SOSIOLOGI PENDIDIKAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN Buku Perkuliahan Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Dr. Ali Maksum, M. Ag. , M. Si.

Supported by: Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRAKATA Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Swt. , yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah serta menganugerahkan tetesan ilmu, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Sosiologi Pendidikan dengan baik dan lancar. Sosiologi Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu pendidikan dan keguruan di berbagai perguruan tinggi. Tujuan utama matakuliah ini adalah agar mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis proses pengembangan sosial peserta didik, peran sosial lembaga pendidikan, dan pengaruh masyarakat dan sistem non‐pendidikan terhadap lembaga pendidikan, untuk keefektifan pemilikan

pengetahuan

dan

ketrampilan

berkehidupan

bermasyarakat. Teori dan praktik pendidikan selain dibangun di atas landasan Ilmu Pendidikan, juga di bangun di atas landasan ilmu‐ilmu lain, seperti Filsafat, Psikologi, dan Sosiologi. Jika Psikologi terfokus pada pengembangan individual peserta didik dan Filsafat terfokus pada hakekat pendidikan, hakekat peserta didik dan arah ke mana mereka akan dikembangkan, maka Sosiologi terfokus pada pengembangan sosial peserta didik, peran sosial lembaga pendidikan, dan pengaruh masyarakat

dan

sistem

non‐pendidikan

terhadap

lembaga

pendidikan. Sosiologi yang memberikan landasan pada teori dan praktik pendidikan disebut dengan Sosiologi Pendidikan. Karena itu, calon guru Pendidikan Agama Islam, melalui Sosiologi Pendidikan, dibantu memperoleh bekal‐bekal dasar yang terkait dengan pengembangan sosial peserta didik, peran sosial lembaga pendidikan, dan pengaruh masyarakat dan sistem non‐pendidikan ii


terhadap lembaga pendidikan. Mata kuliah ini bersama mata kuliah ISBD, Sosiologi Agama, KKN berperan membantu mahasiswa memiliki salah satu kompetensi utama lulusan program studi Pendidikan Agama Islam, yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan berkehidupan bermasyarakat. Dalam mata kuliah ini akan dibicarakan beberapa hal yang dianggap penting dari Sosiologi Pendidikan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan, anak didik, dan masyarakat. Di dalamnya dibahas mulai dari sejarah, teori, dan praktek lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan anak didik, masyarakat, dan aspek‐aspek eksternal pendidikan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pencantuman catatan kaki dan daftar pustaka, di samping untuk memberikan keterangan pengambilan data atau sumber, juga untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa membaca dan mendalami sendiri pada sumber‐sumber yang dimaksud. Sehingga pembaca tidak cukup puas dengan isi yang tertulis dalam buku ini. Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, untuk itu komentar, saran, dan kritik membangun dari para pembaca untuk memperbaiki dan melengkapi penjelasan serta uraian ini, dikesempatan lain, sangat penulis harapkan.

Malang, 10 Desember 2013

Dr. Ali Maksum, M. Ag. , M. Si.

iii


KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen. Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel Surabaya bekerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB) telah menyelenggarakan Training on Textbooks Development dan Workshop on Textbooks bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut

telah

menghasilkan

25

buku

perkuliahan

yang

menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing‐masing jurusan/prodi di 5 fakultas. Buku perkuliahan yang berjudul Sosiologi Pendidikan merupakan salah satu di antara 25 buku tersebut yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan program S‐1 Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan, UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel. Kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB) yang telah memberi support atas terbitnya buku ini, tim iv


fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. H. Abd. A’la, M. Ag. NIP. 195709051988031002

v


DAFTAR ISI PENDAHULU Halaman Judul ........................................................................................... Prakata ....................................................................................................... Kata Pengantar Rektor............................................................................... Daftar Isi ....................................................................................................

i ii iv vi

ISI PAKET Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13

: : : : : : : : : : : : :

Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan ..................................... Sejarah Perkembangan Sosiologi Pendidikan ....................... Pendidikan Dan Masyarakat ................................................ Peran Sosial, Edukatif, Dan Profesi Guru............................. Sekolah, Sosialisasi Anak, Dan Pembentukan Kepribadian . Stratifikasi Sosial .................................................................. Mobilitas Sosial .................................................................... Moral Dan Penyimpangan Perilaku ...................................... Perubahan Sosial ................................................................... Kesetaraan Gender ............................................................... Pendidikan Dan Politik ......................................................... Globalisasi ............................................................................ Multikulturalisme .................................................................

1 26 54 65 82 103 115 128 149 162 178 225 238

PENUTUP Sistem Evaluasi dan Penilaian ................................................................... 251 Daftar Pustaka ........................................................................................... 255 Riwayat Hidup Penulis .............................................................................. 258

vi


Konsep Sosiologi Pendidikan

PAKET 1 KONSEP DASAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN Bagian ini akan membahas tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Materi yang ini merupakan pengantar untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya sosiologi pendidikan. A. Pengertian Sosiologi Pendidikan Untuk mengerti dan memahami disiplin sosiologi pendidikan, maka diperlukan telaah secara komprehensif, yang dimulai dari definisi, sejarah kemunculannya sampai menjadi sebuah pendekatan yang diakui dan dikenal luas. Mempelajari sosiologi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari telaah komprehensif tersebut, karena kemunculan disiplin ilmu ini merupakan persentuhan antara disiplin sosiologi dan ilmu pendidikan. Pada awalnya, sosiologi dan ilmu pendidikan memiliki wilayah kajian yang berbeda. Namun karena perkembangan sosial yang berlangsung menyebabkan kedua disiplin ilmu ini bersinergi. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan merupakan subdisiplin yang menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin sosiologi dengan ilmu pendidikan. Ruang jembatan tersebut secara garis besar diisi dengan titik-titik persentuhan dalam konsep, teori, metodologi, ruang lingkup, maupun pendekatan yang dipergunakan. Secara historis, sosiologi dan pendidikan dianggap sebagai pengetahuan kuno, yang keberadaannya berbarengan dengan awal mula adanya manusia. Apabila sosiologi dipahami dalam arti luas, yakni sebagai social interraction (interaksi sosial) atau human relationship (hubungan antar manusia), maka sosiologi telah ada sejak zaman Nabi Adam. Namun sosiologi dalam pengertian scientific (ilmu pengetahuan), yakni sebagai ilmu yang tersistematisasi dan bermetode, maka baru diakui sejak abad ke 19 melalui Auguste Comte 1



(1798-1857), yang kemudian ia dikenal sebagai bapak pendiri sosiologi. Demikian juga dengan pendidikan, kalau pendidikan dipahami dalam arti luas, yakni sebagai proses belajar, mengenal, dan mengetahui, maka pendidikan telah ada sejak zaman Nabi Adam juga. Ketika Allah swt mengajari Adam utuk mengenal nama-nama seluruh benda yang ada di sekitarnya, dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai aktivitas pendidikan (QS. Al-Baqarah: 31): “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya kemudian Dia perlihatkan kepada para Malaikat seraya berfirman, ‘sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!’”. Tetapi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu pendidikan baru diakui pada abad 19, ketika para ahli berhasil merumuskan obyek, metode, dan sistemnya. Mempelajari sebuah ilmu sebaiknya dimulai dari definisinya. Mengetahui definisi akan memudahkan kita untuk mengerti dan memahami isinya. Begitu juga dalam mempelajari sosiologi pendidikan kita diharuskan mengetahui apa definisi sosiologi pendidikan itu? Istilah sosiologi pendidikan merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata; sosiologi dan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan ini secara terperinci, lebih baik ditinjau dari perspektif etimologis dan terminologis. Secara etimologis (asal-usul kata), “sosiologi pendidikan” berasal dari kata ‘sosiologi’ dan ‘pendidikan.’ ‘Sosilogi’ berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata ‘socius’ dan ‘logos’. ‘Socius’ (Yunani) yang berarti ‘kawan’, ‘berkawan’, ataupun ‘bermasyarakat’, sedangkan ‘logos’ berarti ‘ilmu’ atau bisa juga ‘berbicara tentang sesuatu’. Dengan demikian secara harfiah istilah “sosiologi” dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. 1

1

Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),145. 2



Secara terminologis, beberapa ahli mendefinisikan sosiologi secara agak berbeda. Marx Weber memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan sosial serta hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. 2 Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari: (a) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial (misal: antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; dan gerakan masyarakat dengan politik); (b) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misal: gejala geografis dan biologis). 3 Dari berbagai definisi yang dikemukan oleh para ahli dapatlah disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris yang di dalamnya terkandung studi tentang kelompokkelompok manusia, tatanan sosial, perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. 4 Jadi sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Sementara istilah pendidikan, secara etimologis mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris, dan al-tarbiyah, alta’lîm, al-ta’dîb, dan al-riyādah, dalam bahasa Arab. Walau setiap term tersebut mempunyai makna yang berbeda, karena perbedaan teks 2

George Rirzer, Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,Terj. Alimandan (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), 38. 3 Pitirim A. Sorokin, Contemporary Sociological Theories (New York: Harper and Row, 1928), 760-762. 4

Lihat: Soerjono Soekanto, Sosiologi RajaGrafindo, 2003), Cet. ke-35, 20-23.

Suatu

Pengantar

(Jakarta:

3



dan konteks kalimatnya, namun dalam beberapa hal, term-term tersebut mempunyai kesamaan makna. Dalam definisi ini buku ini diambil sisi kesamaannya. Pengertian ‘pendidikan’, secara sederhana, adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. 5 Secara terminologis, menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, mendefinisikan pendidikan (tarbiyah) sebagai upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematik dalam berpikir tajam, berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan bahasa lisan dan terampil berkreativitas. 6 Sementara Azyumardi Azra menganggap pendidikan sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. 7 Pengertian lain, pendidikan dipahami sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka. Selain itu juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. 8 Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka. Dari penjelasan tentang asal-usul kata sosiologi pendidikan di atas, kini saatnya memahami apa arti sebenarnya dari sosiologi pendidikan itu? Secara singkat, yang menjadi masalah sentral sosiologi pendidikan adalah aspek-aspek sosiologi dalam pendidikan. 5

Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Prenada, 2011), 8. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah wa Ta’lîm (Saudi Arabiah: Dār Al- Ahya), h. 7. 7 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; tradisi dan modernisasi menuju milenium baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 3. 8 M. Sargent, The New Sociology for Australians (3rd Ed) (Melbourne: Longman Chesire, 1994). 6

4



Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan yang sangat fundamental. Secara terminologis (istilah), menurut Zainuddin Maliki, sosiologi pendidikan adalah kajian bagaimana institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan outcome pendidikan dan begitu pula sebaliknya. 9 Menurut definisi ini terdapat hubungan timbal-balik antara pendidikan dan perkembangan sosial. Pendidikan akan melahirkan perubahan sosial, begitu juga perubahan sosial mempengaruhi arah pendidikan, sehingga antara pendidikan dan perubahan sosial terdapat hubungan simbiosis-mutualisme. Menurut S. Nasution, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. 10 Definisi ini menginginkan pendidikan sebagai aktivitas sosial agar dapat mencetak generasi yang memiliki kepribadian, karakter, dan moral yang baik. Abdullah Idi mendefinisikan sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, dimana terdapat suatu hubungan sosial (social relationship) yang dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. 11 Dari definisi ini dapat diambil pemahaman bahwa institusi pendidikan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan agar dapat dijadikan bekal dalam kehidupannya. Damsar mendefinisikan sosiologi pendidikan ke dalam dua pengertian. Pertama, sosiologi pendidikan adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi 9

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 5. 10 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2. 11 Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 20. 5



interaksi sosial, dengan pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan. Juga sebaliknya, bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Kedua, sosiologi pendidikan diartikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. 12 Masih banyak lagi definisi yang dibuat oleh para ahli tentang sosiologi pendidikan. Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang membahas dan diterapkan dalam memecahkan segala problematika yang ada dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan, guru, dan sesamanya, begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan, sehingga aspek-aspek sosiologi yang ada dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala suatu yang berhubungan dengan pendidikan, guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Kajian sosiologi pendidikan menekankan implikasi dan akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah-masalah pendidikan dari sudut totalitas lingkup sosial kebudayaan, politik dan ekonomisnya bagi masyarakat. Apabila psikologi pendidikan memandang gejala pendidikan dari konteks perilaku dan perkembangan pribadi, maka sosiologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. B. Tujuan Mempelajari Sosiologi Pendidikan Ada beberapa konsep tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan, di antaranya, menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk: 1) Menganalisis proses sosialisasi. 2) Menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. 12

Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), 9-11. 6



3) Menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. 4) Membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. 5) Menganalisis tujuan pendidikan secara obyektif. 6) Menpelajari kelakukan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. 13 Sementara menurut Nasution, ada beberapa konsep tentang tujuan Sosiologi Pendidikan, antara lain sebagai berikut: 1) Analisis proses sosiologi. 2) Analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, 3) Analisis intraksi social di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, 4) Alat kemajuan dan perkembangan social, 5) Dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, 6) Sosiologi terapan, dan 7) Latihan bagi petugas pendidikan. 14 Sedangkan menurut Ary Gunawan, tujuan sosiologi pendidikan sebagai berikut: 1) Menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak perlu diperhatikan. 2) Menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak pakar atau orang yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan peran yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat. Sebab, dengan memiliki ijazah yang tinggi, seseorang akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi serta penghasilan yang lebih banyak. Benarkah? 3) Menganalisis status pendidikan di dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah tempat lembaga pendidikan berada. 13 14

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 2-3. S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 7



Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup baik animo mahasiswanya. 4) Menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Peran atau aktivitas warga yang berpendidikan sering menjadi ukuran tingkat kemajuan suatu masyarakat. Orang-orang berpendidikan mudah untuk berperan dalam masyarakat. 5) Menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dipulangkan pada filsafat hidup bangsa tersebut. 6) Memberikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru atau orang yang terlibat dalam pendidikan sehingga memberikan kontribusi yang tepat terhadap proses pendidikan. 15 Konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses sehingga pendidikan dapat dijadikan instrument oleh individu untuk dapat berintraksi secara tepat di komunitas dan masyarakatnya. Pada sisi yang lain, sosiologi pendidikan akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan bentuk lain dari pola budaya yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Pendidikan tugasnya tentu saja memberi penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi, apakah fenomena tersebut merupakan sesuatu yang harus terjadi, dan bagaimana mengatasi segala implikasi yang bersifat buruk dari berkembangnya fenomena tersebut, sekaligus memelihara implikasi dari berbagai fenomena yang ada.

15

Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 51. 8



C. Obyek Sosiologi Pendidikan Obyek sosiologi pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yakni obyek material dan obyek formal. 1. Obyek Material Obyek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan. Yang dipermasalahkan sosiologi pendidikan adalah masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Ketiga masalah pokok sosiologi pendidikan ini apabila dijabarkan lebih detail menyangkut persoalan seputar kelompok sosial, struktus sosial, kelas, sekolah, guru, anak didik, keluarga, stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan sebagainya, masing-masing terangkum dalam wilayah suatu sistem sosial. Tiap-tiap sistem sosial merupakan kesatuan integral yang mendapat pengaruh dari: (1) sistem sosial yang lain; (2) lingkungan alam; (3) sifat-sifat fisik manusia, dan (4) karakter mental penghuninya. 16 2. Obyek formal Obyek formal sosiologi pendidikan adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelaskan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan obyek material, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan insitusi pendidikan. Sehingga obyek formal sosiologi pendidikan adalah bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat. Perspektif sosiologi pendidikan mempersoalkan pertemuan dan percampuran dari lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas sedemikian rupa sehingga terbentuknya tingkah laku tertentu dan sekolah atau lingkungan pendidikan dianggap sebagai bagian dari total cultural milliu. Oleh karena itu, sudut pandang sosiologi pendidikan memberikan penekanan bahwa dalam lembaga-lembaga, 16

Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 25. 9



kelompok-kelompok sosial dan proses sosial terdapat hubungan yang saling terjalin, di mana di dalam interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Penjelasan tersebut melekat kuat aspek sosiologisnya. Sementara dari segi paedagogisnya, bahwa seluruh individu dan masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa, kelompokkelompok sosial dan proses-proses sosialnya, berlangsung di seputar sistem pendidikan yang selalu bergerak dinamis. D. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Antara ahli sosiologi pendidikan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pokok bahasan utama dalam sosiologi pendidikan adalah institusi pendidikan formal, dan institusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat adalah sekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai jenjang prasekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Di samping pendidikan formal yang menjadi pokok bahasan utama sosiologi pendidikan, pendidikan non formal dan informal pun tidak luput dari perhatian para ahli sosiologi. Merurut Katamto Sunarto, Guru Besar pada FISIP Universitas Indonesia, para ahli sosiologi pendidikan membagi tiga pokok bahasan sosiologi pendidikan, yaitu: 1. Sosiologi pendidikan makro, yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat: misalnya hubungan pendidikan dengan agama, sampai sejauh mana lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap anak didik dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Hubungan pendidikan dan politik; sampai sejauh mana sekolah menjalankan perannya dalam proses sosialisai politik. Hubungan antara pendidikan dan ekonomi; sampai sejauh mana sistem pendidikan formal berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja di sektor formal yang telah siap pakai, atau sejauh mana orang yang 10



menikmati fasilitas pendidikan formal yang dibiayai negara memang merupakan orang yang membayar pajak secara setara. 2. Sosiologi pendidikan meso, yang mempelajari hubunganhubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada sosiologi pendidikan meso ini sekalah dipandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan aturan-aturan tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Di sini dibahas tentang struktur organisasi sekolah, peran dan fungsinya dalam organisasi sekolah, serta hubungan organisasi sekolah dengan strukrur organisasi masyarakat yang lain. 3. Sosiologi pendidikan mikro, yang membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan, misalnya pengelompokkan yang terbentuk di kalangan mereka, sistim status, interaksi di dalam kelas, baik sesama siswa maupun siswa dengan guru. 17 Sementara itu ruang lingkup sosiologi pendidikan yang lebih lingkup di kemukakan oleh Sanapiah Faisal dan Nur Yasik. Mereka memandang ruang lingkup sosiologi pendidikan itu haruslah membahas masalah-masalah: 1. Analilis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial. 2. Sosiologi pendidikan sebagai pemberi tujuan bagi pendidikan. 3. Aplikasi pendidikan bagi pendidikan. 4. Proses pendidikan merupakan proses sosialisasi. 5. Peranan pendidikan dalam masyarakat. 6. Pola interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. 7. Ikhtisar mengenai berbagai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan. 18

17

Katamto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1993),

2. 18

Sanapiah Faisal dan Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), 48-54. 11



Dari beberapa pendapat di atas, secara umum, inti dari persoalan sosiologi pendidikan membahas seputar konsep-konsep antara lain, mencakup; (1) masyarakat; (2) institusi sosial; (3) peran; (4) norma; (5) interaksi sosial ; (6) konflik sosial; (7) perubahan sosial; (8) permasalahan sosial; (9) penyimpangan, (10) globalisasi, dan (11) kelompok. Dalam buku ini, persoalan-persoalan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa bab dan sub bab agar penjelasannya dapat diuraikan secara mendetail dan mendalam. Sehingga dalam buku ini masalahmasalah tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Membahas tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Dalam kategori ini dibahas hal-hal sebagai berikut: a. Pengertian Sosiologi Pendidikan b. Tujuan Mempelajari Sosiologi Pendidikan c. Obyek Sosiologi Pendidikan d. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan e. Pentingnya Mempelajari Sosiologi Pendidikan f. Bidang Penelitian Sosiologi Pendidikan 2. Membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, sosiologi pendidikan tentu mempunyai sejarah dan tokoh-tokoh yang terlibat membidani lahirnya sosiologi pendidikan. Karena itu, bab ini membahas tentang: a. Sejarah dan Tokoh Sosiologi Pendidikan b. Paradigma Sosiologi Pendidikan 3. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Pembahasan bab ini meliputi: a. Individu dan Masyarakat b. Pendidikan dan Lingkungan Sosial c. Fungsi Sekolah bagi Masyarakat d. Pendidikan dan Pembaruan Masyarakat 4. Guru merupakan faktor penting dalam interaksi di sekolah dan di masyarakat. Terkait dengan persoalan guru, dibahas antara lain: a. Peran guru di sekolah 12



b. Peran guru di masyarakat c. Guru sebagai profesi 5. Hubungan sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Dalam kategori ini meliputi pembahasan: a. Pengertian sekolah b. Sosialisasi anak c. Pembentukan kepribadian d. Sekolah dan Screening Moral 6. Stratifikasi sosial merupakan fakta yang masih terdapat di masyarakat. Pembahasan dalam masalah ini meliputi: a. Pengertian stratifikasi sosial b. Sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial c. Pendidikan dan stratifikasi sosial 7. Pendidikan terkait erat dengan terjadinya mobilitas sosial. Masuk dalam pembahasan ini adalah: a. Mobilitas sosial b. Pendidikan dan mobilitas sosial c. Tingkat sekolah dan mobilitas sosial 8. Moralitas dan perilaku. Bagian ini membahas tentang: a. Konsep Dasar Moral b. Penyimpangan Perilaku c. Penyimpangan Perilaku Pelajar d. Sekolah dalam Pembentukan Karakter Moral 9. Perubahan sosial dan kaitannnya dengan pendidikan. Analisis pada bagian ini meliputi: a. Konsep dasar perubahan sosial b. Teori-teori perubahan sosial c. Pendidikan dan perubahan sosial 10. Kesadaran tentang gender terkait erat dengan tingkat pendidikan dalam masyarakat. Masuk dalam pembahasan ini masalahmasalah: a. Konsep Dasar Gender b. Konsep Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender c. Pendidikan dan Kesetaraan Gender 13



11. Hubungan politik dan pendidikan menjadi persoalan menarik dalam sosiologi pendidikan. Pembahasan dalam persoalan ini meliputi: a. Demokrasi b. Korupsi c. HAM d. Civil Society e. Pendidikan dalam Konteks Demokrasi, Korupsi, HAM, dan Civil Society 12. Fenomena globalisasi sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pada bagian ini membahas: a. Pengertian globalisasi b. Sektor-sektor globalisasi c. Pendidikan dan globalisasi 13. Fenomena multikulturalisme merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Pembahasan bagian ini meliputi: a. Pengertian multikulturalisme b. Membangun masyarakat Inklusif dan Toleran c. Pendidikan dan Multikulturalisme. E. Pentingnya Mempelajari Sosiologi Pendidikan Aktivitas pendidikan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Sementara masyarakat senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi. Agar pendidikan tidak kehilangan arah dalam menghadapi masyarakat yang terus berubah, maka dunia pendidikan perlu terus mengkaji dan menganalisis aspek-aspek perubahan, baik dari perspektif positif maupun negatifnya. Setelah itu dunia pendidikan perlu mengembangankan aspek positifnya dan meminimalisasi aspek negatifnya. Calon guru, guru, dosen, dan siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan, perlu mempelajari sosiologi pendidikan, karena beberapa alasan: 14



Pertama, pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Jika pendidikan tidak menghasilkan manusia yang siap memasuki masyarakat dengan segala bentuk tuntutan dan karakternya, maka pendidikan dianggap gagal memberikan bekal dan prasyarat memasuki perubahan dan masa depan. pendidikan, sekolah dan guru, harus bisa membekali siswanya kemampuan kreatif dengan memberi pengetahuan dan pengalaman hidup secara profesional di tengah masyarakat ekonomi dan masyarakat pengetahuan. Beri pengetahuan profesional kepada siswa, kreatifitas dan kapabelitas memahami dunia yang berubah, dengan segala dampaknya, tempat mereka akan bekerja dan menjalani hidupnya. Di sinilah pentingnya dunia pendidikan memanfaatkan jasa pemikiran sosiologis. 19 Kedua, praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak, namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Pendidikan bagaimanapun merupakan tempat yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan tata nilai kemanusiaan, tata masyarakat yang disemangati oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat ekonomi apalagi dalam mode produksi ekonomi tingkat lanjut dapat menggiring siapa saja menjadi komunitas yang terdistorsi, termasuk masyarakat kependidikan menjadi institusi ekonomi yang hanya mengabdi kepada kepentingan kapitalis. Pendidikan harus tetap mampu menjadi institusi penyembuhan di tengah masyarakat yang tidak menentu, yang terbelah, masyarakat yang sakit. 20 Ketiga, pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis, karena ia bukan sekedar mesin atau teknologi pembelajaran saja. Sekolah dan guru tidak lagi bisa berkacamata kuda. Dalam hal ini hanya mempertinggi kapabilitas mereka dalam 19 20

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 7. Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, op.cit., hal. 8. 15



mengejar target kurikulum, memperbaiki test score para siswanya dan hanya fokus kepada keberhasilan dalam ujian akhir nasional. Pendidikan harus dikaitkan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan masyarakat berada. Pendidikan harus memberikan pencerahan kepada siswanya untuk memahami dunia yang selalu berubah cepat. Dunia yang tidak lagi memiliki batas teritorial, lokal, regional, dan bahkan nasional. 21 Manusia sekarang hidup di zaman global, yang tidak ada sekat-sekat lagi antara satu negara dengan negara lain. Dalam mengahadapi dunia yang setiap saat berubah tersebut, pendidikan harus membekali kepada anak didiknya untuk selalu siap berubah (ready to change) dan siap belajar (ready to learn). Keempat, pendidikan sebagai “agent of social change”, di satu sisi, dituntut mempunyai fungsi transformatif, yakni pendidikan menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat agar tidak ketinggalan dalam dinamika perubahan. Lembaga-lembaga pendidikan dituntut memberikan berbagai pengalaman kepada peserta didik dan masyarakatnya, baik ilmu, teknologi maupun keterampilan untuk menghadapi masa depan. Sementara di sisi lain, pendidikan tetap dituntut mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nilai-nilai budaya bangsa seperti struktur keluarga, agama, norma sosial, dan filsafat hidup berbangsa perlu dipertahankan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bernegara. F. Area Penelitian Sosiologi Pendidikan Sebagai suatu bidang studi, sosiologi pendidikan menyuguhkan masalah-masalah yang menarik untuk diteliti. Begitu juga metode yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui penelitian, dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, sosiologi pendidikan mengutamakan bahan, keterangan-keterangan dengan angka-angka, sehingga gejalagejala yang ditelitinya dapat diukur dengan mempergunakan skala21

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, op.cit., hal. 8. 16



skala, indeks, tabel-tabel dan formula-formula yang menggunakan statitistik. Dengan menggunakan penelitian kuantitatif, sosiologi pendidikan bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara matematis, baik itu melalui teknik sosiometrii, yang berusaha untuk meneliti perilaku sosial dan institusi pendidikan secara kuantitatif dengan menggunakan skala-skala dan angka-angka untuk mempelajari hubungan antar individu-individu dan masyarakat. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, sosiologi pendidikan selalu dikaitkan dengan epistemologi interpretatif dengan penekanan pada makna-makna yang tekandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati. 1. Permasalahan penelitian sosiologi pendidikan Banyak sekali permasalah-permasalah yang menarik di bidang sosiologi pendidikan yang layak untuk diteliti. Ravik Karsidi menyusun secara sistematis mengenai bidang penelitian sosiologi pendidikan sebagai berikut: 22 a. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Dalam kategori ini terdapat antara lain masalahmasalah sebagai berikut: 1. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. 2. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. 3. Fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status quo. 4. Hubungan pendidikan dengan sistem tingkat atau status sosial. 5. Fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural dan sebagainya. b. Hubungan antar-manusia di dalam sekolah Lapangan kedua ini menganalisis struktur sosial di dalam sekolah, pola kebudayaan di dalam sistem sekolah menunjukkan

22

Ravik Karsidi, Sosiologi Pendidikan (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2005).

17



perbedaan dengan apa yang terdapat di dalam masyarakat di luar sekolah. Di dalam bidang ini dapat dipelajari: 1. Hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. 2. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial dan pola interaksi informal sebagai terdapat dalam clique serta kelompok-kelompok murid lainnya. c. Pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Dalam bidang ini diutamakan aspek proses pendidikan itu sendiri. Di sini kita analisis kepribadian dan kelakuan guru, murid dan lain-lain atas pengaruh partisipasi dalam keseluruhan sistem pendidikan. d. Sekolah dalam masyarakat Di sini dianalisis pola-pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat disekitar sekolah. Antara lain dapat dipelajari: 1. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah. 2. Analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem-sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah. 3. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. 4. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat bertalian dengan organisasi sekolah, yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam keseluruhan kehidupan masyarakat. 2. Metode Penelitian Persoalan yang muncul di bidang sosiologi pendidikan dapat didekati dengan menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya: Pertama adalah Metode Deskriptif: Metode ini sering disebut bagian metode empiris yang menekankan pada kajian kekinian. Secara 18



singkat metode deskriptif ini adalah suatu metode yang berupaya untuk mengungkap pengejaran/pelacakan pengetahuan. Metode ini dirancang untuk menemukan apa yang sedang terjadi tentang siapa, di mana, dan kapan. Penelitian ini berdasar pada kehati-hatian dalam mengumpulkan suatu data/fakta untuk menggambarkan beberapa hal yang diuraikan, seperti penggolongan, praktek, maupun peristiwaperistiwa yang tercakup di dalamnya. Penelitian deskriptif bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. 23 Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. 24 Dalam penelitian deskriptif, kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomenafenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesishipotesis, membuat predikasi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, adalah Metode Eksplanatori. Metode ini juga merupakan bagian metode empiris. Tujuan dari penelitian eksplanatori adalah untuk memahami masyarakat. Salah satu bentuk pemahaman adalah dengan mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi dalam masyarakat. Disamping pemahaman, eksplanasi erat kaitannya dengan prediksi. Berdasarkan penelitian eksplanatoris, dapat diprediksi terjadinya sesuatu dalam masyarakat. Obyek eksplanasi dan prediksi adalah sama. Prediksi melihat sesuatu sebelum terjadi sedangkan eksplanasi sesudah terjadi. Eksplanasi dan prediksi dibentuk oleh teori-teori yang menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Sebagai contoh; mengapa tingkat aborsi di kalangan pelajar di beberapa kota naik secara tajam? Mengapa masyarakat merasakan bahwa hidup di kota besar itu tingkat kompetisinya lebih tinggi dibanding dengan di pinggir kota? Mengapa di kota-kota tersebut mempunyai tingkat kenakalan remaja yang tinggi pula, 23

Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 55. Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 175.

24

19



terutama di era pasca gerakan Reformasi ini ? Bagaimana proses itu terjadi banyak perubahan, semula merupakan anak-anak yang baik kemudian menjadi deviant? Ketiga, metode historis-komparatif. Metode ini menekankan pada analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum, yang kemudian digabungkan dengan metode komparatif, dengan menitik beratkan pada perbandingan antara berbagai masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan, serta sebabsebabnya. Dari perbedaan dan persamaan-persamaan tersebut dapat dicari petunjuk-petunjuk perilaku kehidupan masyarakat pada masa silam dan sekarang, beserta perbedaan tingkat peradaban satu sama sama lainnya. Keempat, adalah metode fungsionalisme. Metode ini bertujuan untuk meneliti kegunaan-kegunan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Metode tersebut berpendirian pokok bahwa unsur-unsur yang membentuk masyarakat mempunyai hubungan timbal-balik yang saling pengaruh-mempengaruhi, masingmasing mempunyai fungsi tersendiri terhadap masyarakat. 25 Kelima, metode studi kasus. Metode studi kasus (case study) adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari suatu kasus. Yang diteliti bisa berupa program, kegiatan, peristiwa, individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan variabel tertentu, dan hubungannya di antara variabel, mempengaruhi status atau perilaku yang saat itu menjadi pokok kajian. Dengan demikan dalam penggunaan metode kasus tersebut peneliti harus mampu mengungkap keunikan-keunikan individu, kelompok maupun institusi yang ditelitinya, terutama dalam menelaah hubungannya di antara variabelvariabel yang mempengaruhi status atau perilaku yang dikajinya. 26 25

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Penerbit CV.Rajawali Press, 1986), 38. 26 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2005), 64. 20



Keenam, metode survey. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Tuuan utama survesi adalah mengetahui gambaran umum karakteristik populasi. Ada tiga karakteristik utama dari survei: 1) infoemasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendiskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu seperti: kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari populasi; 2) informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan (umumnya tertulis, bisa juga lisan) dari suatu populasi; 3) informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. 27 Ketujuh, metode fenomenologis. Studi fenomenologis adalah metode penelitian untuk memahami (understanding) makna dari pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang lama dengan partisipan. Wawancara diarahkan pada pemahaman tentang persepsi dan sikapsikap informan terhadap pengalaman hidupnya sehari-hari. Hasil studi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang lain dalam situasi khusus, seperti remaja yang melakukan aborsi, anak-anak cacat, dan lain-lain. 28 3. Teknik Pengumpulan Data Beberapa teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam kajian sosiologi, di antaranya adalah sosiometri, wawancara, observasi, dan observasi partisipan. Untuk mempermudah pemahaman beberapa teknik yang sering digunakan dalam kajian sosiologi tersebut, di bawah ini dikemukakan penjelasnnya: Sosiometri. Dalam sosiometri berusaha meneliti masyarakat secara kuantitatif dengan menggunakan skala-skala dan angka-angka untuk mempelajari hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Bidang ini merupakan bidang keahlian psikologi yang mempelajari, 27 28

Ibid., 54-55. Ibid., 63. 21



mengukur, dan membuat diagram hubungan sosial yang ada pada kelompok kecil (Horton dan Hunt, 1991: 235). Sebagai contoh para siswa diberi pertanyaan, misalnya; siapa yang mereka anggap sebagai teman yang paling disukai jika jadi pemimpin. Sebagai tanda simpatik seseorang terhadap orang lain dalam sosiometrik ini dilambangkan dengan garis lurus yang disertai anak panah. Sedangkan sebagai tanda siswa yang dibenci dengan simbol garis putus-putus yang disertai anak panah. Dengan demikian akan nampak bahwa siswa A merupakan siswa yang disenagi rekan-rekannya, sedangkan siswa B merupakan siswa yang paling dibenci di kelompok/kelas itu. Wawancara (interview). Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertemu muka (face to-face), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai atau responden. Wawancara ini bisa digunakan untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu juga jenis wawancara ini bisa general interview (wawancara umum) yang sifat pertanyaannya umum dan terbuka, dan bisa juga jenis wawancara berstruktur atau terarah (indept interview) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sudah sedemikian rupa terarah sebelumnya secara cermat. Data yang diperoleh dari wawancara berupa kutipan langsung dari subyek/informan tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya maupun dari observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Sejalan dengan pendapat tersebut, Schutz mengatakan bahwa untuk memahami realitas sosial yang penting diperhatikan adalah tempat (space), aktor (subject), dan aktivitas. 29 Dokumentasi. Teknik dokumentasi bisa digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data-data primer dan Alfred Schutz, The Phenomenology of the Social World (Evanston: Northwestern University Press, 1967).

29

22



sekunder. Dokumen yang dimaksud adalah sumber pustaka buku, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber internet. Dalam penelitian kualitatif, data ini lebih merupakan wujud kata-kata dari pada deretan angka-angka. Sementara dalam penelitian kuantitatif, data berupa angka-angka. Observasi. Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, sebab para ilmuwan baru dapat bekerja hanya jika ada data maupun fakta yang diperoleh melalui observasi. 30 Secara singkat pengertian observasi adalah pengamatan yang diperoleh secara langsung dan teratur untuk memperoleh data penelitian. Observasi partisipan. Adalah bentuk pengamatan yang menyeluruh dari semua jenis metode/stategi. Dalam hal ini peneliti turut serta dalam berbagai peristiwa dan kegiatan sesuai dengan yang dilakukan oleh subek penelitian, misalnya turut dalam upacara, turut bekerja di sawah, turut berbaris menunggu bis atau giliran, menjadi pelayan restoran, kuli, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar ia merasakan dan mengalami situasi-situasi tertentu agar dirasakan secara pribadi.

G. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Pengertian sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mengkaji tentang aktivitas pendidikan yang meliputi proses, prosedur, dan hasil dari sudut pandang ilmu sosial, begitu juga sebaliknya perubahan sosial yang tengah berlangsung di masyarakat dilihat dari perspektif ilmu pendidikan. 2. Tujuan sosiologi pendidikan adalah untuk menganalisis kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakatnya. 30

S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, 56.. 23



3. Obyek sosiologi pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yakni obyek material dan obyek formal. Obyek Material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Obyek formal sosiologi pendidikan adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelaskan yang mendalam tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan obyek material, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan insitusi pendidikan. 4. Ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi hubungan pendidikan dan masyarakat, struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. 5. Pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk mempelajari perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan agar pendidikan dapat mengikuti dan memelopori laju perkembangan dan tidak ketinggalan dengan dinamika perubahan. 6. Wilayah penelitian sosiologi pendidikan sangat luas, meliputi hubungan pendidikan dengan masyarakat, pengaruh sekolah terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku, pengaruh perubahan sosial terhadap sekolah, anak didik, dan sebagainya. H. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi? 2. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? 3. Apa yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan? 4. Jelaskan tujuan mempelajari sosiologi pendidikan! 5. Jelaskan obyek kajian sosiologi pendidikan! 6. Jelaskan ruang lingkup sosiologi pendidikan! 7. Mengapa pendidikan membutuhkan analisis sosiologis? 8. Jelaskan pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan! 9. Apa hubungan antara sekolah dengan masyarakat? 10. Apa yang dimaksud dengan “ready to change” dan “ready to learn”? 24



11. Apa yang dimaksud dengan “agent of social change”?

25


Sejarah Perkembangan Sosiologi Pendidikan

PAKET 2 SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN Bagian ini membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Setiap kemunculan suatu ilmu pasti ada yang memulainya. Penelusuran sejarah asal-usul atau perkembangan ilmu atau cabangnya, penting dilakukan untuk mengetahui akar-akar permulaan lahirnya suatu ilmu. Bab ini akan mendiskusikan beberapa tokoh yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pendidikan dan paradigma atau teori-teori yang dikembangkannya. A. Sejarah dan Tokoh Sosiologi Pendidikan Jauh sebelum sosiologi muncul, sebetulnya telah ada perhatian dari para intelektual terhadap masalah-masalah serta isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat dan perilaku manusianya. Para ahli filsafat Pencerahan (Enlightenment) pada abad ke-18 sudah menekankan peranan akal budi dalam memahami perilaku manusia dan dalam memberikan landasan untuk hukum-hukum dan organisasi negara. Pemikiran mereka lebih ditekankan pada dobrakan utama terhadap pemikiran abad pertengahan yang bergaya skolastik atau dogmatis, di mana perilaku manusia dan organisasi masyarakat itu sudah dijelaskan dalam hubungannya dengan kepercayaankepercayaan agama. 1 Ibnu Khaldun (1332-1406), seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam terkemuka asal Tunisia sudah merumuskan suatu model tentang suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat-masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Karya Khaldun tersebut ditungkan dalam bukunya yang berjudul al-Muqaddimah tentang sejarah dunia dan sosial-budaya yang dipandang sebagai karya besar di bidang tersebut. Dari kajiannya tentang watak masyarakat 1 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi: Klasik dan Modern, Jilid 1, Terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: PT Gramedia, (1986), 14.

26



manusia, Khaldun menyimpulkan bahwa kehidupan nomaden lebih dahulu ada dibanding kehidupan kota dan masing-masing kehidupan ini mempunyai karakteristik tersendiri. Menurut pengamatannya politik tidak akan timbul kecuali dengan penaklukan, dan penaklukan tidak akan terealisasi kecuali dengan solidaritas. Lebih jauh lagi ia mengemukakan bahwa kelompok yang terkalahkan selalu senang mengekor ke kelompok yang menang, baik dalam slogan, pakaian, kendaraan, dan tradisinya. Selain itu salah satu watak seorang raja adalah sikapnya yang menggemari kemewahan, kesenangan, dan kedamaian. Apabila hal-hal ini semuanya mewarnai sebuah negara maka negara itu akan masuk dalam masa senja. Dengan demikian kebudayaan itu adalah tujuan masyarakat manusia dan akhir usia senja. 2 Teori sosial Khaldun terkenal dengan “siklus peradaban”. Menurut Khaldun, setiap peradaban berkembang melalui empat fase, yaitu: fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Kemudian keempat perkembangan ini oleh Khaldun sering disebut dengan fase; perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. 3 Pada mulanya, sosiologi masih menjadi bagian tak terpisahkan dari filsafat. Pada waktu itu filsafat mencakup segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Filsafat bahkan mendapat julukan sebagai “induk dari ilmu pengetahuan” atau “Mater Scientiarum” ataupun menurut Francis Bacon sebagai “the great mother of the sciences”. Lama kelamaan, dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, pelbagai ilmu pengetahuan, yang semula tergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang mengejar tujuan masing-masing. Sosiologi termasuk cabang ilmu yang memisahkan dari filsafat. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian, yakni Auguste Comte (1798-1857). Ia adalah 2 Ibnu Khaldun, Al-Muqqadimah (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1284 H), 168. 3 Ibid., 137.

27



orang pertama yang mencetuskan nama sosiologi dalam bukunya Course de Phillosophie Positive, yang terbit pada 1838. 4 Dalam buku ini Comte secara kreatif menyusun sintesa berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Comte menamainya dengan “social physics” (fisika sosial), kemudian dirubahnya sendiri dengan “sociology”. Singkatnya dalam buku itu, Comte menyatakan tentang hukum perkembangan masyarakat melalui tiga tahap utama. Tahap-tahap ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan, terbagi dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap teologis, ditandai oleh kekuatan zat adikodrati Yang Maha Kuasa; (2) tahap metafisik, ditandai oleh kekuatan pikiran dan ide-ide abstrak yang absolut; dan (3) tahap positif yang ditandai dengan kemajuan ilmu-ilmu positivistik untuk kemajuan dan keteraturan hidup manusia, di mana sosiologi akan menjadi “pendeta agama baru”. 5 Istilah sosiologi berasal dari kata “socious” dan “logos”. Socious berasal dari bahasa Latin yang artinya “teman”, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat. Bagi Comte, sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antarmanusia yang menguasai kehidupan. 6 Istilah sosiologi menjadi lebih populer setengah abad kemudian berkat jasa Herbert Spencer (1820-1830)—ilmuwan Inggris yang menulis buku berjudul Principles of Sociology (1876). Ia mengemukakan bahwa kunci memahami gejala sosial atau gejala alamiah itu adalah hukum evolusi universal. Gejala fisik, biologis, dan 4

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 4. 5 Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Alih bahasaAlimandan S.U. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),73-74 . 6 Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 6-7. 28



sosial itu semuanya tunduk pada hukum dasar tersebut. Kemudian prinsip-prinsip evoulusi tersebut juga diperluas dari tingkat biologis ke sosial sehingga semboyan survival of the fittest dalam Darwinisme Sosial itu-pun sebenarnya dari Spencer. Spencer menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat manusia dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas beberapa puluh tahun kemudian. Proses kelahiran sosiologi dilatarbelakangi oleh serangkaian perubahan dan krisis yang terjadi di Eropa Barat. Pada akhir abad 15 dan permulaan abad 16 di Eropa Barat telah terjadi renaissance (kebangkitan kembali) yang ditandai dengan mulai tumbuhnya kapitalisme, perubahan-perubahan di bidang sosial-politik, perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke-18, serta terjadinya Revolusi Perancis. 7 Revolusi industri dan Revolusi Perancis mendorong perubahan sosial yang sangat cepat. Perubahan sosial yang cepat menimbulkan cultural lag (kesenjangan kultural). Cultural lag menjadi penyebab munculnya masalah-masalah sosial yang dialami dunia pendidikan. Para ahli sosiologi menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah itu, hinggal lahirlah sosiologi pendidikan. Perubahan sosial yang cepat meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah institute social seperti: industri, agama, perekonomian, pemerintahan, keluarga, perkumpulan, dan pendidikan. 8 Sejak awal kelahirannya, sosiologi banyak dipengaruhi oleh filsafat sosial. Tetapi, berbeda dengan filsafat sosial yang banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan memandang masyarakat sebagai “mekanisme” yang dikuasai oleh hukum-hukum mekanis, sosiologi lebih menempatkan warga masyarakat sebagai individu yang relatif bebas. Para filsuf sosial, seperti Plato dan Aristoteles, umumnya 7 8

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, Op.Cit. 5. Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 6-7. 29



berkeyakinan bahwa seluruh tertib dan keteraturan yang adimanusiawi, abadi, tidak berubah, dan ahistoris. Sementara sosiolog justru mempertanyakan keyakinan lama dari para filsuf itu, dan sebagai gantinya muncullah keyakinan baru yang dipandang lebih mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Para ahli sosiologi telah menyadari bahwa bentuk kehidupan bersama adalah ciptaan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk masyarakat, gejala pelapisan sosial, dan pola-pola interaksi yang berbeda, sekarang lebih dilihat sebagai hasil inisiatif atau hasil kesepakatan manusia itu sendiri. 9 Perkembangan sosiologi semakin mantap berkat Emile Durkheim melalui bukunya Rules of Sociological Method, yang terbit pada tahun 1895. Dalam buku yang melambungkan namanya itu, Durkheim menguraikan tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Durkheim saat ini diakui banyak pihak sebagai “Bapak Metodologi Sosiologi”. 10 Menurut Durkheim, tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial, yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal, tetapi mampu mempengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Yang dimaksud fakta sosial di sini tidak hanya bersifat material, tetapi juga non-material, seperti kultur, agama, dan insitusi sosial. Bagi Durkheim, fakta sosial itu memiliki karaktersitik yang berbeda dengan gejala individual, yakni: Pertama, fakta sosial itu bersifat eksternal terhadap individu, yang merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memperlihatkan keberadaannya di luar kesadaran individu. Kedua, fakta sosial itu “memaksa” kepada individu, walaupun tidak dalam pengertian kepada hal-hal negatif. Melalui fakta sosial individu tersebut dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dipengaruhi dalam lingkungan sosialnya. Ketiga, fakta 9

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, op.cit. 5-6. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, op.cit. 6.

