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
5.2
Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
5.3
Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
5.4
Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian
36 dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. 6.
K orespondensi
6.1
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7.
W akil sah para pi hak
Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPKom atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8.
Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9.
Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak .
10. Pengalihan dan/atau Sub kontrak
10.1
Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
10.2
Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
10.3
Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4
Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
10.5
Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
10.6
Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPKom. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.7
Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
B.
PELAK SANAAN, PENY ELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEM UTUSAN K ONTRAK
13. Jadwal Pel aksanaan Pek erjaan
14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK; 14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK; 14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
37 jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPKom, maka PPKom dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 14. Surat Pesanan
15. Prog ram Mutu
16. Rapat Persiapan Pel aksanaan K ontrak
15.1
PPKom menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
15.2
SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
15.3
Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
16.1
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPKom.
16.2
Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
16.3
Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
16.4
Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
16.5
Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPKom.
16.6
Persetujuan PPKom terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
17.1
PPKom bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
17.2
Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada; f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
17.3
Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
17. Li ngkup pekerjaan
Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
18. Standar
Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK. 20.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPKom jika dipandang perlu
19. [Pengawasan Pel aksanaan Pek erjaan
dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPKom. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 20.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak
untuk kepentingan PPKom. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPKom.] 20. [Perintah
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]
21. Pemeriksaan Bersama
22.1
Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPKom bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
22.2
Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat
38 Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPKom.
22. Inspeksi Pabrikasi
23. Pengepakan
24. Pengiriman
25. Asuransi
26. Transportasi
27. Ri siko 28. Pemeriksaan dan Pengujian
22.3
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
23.1
PPKom atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPKom dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
23.2
Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
23.3
Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
24.1
Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
24.2
Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
25.1
Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
25.2
Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
25.3
Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
26.1
Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
26.2
Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
26.3
Barang yang dikirimkan secara CIF ( Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
26.4
Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
26.5
Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
26.6
Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak
27.1
Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
27.2
Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
27.3
Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPKom sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 29.1 PPKom berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. 29.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPKom atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 29.3
Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
29.4
Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
29.5
Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil
39 Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPKom.
29. Uji Coba
30. W ak tu Penyelesaian Pek erjaan
29.6
Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
29.7
Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
30.1
Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
30.2
Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
30.3
Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPKom oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
30.4
Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
31.1
Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
31.2
Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPKom dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
31.3
31. Perpanjangan W ak tu
32. Incoterms
31.4
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
32.1
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPKom berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
32.2
PPKom berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
33.1
Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.
33.2
Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.
34.1
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKom untuk penyerahan pekerjaan;
34.2
Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
34.3
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKom meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
B.2 Penyelesaian Kontrak 33. Serah Terima Barang
40 34.4
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPKom untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
34.5
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
34.6
Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
34.7
Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
34.8
Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPKom atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPKom. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
34.9
34. Jaminan bebas Cacat Mutu/ G aransi
34.10
Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
34.11
PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPKom (apabila diperlukan)
34.12
Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPKom, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
35.1
35.2
Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
35.3
PPKom akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
35.4
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPKom, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
35.5
Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPKom akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPKom secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK om. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPKom dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
35.6
Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPKom dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
35. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
36.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPKom tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 36.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPKom berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
36. Layanan
Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana
41 Tamb ahan
tercantum dalam SSKK
B.3. Adendum 37. Perubahan Kontrak
38.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 38.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
38.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
38.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPKom. 38. Perubahan Li ngkup Pekerjaan
39. Perubahan Jadwal Pel aksanaan Pek erjaan
39.1
Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.
40.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk halhal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan Kahar.] [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom; b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau c. keadaan kahar.] 40.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. 40.3 PPKom dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 40.4 PPKom dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. 40.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.
B.4. Keadaan Kahar 40. Pengertian
41.1
Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
41.2
Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosial; d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
41.3
Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPKom paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang
42 berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Buk an Cidera Janji
41.4
Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
41.5
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
41.6
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
41.7
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPKom memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
42.1
Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
42.2 42. Perpanjangan W ak tu
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
43. Pemb ayaran
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK om memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.
B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak 44. Penghentian K ontrak
45. Pemutusan kontrak
45.1
Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
45.2
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPKom dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
45.3
Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
memungkinkan
45.4
Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
45.5
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPKom.
46.1
Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPKom atau pihak Penyedia.
46.2
PPKom dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
46.3
Penyedia dapat meemutuskan kontrak secara sepihak apabila PPKom tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
46.4
Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
43 setelah PPKom/penyedia menyampaikan pemberitahuan Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPKom. 46. Pemutusan K ontrak oleh PPK
rencana
47.1
Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPKom dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai deng an batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak; b. berdasarkan penelitian PPKom, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. f. Penyedia tanpa persetujuan PPKom/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; g. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPKom; h. Penyedia berada dalam keadaan pailit; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; j. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
47.2
Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa:
a. [Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];
nilai
paket
diatas
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaiakn pekerjaan); d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPKom sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
47. Pemutusan K ontrak Penyedi a
47.3
PPKom membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPKom sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPKom dan selanjutnya menjadi hak milik PPKom.
48.1
Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPKom apabila PPKom tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak, maka PPKom membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPKom sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPKom dan selanjutnya menjadi hak milik PPKom.
ol eh 48.2
48. Pemutusan K ontrak ak i b at l ai nnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPKom terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPKom dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA 49. Hak dan K ewajiban Penyedia
Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom;
44 d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. 50. Tang g ung jawab
Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
51. Peng g unaan Dok umen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPKom. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
52. Hak Atas Kekayaan Intel ek tual 53. Penang g ung an Dan Resi k o
54. [Perl i ndung an
54.1
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPKom beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPKom beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPKom) sehubungan dengan klaim yang timbul dari halhal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
54.2
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPKom.
54.3
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
54.4
Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
55.1
Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
55.2
Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
55.3
Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
55.4
Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]
Tenag a K erja ( apabi l a di perl uk an)
55. [Pemel i haraan Li ng k ung an ( apabi l a di perl uk an)
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]
56. [Asuransi (apabila 57.1
Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal
45
di perl uk an)
selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 57.2
Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini.]
57. Ti ndakan Penyedia yang mensyaratk an Persetujuan PPK
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
58. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan K operasi Kecil
59.1
Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaaannya.
59.2
Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
59.3
Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
59.4
Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di atas.
59.5
Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
59. [Penyedia Lain ( apabila ada)
Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]
60. [K eselamatan ( apabila di perlukan)
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.]
61. K erjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
62.1
Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
62.2
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPKom.
62.3
Penyedia tetap bertanggung disubkontrakkan tersebut.
62.4
Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
jawab
atas
bagian
pekerjaan
yang
62. Pemb ayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPKom mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. [Jaminan (apabila di persyaratkan)
64.1
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPKom sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
64.2
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
64.3
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
64.4
Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKom dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
46
64. Laporan Hasil Pek erjaan
65. K epemilikan Dok umen
64.5
Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
64.6
Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
64.7
Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.]
65.1
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
65.2
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
65.3
Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil PPKom.
Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPKom. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK om. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 66. Hak dan K ewajiban PPK
PPKom memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPKom; dan h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
67. F asilitas
PPKom dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
68. Peristiwa K ompensasi
69.1
Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPKom mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPKom tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPKom menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; e. PPKom memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam SSKK.
69.2
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPKom berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
69.3
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPKom, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
69.4
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
69.5
Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak
47 meminta ganti rugi. 69.6
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
69.7
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
69. [Personil dan/atau 70.1 Peralatan (apabila ada) 70.2
Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPKom.
70.3
Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPKom dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
70.4
PPKom dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
70.5
Jika PPKom menilai bahwa personil: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPKom.
70.6
Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPKom, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]
70.7
F.
PEM BAYARAN KEPADA PENYEDIA
70. Harga Kontrak
71. Pemb ayaran
71.1
PPKom membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
71.2
Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
71.3
[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan)].
72.1
Uang muka a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk : 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang . b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal PPKom menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPKom disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPKom harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki ijin untuk menjual produk jaminan ( suretyship) ditetapkan oleh Menteri
48
72.2
72. Perhitungan Akhir ( apabila di perlukan)
73. Penangguhan Pemb ayaran
Keuangan atau lembaga yang berwenang; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus); Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPKom, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. d. PPKom dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPKom dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.
72.3
Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPKom karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKom atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPKom, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan datadata.