10

30



sosial itu bersifat universal, oleh karenanya tersebar secara luas dalam arti milik bersama, bukan sifat individu perorangan ataupun hasil penjumlahan individual, tetapi kolektif. Dalam buku yang lain, Division of Labour in Society, Durkheim memusatkan konsep “solidaritas sosial” sebagai sebuah karya yang membawahi semua karya utamanya. Singkatnya, ”solidaritas sosial” menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Dalam hal ini Durkheim menganalisis pengaruh atau fungsi kompleksitas dan spesialisasi pembagian kerja dalam struktur sosial dan perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bentuk-bentuk pokok solidaritas sosial. Dalam arti bahwa pertumbuhan dalam pembagian kerja meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial dari solidaritas sosial mekanik ke solidaritas sosial organik. 11 Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif” bersama (collective consciousness/conscience) yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimensentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama tersebut. Sedangkan dalam solidaritas organik, terdapat saling ketergantungan yang tinggi dan hal itu muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar sehingga terbentuk spesialisasispesialisasi dalam pembagian pekerjaan. Karaktersitik dalam munculnya solidaritas organik tersebut ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (restrictive) daripada bersifat represif. 12 Tokoh pendiri sosiologi lainnya adalah Max Weber yang memiliki pendekatan berbeda dengan Durkheim. Menurut Weber, sebagai ilmu yang mencoba memahami masyarakat dan perubahanperubahan yang terjadi di dalamnya, sosiologi tidak semestinya 11

Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, alih bahasa Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106-107. 12 Ibid., 107. 31



berkutat pada soal-soal pengukuran kuantitatif, tetapi yang lebih penting sosiologi bergerak pada upaya memahami di tingkat makna tentang perilaku sosial. Karena itu, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. 13 Memasuki abad 20, perkembangan sosiologi makin variatif. Dipelopori oleh tokoh-tokoh ilmu sosial kontemporer, terutama Anthony Giddens, fokus minat sosiologi dewasa ini bergeser dari structures ke agency, dari masyarakat yang dipahami terutama sebagai seperangkat batasan eksternal yang membatasi bidang pilihan yang bersedia untuk anggota-anggota masyarakat tersebut, dan dalam beberapa hal menentukan perilaku mereka, menuju ke era baru; memahami latar belakang sosial sebagai kumpulan sumber daya yang diambil oleh faktor-faktor untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Di era tahun 2000-an ini, perkembangan sosiologi semakin mantap dan kehadirannya diakui banyak pihak memberikan sumbangan yang sangat penting bagi usaha pembangunan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bidang-bidang kajian sosiologi juga terus berkembang makin variatif dan menembus batas-batas disiplin ilmu lain. Beberapa di antaranya adalah sosiologi terapan, perilaku kelompok, sosiologi budaya, sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi agama, sosiologi politik, dan sosiologi pendidikan. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan bermula dari sosiologi yang muncul pada abad 19. 14 Berdasarkan sejarah lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan, ia merupakan disiplin ilmu yang relatif masih muda. Untuk mencari tokoh dan pelopor belum ada standar yang memadai, oleh karena itu yang dimaksud dengan pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan di sini, hanya didasarkan pada para ahli sosiologi yang mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi 13

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),38. 14 Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 6. 32



terhadap pendidikan. Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran para tokoh sebagai berikut: 1. Lester Frank Word (1841-1913) Lester Frank Word adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology (sosiologi terapan) yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial tersebut mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kecakapan-kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumbangan Word yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya tentang evolusi sosial. Evolusi sosial adalah perkembangan masyarakat secara gradual yang menunjukkan proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam tiap masyarakat. Misalnya, adat serta peraturan diubah sesuai dengan desakan keperluan-keperluan baru dari individu-individu dalam masyarakat. Menurut Word, pendidikan adalah alat penting untuk mendorong terjadinya proses evolusi masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sekolah merupakan institusi penting untuk menuju perubahan masyarakat dan mempunyai fungsi sosial yang lebih besar daripada peran mengajar individu. 2. John Dewey(1859-1952) Gagasan Lester Frank Word tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyhurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899, menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Dewey 33



meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan setiap hari, seperti pakaian, gas, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, mereka hanya tinggal memakai tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kondisi yang seperti ini dapat diperbaiki melalui dengan jembatan lembaga pendidikan. Dewey memandang bahwa tipe dari pragmatismenya diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai wahana yang strategis dan sentral dalam upaya kelangsungan hidup di masa depan. Pendidikan Nasional Amerika, menurut Dewey, hanya mengajarkan muatan-muatan yang sudah usang (out of date) dan hanya mengulangulang sesuatu yang sudah lampau, yang sebenarnya tidak layak lagi untuk diajarkan kepada anak didik. Pendidikan yang demikian hanya mengebiri intelektualitas anak didik. Dalam bukunya Democracy and Education (1916), Dewey menawarkan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. Dewey elaborated upon his teory that school reflect the community and be patterned after it so that when children graduate from school they will be properly adjusted to asumse their place in sociaty. 15 Dari kutipan di atas dapat dipahami secara bebas bahwa pendidikan harus mampu membekali anak didik sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lingkungan sosialnya. Sehingga, apabila anak didik tersebut telah lulus dari lembaga sekolah, ia bisa beradaptasi dengan masyarakatnya. Untuk merealisasikan konsepnya tersebut, Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran yaitu:

15 William S. Sahakian, History of Philosophy: from Earliest Times to the Present (New York: Barnes & Nobles Books, 1968), 267.

34



a). Problem Solving Method 16 Metode problem solving, anak dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah-masalah yang menantang, dan anak didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memecahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuannya. Dalam proses belajar mengajar seperti itu, guru bukannya satu-satunya sumber, bahkan kedudukan seorang guru hanya membantu siswa dalam memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Dengan metode semacam ini, dengan sendirinya pola lama yang hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya pusat informasi (metode “paedegogy”) diambil alih kedudukannya oleh metode “andragogy” yang lebih menghargai perbedaan individu anak didik. b). Learning by Doing 17 Konsep ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Supaya anak didik bila telah menyelesaikan pendidikannya bisa exist dalam masyarakatnya, ketrampilan-ketrampilan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sosialnya. 3. Emile Durkheim (1858-1917) Salah seorang tokoh penting dalam khazanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emile Durkheim terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing (ikhtiar sosial). Atas dasar pandangan ini beliau mengatakan bahwa “pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri”. Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep “solidaritas sosial”. 16

Ibid., 280 Ray Billington, Living Philosophy: an Introduction to Moral Thought (New York, Routledge & Kegen Paul, 1988), 273. 17

35



Solidaritas sosial, ia bagi menjadi dua, yakni solidaritas mekanik ke solidaritas organik. a. Solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama, yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan itu (repressive). Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa silidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas serupa itu hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim. b. Solidaritas organik. Solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan dari pada yang bersifat represif. Dalam sistem organik, kemarahan kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadi kecil kemungkinannya, karena kesadaran kolektif itu tidak begitu kuat. Selain itu, Durkheim juga membandingkan sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dengan sifat masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organik. Berikut ini dipaparkan perbandingan solidaritas mekanik dan solidaritas organik tersebut.: 18

18 http://www.bisosial.com/2012/05/sumbangan-pemikiran-sosiologi-dari.html, diakses 7 Februari 2014.

36



• • • • • • • •

Solidaritas Mekanik Pembagian kerja rendah Kesadaran kolektif rendah Hukum represif dominan Individualitas rendah Konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting Peranan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang Saling ketergantungan itu rendah Bersifat primitif atau pedesaan

• • • • • • • •

Solidaritas Organik Pembagian kerja tinggi Kesadaran kolektif lemah Hukum restitutif dominan Individualitas tinggi Konsensus terhadap nilai abstrak dan umum itu penting Badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang Saling ketergantungan yang tinggi Bersifat industrial-perkotaan

Pandangan sosiologi Durkheim di atas, berpengaruh terhadap pandangan pendidikan. Dia mengatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan sosialnya merupakan penentu cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup hanya kalau terdapat suatu tingkat homoginitas yang memadahi di kalangan warganya. Keseragaman yang esensial dituntut dalam kehidupan bersama, dapat diupayakan melalui pendidikan semenjak dini di kalangan anak-anak. Keanekaragaman yang penting itu dapat dijamin oleh upaya pendidikan dengan jalan pengadaan pendidikan yang beraneka ragam, baik jenjang pendidikan maupun spesialisasinya. 19 Pandangan Durkheim tentang pendidikan ini menekankan bahwa pendidikan bukanlah hanya satu model tetapi bermacam-macam. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan sosialnya dapat menentukan tipe-tipe pendidikannya. Adanya beragama saluran pendidikan, menurut Durkheim sebagai sarana untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia, yakni pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan psikologis mendasar manusia. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial, menjadi satu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Pandangan sosiologi 19

Sanafiah Faisal, Sosiologi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, tt). 37



pendidikan Durkheim dapat dilihat pada beberapa karyanya, antara lain: Education and Society (1956), Moral Education (1961), dan Evolution of Educational Thought (1977). 4. Karl Mannheim (1893-1947) Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan, memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia nyatakan dalam statemennya yang menyebutkan bahwa “ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia”. Terlebih lagi jika pendidikan dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan masyarakat dan pengetahuan. Menurut Menheim penggunaan pendekatan sosiologis terhadap permasalahanpermasalahan pendidikan, tidak saja dapat membawa nilai positif di dalam perumusan tujuan pendidikan, akan tetapi dapat pula membantu pada pengembangan konten dan metodologi. Dalam konteks sosiologi pengetahuan ini, pendidikan mempunyai peran penting dalam perkembangan masyarakat. Menurut Mannheim, pendidikan tidak semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan, atau sebagai alat transformasi keahlian teknis, tetapi lebih dari itu, pendidikan merupakan bagian dari proses mempengaruhi manusia. Pendidikan hanya dapat dipahami dalam konteks untuk membentuk masyarakat seperti apa yang kita inginkan. Pemikiran pendidikan Mannheim terangkum dalam publikasi dengan judul An Introduction the Sociology of Education. Dalam artikel ini, ia menyebut tiga hal penting kurikulum yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan guru, yakni: 38



1) Sosiologi untuk guru, yang meliputi; (a) sifat manusi dan tata sosial; (b) dampak kelompok sosial terhadap individu; (c) struktur sosial. 2) Sosiologi pendidikan, meliputi pembahasan; (a) sekolah dan masyarakat; (b) sosiologi pendidikan dan aspek-aspek sejarahnya; (c) sekolah dan tata sosial. 3) Sosiologi mengajar, mencakup: (1) interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sekolah; (b) hubungan guru dan murid; (c) masalahmasalah organisasi sekolah. 5. George Payne Menurut George Payne, yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan, mengemukakan secara konsepsional yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan adalah by educational sosiologi we the science whith desribes andexlains the institution, social group, and social processes, that is the spcial relationships in which or through which the individual gains and organizes experiences”. Payne menegaskan bahwa, di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapat apa yang dinamakan hubungan-hubungan sosial, dimana dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalamanpengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsipprinsip sosiologisnya. E.G Payne secara spesifik memandang sosiolgi pendidikan sebagai studi yang konfrenhensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti dan orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan. 20 20

S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 4. 39



Itulah tokoh-tokoh yang berjasa besar terhadap perkembangan sosiologi pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, mulai tahun 1938-1947 sosiologi pendidikan mengalami kemandegan. Faktor penyebabnya adalah sosiologi pendidikan yang digantikan oleh kuliah-kuliah dalam sosiologi. Dengan alasan bahwa bagi pendidikan guru lebih berguna bila diberi sosiologi dari pada diberi kuliah khusus mengenai sosiologi pendidikan. Pada masa-masa stagnan ini, yang dapat dilakukan hanya review of educational research pada tahun 1940. Untuk membangkitkan kembali sosiologi pendidikan, maka pada tahun 1943 sampai dengan 1945, Institut sosiologi di London menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang sosiologi dan pendidikan. Berkat konferensi tersebut, pada tahun-tahun berikutnya muncul begitu banyak buku pendidikan yang diwarnai sudut pandang sosiologi. Clarke menerbitkan buku berjudul Freedom in the Educative Sociology pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1950 WAC. Steward menulis artikel penting yang dimuat pada Sociological Review, dengan judul Philosophy and Sociology in The Training of Teacher. Artikel ini dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan kurikulum pendidikan guru. Dalam artikelnya, Steward menggunakan istilahistilah yang biasa digunakan untuk sosiologi pendidikan, seperti sociological approach to education, educational sociology, dan sociology of education. Pada tahun 1960 sosiologi mendapat perhatian yang luar biasa. Para mahasiswa melimpah ruah, perekonomian melaju naik, dan pembaharuan dapat diraih melalui proses politik yang ada. Pada tahun 1965 partai buruh di Inggris mempercepat proses peralihan yang lamban ini ke arah pendidikan yang lebih komprehensif dalam rangka untuk menghilangkan ketidaksamaan kesempatan. Sosiologi pendidikan dikuliahkan pertama kali oleh Henry Suzzalo tahun 1910 di Teacher College, Universitas Columbia. Tetapi baru tahun 1917 terbit texbook sosiologi pendidikan yang pertama kali karya Walter R. Smith dengan judul “Introduction to Educational 40



Sosiology”. Pada tahun 1916 di Universitas New York dan Columbia didirikan Jurusan Sosiologi Pendidikan. Himpunan untuk studi sosiologi pendidikan dibentuk pada kongres Himpunan Sosiologi Amerika dalam tahun 1923. sejak tahun itu diterbitkan buku tahunan sosiologi pendidikan. Pada tahun 1928 terbitlah The Journal of Educational Sosiology di bawah pimpinan E. George Payne. Majalah Social Education mulai terbit dalam tahun 1936. sejak tahun 1940 dalam Review of Educational Research dimuat pula artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan sosiologi pendidikan. Selama 40 tahun perkembangan sosiologi pendidikan berjalan lambat, tapi kokoh dan pasti. Semula hanya buku “Educational Sosiology” yang menjadi “Sosiology of Education”. Kemudian sejumlah buku sosiologi pendidikan yang ditulis bermunculan, seperti “An Introduction to Education Sosiology”, “Foundation of Education Sosiology”, “Sosiology of Teaching”, “The Teacher and Society”. Perkembangan sosiologi pendidikan di Inggris, ketika diangkatnya Clarke sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Kependidikan di London. Dia sangat yakin bahwa konstribusi sosiologi kepada pendidikan sangatlah besar. Dan kemdian ia menegaskan bahwa titik pijak sosiologi supaya diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, mata kuliah sosiologi pendidikan baru muncul tahun 1967. Mata kuliah ini dicantumkan dalam kurikulum Jurusan Didaktik dan Kurikulum pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta. Setidaknya ada tiga faktor yang menunjang pertumbuhan sosiologi pendidikan dalam tahun 1960-an di Indonesia. Pertama, sifat pendidikan guru yang berubah-ubah mulai dengan diperkenalkannya program pendidikan tahap pertama selama tiga tahun di collegecollege pada tahun 1962. Kedua, Permintaan terhadap tenaga guru semakin banyak, sehingga para mahasiswa- yang mengambil jurusan pendidikan guru- yang sedang belajar di college-college menambah studinya selama satu tahun lagi hingga mencapai gelar Bachelor of Education (Sarjana Muda Pendidikan). Faktor kedua ini merangsang perkembangan studi akademik pendidikan, dan dengan demikian merangsang pula pertumbuhan ilmu-ilmu sosial dasar yang 41



menopangnya, yakni sosiologi, psikoligi, filsafat, dan sejarah. Dari sini lahirlah permintaan-permintaan akan tenaga sosiolog untuk ikut mengajar pada program-program studi akademis ini. Selanjutnya perkembangan ini merangsang pula departemen-departemen pendidikan di universitas untuk menyelenggarakan program-program diploma dan program gelar lainnya yang lebih tinggi guna menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan. Ketiga, perubahan suasana mental perencanaan pendidikan di penghujung tahun 1960-an dari optimisme ke pesimisme. Perubahan sosial yang sangat pesat di tahun 1960-an, mendorong para ahli sosiologi mempelajari pola-pola ketimpangan dalam masyarakat dan efek-efek kelas terhadap apa yang dicapai di bidang pendidikan. 21 Vembriarto menegaskan bahwa sosiologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari sosiologi khusus dapat diartikan sebagai sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental yang memusatkan perhatian pada penyelidikan daerah yang saling dilingkupi antara sosiologi dengan ilmu pendidikan. Tugas dari sosiologi pendidikan adalah melakukan penelitian dalam bidang pendidikan, terutama dalam kaitan dengan struktur dan dinamika proses pendidikan. Pengertian struktur adalah teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan interelasinya dengan tata sosial masyarakat. Sementara dinamika adalah proses sosio dan kultural, proses perkembangan kepribadian dalam hubungannya dengan proses pendidikan. Menurut pendapat Ary Gunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari empat fase, yaitu: a. Fase pertama, dimana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosial. b. Dalam fase kedua ini, timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman 21 http://smpbr.blogspot.com/2010/11/tinjauan-umum-tentang-sosiologi.html, diakses 10 Februari 2014.

42



dan peristiwa-peristiwa nyata (empiris). Jadi pada fase ini mulai adanya keinginan memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. c. Sosiologi pada fase ketiga ini, merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Comte adalah “bapak sosiologi”, karena ialah yang pertama kali mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sedangkan Saint Simon dianggap sebagai “perintis jalan” bagi sosiologi. Ia bermaksud membentuk ilmu yang disebut “Psycho-Politique”. Dengan ilmu tersebut Saint Simon dan juga Comte mengambil rumusan dari Turgot (1726-1781) sebagai orang yang berjasa terhadap sosiologi, sehingga sosiologi menjadi tumbuh sendiri. d. Pada fase yang keempat ini, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang obyek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. Pelopor sosiologi yang otonom dalam metodenya ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19 antara lain adalah Fiche, Novalis, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. 22 Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sosiologi pendidikan, baik dilihat dari sudut usia, lapangan penelitian, maupun dari sudut struktur dan prosesnya, merupakan disiplin ilmu yang masih muda. Namun demikian, para ahli optimis bahwa sosiologi pendidikan secara bertahap dan sedikit demi sedikit berkembang dari statusnya yang belum pasti menuju status yang pasti, yaitu menjadi disiplin ilmu yang otonom dan memiliki lapangan penelitian khusus. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, diantaranya: 1. Sosiologi pendidikan merupakan pengembangan dari dua disiplin ilmu yang sudah mapan, bahkan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern, yaitu sosiologi dan pedagogik. 2. Lahirnya sosiologi pendidikan tidak pernah dipaksakan dan direkayasa, tetapi lahir dari kebutuhan kehidupan masyarakat modern.

22

Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan, op.cit. 43



3. Sosiologi sangat dibutuhkan pendidikan dan pendidikan tidak pernah surut, mundur, dan diabaikan. Dunia modern selau membutuhkan pendidkan sehingga ilmu pendidikan tidak akan pernah mati. 4. Sosiologi pendidikan sejaan dengan fitrah manusia dan manusia semakin berkembang. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mencapai kemajuan, akan melahirkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang baru. B. Paradigma Sosiologi Pendidikan 1. Pengertian Paradigma Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya: 1) paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi (penggabungan inti) dan deklinasi (perbedaan kategori) dari kata tersebut.; 2) paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan; 3) paradigma adalah kerangka berfikir. 23 Robert Friedrich mengartikan paradigma, yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang seharusnya dipelajari. Selanjutnya, apa yang dipaparkan oleh Friedrich mengenai paradigma ini disintesiskan oleh George Ritzer secara lebih terperinci dan lebih jelas. Menurut Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ‘paradigma’ adalah cara pandang yang membantu seorang ilmuan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti

23

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 729. 44



dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. 24 Dari penjelasan di atas, paradigma dapat dipahami suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi dan budaya serta bidang-bidang lainnya. Dalam masalah yang popular ini istilah “paradigma” berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Istilah paradigma dikemukakan pertama kali oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul ‘The Structure of Scientific Revolutions’ yang diterbitkan pada tahun 1965. 25 Penulisan buku ini dimaksudkan Kuhn sebagai tantangan terhadap asumsi umum sekaligus juga mitos yang beredar dan dikenal masyarakat selama ini bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif. Dalam bukunya ini Kuhn mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif sebagaimana ‘mitos’ yang beredar selama ini, tetapi terjadi secara revolusi. Untuk itu, Kuhn mengajukan model alur perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana berikut ini: Paradigma I → Normal Science → Anomalies → Crisis → Revolusi → Paradigma II. 24

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Press, 2009). 25 Telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Lihat, Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains (Bandung: Rosdakarya, 2002). 45



Pada awalnya, menurut Kuhn, ilmu pengetahuan didominasi oleh satu paradigma yang menguasai jagad pengetahuan dalam kurun waktu yang lama, kemudian sampai pada tahap ‘normal science’ dimana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang dominan tersebut. Namun demikian, dalam proses pengembangan tersebut ternyata tidak dapat dilepaskan dari pertentangan dan penyimpangan (anomalies) karena ketidakmampuan paradigma pertama menjawab beragam persoalan yang berkembang. Akibatnya, terjadi krisis di kalangan para ilmuwan yang mulai menyangsikan validitas paradigma dominan tersebut. Jika krisis terus berlanjut, maka tentu akan mengemuka revolusi yang menyebabkan hadirnya jenis paradigma yang baru yang diyakini mampu menjawab persoalanpersoalan yang belum terpecahkan selama ini. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan paradigmatik dalam sosiologi. Pertama, karena perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas sosiolog tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari sosiologi. Asumsi dasar atau aksioma antara komunitas sosiolog yang satu dan yang lain berbeda. Kedua, sebagai akibat logis yang pertama, maka teori yang dibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu berbeda. Ketiga, metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkan substansi disiplin inipun berbeda. 2. Paradigma Sosiologi Ritzer memetakan paradigma sosiologi ke dalam tiga macam: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Tingkah laku Sosial. 26 a. Paradigma Fakta Sosial Durkheim adalah orang pertama yang menunjuk fakta sosial (social fact) sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu (thing) yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran 26

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, op.cit. 46



penyelidikan filsafat. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya perlu dilakukan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam (natural sciences) dalam mempelajari obyek studinya. Dengan menerangkan tentang obyek penyelidikan sosiologi inilah Durkheim berusaha melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat positif Comte dan Spencer yang mengarahkan sosiologi kepada dunia ide, yang hanya dapat dipahami melalui pemikiran spekulatif. 27 Durkheim membagi fakta sosial ke dalam dua jenis: 1) Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang nyata, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (external world). Contohnya artsitektur dan norma hukum. 2) Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (external). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubyektif yang hanya dapat muncul dari kesadaran manusia. Contohnya egoisme, marah, altruisme, dan opini. 28 Durkheim tidak menyatakan bahwa fakta sosial itu selalu berbentuk barang sesuatu yang nyata, bendawi, seperti arsitektur dan norma hukum merupakan barang sesuatu yang berbentuk material. Sebagian merupakan sesuatu yang nyata, tetapi tidak berbentuk bendawi dan tidak dapat diraba. Adanya hanya dalam kesadaran manusia, seperti marah dan opini. Kedua macam fakta sosial ini adalah sama-sama nyata (external) bagi individu dan berpengaruh terhadap mereka. Pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma fakta sosial adalah struktur sosial (social structure) dan pranata sosial (social institution). Dalam sosiologi modern, pranata sosial cenderung dipandang sebagai hubungan norma-norma dan nilainilai yang mengitari aktivitas manusia. Ada beberapa pranata sosial 27 28

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, op.cit., 2. George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, op.cit.,14. 47



dalam masyarakat, seperti pendidikan, keluarga, pemerintahan, agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Semua pranata sosial pasti mempunyai struktur. Pendidikan misalnya jelas mempunyai struktur hukum, organisasi, kantor, dan sebagainya. Ada dua teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial ini, yaitu: 1) Teori struktural fungsional Teori Fungsionalisme Struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, adalah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalu tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi sutu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori Fungsionalisme Struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan Robert K. Merton sebagai penganut teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti; peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial. Hal penting yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat menurut kacamata teori fungsional senantiasa berada dalam keadaaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada, fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula dengan institusi yang ada, diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan

48



kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi dinamika dalam keseimbangan. 29 2) Teori struktural konflik Teori Konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme structural. Tokoh utama teori ini adalah Ralp Dahrendorf. Proposisi yang dikemukakan oleh penganut Teori Konfik bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut Teori Fungsionalisme Struktural. Perbedaan proposisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : Menurut teori Fungsionalisme Struktural : 1. Masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. 2. Setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. 3. Anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. 4. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi latent, fungsi manifest, dan keseimbangan (equilibrium). Menurut Teori Konflik : 1. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsurunsurnya. 2. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap desintegrasi social. 3. Keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. 4. Konsep-konsep sentral Teori Konflik adalah wewenang dan posisi, keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa terkecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. 29 Lihat: http://www.bisosial.com/2012/05/paradigma-sosiologi.html, 16 Nopember 2013.

49



Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Konflik bukan tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pierre van Berghe (1963) mengemukakan empat fungsi konflik; 1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas. 2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. 3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. 4. Fungsi komunikasi.Sebelum konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahuai posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berada dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat. Kesimpulan penting yang dapat diambil adalah bahwa teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat disamping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Seperti membenarkan Hobbes yang mengatakan : bellum omnium contra omnes (perang antara semua melawan semua). 30 b. Paradigma Definisi Sosial Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan 30

Lihat: http://www.bisosial.com/2012/05/paradigma-sosiologi.html, 16 Nopember 2013. 50



merupakan tindakan sosial. Tindakan seseorang melempar batu ke sungai bukan tindakan sosial. Tapi tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial kalau dengan melemparkan batu tersebut menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu seseorang yang sedang memancing. Secara definitif Weber merumuskan Sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial, kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman.Konsep terakhir ini ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Konsep pertama tentang tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tidakan yang bersifat ‘membatin’ atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan pasif dalam situasi tertentu. Untuk mempelajari tindakan sosial itu Weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman (interpretative understanding), atau menurut terminology Weber disebut dengan verstehen. Bila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku (behavior) saja, dia tidak akan meyakini bahwa perbuatan itu mempunyai arti subyektif dan diarakan kepada orang lain. Maka yang perlu dipahami adalah motif dari tindakan tersebut. Menurut Weber ada 2 cara memahami motif tindakan yaitu : (1) kesungguhan, (2) mengenangkan dan menyelami pengalaman si actor. Peneliti menempatkan dirinya dalam posisi si actor serta mencoba memahami sesuatu yang dipahami si aktor. 31

31




c. Paradigma Perilaku Sosial Tokoh paradigma perilaku sosial (behaviorisme) ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik obyek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis tidak konkrit realistis. Obyek studi sosiologi yang konkrit realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya (behavior of man and contingencies of reinforcement). Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiaannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, dimana lingkungan itu terdiri atas: (a) bermacam-macam obyek sosial; dan (b) bermacammacam obyek non sosial. Prinsip yang menguasai antar hubungan individu dengan obyek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan obyek non sosial. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkahlaku. Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikan ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi tingkah laku manusia lebih bersifat mekanik. Beda dengan paradigma definisi sosial yang menganggap aktor adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif di dalam proses interaksinya. Ada dua teori yang termasuk ke dalam paradigma Perilaku Sosial, yakni Teori Behavioral Sociology dan Teori Exchange. 32 C. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan bermula dari sosiologi yang muncul pada abad 19. Para tokoh pendiri sosiologi pendidikan 32




adalah Lester Frank Word (1841-1913), John Dewey(1859-1952), Emile Durkheim (1858-1917), Karl Mannheim, dan George Payne. 2. Paradigma sosiologi pendidikan terdiri dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Jelaskan pengertian sosiologi! 2. Siapa tokoh-tokoh pendiri sosiologi? 3. Faktor-faktor apakah yang melahirkan sosiologi? 4. Siapakah tokoh-tokoh pendiri sosiologi pendidikan? 5. Bagaimana pandangan mereka tentang pendidikan? 6. Paradigma apa saja yang berkembang di sosiologi pendidikan?

53


Pendidikan dan Masyarakat

PAKET 3 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT Bagian ini membahas tentang persoalan pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Aktivitas pendidikan sangat terkait dengan pihak-pihak lain. Setidaknya ada trilogi institusi pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga lembaga ini harus saling bekerjasama untuk mempersiapkan dan membina anak-anak menghadapi masa depannya. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara berkelanjutan dan terarah dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Sementara masyarakat senantiasa berubah setiap saat seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Agar pendidikan tidak sekedar larut dalam perubahan masyarakat, tetapi pendidikan masih berpegang pada nilai-nilai yang diidealkan, maka pendidikan harus jeli dalam merespons setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat. A. Individu dan Masyarakat Dalam ilmu sosial individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu yang sudah tidak dapat dibagi lagi, demikian pula Ibu. Anak masih dapat dibagi sebab dalam suatu keluarga jumlah anak dapat lebih dari satu. Banyak para ahil telah memberikan pengertian tentang masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut R.M. MacIver dan Charles H. Page, mengartikan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasankebebasan manusia. 1 Sedangkan Ralph Linton menganggap masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 2 Menurut Soejono Soekanto, masyarakat dicirikan oleh: (1) Manusia yang hidup bersama di dalam lingkungan sosial yang tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara historis angka minimumnya adalah 2 orang yang hidup bersama; (2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama; (3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan; (4) Mereka merupakan suatu system hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan yang lain. 3

1 R.M. MacIver dan Charles H. Page, Society: An Introductionary Analysis (New York: Macmillan & Co. Ltd, 1961), 5. 2 Ralph Linton, The Study of Man: An Introduction (New York: Crofts Inc, 1963), 91. 3 Lihat: Abdulsyani, Sosiologi: Kelompok dan Masalah Sosial (Jakarta: Fajar Agung, 1987), Cet. ke-1, 7.

54



Dari pengertian tersebut di atas ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa masyarakat itu kelompok yang terorganisasi dan masyarakat itu suatu kelompok yang berpikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama-sama atau duduk bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang tidak berpikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah masyarakat. Oleh karena itu kelompok burung yang terbang bersama dan semut yang berbaris rapi bukanlah masyarakat dalam arti yang sebenarnya sebab mereka berkelompok hanya berdasarkan naluri saja Sebagai sebuah kelompok manusia, masyarakat dihadapkan pada permasalahanpermasalahan yang senantiasa terus berkembang. Oleh karena itu, anggota masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan tersebut. Tanpa kemampuan, masyarakat mungkin tidak dapat mengatasi masalah-masalah mereka. Melalui pendidikan yang dilakukan dalam masyarakat, mereka diberikan bekal ilmu, kebudayaan, dan watak agar mereka dapat bertahan hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hubungan antara individu dan masyarakat telah.banyak disoroti oleh para ahli baik para filsuf maupun para ilmuan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendapat yaitu pendapat yang menyatakan bahwa (1) masyarakat yang menentukan individu, (2) individu yang menentukan masyarakat, dan (3) individu dan masyarakat saling menentukan. 1) Masyarakat yang menentukan individu Pandangan ini didasarkan bahwa masyarakat itu mempunyai suatu realitas tersendiri. Masyarakat yang penting dan Individu itu hidup untuk masyarakat. Masyarakat memiliki realitas tersendiri dan tidak terikat oleh unsur yang lain dan yang berlaku umum. Masyarakat yang dipindahkan oleh seseorang itu berada di luar orang yang berpikir tentang masyarakat itu sendiri. Sebelum individu ada masyarakat yang dipikirkan itu telah ada. Oleh karena itu masyarakat itu tidak terikat pada individu yang memikirkannya. 2) Individu yang menentukan masyarakat. Pandangan ini bersumber pada paham individualisme. Individualisme suatu paham yang menyatakan bahwa dalam kehidupan seorang individu kepentingan dan kebutuhan individu yang lebih penting dan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Individu yang menentukan corak masyarakat yang dinginkan. Masyarakat harus melayani kepentingan individu. Individu mempunyai hak yang mutlak dan tidak boleh dirampas oleh masyarakat demi kepentingan umum. 3) Individu dan masyarakat saling menentukan Pandangan ini berpendapat bahwa hubungan antara individu dan masyarakat saling berinteraksi. Paham yang ketiga ini memandang masyarakat sebagai proses di mana manusia sendiri mengusahakan kehidupan bersama menurut konsepsinya dengan bertanggung jawab atas hasilnya. Manusia tidak berada di dalam masyarakat bagaikan burung di dalam kurungannya, melainkan ia bermasyarakat. Masyarakat bukan wadah melainkan aksi, yaitu social action. Masyarakat terdiri dari sejumlah pengertian, perasaan, sikap, dan tindakan, yang tidak terbilang banyaknya. Orang berkontak dan berhubungan satu dengan yang lain menurut pola-pola sikap dan perilaku tertentu, yang 55



entah dengan suka, entah terpaksa telah diterima oleh mereka. Umumnya dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang akan menyesuaikan kelakuan mereka dengan polapola itu. Seandainya tidak, hidup sebagai manusia menjadi mustahil. Hubungan individu-masyarakat yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri. Tanpa individu-individu tidak ada masyarakat, sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa individu-individu. Yang menjadi persoalan bagaimana individuindividu dalam masyarakat mengembangkan hidupnya menjadi lebih manusiawi? Di sinilah letak pentingnya peran pendidikan. Dalam masyarakat, manusia tidak bebas dalam arti bahwa ia bebas sebebas-bebasnya tanpa mempedulikan orang lain. Ia harus hidup berbagi dengan orang lain agar kehidupan di masyarakat tidak hancur. Tetapi cara dan bentuk hidup berbagi itu ditentukannya dengan bebas. Tidak ada satu pola kebudayaan yang mutlak dan universal. Jadi ada relasi timbal balik antara individu dan masyarakat. Di satu pihak individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat, dan ia bertanggungjawab. Di lain pihak masyarakat menghidupi dan mengembangkan individu dan oleh karenanya bersifat mengikat bagi dia. 4 B. Pendidikan dan Lingkungan Sosial Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan, perilaku, dan sikap anak didik. Pendidikan berkaitan erat dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakukan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang dihgarapkan oleh masyarakat. 5 Menurut Nasution, kelakuan manusia hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interkasi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan pelajaran atau isi pendidikan ditentukan oleh kelompok atau masyarakat tempat anak didik melaksanakan pendidikan. 6 Bagi masyarakat sendiri hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode jaman kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. 7 Dalam pengertian tersebut, pendidikan sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar dirinya, yakni keluarga. Seorang bayi yang baru lahir tentunya hidup dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali. Menyadari hal demikian sang ibu berupaya memberikan segala bentuk curahan 4

Lihat: http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_152.html, akses 10 nop 2013. S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 10. 6 Ibid. 7 Ibid. 5

56



kasih sayang dan buaian cinta kasih melalui air susunya, perawatan yang lembut serta gendongan yang begitu mesra kepada si bayi. Begitulah proses tersebut berlangsung selama si bayi masih tetap memerlukan pertolongan intensif dari manusia lain. Sampai pada umur lima tahun bayi itu tumbuh dan berkembang dengan sehat di dalam mahligai cinta kasih perpaduan sepasang manusia yang menjadi orang tuanya. Dari sini bisa kita sadari selain anggota keluarga baru itu belajar mengetahui, mempelajari serta melakukan berbagai reaksi terhadap stimulus dari dunia barunya maka bisa kita cermati pula bahwa sang bayi juga memahami esensi nilai-nilai kemanusiaan dari keluarganya dalam bentuk gerak tubuh, belajar berbicara, tertawa serta semua tindak tanduk yang menggambarkan bahwa jiwa raganya telah terpaut erat oleh belaian kasih sayang manusia dewasa. Ilustrasi di atas hanyalah sekelumit kecil dari siklus belajar individu di dalam masyarakat. Proses tersebut berlangsung pula ketika kita menjadi manusia dewasa. Apabila kita memenuhi kewajiban sebagai saudara laki-laki, suami atau warga negara serta menjalankan hal-hal lain yang tertanam kuat dalam benak kesadaran kita, itu berarti kita melakukan tugas yang sudah ditentukan secara eksternal oleh hukum-hukum kodrat sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang begitu alamiah dari lingkungan sosial. Kewajiban itu muncul bukan hasil dari proses pemaksaan eksternal yang mekanistis melainkan selalu diikuti oleh gejala resiprositas individu dengan lingkungan luarnya sehingga pada tahap akhirnya masyarakat telah menghasilkan ribuan atau bahkan jutaan manusia yang tunduk lahir batin dengan ketentuan-ketentuan kolektif. C. Fungsi Sekolah bagi Masyarakat Secara mendasar sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan seseorang agar ia dapat menapaki perjalanan kedewasaannya secara utuh dan tersalurkannya bakat-bakat potensial yang ia miliki. Dalam konteks sosial, Nasution memerinci fungsi sekolah bagi masyarakat, yakni: 1). Sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan. Anak yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Makin tinggi pendidikan makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki prestise tinggi. Dengan ijasah yang tinggi seseorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan, bekal kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. 2). Sekolah memberikan keterampilan dasar. Orang yang sudah bersekolah setidak-tidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam masyarakat modern. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, agama, bahasa, biologi, keterampilan teknis, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan jenjang pendidikannya, atau sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. 3). Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Semenjak diterapkannya sistem persekolahan yang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air maka secara otomatis telah 57



mendobrak tembok ketimpangan sosial masyarakat feodal dan menggantinya dengan bentuk mobilitas terbuka. Sekolah menjadi tempat yang paling strategis untuk menyalurkan kebutuhan mobilitas vertikal dalam kerangka stratifikasi sosial masyarakat. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Banyak pemuda-pemuda yang berhasil menapaki jenjang karir hidupnya melalui sekolah meskipun memiliki latar belakang status yang tergolong rendah. Oleh karena itu orang tua berusaha menyekolahkan anaknya dengan harapan akan dapat memperoleh hasil yang memuaskan bagi peningkatan derajat dan status keluarga di kemudian hari. 4). Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga produktif guna menopang proses pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Maka karena itu manusia merupakan sumber utama bagi negara. Masyarakat memiliki keyakinan kuat bahwa orang-orang terdidik begitu produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaan, tanggap terhadap tuntutan keterampilan baru, serta mampu menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap dunia pekerjaannya. Inilah salah satu bukti dari kiprah pendidikan di Indonesia pada waktu segenap rakyat dan lapisan masyarakat memiliki hajat besar untuk membangun negaranya. 5). Sekolah mengajarkan peran sosial. Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku bangsa, pendirian dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau diselidiki, tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya. Misalkan menyekolahkan anak gadis sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya ke dalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusinya sendiri di rumah dan sebagainya. 6). Sebagai alat transmisi kebudayaan. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak menurut Vembriarto (1990) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) transmisi pengetahuan & keterampilan, dan (2) transmisi sikap, nilai-nilai dan norma-norma. Transmisi pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial serta penemuan-penemuan teknologi. Dalam masyarakat industri yang kompleks, fungsi transmisi pengetahuan tersebut sangat penting sehingga proses belajar di sekolah memakan waktu lebih lama, membutuhkan guru-guru dan lembaga yang khusus. Dalam arti sempit transmisi pengetahuan dan keterampilan itu berbentuk vocational training. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, ditransmisikan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang dijunjung tinggi penduduknya. Kepada generasi muda diwariskan pola perilaku, budaya, norma, dan nilai-nilai luhur, cinta tanah air, menghormati pahlawannya, setia kepada wilayah kedaulatan negara, dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa. 6). Menciptakan integrasi sosial. Dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik, terjaminnya integrasi sosial merupakan fungsi pendidikan sekolah yang cukup penting. Masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam suku bangsa masing-masing dengan adat istiadatnya sendiri, 58



bermacam-macam bahasa daerah, agama, pandangan politik dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian bahaya disintegrasi sosial sangat besar. Sebab itu tugas pendidikan sekolah yang terpenting adalah menjamin integrasi sosial. 8 D. Pendidikan dan Pembaruan Masyarakat Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan sceara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Pendek kata pendidikan dapat diharapkan untuk mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan peran pendidikan dalam masyarakat, di bawah ini disarikan dari buku Abdullah Idi, tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat, yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi sosialisasi, (2) Fungsi kontrol sosial, (3) Fungsi pelestarian budaya Masyarakat, (4) Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, (5) Fungsi seleksi dan alokasi, (6) Fungsi pendidikan dan perubahan sosial, (7) Fungsi reproduksi budaya, (8) Fungsi difusi kultural, (9) Fungsi peningkatan sosial, dan (10) Fungsi modifikasi sosial. 1) Fungsi Sosialisasi Di dalam masyarakat pra industri, generasi baru belajar mengikuti pola perilaku generasi sebelumnya tidak melalui lembaga-lembaga sekolah seperti sekarang ini. Pada masyarakat pra industri tersebut anak belajar dengan jalan mengikuti atau melibatkan diri dalam aktivitas orang-orang yang telah lebih dewasa. Anak-anak mengamati apa yang mereka lakukan, kemudian menirunya dan anak-anak belajar dengan berbuat atau melakukan sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa. Untuk keperluan tersebut anak-anak belajar bahasa atau simbol-simbol yang berlaku pada generasi tua, menyesuai kan diri dengan nilai-nilai yang berlaku, mengikuti pandangannya dan memperoleh keterampilan-keterampilan tertentu yang semuanya diperoleh lewat budaya masyarakatnya. Di dalam situasi seperti itu semua orang dewasa adalah guru, tempat di mana anak-anak meniru, mengikuti dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih dewasa. Mulai dari permulaan, anak-anak telah dibiasakan berbuat sebagaimana dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Hal itu merupakan bagian dari perjuangan hidupnya. Segala sesuatu yang dipelajari adalah berguna dan berefek langsung 8

S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, op.cit. 14-17. 59



bagi kehidupannya sehari-hari. Hal ini semua bisa terjadi oleh karena budaya yang berlaku di dalam masyarakat, di mana anak menjadi anggotanya, adalah bersifat stabil, tidak berubah dan waktu ke waktu, dan statis. Dengan semakin majunya masyarakat, pola budaya menjadi lebih kompleks dan memiliki diferensiasi antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, antara yang dianut oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan perkataan lain masyarakat tersebut telah mengalami perubahan-perubahan sosial. Ketentuan-ketentuan untuk berubah ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mengakibatkan terjadinya setiap transmisi budaya dan satu generasi ke generasi berikutnya selalu menjumpai permasalahan-permasalahan. Di dalam suatu masyarakat sekolah telah melembaga demikian kuat, maka sekolah menjadi sangat diperlukan bagi upaya menciptakan/melahirkan nilai-nilai budaya baru (cultural reproduction). Dengan berdasarkan pada proses reproduksi budaya tersebut, upaya mendidik anak-anak untuk mencintai dan menghormati tatanan lembaga sosial dan tradisi yang sudah mapan adalah menjadi tugas dari sekolah. Termasuk di dalam lembaga-lembaga sosial tersebut di antaranya adalah keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga ekonomi. Di dalam permulaan masa-masa pendidikannya, merupakan masa yang sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan pengadopsian nilai-nilai ini. Masa-mnasa pembentukan dan pembangunan upaya pengadopsian ini dilakukan sebelum anak-anak mampu memiliki kemampuan kritik dan evaluasi secara rasional. Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. Anak-anak didorong, dibimbing dan diarahkan untuk mengikuti pola-pola prilaku orang-orang dewasa melalui cara-cara ritual tertentu, melalui drama, tarian, nyanyian dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan ujud nyata dari budaya masyarakat yang berlaku. Melalui cara-cara seperti itu anak. anak dibiasakan untuk berlaku sopan terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap normanorma yang berlaku. Lembaga-lembaga agama mengajarkan bagaimana penganutnya berbakti kepada Tuhannya berdasarkan tata cara tertentu. 2) Fungsi kontrol sosial Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Durheim menjelaskan bahwa petididikan moral dapat dipergunakan untuk menahan atau mengurangi sifat-sifat egoisme pada anak-anak menjadi pribadi yang merupakan bagian masyarakat yang integral di mana anak harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan semacam ini individu mengadopsi nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi nilai-niiai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari Selanjutnya sebagai individu sebagai anggota masyarakat ia juga dituntut untuk memberi dukungan dan berusaha untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial serta kontrol sosial mempergunakan program-

60



program asimilasi dan nilai-nilai subgrup beraneka ragam, ke dalam nilai-nilai yang dominan yang memiliki dan menjadi pola anutan bagi sebagiai masyarakat. Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan pandangan hidup etnik yang beraneka ragam menjadi satu pandangan yang dapat diterima seluruh etnik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dan segala aliran dan pandangan hidup yang dianut oleh para siswa. Sebagai contoh sekolah di Indonesia, sekolah harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia kepada anak-anak di sekolah. 3) Fungsi pelestarian budaya masyarakat Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga harus melestanikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Fungsi sekolah berkaitan dengan konservasi nilai-nilai budaya daerah ini ada dua fungsi sekolah yaitu pertama sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu umpama sekolah di Jawa Tengah, digunakan untuk mempertahankan nilainilai budaya Jawa Tengah, sekolah di Jawa Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda, sekolah di Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Minangkabau dan sebagainya dan kedua sekolah mempunyai tugas untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang ada yang beragam demi kepentingan nasional. Untuk memenuhi dua tuntutan itu maka perlu disusun kurikulum yang baku yang berlaku untuk semua daerah dan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilainilai daerah tertentu. Oleh karena itu sekolah harus menanamkan nilai-nilai yang dapat menjadikan anak itu menjadi yang mencintai daerahnya dan mencintai bangsa dan tanah airnya. 4) Fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka di sana akan terjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan, latihan untuk suatu jabatan, dan pengembangan tenaga kerja tertentu. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang baik mau masuk sekolah maupun mau masuk pada jabatan tertentu. Untuk masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian tertentu, untuk masuk suatu jabatan tertentu harus mengikuti testing kecakapan tertentu. Sebagai contoh untuk dapat masuk pada suatu sekolah menengah tertentu harus menyerahkan nllai EBTA Murni (NEM). Nilai NEM yang masuk dipilih nilai NEM yang tinggi dari nilai tertentu sampai nilai yang terendah. Jika bukan nilai yang menjadi persyaratan yang ketat tetapi biaya sekolah yang tak terjangkau untuk masuk sekolah tertentu. Oleh karena itu anak yang nilainya rendah dan ekonominya lemah tidak kebagian sekolah yang mutunya tinggi. Demikian pula untuk memangku jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

61



Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai dua hal. Pertama sekolah digunakan untuk menyiapkan tenaga kera profesional dalam bidang spesialisasi tertentu. Untuk memenuhi ini berbagai bidang studi dibuka untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil dan berkemampuan yang tinggi dalam bidangnya. Kedua dapat digunakan untuk memotivasi para pekerja agar memiliki tanggung jawab terhadap karir dan pekerjaan yang dipangkunya. Sekolah mempunyai fungsi pengajaran, latihan dan pendidikan. Fungsi pengajaran untuk menyiapkan tenaga yang cakap dalam bidang keahlian yang ditekuninya. Fungsi latihan untuk mendapatkan tenaga yang terampil sesuai dengan bidangnya, sedang fungsi pendidikan untuk menyiapkan seorang pribadi yang baik untuk menjadi seorang pekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi fungsi pendidikan ini merupakan pengembangan pribadi sosial. 5) Fungsi pendidikan dan perubahan sosial Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial mempunyai fungsi (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahanperubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan (5) melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-usaha sekolah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah dan rasional sebagai lawan dan nilai-nilai dan pandangan hidup lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan keberanian menanggung resiko, semua itu telah diajarkan oleh sekolah-sekolah sejak proses modernisasi dari perubahan sosial Dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbanganpertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya. Lembaga-lembaga pendidikan disamping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (cultural diffussion). Kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat

62



memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan. 9 E. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Hubungan individu dan masyarakat pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga pendapat yaitu pendapat yang menyatakan bahwa (1) masyarakat yang menentukan individu, (2) individu yang menentukan masyarakat, dan (3) individu dan masyarakat saling menentukan. 2. Bagi masyarakat hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode jaman kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. 3. Sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan seseorang agar ia dapat menapaki perjalanan kedewasaannya secara utuh dan tersalurkannya bakat-bakat potensial yang ia miliki. 4. Peran pendidikan dalam masyarakat meliputi (1) Fungsi sosialisasi, (2) Fungsi kontrol sosial, (3) Fungsi pelestarian budaya Masyarakat, (4) Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, (5) Fungsi seleksi dan alokasi, (6) Fungsi pendidikan dan perubahan sosial, (7) Fungsi reproduksi budaya, (8) Fungsi difusi kultural, (9) Fungsi peningkatan sosial, dan (10) Fungsi modifikasi sosial. F. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang pengertian individu dan masyarakat? 2. Jelaskan hubungan antara individu dengan masyarakat! 3. Jelaskan hubungan pendidikan dengan lingkungan sosial! 4. Jelaskan fungsi-fungsi sekolah bagi masyarakat! 5. Jelaskan fungsi pendidikan bagi masyarakat!