73.1
Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
73.2
[Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPKom/Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPKom berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]
74.1
PPKom dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
74.2
PPKom secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
74.3
Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
74.4
Jika dipandang perlu oleh PPKom, penangguhan pembayaran akibat
49 keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. 74. [Penyesuaian
--
Harga (untuk K ontrak Harga Satuan serta K ontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan) G. PENG AWASAN MUTU 75. Pengawasan dan Pemeriksaan
76. Penilaian Pek erjaan Sementara oleh PPK
PPKom berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKom dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 77.1 PPKom dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 77.2
Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
77. Cacat Mutu
PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPKom atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
78. Pengujian
Jika PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi .
79. Perbaikan Cacat M utu
80.1
PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
80.2
Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
80.3
Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka: a. PPKom dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau b. PPKom berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPKom secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPKom dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPKom yang telah jatuh tempo.
80.4
PPKom dapat mengenakan Denda keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
Keterlambatan
untuk
setiap
H. PENY ELESAIAN PERSELISIHAN 80. Penyelesaian Perselisihan
81. Itikad Baik
81.1
Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
81.2
Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
82.1
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan
50 dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 82.2
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
82.3
Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
82.4
Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
51 BAB XI. SY ARAT -SY ARAT K HUSUS K ONTRAK ( SSK K ) A.
K orespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPKom :
B.
W ak i l Sah Para Pi hak
Nama : Alamat : Telepon : Website : Faksimili : Email :
__________ __________ __________ __________ __________ __________
Penyedia : Nama : Alamat : Telepon : Website : Faksimili : Email :
__________ __________ __________ __________ __________ __________
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPKom
:
__________
Untuk Penyedia Jasa :__________ Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPKom (apabila ada) C.
Jeni s K ontrak
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: ________
[diisi jenis kontrak yang sesuai] 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: ____________
[diisi jenis kontrak yang sesuai] 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: _____
[diisi jenis kontrak yang sesuai] 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: _________
[diisi jenis kontrak yang sesuai] D.
Tanggal Berlaku K ontrak
Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: __________ s.d. _________________
E. F.
Jadwal Pel ak sanaan Pek erjaan Standar
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : _______( _____ )( hari kalender/bulan/tahun) Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar ______________ (isi jenis standar yang dipersyaratkan seperti SNI, dll)
G.
Pemeri k saan Bersama
PPKom bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu ____________ hari setelah penandatangan kontrak.
H.
Inspek si Pab ri k asi
PPKom atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPKom melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu ______________ setelah penandatangan kontrak.
I.
Peng epak an
Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : ___________________
J.
Peng i ri man
Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : __________________________ Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPKom sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
K.
Asuransi
1.
Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi : ________________________
2.
Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir
[YA/TIDAK] 3.
Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]
52 L.
Transportasi
1.
Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir:
[YA/TIDAK] 2.
Penyedia
menggunakan
transportasi ______________ [ jenis barang melalui _____________
angkutan] untuk pengiriman [darat/laut/udara]
Serah terima dilakukan pada : [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan
M. Serah Teri ma
Akhir] N.
Pemeri k saan Peng uji an
dan
1.
Pemeriksaan dan _______________
pengujian
yang
dilaksanakan
meliputi:
2.
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: _______________
O.
Incoterms
Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____________
P.
G aransi dan l ayanan
1.
Masa Tanggung __________
2.
Masa layanan purnajual berlaku selama _________ (_______) [hari/bulan/tahun] setelah serah terima barang.
Jawab
Cacat
Mutu/Garansi
berlaku selama:
Q.
Pedoman Pengoperasi an dan Perawatan
Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.
R.
Layanan Tamb ahan
Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa : ________________
S.
Pemb ayaran Tag i han
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK om untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPKom.
T.
Sank si
Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _________
a. [dilakukan pemutusan kontrak,atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor] (dipilih salah satu) U.
Ti ndakan Penyedi a yang M ensyaratk an Persetujuan PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPKom adalah: __________
V.
W ak tu Penyel esai an Pek erjaan
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: ___ (__________) hari [hari/bulan/tahun]
W. K epemi l i k an Dok umen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________
X.
F asi l i tas
PPKom akan memberikan fasilitas berupa : __________
Y. Z.
Sumb er Pemb i ayaan Pemb ayaran Uang M uk a
Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
[jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar __% (__________ persen) dari Nilai Kontrak AA. Pemb ayaran Pek erjaan
Prestasi
BB. Denda dan G anti Rug i
1.
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.
2.
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: __________
3.
Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: __________
4.
bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPKom dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. ______________ (_________________)
1.
Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPKom memutuskan kontrak secara sepihak adalah : __________________
2.
Besarnya
denda
keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
sebesar
53 [1/1000 (satu perseribu) dari ______________
[sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan] [harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.] 3.
Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPKom yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : ________________
4.
Ganti rugi dibayarkan ________________
5.
Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : ________________
kepada
penyedia
dengan
cara
CC. Pencai ran Jami nan
Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas __________ [Negara/Daerah]
DD. K ompensasi
Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika ______________
EE. Harg a k ontrak
Kontrak Pengadaan ______________
FF. [Penyesuai an Harg a
GG. Penyelesaian Perselisi han
barang
ini
dibiayai
dari
sumber
:
pendanaan
1.
Untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____________ [Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya].
2. 3.
Indeks yang dipergunakan adalah indeks ____________(perdagangan, industri, impor, dll) sebesar ________________. Koefisien tetap adalah sebesar ______________
4.
Koefisien komponen kontrak adalah sebesar ____________]
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.” ] HH. LAINNYA (Apab i l a Ada)
54
Bab XII. Spesifikasi Teknis dan Gambar 1. Bahan Makanan dan Minuman Pasien Kena Pajak (PPn) :
NO
JENIS BARANG
VOLUM E
SATUAN
1
Agar - agar (coklat)
480
Sachet
2
Agar - agar (hijau)
216
Sachet
SPESIF IK ASI TEK NIS Branded setara swalow globe brand /Bola Dunia, 1 scht isi 7 g, warna coklat, baru, kemasan utuh, ED lebih dari 1 th Branded setara swalow globe brand /Bola Dunia, 1 scht isi 7 g, warna hijau, baru, kemasan utuh, ED lebih dari 1 th Branded setara swalow globe brand/ Bola Dunia, 1 scht isi 7 g, warna merah, baru, kemasan utuh, ED lebih dari 1 th Branded setara swalow globe brand /Bola Dunia, 1 scht isi 7 g, warna putih, baru, kemasan utuh, ED lebih dari 1 th Branded setara Knor Chicken Seasoning Powder (NAM)/AlSultan kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto 1 kg
3
Agar - agar (merah)
216
Sachet
4
Agar - agar (putih)
1080
Sachet
5
Bumbu Serba Guna
150
Pack
6
Coklat Batang
120
Bungkus
Baranded setara Collata/L'agie, baru, tidak apeg, 1 bungkus 250 gram, Ed lebih dari 1 tahun
7
Coklat Bubuk
130
Bungkus
Branded setara Van Houten/Wind Molen, kemasan bungkus, baru, tidak apeg, Ed lebih dari 1 tahun, netto 90g
8
Garam Halus
500
Bungkus
Branded setara Refina atau Dolpin, bersih, tidak menggumpal, Ed lebih dari 1 tahun, 1 bungkus isi 500 g
9
Garlic Bubuk
40
Botol
Branded koepoe-koepoe/AlSultan, baru, kemasan utuh, 1 botol isi 64 70 gram, ED lebih dari 1 tahun
Gula Halus
20
Bungkus
bersih, putih, kering, tidak menggumpal, 1 bungkus isi 250 gram
Kg
Bersih, lokal, bentuk batok , warna coklat, kering, tidak bergumpal, tidak basah, tidak bercampur ampas kelapa, kemasan 10 kg
Kg
Branded setara Gulaku/Gulaku Permium,Bersih, lokal, butiran kasar, kering, tidak bergumpal, kemasan 1 kg, utuh, ED lebih 1 th
Botol
Branded setara KoepoeKoepoe/Istana Bumbu, kemasan utuh, Ed lebih dari 1 tahun, netto 32 - 50 gram
Kg
Kering, bentuk bulat besar, utuh, warna hijau, tidak bau apeg, tanpa kotoran, tidak berjamur dan berbubuk
Kg
Kering, bentuk bulat besar, utuh, terkupas, warna kekuningan, tidak bau apeg, tanpa kotoran, tidak berjamur dan tidak berbubuk
10
11
12
13
14
15
Gula Jawa
Gula Pasir
Jinten Bubuk
Kacang Hijau
Kacang Hijau kupas
1300
3456
25
325
75
55
16
Kecap Ikan
17
Kecap Inggris
18
Kecap Manis
5
Botol
Branded setara Royal Gold/Merak, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto -/+ 200 ml
20
Botol
Branded setara ABC/Harum Sedap, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto 130 - 195 ml
Botol
Branded setara Bango /ABC kemasan botol kaca isi 620 ml,ED lebih dari 1 th, rasa manis sedang, tidak berlendir, tidak berbusa
600
19
Kemiri
120
Kg
Kering, bentuk bulat, utuh , warna putih kekuningan, bersih tanpa kotoran, tidak berjamur dan berbubuk
20
Kertas roti
240
Lembar
Bentuk lembaran, bersih, ukuran per lembar 100 x 75 cm
21
Ketumbar Bubuk
190
Botol
Branded Setara Koepoe-Koepoe /Mr.Boemboe, baru, kemasan utuh, 1 btl isi 25 gr - 50 gr, ED lebih dari 1 th
22
Kismis
20
bungkus
bersih, baru, bau khas, tidak berjamur, tidak apeg, 1 bungkus isi 250 gram
Botol
suplemen gizi buruk, kemasan 1 botol isi -/+10 ml, setara buatan RS Elisabeth, baru, jernih, tidak keruh, Ed lebih dari 6 bulan
23
Larutan mineral mix
20
24
Macaroni Sayur
45
Kg
Branded setara Sedani/Honic, kemasan plastik isi 1 kg, bentuk pipa/spiral, utuh, warna kuning jernih, tidak ada kotoran, tidak bau apek, ED lebih dari 1 tahun
25
Madu
40
Botol
Branded setara Madu Nusantara/Pramuka, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto -/+650 ml
26
Margarine
1250
Sachet
Branded setara Blue Band / Palmia, kemasan utuh, kemasan sachet 200 gr,ED lebih dari 1 th
27
Mayones
50
Botol
Branded setara Maestro, baru, bau khas, ED lebih dari 1 tahun, netto -/+ 225 ml ml
28
Merica Bubuk
210
Botol
Branded Setara Koepoe koepoe/Mr.Boemboe, baru, kemasan utuh, netto -/+60 - 85 gr, ED lebih dari 1 th
29
Mesis
175
Bungkus
Setara Ceres/safari, warna coklat, baru, bersih, tidak tengik, Ed 1 tahun, netto -/ + 225 gram
30
Minyak Goreng
920
Refill
Branded setara Bimoli/Filma ,kemasan 2 liter, ED lebih dari 1 th, jernih, tidak apeg/tengik, kemasan utuh
31
Minyak Wijen
12
Botol
Branded setara ABC/Matahari, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto 100 - 195 ml
56
32
Misoa
30
Bungkus
Branded setara sea lion/ ong tai, ED lebih dari 6 bln, kemasan dus utuh, isi 300 gram - 500gram, tdk hancur
33
Oregano
20
Botol
Branded setara Mr.BoemBoe, bersih, baru, kemasan utuh, 1 botol isi -/+20 gram, Ed lebih dari 1 tahun
34
Ovalet
115
Bungkus
Baru, kemasan utuh, tidak tengik, Ed lebih dari 1 tahun, netto 250 gram
Botol
Branded setara KoepoeKoepoe/Keranjang Sayur, bersih, baru, kemasan utuh, kemasan botol, netto 37 - 40 gram, ED lebih dari 1 tahun
Botol
Branded setara Koepoe-koepoe / Red Bell , perisa Cokelat, baru, kemasan utuh, Ed lebih dari 1 tahun, netto 55 ml - 60 ml
Botol
Branded setara Koepoe-koepoe / Red Bell, perisa pandan, baru, kemasan utuh, Ed lebih dari 1 tahun, netto 55 ml - 60 ml
Sachet
Branded setara Fermipan/Saft Instant, baru, tidak menggumpal, kemasan utuh, Ed lebih dari 1 tahun, 1 sachet isi 11 gram
Bungkus
Branded setara Rapindo/ Belycs, baru, tidak apeg, bersih, tidak ada kotoran, butiran berwarna merah dan putih, netto 100 - 200 gram
35
36
37
38
39
Pala Bubuk
Pasta Cokelat
Pasta Pandan
Ragi Instant
Sagu Mutiara
6
35
35
96
350
40
Saos Teriyaki
36
Botol
Branded setara Ajinomoto (Saori), kemasan botol, baru, tidak tengik, tidak berbusa, netto -/+ 275ml, ED 1 tahun
41
Saos Tiram
50
Botol
Branded setara Ajinomoto (Saori), kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto +/- 275 ml
Botol
Branded setara ABC/Indofood kemasan botol, netto 335 - 340 ml, baru, tidak berbusa, bau khas, ED lebih dari 1 th
Bungkus
Branded setara Ceres/Mariza, baru, tidak tengik, bau khas, rasa coklat, Ed lebih dari 1 tahun, netto 350 - 400 gram
Bungkus
Branded setara Mariza/Morin, baru, tidak tengik, bau khas, rasa strawberry, Ed lebih dari 1 tahun, netto 330 gram - 350 gram
Botol
Branded setara Marjan/ABC Spesial Grade, rasa cocopandan, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto 585 ml - 600 ml
42
43
44
45
Saos Tomat
Selai Coklat
Selai Strawberry
Sirup Cocopandan
350
50
50
90
46
Sirup Melon
90
Botol
Branded setara Marjan/ABC Spesial Grade, rasa melon, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, netto 500 ml 585 ml.