9

Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 72-78. 63


PAKET 4

PERAN SOSIAL, EDUCATIF, DAN PROFESI GURU

Bagian ini akan mengkaji tentang peran guru di sekolah, di masyarakat, dan guru sebagai profesi. Guru merupakan ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru adalah operator pendidikan paling bawah pada satuan pendidikan. Karena itu, guru berinteraksi langsung dengan peserta didik. Selain itu, guru juga yang mengimplementasikan kurikulum pada peserta didik, sehingga guru sebenarnya yang paling mengetahui terhadap perkembangan peserta didiknya, baik perkembangan sikap, keterampilan maupun pengetahuannya. Namun dalam realitasnya, guru sering tersisihkan dari peran strategisnya itu terutama dalam kaitannya dengan EBTA, Ebtanas, UAN, UNAS, UAS-BN atau apapun namanya. Selain tugas utama guru adalah membelajarkan anak didik dalam konteks interaksi edukatif, guru juga dituntut peran sosialnya di masyarakat. Banyak guru yang di masyarakatnya tampil sebagai leader atau pemimpin dan tokoh, tetapi di bagian lain, terdapat guru yang acuh tak acuh dengan peran sosialnya atau tidak peduli dengan persoalan masyarakatnya. Bagaimana idealnya peran guru di masyarakat? Bagaimana guru bisa tampil sebagai tokoh di masyarakat tanpa harus mengorbankan profesionalitasnya sebagai guru? Uraian berikut akan menjadi jawabannya. A. Peran Guru di Sekolah Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik. 1 Sementara dalam bahasa Indonesia, terminologi guru umumnya merujuk pada pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 2 Berdasar pada tugas utama ini, maka guru harus menunjukkan kelakuan yang layak menurut harapan masyarakat, yakni sosok yang layak diteladani oleh anak didiknya. S. Nasution mengatakan bahwa guru dituntut mempunyai sikap etis, intelektual, dan sosial lebih tinggi dari tuntutan orang dewasa lainnya. Guru sebagai pendidikan dan pembina generasi muda harus menjadi teladan, di dalam maupun di luar sekolah. Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam sehari. Di mana dan kapan saja ia akan selalu dipandang sebagai guru yang harus memperlihatkan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik. 3 Penyimpanngan perilaku atau perilaku yang tidak etis apabila dilakukan oleh guru maka akan mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Masyarakat tidak bisa menerima pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh guru, seperti selingkuh, korupsi, berjudi, mabuk, mencuri, merampok, dan sebagainya. Apabila seorang guru melakukan pelanggaran seperti itu dianggap sebagai pelanggaran serius. Guru yang berbuat demikian tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat yang menyerahkan amanah untuk mendidik anak-anaknya kepada guru. Orang tua murid tidak akan percaya lagi kepada guru. Guru yang kurang bermoral dianggap tidak akan mungkin menghasilkan anak didik yang bermoral tinggi. 4 Kedudukan guru di sekolah tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan murid. Keduanya merupakan unsur paling vital di dalam proses belajar-mengajar. Sebab seluruh proses, aktivitas orientasi serta relasi-relasi lain yang terjalin untuk menyelenggarakan 1 Ravik Karsidi, Sosiologi Pendidikan (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2005), 32. 2 http://id.wikipedia.org/wiki/Guru, diakses 22 Januari 2014. 3 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 91. 4 Ibid.

65


pendidikan selalu melibatkan keberadaan pendidik dan peserta didik sebagai aktor pelaksana. Hal itu sudah menjadi syarat mutlak atas terselenggaranya suatu kegiatan pendidikan. Dengan mendasarkan pada pengertian bahwa pendidikan berarti usaha sadar dari pendidik yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas peserta didik, terkandung suatu makna bahwa proses yang dinamakan pendidikan itu tidak akan pernah berlangsung apabila tidak hadir pendidik dan peserta didik dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendidik dan peserta didik merupakan pilar utama terselenggaranya aktivitas pendidikan. 5 Setidaknya ada dua model interaksi antara guru dan murid di sekolah, yakni interaksi formal dan interaksi informal. Pertama, interaksi formal yakni interaksi yang dibangun dalam situasi resmi ketika guru sedang mengajar murid di kelas maupun di luar kelas. Dalam situasi seperti ini, guru dituntut mampu menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya, artinya ia harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakukan anak. Kalau perlu ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak belajar, melakukan tugasnya atau mematuhi peraturan. Dengan kewibawaan ia menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses belajar-mengajar. Kewibaaan mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila guru tidak memiliki kewibawaan maka ia akan mengalami kesulitan untuk membimbing murid-muridnya mematuhi peraturan demi terlaksananya ketertiban di sekolah untuk menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar. Kedua, interaksi informal, yakni guru menjalin komunikasi dan interaksi dengan murid dalam situasi non-pembelajaran resmi, misalnya sewaktu rekreasi, kompetisi antar sekolah, berolah raga, studi tour, dan sebagainya. Murid-murid menyukai guru yang dalam waktu-waktu demikian dapat bergaul lebih akrab dengan mereka, sebagai manusia terhadap manusia lainnya, dapat tertawa dan bermain lepas dari kedok formal. Jadi guru hendaknya dapat menyesuaikan perannya menurut situasi sosial yang dihadapinya. Namun, interaksi sosial dalam situasi informal ini, guru tetap dituntut menjaga kedudukannya sebagai guru yang tetap menjadi panutan murid-muridnya. Dalam interaksi sosial dengan murid, guru dituntut menjaga etika sebagai orang yang harus diteladani. Guru harus menjaga harga diri dan kewibawaannya di hadapan muridmuridnya. Dalam terminologi Jawa, istilah “guru” mengandung makna “digugu lan ditiru”. Artinya, apa yang dilakukan oleh guru akan diteladani atau dicontoh oleh murid-muridnya. Karena itu, guru harus memikirkan betul apa yang akan dilakukan, tidak diperbolehkan ucapan dan perilaku guru menyimpang dari adab kesopanan, etika, dan tata tertib yang berlaku di masyarakat. Ucapan dan perilaku yang terjaga dengan baik, akan berdampak pada kewibawaan seorang guru. Menurut Nasution, kewibawaan guru dapat dipengaruhi oleh beberapa hal: 1) Anak-anak sendiri mengharapkan guru yang berwibawa, yang dapat bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin dan mereka bersedia mengakui kewibawaan itu. Bila ada guru baru, mereka sering menguji hingga guru itu mampu menunjukkan kewibawaannya. 2) Guru sebagai pengganti orang tua lebih-lebih pada tingkat SD. Bila di rumah anak itu mematuhi ibunya, maka lebih mudah ia menerima dan mengakui kewibawaan ibu guru. 3) Pada umumnya tiap orang tua mendidik anaknya agar patuh kepada guru. Bila guru digambarkan sebagai orang yang harus dihormati, sebagai orang yang berhak menghukum pelanggaran anak, bila orang tua senantiasa memihak guru dalam segala tindakannya, maka guru lebih mudah menegakkan kewibawaannya. 4) Guru sendiri dapat memelihara kewibawaannya dengan menjaga jarak sosial antara dirinya dengan murid. Kewibawaan akan mudah lenyap apabila guru terlampau akrab 5

Raviq Karsidi, op. cit..

66


atau dekat dengan murid. Sekalipun dalam situasi informal guru harus senantiasa menjaga kedudukannya sebagai guru dan tidak menjadi salah seorang anggota yang sama dengan anak. 5) Guru harus selalu disebut “Ibu Guru” atau “Bapak Guru” dan dengan julukan itu memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan. 6) Dalam kelas guru duduk atau berdiri di depan murid. Posisi yang menonjol itu memberikannya kedudukan yang lebih tinggi daripada murid yang harus duduk tertib di bangku tertentu. Ia senantiasa mengawasi gerak-gerik murid untuk mengontrol kelakuannya. Sebagai guru ia berhak menyuruh murid melakukan hal-hal menurut keinginannya dalam konteks pembelajaran. 7) Untuk guru sering disediakan ruang guru yang khusus yang tak boleh dimasuki murid begitu saja. 8) Guru-guru yunior yang ingin bergaul dengan murid sebagai kakak akan dinasehati oleh guru-guru senior yang berpengalaman agar menjaga jarak dengan murid dan jangan terlampau rapat dengan mereka. 9) Wibawa guru juga diperoleh dari otoritasnya untuk memberikan nilai pada rapor dan dengan demikian menentukan nasib murid, apakah ia naik atau tinggal kelas. Murid maupun mahasiswa sangat menyegani pengajar yang memegang kekuasaan itu. Ada guru yang menyalahgunakan kekuasaan itu dan diberi julukan “killer”. 10) Namun kewibawaan yang sejati diperoleh guru berdasarkan kepribadiannya sendiri. Kepribadian dibentuk berdasarkan pengalaman. Kepribadian diperoleh dengan mewujudkan norma-norma yang tinggi pada diri guru seperti tanggung jawab, disiplin, profesional, kesabaran, ketekunan, kejujuran, dan sebagainya.6 Di sekolah, peran guru adalah menciptakan interaksi edukatif yang mendidik kepada murid. Interaksi edukatif merupakan proses atau interaksi belajar-mengajar, memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk interaksi lain. Menurut Djamarah (dalam Ravik Karsidi, 2005) merinci ciri-ciri interaksi edukatif yang mendidik tersebut yaitu: 1) Interaksi belajar-mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi belajar-mengajar itu sadar tujuan, dengan menempatkan siswa sebagai pusat perhatian. Siswa mempunyai tujuan, unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung. 2) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncana, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu adanya prosedur atau langkah-langkah sistematis dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang satu dengan yang lain, mungkin akan membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda pula. Sebagai contoh misalnya tujuan pembelajaran agar siswa dapat menunjukkan letak Kota New York, tentu kegiatannya tidak cocok kalau disuruh membaca dalam hati, dan begitu seterusnya. 3) Interaksi belajar-mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Sudah barang tentu dalam hal ini perlu memperhatikan komponen-komponen yang lain, apalagi komponen anak didik yang merupakan sentral. Materi harus sudah didesain dan disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi belajar-mengajar. 4) Ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Sebagai konsekuensi bahwa siswa merupakan sentral, maka aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar-mengajar. Aktivitas siswa dalam hal ini, baik secara fisik maupun secara mental aktif. Inilah yang sesuai dengan konsep CBSA. Jadi tidak ada gunanya guru melakukan

6

S. Nasution, op.cit., 92-94.

67


kegiatan interaksi belajar-mengajar, kalau siswa hanya pasif saja. Sebab para siswalah yang belajar, maka merekalah yang harus melakukannya. 5) Dalam interaksi belajar-mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing ini guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar-mengajar, sehingga guru akan merupakan tokoh yang akan dilihat dan akan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru (“akan lebih baik bersama siswa”) sebagai designer akan memimpin terjadinya interaksi belajar-mengajar. 6) Di dalam interaksi belajar-mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam interaksi belajar-mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh semua pihak dengan secara sadar, baik pihak guru maupun pihak siswa. Mekanisme konkrit dari ketaatan pada ketentuan atau tata tertib ini akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Jagi langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan. Penyimpangan dari prosedur, berarti suatu indikator pelanggaran disiplin. 7) Ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas (kelompok siswa), batas waktu menjadi salah-satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu harus sudah tercapai. 7 Di samping beberapa ciri seperti telah diuraikan di atas, unsur penilaian adalah unsur yang amat penting. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka untuk mengetahui apakah tujuan proses belajar-mengajar (interaksi edukatif) sudah atau belum, perlu diketahui dengan kegiatan penilaian. B. Peran Guru di Masyarakat Manusia sebagai makhluk sosial (homo socius) cenderung untuk bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, setiap individu mempunyai peran (role) masing-masing. Dalam konsep peran ditemukan konsep fungsi. Setiap orang memiliki suatu peran dan fungsi dalam ruang sosial seperti kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Peran dan fungsi dalam kumunitas sering disebut dengan posisi. Posisi merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau kedudukan dalam hubungannya dengan kelompok lain, misalnya posisi sebagai guru. Posisi sebagai guru memiliki hak dan kewajiban yang diembannya, dikenal sebagai status. Adapun perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status disebut sebagai peran. Ketika peran dimainkan, ia memiliki konsekwensi terhadap penyesuaian atau adaptif terhadap sistem. Inilah dikenal sebagai fungsi (function). 8 Peran guru di masyarakat tergantung pada pandangan masyarakat tentang kedudukan guru. Kedudukan sosial guru di masing-masing masyarakat berbeda-beda dari zaman ke zaman. Dulu ada satu daerah di Sumatera yang memandang profesi guru sangat terhormat dan orang tua sangat bangga kalau anaknya menjadi guru. Kini, kedudukan tersebut tergeser oleh profesi lain, misalnya menjadi pengacara. Profesi pengacara bagi pemuda-pemudi di daerah terebut mungkin lebih terhormat, prestisius, dan menjanjikan daripada guru. Makanya kemudian anak-anak mudanya lebih memilih kuliah di Fakultas Hukum daripada di Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Di daerah lain, terutama di pedesaan Jawa, masyarakat Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya profesi guru masih sangat dihormati oleh masyarakat, walaupun profesi guru sering hanya dibuat sampingan. Tetapi menjadi guru tetap menjadi panggilan jiwa, walaupun tidak mendatangkan kekayaan materi. 7 8

Ravik Karsidi, op.cit., 33-34. Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), 155.

68


Pekerjaan guru selalu dipandang dalam hubungannya ideal pembangunan bangsa. Dari guru diharapkan lahir generasi-generasi muda penerus cita-cita bangsa. Guru diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan generasi muda menggapai masa depannya dengan baik dan sukses. Pekerjaan guru menyangkut pendidikan anak, pembangunan negara dan masa depan bangsa. Masyarakat masih menaruh harapan-harapan yang besar dari guru. Di masyarakat guru dapat memainkan banyak peran. Damsar menjelaskan peran guru di masyarakat ke dalam dua bentuk, yakni bentuk manifes (tampak) dan bentuk laten (tersembunyi). 9 1. Fungsi Manifes (Tampak) Guru Fungsi yang diharapkan, disengaja, dan harus disadari oleh guru di masyarakat adalah: a. Guru sebagai Pengajar Pada masyarakat mana pun, baik masyarakat maju maupun sedang berkembang, menyadari dan mengharapkan agar guru menjadi pengajar bagi anak-anak mereka. Bahkan guru juga menjadi pengajar bagi orang yang sudah dewasa dan tua yang masih buta baca tulis. Masyarakat mengharapkan guru dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti berhitung, membaca, dan menulis. b. Guru sebagai Pendidik Di masyarakat guru tidak hanya diharapkan sekedar mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendidik, yakni mengarahkan dan membimbing baik anakanak maupun anggota masyarakat lainnya untuk dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan kehidupan, seperti memecahkan masalah, mencari alternatif solusi dari permasalahan, berpegang teguh pada ajaran norma, budaya, dan agama, serta mengajarkan berbagai soft skill lainnya yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kehidupan. c. Guru sebagai Teladan Guru di pandang oleh masyarakat agar selalu menjadi teladan yang baik bagi anakanak dan anggota masyarakat lainnya. Apabila guru melakukan perilaku menyimpang dari norma masyarakat maka akan mendapat sorotan yang tajam. Untuk guru harus memiliki moral yang tinggi. Guru sendiri harus membatasi diri tidak melakukan halhal tertentu yang dilakukan oleh umumnya anggota masyarakat. Jadi guru harus membatasi kebebasannya untuk menjaga kewibawaan dan integritasnya di masyarakat. d. Guru sebagai Motivator Masyarakat mengharapkan guru menjadi motivator untuk melakukan hal-hal positif di masyarakat. Guru diharapkan mampu memberikan dorongan, motivasi, kekuatan, dan energi yang besar kepada masyarakatnya untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik. 2. Fungsi Laten (Tersembunyi) Guru Fungsi yang tidak diharapkan, disengaja, dan disadari guru di masyarakatnya adalah sebagai berikut: a. Guru sebagai Pengekal Status Quo Keadaan status quo menunjukkan pada suatu keadaan yang relatif tetap dalam situasi keseimbangan, tidak berubah, atau stagnan. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat sebagai sistem sosial mementingkan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Robert K. Merton sebagai pentolan teori ini memberikan tekanan kepada kestabilan dan kemapanan, serta sebisa mungkin menghindari konflik. Dalam masyarakat terdapat nilai-nilai, 9 Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan, op.cit., 156-162.

69


norma-norma, adat-istiadat, dan hukum-hukum yang sudah berlaku lama yang mengatur pola interaksi antaranggota masyarakat. Dalam konteks seperti ini guru bisa memainkan peran sebagai pengekal status quo untuk menjaga ekuilibrium masyarakat. b. Guru sebagai Penggerak Perubahan Kehidupan masyarakat tidaklah statis, melainkan selalu berubah secara dinamis. Perubahan masyarakat bisa terjadi pada seluruh sistem sosial—pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Dalam masyarakat tradisional umumnya pola pikir dan perilakunya sangat konservatif, cenderung menolak terhadap setiap perubahan. Dalam menghadapi perubahan tersebut, guru bisa memelopori ke arah perubahan yang positif. C. Guru sebagai Profesi Istilah “guru sebagai profesi” bermula pada peringatan Hari Guru Nasional tanggal 2 Desember 2004. Pada saat itu Mendiknas dalam rangka penyampaian program 100 hari kerja kabinet, menegaskan satu tema, yaitu “guru sebagai profesi”. Tentu saja pernyataan itu sendiri bukan sesuatu yang baru karena sejak awal munculnya pekerjaan ini hakikatnya sudah diakui sebagai profesi, bahkan profesi terhormat. Yang lebih menarik sebenarnya bahwa tema itu menunjukkan tekad Mendiknas untuk meningkatkan harkat dan martabat guru yang sedang terpuruk. Keterpurukan tersebut bisa dilihat antara lain pada realitas: menjadi guru tampaknya bukan pilihan pekerjaan yang ideal (kalau ada peluang lain ini akan ditinggalkan), juga dari realitas input siswa ke lembaga pendidikan guru bukan lulusan terbaik dari sekolah, yang terlihat dari kelemahan penguasaan materi dari guru-guru yang dihasilkannya; dan yang juga merupakan kenyataan bahwa guru-guru banyak yang melakukan pekerjaan tambahan (yang sering bukan pekerjaan wajar) yang diakibatkan gaji/kesejahteraan guru yang sangat rendah. Selama ini penghargaan terhadap guru lebih sebagai status, yakni status yang terhormat di masyarakat, khususnya di desa atau masyarakat tertentu sangat menjunjung tinggi guru. Dalam kaitannya dengan imbalan materi memang masih kalah jauh dengan profesi lain seperti dokter, pengacara, hakim, akuntan, pegawai pajak, dan profesi lainnya. Di masyarakat, guru kurang mendapatkan upah yang layak, terutama guru-guru swasta. Guru dicitrakan bak “malaikat” yang tidak membutuhkan kehidupan duniawi. Gambaran halus profesi guru terangkum dalam Himne Guru sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” oleh Sartono. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku Semua baktimu akan ku ukir di dalam hatiku S’bagai prasasti terima kasih ku ‘ntuk pengabdianmu Engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan Engkau patriot pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Gelar “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” yang diperdengarkan secara terus-menerus, menutup profesi guru untuk dihargai materi secara layak. Profesi guru menjadi profesi yang tabu apabila dikaitkan dengan bayaran/uang. Apalagi kalau sampai guru menarik bayaran

70


secara langsung dari siswanya. Karena itu, menjadi guru harus ikhlas, sabar, menerima apa adanya, dan tidak materialistis atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. “Guru sebagai profesi” menyiratkan tekad pemerintah yang kuat untuk meningkatkan tanggung jawab profesional guru. Tekad ini tentu sangat relevan dalam hubungan dengan isu peningkatan kualitas pendidikan nasional pada umumnya, khususnya peningkatan kualitas SDM pendidikan (guru). Hal ini memang terkait dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 7 dan 20 diamanatkan: Pasal 7: Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Pasal 20: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 10 Dibagian lain, masih dalam UU No. 14/2005 dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan profesi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan; (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan pendidik/guru. 11 Bila memerhatikan substansi UU No. 14/2005 dan kecenderungan animo masyarakat terhadap profesi guru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin meningkat. Jika sebelumnya profesi ini banyak digeluti kalangan berlatar belakang kelas sosial ekonomi menengah ke bawah—kini—profesi ini mulai diminati sebagain kalangan sosial ekonomi menengah. Dampak lain adalah fakultas-fakultas dan jurusan ilmu pendidikan dan keguruan juga mengalami peningkatan jumlah masahasiswa secara signifikan. Perubahan kecenderung minat menjadi pendidik/guru tidak terlepas dari alasan dan faktor yang mendorongnya, seperti: adanya perbaikan kesejahteraan guru setelah memperoleh tunjangan Sertifikasi Guru, atau setara dengan satu kali gaji pokok setiap bulan, sesuai dengan UU No. 14/2005. Adanya perbaikan kesejahteraan guru harus diimbangi oleh adanya semangat dari guru untuk selalu menuntut ilmu agar kualitasnya terus meningkat. Guru-guru yang masih missmacth (bidang keilmuan tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkan) agar bersekolah lagi supaya menjadi macth (sesuainya bidang ilmu yang dipelajari dengan bidang studi yang diajarkan ). Begitu juga guru-guru yang masih underqualified (kualitasnya rendah) agar meningkatkan keilmuannya supaya qualified (berkualitas). Guru yang sudah macth agar terus meningkatkan kualitasnya agar semakin baik mengajarnya. Dengan upaya seperti ini makan akan tercipta guru-guru yang profesional. 10 11

Lihat: Undang-Undang Guru dan Dosen/UU RI No. 14 Tahun 2005, Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Soetjipto dan Raflis Kosasih, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah (Jakarta: TP, 2006), 18.

71


Menjadi guru profesional terkait erat dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa guru minimal memiliki empat kompetensi, meliputi: 1. Kompetensi Paedagogis: seperangkat kemampuan dan ketrampilan (skill) yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Kompetensi paedagogis meliputi, kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melakukan evaluasi. 2. Kompetensi kepribadian: seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan konsekuensi ciriciri guru diantaranya, sabar, tenang, tanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, dan lain-lain. 3. Kompetensi profesional: seperangkat kemampuan dan ketrampilan terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh dan komprehensif. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal (dalam buku panduan) tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan mata pelajaran tertentu. 4. Kompetensi sosial: seperangkat kemampuan dan ketrampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki ketrampilan berinteraksi dengan masyarakat kususnsya dalam mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan problem masyarakat. Guru yang kompeten akan dapat mengantarkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Guru merupakan unsur terdepan dalam proses pembelajaran. Guru berhadapan langsung dengan anak didik melalui proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru dihasilkan anak didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, moral dan mental spiritual. Dari peran dan fungsi guru, dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zaman yang berbeda. Karena itu guru selalu dituntut memperbaiki kualitas proses dan kualitas hasil pemebelajaran. Kualitas proses pembelajaran ditandai oleh berperannya seluruh komponen pembelajaran menuju terlaksananya pengembangan potensi siswa (kecerdasan majemuk) secara optimal. Kecerdasan majemuk (multiple intelligences) meliputi kecerdasan linguistik, logis-matematis, spasial, fisik-kinestetik, musikal, antarpribadi, intrapribadi, dan naturalis. Sementara, kualitas hasil pembelajaran ditandai oleh berkembangnya seluruh potensi siswa secara optimal yang tampak pada perilaku akademik, kepribadian, sosial, dan ketrampilan (skill) untuk bekal siswa memasuki kehidupan. Jadi kualitas hasil tidak hanya sekedar anak didik lulus Unas/UN atau secara kuantitatif sekolah berhasil meluluskan siswanya 100% seperti yang dibangga-banggakan selama ini, tetapi lebih dilihat dari seberapa jauh sekolah dapat mengembangkan seluruh potensi siswa untuk menghadapi kehidupannya pada masa yang akan datang. Kecerdasan majemuk, sebagaimana dirinci oleh Howard Gardner, adalah sebagai berikut: 12

12

Howard Gardner, Kecerdasan Majemuk: Teori dalam Praktek, alih bahasa Arvin Saputra (Batam: Interaksara, 2003).

72


1. Kecerdasan Linguistik (Bahasa) Kecerdasan bahasa kecerdasan dalam mengolah kata. Ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair dan pengacara. Orang yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat katakata yang diucapkannya. Mereka senang bermain-main dengan bunyi bahasa, melalui teka-teki kata, permainan kata dan bersilat lidah. Kadang-kadang merekapun mahir dalam hal-hal kecil, sebab mereka mampu mengingat berbagai fakta. Bisa jadi mereka adalah ahli sastra. Mereka gemar sekali membaca, dapat menulis dengan jelas, dan dapat mengartikan bahasa tulisan secara jelas. Contoh orang yang memiliki kecerdasan ini, antara lain Socrates, Soekarno, Nurcholish Madjid, dan sebagainya. 2. Kecerdasan Musik Kecerdasan musik adalah kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan untuk menyerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Kecerdasan musikal juga dimiliki oleh orang yang peka nada, dapat menyanyikan lagu dengan tepat, dapat mengikuti irama musik, dan yang mendengarkan berbagai karya musik dengan tingkat ketajaman tertentu. Contoh Roma Irama, Ebiet G. Ade, Iwan Fals, Ahmad Dani, Anang Hermansyah, Michael Jacson, dan lain-lain. 3. Kecerdasan Logika-Matematika Kecerdasan logis-matematis adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Ciri-ciri orang yang cerdas secara logis-matematis mencakup kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berfikir dalam pola sebab-akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, dan pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Contoh orang yang memiliki kecerdasan ini, antara lain Issac Newton, Albert Einstein, B.J.Habibie, Bill Gate, Steve Jobs. 4. Kecerdasan Visual-Spasial Kecerdasan visual-spasial adalah kecerdasan ruang, kecerdasan ini meliputi kemampuankemampuan untuk merepresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Kecerdasan ini mencakup kemampuan berfikir dalam gambar, serta kemampuan menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual-spasial. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Orang dengan tingkat kecerdasan spasial yang tinggi hampir selalu mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dgn begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang tiga dimensi. Contoh orang yang memiliki kecerdasan ini : Thomas A Edison, Pablo Picasso. 5. Kecerdasan Fisik-Kinestetik Kecerdasan fisik-kinestetik adalah kecerdasan fisik yang mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh, dan keterampilan dalam menangani benda. Atlit, pengrajin, montir, dan ahli bedah mempunyai kecerdasan kinestetik-jasmani tingkat tinggi. Orang dengan kecerdasan fisik memiliki keterampilan dalam menjahit, bertukang atau merakit model. Mereka juga menikmati kegiatan fisik, seperti berjalan kaki, menari, berlari, berkemah, berenang atau berperahu. Mereka adalah orang-orang yang cekatan, indera 73


perabanya sangat peka, tidak bisa tinggal diam dan berminat atas segala sesuatu. Contoh orang yang memiliki kecerdasan ini: Charlie Chaplin, Maradona, Pele, Messi, Ronaldo. 6. Kecerdasan Antarpribadi Adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini terutama menuntut kemampuan untuk menyerap dan tanggap terhadap suasana hati, perangai, niat, dan hasrat orang lain. Seorang yang mempunyai kecerdasan antarpribadi bisa mempunyai rasa belas kasihan dan tanggung jawab sosial yang besar. Orang yang memiliki kecerdasan ini dapat menjadi networker, diplomat, perunding, dan guru yang ulung. 7. Kecerdasan Intrapribadi Kecerdasan intrapribadi adalah kecerdasan dalam diri sendiri. Orang yang kecerdasan intrapribadinya sangat baik, dapat dengan mudah mengakses perasaannya sendiri, membedakan berbagai macam keadaan emosi, dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk memperkaya dan membimbing hidupnya. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan ini, yaitu konselor, ahli teologi, dan wirausahawan. Mereka sangat mandiri, sangat terfokus pada tujuan, dan sangat disiplin. Secara garis besar, mereka merupakan orang yang gemar belajar sendiri dan lebih suka bekerja sendiri dari pada bekerja dengan orang lain. 8. Kecerdasan Naturalis Kecerdasan naturalis menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Peserta didik dengan kecerdasan seperti ini suka mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya. Delapan kecerdasan majemuk tersebut perlu dikembangkan secara maksimal melalui proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Guru tidak hanya terfokus pada pengembangan kecerdasan intelektual-kognitif seperti yang terjadi di sekolah-sekolah saat ini. Guru perlu mengembangkan berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran agar potensi-potensi holistik anak didik dapat berkembang secara maksimal. Seorang yang memilih profesi pendidik, menurut T. Raka Joni dalam buku “Proses Belajar Mengajar”, idealnya yang bersangkutan mengembangkan dua kompetensi utama, yaitu kompetensi Kepribadian dan sosial, dan kompetensi profesional. 1. Kompetensi Kepribadian dan Sosial Kompetensi kepribadian dan sosial dari seorang guru merupakan modal dasar bagi guru yang bersangkutan dalam menjalankan tugas keguruannya secara profesional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal antar guru dan siswa. Kompetensi kepribadian dan sosial keguruan menunjuk perlunya struktur kepribadian dewasa yang mantap, susila, dinamik (reflektif serta berupaya untuk maju), dan bertanggung jawab. Nilai-nilai hidup yang dihayati serta mengarahkan seluruh tindak keguruannya hendaknya bersumber pada pengalaman iman yang hidup (iman berbeda dengan agama). Kompetensi personal-sosial memiliki beberapa konsekuensi atau karakter guru sebagai berikut: 74


a. Guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan). Mengamalkan nilai hidup berarti guru yang bersangkutan dalam situasi tahu, mau dan melakukan perbuatan nyata yang baik, yang mendamaikan diri beserta lingkungan sosialnya. Proses pendidikan selalu bersifat normatik, yaitu memperjuangkan nilai luhur baik yang bersifat implisit maupun eksplisit. Tindakan keguruan hendaknya bertolak dari keyakinan nilai tertentu, yang sekaligus perlu dikaji atau direfleksikan terus-menerus. Nilai luhur kemanusiaan yang mendasar selalu bersifat universal (baik untuk siapapun). b. Guru hendaknya bertindak jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran dan kesediaan bertanggung jawab atas segala tindak keguruannya tersebut merupakan pengakuan akan berbagai keterbatasannya yang perlu dibenahi dan atau diperkembangkan terus-menerus. Kadar kesungguhan hati atau semangat berusaha dalam pengembangan karir, sportivitas, kerendah-hatian, dan rela meminta maaf kepada siswa atau siapa pun yang dirugikannya atau dikecewakannya, merupakan watak yang terpuji dari para guru. c. Guru mampu berperan sebagai pemimpin, baik di dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Kepemimpinan guru di sekolah tampak dalam kemampuannya menciptakan situasi belajar siswa yang kondusif dan kemampuannya dalam mengorganisasi seluruh unsur serta kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan belajarnya. Situasi kelas atau sekolah yang kondusif tersebut ditandai oleh semangat kerja yang tinggi, terarah, kooperatif, tenggang rasa, etis dan efektif-efisien. d. Guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik. Modal dasar berkomunikasi dengan sesama adalah kesediaannya menghargai patner, bersikap terbuka, menguasai teknik berkomunikasi (terutama dalam menggunakan bahasa secara efektif-efisien), dan mampu ikut memahami gejolak serta warna perasaan dari patner komunikasinya (empati). Guru hendaknya tidak bersifat sentimental. Persahabatan yang tulus dan etis antar individu merupakan tanda keberhasilan dalam berkomunikasi dan mengembangkan diri bagi siapa pun. e. Dalam persahabatan dengan siapa pun, guru tidak kehilangan prinsip serta nilai hidup yang diyakininya. Dalam hal ini guru diharap mampu menghargai pribadi orang lain yang berbeda dengan dirinya. Pergaulan atau persahabatan hendaknya menjadi arena transaksi nilai hidup seseorang serta pengembangannya. Seluruh pergaulan yang dialami oleh guru hendaknya dilandasi dengan kesopanan dan kesusilaan. f. Guru bersedia ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial baik dalam lingkup kesejawatannya maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Guru siap untuk menyumbangkan kemampuannya, lebih-lebih yang berhubungan dengan kecakapan keguruannya bila dibutuhkan oleh sesamanya tanpa memperhitungkan keuntungan diri sendiri secara berlebihan. g. Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil. Hal ini menunjuk tingkat perkembangan serta pengintegrasian daya-daya fisik, psikis dan spiritual yang sehat, berpola, dinamis, dan adaptif terhadap lingkungan sosial budayannya. Ciri lain dari seorang yang bermental sehat adalah realistis, mengenali keadaan diri serta potensipotensinya, mengenali kelebihan serta kekurangannya dan ulet dalam mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk mencapai perkembangan diri serta karirnya. h. Guru tampil secara pantas dan rapi. Hal ini berhubungan dengan tata cara bertindak, bertutur, berpakaian dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dalam hal ini masalah kesopanan, 75


kehalusan cita rasa, keharmonisan dan penyesuaian diri dengan situasi nyata di lingkungannya adalah masalah penting dalam sosialisasi guru yang bersangkutan. i. Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitungan. Tugas keguruan tidak dapat dipolakan secara mekanis, eksak dan dengan resep tunggal. Variasi tindak keguruan yang meliputi pendekatan pengajaran, strategi, metode, teknik dan sejenisnya tidak terbatas adanya. Dalam hal ini guru dituntut mampu bertindak kreatif dalam melaksanakan tugas keguruannya, dalam batas tertentu tindak kependidikan tersebut bersifat seni (art) karena bersifat khas, autentik, penuh alternatif dan bersifat mendasar bagi kehidupan seseorang. j. Dalam keseluruhan relasi sosial dan profesionalnya, guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dan penyelesaian tugas-tugasnya. Pengelolaan waktu kerja (juga waktu yang lain) menuntut perencanaan yang rasional dan berdisiplin dalam pelaksanaannya. Penggunaan waktu secara efisien dalam kaitannya dengan tugas keguruan dan pengembangan karir memberi harapan munculnya guru-guru yang bermutu. 2. Kompetensi Profesional Dalam kenyataannya, kesepuluh kemampuan dasar guru yang dituntut dalam dokumen resmi tersebut masih menjadi harapan atau cita-cita yang mengarahkan mutu guru. Saat ini diduga masih banyak guru yang belum menguasai kesepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolok ukur kinerjanya sebagai pendidik profesional, atau sebagian guru telah menguasai kesepuluh kemampuan dasar keguruan tersebut tetapi bobot mutualnya belum memadai (terstandar), atau sebagian guru menguasai beberapa dari kesepuluh kemampuan dasar keguruan tersebut dengan baik. Dalam bagian ini, akan diulas secara garis besar isi serta arahan preskriptif (wajib diikuti) setiap butir kemampuan dasar keguruan tersebut, agar menjadi lebih jelas apa yang mesti diusahakan atau dikerjakan oleh guru dalam meniti serta mengembangkan karirnya. a. Guru dituntut menguasai bahan ajar Terminologi menguasai berbeda dengan memahami. Memahmi lebih bersifat personal, sedangkan menguasai menyangkut personal dan orang lain. Artinya kalau guru memahami bahan, gurulah yang memahami materi yang akan diajarkan. Tetapi kalau menguasai bahan berarti guru disamping dirinya memahami guru juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau menyampaikan materi yang dipahami kepada siswa. Tidak semua guru yang memiliki kemampuan pemahaman terhadap materi mereka mampu menjelaskan materi kepada siswa. Menguasai bahan memiliki dua hal: Pertama, menguasai bahan yang bersifat formal, yaitu penguasaan bahan yang ada dalam buku pokok atau buku panduan. Kedua, menguasai bahan yang bersifat pengayaan, yaitu penguasaan bahan dari beberapa ilmu lain yang memiliki relevan si dengan materi pokok dalam silabi. b. Guru mampu mengelola program belajar-mengajar Pengelolaan program belajar mengajar lebih menekankan pada kemampuan guru dalam menyusun perencanaan dalam pembelajaran, seperti, menyusun program semesteran, program tahunan, pekan efektif, pekan tidak efektif, dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Implikasi yang terkait dengan kemampuan mengelola program belajar mengajar, guru harus mengetahui kemampuan awal siswa, kondisi sosial siswa, dan lain-lain. 76


c. Kemampuan mengelola kelas Kemampauan mengelola kelas lebih bermakna kemampuan guru dalam mewujudkan ketenangan kelas dalam proses pembelajaran. Kerawanan dalam pengelolaan kelas, kerawanan ketertiban kelas, dan kerawanan semangat belajar kelas disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor penting adalah mutu pengajaran guru yang rendah. d. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran Media pengajaran adalah alat penyalur pesan pengajaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (misal: media rekaman). Pendayagunaan media dan sumber pengajaran dapat berupa penggunaan alat (media) buatan guru, pemanfaatan kekayaan alam sekitar untuk belajar, pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan laboratorium, pemanfaatan nara sumber serta pengembang pengajaran di sekolah, dan pemanfaatan fasilitas teknologis pengajaran yang lain. Media dan sumber pengajar ada dua jenis, alat pendidikan atau pengajar dan alat peraga. Alat pengajaran adalah segala sarana yang dapat digunakan semua bidang mata pelajaran. Seperti, tape recorder, komputer, Televisi, papan tulis, meja kursi gedung. Sementara alat peraga adalah sarana yang berfungsi kusus untuk mempercepat pemahaman materi salah satu sub pokok bahan tertentu. Misalnya sarana yang untuk mempercepat pemahaman materi terhadap pokok bahasan materi mengkafani mayat, berbeda dengan alat yang dijadikan untuk memperdepat pemahaman pokok bahasan materi sholat dan wudlu. e. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan Landasan-landasan kependidikan adalah sejumlah asumsi atau persepsi guru terhadap beberapa elemen dan realitas dalam pembelajaran, seperti asumsi guru terhadap siswa, belajar, mengajar, evaluasi dll. Salah dalam mempersepsikan istilah tersebut maka akan berakibat fatal dalam proses pemebelajaran. f. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar Kemampuan mengelola Interaksi belajar mengajar lebih menitik beratkan pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi yang dapat dipahami siswa. Yang terkait dnegan kemampuan tersebut, guru harus memiliki tehnik menyampaikan materi, melaksanakan metode, tehnik menjawab pertanyaan. g. Guru mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran Secara umum yang harus dipahami guru bahwa, penilaian jangan sampai dijadikan sarana untuk melakukan intimidasi terhadap murid, sehingga penilaian atau evaluasi cenderung membuat rasa cemas siswa. Dilihat dari aspek fungsional penilaian pengajaran tersebut merupakan bagian integral dari sistem pengajaran. Jadi kegiatan penilaian yang meliputi penyusunan alat ukur (tes), penyelenggaraan tes, koreksi jawaban siswa serta pemberian skor, pengolahan skor dengan menggunakan norma tertentu, pengadministrasian proses serta hasil penilaian, dan tindak lanjut penilaian hasil belajar yang berupa pengajaran remedial serta layanan bimbingan belajar bersifat tali-temali, dan seluruh tahapan penilaian di atas perlu diselaraskan dengan komponen sistem pengajaran yang lain. h. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan Guru diharuskan memiliki pemahaman atau penafsiran tentang makna bimbingan dan penyuluhan dalam konteks pembelajaran. Jangan sampai guru yanag memiliki peran bimbingan dan penyuluhan menjaidkan dirinya sebagai satpam atau polisi sekolah, yaitu tugasnya hanya sekedar memberi sanksi siswa yang melakukan kesalahan. Jika 77


bimbingan penyuluhan dipahami seperti ini, maka problematika pembelajaran tidak akan dapat diselesaikan. i. Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah Cakupan pengertian administrasi sekolah dapat bersifat luas, yaitu pendayagunaan semua daya, dana, sarana dan peluang (waktu) secara organisatoris dan atau koordinatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sedang cakupan pengertian administrasi sekolah dalam arti sempit, yaitu penataan seluruh kegiatan ketatausahaan sekolah. Peran serta guru dalam kegiatan administrasi sekolah, hendaknya mencakup pengertian administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. j. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasilhasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Dalam konteks sekarang, guru diharuskan mampu melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil-hasil PTK dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil pembelajaran. Apabila persyaratan di atas dapat dilaksanakan dengan baik maka guru akan dapat menjadi pendidik yang profesional. Lulus program Sertifikasi Guru tidak otomatis seorang guru menjadi pendidik profesional. Menjadi guru profesional dibutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Diperlukan mindset (pola pikir) untuk senantiasa berubah dalam merespon perkembangan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan terbaru di dunia pendidikan. Guru harus siap meninggalkan pola pikir “lama” ke pola pikir “baru”. Oleh karena itu, yang perlu ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa setiap pendidik adalah sikap curiosity (ras ingin tahu) yang besar. Rasa ingin tahu akan melandasi sikap mental guru untuk memiliki hasrat selalu mau berubah dan belajar secara terus-menerus. Karena sejatinya, ilmu yang kita kuasai sebenarnya masih sangat sedikit. Sehingga sikap curiosity akan menghindarkan kita dari rasa cepat puas dan merasa cukup terhadap ilmu yang sudah kita miliki. Kesadaran mental ini penting untuk mendorong guru selalu mau belajar. Dalam Islam, untuk urusan ilmu manusia harus selalu memandang ke atas, artinya kita harus selalu berusaha mencari ilmu secara terus-menerus. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., “menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimat sejak masih dalam kandungan ibu sampai masuk liang lahat”. Makna yang terkandung dari hadis ini adalah tidak ada kata puas dalam masalah ilmu. Makanya kita diwajibkan selalu menuntut ilmu. Di atas sana masih banyak orang pinter, orang bijak, dan orang shaleh, dan juga masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Sesuai dengan tuntutan zaman, kata “wajib” mungkin untuk saat ini standarnya adalah S2 dan S3. Sebaliknya, dalam masalah duniawi/materi/harta, manusia dianjurkan untuk melihat ke bawah, agar kita bisa bersyukur terhadap rizqi yang sudah kita dapatkan. Bahwa di bawah sana masih banyak orang lebih sulit kehidupannya daripada kita. Meninggalkan pola pikir “lama” ke pola pikir “baru” dalam konteks menuju guru profesional adalah sangat mendesak. Hal ini disebabkan karena perkembangan di bidang ilmu pendidikan sangat cepat. Oleh karena itu, seorang pendidik diharapkan: (1) tidak terjebak pada rutinitas belaka, tetapi selalu mengembangkan dan memberdayakan diri secara terusmenerus untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya. Guru sedapat mungkin menghindari dari “jebakan” aktivitas datang, mengajar, pulang, begitu selanjutnya berulangulang sehingga lupa mengembangkan potensi diri secara maksimal; (2) mampu menguasai materi pelajaran yang diampunya secara mendalam dan luas. Penguasaan terhadap materi pelajaran mutlak bagi guru; (3) mampu menentukan tujuan pembelajaran dengan baik dan jelas sesuai dengan keragaman anak didik dan tingkat satuan pendidikan. Materi pelajaran 78


yang luas dan mendalam diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, yakni terbentuknya sikap, ketrampilan, dan pengetahuan anak didik; (4) mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Guru juga perlu menguasai berbagai media pembelajaran, baik media manual maupun media yang berbasis ITC (Information, Technology, dan Computer); (5) mampu melaksanakan evaluasi/penilaian yang benar dan tepat. Mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi, menilai apa yang seharusnya dinilai. Sesuai tujuan pembelajaran yakni ingin membentuk sikap, ketrampilan, dan pengetahuan anak didik, maka instrumen dan rubrik penilaian disesuaikan dengan ketiga domain tersebut. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, penilaian antarteman, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran siswa didorong untuk menyajikan karya, maka portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Komitmen untuk selalu siap belajar (ready for learn) dan siap berubah (ready for change) perlu dimiliki oleh setiap guru. Perubahan sosial sangat dinamis, begitu juga perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Seringkali mekanisme hubungan antara kebutuhan pendidikan (educational need) dan tuntutan pendidikan (educational demand) dari masyarakat, tidak selalu berjalan seimbang. Disequalibrium bisa tumbuh dari kedua belah pihak. Memang sebenarnya seperti terjadi di beberapa negara kebutuhan yang mendahului dan mengembangkan permintaan, tapi di sebagian besar lainnya (terutama di negara–negara sedang berkembang) permintaan justru jauh melampaui kebutuhan. Perubahan pendekatan dalam pembelajaran sebagaimana dirumuskan dalam Kurikulum 2013, yang berbasis pada scientific method (pendekatan ilmiah) apabila dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik oleh guru, maka hasilnya akan sangat dahsyat. Metode pembelajaran yang bertumpu pada lima pilar, yakni: mengamati (observes), menanya (questions), mengumpulkan informasi (experiments/explores), mengasosiasi (analyzes), dan mengkomunikasikan (communicates) sangat positif bagi partisipasi siswa dalam menemukan pengetahuannya sendiri. Jadi, anak didik tidak diberi tahu oleh guru, tetapi berusaha mencari tau sendiri. Anak didik membangun pengetahuan sendiri, dengan cara bertanya, mengumpulkan data, menyusun teori, dan menyimpulkan. Kelima pembelajaran pokok (learning events) tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Tabel : Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya. No 1

2

Langkah Pembelajaran Mengamati (observes) Menanya (questions)

Kegiatan Belajar Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual

Kompetensi Yang Dikembangkan Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk critical minds yang perlu untuk 79


3

sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) Mengumpulkan • Melakukan eksperimen informasi/eksperimen • Membaca sumber lain selain buku teks • Mengamati objek/kejadian/aktivitas • Wawancara dengan nara sumber

4

Mengasosiasikan/ mengolah informasi

5

Mengkomunikasikan

• Mengolah informasi yag sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. • Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya

hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan .

Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, engungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

Upaya untuk mengubah citra guru, terutama dalam rangka peningkatan tanggung jawab profesionalnya bukan perkara mudah. Ini terutama terkait dengan budaya dan mental yang sudah melekat bertahun-tahun pada guru, yakni budaya dan sikap mental kolot, sulit berubah, dan kurang visioner dalam memandang kehidupan. Masih banyak sekali ditemukan guru-guru yang tidak meng-update pengetahuan dan skill-nya. Mereka sudah cukup puas dengan pengetahuan yang dimiliki. Kebanyakan mereka juga sudah cukup puas dengan cara mengajar tradisional yang hanya bertumpu pada ceramah dan pemberian tugas. Untuk mewujudkan idealitas guru profesional yang selalu siap mengikuti perubahan zaman, pertama-tama perlu disadari adalah mengubah citra guru, yakni dengan cara motivasi guru untuk mengubah dirinya. Untuk mencapai itu, perlu dikembangankan strategi internal yang ujung-ujungnya menggugah guru merasa berkepentingan untuk berubah. Ini meliputi berbagai langkah menciptakan kebanggaan profesi yang didasari munculnya jati diri sebagai seorang pendidik profesional.

80


D. Rangkuman Dari uaraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Guru umumnya merujuk pada pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peran guru di sekolah adalah menciptakan interaksi edukatif yang mendidik kepada murid. Interaksi edukatif merupakan proses atau interaksi belajar-mengajar, memiliki ciri-ciri yakni memiliki tujuan, direncanakan, materi pelajaran, adanya aktivitas siswa, guru sebagai pembimbing, adanya kedisiplinan, dan ada batas waktunya. 2. Di masyarakat guru dapat memainkan banyak peran. Damsar menjelaskan peran guru di masyarakat ke dalam dua bentuk, yakni bentuk manifes (tampak) dan bentuk laten (tersembunyi). Fungsi Manifes (tampak) Guru, adalah guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik, guru sebagai teladan, dan guru sebagai motivator. Adapun fungsi laten (tersembunyi), yakni guru sebagai pengekal status quo dan guru sebagai penggerak perubahan. 3. Guru sebagai profesi menyiratkan tekad pemerintah yang kuat untuk meningkatkan tanggung jawab profesional guru. Tekad ini tentu sangat relevan dalam hubungan dengan isu peningkatan kualitas pendidikan nasional pada umumnya, khususnya peningkatan kualitas SDM pendidikan (guru). Hal ini memang terkait dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Menjadi guru profesional terkait erat dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa guru minimal memiliki empat kompetensi, meliputi: kompetensi paedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Jelaskan peran guru di masyarakat. 2. Mengapa masyarakat menuntut perilaku guru lebih baik daripada yang dituntut dari orang lain? 3. Jelaskan peran guru di sekolah. 4. Bagaimana tanggapan saudara tentang guru sebagai profesi? 5. Bagaimana tanggapan saudara tentang guru “pahlawan tanpa tanda jasa”?

81


Sekolah, Sosialisasi Anak, dan Pembentukan Kepribadian

PAKET 5 SEKOLAH, SOSIALISASI ANAK, DAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN Bagian ini membahas tentang sekolah dalam kaitannya dengan sosialisasi anak dan pembentukan kepribadian. Sekolah selain berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran, latihan, dan pendidikan, juga berfungsi sebagai sarana untuk melatih sosialisasi dan pembentukan kepribadian anak. Sekolah sebagai tempat sosialisasi anak bertugas untuk mengembangkan perilaku, kebiasaan, dan pola-pola kebudayaan kepada anak didik agar kelak bisa memasuki kehidupan sosial dengan baik. Sementara sebagai tempat pembentukan kepribadian anak, sekolah mengemban tugas untuk mengembangkan aspek sikap dan karakter anak agar memeliki jiwajiwa yang kuat, tidak mudah putus asa, disiplin, dan tangguh. A. Pengertian Sekolah Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni skole, scola, scolae atau skola yang mempunyai arti “waktu luang” atau “waktu senggang”, yakni waktu luang di tengah kegiatan utama mereka bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari waktu berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang etika (moral; budi pekerti) dan estetika (seni keindahan). Untuk membimbing anakanak dalam kegiatan scola didampingi seorang yang ahli dan mengerti psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui pelajaran di atas. 1 Dalam catatan sejarah, perkembangan sekolah bisa dilacak kembali jauh ke belakang zaman Yunani Kuno, zaman dan tempat asal-muasal kata tersebut. Plato dan Aristoteles adalah orang yang pertama yang meninggalkan catatan tertulis menegnai ruang kelas dan sekolah. Sekolah pertama orang Athena Kuno memang sederhana. 1

Buka: http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, diakses 13 Nopember 2013. 82



Sekolah itu hanya merupakan tambahan dari suatu program pendidikan yang ditritikberatkan pada latihan kemiliteran, atletik, musik, dan puisi. Pengajaran membaca, menulis dan berhitung boleh dikatakan hanya sebagai pertimbangan sampingan. Pada awal Masehi, orang-orang Yahudi telah memberikan pengajaran di tempat yang disebut Sinagoga. Utamanya yang diajarkan adalah Kitab Taurat Musa. Ketika kekristenan telah berkembang, maka Gereja Romawi kemudian juga menggunakan bangunan yang di sebut gereja sebagai tempat pengajaran utamanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan Kitab Suci serta mempersiapkan pemimpin-pemimpin agama yang mengajar di gereja. Sekitar abad X-XI, pendidikan Islam dari Arab mulai mempengaruhi sistem pendidikan Barat. Melalui interaksi kaum Muslimin dengan pendidik-pendidik Barat, terutama di Afrika Utara dan Spanyol, dunia Barat mulai belajar dari kaum Muslimin tentang matematika, ilmu alam, ilmu pengobatan, dan filsafat. Sistem angka yang menjadi fondasi di dunia Barat diyakini sebagian orang sebagai kontribusi terpenting pendidikan Islam dari Arab itu. Dari sejarah pendidikan yang utamanya dirangkum dari Encarta Encyclopedia itu, apa yang sekarang kita kenal sebagai sekolah dan universitas boleh jadi berakar dari Academy-nya Plato dan Lyceum-nya Aristoteles. Namun, dalam arti yang lebih luas pendidikan mungkin telah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Dalam bentuknya yang informal maupun nonformal, pendidikan diberikan oleh orang tua dan masyarakat setempat kepada kaum mudanya dalam bentuk berbagi informasi tentang cara mendapatkan makanan, membuat tempat berteduh, belajar bahasa, dan nilai-nilai serta perilaku yang mengekspresikan budaya masing-masing. Kalau begitu, mudah saja menerangkan bagaimana kiranya kata sekolah yang semula cuma berarti pengisian waktu luang, kini bermakna dan mewujudkan diri sebagai suatu sistem kelembagaan pendidikan yang kadang-kala dan celakanya sekaligus diartikan sebagai wujud hakekat pendidikan itu sendiri. Kata itu memang mesti dipahami dalam konteks kesejarahannya sebagai bagian dari 83



keseluruhan perkembangan peradaban umat manusia di mana lembaga itu mewujudkan diri. Kesadaran kesejarahan kontekstual inilah yang teramat penting untuk memahami hakekat dinamika semua lembaga kemasyarakatan kita, termasuk lembaga sekolah. Bagaimana sebenarnya ia mewujud untuk saat ini, sebagai hasil dari suatu perjalanan panjang di masa lalu, dan ke arah mana mestinya ia ditujukan untuk menghadapi masa depan yang sangat boleh jadi akan berbeda sama sekali. 2 Saat ini, kata sekolah berubah arti, menjadi merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. 3 Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (murid) di bawah pengawasan pendidik (guru). Sebagian besar memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib, dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Jenjang sekolah pada masing-masing negara bervariasi, tetapi umumnya dimulai dari tingkat kanak-kanak (umur 3-6 tahun), sekolah dasar untuk anak-anak (umur 6-12 tahun), dan sekolah menengah untuk remaja (umur 13-19 tahun). Setelah itu, baru masuk ke jenjang universitas atau perguruan tinggi, yang terbagi ke dalam tiga strata, yakni strata satu (S1), strata dua (S2), dan strata tiga (S3). Ciri khas sekolah adalah adanya ruang belajar. Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar mengajar dilangsungkan. Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya yaitu: (1) Ruang kelas atau ruang tatap muka, yang berfungsi sebagai ruangan 2

http://jiankhadijah.blogspot.com/2012/10/melacak-asal-usul-sekolah.html, diakses 13 Nopember 2013. 3 http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, diakses 13 Nopember 2013. 84



tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif antara peserta didik dengan pendidik, ruang belajar terdiri dari berbagai ukuran, dan fungsi. Sistem kelas terbagi dua jenis yaitu kelas berpindah (moving class) dan kelas tetap. (2) ruang praktik/laboratorium ruang yang berfungsi sebagai ruang tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, percobaan. Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama sesuai kekhususannya tersebut, diantaranya: Laboratorium Fisika/Kimia/Biologi, Laboratorium bahasa, Laboratorium komputer, Ruang keterampilan, dan lain-lain. B. Sosialisasi Anak Didik Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peran (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. 4 Nasution menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dan dalam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. 5 Abu Ahmadi juga menguraikan tentang proses sosialisasi. Pertama, proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Kedua, dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Ketiga, semua 4 5

Buka: http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi, diakses 13 Nopember 2013. S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 126. 85



sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadi. 6 Menurut Sosiolog dan Psikolog George Herbert Mead, tahapan sosialisasi seseorang melewati empat tahap dan proses berbeda, di mana proses ini nantinya saling berkaitan erat. 1. Tahap Persiapan (preparatory stage) Pada tahap ini dimulain sejak bayi lahir sampe tahap mengenali lingkungan, baik suara, gerak ataupun hal yang lain namun belumlah sempurna. Bayi akan mulai meniru gerakan maupun suara yang ia dengar namun dengan bahasanya dan gayanya sendiri. Kalau orang jawa bilang proses ini dinamakan “ngoceh”. 2. Tahap Meniru (play stage) Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap persiapan, yaitu tahap meniru yang sempurna. Di mana anak mulai bisa meniru dengan tepat apa yang orang sekelilinhg lakukan baik bicara maupun melakukan sesuatu hal. Dan dalam tahap ini sudah bisa dilakukan komunikasi verbal maupun secara batin karna disini mulai ada timbal balik komunikasi. 3. Tahap Bertindak (game play) Dalam tahapan ini gaya meniru orang orang sudah sangat jarang dilakukan, digantikan sengan bertindak atau melakukan sesuatu secara sadar, sudah bisa menjalin hubungan dengan kelompok, mulai menyadari posisinya diluar keluarga, serta mulai mengerti norma atau peraturan yang ada diluar lingkungan keluarga. Biasanya tahap ini bisadilihat saat anak ada di play group. 4. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (generalized stage) Dalam tahap ini sudah bisa dikatakan sebagai manusia yang dewasa, mengetahui sepenuhnya norma yang berlaku di

6

Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 157. 86



masyarakat, hukum, agama, sosial maupun yang lain nya. Dalam tahapan ini sudah bisa disebut sebagai warga Negara secara penuh. 7 Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Pertama, sosialisasi primer. Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. Kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama. 8 Dalam proses sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang dicakup adalah sebagai berikut: 1. Belajar (learning) Belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Proses belajar individu berlangsung sepanjang hayat, yaitu belajar dari individu itu lahir sampai ke liang lahat.

7 Buka: http://amelsharing.blogspot.com/2013/02/4-tahap-sosialisasi-anak.html, diakses 13 Nopember 2013. 8 Buka: http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi, diakses 13 Nopember 2013.

87



Proses sosialisasi individu mempelajari kebiasaan, sikap, ideaidea, pola-pola dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Sosialisasi adalah masalah belajar. Dalam proses sosialisasi individu belajar tentang kebudayaan dan keterampilan sosial seperti bahasa, cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dipelajari individu mula-mula dipelajari dari orang lain di sekitarnya terutama anggota keluarga. Individu belajar secara sadar dan tak sadar. Secara sadar individu menerima apa yang diajarkan oleh orang di sekitarnya, misal seorang ibu mengajarkan anaknya berbahasa dan bagaimana cara makan yang benar. Secara tidak sadar, individu belajar dari mendapatkan informasi dalam berbagai situasi dengan memperhatikan tingkah laku orang lain, menonton televisi, mendengar percakapan orang lain, dan sebagainya. 2. Penyesuaian Diri dengan Lingkungan Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengubah diri sesuai dengan lingkungannya atau sebaliknya mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Penyesuaian diri individu terbagi dua yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik yang sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang disebut adjustment. Adaptasi merupakan usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang lebih bersifat fisik. Sementara adjusment merupakan penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan sosialnya, di mana dalam lingkungan tersebut terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam lingkungan sosial tersebut. Untuk menilai berhasil atau tidaknya proses penyesuaian diri, ada empat kriteria yang harus digunakan yaitu sebagai berikut: a. Kepuasan psikis Penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan kepuasan psikis, sedangkan yang gagal akan menimbulkan rasa tidak puas. b. Efisiensi kerja Penyesuaian diri yang berhasil akan nampak dalam kerja/kegiatan yang efisien, sedangkan yang gagal akan nampak dalam 88



kerja/kegiatan yang tidak efisien. Misal, murid yang gagal dalam pelajaran di sekolah. c. Gejala-gejala fisik Penyesuaian diri yang gagal akan nampak dalam gejala-gejala fisik seperti: pusing kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan. d. Penerimaan sosial Penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan reaksi setuju dari masyarakat, sedangkan yang gagal akan mendapatkan reaksi tidak setuju masyarakat. Proses penyesuaian diri individu khususnya remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu meliputi: a. Motif-motif sosial, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. b. Konsep diri, yaitu cara seseorang memandang dirinya sendiri, baik mencakup aspek fisik, psikologis, sosial maupun kepribadian. c. Persepsi, yaitu pengamatan dan penilaian seseorang terhadap obyek, peristiwa dan realitas kehidupan, baik itu melalui proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk konsep tentang obyek tersebut. d. Sikap remaja, yaitu kecenderungan seseorang untuk beraksi kearah hal-hal yang positif atau negatif. e. Intelegensi dan minat. f. Kepribadian. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyesuaian diri remaja yaitu sebagai berikut: a. Keluarga dan pola asuh, meliputi pola demokratis, permisif (kebebasan), dan otoriter. b. Kondisi sekolah, yaitu antara kondisi yang sehat dan tidak sehat. c. Kelompok sebaya, yaitu merupakan teman sepermainan. d. Prasangka sosial, yaitu adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang menaruh prasangka terhadap kehidupan remaja.

89



e. Faktor hukum dan norma sosial, yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan tegaknya hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Faktor internal dan eksternal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penyesuaian diri dilakukan melalui proses belajar sehingga terjadi kebiasaan. 3. Pengalaman mental Pengalaman seseorang akan membentuk suatu sikap pada diri seseorang di mana didahului oleh sikap terbentuknya suatu kebiasaan yang menimbulkan reaksi yang sama terhadap masalah yang sama. Seorang anak yang sejak kecil terbiasa dengan bantuan orang lain untuk setiap pekerjaan yang harusnya dapat dikerjakan sendiri, setelah dewasa nanti dia akan tergantung dengan orang lain. Sebagai suatu proses, sosialisasi memiliki beberapa metode yang digunakan dalam mempengaruhi sosialisasi anak. Pertama, metode ganjaran dan hukuman (reward and punishment). Dalam proses sosialisasi, hukuman diberikan kepada anak yang bertingkah laku salah, tidak baik dan kurang pantas, atau tidak diterima oleh masyarakat. Hukuman dapat berupa fisik atau hukuman sosial. Pemberian hukuman dimaksudkan agar anak menyadari kesalahannya. Sedangkan ganjaran diberikan kepada anak yang berperilaku baik. Ganjaran dapat berupa materiil dan nonmateriil. Dengan ganjaran diharapkan anak termotivasi untuk selalu berbuat baik.

Kedua, metode didactic teaching. Metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Metode ini biasanya digunakan dalam pendidikan sekolah, pendidikan agama, dan kursus-kursus. Ketiga, metode pemberian contoh. Anak-anak cenderung mencontoh semua tingkah laku orang yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan contoh akan terjadi proses imitasi (peniruan), yang terjadi secara sadar maupun tidak disadari. 9 Proses sosialisasi di sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan proses sosialisasi di masyarakat dan keluarga, yakni 9

Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, op. cit., 162-164. 90



menanamkan dan mewariskan kebudayaan kepada anak didik. Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan kepada anak. Sebagai institusi sosial, seharusnya sekolah memberi perhatian yang cukup terhadap proses sosialisasi anak, terutama terhadap anak didik di sekolah dasar. Dalam hal ini, sekolah merupakan lembaga yang memegang peran penting bagi sosialisasi anak didik. Dalam lembaga pendidikan akan ada berbagai karakter anak didik sesuai dengan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat serta kedudukan anak dalam keluarga. Perbedaan karakter individu tersebut, sedapat mungkin diakomodasi dengan suatu sistem yang utuh dan integral yang dikenal dengan tata tertip sekolah. Tata tertip sekolah, merupakan norma yang sedapat mungkin ditaati oleh setiap warga sekolah termasuk anak didik tanpa membedakan status dan golongan sosial anak didik. 10 Selanjutnya, dalam sosialisasi anak didik, terdapat agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya atau media massa. Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik

10

Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 110. 91



pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan. Agen sosialisasi tersebut meliputi: a) Keluarga (kindship) Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Orang tua atau anggota keluarga lain harus menjalankan fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi merupakan suatu fungsi yang berupa peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Bagi keluarga inti (nuclear family) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sementara pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas (extended family), agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Pada masyarakat perkotaan yang telah padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya, misalnya pramusiwi. Namun, agen sosialisasi yang pertama dan utama, tetap berada dalam ligkugan keluarga terutama orang tuanya sendiri. b) Teman pergaulan Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat (berbeda usia, pengalaman, dan peranan), sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok bermain, anak 92



dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai keadilan. c) Lembaga pendidikan formal (sekolah) Selain keluarga dan teman sepergaulan, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di mana seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence), prestasi (achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity). Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. d) Media massa Media masa merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. 11 C. Pembentukan Kepribadian Proses sosialisasi terkait erat dengan pembentukan kepribadian (bisa juga disebut karakter). Mengapa? Karena kepribadian manusia (anak) tidak terbawa sejak dari kelahiran sebagai bakat-bakat kodrati yang telah purna, melainkan terbentuk dan dijadikan melaui prosesproses sosialisasi. Oleh karena itu, pembicaraan tentang proses-proses sosialisasi terkait dengan upaya-upaya pembentukan kepribadian. 11

Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 112-113; http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi, diakses 13 Nopember 2013.

lihat

juga: 93



Apakah kepribadian itu? Kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang (anak) dalam berperilaku baik yang sifatnya tertutup (seperti berperasaan, berkehendak, berpikir, dan bersikap), maupun berperilaku terbuka (yang dalam istilah sehari-hari dinamakan perbuatan). Singkatnya, kepribadian adalah integrasi dari keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berpikir, bersikap, dan berbuat menurut standar etika berperilaku tertentu. 12 Karena merupakan kecenderungan psikologis, maka sesungguhnya kepribadian itu gejala yang berada di tengah alam psike (jiwa) seseorang. Gejala ini tumbuh berangsunr-angsur di dalam psike masyarakat, diakibatkan oleh proses-proses yang kita kenal dengan sebutan sosialisasi dan internalisasi. Lewat kedua proses itu anak meresapkan norma-norma sosial dan pola tingkah laku sosial (yang dapat diamati dan dihayati) ke dalam psikenya; dan berpedoman pada norma-norma dan pola-pola yang terinternalisasi itulah anak menjadi memiliki kecenderungan untuk bertingkah laku menurut pola-pola tertentu atau dengan kata lain, memiliki kepribadian. 13 Kepribadian, walaupun merupakan gejala di alam psike, namun—kerena terwujud sebagai proses sosial, dan juga karena hanya bisa mewujudkan diri di dalam proses-proses interaksi sosial antarmanusia—sesungguhnya memiliki aspek sosial yang sangat penting, dan karena itu selalu dijadikan pembahasan dalam ilmu pendidikan. Bagaimana ilmu pendidikan memengaruhi pembentukan, pengembangan, dan pengubahan kepribadian anak? Norma-norma, pola-pola tingkah laku, dan nilai-nilai kultural—yang disosialisasikan secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran, kesemuanya diterima dan diperhatikan oleh individu yang tengah terbentuk kepribadiannya, dan kemudian diinternalisasikan ke dalam mentalnya. Di dalam mental, segala norma yang diinternalisasikan itu tidak berada dalam keadaaan cerai-berai, 12 13

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), Sosiologi, op.cit., 64. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), Sosiologi, op.cit., 64-65. 94



melainkan lebih lanjut diorganisir, dan menghasilkan apa yang disebut organisasi kepribadian. Apabila organisasi kepribadian telah terbentuk, maka dapatlah dikatakan bahwa individu yang bersangkutan ini telah berkepribadian. Kepribadian yang terorganisasi (organized personality) akan menjadikan anak mempunyai pola dan watak tertentu. Ini yang akan menjadi ciri kekhasan seseorang anak. Dia akan mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan dan keaadan sosial yang tidak menentu. Sebaliknya, jika organisasi kepribadian tidak bisa terbentuk secara sempurna, maka anak tidak akan mampu mem-filter (menyaring) informasi dan pengaruh negatif, karena di dalam dirinya tidak terorganisir sistem kepribadiannya secara baik. Di dalam ilmu sosiologi, anak yang mengalami seperti ini disebut mengalami kepribadian yang tidak terorganisasi (disorganized personality). 14 Kepribadian seseorang dapat berkembang dengan baik apabila ada pengayaan organisasi kepribadian lewat proses-proses sosialisasi dan internalisasi norma-norma; dan proses-proses ini ternyata hanya dapat berlangsung dengan bai apabila bertolak dari karakter struktur (character structure) yang telah terbentuk pada awal permulaan proses. Adanya konsistensi kepribadian menyebabkan internalisasi norma-norma hanya mungkin berlangsung jika norma-norma itu bisa diintegrasikan ke dalam sistem organisasi kepribadian yang telah ada—yang disebut character structure. Norma-norma yang tidak bisa diintegrasikan—karena tidak serasi dengan organisasi dasar yang ada—akan ditolak atau ditahan di luar sistem character structure, sehingga tidak dapat ikut memperkaya atau menjadi bagian dari kepribadian. Sekolah merupakan lembaga yang berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian setelah peran orang tua. Berikut ini beberapa peran yang perlu ditransformasikan guru di sekolah dalam rangka menumbuhkembangkan kepribadian anak: 14

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), Sosiologi, op.cit., 68. 95



1) Ambisi. Ambisi adalah kadar kemauan anak untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Guru harus membantu anak didik menentukan sasaran keberhasilan sesuai dengan kemampuannya agar anak didik berprestasi tanpa risiko frustrasi. 2) Asertif. Asertif adalah sikap ketegasan atau kemampuan untuk memutuskan atau memilih secara mandiri. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengekpresikan dirinya dan membuat keputusan. Seperti mengekpresikan hobinya dan memilih ekstrakulikuler yang disenanginya. 3) Antusias. Antusias adalah kepribadian yang selalu bersemangat dalam menuntaskan/menyelesaikan hal-hal yang menjadi keinginannya. Guru harus selalu mengajak anak didik untuk mengamati keberhasilan dan menyoroti semangat juang orangorang atau teman-temannya yang telah berhasil. Guru juga harus mengusahakan anak didiknya berada di lingkungan yang penuh semangat. 4) Percaya diri. Percaya diri adalah sifat kepribadian yang mengutamakan kepercayaan terhadap kemampuan diri dan membentuk kemandirian. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri dan selalu memberikan pujian atas keberhasilan atau kemajuan terhadap prestasi yang diraihnya. 5) Mau bekerja sama. Kepribadian yang mengarah kepada keinginan untuk membangun kerja sama dengan teman-temannya. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah secara berkelompok atau bersama-sama dan tunjukkan penghargaan terhadap hasil kerjanya. 6) Berbesar hati. Adalah kemampuan untuk mengakui kelemahan/kekurangan diri dan bisa memaafkam kesalahan orang lain. Guru harus memberikan contoh dan pengarahan kepada anak didik tentang cara-cara menerima kekalahan/kelemahan diri dan 96



7)

8)

9)

10)

11)

bagaimana cara mengekspresikan kemenangan tanpa merendahkan orang lain. Kontrol diri. Kemampuan untuk mengontrol diri terhadap situasi atau kondisi yang dialaminya. Guru harus membantu anak didik untuk mengindentifikasi penyebab permasalahan yang dialami anak didik. Memberi contoh dan membimbing anak tersebut untuk mengontrol emosinya. Tidak mudah putus asa. Pribadi yang gigih dalam berjuang dan berusaha, baik dalam belajar maupun dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Menghadapi kesulitan sebagai hal yang harus diselesaikan bukan suatu hal yang harus dihindari. Guru harus mengenalkan cara-cara menghadapi kesulitan walaupun tidak selalu membantu secara total semua kesulitan anak didiknya. Gembira. Kemampuan untuk selalu menciptakan suasana gembira dalam setiap hal. Guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan suasana kegembiraan kepada anak didik dalam kegiatan belajar-mengajar. Humoris. Mampu menciptakan suasana ceria dalam setiap pertemuan dan mampu menyikapi suatu hal dari sisi positifnya. Guru harus selalu mencoba menciptakan suasana ceria dalam setiap pertemuan. Menunjukkan simpati. Memupuk kebiasaan untuk merasakan halhal yang dirasakan orang lain, mengasah kemampuan melakukan empati terhadap permasalahan sehingga menjadi pribadi yang penuh perhatian terhadap lingkungan dan teman-temannya. Guru harus sering-sering mengajak anak didik berkomunikasi tentang perasaan kita, perasaannya, dan perasaan orang lain. Beri anak didik kesempatan untuk melatih daya imajinasinya dengan demikian anak didik akan mampu membayangkan bagaimana bila

97



mereka berada dalam kondisi orang lain yang kurang beruntung dalam hidupnya sehingga dapat melatih empatinya. 15 D. Sekolah dan Screening Moral Dunia pendidikan sering dihebohkan oleh perilaku menyimpang murid-muridnya. Kasus-kasus perilaku yang sering dilakukan oleh pelajar umumnya seputar pelanggaran moral. Sejatinya, pelanggaran moral yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja. Hampir setiap hari kita menyaksikan penyimpangan standar moral, seperti tindak kekerasan, pemerasan, pelecehan seksual, kecurangan dalam ujian, penggunaan ijazah palsu, perkelaian massal, geng motor, perusakan tempat ibadah, praktek suap, korupsi, aborsi, pembunuhan sadis, dan lain-lain. Pelakunya pun berasal dari berbagai kalangan mulai pelajar, mahasiswa, politisi, birokrat, agamawan, pejabat publik bahkan penegak hukum. Karena itu, ada pesimisme di kalangan masyarakat terhadap pembinaan nilainilai moral. Pesimisme menggeluti pikiran masyarakat karena banyak pihak yang diharapkan berperilaku baik, malah menyimpang dari standar nilai moral yang berlaku. Perilaku moral terjun bebas menurun mendekati titik nadir. Mengutip Lorens Bagus dalam buku Kamus Filsafat, 16 moral bersangkut paut dengan perilaku itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, dan tepat atau tidak tepat dalam hubungannnya dengan orang lain. Dalam beriteraksi dengan orang lain setiap individu dituntut mengatur perilakunya sedapat mungkin agar tidak bertentangan dengan standar moral yang berlaku. Dalam sosiologi, pendidikan bukan sekedar berfungsi sebagai alih pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga memegang fungsi social screening and selection. Artinya, proses pendidikan itu akan menyaring dan menyeleksi anak didik untuk bisa mengemban beban sosial. Screening (penyaringan) ini tentu berdasar dari kemampuan anak atas penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi, termasuk di dalamnya adalah moral. Ini berarti makin tinggi jenjang

15

Buka: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100129060909AAqYiBR, diakses 14 Nopember 2013. 16 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), 627. 98



pendidikan seseorang, ia akan terseleksi dan tersaring pada kasta sosial yang tinggi juga, sebab beban sosialnya juga tinggi. Dalam konteks social screening, guru dituntut untuk melakukan penilaian moral terhadap siswanya. Selama ini sekolah hanya melakukan penilaian berdasarkan kemampuan kognitifakademik saja, sementara aspek moral diabaikan. Hanya nilai akademik yang dipandang objektif dan menjadi dasar kenaikan kelas atau lulus dari tingkat jenjang pendidikan tertentu. Sementara faktor moral dianggap sebagai subjektif dan karena itu tidak menjadi pertimbangan menaikkan atau meluluskan siswanya. Dalam Kurikulum 2013 yang diutamakan adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Evaluasinya pun diharapkan juga komprehensif, tidak parsial. Persoalan moral terkait dengan kompetensi sikap (attitude). Selama ini sekolah lebih sibuk mengembangkan kompetensi pengetahuan (knowledge) saja, sementara dua dimensi lainnya cenderung kurang dikembangkan secara maksimal. Hal ini bisa dimaklumi karena yang menjadi patokan kelulusan mengacu pada hasil Ujian Nasional (UN). UN hanya mengukur kompetensi pengetahuan saja. Melihat semakin merosotnya perilaku moral pelajar kita, kini, saatnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaruh perhatian lebih dalam penanaman nilai-nilai moral. Pendidikan karakter yang belakangan ini digaungkan oleh Kemendikbud bisa menjadi salah satu solusi kongkrit untuk menanamkan moral kepada siswa. Pendidikan karakter diharapkan tidak berhenti sebatas pengetahuan saja, tetapi dapat diimplementasikan dalam perilaku keseharian. Sehingga anak-anak lebih menghayati nilai-nilai moral dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Merosotnya kualitas moral pelajar kita sebenarnya terkait juga dengan krisis yang dialami oleh keluarga. Banyak keluarga mengalami disorientasi dan disharmoni bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena serbuan globalisasi nilai-nilai dan gaya hidup. Gaya hidup hedonistik dan materialistik sebagaimana banyak dipertontonkan melalui telenovela dan sinetron pada berbagai saluran televisi Indonesia, hanya mempercepat disorientasi dan dislokasi keluarga dan rumah tangga. Akibatnya, anak-anak menjadi korban dari gaya hidup tersebut. 99



Sekolah menjadi seolah tidak berdaya menghadapi realitas ini. Dan sekolah selalu menjadi kambing hitam dari merosotnya watak dan karakter bangsa. Padahal, sekolah sendiri menghadapi berbagai masalah berat menyangkut kurikulum yang overload, fasilitas yang tidak memadai, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang rendah. Menghadapi beragam masalah ini sekolah kehilangan relevansinya dengan pembentukan karakter. Sekolah, sebagai konsekuensinya, lebih merupakan sekadar tempat bagi transfer of knowledge daripada character building, tempat pengajaran daripada pendidikan. Karena itu, guru dituntut mempunyai catatan moral siswanya. Wujudnya bisa berbentuk rekam jejak, rapor, atau lainnya. Fungsi rekam jejak ini untuk mencatat perilaku moral siswanya. Catatan penyimpangan moral siswanya ditandatangani sekolah dan orang tua wali, dengan sepengetahuan anak. Nantinya, rekam jejak moral bisa menjadi pertimbangan kelulusan siswa dan juga referensi bagi pengguna lulusan dari satuan pendidikan. Sekolah harus berlaku jujur dan tidak melakukan manipulasi fakta atas nilai-nilai moral anak didik. Betapa tidak menyakitkan bagi seorang guru melihat anak didik yang nyata-nyata rusak moral dengan melakukan hal-hal yang menerobos nilai, tapi bisa lulus, punya ijazah, sama dengan mereka yang nawaitu sekolahnya bagus dan sungguhsungguh. Ini mungkin akan menjadi penilaian yang berkeadilan dan proporsional. Bagi siswa yang nilai moralnya tidak bagus bisa memilih pekerjaan di bidang-bidang kerja yang tidak terlalu mikir catatan moral calon tenaga kerjanya. Tapi bagi jabatan publik, dunia pendidikan atau hal-hal yang berhubungan dengan manusia, saya rasa catatan moral itu penting diketahui sebagai pertimbangan. Masyarakat tentu tidak bisa membayangkan bila ada siswi yang pernah aborsi terus masuk fakultas kedokteran dan menjadi dokter atau masuk fakultas keguruan dan menjadi guru? Bisa kebayangkah anak yang terlibat curanmor lalu besarnya menjadi anggota legislatif atau hakim?. E. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Dari asal-usul kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni skole, scola, scolae atau skola yang mempunyai arti “waktu luang” atau 100



“waktu senggang”, yakni waktu luang di tengah kegiatan utama mereka bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anakanak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari waktu berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang etika (moral; budi pekerti) dan estetika (seni keindahan). Sementara, dalam arti umum, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (murid) di bawah pengawasan pendidik (guru). Sebagian besar memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib, dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Jenjang sekolah pada masing-masing negara bervariasi, tetapi umumnya dimulai dari tingkat kanak-kanak (umur 3-6 tahun), sekolah dasar untuk anak-anak (umur 6-12 tahun), dan sekolah menengah untuk remaja (umur 13-19 tahun). Setelah itu, baru masuk ke jenjang universitas atau perguruan tinggi, yang terbagi ke dalam tiga strata, yakni strata satu (S1), strata dua (S2), dan strata tiga (S3). 2. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Proses sosialisasi di sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan proses sosialisasi di masyarakat dan keluarga, yakni menanamkan dan mewariskan kebudayaan kepada anak didik. Dalam sosialisasi anak didik, terdapat agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. 3. Kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang (anak) dalam berperilaku baik yang sifatnya tertutup (seperti berperasaan, berkehendak, berpikir, dan bersikap), maupun berperilaku terbuka (yang dalam istilah sehari-hari dinamakan perbuatan). Singkatnya, kepribadian adalah integrasi dari keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berpikir, bersikap, dan berbuat menurut standar etika berperilaku tertentu. Sekolah mempunyai tugas untuk membentuk kepribadian anak. Kepribadian 101



yang perlu ditransformasikan antara lain ambisi, asertif, antusias, percaya diri, mau bekerja sama, berbesar hati, kontrol diri, tidak mudah putus asa, gembira, humoris, dan menunjukkan simpati. 4. Dalam sosiologi, pendidikan bukan sekedar berfungsi sebagai alih pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga memegang fungsi social screening and selection. Artinya, proses pendidikan itu akan menyaring dan menyeleksi anak didik untuk bisa mengemban beban sosial. Screening (penyaringan) ini tentu berdasar dari kemampuan anak atas penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi, termasuk di dalamnya adalah moral. Ini berarti makin tinggi jenjang pendidikan seseorang, ia akan terseleksi dan tersaring pada kasta sosial yang tinggi juga, sebab beban sosialnya juga tinggi. F. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa arti sekolah secara bahasa dan istilah? 2. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? 3. Jelaskan agen-agen sosialisasi! 4. Apa yang dimaksud kepribadian? 5. Jelaskan bentuk-bentuk kepribadian yang perlu ditanamkan kepada anak didik di sekolah! 6. Jelaskan sekolah sebagai screening moral!

102


Stratifikasi Sosial

PAKET 6 STRATIFIKASI SOSIAL

Bagian ini membahas tentang stratifikasi sosial. Realitas kehidupan di masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, mulai dari lapisan yang paling atas sampai yang paling bawah. Dengan demikian terjadilah stratifikasi sosial. Ada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial yang sangat ketat. Anak yang lahir dari golongan tertentu tidak akan meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Keanggotaannya ke dalam satu kategori merupakan faktor utama yang menentukan tinggi pendidikan yang dapat ditempuhnya, jabatan yang dapat didudukinya, orang yang dapat dinikahinya, dan sebagainya. Golongan yang sangat ketat seperti ini disebut kasta. 1 Pada masyarakat tertentu, seperti di Bali, misalnya, masih memberlakukan stratifikasi seperti itu. Namun umumnya masyarakat penggolongan sosial tidak seketat itu akan tetapi fleksibel dengan batas-batas yang agak kabur dan senantiasa mengalami perubahan. Dalam masyarakat yang demikian, tingkat pendidikan, perkawinan, dan pembagian kerja tidak lagi berdasarkan stratifikasi, melainkan berdasarkan kesempatan sosial yang terbuka. A. Pengertian Stratifikasi Sosial Secara etimologis, istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata atau stratum yang berarti “lapisan”. Karena itu social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Dalam kamus sosiologi dijelaskan stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial atau sistem hierarki kelompok di dalam masyarakat. 2 1 2

S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 26. Suparlan, Kamus Istilah Pekerjaan Sosial (Bandung : Kanisius, 1990), 32.

103


Stratifikasi Sosial

Jadi pengertian stratifikasi sosial secara etimologi adalah pelapisan dalam mayarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Secara terminologi, stratifikasi sosial adalah merujuk kepada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk urutan vertikal, sama seperti lapisan-lapisan bumi ada yang terletak di atas dan di bawah lapisan tanah lainnya. 3 Fuad Hassan mendefinisikan stratifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan status sosial. Para anggota strata sosial tertentu sering kali memilki jumlah penghasilan yang relatif sama. Namun lebih penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai, dan gaya hidup yang sama. Semakin rendah kedudukan seseorang di dalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosialnya, Orang-orang yang berasal dari lapisan sosial rendah misalnya, biasanya lebih sedikit berpartisipasi dalam jenis organisasi apa pun. Ada kecenderungan yang kuat, kelompok yang berasal dari lapisan rendah atau masyarakat miskin biasansya lebih menarik diri dari tata karma umum, mereka mengambangkan subkultur tersebut yang seringkali berlawanan dengan subkultur kelas sosial di atasnya. 4 Sebab asasi mengapa ada pelapisan sosial dalam masyarakat bukan saja karena ada perbedaan, tetapi karena kemampuan manusia menilai perbedaan itu dengan menerapkan berbagai kriteria. Artinya, menganggap ada sesuatu yang dihargai, maka sesuatu itu (dihargai) menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam maysarakat. Sesuatu yang dihargai dapat berupa uang atau bendabenda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama, atau keturunan keluarga yang terhormat. Tingkat

3

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Edisi Kedua (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), 1058. 4 Fuad Hasan, Dasar-dasar kependidikan (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), 1-2.

104


Stratifikasi Sosial

kemampuan memiliki sesuatu yang dihargai tersebut, akan melahirkan lapisan sosial yang mempunyai kedudukan aatas dan rendah. 5 Di dalam masyarakat terdapat suatu ruang yang disebut lapisan sosial. Dalam ruang itu tinggal orang-orang yang mempunyai kedudukan setingkat. Jadi lapisan sosial (social stratum) adalah keseluruhan orang yang berkedudukan sosial setingkat. Jikalau anggota-anggota lapisan sosial itu merasa bersatu dan menyadari kedudukannya yang setingkat maka timbullah sebuah kelas sosial (social class). 6 Pitirin A. Sorokin memberikan definisi strafisikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelaskelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidaseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. 7 Nasution menyebutkan ada tiga metode yang bisa digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat yakni metode objektif, metode subjektif dan metode reputasi. 1. Metode objektif Berdasarkan metode ini stratifikasi sosial ditentukan dengan menggunakan penilain objektif antara lain terhadap jumlah pendapatan, lama, tinggi pendidikan dan jenis pekerjaan. Pada dasarnya kelas sosial merupakan suatu cara hidup diperlukan banyak sekali uang untuk dapat hidup menurut cara hidup orang berkelas atas. Meskipun demikian jumlah uang sebanyak apapun tidak menjamin segera mendpatkan status sosial kelas atas. Jadi, bisa saja orang-orang kaya baru walau mereka bisa membeli mobil mewah dan membangun 5

Buka: http://www.beritaterhangat.net/2012/08/definisi-dan-pengertian-pendidikan.html, diakses tanggal 1 Nopember 2013. 6 M. Dahlan, Kamus Induk Istilah Ilmiah (Surabaya : Target Prees, 2003). 7 Dikutib dari J. Dwi Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, op.cit., 132-133.

105


Stratifikasi Sosial

rumah besar tidak serta merta dianggap sebagai lapisan atas jika tidak mampu menyesuaikan diri secara mendalam terhadap gaya hidup orang kaya lama. 2. Metode subjektif Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat memiliki dirinya dalam kedudukan masyarakat itu kebanyakan ahli sosiologi berpendangan bahwa kelas sosial adalah suatu kenyataan meskipun semua orang tidak mnyedari itu. Identitas diri atas kelas sosial memberikan beberapa pengaruh terhadap perilaku soial terlepas apakah itu benar-benar merupakan anggota kelas itu atau bukan. 3. Metode reputasi Dalam metode itu golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Orang diberi kesempatan untuk memilih golongan-golongan masyarakat yang telah teridentifikasi dalam suatu masyarakat. 8 B. Sebab-Sebab Terjadinya Stratifikasi Sosial Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Pertama, terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya, misalnya, lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, pemimpin informal, dan dalam batas tertentu berdasarkan harta.

8

S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 26-27.

106


Stratifikasi Sosial

Kedua, terjadi dengan sengaja. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekusaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas, bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dan dalam suatu organisasi baik secara vertikal maupun secara horisontal. Contoh stratifikasi dengan sengaja ini, misalnya, kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, organisasi agama, dan sebagainya. 9 Secara teoritis diakui bahwa manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi dalam kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial tidak demikian halnya. Realitasnya menujukkan masyarakat terpolarisasi ke dalam lapisan-lapisan sosial. Ada dua sifat dari sistem pelapisan dalam masyarakat, yaitu bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Pertama, bersifat tertutup (close social stratification). Suatu sistem stratifikasi sosial dinamakan tertutup manakala setiap anggota masyarakat tetap berada dalam status yang sama dengan orang tuanya, entah itu rendah atau tinggi. Sistem pelapisan dalam masyarakat tertutup membatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan sosial satu ke lapisan sosial lain, baik ke lapisan atas atau ke lapisan rendah. Dalam sistem tertutup seperti itu satu-satunya untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena keturunan. Kedua, bersifat terbuka (open social stratification). Dalam sistem terbuka setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri. Apabila mampu dan beruntung seseorang dapat naik ke lapisan yang lebih atas, atau bagi mereka yang kurang beruntung dapat turun ke lapisan yang rendah. 10 9

J. Dwi Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, op.cit., 132-133. Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op. Cit., 180-181.