47
Soda Kue
20
Botol
Branded Setara Koepoe-Koepoe, baru, kemasan utuh, 1 btl isi -/+ 81 gr, ED lebih dari 1 th
57
48
49
soun
300
Susu Cair Coklat
180
Bungkus
Branded setara Long Kou/Sounku, kering, bersih, tidak berbau apeg/ tengik, putih, ED lebih dari 1 tahun, netto 150 - 250 gram
Pack
Branded setara Susu Ultra/Indomilk, baru, kemasan utuh, tidak basi, Ed lebih dari 1 tahun, rasa coklat, netto 1 liter
50
Susu Cair Putih
450
Pack
Branded setara Susu Ultra/Indomilk, baru, kemasan utuh, tidak basi, Ed lebih dari 1 tahun, rasa plain, netto 1 liter
51
Susu Kental Manis
240
Sachet
Branded setara Bendera/Indomilk, baru, kemasan utuh, putih, Ed lebih dar 1 tahun
52
T eh
1000
Bungkus
Branded setara Gopek atau Tongji, kemasan 1 bungkus isi 80 gr,utuh ED lebih dari 1 th
Kg
Branded setara Rose Brand, baru, bersih, tidak apek, tidak berkutu, kemasan utuh, ED lebih dari 1 tahun, kemasan 1/2 kg
Kg
Branded setara RoseBrand, kemasan utuh, tidak berkutu, baru, bersih, tidak apeg, Ed lebih dari 1 tahun, kemasan 1/2 kg
53
54
Tepung Beras
Tepung Ketan Putih
800
30
55
Tepung Maizena
450
Dos
Branded setara Maizenaku/Maizena, kering, tidak berbau apeg, kemasan utuh, bersih, ukuran -/+ 150 gram, ED lebih dari 1 th
56
Tepung Panir Halus
350
Bungkus
Baru, putih, tidak apek, bersih, kering, 1 bungkus isi 250 gram
57
Tepung Roti
200
Bungkus
Branded setara Mama Suka/Kobe, 1 bks isi 350 - 500 gr, baru, kemasan utuh, ED lbh dari 1 th
58
Tepung Sagu
85
Bungkus
Branded setara Alini/Merapi, bersih, putih, tidak apek, kering, 1 bks isi 500 gram ED lebih dari 1 tahun
59
Tepung Terigu
700
Kg
Branded setara Segitiga atau Kunci Biru, baru, tidak apek, bersih, netto 1 kg,ED lebih dari 1 Th
60
Vanili
500
Sachet
Branded setara Mobile/Teratai, baru, bau khas, netto -/+ 2 gram
2. Bahan makanan dan minuman tidak kena pajak (PPn) : No.
JENIS BARANG
VOLUM E
SATUAN
SPESIF IK ASI TEK NIS
61
Beras
7750
Kg
Setara Bramo Kepala/C4 super, bau harum, tidak berjamur, warna putih, bersih tanpa kotoran
62
Telur ayam
4400
Kg
Bentuk seragam, 1 kg isi 15 - 16 butir, baru, bersih, tidak ada kotoran yang menempel, dikemas dalam rak telur plastik
58
Bab XIII. Daftar Kuantitas dan Harga NO
NAMA / JENIS BARANG
VOLUME
SATUAN BARANG
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH HARGA (Rp)
A. Bahan M akanan dan Minuman Pasien Kena Pajak (PPn) :
1 2 3 Jumlah A B.
Rp. .................
Bahan M akanan dan Minuman Pasien Tidak Kena Pajak (PPn) :
1 2 Jumlah B TOTAL HARGA (A + B)
Rp. ................. Rp. .................
Terbilang : .................... (dalam huruf) Catatan : 1. Harga sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku; 2. Harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan eskalasi kenaikan harga barang sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.
K eterang an ( Untuk K ontrak Harg a Satuan) 1.
Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2.
Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3.
Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4.
Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5.
Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6.
Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah
i
BAB XIV. BENTUK DOK UM EN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ) Surat Penunjuk an Penyedi a/ Jasa ( SPPBJ)
[kop surat K/L/D/I] Nomor: __________ Lampiran: __________
__________, __ __________ 20__
Kepada Yth. __________ di __________ Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _______________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________perihal __________ dengan nilai [penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp__________ (__________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja ULP] ......... dst
ii
B.
BENTUK SURAT PESANAN
[kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PESANAN ( SP) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] __________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] __________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: __________ [nama Penyedia] __________ [alamat Penyedia] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.
Rincian Barang:
No.
Jenis Barang
Satuan Ukuran
Kuantitas
Harga Satuan
Total Harga1
2.
Tanggal barang diterima: __________;
3.
Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4.
Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________
5.
Alamat pengiriman barang : __________________________________
6.
Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. __________ , __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ M eneri ma dan menyetujui : Untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia]
[tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia peorangan] [jabatan]
1
Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
iii C.
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK
[K op Bank Penerbi t Jami nan] G ARANSI BANK seb ag ai JAM INAN PELAK SANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut :
PENJAM IN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : _______________________________________[nama PPKom] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut :
PENERIM A JAM INAN
sejumlah uang Rp ___________________________________________________ (terbilang _____________________________________________________ ______) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan_____________berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________tanggal______________, apabila: Nama : ______________________________ [ nama penyedia] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut :
Y ANG DIJAM IN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa : a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d.____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________ _____. Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ____________
[Bank] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke _____[bank]
Materai Rp. 6.000,____________
[Nama & Jabatan]
iv D.
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
[K op Penerbi t Jami nan] JAM INAN PELAK SANAAN Nomor Jaminan: __________________ 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
Nilai: ______________
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________ [nama], __________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [nama penebit jaminan], _________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [____________ [nama PPKom], __________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ______(terbilang_______________ ) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ______________sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengena i pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
Dikeluarkan di _______________ Pada tanggal _____________________ TERJAM IN
PENJAM IN Materai Rp. 6.000,-
_ _ _______ _ _ _ _
[Nama & Jabatan]
_________________
[Nama & Jabatan]
v
E.
BENTUK JAMINAN UANG M UKA DARI BANK
[K op Bank Penerbi t Jami nan ] G ARANSI BANK seb ag ai JAM INAN UANG M UK A No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut :
PENJAM IN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : _______________________________________[nama PPKom] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut :
PENERIM A JAM INAN
sejumlah uang Rp ____________________________________ _______________ (terbilang _____________________________________________________ ______) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________ berdasarkan Kontrak No.___________tanggal___________, apabila: Nama : ______________________________ [nama penyedia] Alamat : ___________________________________________ ______ selanjutnya disebut :
Y ANG DIJAM IN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d.____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing -masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________ ___. Dikeluarkan di Pada tanggal
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk menkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
[Bank] Materai Rp. 6.000,____________
[Nama & Jabatan]
: :
____________ ___________
vi F.
BENTUK JAMINAN UANG M UKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAM INAN UANG M UK A
Nomor Jaminan: ____________________ 1.
2.
3. 4. 5.
6. 7.
Nilai: ___________________
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penebit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ________________ [nama PPKom], __________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang___________________________) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal ______________dari PENERIMA JAMINAN. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di ________________ pada tanggal _____________________ TERJAM IN
PENJAM IN Materai Rp. 6.000,-
Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
_ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________
[Nama & Jabatan]
[Nama & Jabatan]