10

107


Stratifikasi Sosial

Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat, dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yakni kedudukan dan peran. 1. Kedudukan (status) Kedudukan seringkali dibedakan dengan kedudukan sosial. Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompokkelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak, dan kewajibankewajibannya. Dengan demikian kedudukan sosial tidaklah sematamata merupakan kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi kedudukan sosial tersebut memengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda. Untuk mengukur status seseorang, Pitirim Sorokin secara rinci menguraikan: a) Jabatan atau pekerjaan; b) Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; c) Kekayaan; d) Politis; e) Keturunan; dan f) Agama. Secara sosiologis, kedudukan dibedakan dalam masyarakat menjadi tiga macam, yaitu: 1) Ascribed-status. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, kedudukan anak seorang Brahmana akan memperoleh status Barhmana pula, anak seorang Kiai akan menjadi Gus atau Kiai pula, dan seterusnya. 108


Stratifikasi Sosial

2) Achieved-status. Kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, pengusaha, hakim, guru, dan sebagainya, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. 3) Assigned-status, kedudukan yang diberikan. Assigned-status sangat erat hubungannya dengan achieved-status, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat. 2. Peran (rule) Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibankewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung satu sama lain, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tepatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih menunjuk pada fungsi; artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah: a) Memberi arah pada proses sosialisasi; b) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan; c) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan

109


Stratifikasi Sosial

d) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. 11 C. Pendidikan dan Stratifikasi Sosial Pendidikan berkorelasi positif terhadap status sosial seseorang. Menurut penelitian terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Pendidikan menengah pada dasarnya diadakan sebagai persiapan untuk pendidikan tinggi. Karena biaya pendidikan tinggi pada umumnya mahal, tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di situ. Pada umumnya anak dari keluarga berada akan memiliki Sekolah Menengah Umum sebagai persiapan untuk studi di Universitas. Orang tua yang kemampuan ekonominya terbatas akan cenderung mamilih sekolah kejuruan bagi anaknya. Dari hal tersebut dapat diduga sekolah kejuruan akan lebih banyak mempunyai murid dari golongan rendah dari pada golongan atas, sehingga muncul pendapat bahwa Sekolah Menengah Umum mempunyai status yang lebih tinggi dari pada sekolah kejuruan. Mengenai hubungan antara status sosial dengan pendidikan ini telah banyak penelitian yang dilakukan terutama di Amerika Serikat. Pertama-tama ditemukan bahwa perbedaan kedudukan dalam pelapisan sosial berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sikap-sikap serta cita-cita dan rencana pendidikan. Perbedaan tersebut dikalangan orang tua maupun kalangan remaja. Citra diri (self concept) juga berbeda-beda sesuai status dalam stratifikasi sosial. Hal-hal tersebut besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar di sekolah. Tentu keberhasilan ini akan didukung oleh kemampuan dan didorong oleh 11

J. Dwi Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, op.cit.,140.

110


Stratifikasi Sosial

orang tua untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang diperlukan. Mengenai yang terakhir ini kurang terdapat pada keluarga lapisan rendah. 12 Perbedaan kualitas fasilitas pendidikan juga tampak jelas antara yang terdapat dilingkungan perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dipastikan bahwa kualitas persekolahan formal membantu menguatkan arus urbanisasi, karena orang tua yang mampu akan berusaha memperoleh fasilitas pendidikan yang baik di kota untuk anaknya, meskipun harus dibayar mahal dari segi ekonomi. Apakah yang demikian tidak berarti pemuda-pemuda desa yang berstatus sosial akan tetap ketinggalan dalam mobilitas sosial vertikalnya?. Hal lain yang berkaitan dengan pelapisan sosial adalah isu mengenai materi pengajaran. Materi pengajaran yang termuat dalam kurikulum dan buku pelajaran dan bahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, telah melalui seleksi tertentu. Suatu analisis mengenai seleksi materi dan kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan adanya strata sosial tertentu yang memperoleh kemudahan-kemudahan melebihi strata lain. Waller pada tahun 1932 memberi gambaran yang bagus sekali tentang pengajaran bahasa yang diselenggarakan di sekolah. Pengajaran bahasa ini diselenggarakan di sekolah. Pengajaran bahasa ini merupakan kemudahan kepada pelajar yang berasal dari strata sosial menengah. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam materi pengajaran terutama diambil dari perbendaharaan kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari strata sosial menengah. Jelas bahwa pelajar dari lapisan sosial rendah yang belum terbiasa dengan penggunaan kata dan ungkapan itu dituntut lebih banyak usaha untuk mengejar ketinggalannya dibanding dengan pelajar dari lapisan sosial menengah sendiri. Peristiwa yang semacam itu terdapat pula pada mata pelajaran lain seperti Ilmu Pengetahuan Ssosial yang 12 Didin Saripudin, Interpretasi Sosiologis dalam Pendidikan (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), 43.

111


Stratifikasi Sosial

menghendaki perluasan pengetahuan dari surat kabar, majalah, televisi, radio, dan perjalanan ke daerah lain. Dalam hal ini pun pelajar dari lapisan sosial rendah merupakan kelompok yang kurang beruntung. Tesis Randall Collins (1979) dalam The Credential Sociaty : An Historical Sociology of Education and Stratification menunjukkan, sistem persekolahan formal justru sebagai biangnya proses stratifikasi sosial. Anak-anak keluarga kaya di Indonesia misalnya lebih banyak menikmati fasilitas pendidikan yang sangat baik. Bahkan mereka sempat untuk menambah pengetahuan dengan les privat dan aneka buku, majalah, komputer, internet, dan lain-lain. Sebaliknya anakanak keluarga miskin harus memasuki sekolah yang tidak bermutu, baik baik fasilitas maupun sistem pembelajarannya. Di ujungnya lingkungan sekolah yang buruk memunculkan budaya kekerasan. Anak-anak keluarga dari miskin akan mudah emosi, agresif dan frustasi. Dengan kata lain pendidikan formal justru melahirkan stratifikasi sosial dan makin mempertajam kesenjangan. Mahalnya biaya sekolah justru diikuti pula oleh kemerosotan dunia ekonomi. Pengangguran terselubung makin banyak jumlahnya dan pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Dari titik inilah muncul keresahan sosial, dan berbagai konflik yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial. Hukum Darwin siapa yang kuat dia yang menang berlaku. 13 Stratifikasi sosial itu merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihindari, artinya terdapat pada setiap masyarakat. Selanjutnya, pandangan mengenai pendidikan, keperluan akan pendidikan dan dorongan serta cita-cita dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pendidikan, diwarnai oleh stratifikasi sosial. Di lain pihak, sistem pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui fungsi seleksi, alokasi dan distribsi yang semuanya berakibat pada terbentuknya atau terpeliharanya stratifikasi sosial. Jadi, secara langsung atau tidak langsung sistem pendidikan bersama dengan faktor-faktor lain di luar pendidikan melestarikan adanya sistem 13

Ibid.

112


Stratifikasi Sosial

stratifikasi sosial. Apabila dalam segi kehidupan lain seperti ekonomi dan politik ada isyu tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (equality and inequality of education). Isu ini bukan hanya merupakan perdebatan dikalangan ahli dan peminat sosiologi pendidikan, melainkan juga di kalangan politisi yang memperjuangkan pemerataan distribusi berbagai fasilitas sosial di masyarakat. Pemerataan memperoleh pendidikan meliputi beberapa pengertian. Pertama, setiap anak mendapat kesempatan belajar yang sama di sekolah. Kedua, setaiap anak memperoleh kesempatan belajar di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketiga, setiap anak memperoleh kesempatan mengembangkan pribadinya semaksimal mungkin. Isu ini sampai sekarang masih diperdebatkan di antara ahli dan politisi. Meskipun stratifikasi sosial tak dapat dihindari, pada masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial terbuka, orang mempunyai kesempatan luas untuk berusaha naik ke tangga sosial yang lebih tinggi. Namun, sebagai konsekuensinya terbuka pula kesempatan untuk turun atau jatuh dalam tangga sosial. Peristiwa naik turun tangga pelapisan sosial ini (mobilitas sosial) tidak terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial tertutup. D. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Stratifikasi sosial secara etimologi adalah pelapisan dalam mayarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Secara terminologi, stratifikasi sosial adalah merujuk kepada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk urutan vertikal, sama seperti lapisan-lapisan bumi ada yang terletak di atas dan di bawah lapisan tanah lainnya. Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat yakni metode objektif, metode subjektif dan metode reputasi.

113


Stratifikasi Sosial

2. Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu terjadi dengan sendirinya dan terjadi dengan sengaja. 3. Pendidikan berkorelasi positif terhadap status sosial seseorang. Menurut penelitian terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? 2. Bagaimana metode untuk menentukan stratifikasi sosial? 3. Mengapa terjadi stratifikasi sosial? 4. Jelaskan unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat! 5. Mengapa pendidikan berdampak pada terjadinya stratifikasi sosial?

114


Mobilitas Sosial

PAKET 7 MOBILITAS SOSIAL Bagian ini mendiskusikan tentang mobilitas sosial. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk mempercepat kemajuan suatu bangsa. Banyak negara telah menjadikan pendidikan sebagai leading sector, sektor utama atau unggulan dalam program pembangunan nasionalnya. Negara yang menjadikan pendidikan sebagai leading sector, telah mengantarkan negara-negara tersebut berkembang pesat dan menjadi negara maju dan menguasai pasar dunia. 1 Beberapa negara Asia bisa menjadi contoh untuk masalah ini, seperti Jepang, Cina, dan Malaysia. Jepang, pasca bom Hirosima dan Nagasaki pada tahun 1945 dan kekalahannya dari Tentara Sekutu pada Perang Dunia II, menaruh perhatian utama terhadap sektor pendidikannya. Banyak tentara yang selamat dari PD II di sekolahkan ke negara-negara maju seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa. Kini Jepang menjadi kekuatan ekonomi di Asia dan bahkan dunia. Cina menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, juga menaruh perhatian besar pada sektor pendidikannya. Kini Cina mengalami kemajuan pesat di sektor ekonomi, perdagangan, dan teknologi. Bahkan produk-produk Cina membanjiri hampir seluruh pasar di dunia. Malaysia, ketika dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohammad tahun 1970-an sudah melakukan reformasi di bidang pendidikan dan menggelontorkan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan. Kini, Malaysia telah menjadi negara maju di Asia Tenggara. A. Mobilitas Sosial Mobilitas sosial (social mobility) adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. 2 Henry Clay Smith mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam 1 2

Abd. Muhyi Batubara, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2004), 5. Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 195. 115


Mobilitas Sosial

struktur sosial (gerakan antar individu dan kelompoknya). 3 Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. 4 S. Nasution mendifinisikan mobilitas sosial ke dalam dua pengertian. Pertama, bahwa suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sektor yang lain. Sebagai contoh, kedudukan pendidik (guru) yang begitu terhormat pada zaman dahulu, di zaman sekarang penghormatan kepada guru tidak lagi setinggi zaman dahulu. Kedua, mobilitas sosial adalah kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial lain, yang dapat dilihat, di sekitar lingkungan di mana individu berada. 5 Dalam tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem sosial dalam masyarakat menjadi hal yang biasa. Patirim A. Sorokin mengatakan bahwa mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua: (1) mobilitas vertikal; dan (2) mobilitas horizontal. 1. Mobilitas Vertikal adalah perpindahan status sosial dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Mobilitas jenis ini terdiri dari dua bentuk, yakni (a) social climbing, dari status yang rendah ke status yang tinggi, di mana status yang tinggi itu telah ada sebelumnya; dan membentuk kelompok atas status yang baru, karena status yang lebih atas belum ada (promosi), misalnya kelompok konglomerat, eksekutif, supereksekutif, dan seterusnya; (b) social sinking, dari kelompok tinggi/atas turun ke rendah; dan derajat kelompoknya turun. 2. Mobilitas horizontal, yakni apabila perubahan terjadi secara linear. 6 Contohnya seorang petani yang berubah pekerjaannya 3

Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, alih bahasa Amiruddin Ram (Jakarta: Erlangga, 1992), 36. 5 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 38. 6 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, op.cit., 43. 4

116


Mobilitas Sosial

menjadi buruh pabrik, guru SMA mutasi menjadi guru SMK, dan status warga negara pindah menjadi warga negara lain. Dalam dunia modern, banyak orang berupaya melakukan mobilitas. Mereka yakin bahwa melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial berbeda, mereka merasa tetap mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila mobilitas sosial merek rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkungkung dalam status nenek moyang mereka, dan mereka akan hidup dalam kelas sosial tertutup. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah status sosial. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. 7 Terjadinya mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 1) Perubahan kondisi sosial Struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Perubahan ideologi dapat menimbilkan stratifikasi baru. 2) Ekspansi teritorial dan gerak populasi Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan cirti fleksibilitas struktur stratifikasi dan mobilitas sosial. Misalnya, perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. 3) Komunikasi yang bebas Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antarstrata yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan mengahalangi mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas sertea efektif akan memudarkan semua batas garis dari strata sosial uang ada dan 7

Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, op. cit., 198. 117


Mobilitas Sosial

merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang. 4) Pembagian kerja Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat dispeliasisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkan orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain karena spesialisasi pekerjaan nmenuntut keterampilan khusus. Kondisi ini memacu anggota masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tersebut. 5) Tingkat Fertilitas (Kelahiran) yang Berbeda Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu, orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk banyak bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi itu, mobilitas sosial dapat terjadi. 6) Kemudahan dalam akses pendidikan Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan/mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu, menjadikan orang yang tak menjalani pendidikan yang bagus, kesulitan untuk mengubah status, akibat dari kurangnya pengetahuan. 8 Menurut Pitirim A. Sorokin, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran berikut; yakni: 1) Angkatan bersenjata Angkatan bersenjata merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang 8

http://id.wikipedia.org/wiki/Gerak_sosial, diakses 28 Nopember 2013. 118


Mobilitas Sosial

2)

3)

4)

5)

6)

disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan, ia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Dia mungkin dapat diberikan pangkat/kedudukan yang lebih tinggi, walaupun berasal dari golongan masyarakat rendah. Lembaga-lembaga keagamaan Lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang, misalnya yang berjasa dalam perkembangan Agama seperti ustad, pendeta, biksu dan lain lain. Lembaga pendidikan Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator (perangkat) yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh: Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang tinggi. Setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha, sehingga ia berhasil menjadi pedagang yang kaya, yang secara otomatis telah meningkatkan status sosialnya. Organisasi politik Seperti angkatan bersenjata, organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat. Organisasi ekonomi Organisasi ekonomi (seperti perusahaan, koperasi, BUMN dan lain-lain) dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Karena jabatannya tinggi akibatnya pendapatannya bertambah. Karena pendapatannya bertambah akibatnya kekayaannya bertambah. Dan karena kekayaannya bertambah akibatnya status sosialnya di masyarakat meningkat. Organisasi keahlian Seperti di wikipedia ini, orang yang rajin menulis dan menyumbangkan pengetahuan/keahliannya kepada kelompok pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi daripada pengguna biasa. 119


Mobilitas Sosial

7) Perkawinan Sebuah perkawinan dapat menaikkan status seseorang. Seorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya. 9 Ada beberapa faktor penting yang justru menghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor penghambat itu antara lain sebagai berikut : 1) Perbedaan kelas rasial, seperti yang terjadi di Afrika Selatan di masa lalu, dimana ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk dapat duduk bersama-sama di pemerintahan sebagai penguasa. Sistem ini disebut Apartheid dan dianggap berakhir ketika Nelson Mandela, seorang kulit hitam, terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. 2) Agama, seperti yang terjadi di India yang menggunakan sistem kasta. 3) Diskriminasi Kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan, sehingga hanya sedikit orang yang mampu mendapatkannya. Contoh: jumlah anggota DPR yag dibatasi hanya 500 orang, sehingga hanya 500 orang yang mendapat kesempatan untuk menaikan status sosialnya menjadi anggota DPR. 4) Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Contoh: "A" memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orangtuanya tidak bisa membiayai, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. 5) Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatankesenmpatan untuk meningkatkan status sosialnya. 10 9

Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, op.cit. hal. 44. Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerak_sosial, diakses 28 Nopember 2013.

10

Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/gerak_sosial, diakses 10 Nopember 2013. 120


Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial dapat mengakibatkan dua hal, yakni 1) dampak positif; dan 2) dampak negatif. 1) Dampak positif a. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing, dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan dimasa depan. b. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh: Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya yang memiliki kualitas. Kondisi ini perlu didukung dengan peningkatan dalam bidang pendidikan. 2) Dampak negatif a. Konflik antarkelas. Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial maka akan muncul konflik antarkelas. Contoh: demonstrasi buruh yang menuntuk kenaikan upah, menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha. b. Konflik antarkelompok sosial. Di dalam masyatakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik. Contoh: tawuran pelajar, perang antarkampung.

121


Mobilitas Sosial

c. Konflik antargenerasi. Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi mudah yang ingin mengadakan perubahan. Contoh: Pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua. d. Penyesuaian kembali. Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyadari bahwa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa saling menghargai. Penyesuaian semacam ini disebut akomodasi. 11 B. Pendidikan dan Mobilitas Sosial Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Menurut S. Nasution, pendidikan merupakan jembatan untuk beralih dari golongan status sosial yang rendah ke golongan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. 12 Pada dasarnya, pendidikan itu hanya salah satu standar saja. Dari tiga jenis pendidikan yang tersedia yakni pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, tampaknya dua dari jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan. Pada pendidikan formal dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijasah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan atau skill individu yang bersifat praktis 11 12

Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerak_sosial, diakses 28 Nopember 2013. S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, op.cit.., 38. 122


Mobilitas Sosial

daripada harus menghormati kepemilikan ijasah yang kadang tidak sesuai dengan kompetensi sang pemegang syarat tanda lulus itu. Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikanpendidikan nonformal, yang lebih bisa memberikan keterampilan praktis pragramatis bagi kebutuhan dunia kerja yang tentunya berpengaruh pada pencapaian status seseroang. Dalam perspektif lain, dari sisi intelektualitas, memang orang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat dan biasanya ini lebih terfokus pada jenjang-jenjang hasil keluaran pendidikan formal. Makin tinggi sekolahnya makin tinggi tingkat penguasaan ilmunya sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. 13 Secara umum peran pendidikan dalam mobilitas sosial memberikan kesamaan dasar dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi, high class dan golongan rendah, lower class. Meskipun terdapat mobilitas sosial namun dalam kenyataan secara sektoral masih banyak pula dari golongan rendah yang tetap dianggap rendah. Namun kedudukan golongan rendah tidak bersifat statis, tetapi dapat terus bergerak maju apabila mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dari deskripsi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pendidikan menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Pendidikan hanya akan menempatkan seseorang sesuai dengan potensi dan keahlian yang ia miliki dan karenanya seorang anak buruh misalnya mungkin saja memegang jabatan penting di sebuah perusahaan sekiranya ia memiliki latar belakang pendidikan yang memang sesuai. 13 Lihat: http://garasikeabadian.blogspot.com/2011/10/pendidikan-dan-mobilitassosial.html, diakses 22 Nopember 2013.

123


Mobilitas Sosial

Akan tetapi, pendidikan dapat mempercepat proses mobilitas sosial dalam sebuah masyarakat, tentulah harus ada beberapa prasyarat yang memadai. Prasyarat yang pertama adalah adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri. Kesempatan yang sama itu tidaklah semata tercantum dalam aspek legal atau hukum belaka, melainkan diwujudkan menjadi sebuah tindakan afirmatif (affirmative action). Yang dimaksud dengan affirmative action yaitu segala tindakan yang bertujuan membantu kelompok-kelompok yang minoritas secara ekonomi, ras, agama, gender, atau kelompok penyandang cacat agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, dan pendidikan. Prasyarat kedua agar pendidikan dapat mempercepat mobilitas sosial adalah meratanya mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Menjamurnya sekolah-sekolah swasta plus barangkali merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi hadirnya sekolah swasta tersebut menawarkan pendidikan alternatif bagi sebagian masyarakat kita. Di sisi lain, biaya pendidikan yang harus dibayar masyarakat untuk menikmati pendidikan di sekolah swasta tersebut tidaklah sedikit, jika tidak dikatakan sangat tinggi. Akibatnya, hanya masyarakat dari kelompok menengah ke atas yang dapat menikmati pendidikan alternatif tersebut sehingga alih-alih mempercepat mobilitas sosial, dengan situasi seperti ini pendidikan justru berpeluang untuk memperlebar jurang perbedaan antara kelompok-kelompok masyarakat. Ketika kedua prasyarat di atas tersebut dipenuhi, barulah pendidikan memiliki peluang untuk mempercepat proses mobilitas sosial di sebuah negara. Meskipun demikian, beberapa penelitian di

124


Mobilitas Sosial

bidang sosiologi pendidikan menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial tidaklah terlalu signifikan. 14 C. Tingkat Sekolah dan Mobilitas Sosial Ada sebuah hipotesis makin bertambah tinggi tingkat sekolah makin besar kemungkinan mobilitas sosial bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Hipotesis ini tidak selalu benar apabila pemahaman tentang pendidikan yang dimaksud hanya sampai pada pendidikan tingkat menengah. Jadi walaupun kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMA masih menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Pada zaman dahulu orang yang dapat menyelesaikan pendidikannya pada HIS, yaitu SD pada zaman Belanda mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapatkan kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi bila seseorang dapat meluluskan pendidikannya di MULO, AMS, atau perguruan tinggi maka makin besarlah kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Kini pendidikan SD, SMP, bahkan SMU hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMU, maka ijazah SMU tidak ada artinya lagi dalam mencari kedudukan yang lebih tinggi. Paling-paling lulusan SMA/SMK kalau melamar pekerjaan hanya diterima untuk formasi karyawan, cleaning service, atau jenis pekerjaan di level bawah pada suatu perusahaan. Lulusan SMA/SMK yang ingin menjadi guru jelas tidak bisa karena syarat menjadi guru harus sarjana S1. Bahkan kini lulusan perguruan tinggi pun sudah bertambah sulit dalam mobilitas sosial secara vertikal, yakni untuk memperoleh kedudukan yang lebih baik. Karena kompetisi untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dengan bekal ijazah perguruan tinggi semakin melimpah. Oleh karenanya persaingan pun juga sangat ketat. Ledakan lulusan S1 yang semakin melimpah, mereka sulit bersaing di dunia kerja. Akibatnya 14 http://www.bangmu2.com/2013/07/teori-pembentukan-karakter.html, diakses 20 Nopember 2013.

125


Mobilitas Sosial

banyak lulusan S1 yang menganggur. Kini persaingan diperebutkan lulusan S2. Untuk masa yang akan datang persaingan akan terjadi pada lulusan S3. Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, tingkat sekolah setidaknya lulus S2 dan S3. Dengan meningkatnya standar masyarakat akan pendidikan tinggi, tidak asal lulusan perguruan tinggi otomatis status sosialnya meningkat. Kebutuhan terhadap lulusan pendidikan tinggi sangat selektif. Gelar sarjana tidak lagi menjadi garansi status sosialnya naik dan mendapatkan pekerjaaan yang layak. Dibutuhkan nilai tambah (added values) dari gelar sarjana, yakni kompetensi. Gelar sarjana belum menjadi jaminan apabila kualitasnya pas-pasan. Karena itu diperlukan lagi penguasaan kompetensi tertentu agar kualitas sebagai sarjana bisa diandalkan untuk mendongkrak status sosial dan dapat bersaing di dunia kerja. D. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Mobilitas sosial adalah gerak dalam suatu struktur sosial atau perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukannya yang satu ke kedudukan lainnya. Mobilitas sosial ada dua macam: mobilitas horisontal dan mobilitas vertikal. Ada beberapa saluran mobilitas sosial: yakni (1) Angkatan Senjata, (2) Lembaga Pendidikan, (3) Organisasi Politik, (4) Lembaga Keagamaan, (5) Organisasi Ekonomi, (6) Organisasi Profesi, (7) Perkawinan, dan (8) Organisasi Keolahragaan. Sementara faktor-faktor penghambat terjadinya mobiltas sosial adalah: (a) perbedaan ras dan agama; (b) diskriminasi kelas; (c) pengaruh sosialisasi yang sangat kuat; (d) kemiskinan; (e) perbedaan jenis kelamin. Dampak sosial dapat melahirkan perubahan positif dan negatif. 2. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan jembatan untuk beralih dari golongan status sosial yang 126


Mobilitas Sosial

rendah ke golongan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. 3. Makin bertambah tinggi tingkat sekolah makin besar kemungkinan mobilitas sosial bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Hipotesis ini tidak selalu benar apabila pemahaman tentang pendidikan yang dimaksud hanya sampai pada pendidikan tingkat menengah. Kini, sesuai perkembangan zaman, minimal tingkat sekolah adalah lulusan sarjana S1. Dalam beberapa tahun ke depan tingkat sekolah akan meningkat ke jenjang S2 dan S3. E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? 2. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal dan horisontal? Berikan masing-masing contohnya. 3. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial? 4. Jelaskan hubungan antara tingkat sekolah dan mobilitas sosial? 5. Jelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial dan berilah contohnya!

127


Moral dan Penyimpangan Perilaku

PAKET 8 MORAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU

Bagian ini mendiskusikan tentang moral dan penyimpangan perilaku. Berbagai kalangan semakin merasa kuatir terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pelajar. Dari hari ke hari, terjadi modus perilaku menympang yang kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat. Banyak perilaku amoral yang melibatkan peserta didik sebagai pelakunya, seperti seks pra-nikah, video porno, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan minuman keras, tawuran, kekerasan perploncoan, penghinaan guru, dan sesama murid melalui facebook. Bahkan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Hal ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika sekaligus menjadi musuh utama fenomena-fenomena perilaku amoral tersebut. A. Konsep Dasar Moral Moral berasal dari kata bahasa latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim; mos, moris, manner, mores atau manners, morals. 1 Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kaelan mengatakan moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. 2 Sedangkan Kohlberg mengatakan bahwa moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-

1 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Karya), 1986), hal. 2. 2 Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2001), hal. 180.

129



norma atau kelakuan-kelakuan tertentu tetapi merupakan perspektif atau cara pandang tertentu. 3 Sedangkan menurut Damon, moral adalah aturan dalam berperilaku (code of conduct). Aturan tersebut berasal dari kesepakatan atau konsesus sosial yang bersifat universal. Moral yang bermuatan aturan universal tersebut bertujuan untuk pengembangan ke arah kepribadian yang positif (intrapersonal) dan hubungan manusia yang harmonis (interpersonal). 4 Lebih lanjut, Nucci & Narvaes menyatakan bahwa moral merupakan faktor determinan atau penentu pembentukan karakter seseorang. 5 Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak. Moral sering disamakan dengan akhlak dan etika. Akhlak berasal dari kata “khuluq” yang artinya perangai atau tabiat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata akhlak di artikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dapat di definisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan tanpa di pikirkan dan di renungkan lagi. Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah (akhlak mahmudah). Misalnya jujur, adil, rendah hati, pemurah, santun dan sebagainya. Sebaliknya apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Misalnya kikir, zalim, dengki, iri hati, dusta dan

3

J. Reimer, et al.. Promoting Moral Growth from Piaget to Kohlberg (New York & London: Longman Inc. 1995), hal. 17. 4 W. Damon, Moral child: Nurturing Children’s Natural Moral Growth ( New York: Free Press,1988). 5 L. P. Nucci & Narvaez,. Handbook of Moral and Character Education (New York: Routledge, 2008). 130



sebagainya. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Sementara etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak etha artinya adat kebiasaan. Dalam arti terakhir inilah (cara berpikir) terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Etika berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Namun demikian, ada juga kata moral dari bahasa Latin yang artinya sama dengan etika. Secara istilah etika memunyai tiga arti: pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa disebut sistem nilai. Misalnya etika Protestan, etika Islam, etika suku Indoan. Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Misalnya kode etik kedokteran, kode etik peneliti, dan lain-lain. Ketiga, etika berati ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis menjadi bahan refleksi bagi suau penelitian sistematis dan metodis. Di sini sama artinya dengan filsafat moral. Ada beberapa indikator manusia yang berkarakter moral yang baik, yakni: 1. Personal improvement; yaitu individu yang mempunyai kepribadian yang teguh terhadap aturan yang diinternalisasi dalam dirinya. Dengan demikian, ia tidak mudah goyah dengan pengaruh lingkungan sosial yang dianggapnya tidak sesuai dengan aturan yang diinternalisasi tersebut. Ciri kepribadian tersebut secara kontemporer diistilahkan sebagai integritas. Individu yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap nilai dan aturan yang dia junjung tidak akan melakukan tindakan amoral. Sebagai contoh, individu yang menjunjung tinggi nilai agamanya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sosial untuk mencontek, manipulasi dan korupsi. 131



2. Social skill; yaitu mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga mampu mengutamakan kepentingan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan sosialnya yang harmonis. Setiap nilai atau aturan universal tentunya akan mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya, individu yang religius pasti akan berbuat baik untuk orang lain atau mengutamakan kepentingan ummat. 3. Comprehensive problem solving; yaitu sejauhmana individu dapat mengatasi konflik dilematis antara pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan dengan integritas pribadinya terhadap nilai atau aturan tersebut. Dalam arti, individu mempunyai pemahaman terhadap tindakan orang lain (perspektif lain) yang menyimpang tetapi individu tersebut tetap mendasarkan keputusan/sikap/ tindakannya kepada nilai atau aturan yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh, seorang murid yang tidak mau mengikuti teman-temannya mencontek saat tidak diawasi oleh guru karena ia tetap menjunjung tinggi nilai atau aturan yang berlaku (kejujuran). Meskipun sebenarnya ia mampu memahami penyebab perilaku teman-temannya yang mencontek. Keluwesan dalam berfikir dan memahami inilah dibutuhkan untuk menilai suatu perbuatan tersebut benar atau salah. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat olehsuatu masyarakat jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu. Dengan demikian standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam prilaku nyata sehari-hari. 132



B. Penyimpangan Perilaku Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. 6 Menurut beberapa ahli, perilaku menyimpang didefinisikan sebagai berikut: a. Bruce J. Cohen Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. b. Lewis Coser Mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. c. James Vander Zenden Penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. d. Paul B. Horton Mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. e. Robert M.Z. Lawang Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. 7 Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, norma sosial, dan norma agama yang berlaku. Sehingga secara sederhana suatu perilaku dianggap menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat 6

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press. Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang, diakses 29 Nopember 2013. 7

133



(minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. 8 Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, misalnya seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 9 Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir). 2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu: a. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan 8

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 78. 9 Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang, diakses 29 Nopember 2013. 134



b.

c.

d.

e.

hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna, maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Karir penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai polapola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang). Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang. 10

Secara umum, perilaku menyimpang dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis: 10 Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang, diakses 29 Nopember 2013.

135



1. Tindakan yang nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Contoh tindakan nonconform itu, misalnya memakai sandal teplek atau sarungan waktu sekolah atau kuliah, membolos atau meninggalkan pelajaran waktu jam pelajaran, merokok di arena umum, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya. 2. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk tindakan asosial itu antara lain: menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum-minuman keras, menggunakan narkotika atau obat-obat berbahaya, tawuran, terlibat di dunia prostitusi atau pelacuran, hamil di luar nikah, penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbian), dan sebagainya. 3. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Tindakan kriminal yang sering kita temui itu misalnya: pencurian, pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya. 11 Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua: (1) berdasarkan sifat; dan (2) berdasarkan pelaku. 1) Berdasarkan sifat Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. a. Penyimpangan bersifat positif Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif ter-hadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. 11

Ibid., hal. 81. 136



b. Penyimpangan bersifat negatif Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut: (a) Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulangulang. Misalnya seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor, seseorang yang menunda pembayaran pajak karena alasan keuangan yang tidak mencukupi, atau pengemudi kendaraan bermotor yang sesekali melanggar rambu-rambu lalu lintas. (b) Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta menganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk. 2) Berdasarkan pelakunya Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: a. Penyimpangan individual (individual deviation) Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut: (1) Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik; (2) Pembangkang, yaitu penyimpangan karena tidak taat pada peringatan orangorang; (3) Pelanggar, yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma umum yang berlaku. Misalnya orang yang 137



melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat di jalan raya; (4) Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya. Misalnya pencuri, penjambret, penodong, dan lain-lain; (5) Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat, dan berlagak membela. b. Penyimpangan kelompok (group deviation) Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. c. Penyimpangan campuran (combined deviation) Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok didalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat, dengan di bawah pimpinan seorang tokoh mereka mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum (geng). C. Pelajar dan Penyimpangan Perilaku Secara psikologis pelajar usia remaja merupakan masa transisi dari remaja menuju kedewasaan diamana didalamnya terjadi gejolakgejolak batin dan luapan ekspresi kretivitas yang sagat tinggi. Jika lupan-luapan dan pencarian jati diri ini tidak terpenuhi maka mereka akan cenderung mengekspresikanya dalam bentuk kekecewaankekecawaan dalam bentuk negatif. Sarana pendidikan yang dimaksud di sini, bukan hanya laboratorium, perpustakaan, ataupun peralatan

138



edukatif saja, tetapi juga sarana-sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. 12 Pada masa remaja berkembang “sosial cognition” yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjeng ini kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarga. Remaja menghadapi berbagai lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai kelompok umur. Dengan demikian, remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. 13 Pada masa remaja juga berkembang sikap conformity yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai,kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi dirinya. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti atau diimitasi itu menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral agama dapat dipertanggungjawabkan, misalnya kelompok yang taat agama, berbudi pekerti luhur, kreatif dalam mengembangkan bakat, rajin belajar, aktif berorganisasi, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadi yang baik. Sebaliknya, apabila kelompoknya itu menampilkan sikap dan perilaku malsuai atau melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat dimungkinkan remaja akan menampilkan perilaku seperti kelompoknya itu. Contohnya, tidak sedikit remaja yang mengidap

12

Djuwita Trisnawati, “Penyimpangan Pergaulan Pelajar di Era Globalisasi”, http://fellypun.wordpress.com/lkpp/penyimpangan-pergaulan-pelajar, diakses 20 Nopember 2013. 13 Ibid.. 139



narkotika dan seks bebas, karena mereka bergaul dengan kelompok sebaya yang yang sudah biasa melakukan hal tersebut. 14 Menurut Pidarta (2007:184), ada beberapa pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia, diantaranya yaitu dampak pada bidang kebudayaan dan kehidupan remaja. Adapun pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan, yaitu: 1. Lagu-lagu Barat sudah banyak masuk ke Indonesia 2. Tayangan lagu dan cerita Barat terlalu banyak terutama di televisi swasta. Tampak seolah-olah tidak menghiraukan kesenian daerah atau Indonesia. 3. Budaya Konsumtif yang tidak puas berbelanja di dalam negeri, terutama untuk orang-orang kaya. Sedangkan kehidupan remaja yang sudah kemasukan arus globalisasi, yaitu, minum minuman keras, ikut-ikutan memakai narkoba, bermain-main di klub malam yang dapat menerbitkan sifat erotis, dan melakukan tindakan kekerasan yang menyimpang dari kepribadian Indonesia. Banyak sekali fakta yang menunjukkan dampak penyimpangan pergaulan remaja khususnya para pelajar, Berdasarkan survei 3 dari 10 pelajar di Indonesia pernah merokok sebelum usia 10 tahun, 34,58 persen pelajar tingkat SLTA perokok aktif dan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695 orang. 15 Selain itu, berdasarkan survei Komnas Anak di 12 provinsi dengan responden 4500 remaja tahun 2010 didapat hasil yang sangat mengejutkan. Berdasarkan survei diketahui bahwa 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno, 93,7 % pernah berciuman hingga petting (bercumbu), 62,7 % remaja SMP sudah tidak perawan, dan 21,2 % remaja SMA pernah aborsi. 16

14

Ibid.. Lihat: Syamsuddin, indonesiaoptimis.com, diakses 20 Nopember 2013. 16 Lihat: www.indonesiaoptimis.com, diakses 20 Nopember 2013. 15

140



Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal masa remaja. Pacar, bagi mereka, merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Namun, yang sangat disayangkan budaya pacaran yang dilakukan para pelajar sering sekali menjadi kebablasan. Pakar seks juga specialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Boyke Dian Nugraha di Jakarta mengungkapkan, dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar lima persen pada tahun 1980-an, menjadi dua puluh persen pada tahun 2000. Kisaran angka tersebut, kata Boyke, dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu dan Banjarmasin. Bahkan di pulau Palu, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2000 lalu tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks pranikah mencapai 29,9 persen. Kelompok remaja yang masuk ke dalam penelitian tersebut rata-rata berusia 17-21 tahun, dan umumnya masih bersekolah di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau mahasiswa. Namun dalam beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tingginya angka hubungan seks pranikah di kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi saat ini, serta kurangnya pengetahuan remaja akan reproduksi sehat. Jumlah aborsi saat ini tercatat sekitar 2,3 juta, dan 15-20 persen diantaranya dilakukan remaja. Hal ini pula yang menjadikan tingginya angka kematian ibu di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang angka kematian ibunya tertinggi di seluruh Asia Tenggara. 17

17 Lihat: http://4905.blogspot.com/2011/06/dampak-pergaulan-bebas-bagiremaja.html, diakses 20 Nopember 2013.

141



Selain pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba juga menjadi dampak dari penyimpangan pergaulan pelajar. karena berdasarkan hasil penelitian Badan Nasional Narkoba (BNN) dan pusat kesehatan Universitas Indonesia (UI), selalu ada peningkatan pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2004, pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3.2 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2008 pengguna narkoba tersebut meningkat menjadi sekitar 3,6 juta jiwa. Dan pada tahun 2011 peningkatan tersu terjadi, di mana pengguna narkoba tersebut mencapai angka 3,8 juta jiwa. Sementara itu, dari sejumlah pengguna narkoba (berbagai jenis) pelajar berada pada urutan ke 4 pengguna narkoba. Dengan urutan pertama pengangguran, kedua pegawai, ketiga pedagang dan ke empatnya adalah pelajar. Pelajar biasanya menggunakan narkoba dikarenakan faktor pergaulan, hanya ikut ikutan atau sekedar mencoba saja. Sejumlah kasus menunjukkan pada usia 7 tahun, mereka sudah menggunakan narkoba dengan model inhalan (menghisap) atau popular di kalangan para anak jalanan (anjal) dengan istilah “ngelem”. Mereka menghirup lem cair yang didalamnya terdapat kandungan zat kimiawi aica aibon. Dampak yang paling besar akibat dari pergaulan bebas dan penyalahguaan narkoba adalah tertularnya virus HIV-AIDS dan dampak lebih lanjut dapat mengancam nyawa penderita itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa kondisi pergaulan pelajar khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena selain dapat merusak moral para pelajar, perilaku yang disebabkan dari penyimpangan pergaulan itu dapat merusak masa depan bahkan mengancam nyawa pelajar. Untuk itu, hendaknya diberikan perhatian dan penangan yang penuh terhadap perkembangan dan pergaulan pelajar agar terhindar dari pergaulanpergaulan yang dapat merugikan pelajar. Menurut Sofyan (2011), semakin merosotnya moral para pelajar merupakan salah akibat dari pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas budi pekerti pelajar. Padahal perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan 142



bangsa ini untuk dapat terus bersaing di era globalisasi. Kemerosotan moral banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya dalam masyarakat sekitarnya. Lingkungan sosial yang buruk adalah bentuk dari kurangnya pranata sosial dalam mengendalikan perubahan sosial yang negatif. 18 Menurut Imron (2012), perilaku ‘nakal’ remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). 19 1. Faktor internal: a. Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. b. Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku ‘nakal’. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Faktor eksternal: a. Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap

18

Ahmad Sofyan, “Runtuhnya Moral Pelajar”, http://www.radarbanjarmasin, co.id/index.php/berita/detail/ 50/1619, diakses tanggal 20 Nopember 2013. 19 Imron, “Makalah Kenakalan Remaja”, http://ilmu27.blogspot.com/ 2012/08/ makalah-kenakalan-remaja.html, diakses tanggal 20 Nopember 2013. 143



eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. b. Teman sebaya yang kurang baik c. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Sedangkan menurut Kumpfer dan Alvarado (dalam Imron, 2012), Faktor faktor Penyebab kenakalan remaja antara lain : a. Kurangnya sosialisasi dari orangtua ke anak mengenai nilainilai moral dan sosial. b. Contoh perilaku yang ditampilkan orangtua (modeling) di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai anti-sosial. c. Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah, dan lainnya). d. Kurangnya disiplin yang diterapkan orangtua pada anak. e. Rendahnya kualitas hubungan orangtua-anak. f. Tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. g. Kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. h. Anak tinggal jauh dari orangtua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. i. Perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru. j. Adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obatobat terlarang atau melakukan kenakalan remaja. 20 D. Sekolah dan Pembentukan Karakter Moral Anak Setidaknya ada tidak institusi sosial yang secara langsung berkaitan dengan perkembangan remaja, yakni keluarga, masyarakat, dan sekolah. 1. Keluarga Keluarga merupakan institusi yang utama dan pokok dalam masalah pendidikan karena keluarga merupakan tempat di mana seseorang melakuan yang seharusnya dilakukan, dengan keluarga 20

Imron, ibid. 144



maka seseorang dapat mengenal apa yang belum pernah didengar. Moral bukanlah suatu pelajaran yang dicapai dengan mempelajari saja, tanpa pembinaan dalam kesehariaan dalam hidup bermoral sejak dini. Menurut Nalland (1998) ada beberapa sikap yang harus dimiliki orangtua terhadap anaknya pada saat memasuki usia remaja, yakni : a. Orang tua perlu lebih fleksibel dalam bertindak dan berbicara. b. Kemandirian anak diajarkan secara bertahap dengan mempertimbangkan dan melindungi mereka dari resiko yang mungkin terjadi karena cara berfikir yang belum matang. Kebebasan yang dilakukan remaja terlalu dini akan memudahkan remaja terperangkap dalam pergaulan buruk, obat-obatan terlarang, aktifitas seksual yang tidak bertanggung jawab dll c. Remaja perlu diberi kesempatan melakukan eksplorasi positif yang memungkinkan mereka mendapat pengalaman dan teman baru, mempelajari berbagai keterampilan yang sulit dan memperoleh pengalaman yang memberikan tantangan agar mereka dapat berkembang dalam berbagai aspek kepribadiannya. d. Sikap orang tua yang tepat adalah sikap yang authoritative, yaitu dapat bersikap hangat, menerima, memberikan aturan dan norma serta nilai-nilai secara jelas dan bijaksana. Menyediakan waktu untuk mendengar, menjelaskan, berunding dan bisa memberikan dukungan pada pendapat anak yang benar. 21 2. Masyarakat Peran masyarakat yang dapat membantu mengatasi problematika pergaulan pelajar yang terjadi saat ini salah satunya yaitu dengan mengadakan penyuluhan mengenai dampak yang akan ditimbulkan jika para pelajar terjerumus pada pergaulan yang menyimpang seperti menggunakan obat-obatan terlarang, minum21 Lihat: http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-kenakalan-remaja.html, diakses 13 Nopember 2013.

145



minuman keras sampai pada pergaulan bebas. Sehingga diharapkan, para pelajar dapat lebih membentengi diri agar tidak terjebak pada pergaulan yang mungkin nantinya dapat merugikan dirinya sendiri. 3. Sekolah Sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu membentuk karakter anak karena dengan adanya sekolah maka pendidikan yang tidak dapat di rumah akan mereka dapatkan di dalam sekolah. Sekolah mempunyai fungsi sebagai pembina dan pendidikan moral. Sekolah hendaknya mengusahakan lapangan bagi tercapainya pertumbuhan pengembangan mental dan moral pesertadidik. Dengan demikian sekolah merupakan lapangan sosial bagi anak-anak, di mana pertumbuhan mental, moral, dan sosial serta segala aspek kepribadiaan dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah sekolahan harus mempunyai metode dan strategi yang efektif dalam pelaksanaannya selain itu pendidikan agama hendaknya dilakukan secara intensif berkesinambungan, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Pidarta, sejak dini anak-anak perlu dididik berpikir kritis. Kemampuan untuk mempertimbangkan secara bebas dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan mengamati, melaksanakan, menghayati dan menilai kebudayaan itu. Cara ini membuat anak tidak menerima begitu saja suatu kebudayaan melainkan melalui pemahaman dan perasaan dikala berada dalam kandungan budaya itu, yang akhirnya menimbulkan penilaian menerima, merevisi, atau menolak budaya itu. Pendidikan seperti ini membuat anak-anak terbiasa dengan pemikiran yang terbuka dan lentur. 22 Dibutuhkan strategi yang benar-benar bagus dalam mewujudkan pendidikan moral yang efektif dan aplikatif. Beberapa diantaranya adalah: 22

Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007). 146



a. Pendidikan dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanan pendidikan agama. b. Pendidikan agama harus dirubah dari metode pengajaran menjadi pendidikan agama agar dapat belaja sopan santun. c. Pendidikan moral harus dilaksanakan secara integraed, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang bersangkutan baik keluarga, sekolahan, masyarakat agar kemrosotan moral dapat di minimalisir keberadaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, untuk mengatasi penyimpangan pergaulan pelajar ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus ada kerja sama antara ketiga pilar penting dalam pembentukan karakter anak, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. E. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak. 2. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, norma sosial, dan norma agama yang berlaku. Sehingga secara sederhana suatu perilaku dianggap menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. 3. Perilaku ‘nakal’ remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). (1) Faktor internal: krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. (2) Faktor eksternal: keluarga broken home, teman sebaya yang kurang baik, dan Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. 4. Sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu membentuk karakter anak karena dengan adanya sekolah maka pendidikan yang tidak dapat di rumah akan mereka dapatkan di 147



dalam sekolah. Sekolah mempunyai fungsi sebagai pembina dan pendidikan moral. Sekolah hendaknya mengusahakan lapangan bagi tercapainya pertumbuhan pengembangan mental dan moral pesertadidik. Dengan demikian sekolah merupakan lapangan sosial bagi anak-anak, di mana pertumbuhan mental, moral, dan sosial serta segala aspek kepribadiaan dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah sekolahan harus mempunyai metode dan strategi yang efektif dalam pelaksanaannya selain itu pendidikan agama hendaknya dilakukan secara intensif berkesinambungan, baik dalam kelas maupun di luar kelas. F. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan moral? 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja!. 3. Apa yang dengan perilaku menyimpang? 4. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja? 5. Bagaimana peran sekolah dalam membentuk perilaku berkarakter moral pada pelajar?

148


Perubahan Sosial

PAKET 9 PERUBAHAN SOSIAL

Bagian ini membahas tentang perubahan sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Pendidikan sangat menaruh perhatian pada perubahan sosial (social changes). Perubahan sosial dapat merupakan suatu kemajuan (progress) atau sebaliknya dapat suatu kemunduran (regress). Perubahan sosial tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga bisa berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan perlu merespon gejala perubahan sosial. Pendidikan yang tidak memperhatikan perubahan sosial, maka pendidikan itu akan ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan pendidikan akan kehilangan elan vitalnya dalam dinamika sosial. Sebagai pendidik/guru, pengetahuan tentang perubahan sosial akan sangat membantu untuk mengantarkan anak didik memasuki dunianya. Hakekat pendidikan adalah mengantarkan anak didik bisa eksis dan berkembang untuk zamannya kelak. Oleh sebab itu diperlukan sikap antisipatif dan rsponsif terhadap perubahan tersebut yang diharapkan berdampak positif bagi proses pembelajaran. A. Konsep Dasar Perubahan Sosial Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan apa yang tejadi saat ini dengan beberapa tahun yang lalu, maka akan banyak ditemukan perubahan baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat. Perubahanperubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada. Manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik. Sebagai contoh kasus, dahulu keluarga sepenuhnya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang belum dewasa, sumber pengetahuan (pendidikan) dan keterampilan serta sumber ekonomi. Namun, pada masa sekarang, fungsi keluarga mengalami 149


Perubahan Sosial

perubahan. Anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dari keluarga, tetapi juga melalui berbagai media massa, seperti televisi, radio, koran, dan internet. Ada beberapa ahli sosiologi yang memberikan definisi perubahan sosial, antara lain: 1 a. Emile Durkheim Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. b. J.L Gillin dan J.P Gillin Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompoisisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. b. Kingsley Davis Mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahanperubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. c. William F. Ogburn Mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. d. Selo Soemardjan Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembagalembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang 1

Disarikan dari beberapa sumber. Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial, diakses 20 Nopember 2013. Lihat juga Ankle Hooguelt, Sosiologi Sedang Berkembang (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), 56. 150


Perubahan Sosial

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2 e. Samuel Koening Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern. f. Mac Iver Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, sistem sosial, dan norma. Perubahan tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat tertentu. Tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial, gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. 3. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. 4. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. 3 2

Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, , 1974), 23. 3 Robert M.Z. Lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4–6 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, 1985), 79. 151


Perubahan Sosial

Menurut teori sosiologi pendidikan yang dikemukan Wilbur B. Brookover, bahwa perubahan masyarakat yang disebut social order terjadi dalam empat fase, yaitu: Fase pertama, masyarakat tidak mau mengalami perubahan yang datang, baik dipaksakan atau datang mempengaruhinya. Semua perubahan yang datang akan ditolak, karena masyarakat ini berpegang teguh kepada norma yang ada yang dianggap baik dan melindungi mereka dari bencana. Bagi masyarakat ini perubahan merupakan faktor yang merusak tatanan kehidupan sosial. Bila terjadi perubahan justru akan menimbulkan kegoncangan dan konflik dalam masyarakat, sehingga akan terjadi ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Pada kelompok ini pendidikan tidak bisa berkembang dan bersifat status quo, di mana masyarakat berusaha mengekalkan tradisi dan keadaan yang sudah ada. Fase kedua, masyarakat mengalami kebimbingan dalam menerima perubahan. Masyarakat ini hanya menerima perubahan bila tidak bertentangan dengan kebudayaan mereka. Bahkan jika perubahan yang datang dapat mengkokohkan budaya mereka, maka budaya dan perubahan itu akan mereka adopsi. Fase ketiga, masyarakat sudah mulai menerima perubahan sosial, sehingga mereka mempersiapkan generasi penurus mereka melalui pendidikan. Dengan demikian perubahan yang akan dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu, bahkan dapat dipercepat melalui proses pendidikan. Bagi masyarakat yang berada pada fase social order ketiga ini peranan pendidikan sangat penting bagi mereka, karena “education as an agency of change”. Maka lembaga-lembaga pendidikan akan memberikan berbagai pengalaman kepada peserta didik dan masyarakatnya, baik ilmu, teknologi maupun keterampilan untuk menghadapi masa depan. Fase keempat, masyarakat telah mengalami kemajuan yang sangat tinggi, sehingga dikelompokkan ke dalam masyarakat yang sudah established, yaitu kelompok masyarakat yang sudah mapan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 152


Perubahan Sosial

dan keamanan, sehingga tidak disibukkan oleh masalah-masalah kecil, seperti kesehatan, penyakit menular, kemiskinan atau perumahan. 4 Dari gambaran di atas, tampak bahwa masyarakat betapapun statisnya, cepat atau lambat pasti mengalami perubahan, walaupun perubahan yang dilalui oleh masyarakat itu setapak demi setapak. Di dalam menghadapi perubahan atau kemajuan, generasi penerus atau peserta didik harus dipersiapkan agar mereka dapat beradaptasi dengan baik, sehinga tidak menjadi generasi yang telat menyikapi perubahan dan kemajuan. Di sinilah tugas pendidikan untuk mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang peka terhadap perubahan Anggota masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 1. Kelompok bersikap statis, yaitu yang selalu ingin mempertahankan yang sudah lama. Orang-orang yang semacam ini tidak mau melihat adanya perubahan di dalam masyarakat tempat hidupnya. Jika ada sesuatu yang baru, selalu saja mereka ingin menoloknya. 2. Kelompok bersikap dinamis, yaitu yang menghendaki adanya halhal yang baru dan maju. Mereka ini termasuk orang yang kreatif dan dinamis, yang ingin memajukan cara hidup, ingin kemakmuran dan kesejahteraan. 5 Kelompok kedua inilah yang akan menjadi agen pembangunan masyarakat dan pendorong masyarakat untuk maju. Oleh karena itu, tugas pendidikan mencetak individu anggota masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk maju, berpikir kreatif, dinamis, dan inovatif, sehingga mereka dapat menjadi agen pembangunan masyarakat bangsanya. B. Teori-Teori Perubahan Sosial Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan social merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup 4

Wilbur B. Brookover, Sociological Education (New York: American Book Company, 1995),37-78. 5 Abu Ahmadi, et. al, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 227. 153


Perubahan Sosial

manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut. 1. Teori Evolusi (Evolution Theory) Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. 6 Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 7 Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhankebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Contoh, perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Menurut Soekanto, teori tersebut digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

6

Charles F. Andrian, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 34. 7 Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 10-36. 154


Perubahan Sosial

a. Unilinear Theories of Evolution Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer. b. Universal Theories of Evolution Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. c. Multilined Theories of Evolution Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahaptahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. 8 Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, ada beberapa kelemahan dari Teori Evolusi yang perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah sebagai berikut. a. Data yang menunjang penentuan tahapan-tahapan dalam masyarakat menjadi sebuah rangkaian tahapan seringkali tidak cermat. b. Urut-urutan dalam tahap-tahap perkembangan tidak sepenuhnya tegas, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang mampu melampaui tahapan tertentu dan langsung menuju pada tahap berikutnya, dengan kata lain melompati suatu tahapan. Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang justru berjalan mundur, tidak maju seperti yang diinginkan oleh teori ini. 8

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta, Rajawali Press 1987), 18. 155


Perubahan Sosial

c.

Pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial akan berakhir pada puncaknya, ketika masyarakat telah mencapai kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Pandangan seperti ini perlu ditinjau ulang, karena apabila perubahan memang merupakan sesuatu yang konstan, ini berarti bahwa setiap urutan tahapan perubahan akan mencapai titik akhir. Padahal perubahan merupakan sesuatu yang bersifat terusmenerus sepanjang manusia melakukan interaksi dan sosialisasi.

2. Teori Konflik (Conflict Theory) Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini. a. Setiap masyarakat terus-menerus berubah. b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. c. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. d. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya. 3. Teori Fungsionalis (Functionalist Theory) Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis 156


Perubahan Sosial

untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial (cultural lag). Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn. Secara lebih ringkas, pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut. a. Setiap masyarakat relatif bersifat stabil. b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. c. Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi. d. Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat. 4. Teori Siklis (Cyclical Theory) Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan social merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Sementara itu, beberapa bentuk Teori Siklis adalah sebagai berikut. 157


Perubahan Sosial

a. Teori Oswald Spengler (1880–1936) Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami empat tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun. b. Teori Pitirim A. Sorokin (1889–1968) Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi. 1. Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. 2. Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal. 3. Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. c. Teori Arnold Toynbee (1889–1975) Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya. C. Pendidikan dan Perubahan Sosial Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial: (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi 158


Perubahan Sosial

tingkat ekonomi sosial tradisional, dan (5) melakukan perubahanperubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-usaha sekolah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah dan rasional sebagai lawan dan nilai-nilai dan pandangan hidup lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan keberanian menanggung resiko, semua itu telah diajarkan oleh sekolah sekolah sejak proses modernisasi dari perubahan sosial Dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya. Lembaga-lembaga pendidikan disamping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (cultural diffussion). Kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilainilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial yang berkelanjutan. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan untuk menanamkan 159


Perubahan Sosial

keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan dalam era abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Cara-cara berpikir dan sikap-sikap tersebut akan melepaskan diri dari ketergantungan dan kebiasaan berlindung pada orang lain, terutama pada mereka yang berkuasa. Pendidikan ini terutama diarahkan untuk mempenoleh kemerdekaan politik, sosial dan ekonomi, seperti yang diajukan oleh Paulo Freire. Dalam banyak negara terutama negaranegara yang sudah maju, pendidikan orang dewasa telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga masalah kemampuan kritis ini telah berlangsung dengan sangat intensif. Pendidikan semacam itu telah berhasil membuka mata masyarakat terutama didaerah pedesaan dalam penerapan teknologi maju dan penyebaran penemuan baru lainnya. Pengaruh dan upaya pengembangan berpikir kritis dapat memberikan modifikasi (perubahan) hierarki sosial ekonomi. Oleh karena itu pengembangan berpikir knitis bukan saja efektif dalam pengembangan pnibadi seperti sikap berpikir kritis, juga berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai-nilai manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak baik politik, sosial maupun ekonomi. Bila dalam masyarakat tradisional lembaga-lembaga ekonomi dan sosial didominasi oleh kaum bangsawan dan golongan elite yang berkuasa, maka dengan semakin pesatnya proses modernisasi tatanan-tatanan sosial ekonomi dan politik tersebut diatur dengan pertimbangan dan penalaran-penalaran yang rasional. Oleh karena itu timbullah lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan politik yang berasaskan keadilan, pemerataan dan persamaan. Adanya strata sosial dapat terjadi sepanjang diperoleh melalui cara-cara objektif dan keterbukaan, misalnya dalam bentuk mobilitas vertikal yang kompetitif.

160


Perubahan Sosial

D. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, sistem sosial, dan norma. Perubahan tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat tertentu. 2. Teori-teori sosiologi yang merespons perubahan sosial meliputi: teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklis. 3. Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial: (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaankelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan (5) melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusiinstitusi tradisional yang telah ketinggalan. E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial! 3. Jelaskan teori-teori perubahan sosial! 4. Apa yang dimaksud perubahan progress dan perubahan regress? 5. Bagaimana peran pendidikan dalam merespons perubahan sosial?

161


Kesetaraan Gender

PAKET 10 KESETARAAN GENDER Bagian ini mendiskusikan tentang kesetaraan gender. Sebagai sebuah konstruk budaya dan sosial, gender memang telah memberikan makna terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat membuat pembagian kerja atau peran antara lakilaki dan perempuan. Akan tetapi pembagian peran tersebut dalam kenyataannya tidak didasarkan pada asas kesetaraan dan keadilan, bahwa lak-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia. Realita yang terjadi adalah pembagian peran laki-laki dan perempuan lebih banyak didasarkan pada budaya patriarki, yaitu budaya yang lebih banyak didominasi oleh peran lakilaki. Bagaimana pendidikan dapat merubah mindset peserta didik tentang peran gender dalam masyarakat? Berikut uraiannya.

A. Konsep Dasar Gender Gender (pengucapan bahasa Indonesia: gènder) dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO (World Health Organization) memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat." 1 Konsep gender berbeda dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang bersifat biologis, walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks dan gender dapat saling dipertukarkan. Dalam isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), gender dikaitkan dengan orientasi seksual. Seseorang yang merasa identitas gendernya 1

Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/LGBT, diakses 30 Nopember 2013. 162


Kesetaraan Gender

tidak sejalan dengan jenis kelaminnya dapat menyebut dirinya "intergender", seperti dalam kasus waria (wanita pria). 2 Dalam konsep gender, yang dikenal adalah peran gender individu di masyarakat, sehingga orang mengenal maskulinitas dan femininitas. Sebagai ilustrasi, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminin dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminin itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. 3 Sebagai sebuah konstruk budaya dan sosial, gender memang telah memberikan makna terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat membuat pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pembagian peran tersebut dalam kenyataannya tidak didasarkan pada azas kesetaraan dan keadilan, bahwa lak-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia. Realita yang terjadi adalah pembagian peran laki-laki dan perempuan lebih banyak didasarkan pada budaya patriarki, yaitu budaya yang lebih banyak didominasi oleh peran laki-laki. Pengingkaran atas azas kesetaraan dan keadilan ini telah melahirkan banyak kesengsaraan bagi kaum perempuan, bukan hanya kesengsaraan secara fisik, tapi juga secara psikologis. Kesengsaraan secara fisik dan psikologis yang diterima oleh perempuan dapat dilihat dalam bentuk kekerasan kepada perempuan. Secara statistik kasus kekerasan pada perempuan pada tahun 2004 mencapai 14.020 kasus. Angka ini mengalami kenaikan hampir 100 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 7.787 di tahun 2003. Dari 14.020 kasus KTP (kekerasan terhadap perempuan) ini sebanyak 4.310 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2.470 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi dalam rumah atau komunitas, 562 kasus trafiking 2 3

Ibid.. Ibid.. 163


Kesetaraan Gender

dan 302 kasus merupakan kasus yang pelakunya adalah aparat negara. 4 Menurut catatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahunnya angka KTP ini terus meningkat, pada tahun 2001 ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan, telah mencatat sebanyak 3.160 kasus dan mengalami peningktan pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus KTP (JP Online, 2005). Kekerasan yang dialami oleh perempuan secara umum merupakan refleksi dari budaya dominasi laki-laki. Akibat lain dari adanya ketidakadilan dan kesetaraan gender adalah munculnya rasa tidak percaya diri (self confidance) pada diri perempuan, karena memandang dirinya sebagai ”kaum ke dua” setelah kaum laki-laki. Konsep diri yang negatif dalam diri kaum perempuan inilah yang akhirnya menimbulkan perasaan rikuh, malu, merasa bersalah, tidak berdaya, tidak pantas, ketika harus berkiprah dalam masyarakat bersama-sama dengan kaum laki-laki. Sehingga perasaan-perasaan tersebut menggiring kaum perempuan untuk menghindari kompetisi dengan kaum laki-laki, dengan memilih peranperan domestik yang membuat mereka merasa ”nyaman dan aman” atau peran-peran yang tidak menimbulkan kompetisi dengan kaum laiki-laki dan secara langsung sudah menjadi ketetapan masyarakat bahwa peran tersebut cocok untuk kaum perempuan (misalnya sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-Kanak, perawat dan lain sebagainya). Kalau kita gali lebih dalam lagi masih banyak lagi data-data yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat kita, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender ini masih menjadi masalah. Salah satu penyebabnya adalah belum dipahaminya secara tegas identitas diri perempuan maupun laki-laki, apakah sebagai identitas kodrati, sosial, dan biologi. Ketika fakta telah ditemukan, bahwa ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam masyarakat berakar pada pembagian peran sosial laki dan perempuan, maka perlu adanya usaha untuk 4

Jurnal Perempuan.Com, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2004”. 164


Kesetaraan Gender

menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, karena jika tidak, proses perendahan martabat kemanusiaan dalam masyarakat akan selalu berlangsung terus. Salah satu usaha yang perlu ditekan sejak awal adalah bagaimana membuka wawasan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu elemen penting untuk membentuk tatanan masyarakat madani, yaitu tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Hal pertama dan penting untuk diperhatikan dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah pemahaman tentang konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat penting karena pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalanpersoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan, karena ada keterkaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. 5 B. Perbedaan Jenis Kelamin (Seks) dan Gender Pemahaman konsep tentang gender dan seks seringkali mengalami kerancuan dan saling tumpang tindih, sehingga hal ini meyebabkan ketidakjelasan makna gender dan seks yang berakibat timbulnya kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mansour Fakih, perlu dibedakan antara kata gender dengan kata seks sehingga menjadi jelas apa yang dimaksud dengan konsep gender dan apa yang dimaksud konsep seks. 6 Seks (jenis kelamin) mempunyai arti pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Berdasarkan konsep seks ini terjadilah pensifatan bahwa laki-laki mempunyai penis, jakun 5

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 6 Ibid.. 165


Kesetaraan Gender

(kalamenjing), dan mengeluarkan sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, mempunyai alat untuk menyusui. Masing-masing ciri-ciri biologis yang dianugerahkan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, tidak dapat saling dipertukarkan. Laki-laki misalnya, tidak dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Sebaliknya perempuan tidak memiliki penis dan tidak dapat mengeluarkan sperma. Lihat perbedaan konsep seks dan konsep gender: 7 Bagan 1: Perbedaan Konsep Seks dan Konsep Gender SEKS Biologis Pemberian Tuhan Kodrat alami Tidak dapat diubah Peran seks: Laki-laki: Produksi Perempuan: Reproduksi (haid, hamil, melahirkan, menyusui, dll)

GENDER Kultur, adat istiadat Bentukan, Diajarkan melalui proses sosialisasi internalisasi Konstrusi sosial Dapat diubah (dinamis) Peran gender: Memasak, mencuci, merawat anak dan orang tua, mendidik anak, bekerja di luar, menjadi tenaga profesional, dan sebagainya.

Berbeda dengan konsep seks, gender dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut Nazaruddin Umar, gender dapat diartikan sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. 8 Berdasarkan pengertian gender yang demikian ini, 7

Sutinah, “Gender dan Kajian Tentang Perempuan”, dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Pengantar Teks dan Terapan (Jakarta: Prenada Media, 2004). 8 Nazaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1999). 166


Kesetaraan Gender

maka muncullah pandangan bahwa perempuan itu memiliki sifat yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai pribadi yang meiliki karateristik kuat, rasional, dan perkasa. Pembedaan sifat-sifat antara laki-laki dan perempuan tersebut sebenarnya bisa saling dipertukarkan, artinya bisa saja seorang lakilaki memiliki sifat yang lembut, emosional, atau keibuan, sementara perempuan mempunyai sifat yang sangat kuat, perkasa, tegar dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perbedaan pengertian antara konsep gender dan konsep seks dapat dilihat dalam bagan berikut: 9 Bagan 2: Perbedaan antara jenis kelamin dan gender beserta contohnya Jenis Contoh Gender Contoh Kelamin 1. Tidak Alat 1. Dapat Peran dalam dapat kelamin berubah kegiatan seharidirubah laki-laki hari, seperti lebih dan banyak perempuan perempuan jadi juru masak jika di rumah, tapi lebih banyak laki-laki jika ada di restoran. 2. Tidak Jakun pada 2. Dapat Peran di bidang dapat laki-laki dipertukar profesi, laki-laki dan dan perempuan dipertuka kan payudara bisa saling rkan pada bertukar peran. perempuan 3. Berlaku Status 3.tergantung Di pulau jawa, sepanjang sebagai kepada pada zaman 9

Ibid.. 167


Kesetaraan Gender

masa

4. berlaku di manapun berada

5. Merupaka n kodrat Tuhan

laki-laki dan perempuan

Di rumah, kantor, dan di manapun berada seorang laki-laki tetap lakilaki dan perempuan tetap perempuan Laki-laki memiliki ciri-ciri utama yang berbeda dengan ciri-ciri

kebudaya an

4. tergantung pada budaya setempat

5. Bukan merupkan kodrat Tuhan

penjajahan Belanda kaum perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, perempuan memiliki kebebasan untuk mengikuti pendidikan. Pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dikarenakan budaya setempat, antara lain: diutamakan untuk menjadi perawat, guru TK, pengasuh anak Pengaturan jumlah anak dalam suatu keluarga

168


Kesetaraan Gender

6. Ciptaan Tuhan

utama perempuan . Misal: jakun Perempuan bisa haid, hamil, melahirkan , dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa

6. Buatan manusia

Laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, RW, Kepala desa, bahkan presiden.

Pada awalnya, istilah gender dan seks digunakan orang secara rancu, dan orang belum tertarik untuk membedakan antara seks dan gender, karena persepsi yang berkembang di dalam masyarakat, perbedaan gender sebagai akibat adanya perbedaan jenis kelamin. Tetapi apakah benar bahwa perbedaan jenis kelamin telah melahirkan perbedaan gender? Umar menjelaskan bahwa aksesoris organ reproduksi pada manusia ditentukan oleh faktor organ penentu jenis kelamin, yaitu laki-laki memiliki buah pelir (testis) dan perempuan memiliki ovarium. Kedua organ ini sangat berperan dalam pembentukan komposisi kimia dalam tubuh manusia. 10 Buah pelir bagi laki-laki mempunyai fungsi untuk memproduksi hormon testoterone, suatu hormon pembawa sifat kejantanan dan sekaligus menentukan struktur organik laki-laki. Hormon ini berfungsi untuk memproduksi sperma, mengatur perkembangan tulang, pergerakan otot, penyimpanan lemak, perilaku seksual, pola raut muka, pelebaran dada, penegakan tulang rawan, dan ketajaman suara. Adapun ovarium bagi perempuan memproduksi 10

Ibid.. 169


Kesetaraan Gender

hormon prolactin, extrogen, dan progesteron. Dua jenis yang terakhir sangat berpengaruh dalam pembentukan sifat-sifat dasar perempuan. Secara genetika komposisi kimia tubuh laki-laki lebih kompleks dari pada perempuan. Kehadiran kromosom Y pada lakilaki memungkinkan terjadinya tambahan kontrol pada berbagai jaringan sel pada tubuh laki-laki. Kekhususan –kekhususan inilah yang menjadi alasan bagi kalangan ilmuwan untuk menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kekhususan-kekhususan yang akan berpengaruh secara psikologis dan sosiologis. Akibat dari perbedaan hormonal dalam tubuh, menimbulkan perbedaan prilaku pada makhluk hidup, misalnya jenis kelamin jantan/laki-laki lebih agresif dari pada jenis betina/perempuan. Dengan demikian, secara fisik-biologis laki-laki dan perempuan tidak hanya dibedakan secara bentuk jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologis lainnya, melainkan komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaanperbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibat-akibat fisik-biologis, seperti laki-laki mempunyai suara lebih besar, berkumis, berjenggot, dada datar, dan pinggul lebih ramping. Sementara pada wanita suara lebih bening, buah dada lebih menonjol, pinggulnya lebih lebar, dan organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Unger (dalam Umar, 1999) misalnya, mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut: 11 Tabel: Perbedaan Emosional dan Intelektual Laki-Laki (Maskulin) • Sangat agresif • Independen • Tidak emosional 11

Perempuan (feminin) • Tidak terlalu agrsif • Tidak terlalu independen • Lebih Emosional

Ibid.. 170


Kesetaraan Gender

• Dapat menyembunyikan emosi • Lebih obyektif • Tidak mudah terpengaruh • Tidak submisif • Sangat menyukai eksakta • tidak mudah goyah menghadapi krisis • Lebih aktif • Lebih kompetitif • Lebih logis • Lebih mendunia • Lebih terampil berbisnis • Lebih terus terang • Lebih memahami perkembangan dunia • Tidak mudah tersinggung • Suka berpetualang • Lebih mudah mengatasi persoalan • Jarang menangis • Umumnya selalu tampil sebagai pemimpin • Penuh percaya diri • Lebih banyak mendukung sikap agresif • Lebih ambisi • Lebih mudah membedakan rasa dan rasio • Lebih merdeka • Tidak canggung dalam penampilan • Pemikiran lebih unggul

• Sulit menyembunyikan emosi • Lebih subyektif • Mudah terpengaruh • Lebih submisif • Kurang menyenangi eksakta • Mudah goyah menghadapi krisis • Lebih pasif • Kurang kompetitif • Kurang logis • Berorientasi ke rumah • Kurang terampil berbisnis • Kurang berterus terang • Kurang memahami perkembangan dunia • Mudah tersinggung • Tidak suka berpetualang • Sulit mengatasi persoalan • Lebih sering menangis • Tidak umum tampil sebagai pemimpin • Kurang rasa percaya diri • Kurang senang sikap agresif • Kurang ambisi • Sulit membedakan antara rasa dan rasio • Kurang merdeka • Lebih canggung dalam penampilan • Pemikiran kurang unggul 171


Kesetaraan Gender

• Lebih bebas berbicara

• Kurang bebas berbicara

Daftar perbedaan perkembangan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan jenis kelamin, anatomi tubuh, dan komposisi kimia, yang disebutkan oleh Unger tersebut, banyak ditentang oleh para aktivis feminis. Menurut para aktivis feminis, bahwa antara laki-laki dan perempuan memang terdapat perbedaan secara biologis, akan tetapi perbedaan tersebut tidak langsung mempengaruhi prilaku sehingga muncul perbedaan gender. Menurut para feminis, perbedaan gender yang ada di masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan (sosial dan budaya). Untuk memperkuat argumennya dan memperlemah persepsi masyarakat, para feminis mengemukakan bukti-bukti bahwa tidak semua masyarakat menempatkan perempuan sebagai kelas dua. Sejumlah masyarakat primitif memberikan peran gender yang sama pada laki-laki dan perempuan (Lindsey, dalam Umar,1999). Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Margaret Mead pada tahun 1935-1963 menemukan ada tiga suku di New Guinea bahwa perempuan adalah penyedia utama makanan bagi keluarganya, mencukur kepalanya, tidak memakai perhiasan, dan mendominasi laki-laki, sedangkan laki-laki asyik dengan kecantikan dan sifat romantis, serta menghabiskan waktunya dengan menggosip. Sebenarnya, para ahli genetika pun mengakui, bahwa manusia adalah makhluk biologis yang mempunyai karakteristik tersendiri, perkembangan kesadaran, dan kecerdasannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor genetika saja, tetapi juga faktor lingkungan. Akan tetapi, manakah yang lebih kuat mempengaruhi perkembanagan manusia, apakah faktor genetika atau faktor lingkungan masih menjadi perdebatan. Kalau memang perkembangan manusia tidak mutlak langsung dipengaruhi oleh genetika, tetapi ada faktor lingkungan yang juga memberi kontribusi terhadap perkembangan dan prilaku manusia,

172


Kesetaraan Gender

maka bagaimana proses terjadinya perbedaan jenis kelamin memunculkan perbedaan gender di masyarakat? Pada saat laki-laki dan perempuan dilahirkan ke dunia, memang ada hal-hal yang berbeda. Perbedaan yang dapat dilihat adalah perbedaan jenis kelamin, anatomi tubuh, dan komposisi hormon antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah realitas dan menjadi ”kodrat” manusia dan tidak dapat dipertukarkan. Akan tetapi perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan ternyata telah menimbulkan perbedaan peran antara lakilaki dan perempuan secara sosio-kultural. Perempuan lebih dekat dengan aktivitas domestik karena kemampuan kodratnya untuk hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, ditambah stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang sabar, lembut, dan keibuan. Sedangkan laki-laki lebih dekat dengan dunia publik, karena stereotip bahwa laki-laki adalah makhluk yang kuat, aktif, dan tanggung jawab, suka berpetualang, dapat menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Padahal, ketika laki-laki dan perempuan baru lahir dan masih bayi, label-label sosial (gender) yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan tidak nampak. Baik bayi laki-laki maupun perempuan sama-sama menangis, tertawa, dan lain sebagainya, yang tidak dapat dibedakan. Karakteristik maskulin dan feminim mulai tampak ketika orang tua memikirkan nama, baju, mainan, dan apa yang pantas atau boleh bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aturan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki ini, orang tua membentuk anak lakilaki memiliki sifat maskulin yang dominan, dan anak perempuan memiliki sifat feminim yang dominan. Kondisi ini menyebabkan munculnya pemisahan (dikotomi) peran laki-laki dan perempuan dalam sektor domestik dan publik secara tegas di masyarakat. Pandangan-pandangan masyarakat yang menekankan peran perempuan dalam urusan rumah tangga serta lakilaki dalam urusan publik telah menyatu dan menjadi elemen penting dalam sebagian budaya masyarakat yang tersosialisasikan dan 173


Kesetaraan Gender

dilestarikan dalam proses sejarah yang panjang dan kompleks secara turun temurun dan melingkupi seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada umumnya pengukuhan dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan melalui sosialisasi yang terus menerus dalam keluarga, sekolah, agama, dan negara sehingga dirasakan sebagai suatu kebenaran baku yang harus diterima begitu saja. Kenyataan sosial, perempuan dibentuk sebagai pribadi yang lembut, tidak asertif, dan cenderung mengalah, sementara laki-laki ditampilkan sebagai pribadi yang besar, kuat, asertif, dan dominan. Perempuan dituntut untuk tampil menarik, bersih dan rapi, berpakaian tertentu, dan sebagainya yang berbeda dari laki-laki. Berdasarkan pada perbedaanperbedaan stereotip gender tersebut, pada proses berikutnya lahirlah perbedaan-perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. C. Pendidikan dan Kesetaraan Gender Pendidikan merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mentransformasikan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Demikian pula budaya yang berbias gender dapat berkembang dan tetap ada tidak lepas dari proses pendidikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Sehingga munculnya perbedaan gender di masyarakat merupakan estafet dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan yang tidak berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender. Proses pendidikan yang sedemikian strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai, budaya, ataupun pandangan seringkali tidak disadari telah mengembangkan budaya ketidak adilan gender. Dalam pendidikan formal di sekolah misalnya, para pendidik baik guru maupun orang tua menganggap bahwa mereka telah memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan secara sama dan adil. Padahal, menurut Marry Astuti, guru dan orang tua tidak menyadari, tidak mengetahui, dan tidak memperhatikan apakah buku-buku pelajaran yang dipakai di sekolah benar-benar adil gender, dan apakah 174


Kesetaraan Gender

kurikulum yang diterapkan termasuk kegiatan ekstra kurikuler tidak bias gender? 12 Ketidaktahuan guru ataupun orang tua dapat dipahami mengingat konsep gender yang masuk ke Indonesia baru sekitar tahun 1990-an. Konsep gender yang sering dicampuradukkan dengan feminisme relatif baru. Ketidakpekaan guru, termasuk juga guru perempuan terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan gender juga dapat dimengerti karena selama ini tidak ada keberanian untuk mendobrak kemapanan yang ada. Pendidikan selain berfungsi untuk menurunkan atau mentransformasi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, juga mempunyai fungsi untuk mengubah prilaku ke arah yang lebih baik. Fungsi inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mendekonstruksi pandangan-pandangan yang tidak mendukung semangat kesetaraan dan keadilan gender. Untuk menumbuhkan generasi yang sadar akan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pendidikan formal di sekolah adalah jangan sampai guru atau pendidik berpikir mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Keduanya harus diberi akses yang sama, dan berpikir bahwa keduanya adalah potensi sumber daya manusia yang sama. Reformasi terhadap konsep, sistem dan praksis pendidikan formal yang paham gender sangat diperlukan, sehingga pendidikan dapat digunakan untuk mengubah persepsi yang kurang benar terhadap sumber daya perempuan dan sumber daya laki-laki. Oleh karena itu, yang mendesak dilakukan adalah merevolusi mind set (pola pikir) guru tentang relasi laki-laki dan perempuan, mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran yang berparadigma sadar gender harus segera dilakukan.

12 Mary Astuti, “Pendidikan Berspektif Gender”, Journal Basis, Nomor 07-08 Tahun ke-49, Juli-Agustus.

175


Kesetaraan Gender

D. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Gender (pengucapan bahasa Indonesia: gènder) dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO (World Health Organization) memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat." 2. Pemahaman konsep tentang gender dan seks seringkali mengalami kerancuan dan saling tumpang tindih, sehingga hal ini meyebabkan ketidakjelasan makna gender dan seks yang berakibat timbulnya kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Seks (jenis kelamin) mempunyai arti pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Berbeda dengan konsep seks, gender dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. 3. Pendidikan berfungsi untuk menurunkan atau mentransformasi nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, juga mempunyai fungsi untuk mengubah prilaku ke arah yang lebih baik. Fungsi inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mendekonstruksi pandangan-pandangan yang tidak mendukung semangat kesetaraan dan keadilan gender. Untuk menumbuhkan generasi yang sadar akan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pendidikan formal di sekolah adalah jangan sampai guru atau pendidik berpikir mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Keduanya harus diberi akses yang sama, dan berpikir bahwa keduanya adalah potensi sumber daya manusia yang sama. 176


Kesetaraan Gender

E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan gender? 2. Jelaskan perbedaan seks dan gender? 3. Mengapa terjadi perbedaan peran gender di masyarakat? 4. Bagaimana Islam memandang gender? 5. Jelaskan peran pendidikan dalam mensosialisasikan kesetaraan gender?

177


Pendidikan dan Politik

PAKET 11 PENDIDIKAN DAN POLITIK

Bagian ini mendiskusikan tentang hubungan pendidikan dan dunia politik. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari urusan politik. Dalam tataran filosofis, filsafat pendidikan pada suatu negara dibangun atas ideologi politik suatu negara yang bersangkutan. Di Indonesia, misalnya, filsafat pendidikannya merupakan refleksi ideologis dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada tataran praktis, kebijakan-kebijakan pendidikan merupakan artikulasi dari hasil keputusan politik sebagai cermin untuk mengimplementasikan dasar ideologis negara Pancasila untuk rakyatnya. Berbagai kebijakan pendidikan tentu akan berdampak langsung pada para stakeholders pendidikan, seperti masyarakat, orang tua, dan terutama anak didik. Kebijakan pemerintaha di bidang Ujian Akhir Nasional (UNAS), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan sebagainya, tentu langsung berdampak pada masyarakat, terutama anak didik. Dinamika hubungan timbal-balik antara dunia pendidikan dengan dunia politik tidak hanya terjadi di sektor praksis pendidikan saja, tetapi juga terkait dengan diskursus-diskursus besar kenegaraan seperti perkembangan demokratisasi, persoalan korupsi, dan civil society. Dalam konteks ini, pendidikan dituntut memberikan kontribusi untuk mempercepat pendewasaan demokrasi dan civil society, serta mencegah terjadinya korupsi. A. Konsep Demokrasi Pengertian demokrasi dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang: tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi dikatakan berasal dari bahasa Yunani: demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos berarti pemerintahan, kekuasaan, atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demo-cratein atau demo-cratos (demokrasi) adalah keadaan 178



negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. 1 Sementara pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan sebelumnya menunjukkan arti yang sangat beragam. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai demokrasi, seperti: 1. Joseph A. Schmeter menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; 2. Sidney Hook menyatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; 3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih; 4. Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi dengan pengertian sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas

1

Dede Rosyada, dkk., Pendidikan Civic Education (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), 110.; lihat juga Lorens Bagus, Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 154-155.

179



prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 2 Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sebagai sistim bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaran negara maupun pemerintahan. Kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: (1) pemerintahan dari rakyat (government of the people); (2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan (3) pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Dengan demikian, suatu pemerintahan akan dikatakan demokratis jika ketiga hal tersebut dilakukan dan ditegakkan dalam sistim pemerintahan. Pengertian pemerintahan dari rakyat berkaitan erat dengan pemberian legitimasi kekuasaan. Berkaitan dengan pemberian pengakuan kekuasaan, posisi rakyat sangat penting. Rakyat memegang peranan penting untuk mengakui atau pun tidak mengakui sebuah regim kekuasaan. Masalah legitimasi kekuasaan dari rakyat sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap pemerintahan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintahan dari rakyat memberikan pengertian bahwa pemegang kekuasaan harus menunaikan tugas sebaik mungkin karena rakyat telah memberikan mandat kekuasaan kepadanya. Sementara pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri atau pun golongan. Maka suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dalam pengawasan rakyat. Kontrol dan pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun melalui para wakil terpilih dalam suatu lembaga resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya pengawasan maka diharapkan akan terjadi check and balances pemerintah dan rakyat sehingga tumbuh kehidupan yang demokratis. 2

Dede Rosyada, op.cit., 110. 180



Sedangkan pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Maka di sini kepentingan rakyat harus lebih didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena itulah pemerintah harus berpartisipasi aktif mendengarkan suara rakyat dan kemudian mengakomodasikannya dalam berbagai kebijakan atau program aksi yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Maka berkenaan dengan ini kebebasan berpendapat dari rakyat untuk menyampaikan aspirasinya harus dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan. Meski terdapat beragam definisi dan implementasi demokrasi sebagaimana dipraktikkan di beberapa negara, sebenarnya ada unsurunsur dasar yang membuat suatu sistim dikatakan demokratis. Mahasin (2000: 75-76) menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam demokrasi, seperti: adanya partisipasi dan keikutsertaan rakyat (partisipation), adanya persatuan dalam pemilihan (contestation), penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan pers, dan keadilan sosial. Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berkala, bebas dan adil (free and fair) menjadi suatu keniscayaan. Pemilu dapat dijadikan sebagai sarana partisipasi warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan di kalangan ilmuwan politik telah menjadikan pelaksanaan Pemilu sebagai tolok ukur demokrasi sehingga terdapat ungkapan; no free election no democracy. Terdapat beberapa alasan mengapa Pemilu dianggap sangat penting bagi kehidupan demokrasi di sebuah negara; Pertama, melalui Pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui Pemilu akan terjadi pelembagaan konflik. Sistem demokrasi memang menuntut adanya kebebasan menyuarakan pendapat sehingga kondisi ini sangat potensial menimbulkan konflik. Maka dalam hal ini Pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan adil dapat dimanfaatkan

181



oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan menjadikan Pemilu sebagai sarana untuk berkompetisi. 3 Selanjutnya, Robert A. Dahl mencirikan sistem demokrasi dengan karakteristik: (1) pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang dipilih; (2) para wakil rakyat dipilih dalam pemilihan yang dilakukan secara jujur dan berkala, dan lazimnya tanpa paksaan; (3) semua orang dewasa berhak memilih dan dipilih; (4) warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai berbagai masalah politik tanpa ancaman hukuman berat; (5) warga negara berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum; (6) warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang independen, termasuk berbagai partai politik dan kelompok kepentingan. 4 Mengikuti pendapat A. Dahl tersebut, Juan Linz (dalam Bahtiar Effendi) memberikan pengertian yang lebih ketat mengenai demokrasi. Menurutnya, sebuah sistem dapat dikatakan demokratis jika; (1) memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk merumuskan preferensi politik mereka melalui jalur perserikatan, informasi, dan komunikasi; (2) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersaing secara teratur melalui cara-cara damai; (3) tidak melarang siapa pun untuk memperebutkan jabatan politik yang ada. 5 Dengan berbagai penjelasan tersebut, kiranya menjadi jelas bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep yang menuntut adanya semua unsur (misalnya; kebebasan untuk berpendapat, berserikat, serta pemilihan umum yang bebas dan terbuka) dapat dipenuhi. Dengan kata lain sebuah sistim akan dikatakan demokratis jika ada padanya semua unsur demokrasi. Maka dalam perspektif inilah rasanya praktik demokrasi yang ada di banyak negara belum dapat 3

Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004 (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 4. 4 Robert A. Dahl, Dillemmas of Pluralist Democracy: Autonomy Versus Control. (New York: Yale University, 1982), 10-11. dan, Bahtiar Effendi, Teori Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 106. 5 Bahtiar Effendy, ibid.. 182



dikatakan secara sempurna bersifat demokratis. Praktik demokrasi di beberapa negara belahan dunia jelas memiliki kelebihan dan kelemahan. Berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa praktik demokrasi memang tidak ada yang sempurna, maka dibutuhkan usaha-usaha yang mendukung pengembangan nilai-nilai demokrasi. Maka dalam konteks inilah keadaan sosial budaya masyarakat yang mendukung usaha penanaman nilai-nilai demokrasi harus dikondisikan. Keadaan sosial budaya yang dimaksud meliputi: (1) toleransi; (2) sikap saling mempercayai (trust); (3) komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara demokratis. 6 Ketiga unsur ini penting sebagai dasar untuk melakukan kompromi dan mengakomodasi berbagai kepentingan dan mengartikulasikan kebebasan individu dan masyarakat. Dari keadaan sosial budaya semacam inilah civic culture diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, konsep demokrasi dipraktikkan dalam sistem pemerintahan sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini dengan cara yang amat beragam. Dede Rosyada, membagi perkembangan praktik demokrasi di Indonesia dalam empat periode, yakni; perode 19451959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode 1998sekarang. 7 Batasan waktu dalam beberapa periode ini juga dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. 8 Periodesasi ini ditetapkan berdasarkan adanya kenyataan bahwa di masa-masa tersebut ada peristiwa penting dalam yang turut mempengaruhi praktik kehidupan demokrasi dalam sistim pemerintahan. 1. Demokrasi pada Periode 1945-1959 Demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi parlementer. Sepanjang periode 1945-1959 tampak demokrasi di Indonesia dipraktikkan dengan sangat menonjolkan peranan parlemen

6

Bahtiar Effendy, ibid., 164. Dede Rosyada, op.cit., 130-141. 8 Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 68-73. 7

183



dan partai-partai. Karena itulah praktik demokrasi periode ini disebut dengan demokrasi parlementer. 9 Demokrasi parlementer ditetapkan berdasarkan Undangundang Dasar 1950. Sistim parlementer secara umum menekankan adanya hubungan yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah perdana menteri. Perdana menteri memilih menteri-menteri tertentu untuk menjalankan pemerintahan sehingga terbentuk suatu kabinet. Setiap menteri dalam kabinet bertanggung jawab melaksanakan departemen pemerintahan tertentu. Dan kabinet secara keseluruhan (disebut sebagai pemerintahan) dipilih di dalam atau di luar jabatan eksekutif oleh mayoritas parlemen 10. Sistem parlementer juga menyatakan bahwa badan eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menterimenterinya memiliki tanggung jawab politik. 2. Demokrasi pada Periode 1959-1965 Periode ini ditandai dengan menguatnya peran presiden, terbatasnya peran partai-partai politik, masuknya pengaruh komunis, dan meningkatnya peran ABRI dalam kehidupan sosial politik. Merujuk pada diktum UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa periode kekuasaan presiden dibatasi sekurang-kurangnya lima tahun. Ketentuan ini memungkinkan seorang presiden dapat bertahan dalam periode lima tahunan dan tidak dapat dijatuhkan di tengah jalan kecuali jika melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sangat disayangkan jika pada periode ini terjadi beberapa peristiwa yang sangat bertentangan dengan UUD 1945. Sebut saja misalnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno telah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyah (DPR) hasil Pemilu, yang kemudian digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Fungsi DPRGR hanya sebatas pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrolnya dihilangkan. Selanjutnya di akhir periode 9

Ibid., 69. Dede Rosyada, op.cit., 78.

10

184



ini juga terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan melalui ketetapan MPRS Nomor III tahun 1963 yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno diangkat seumur hidup. Ketetapan ini jelas bertabrakan dengan UUD 1945 yang mengatur periodesasi kekuasaan presiden. Posisi presiden yang demikian kuat telah menyebabkan kehidupan demokrasi pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. 11 3. Demokrasi pada Periode 1965-1998 Periode ini diwarnai oleh usaha untuk meluruskan kembali arah kehidupan demokrasi dan penataan sistim pemerintahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS. Beberapa ketentuan yang dianggap melanggar konstitusi, seperti TAP MPRS Nomor III/1963, dibatalkan pemberlakuannya. Bahkan melalui TAP MPRS Nomor XIX/1966 dinyatakan secara tegas keinginan pemerintah untuk meninjau kembali produk-produk legislatif dari model demokrasi terpimpin. Periode demokrasi 1965-1998 diwarnai peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru, dari kepemimpinan Presiden Sukarno ke Presiden Suharto. Kosep demokrasi pada periode ini dipraktikkan dalam suatu sistem pemerintahan dengan berdasarkan pada Pancasila. Karena itulah demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi Pancasila. Tetapi memang harus diakui bahwa praktik demokrasi Pancasila tidak seindah yang dikonsepkan. Sepanjang era Orde Baru banyak dijumpai praktik kehidupan yang tampak tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Rusli Karim (dalam Dede Rosyada), 12 memberikan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang dapat dikatakan bertentangan dengan watak demokrasi, seperti; (1) dominasi peran ABRI; (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4) campur 11 12

Miriam Budiardjo, op.cit., 69. Dede Rosyada, op.cit., 134. 185



tangan pemerintah dalam urusan politik dan publik; (5) masa mengambang; (6) monoloyalitas ideologi negara [dalam kasus kebijakan penerapan Asas Tunggal, 1985]; (7) inkorporasi lembaga non pemerintah. Ketujuh kebijakan ini jelas menimbulkan pola hubungan pemerintah dan rakyat menjadi renggang; pemerintah menjadi dominan, sementara rakyat subordinat. Selama masa periode ini, pemerintah telah berhasil melaksanakan lima kali Pemilu; yakni pada 1971, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 4. Demokrasi pada Periode 1998-Sekarang Rezim Orde Baru akhirnya runtuh oleh seluruh kekuatan bangsa, utamanya mahasiswa. Harus diakui, mahasiswa sebagai kekuatan moral telah mampu menjalankan fungsinya dengan sangat baik sehingga memaksa Presiden Suharto menyerahkan tampuk kepemimpinan pada wakilnya, B. J. Habibi. Dengan jatuhnya rezim Orde Baru jelas membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Hampir semua komponen bangsa menaruh harapan yang demikian besar pada era baru yang sering disebut dengan Orde Reformasi atau Era Transisi. Era ini ditandai dengan runtuhnya hegemoni Golongan Karya (Golkar) yang telah begitu dominan selama lebih dari 30 tahun. Banyak kebijakan penting yang dilaksanakan pemerintah untuk memberikan kebebasan rakyat dalam menyuarakan aspirasinya, seperti pembebasan tahanan politik, jumlah partai politik tidak lagi dibatasi, dan kebebasan pers. Maka sesuai dengan agenda reformasi telah diadakan Pemilu, tepatnya pada 7 Juni 1999. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR baru yang diharapkan lebih representatif dari sebelumnya. Pemilu 1999 menggunakan sistim proporsional tertutup, artinya pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai. Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Keanggotaan KPU berasal dari wakil pemerintah, wakil partai, dan wakil masyarakat. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai dan menempatkan lima besar partai pemenang Pemilu, yakni; PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 186



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya pada era reformasi ini juga dilaksanakan untuk pertama kalinya Pemilu secara langsung tanggal 5 April 2004 dan 2009. Pemilu 2004 dan 2009 menggunakan sistim proporsional terbuka. Maksudnya adalah pemilih disamping memilih atau mencoblos tanda gambar partai politik, juga memilih atau mencoblos nama-nama dari partai politik yang dipilihnya. Pemilu 2004 memiliki makna strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan dengan tujuan memilih secara langsung lima lembaga negara sekaligus, yakni: DPR, DPRD, DPD, presiden, dan wakil presiden. Pada Pemilu sebelumnya, rakyat hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di legislatif. Sesuai dengan amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dan sistem ketatanegaraan berbentuk dua kamar (DPR dan DPD) sehingga perlu pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPD adalah lembaga perwakilan rakyat yang dirancang untuk mewakili kepentingan daerah. 13 B. Korupsi Korupsi berasal dari Bahasa Inggris, corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam Bahasa Latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumper yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Korupsi juga diartikan sebagai perilaku yang merusak atau mengandung pengertian penyalahgunaan atau penyimpangan. Wujud perilaku korupsi mencakup berbagai bentuk dan teknik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Bentuk perilaku korupsi dapat berupa perilaku yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Kelompok masyarakat yang melakukan

13

Asfar, op.cit., 59. 187



tindakan korupsi ini juga beragam dari lapisan bawah hingga lapisan atas dari berbagai profesi. Korupsi merupakan konsep yang dimaksudkan untuk menunjuk pada satu atau beberapa macam perilaku yang dinilai menyimpang atau menyalahi nilai-nilai atau norma-norma sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat di mana perilaku tersebut berlangsung. Macam-macam perilaku yang dimaksud dapat berupa: “penyuapan atau penyogokan (suap/sogok), pemerasan, dan nepotisme. Istilah terakhir ini menunjuk pada perekrutan atau pengangkatan pegawai atau pekerja atas dasar hubungan kekeluargaan dan bukan atas dasar kemampuan pegawai yang bersangkutan. Ketika istilah korupsi digunakan atau diucapkan untuk menandai sebuah perilaku, maka di dalamnya sudah terkandung adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai atau norma-norma sosial yang ada. Istilah ini dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk penyimpangan dari perilaku yang normal. Khan (dalam Usman mengkonsepsikan korupsi sebagai the violation of the formal rules governing the allocation of public resources by officials in respons to offers of financial gain or political support. Di dalam konsep ini sedikitnya terendap empat elemen: (1) pelanggaran ketentuan; (2) memanfaatkan alokasi harta publik; (3) dilakukan oleh aparat; (4) dalam rangka memperoleh dana/dukungan politik. Korupsi bisa dilakukan secara individual atau secara kolektif (melakukan persekongkolan). 14 Sementara itu kriminologi menempatkan korupsi sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, khususnya yang bersumber pada penggunaan kekuasaan. Kriminologi mengkaji perkembangan bentukbentuk perilaku korupsi, sebab-sebabnya, dan perlakuan terhadap pelaku dan korban. Ilmu hukum pidana mengkaji korupsi melalui pendekatan normatif atau legalistis, yaitu menempatkannya sebagai perbuatan pidana. Pendekatan legalistis mensyaratkan agar 14 Sunyoto Usman, Diantara Harapan dan Kenyataan (Yogyakarta: Centre for Indonesian Research and Development, 2004), 124.

188



penyalahgunaan kekuasaan yang akan dinyatakan sebagai korupsi harus dirumuskan terlebih dahulu dalam aturan perundang-undangan. Tanpa adanya pernyataan tegas seperti disyaratkan tidak mungkin suatu perbuatan dinyatakan sebagai korupsi. 15 Dalam tulisan ini, pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi memiliki istilah yang bermacam-macam, yaitu: uang administrasi, uang tip, angpao, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu dan uang lelah. Perilaku korupsi sangat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Sarlito W. Sarwono mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Pertama, dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya). Kedua, rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan beberapa penyebab korupsi, antara lain: (1) kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat; (2) latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi; (3) manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang untuk korupsi; (4) modernisasi pengembangbiakan korupsi. 16 Berlangsungnya perilaku korupsi yang didorong oleh nilainilai sosial tertentu, seperti kuatnya ikatan kekeluargaan (ikatan primordial) dalam kekuasaan dan nilai tolong-menolong dalam 15 Nurhasan Ismail, Sosiologi Korupsi (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka Depdikbud, 1999). 16

Lihat: http:/www.transparansi. or.id., diakses 10 Nopember 2010. 189



hubungan patron-client, sebenarnya mempunyai makna tidak berfungsinya nilai-nilai sosial yang bisa mencegah perbuatan tersebut. Adanya nilai sosial pendorong korupsi tidak akan mampu mewujudkan perilaku tersebut, jika nilai sosial pencegahnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kondisi tertentu nilai pencegah tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga dengan dorongan nilai sosial pendorongnya perilaku korupsi akan terlaksana dan berkembang. Sebaliknya, jika nilai pencegah mampu berfungsi atau difungsikan, perilaku korupsi akan dapat dicegah dan dikurangi, meskipun dalam masyarakat tetap berkembang nilai pendorong. Dengan kata lain, dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi kontradiksi antara nilai pencegah dan nilai pendorong. Nilai sosial pencegah pada kondisi tertentu perlu diciptakan dan dikembangkan. Hal ini karena dalam periode tertentu dari perkembangan sosial suatu masyarakat, belum berlaku dan berkembang nilai sosial tertentu yang secara potensial dapat berfungsi sebagai pencegah perilaku korupsi. Di samping itu, nilai sosial yang sudah terdapat dalam masyarakat, penggunaannya belum diintensifkan sehingga perlu dimaksimalkan daya berlakunya. C. Hak Asasi Manusia (HAM) Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l’homme dalam bahasa Prancis yang berarti “hak manusia”, atau dalam bahasa Inggris human rights, yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke recten. Hak tersebut adalah hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugrah Ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci (Naning, 1983). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) mengartikan hak asasi dengan “hak yang dasar atau yang pokok”. Secara umum, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. 190



Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak-hak manusia yang harus dilindungi meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak. Pemikir Islam, Maududi, (2000: 12-21) mengatakan bahwa dalam pandangan Islam manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat dalam dirinya, misalnya hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, hak untuk mendapatkan kehormatan kesuciannya bagi kaum perempuan, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan, kesamaan derajat sebagai umat manusia, dan hak untuk kerja sama dan tidak kerja sama. Di antara hak-hak dasar yang paling utama adalah hak untuk hidup. Di dalam al-Qur’an ditegaskan: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (Qs. AlNahl: 32)”. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat dibenarkan atas dasar putusan pengadilan yang berwenang. Begitu juga bagi mereka yang telah menyelamatkan kehidupan manusia. Al-Qur’an menegaskan: Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (Qs. Al-Nahl: 32). Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka191



luka maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya memperoleh bantuan kesehatan. Apabila seseorang hampir mati karena kelaparan, maka sebagai sesama manusia kita berkewajiban untuk memberikan makanan dan sebagainya. Dari paparan di atas, jelas bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Pelanggaran terhadap HAM oleh seseorang terhadap orang lain tidak saja melanggar kemanusian, tapi dalam pandangan Islam dianggap melanggar nilai-nilai ketuhanan. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dua hal penting yaitu sejumlah hak asasi manusia dan isyarat pembentukan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam ketetapan ini diketengahkan pandangan hak asasi bangsa Indonesia sebagai berikut: a. Hak Asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang oleh karena itu melekat pada setiap diri manusia, dengan sifat kodrati, universal, dan abadi serta berkait dengan harkat dan martabat manusia. b. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa, serta status lain. c. Bangsa Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping pandangan tentang hak asasi manusia di dalam ketetapan ini tercantum piagam hak asasi manusia. Piagam Hak Asasi Manusia ini mengetengahkan 8 hak, yaitu : 1). Hak untuk Hidup; 2). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3). Hak mengembangkan diri; 4). Hak Keadilan; 5). Hak Kemerdekaan; 6). Hak Atas Kebebasan Informasi; 7). Hak Keamanan; 8). Hak Kesejahteraan. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia ketetapan mengisyaratkan adanya undang-undang yang 192



mengatur ten tang hak asasi mansuia. Dalam merespon terhadap ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, pemerintah telah mengundangkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Perkembangan baru Hak Asasi Manusia Adalah dicantumkannya secara ekplisit ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Perubahan kedua UUD 1945 melalui sidang tahunan MPR 2000. Di dalam Perubahan kedua UUD 1945, Hak Azasi Manusia dirumuskan sebagai berikut: a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. b. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup; tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. c. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. d. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. e. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. f. Setiap orang berhak bekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. g. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. h. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan . i. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali lagi. j. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 193



k. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. l. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi. m. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. n. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperboleh pelayanan kesehatan. o. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuaan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. p. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mungkin pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat. q. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. r. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. s. Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin serta menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 194



dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamananan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam catatan sejarah, peletak dasar konstitusi yang memberikan perlindungan HAM adalah John Locke. Sejak saat itu "life, liberty, estate, harus dijaga oleh negara, dan dalam kehidupan negara konstitusi, penjagaan HAM dijamin dalam konsitusi. Perubahan kedua UUD 1945 memuat rumusan HAM yang lebih terinci. Beberapa pasal tentang HAM yang pelaksanaanya masih banyak membawa masalah adalah : 1. Pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sampai saat ini masih ada diskriminasi terhadap umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dengan adanya pasal 28 B UUD 1945 segala bentuk perbedaan perlakuan umat beragama dan penghayat keperayaan seharusnya dihapus. Kerancuan terhadap pelaksanaan hak azasi manusia di lembaga perkawinan berawal dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". 2. Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan : "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Riwayat pasal ini dirumuskan dengan sulit karena keberatan memasukkan kebebasan memeluk agama dan kebebasan menghayati kepercayaan. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan bahwa rumusan tentang penghayatan kepercayaan dimasukkan dalam ayat (2), sehingga penempatannya dilakukan secara terpisah. Di dalam Pasal 28 E Ayat (2) dinyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". 3. Pasal 28 E Ayat (3) dinyatakan :"Setiap orang berhak atas 195



kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan menyatakan pendapat seringkali menimbulkan masalah. Gubahan syair lagu Garuda Pancasila oleh seniman Harry Rusli dapat dilihat dari banyak dimensi. Dimensi yang menarik perhatian adalah dimensi pembaharuan ketatanegaraan yang berkaitan dengan dasar berlakunya pancasila. Panitia Ad Hoc bidang amandemen BP MPR saat ini juga sedang mempersoalkan dan memperdebatkan tentang perlunya dasar hukum Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945. Tim ahli BP MPR termasuk yang tidak membenarkan Pancasila dimasukkan dalam batang tubuh UUD 1945. Dimensi lain adalah yang bersifat kepidanaan, karena polda nampaknya akan menjerat Harry Rusli dengan Pasal 154 KUHP. Penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara memang diatur dalam Pasal 154a KUHP, tetapi Pasal itu tidak berkaitan dengan lagu nasional, lagu wajib ataupun lagu kebangsaan. Dimensi lain adalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, yang dalam hal ini harus sudah sudah selesai. Apalagi Harry Rusli sudah meminta maaf kepada keluarga almarhum Sudhamoto pencipta lagu Garuda Pancasila dan gubahan syair lagu itu tidak dilakukan dengan tujuan komersial. Realitas sosial yang diangkat yang secara jujur hanya diakui oleh pemerintah dan masyarakat dalam syair itu adalah persoalan keadilan dan kemakmuran yang tidak kunjung tiba, sehingga rakyat berhak mempertanyakan kapan makmur rakyat Indonesia. Setiap orang mempunyai hak atas informasi tentang kapan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran akan terealisasi. Kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi dan janji kepada rakyat tentang perencanaan pembangunan yang menyentuh keadilan dan kemakmuran. Masyarakat daerah berhak pula menanyakan datangnya kemakmuran dan keadilan, apalagi salah satu kewajiban DPRD memang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mempertanyakan Pancasila dapat dikualifikasikan sebagai mempertanyakan hal yang berkait dengan pembaruan ketatanegaraan. Masyarakat berhak mengetahui dasar berlakunya Pancasila sebagai sumber dari pada segala sumber hukum di Indonesia. Pertanyaan itu dapat dikembangkan dalam bentuk dasar filosofi, dasar sosiologis dan dasar hukum berlakunya Pancasila. Dasar hukum berlakunya Pancasila dalam batang tubuh UUD 196



1945 tidak diatur. Pandangan PDIP mempertahankan pendapat mencantumkan nama Pancasila dan rumusan Pancasila sesuai dalam bagian Pembukaan, mengandung kontradiksi dalam pemikiran. Di satu sisi berpegang prinsip bagian pembukaan UUD tidak diubah, di sisi lain melalui batang tubuh UUD akan mengubah dalam arti menambah atau mencantumkan Pancasila sebagai nama urutan sila-sila dari bagian Pembukaan UUD 1945. 4. Pasal 28 G ayat 2 dinyatakan: " Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Pasal ini agak berlebihan karena memasuki pemberian hak azasi oleh negara lain. Konstitusi Indonesia seharusnya membatasi pada pemberian hak atas suaka politik oleh pemerintah Indonesia. 5. Pasal 28 I UUD 1945 dinyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang keadaan apapun". Hak atas kebebasan beragama masih belum dilaksanakan, karena pemerintah mengatur tentang sahnya agama di Indonesia. Dicantumkannya asas "Non retroactivity” dalam UUD 1945 akan menjadi dasar penolakan pengadilan pelanggaran berat HAM dalam kasus yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 1999 yang baru mulai berlaku sejak 23 November 2000. Di samping itu juga akan menjadi perdebatan tentang hukum prosedural yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 39 Tahun 2001 tentang pengadilan khusus HAM. 6. Pasal 28 J : Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang ddengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 197



Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan UU yang memadai sebagai instrumen untuk penegakan HAM. Sebab, tanpa perangkat hukum dan UU yang dapat memaksa setiap warganya untuk tunduk dan menghargai HAM, maka sulit dibayangkan bagaimana HAM bisa ditegakkan. Perangkat hukum dimaksud antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: 1. TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Ketetapan ini memberikan instruksi terhadap lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. UU ini seperti disebutkan di atas mengatur tentang hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, hak atas kebebasan beragama dan juga mengatur kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM. Di dalam UU ini juga diatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. 3. UU Nomor 26/2000 tentang peradilan HAM yang cukup memadai. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara 198



pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dibandingkan dengan Negara-negara lain, dalam hal perundang-undangan tentang HAM Indonesia dapat dibilang termasuk yang paling maju. Menurut salah satu wakil ketua DPR RI Soetardjo Suryoguritno dikatakan bahwa ini merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakkan HAM di negeri ini. Lebih lanjut Soertardjo mengatakan bahwa Indonesia perlu berbangga karena baru Indonesia dan Afrika Selatan yang kini memiliki UU tentang peradilan HAM. Meskipun beberapa perangkat hukum terhadap HAM telah dibuat, namun sangat disayangkan deretan panjang perangkat hukum mengenai HAM ini seakan-akan hanya dijadikan sebuah pajangan buku yang disimpan begitu saja. Realisasi dan penerapan dari aturan hukum tersebut masih bagaikan jauh panggang dari api. Dengan kata lain, perangkat hukum tersebut belum mampu menjerat berbagai peristiwa pelanggaran HAM, dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang dilakukan aparat militer maupun kelompok sipil. Pendek kata, peristiwa pelanggaran HAM dalam bentuk dan manifestasinya masih mewarnai kehidupan sosial politik negeri ini. Budaya kekerasan baik dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi tampaknya makin marak di negeri ini. Hegemoni kekuasaan berupa dominasi kekerasan fisik oleh negara sebagai peninggalan rezim Orde Baru tampaknya masih mengambil tempat ke tataran masyarakat, yang kemudian memicu terjadinya konflik horisontal di samping konflik vertikal yang bersumber dari bipolarisme antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kekuasaan. 199



Selain perangkat hukum juga ada lembaga yang berfungsi menegakkan HAM baik itu yang bersifat struktural maupun kultural. Di lingkungan pemerintahan terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan HAM, misalnya lembaga pengadilan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Nasional HAM. Sementara itu masyarakat melalui beberapa organisasi keagamaan meskipun tidak fokus ke masalah HAM saja, paling tidak ada departemen yang khusus memberikan perhatian terhadap masalah Hukum dan HAM. Selain lembaga-lembaga bentukan pemerintah, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran penting dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa profil LSM dimaksud di antaranya adalah: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). a. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) YLBHI adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan berdasarkan gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI. Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap 200



otoritarianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi Pilihan untuk menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan telah membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Atas realitas inilah LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukan hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat. LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua. YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan negara harus didasari pada upaya perlindungan dan penjaminan bagi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Semua ini harus bermuara kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi pinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip di atas harus terbingkai dalam bentuk penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sekaligus memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu melakukan kontrol atas penyelenggaraan negara. YLBHI melihat bahwa kekuatan-kekuatan rakyat harus diposisikan sebagai subyek perubahan. Petani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota menjadi 201



kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi partner bagi upaya membangun keadilan dan supremasi sipil. b. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ELSAM (Institute for Policy Research and Advocacy) adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Awalnya berbentuk yayasan, kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi perkumpulan pada 8 Juli 2002. ELSAM berasaskan pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuannya mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) Melakukan pengkajian terhadap kebijakankebijakan (policies) dan atau hukum (laws and regulations), penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomis, dan budaya masyarakat; (2) Mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) Melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi penenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; Menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas. ELSAM mempunyai empat kegiatan utama, yakni: (1) Studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; (4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia. Penerbitan ELSAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hukum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya.

202



c. Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Kontras lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telpon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM. Kontras memiliki visi: terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apa pun, termasuk yang berbasis gender. Sedangkan misi yang diemban Kontras. Pertama, Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Kedua, Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara. Ketiga, Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia pernah mempunyai pengalaman pahit dalam pelanggaran HAM, bahkan dianggap sebagai pelanggaran HAM terberat. Beberapa kasus pelanggaran HAM terberat di Indonesia antara lain: peristiwa G 30 S / PKI, tragedi Tanjung Priok, Tragedi 203



Semanggi I dan II dan Warsidi Lampung. Berikut dikutip paparan singkat seputar beberapa kasus pelanggaran berat HAM yang dilansir Lembaga Studi Advokasi dan Kemasyarakatan (ELSAM) melalui website-nya. 1). Peristiwa G 30 S / PKI Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi pada Jumat subuh. Saat itu terjadi penculikan disertai pembunuhan terhadap tujuh Jenderal Angkatan Darat. Drama pembantaian para Jenderal ini juga menewaskan anak Jenderal A. H. Nasution, Ade Irma Suryani. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi pada Jumat subuh. Saat itu terjadi penculikan disertai pembunuhan terhadap tujuh Jenderal Angkatan Darat. Peristiwa G 30 S / PKI merupakan peristiwa dengan jumlah korban terbesar, konon mencapai angka 1 juta lebih orang tewas. Tidak saja jumlah korbannya yang besar, tapi juga kesadisan dan kekejaman yang dilakukan masing-masing kelompok terhadap lawan mereka. Sejarah kelam perjalanan bangsa ini semoga tidak akan pernah terulang sepanjang masa negeri ini. 2). Tragedi Tanjung Priok Tragedi ini terjadi pada September 1984. Saat itu hampir tengah malam, tiga orang juru dakwah: Amir Biki, Syarifin Maloko, dan M. Nasir berpidato berapi-api di jalan Sindang Raya, Priok. Mereka menuntut pembebasan empat pemuda jamaah Mushala AsSa'adah yang ditangkap petugas Kodim Jakarta Utara. Empat pemuda itu ditahan tentara karena membakar sepeda motor Sertu Hermanu. Anggota Babinsa Koja Selatan itu hampir saja dihajar massa jika tak dicegah oleh seorang tokoh masyarakat di sana. Dalam kasus ini, versi aparat menyebutkan bahwa korban tewas sekitar 28 orang. Tapi dari pihak korban menyebutkan sekitar tujuh ratus jamaah tewas dalam tragedi itu. Setelah itu, aparat menangkapi beberapa tokoh yang dinilai terlibat dalam peristiwa itu seperti: Abdul Qodir Djaelani, Tony Ardy, Mawardi Noor, dan Oesmany al-Hamidy. Ceramah-ceramah mereka setahun sebelumnya terkenal keras, menyerang kristenisasi, penggusuran, Asas Tunggal 204



Pancasila, Pembatasan Izin Dakwah, Keluarga Berencana, dan dominasi ekonomi oleh Cina. 3). Wardisi Lampung Peristiwa ini terjadi di Cihedeung, Dukuh Talangsari III, Desa Rajabasa Lama Kecamatan Way Jepara Lampung Tengah pada 7 Februari 1989. Kasus pembantaian ini bermula ketika Danramil 41121 Way Jepara Kapten Soetiman menerima sepucuk surat dari Camat Zulkifli Maliki. Surat itu berisi bahwa di Dukuh Cihedeung ada yang melakukan kegiatan mencurigakan dengan kedok pengajian. Laporan dari Kepala Dusun Cihideung, Sukidi, itu kemudian dijadikan oleh Soetiman untuk memanggil tokoh pengajian yang bernama Anwar. Serangan fajar itu berasal dari empat peleton tentara dan 40 anggota Brimob di pimpin langsung oleh Komandan Korem 043 Garuda Hitam menewaskan sekitar 27 orang. Sementara versi masyarakat menyebutkan korban tewas mencapai 246 orang, belum termasuk yang hilang. Dari keseluruhan korban itu, 127 di antaranya perempuan. 4). Trisakti: Semanggi I dan II Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 menjadi pemicu kerusuhan sosial yang mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998. Tragedi dipicu oleh menyalaknya senapan aparat yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti. Menurut laporan relawan kemanusiaan, peristiwa ini tidak berlangsung begitu saja. Fakta yang aneh, menurut mereka, setelah terjadi aksi kerusuhan yang sporadis, aparat tampak menghilang, sementara sebagian kecil saja hanya memandangi aksi penjarahan yang berlangsung di depan mereka. Dalam peristiwa ini sekurang-kurangnya 1190 orang tewas terbakar dan 27 lainnya tewas oleh senjata. Tragedi Trisakti kemudian disusul oleh tragedi semanggi I pada 13 November 1998. Dalam tragedi itu, unjuk rasa mahasiswa yang dituding mau menggagalkan SI MPR harus berhadapan dengan kelompok Pam Swakarsa yang mendapat sokongan dari petinggi militer. Satu tahun setelah itu, tragedi Semanggi II terjadi. Dalam kasus ini 10 orang tewas termasuk Yun Hap, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Insiden 205



ini terjadi di tengah demonstrasi penolakan mahasiswa terhadap disahkannya RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Selain beberapa kasus pelanggaran berat HAM, belakangan ini juga terjadi beberapa kasus di tanah air dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM baik yang bersifat nasional maupun lokal, misalnya pembunuhan tokoh pejuang HAM dan direktur Ekskutif Imparsial, Munir, SH pada tanggal 7 September 2004 di dalam kabin pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan ke Belanda. Saat berangkat dari Jakarta, ia berada dalam kondisi sehat. Saat pesawat singgah di Changi, Singapura, Munir mulai muntah-muntah dan dua jam sebelum pesawat mendarat di Schiphol, Amsterdam, ia menghembuskan nafas terakhir (Suara Pembaruan, 12 November 2004). Siapa pun yang merencanakan dan yang mengekskusi adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM berat apalagi yang dibunuh adalah tokoh pejuang HAM. Pembantaian orang-orang tidak berdosa juga terjadi dalam konflik antarwarga di Ambon, Palu dan Poso. Kasus-kasus lain yang sering dipublikasikan media masa misalnya aborsi anak-anak yang tidak berdosa akibat hubungan gelap, pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya atau anak kepada orang tuanya dan sebagainya. Berbagai pelanggaran terhadap HAM ini tentu tidak bisa dibiarkan. Betapapun beratnya tantangan yang harus dihadapi bangsa ini upaya penegakan HAM harus dilakukan. Penegakan HAM seyogyanya dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Penegakan HAM dapat dilakukan pemerintah atau masyarakat melalui organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penegakan HAM oleh pemerintah bersifat struktural melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya lembaga peradilan, Komisi Nasional HAM dan sebagainya. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya dapat melakukan melalui gerakan moral dan advokasi. Semasa rezim Orde Baru penegak HAM masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sistem politik yang birokratis dan otoriter. Kekuasaan memusat di tangan 206



sekelompok elit eksekutif yang berselingkuh dengan birokrat, pengusaha dan militer. Kedua, terjadinya pembusukan di peradilan. Kekuasaan yang korup selama lebih kurang 32 tahun berpengaruh terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Ketiga, masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta mengontrol kekuasaan secara efektif (Abdul Mu’ti, dkk, 2006). Berbeda dengan masa rezim Orde Baru, pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM agaknya lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun LSM meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa ini, tapi tanda-tanda adanya kemajuan dari masa sebelumnya mulai tampak. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. Wajah HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa ini dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah beda teramat jauh. Pemajuan dan perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Bangsa Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil suatu sikap yang lebih tegas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan ketetapan No. XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang memuat Piagam HAM, diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang HAM No. 39 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi empat dari enam instrumen pokok HAM internasional, yaitu Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Indonesia telah pula menandatangani Protokol 207



Tambahan Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Indonesia saat ini sedang dalam proses meratifikasi Kovensi Internasional Hak-Hak Sipil, Politik, dan Kovenan Intemasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia telah pula mengadopsi sejumlah peraturan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari upaya-upaya traficking yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA) dan Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A). Dalam hal kelembagaan, Komisi Nasional HAM telah dibentuk pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah dibentuk pada tahun 1998 dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk pada tahun 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003. Melalui berbagai peraturan dan UU yang sudah ditetapkan pemerintah, upaya perlindungan HAM di Indonesia menunjukkan ada harapan yang lebih baik di masa mendatang. Tapi bisa jadi peraturan dan UU hanya baik di atas kertas tapi tidak akan bermakna apa-apa bagi masyarakat kalau dalam implementasi jauh dari yang diinginkan peraturan dan UU. Karena itu upaya-upaya perlindungan HAM yang sudah dimulai pemerintah dan terus diperjuangan oleh organisasi kemasyarakatan dan LSM seharusnya mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Mengapa upaya penegakan HAM harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa ini? Pertama, karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia. Kedua, pelanggaran terhadap HAM 208



ditentang oleh ajaran agama manapun bahkan dalam Islam, HAM mendapatkan perhatian serius. Ketiga, tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusian ini juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai. Inisiatif dan upaya-upaya penegakan HAM harus didukung oleh setiap elemen bangsa. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit antara lain: Pertama, memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, pembukaan UUD 1945, dalam batang tubuh UUD 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan UU produk penguasa. Kedua, meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional. Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai macam hukum internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM. Ketiga, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM. Kesadaran masyarakat terhadap HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun kesadaran dapat pula diartikan dengan membudayakan penghomatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pembudayaan tidak sekedar menjadikan HAM sekedar sebagai wacana publik, tapi mendorong agar penghormatan terhadap HAM menjadi satu keniscayaan dalam tindakan nyata. Karakteristik klasik suatu negara yang merdeka adalah pemerintahan yang berdaulat dengan atribut adanya lembaga parlemen, lembaga eksekutifI dan lembaga peradilan. Negara yang berdaulat memiliki kekuasaan perundang-undangan (wetgevende mach/) yang pada umumnya dilaksanakan oleh parlemen. Negara memiliki cabang kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden pada pemerintahan bersistem presidensil (uitvoerende mach/). Negara mempunyai lembaga peradilan satu, yaitu lembaga peradilan negara (rechterlijke mach). Kekuasaan pemerintahan yang berdaulat dalam arti luas dan klasik d.ipahami sebagai kekuasaan 209



sepenuhnya (absolute) dalam hal membuat undang-undang, melaksanakan undang dan mengadili pelanggaran terhadap undangundang negara. Kerjasama regional antar parlemen, antar kekuasaan eksekutif dan antar lembaga peradilan mendorong pembentukan lembaga regional dan internasional. Lembaga regional dan intemasional lambat laun menggeser tata nilai klasik sehingga mengubah persepsi tentang kedaulatan negara. Masyarakat Ekonomi Eropa yang semula hanya bergerak dalam bidang perdagangan, akhimya menjadi suatu kekuatan regional yang mengatur kehidupan masyarakat Eropa. Kebutuhan hukum yang sama dalam skala regional di Eropa melahirkan parlemen Eropa (Europees Parlement). Kebutuhan melakukan pengawasaan terhadap penegakan hukum di masyarakat ekonomi Eropa, disepakati pembentukan Peradilan Eropa (Het hof van justitie is het rechtsprekende organ van de Europese Gemeenschappen). Demikian pula untuk kebutuhan penegakan perdamaian dunia bagi negaranegara anggota PBB, dibentuk Mahkamah Internasional ("Het lntemationale Gerechtshof). Sifat perkembangan dari pembentukan lembaga parlemen Eropa dan peradilan Eropa, adalah mempunyai yurisdiksi teritorial bagi warga negara dari negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Perkembangan lain terjadi pada konferensi diplomatik di Roma 27 Juli 1998 yang melahirkan gagasan membentuk lembaga peradilan kriminal internasional. Pembentukan peradilan kriminal intemasional akan melakukan penyelidikan dan mengajukan ke pengadilan kriminal intemasional terhadap barang siapa melakukan pelanggaran hak azasi manusia yang berdasarkan Statuta Roma 1998 dikualifikasi sebagai perbuatan kriminal. Problematik yang diangkat dalam paparan ini, bagaimana perpektifketatanegaraan Indonesia, melihat sebuah kesepakatan internasional dalam statuta Roma 1998 dapat menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, sehingga mempunyai kekuatan mengikat warga negara Republik Indondesia. Majelis Permusyawaratyan Rakyat mempunyai kewenangan memperluas kewenangan negara dan mendistribusikan kewenangan kepada lembaga negara baru. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan pembentukan lembaga judisial baru disamping lembaga Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Konstitusi diberikan 210



kewenangan menguji secara materiil terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi pergeseran kewenangan dari MPR dan atau Mahkamah Agung ke lembaga baru Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MPR menguji secara materiil terhadap UU yang berdasarkan Ketetapan MPR No. III /MPR/2000, menjadi wewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terjadi penarikan kewenangan dari MPR. MPR menderivasikan kewenangan lebih lanjut kepada Mahkamah Konstitusi. Ketetapan MPR yang semula tidak dapat diuji oleh siapa pun, kini dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi. Ini berarti terjadi pembentukan kekuasaan yang baru dan kewenangan itu diatribusikan kepada Mahkamah Agung. Pendistribusian kewenangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu attributie dan derivati. Pada attributie kewenangan bersifat asli (oorspronkelijk bevoegdheid), dalam hal demikian terjadi pembentukan kewenangan yang baru. Kekuasaan yang derifatif merupakan kewenangan yang sudah ada yang kemudian didelegasikan kepada lembaga negara yang baru atau kepada lembaga negara yang lain. Peradilan Kriminal Dunia mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengadili perkara kejahatan yang disebut dalam Statuta Roma 1998. Persoalannya adalah apakah kejahatan yang disebut dalam Statuta Roma mempakan kejahatan yang sudah diatur dalam KUHP atau Perundangundangan yang sudah ada. Jika jenis kejahatan termaksud sudah ada dan kebijakan pemidanaan untuk mengalihkan kepada Pengadilan Kriminal Dunia, Maka secara teoritik MPR menarik kewenangan dari lembaga peradilan nasional dan mendelegasikan kepada peradilan kriminal dunia. Jika jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma merupakan jenis kejahatan baru yang sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan nasional, berarti terjadi perluasan jenis kejahatan yang menjadi kewenangan baru, dan kemudian diatribusikan kepada Pengadilan Kriminal lnternasional. Dalam hal demikian "kaidah baru" dalam statuta menjadi pelengkap terhadap substansi hukum tentang hak azasi manusia. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2001 pengesahan perjanjian 211



internasional dilakukan dengan undang-undang. Kebijakan mengatribusikan atau menderivasikan kewenangan kepada lembaga kriminal intemasional berada di Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Secara politik membuat undang-undang tentang pengesahan Statuta Roma 1998 akan meningkatkan beban pemerintah, karena harus lebih intensif memperbaiki pelaksanaan hak azasi manusia. Beban psikhologis akan dirasakan oleh pemerintah, karena berada dalam pengawasan lembaga kriminal internasional. Oleh karena itu MPR harus mendesakkan pemerintah dan DPR agar melakukan pengkajian Statuta Roma 1998 dan kemudian bila tidak bertentangan dengan hukum nasional dilakukan tindakan pengesahan. Menjadikan Pengadilan Kriminal Internasional sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, merupakan sesuatu yang mendesak, dengan dalih untuk penegakan hak azasi manusia. Upaya penegakan hak azasi manusia melalui proses yurisdikasi internasional merupakan konsekuensi dari kebijakan ikut sertanya Indonesia dalam masyarakat global. Namun demikian di sisi lain, pendelegasikan kewenangan kepada lembaga peradilan intemasional dapat dipandang sebagai bentuk penundukan kedaulatan negara kepada lembaga asing. Persoalannya adalah pada MPR apakah mempunyai kebebasan mengambil kebijakan menjadikan Pengadilan Kriminal Intemasional sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Apabila kebebasan itu ada dan putusan MPR terjadi bukan karena intimidasi ataupun tekanan dari fihak internasional, proses pengalihan kewenangan merupakan hal yang biasa dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi ketatanegaraan. Satu dasar pembenar yang dapat digunakan,adalah telah terjadi pergeseran nilai kedaulatan yang semula merupakan kedaulatan mutlak berubah menjadi kedaulatan relatif Pelaksanaan dalam prinsip kedaulatan relatif sangat dipengaruhi oleh tatanan global dan prinsip umum yang berlaku di masyarakat intemasional. Perubahan nilai yang dipertimbangkan dalam rangka pengesahan Statuta Roma, berkaitan dengan dua hal yang utama, yaitu pengatribusian dan penderivasioan kewenangan kepada lembaga kriminal internasional dan pengakuan terhadap pembentukan kaidah hukum baru dalam Statuta Roma 1998. Peradilan Kriminal Internasional atau Peradilan Kriminal 212



Dunia mempunyai yurisdiksi terhadap individu yang mempunyai kewarganegaraan tertentu dari suatu negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 atau telah menyatakan diri masuk dalam wilayah peradilan kriminal dunia. Dengan menyatakan diri masuk dalam wilayah berlakunya peradilan kriminal dunia, berarti menambah ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu membenarkan terjadinya proses peradilan terhadap warganegara Indonesia oleh lembaga peradilan kriminal dunia. Kebijakan pemidanaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah RI, adalah mengambil sikap menolak atau menerima Statuta Roma 1998. Negara yang pemerintahnya mempunyai komitmen menegakkan hak azasi manusia, tidak akan menolak sebagai penandatangan Statuta Roma 1998. Bagi Indonesia sebenarnya tidak mempunyai hambatan yang berarti untuk menerima Statuta Roma, karena pemerintah Indonesia mempunyai komitmen politik menegakkan hak azasi man usia. Dicantumkannya asas Jurisdiction ratione temporis (no one shall be responsible for conduct prior to the entry into force of the Statuta) yang aplikasinya hanya kasus yang terjadi sejak pengesahan Statuta Roma 1998 di negara anggota, sudah tentu menjadikan pemerintah Indonesia tidak keberatan ikut serta menandatangani atau mengesahkan Statuta Roma. Dalam Pasal 10 UU No. 234 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan: "Pengesahan Perjanjian Intemasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) penambahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak kedaulatan negara; (d) hak azasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman danlatau hibah luar negeri". Pengesahan terhadap Statuta Roma berkait dengan tiga hal yaitu: kedaulatan, hak azasi manusia, dan pembentukan kaidah baru. Oleh karena itu pengesahan terhadap Statuta Roma harus dengan bentuk undang-undang. Menjadikan Pengadilan Kriminal Dunia sebagai bagian dari sistem peradilan nasional merupakan persoalan yang berkait erat dengan kedaulatan. Salah satu atribut negara yang berdaulat adalah adanya kekuasaan peradilan negara. Oleh karena itu kebijakan untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang disebut dalam Statuta Roma 1998 ke dalam 213



peradilan internasional diperlukan undang-undang tentang pengesahan Statuta Roma 1998. Pengesahan Statuta Roma berkait dengan hak azasi manusia, dan memang latar belakang pembentukan Statuta Roma untuk menegakkan hak azasi manusia, memberantas pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengesahan Statuta Roma berkait dengan pembentukan kaidah baru terutama jenis kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan pengakuan terhadap lembaga peradilan kriminal intemasional. Atas pertimbangan tiga hal tersebut pengesahan terhadap Statuta Roma 1998 dapat dibenarkan jika dinyatakan dalam undang-undang. Mendukung pembentukan Peradilan Kriminal Internasional mempakan kebijakan meningkatkan penanggulangan kriminal yang berkait dengan hak azasi manusia. Oleh karena itu peradilan kriminal intemasional harus dijadikan bagian dari sistem peradilan nasional. Kebijakan menjadikan peradilan kriminal intemasional sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dapat membangun kepercayaan intemasional terhadap pemerintah Indonesia. Pengesahan terhadap Statuta Roma dikawatirkan akan melanggar kedaulatan negara, hak azasi manusia dan pembentukan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu harus dinyatakan dalam bentuk undang-undang. MPR seyogyanya ikut mendorong Pemerintah dan DPR melakukan pengkajian dan untuk kemudian melakukan pengesahan terhadap Statuta Roma 1998. Perhatian MPR tersebut dilakukan oleh MPR dengan memasukkan pada hasil pembahasan terhadap laporan tahunan Presiden. Dengan demikian UU pengesahan Statuta Roma 1998 didasarkan pada Ketetapan MPR yang berkait dengan kebijakan penanggulangan kriminalitas dan penegakan hak azasi manusia. Dari perspektif ketatanegaraan pendistribusian kewenangan dapat dilakukan secara atributif dan secara derivatif Pemberian kewenangan kepada lembaga kriminal intemasional untuk memeriksa dan mengadili jenis kejahatan yang belum diatur dalam perundangundangan nasional, dilakukan dengan mengatribusikan kewenangan. Hakekat UU pengesahan Statuta Roma 1998 merupakan pengatribusian kewenangan kepada lembaga kriminal internasional. Mengenai jenis kejahatan dalam Statuta Roma telah diatur dalam perundang-undangan nasional dan telah menjadi kewenangan per214



adilan nasional, hakekat UU pengesahan Statuta Roma merupakan penderivasian sebagian kewenangan kepada lembaga peradilan kriminal internasional. D. Civil Society Secara harfiah, civil society (masyarakat madani) itu sendiri adalah terjemahan dari istilah Latin, civilis societas, mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43SM), seorang orator dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (civil law) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota. Di zaman modern, istilah itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke (1632-1704) dan J. J. Rosseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke umpamanya mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (political society). Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala otoritas paternal (paternal authority) atau keadaan alami (state of nature) suatu kelompok manusia. Ciri dari suatu masyarakat sipil, selain terdapatnya tata kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, juga terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk menyejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah berada. Pembedaan antara masyarakat sipil dan negara timbul dari pandangan Hegel (1770-1831), pemikir Jerman yang banyak menarik perhatian yang ditentang sekaligus diikuti oleh Karl Marx. Sama 215



halnya dengan Locke dan Rosseau, Hegel melihat masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena, di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perorangan bersaing yang menyebabkan perpecahan-perpecahan, sehingga masyarakat sipil tersebut mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya. Tapi di sini, tidak sebagaimana halnya pandangan dua pemikir yang terdahulu, masyarakat sipil bukanlah masyarakat politik. Oleh Hegel, masyarakat sipil dihadapkan dengan negara. Agaknya, dari teori Hegel inilah dikenal dikotomi antara negara dan masyarakat (state and society). 17 Pengertian tentang masyarakat sipil di atas dibalik oleh Hegel dari pandangan Locke dan Rosseau. Baginya, masyarakat itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan (social contract). Dengan perkataan lain, masyarakat sipil adalah satu bagian saja dari tatanan politik (political order) secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara (state). Di sini, yang dimaksud dengan masyarakat sipil adalah perkumpulan merdeka antara orang seorang yang membentuk apa yang disebutnya masyarakat borjuis (bourgeois society). Hegel dan para pengikutnya membedakan masyarakat sipil dan masyarakat politik. Yang pertama adalah bentuk perkumpulan yang bersifat spontan dan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, tetapi bergantung pada hukum. Sedangkan yang kedua, adalah lembaga hukum dan politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan konsep civil society yang digunakan oleh Juergen Habermas merumuskan dua kondisi yang esensial bagi pembentukan masyarakat sipil (civil society). Pertama, kebebasan memperbincangkan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sebagai bangsa (wacana publik) seperti menyatakan pendapat, 17 Dawam Rahardjo, dkk., Membongkar Mitos Masyarakat Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 19.

216



mengartikulasikan kepentingan, melakukan protes, memilih dan mengganti pengurus dan bebas dari perlakuan semena-mena. Dan kedua, tersedianya lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kampus, forumforum komunikasi, dan tempat-tempat pertemuan umum dalam jumlah yang memadai dan berfungsi otonomi (ruang publik). Dalam ruang publik yang bebas dan otonomilah para individu bertindak sebagai political persons untuk memperbincangkan dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama sebagai kepentingan bersama (Surbakti: 1997: 111). Tanpa adanya kebebasan yang memadai untuk memperbincangkan isu-isu publik, maka keberadaan ruang publik menjadi tidak berarti bagi kepentingan publik. Begitu banyak organisasi dan lembaga dibentuk dan dikendalikan hanya oleh pengurus, sedangkan para anggota sebagai kawula atau client hanya memberi legitimasi saja. Dalam organisasi seperti ini hanya kalangan elit yang menentukan kiprah organisasi karena para anggota tidak memiliki hak dan kebebasan berwacana. Hanya dengan kebebasan berwacana publik dan ruang publik yang otonom-lah yang dapat “memaksa” negara memperlakukan setiap warga negara yang memiliki dan mempertahankan hak dan kebebasan politik, ekonomi dan kultural. Tanpa kedua hal ini, negara cenderung memperlakukan warganya sebagai client (kedudukan atau materi sebagai tukar kepatuhan) atau sebagai kawula (yang hanya mengenal kesetiaan dan kewajiban). Pembentukan civil society tidak berarti meniadakan negara, karena peranan negara tetap sangat diperlukan untuk menjamin dan atau menyelenggarakan kepentingan umum yang merupakan hasil interaksi antara pemerintah dan civil society. Yang diharapkan ialah negara menjamin hak-hak asasi masyarakat, negara yang menghormati kebebasan berwacana publik mengurus rumah tangganya sendiri, dan negara yang melaksanakan apa yang menjadi kebijakan publik yang merupakan hasil wacana publik yang melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. 217



Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu ruang partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, kelompok profesi, serikat buruh tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering juga disebut organisasi massa di Indonesia, seperi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kelahiran ide civil society kelihatan sebagai bagian dari sebuah kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui negara ternyata tidak sederhana. Benar memang ada sejumlah negara yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi berbagai bukti memperlihatkan bahwa sejumlah negara justru menempatkan masyarakat pada posisi inferior dan menjadi sapi perahan. Kehidupan masyarakat menjadi semakin sengsara ketika institusi birokrasi dan institusi politik yang seharusnya berperan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut didominasi dan ditentukan oleh kemauan rezim yang berkuasa (the ruling class). Ketika kedudukan rezim yang berkuasa terlalu dominan, institusi birokrasi tidak dapat secara optimal melayani publik, karena selalu memperoleh berbagai macam tekanan. Keadaannya menjadi semakin runyam ketika rezim yang berkuasa tersebut mencanangkan strategi “politisasi birokrasi” yang menempatkan para birokrat menjadi aparat yang harus loyal pada rezim. Kondisi ini selanjutnya membuat birokrat tidak mampu mengendalikan kemauan dan mengontrol kegiatan rezim berkuasa, sebaliknya mereka justru menjadi kepanjangan tangan rezim tersebut. Para birokrat tidak netral, dan dalam segala tindakannya lebih mengutamakan kemauan rezim daripada kepentingan masyarakat. Kekuasaan rezim yang sangat kuat juga dapat membuat institusi politik menjadi mandul. Partai-partai politik yang dalam sistem demokrasi seharusnya membentuk pemerintahan, tidak memiliki ruang gerak politik. Kedudukan partai politik berada di bawah binaan rezim dan harus mengikuti keinginannya. Kongres partai politik difasilitasi oleh rezim, dan pimpinan partai politik yang terpilih harus sesuai dengan pesan rezim itu. 218



Dalam kondisi demikian, sukar sekali melahirkan politisi yang handal atau yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena politisi atau kader politik yang kritis terhadap kebijaksanaan rezim selalu dianggap nakal, dianggap tidak loyal dan karena itu harus disingkirkan dari percaturan politik. Kekuasaan negara yang sangat kuat juga menciptakan institusi bisnis tidak mampu menggerakkan kegiatan ekonomi secara optimal. Negara bisa menentukan besaran modal dan pasar. Besaran dana yang harus dikucurkan juga sangat bergantung pada kemurahan hati rezim yang berkuasa. Bahkan rezim semacam itu kerapkali mengembangkan bisnis keluarga, yang kemudian mendominasi kegiatan ekonomi atau memonopoli sektor yang tergolong strategis dan menguntungkan. Pembahasan masalah civil society terkait persoalan eksistensi hak, peluang dan kemampuan masyarakat. Pembahasan civil society terkait dengan upaya menegakkan kembali the civil rights atau menciptakan masyarakat yang di sana negara tidak lagi maha atau adi kuasa. Meskipun demikian bukan berarti bahwa civil society mengembalikan keadaan mejadi natural society, yang ketika itu tidak ada negara. 18 Dengan demikian, civil society tetap memandang penting negara. Hanya saja tidak seperti pada political society yang meletakkan peran negara pada posisi yang sangat dominan atau adi kuasa, civil society berusaha menciptakan interaksi antara negara dan masyarakat dilekati interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai penting yang melekat dalam civil society adalah partisipasi politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau masyarakat dapat mewarnai keputusan publik. Di samping itu juga ada akuntabilitas negara, dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan 18 Sunyoto Usman, Jalan Terjal Perubahan Sosial (Yogyakarta: CIReD dan Jejak Pena, 2004), 55.

219



ketentuan yang berlaku, efisien dan efektif dalam arti tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Ide civil society menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor publik, sektor swasta yang berada pada sektor publik, sektor swasta maupun sektor sukarela adalah berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas arahnya dan dapat dikontrol. Forum atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif, dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui forum atau asosiasi semacam itu civil society menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan penyebarluasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan bahwa civil society adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi. Kendatipun karakteristik civil society bertentangan dengan karakteristik political society (yang menempatkan negara pada posisi sentral), namun tidak berarti bahwa civil society harus selalu melawan negara atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh negara, jadi status dan peran negara tetap diperlukan. E. Pendidikan dalam Konteks Demokrasi, Korupsi, HAM, dan Civil society Penanaman nilai-nilai demokrasi, sikap antikorupsi, HAM, dan kewarganegaraan (civic values) melalui pendidikan agaknya semakin penting dalam masa menuju demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia, karena cara yang strategis untuk mengalami demokrasi ialah melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang di dalamnya mengandung upaya kejujuran, sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem nilai dan budaya demokrasi melalui pendidikan. Penyebaran nilai-nilai kewargaan (civic values) melalui pendidikan semakin penting ketika bangsa ini mengalami krisis multidimensi yang berkepanjangan di tengah-tengah transisi politik menuju demokrasi. Titik urgensi ini terletak pada 220



harapan terhadap generasi muda yang tumbuh dan berkembang melalui dunia pendidikan. Di banyak negara, civic education yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan lebih banyak menggunakan integrative approach, di mana civic education tidak dimunculkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ia terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran, terutama dalam bidang humaniora, seperti sejarah dan ilmu sosial (sosiologi). Berbeda dengan itu, negara kita menjadikan civic education sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, yakni PKn. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang sangat cepat, civic education menjadi sangat penting agar siswa tidak mengalami split personality. Berbagai macam ideologi dan gaya hidup telah masuk ke dalam jantung kehidupan bangsa Indonesia. Kapitalisme liberal mempengaruhi cara berfikir yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai agama dan etika. Radikalisme agama berpotensi menghambat tumbuhnya kepribadian yang utuh karena menolak nilai dan struktur kenegaraan yang telah menjadi konsensus nasional. Bahkan, Komunisme juga telah terbukti memiliki pengikut, sekalipun kecil, terutama di kalangan generasi muda. Itu semua merupakan tantangan bagi bangunan masyarakat madani yang kita cita-citakan, yang kita harapkan menjadi masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan religius secara bersamaan dalam satu tarikan nafas. Dalam konteks masyarakat seperti itu, kita tentu harus berbicara tentang demokrasi, supremasi hukum, etika, good governance, clean government, identitas nasional, ekonomi kerakyatan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Diskusi tentang bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai di atas dan bagaimana konteks nilai-nilai dalam kehidupan konkrit kita sebagai sebuah bangsa dalam modern nation state (negara kebangsaan modern), bisa dilakukan oleh para ahli dan pelaksana pendidikan untuk membangun kurikulum yang berkualitas. Tulisan ini tidak memasuki wilayah itu, dan lebih mengarahkan perhatiannya pada nilai-nilai yang perlu menjadi kesadaran insan pendidikan. 221



Yang sangat penting di antaranya ialah persoalan etika dan hukum. Dalam tradisi Barat, politik selalu berurusan dengan how to gain power (bagaimana memperoleh kekuasaan). Karena itu, sering terlihat kenyataan bahwa orang berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara. Nicollo Machiavelli menyatakan the end justifies the means (untuk mencapai tujuan segala cara boleh ditempuh). Akibat tradisi politik semacam ini, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa politik itu kotor. Dalam bidang ekonomi, orang juga berprinsip how to gain the most while losing the least (bagaimana bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit). Dengan prinsip semacam ini, orang berusaha menumpuk kekayaan sebesar mungkin tanpa memperhatikan akibat yang akan diderita oleh orang lain karena keserakahannya itu. Jika sikap seperti itu terus berlanjut, maka tidak akan ada kebajikan (virtue, al-birr) dalam masyarakat, dan dengan demikian tidak akan muncul kebahagiaan yang sejati (ultimate happiness, al-sa’adah al-qushwa). Dalam Islam terdapat ajaran al-akhlaq (ethics) untuk menghindarkan manusia dari kerusakan dan malapetaka. Jika dalam agama itu terdapat tiga dimensi ajaran, yakni aqidah, ibadah, dan akhlaq, maka sesungguhnya ketiga-tiganya menjalin hubungan yang dinamis. Tidak ada aqidah yang benar tanpa pengamalan ibadah dan akhlaq. Ibadah tidak akan berfungsi apa-apa tanpa landasan akidah dan melahirkan akhlaq yang terpuji. Demikian juga akhlaq yang terpuji akan lahir dari kepercayaan yang benar dan ibadah yang ikhlas. Namun demikian akhlaq memiliki posisi sentral sebagai ujung tombak perwujudan Islam sebagai rahmatan li al-’alamin. Jika aqidah merupakan sesuatu yang abstrak, dan ibadah sesuatu yang subyektif, maka akhlaq adalah konkrit-obyektif. Maksudnya, etika yang dimiliki oleh seorang muslim akan berdampak positif bagi masyarakat umum apapun agamanya.

222



Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Secara substansial, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaran negara maupun pemerintahan. Kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: (1) pemerintahan dari rakyat (government of the people); (2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan (3) pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Dengan demikian, suatu pemerintahan akan dikatakan demokratis jika ketiga hal tersebut dilakukan dan ditegakkan dalam sistim pemerintahan. 2. Korupsi diartikan sebagai perilaku yang merusak atau mengandung pengertian penyalahgunaan atau penyimpangan. Wujud perilaku korupsi mencakup berbagai bentuk dan teknik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Bentuk perilaku korupsi dapat berupa perilaku yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Kelompok masyarakat yang melakukan tindakan korupsi ini juga beragam dari lapisan bawah hingga lapisan atas dari berbagai profesi. 3. Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak-hak manusia yang harus dilindungi meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, 223



hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak. 4. Konsep civil society mengandung dua pemahaman; Pertama, kebebasan memperbincangkan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sebagai bangsa (wacana publik) seperti menyatakan pendapat, mengartikulasikan kepentingan, melakukan protes, memilih dan mengganti pengurus dan bebas dari perlakuan semena-mena. Kedua, tersedianya lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kampus, forum-forum komunikasi, dan tempat-tempat pertemuan umum dalam jumlah yang memadai dan berfungsi otonomi (ruang publik). Dalam ruang publik yang bebas dan otonomilah para individu bertindak sebagai political persons untuk memperbincangkan dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama sebagai kepentingan bersama. 5. Pendidikan berperan penting dalam penanaman nilai-nilai demokrasi, sikap antikorupsi, menjunjung tinggi HAM, dan nilainilai kewarganegaraan (civic values). Aktivitas pendidikan yang di dalamnya mengandung misi kejujuran, sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem nilai dan budaya, sangat mendukung terbentuknya masyarakat yang demokratis, antikorupsi, dan pembangunan civil society. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? 2. Jelaskan ciri-ciri masyarakat demokrasi! 3. Apa yang dimaksud dengan korupsi? 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi! 5. Apa yang dimaksud dengan civil society? 6. Bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan demokrasi, korupsi, dan civil society? 224


Globalisasi

PAKET 12 GLOBALISASI Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pendidikan dan globalisasi. Kajian pada paket ini meliputi pengertian globalisasi, sektor-sektor globalisasi, dan peran pendidikan menjawab globalisasi. Paket ini merupakan ikhtiar pendidikan dalam menjawab tantangan globalisasi, sehingga paket ini merupakan paket pengembangan pemikiran di bidang sosiologi pendidikan. Gelombang globalisasi bukan hanya mengubah tatanan kehidupan global (makro), tetapi juga mengubah tatanan kehidupan pada tingkat mikro (individu). Globalisasi tidak hanya berpengaruh pada hubungan antarnegara tetapi juga dalam kehidupan individu sehari-hari. Globalisasi dapat mengandung unsur-unsur positif, tetapi juga yang dapat bersifat negatif. Dampak positifnya mobilitas sosial semakin cepat. Sementara, salah satu dampak negatif dari proses globalisasi ialah kemungkinan terjadinya disintegrasi sosial. Beberapa gejala transisi sosial akibat globalisasi antara lain ialah hilangnya tradisi. Bentuk-bentuk budaya global telah memasuki kehidupan sosial pada tingkatan mikro, sehingga dikhawatirkan nilainilai tradisi lokal dan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat semakin lama semakin menghilang. Hal ini disebabkan pula karena masih rendahnya pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan selektif dan adaptasi terhadap perubahanperubahan global mudah dipengaruhi sehingga tradisi lokal terancam punah. Lebih daripada itu, dengan hilangnya nilai-nilai tradisi sebagai pengikat kehidupan bersama mulai melonggar. A. Pengertian Globalisasi Tema globalisasi (globalization) telah menjadi isu populer di hampir semua kalangan, mulai akademisi, pelajar, profesional, pejabat pemerintahan hingga masyarakat umum. Singkatnya, hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal istilah tersebut. Mereka yang mungkin 225


Globalisasi

tidak mengenal istilah itu secara sadar atau tidak sadar sesungguhnya sedang hidup dan berada pada pusaran globalisasi. Meskipun kita dibatasi oleh wilayah teritorial dan undang-undang kewarganegaraan. Namun, kita dapat melihat peristiwa yang terjadi di semua penjuru dunia dalam waktu cepat melalui televisi dan internet. Karena itu, globalisasi merupakan suatu zaman atau kondisi yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun yang tinggal di muka bumi ini. Globalisasi berasal dari kata Inggris “global” yang berarti memiliki sifat semesta atau dunia (globe, artinya bola, dunia). Globalisasi mengandung pengertian proses perubahan menuju kesatuan dunia (one home). Selain istilah globalisasi, sebagian ilmuwan juga menggunakan istilah “universalisasi” (dari kata universe yang berarti dunia) yang memiliki pengertian yang kurang lebih sama, yaitu proses menuju integrasi (penyatuan) dunia dan adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan Negara lainnya. Sebagian lagi menggunakan istilah “internasionalisasi” untuk menunjuk proses dan kecenderungan yang sama. Dalam zaman globalisasi seperti sekarang ini, setiap orang di suatu negara dapat melakukan komunikasi dengan orang lain yang berada di negara lain yang jaraknya sangat jauh. Setiap orang juga dapat melakukan perjalanan atau pergerakan secara bebas ke tempattempat yang dia kehendaki di muka bumi ini. Barang-barang juga bergerak bebas, keluar masuk, dari negara satu ke negara yang lain. Dengan demikian, globalisasi merujuk kepada kondisi di mana dunia ini berkembang menjadi apa yang sering diistilahkan sebagai kampung dunia (global village). Setiap warga dari suatu Negara dapat bergaul dan berhubungan secara bebas dan cepat dengan warga negara lain melalui satu atau lain cara dan media. Kecenderungan globalisasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemajuan di bidang teknologi transportasi dan teknologi komunikasiinformasi. Melalui alat-alat transportasi dengan teknologi tinggi, manusia bebas bergerak atau bepergian dari satu negara ke Negara yang lain dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya interaksi sosial dan budaya di antara warga 226


Globalisasi

suatu negara dengan warga negara lain. Produk-produk barang juga dapat masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain secara cepat. Meskipun belum ada definisi pasti yang disepakati tentang globalisasi, kata ini sering dipahami sebagai proses yang mengarah kepada terjadinya integrasi (penyatuan) sistem ekonomi, budaya, politik dan sosial dunia yang melampaui batas-batas kewilayahan (geografis) suatu negara-bangsa. Globalisasi juga ditandai oleh adanya pertukaran (exchange) dalam kehidupan dunia internasional yang mencakup ide-ide atau gagasan, pengetahuan, produk barang dan jasa, serta tenaga kerja. Di antara ciri penting lain dari globalisasi adalah kecenderungan memudarnya batasan-batasan geografis, dan terjadinya pertukaran dalam aspek-aspek kehidupan manusia secara cepat. Selain itu, globalisasi ditandai oleh perubahan dalam konsep tentang ruang dan waktu yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, adanya saling ketergantungan antar Negara dan bangsa sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan dunia, meningkatnya interaksi kebudayaan melalui perkembangan media massa, baik cetak maupun elektronik, yang membawa gagasan dan gaya hidup baru, kepribadian, mental, dan munculnya masalahmasalah global seperti lingkungan hidup, krisis ekonomi multinasional dan inflasi regional. Terjadinya globalisasi didorong oleh beberapa faktor, antara lain perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan politik global; perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi; munculnya perusahaan-perusahaan besar (multi-national corporations–MNC), dan kecenderungan menyatunya (integrasi) ekonomi dunia. 1 Globalisasi, tidak disangkal lagi, telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Hampir 1

Abdul Mu’ti dan Ismail T. Siregar, et.al. Pendidikan Kewarganegaraan (Kelas XII) (Jogjakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3 UMY), dan The Asia Foundation, 2006), 96. 227


Globalisasi

seluruh sektor kehidupan tersentuh oleh pengaruh globalisasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, kita akan melihat perkembangan globalisasi dalam politik, ekonomi dan kebudayaan (peradaban). B. Sektor-Sektor Globalisasi Globalisasi hampir terjadi dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Namun dalam bagian ini hanya akan membahas globalisasi yang terjadi di sektor politik, ekonomi, dan kebudayaan. 1. Globalisasi Politik Pengaruh globalisasi dalam kehidupan politik mencakup persebaran gagasan politik yang semakin cepat, mendorong partisipasi yang semakin meluas, munculnya aktor-aktor baru dalam kehidupan politik dan munculnya era keterbukaan politik. Dalam politik, demonstrasi menandakan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak-hak sosial, ekonomi, politik. Namun demikian, demonstrasi yang diikuti oleh tindakan anarkis atau kekerasan niscaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan sosial dan politik. Inilah salah satu tantangan multikultural banyak dijumpai di banyak masyarakat. Globalisasi di bidang politik dalam bentuk persebaran gagasan demokrasi dan liberalisme --sampai derajat tertentu-- melahirkan ancaman serius bagi kekuasaan yang memerintah secara otoritarian. Seorang ilmuwan Amerika, Samuel P. Huntington dalam bukunya, ”The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”, menjelaskan proses ini sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Huntington mencatat di banyak negara dunia ketiga yang dahulu menerapkan sistem otoriter atau diktator kini berubah menjadi negara yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi telah menjadi pilihan dari banyak Negara modern. 2

2

Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (London: The University of Oklahama Press, 1991). 228


Globalisasi

Dalam bidang Hak Asasi Manusia, juga terjadi proses universalisasi (globalisasi). Setiap negara dituntut untuk mengadopsi prinsip-prinsip HAM universal, dan meratifikasi berbagai kovenan atau protokol yang mengatur berbagai norma kehidupan sosial. Demokratisasi dan penyebaran nilai universal HAM sering menjadi alat bagi negara-negara maju untuk menekan negara-negara berkembang mengikuti kebijakan politik dan ekonomi Negara maju, meskipun negara maju itu tidak sepenuhnya menjalankan prinsipprinsip tersebut dalam tata hubungan dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan pengaruh persebaran gagasan politik demokrasi, liberalisme, dan hak asasi manusia universal tersebut di atas. Munculnya gerakan demokratisasi dan tuntutan terhadap terbentuknya pemerintahan yang demokratis pada tahun 1990-an telah melahirkan era baru dalam kehidupan politik Indonesia. 2. Globalisasi Ekonomi Globalisasi perekonomian terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain: globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi produksi bisa menekan biaya produksi serendah mungkin, karena beberapa perusahaan multinasional memiliki pabrik di berbagai negara sebagai lokasi manufaktur global. Globalisasi pembiayaan memungkinkan berbagai perusahaan melakukan kerjasama dalam sistem pembiayaan untuk memperluas jaringan usaha dan produknya. Globalisasi tenaga kerja memungkinkan pemanfaatan ternaga kerja dari berbagai belahan dunia yang memiliki pengalaman internasional. Globalisasi informasi memudahkan warga negara tertentu memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia mengenai berbagai peristiwa ekonomi dan politik melalui media teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan globalisasi perdagangan menghasilkan penurunan tarif, sekaligus memunculkan persaingan yang ketat. 229


Globalisasi

Namun demikian, globalisasi ekonomi ini menghasilkan kondisi-kondisi yang tidak kondusif bagi stabilitas sektor keuangan, semakin memburuknya neraca pembayaran dan hancurnya negara yang tidak mampu bersaing di pasar global, dan untuk jangka panjang mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi di Negara-Negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa dalam era perdagangan bebas dan menguatnya kapitalisme global, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kemudian menjadi forum yang digunakan untuk memperluas hak korporasi lebih jauh, namun dengan merugikan demokrasi dan hak rakyat untuk mengatur masalah ekonominya sendiri. 3 David Korten (2002) memberikan beberapa contoh sikap dan tindakan Amerika Serikat memaksa negara-negara Eropa melalui tangan WTO untuk mengikuti kepentingan ekonomi yang menguntungkan negara adikuasa tersebut dan merugikan kepentingan Uni Eropa. Misal saja larangan kasus impor pisang produksi Caribia, dan tekanan untuk mengimpor pisang produksi Amerika Latin yang ditanam/ dimiliki oleh perusahaan agribisnis besar Amerika Serikat (seperti Chiquita, Dole, Del Monte –yang menguasai hampir dua pertiga pasar pisang dunia –dalam perkebunan besar, yang menggusur ratusan petani kecil dari tanah mereka). Dalam hal ini, Amerika Serikat telah menggunakan WTO untuk memaksa Eropa agar tidak memilih produsen kecil, dan membuka pasarnya agar dapat dimasuki korporasi besar global tanpa batas. Bagaimana dengan Negara-Negara berkembang, tentu saja kondisinya jauh lebih parah. 4 Kasus lain, larangan Eropa menyangkut impor daging sapi yang telah diberi hormon yang berasal dari Amerika Serikat, dan hambatan Eropa terhadap impor bulu binatang dari Amerika Serikat yang diperoleh dengan menggunakan perangkap. Amerika Serikat menekan Eropa melalui WTO untuk mencabut larangan dan 3

David C. Korten, The Post-Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme. Terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal. 225. 4 Ibid., hal 225. 230


Globalisasi

mengurangi hambatan impor kedua produk tersebut. Selain itu Amerika Serikat juga mengancam Prancis yang melarang impor jagung yang direkayasa secara genetika. 5 3. Globalisasi Kebudayaan Dampak globalisasi dalam bidang kebudayaan sangat jelas dan nyata. Budaya atau kebudayaan tidak sekedar aspek-aspek yang bersifat fisik, instrumental atau artifisial, tetapi juga mencakup nilainilai (values) atau norma-norma (norms). Masuknya kebudayaan (baik produk-produk budaya seperti pakaian atau lainnya, dan nilai-nilai) dari Negara-Negara maju akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Hal ini tampak misalnya meningkatnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Pola hidup konsumtif nampak perkembangan para generasi muda lebih menyukai produk-produk mutakhir dari luar negeri dari pada berusaha mencermati hasil produk sebagai upaya melakukan penjajahan ekonomi ke Negara kita. Gaya hidup (lifestyle) seseorang akan merasa mempunyai status sosial manakala setiap individu senantiasa mengikuti perkembangan produk-produk barang maupun jasa. Mereka kebanyakan cenderung mengikuti gaya hidup hedonisme. Hedonisme merupakan paham yang mengagung-agungkan kemewahan yang bersifat material. Konsumtif maupun hedonisme telah dipertontonkan oleh media elektronik dan televisi. Televisi merupakan alat memasarkan iklan-iklan barang maupun jasa milik beberapa perusahaan. Sementara itu, iklan-iklan barang maupun jasa banyak tidak mencerminkan aspek edukasi, namun televisi adalah alat kepentingan pemilik modal untuk mempromosikan bersifat eksploitasi dan materialistik. Pengaruh yang disebarkan oleh berbagai media teknologi akan sangat besar terhadap budaya dan prilaku sosial masyarakat. Kultur yang berasal dari Negara maju dijadikan patokan dan orientasi gaya hidup masyarakat. Saluran yang sangat efektif

5

Ibid., hal. 226-227. 231


Globalisasi

dalam transformasi budaya tersebut adalah televisi dan media informasi-komunikasi lainnya, seperti komputer (internet). Dalam konteks Islam, globalisasi membawa tantangantantangan yang menuntut pikiran dan kerja keras. Sebagai bagian dari warga dunia, umat Islam tidak bisa menghindari arus globalisasi dan berbagai akibat yang ditimbulkan baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan agama, seperti didiskusikan di atas. Tetapi, justru di sinilah letak tantangan yang dihadapi: bagaimana umat Islam dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu bersifat universal dan sejalan dengan globalisasi. Hanya saja, memang terdapat realitas di mana dunia Islam sedang mengalami kemunduran dalam banyak bidang kehidupan, sementara kekuatan ekonomi, politik dan budaya dewasa ini berada di luar dunia (kaum) Muslim. Nilai-nilai kebudayaan yang berkembang secara global juga mengandung beberapa kontradiksi dengan nilainilai yang diyakini oleh sebagian besar umat Muslim. Realitas ini tentu saja harus mengilhami gerakan sosial dan pemikiran di kalangan umat Islam untuk terlibat dalam globalisasi dengan menawarkan nilainilai dan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan seluruh warga dunia (global), tanpa adanya tindakan, sikap dan kebijakan yang merugikan warga atau Negara yang lain. 4. Globalisasi Agama Globalisasi juga merambah agama. Pola pemikiran keagamaan di suatu negara menjadi model di negara lain. Munculnya fenomena Islam trans-nasional tidak terlepas dari fenomena ini. Gerakan dan pola pemikiran Islam di Timur Tengah banyak mengilhami gerakan pemikiran Islam di tanah air. Secara umum, terdapat dua arus besar gerakan pemikiran Islam di Indonesia kontemporer; yakni “revivalisme Islam“ 6 dan 6

“Revivalisme Islam” yang artinya “kebangkitan kembali Islam” ditulis dalam tanda petik, karena istilah ini masih dalam perdebatan. Sebagian ahli lebih suka menyebut 232


Globalisasi

“liberalisme Islam.” 7 Gerakan revivalisme Islam muncul ke permukaan dengan mengusung semangat kembali ke masa lalu Islam—masa Nabi, sahabat, dan khilafah Islam—yang dipahami sebagai masa terbaik generasi Islam. Berbagai aktivitas gerakan ini umumnya dilakukan dengan cara-cara militan untuk memerangi musuh utama mereka, yakni kapitalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan demokrasi Barat dengan segala kaki tangannya. Gerakan-gerakan ini merespons masalah-masalah kontemporer dengan muara pada perjuangan pemberlakuan syari’at dan pendirian negara Islam atau khilafah Islam di Indonesia. Kelompok revivalisme Islam ini, antara lain seperti munculnya gerakan neo pan-Islamisme model Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), aliran Ahmadiyah, neoWahabisme, dan gerakan bawah tanah Jamaah Islamiyah. 8 sebagai fundamentalisme Islam, Islam militan, Islam garis keras, Islam jihad, dan Islam Radikal. Lihat, Charles Kurzman, Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global (Jakarta: Paramadina, 2001), xii. 7 “Liberalisme Islam” juga ditulis dengan tanda petik, karena sebagian ahli sering menggunakan sebutan lain seperti neo-modernisme Islam, Islam progresif, dan posttradisionalisme Islam. Islam liberal dan Islam progresif adalah suatu gerakan mutakhir Islam Indonesia yang melampaui Islam tradisional, Islam moderat, dan gerakan Islam modern. Lihat, Charles Kurzman, Islam Liberal, op. cit.; Omid Safi (ed.), Progressive Muslim: On Justice, Gender, and Pluralism (Oxford: One World, 2006); Ahmad Gaus AF, “Islam Progresif: Wacana Pasca Arus Utama (Peta Pemikiran dan Gearakan Islam Indonesia)”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 22 Tahun 2007, 96; dan Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam sebagai Agama Rahmat (Jakarta: LSIP, 2004). Penjelasan tentang berbagai tipologi gerakan pemikiran Islam Indonesia sejak 1970an-1990an dapat dibaca dalam Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Zaman Orde Baru (Bandung: Mizan, 1987); M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995); Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995); dan Bachtiar Effendy, Islam dan Negara (Jakarta: Paramadina, 1998). Leonard Binder juga menjelaskan dua fenomena gerakan Islam kontemporer, yakni “tradisionalis-konservatif” dan “liberal”. Lihat, Leonard Binder, Islamic Liberalism (Chicago: Chicago University Press, 1988), 4. 8 Kelompok-kelompok ini sering disebut juga dengan “Islamisme”, yakni sebuah gerakan atau organisasi yang berusaha mengubah masyarakat muslim dengan program dan ideologi yang diambil dari teks kitab suci Islam. Secara umum, kaum “Islamisme” menerapkan ideologi salafisme: mereka mengajarkan kembali kepada al-Qur’an, Sunnah, dan Syari’ah secara tekstual, serta menolak tafsir-tafsir yang 233


Globalisasi

Sementara gerakan “liberalisme Islam” 9 seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) menghendaki perlunnya reinterpretasi Islam, rethinking Islam, agar Islam sejalan dengan kemodernan. Islam diletakkan sebagai fakta sosial, dalam arti Islam yang dipraktikkan oleh umat muslim merupakan hasil dari proses reinterpretasi, subyektivikasi, atau obyektivikasi yang memiliki sejarah. Tema-tema kelompok ini menyangkut persoalan teologis dan kemasyarakatan. Pembaruan teologis, perlu adanya redefinisi peran wahyu dan posisi akal; sementara pembaruan kemasyarakatan perlu adanya reinterpretasi doktrin Islam terkait dengan masalah-masalah sosial dan politik, seperti demokrasi, sekularisme, liberalisme, pluralisme, toleransi, kesetaraan gender, syari’at Islam, dan HAM. 10 Charles Kurzman menyebut kelompok kedua ini sebagai “neo-modernisme Islam” atau “Islam liberal” 11. C. Pendidikan dan Globalisasi Perubahan-perubahan sosial-politik tersebut di atas telah membawa kepada suatu keperluan untuk memberikan orientasi baru terhadap pedagogik. Pedagogik bukan sekadar mencermati perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa, atau mengenai proses pendidikan orang dewasa, atau menyimak mengenai proses belajar dan pembelajaran, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu menempatkan perkembangan dan kehidupan manusia di dalam tatanan kehidupan global. Di dalam perkembangannya, pedagogik terbatas kepada masalah-masalah mikro pendidikan, seperti perkembangan anak, proses belajar dan pembelajaran, fasilitas pendidikan, biaya telah ditulis oleh para ulama sebagai bagian integral dari tradisi pemahaman keagamaan dalam Islam. Lihat, Salwa Ismail, “Being Muslim: Islamism and Identity Politics,” Government and Opposition 39, No. 4 (2004), 66. 9 Lihat, Charles Kurzman, Islam Liberal, op. cit.; dan Omid Safi (ed.), Progressive Muslim, op. cit. 10 Luthfi Assyaukanie, Wajah Islam Liberal di Indonesia (Jakarta: JIL, 2002), 12. 11 Charles Kurzman, Liberal Islam: A Source Book (Oxford: Oxford University, 1998). 234


Globalisasi

pendidikan, manajemen pendidikan dan sebagainya. Di dalam perkembangannya dewasa ini, pedagogik ternyata tidak terlepas dari perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi. Telah kita lihat, betapa perubahan pola-pola kehidupan masyarakat manusia dewasa ini yang semakin terbuka. Kehidupan politik yang semakin didominasi oleh gerakan demokratisasi. Hak-hak asasi manusia semakin menonjol di dalam setiap pemerintahan dan di dalam organisasi-organisasi dunia. Semuanya mengakui betapa besar peranan pendidikan di dalam membangun masyarakat dunia baru. Indonesia telah mulai menunjukkan gejala-gejala yang positif memprioritaskan pendidikan di dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia baru di dalam APBN dan APBD yang akan datang. Dengan demikian, pedagogik bukan hanya terbatas kepada ilmu mendidik dalam arti sempit, atau sekadar aplikasi ilmu jiwa pendidikan, tetapi juga membahas mengenai keberadaan manusia di dalam kebersamaan hidup yang mengglobal bagi umat manusia. Dengan demikian, pedagogik merupakan bagian dari perubahan politik, bagian dari perubahan sosial dan juga bagian dari perubahan ekonomi, bukan hanya perubahan ekonomi bagi negara-negara maju, tetapi juga ekonomi yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang yakni pemberantasan kemiskinan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila investasi di dalam pendidikan dan pelatihan merupakan agenda paling urgen di dunia dewasa ini. Masalah-masalah pemberdayaan, partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah, perbaikan gizi, pengembangan civil society, pengembangan sikap toleransi antarbangsa, antaragama, antara lapisan kehidupan sosial ekonomi, antaretnis, multicultural education, merupakan topik-topik hangat di dalam pedagogik arah baru. Pedagogik orientasi baru tersebut di atas, menunjukkan keterkaitan yang erat antara pedagogik dengan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan politik. Demikian selanjutnya, pedagogik tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan di mana pendidikan itu merupakan bagian dari padanya. Kebudayaan merupakan sarana, bahkan jiwa dari kohesi sosial dari suatu masyarakat. Tanpa kohesi sosial tidak 235


Globalisasi

mungkin lahirnya proses pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Mengisolasikan pendidikan dari kebudayaan berarti melihat proses pendidikan di dalam ruang hampa. Pakar-pakar ekonomi juga pakarpakar kebudayaan dan politik melihat betapa pendidikan merupakan aspek yang sangat strategis di dalam menyiapkan suatu tata kehidupan manusia yang baru. Demikianlah kita melihat bagaimana peran pendidikan di dalam masyarakat dalam menghadapi globalisasi. Masyarakat global yang berdasarkan paradigma baru, akan dapat dipersiapkan melalui proses pendidikan. Tidak berlebihan kiranya apabila pendidikan dewasa ini, seluruh dunia dianggap sebagai pondasi dari membangun masyarakat dunia baru.

D. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Globalisasi berasal dari kata Inggris “global” yang berarti memiliki sifat semesta atau dunia (globe, artinya bola, dunia). Globalisasi mengandung pengertian proses perubahan menuju kesatuan dunia (one home). Selain istilah globalisasi, sebagian ilmuwan juga menggunakan istilah “universalisasi” (dari kata universe yang berarti dunia) yang memiliki pengertian yang kurang lebih sama, yaitu proses menuju integrasi (penyatuan) dunia dan adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Sebagian lagi menggunakan istilah “internasionalisasi” untuk menunjuk proses dan kecenderungan yang sama. 2. Globalisasi, tidak disangkal lagi, telah menghasilkan perubahanperubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh sektor kehidupan tersentuh oleh pengaruh globalisasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, kita akan melihat perkembangan globalisasi dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan (peradaban).

236


Globalisasi

3. Perubahan-perubahan sosial-politik telah membawa kepada suatu keperluan untuk memberikan orientasi baru terhadap pedagogik. Pedagogik bukan sekadar mencermati perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa, atau mengenai proses pendidikan orang dewasa, atau menyimak mengenai proses belajar dan pembelajaran, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu menempatkan perkembangan dan kehidupan manusia di dalam tatanan kehidupan global. E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa arti globalisasi? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya globalisasi? 3. Jelaskan ciri-ciri globalisasi! 4. Jelaskan sektor-sektor yang terkena globalisasi! 5. Bagaimana peran pendidikan dalam menjawab globalisasi?

237


Multikulturalisme

PAKET 13 MULTIKULTURALISME

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada persoalan multikulturalisme. Kajian pada bab ini meliputi pengertian multikulturalisme, membangun masyarakat inklusif dan toleran, dan pendidikan dan multikulturalisme. Paket ini menganalisis respon dunia pendidikan terhadap wacana pluralisme dan multikulturalisme. Salah satu fakta sosial yang tidak dapat dimungkiri dalam masyarakat modern dan postmodern yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya kehidupan multikultural. Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak lagi ditentukan oleh sesuatu budaya mainstream, yaitu budaya sentralistik, dan mengabaikan kehidupan yang plural dari sesuatu masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat multikultural, beragam budaya baik besar maupun kecil sama-sama diakui keberadaannya. Lebih-lebih budaya kecil, budaya pinggiran, menuntut untuk diakui eksistensinya. Semua menuntut untuk diakui, semua berhak untuk berbicara, semua berhak untuk hidup, dan semua berhak untuk mengembangkan dirinya. A. Konsep Multikulturalisme Istilah multikultural mempunyai arti adanya berbagai macam budaya pada suatu wilayah atau masyarakat. Budaya-budaya tersebut berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda seperti kelas sosial, ras, etnis, adat-istiadat, gender, dan agama. 1 Dalam konteks Indonesia, multikultural dipahami sebagai kebhinnekaan yang berarti perbedaan. Perbedaan tetapi diikat oleh

1 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Malang: Aditya Press, 2011).

238


Multikulturalisme

kesatuan atau kesatuan tetapi mengandung keragaman budaya yang kemudian dikenal dengan istilah unity in diversity. 2 Agar bisa memahami kesatuan (unity) yang indah, maka lapis fisik-biotik itu harus ditembus sehingga ditemukan realitas subtansial yang sama dan indah. Demikian misalnya, di balik realitas keragaman fisik-biotik agama-agama ditemukan keindahan-keindahan rasa religiusitas dan spiritualitas. Ini berarti kebhinnekaan, keragaman, atau pluralitas tidak mesti ditiadakan, dijauhi, apalagi diterima sebagai beban, sebaliknya mesti diterima sebagai karunia yang mesti dialami, dirasakan, sehingga dapat dipahami dan dimaknai secara kreatif. Pemaknaan kreatif yang dimaksudkan adalah memandang keragaman budaya sebagai peluang terciptanya lingkungan yang memungkinkan semua orang sama-sama meningkatkan harkat kemanusiaannya kendati berbeda-beda. Layaknya sebuah orkesta yang banyak alat musik dengan suara yang saling berbeda namun tetap menjadi satu paduan komposisi yang merdu dan indah. Keragaman budaya tidaklah terbatas yang dirumuskan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Keberagaman budaya dalam konteks realitas keseharian justru hadir berlapis-lapis dalam lingkup antar pribadi, keluarga, kelompok, Negara, regional, dan mondial. Dalam kenyataannya yang mutakhir kini, keragaman budaya justru mencakup hal yang tak terbatas, mulai dari latar belakang pendidikan, kemampuan ekonomi, jenis kelamin, daya nalar, profesi, hobi, gaya hidup, selera, akses informasi, dan seterusnya. Karena kebhinnekaan sudah menjadi keniscayaan hidup di manapun dan kapanpun, konsekuensinya adalah kebhinnekaan mesti diterima sebagai anugerah hidup yang justru memperindah taman kehidupan masing-masing warga Negara. Bahkan keragaman budaya tersebut, menjadi tempat pembelajaran bagi setiap individu dari berbagai budaya yang berbedabeda yang akan melahirkan tingkah laku sosial, menyepakati norma 2 Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 263.

239


Multikulturalisme

dan nilai-nilai bersama, membangun sebuah struktur kelembagaan. Sehingga, dalam masyarakat multikultural selalu terjadi interaksi yang dinamis di antara individu-individu yang merupakan proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju ke arah kebaruan budaya. Kebhinnekaan, keragaman, atau pluralitas dalam masyarakat multikultural mempersyaratkan adanya kemerdekaan dan keadilan. Ketertundukan semua warga Negara pada hukum disini seyogyanya tidak diartikan sebagai peniadaan kemerdekaan. Namun, sebaliknya justru untuk tetap memberikan jaminan pada terciptanya kemerdekaan itu sendiri, sehingga tak terjadi hukum rimba, yaitu hukum yang kuatlah yang menang. Akan tetapi hukum yang harus dipatuhi adalah hukum yang menjadikan kebaikan dan peningkatan harkat martabat semua pihak, bukan terbatas hanya demi kepentingan perseorangan, kelompok, atau golongan tertentu saja. Diskursus multikulturalisme sebetulnya mulai menguat dan memperoleh tempat utama dalam kajian perubahan sosial dan budaya saat realitas kehidupan di penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 menunjukkan keanekaragaman budaya dengan berbagai corak budayanya yang hadir di tengah-tengah masyarakat global. Istilah multikulturalisme dipakai sebagai perangkat analisa dan perspektif untuk memahami perkembangan anekaragam latar belakang sosial, budaya, sejarah, suku, bangsa, rasial, golongan, dan agama serta simbol keragaman lainnya. Masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (peace co-existence) satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya. Secara mudah dapat dikatakan, multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan. 240


Multikulturalisme

B. Membangun Masyarakat Inklusif dan Toleran Upaya menjaga kelestarian kebudayaan, pendidikan merupakan usaha menanamkan nilai, tradisi, dan ritualisme keagamaan yang menjadi milik setiap agama. Artinya, pendidikan semestinya menghadirkan kesadaran internal pada setiap pemeluk agama. Ataupun dapat disebut pendidikan interkultural. Pendidikan interkultural tersebut pada dasarnya mempunyai dua tema pokok, yaitu: (1) melalui pendidikan interkultural, seorang tidak malu terhadap latar belakang budayanya. (2) perlu dikembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ras, agama, dan budaya. Dalam rangka pengembangan sikap toleransi ini, dianjurkan program asimilasi budaya. Dalam kaitan ini, yang terpenting adalah adanya persamaan, dan bukan meletakkan perbedaan-perbedaan kebudayaan. Oleh sebab itu, di dalam program pendidikan dikembangkan dua hal, yaitu: (1) Masalah prasangka (prejudice). Berbagai penelitian dan praktik untuk mencari akar-akar dari prasangka, baik prasangka ras maupun prasangka agama. (2) Mencari cara-cara efektif untuk mengubah tingkah laku untuk mengatasi prasangka-prasangka tersebut. Berbagai upaya dari pendidikan interkultural ternyata dipusatkan untuk mengubah tingkah laku individu dan bukan mempelajari konflik antar kelompok. Padahal yang sering terjadi dalam kehidupan bersama multiras adalah konflik kelompok. Hal ini masih diabaikan dalam program pendidikan interkultular. Pendidikan di dalam pendekatan interkultular berarti membina hubungan baik antar manusia yang demokratis. Masyarakat Amerika adalah masyarakat demokratis yang memberikan nilai penting terhadap pluralitas dengan hak-haknya, termasuk hak-hak minoritas sebagai warga Negara. Tujuannya adalah kehidupan bersama yang harmonis. Perkembangan program pendidikan interkultular berkembang dengan pesat dan dilaksanakan dari jenjang pendidikan dasar termasuk di dalam program pendidikan guru. Selain itu, program pendidikan interkultular dianggap dapat memperkuat ketahanan bangsa. Di 241


Multikulturalisme

Negara Amerika Serikat, terutama pada masa perang dingin, hal ini dirasakan tetap perlu terutama untuk mempertahankan Amerika sebagai Negara super power. Pendekatan ketahanan bangsa ini sama dengan apa yang dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia dengan pendidikan P-4 dulu. Pendekatan ini, seperti yang telah dijelaskan, lahir pada masa PD II untuk menghadapi propaganda nazisme. Program pendidikan interkultural berkembang pesat dan ikut memengaruhi perkembangan ilmu-ilmu sosial (social sciences) yang mempelajari mengenai akar-akar konflik sosial dan prasangka (prejudice). Selanjutnya, juga mempengaruhi perkembangan ilmuilmu biologi, misalnya dalam mempelajari apakah benar terdapat keunggulan suatu ras tertentu sebagaimana yang diajarkan oleh nazisme. Dalam bidang antropologi berkembang dengan pesat mengenai penelitian tentang kesamaan umat manusia secara biologis dan mental. Indonesia sebenarnya juga mempunyai pengalaman terkait dengan multikultural. Sejauh menyangkut etnisitas, Indonesia memiliki potensi disintegratif yang tinggi. Secara etnis, Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda masingmasing dengan identitas kulturalnya sendiri, yang berbicara dengan lebih 250 bahasa yang berbeda pula. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. Untuk mengikat keragaman ini kemudian tercetuslah konsep Bhineka Tunggal Ika. C. Pendidikan dan Multikulturalisme Pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, sikap, dan tindakan sosial yang mencerminkan kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Dalam implementasinya, pendidikan multikultural menganjurkan agar guru tidak membawa budaya dominan masuk ke dalam kelas. Sebaliknya, sekolah seharusnya mengenalkan multikultural yang merepresentasikan latar belakang budaya para siswa yang diasuhnya. 242


Multikulturalisme

Dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural, menurut Maliki, kepemimpinan kurikulum menjadi penting. Keberhasilan pendidikan multikultural bergantung bagaimana kurikulum di sekolah itu akan dikemas. Pendidikan multikultural haruslah dikemas sedemikian rupa sehingga pandangn atau perspektif pluralisme, demokrasi, penghargaan atas perbedaan dapat diterjemahkan sebagai nilai, pandangan dunia, sikap dan perilaku secara teoritik dan praktis. Jadi dalam kurikulum pendidikan multikultural, tidak bisa lagi menjadikan nilai dan tradisi budaya dominan menguasai pratek pembelajarn di sekolah. 3 Wacana tentang pendidikan multikultural secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan Paulo Freire bahwa pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan status sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, pelestarian budaya daerah, dan heterogenitas latar belakang bahasa dan budaya peserta didik sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultur merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya strata sosial dan agama.

3

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, op. cit. , hal. 255. 243


Multikulturalisme

James Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan: 1. Content Integration: Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. 2. The Knowledge Construction Process: Membaca siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran(disiplin). 3. An Equity Pedagogy: Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya atau pun sosial. 4. Prejudice Reduction: Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. 5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran, dan sikap terbuka. Pendidikan multikultural mengajak melihat perbedaan sesuatu yang wajar. Pendidikan multikultural melahirkan manusia-manusia yang siap bergaul, berinteraksi, bekerjasama, saling isi mengisi, saling harga menghargai, hormat menghormati dengan orang lain, meski cara hidup berbeda, mengucap salam pembuka dan penutup pidato berbeda, status sosial dan ekonomi berbeda, dan lambang-lambang dan simbol-simbol kehidupan yang mereka pakai berbeda. 4 4

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, op. Cit. , hal. 254. 244


Multikulturalisme

Setiap agama mempunyai norma dan tradisi yang menjadi pedoman umatnya dalam menjalankan ibadah. Wilayah norma dan tradisi keagamaan dari agama-agama mulai melakukan interaksi antar budaya yang selama ini terjadi pertentangan. Perbedaan budaya dari agama-agama tidak menjadi sumber konflik, namun menjadi sumber dinamika budaya yang harmonis. Ini menumbuhkan kesadaran baru adanya multikultural dari dimensi tradisi keagamaan, kebangsaan, dan etnis. Oleh karena itu, doktrin agama-agama diperlukan penafsiran secara inklusif agar membentuk manusia yang dapat menghargai antar tradisi dan budaya yang berkembang di dunia. Semua agama yang berkembang di dunia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bentuk adanya keyakinan adalah mempunyai cara melakukan peribadatan untuk mengesekannya. Masing-masing agama mempunyai cara peribadatan berbeda-beda yang kadangkala menimbulkan dasar konflik karena setiap agama berusaha menonjolkan truth claim. Hal itu akan membentuk pemahaman terhadap agama bersifat relatif di antara para penganut agama. Rumusan agama yang dipahami oleh pemilik agama telah melahirkan budaya-budaya di masyarakat. Budaya berbasis keagamaan telah mewarnai perilaku setiap manusia dalam melakukan pergaulan sehari-hari. Pergaulan antar manusia kadangkala terjadi egosentris pemahamannya yang paling benar dari budaya orang lain. Apalagi, perbedaan pemahaman dari satu agama banyak memunculkan hubungan tidak harmonis di antara para pengikut agama. Agama Tuhan yang satu itu kemudian muncul dalam beragam bentuk sesuai pengalaman hidup manusia dalam multikulturalnya. Dari sini menjadi terbuka peluang perjumpaan antar pemeluk setiap agama untuk membangun kesadaran multikultural melalui pencapaian tujuan utama agama Tuhan, kesejahteraan manusia di dunia dan kemulian di akhirat. Jalan pencapaian kesejahteraan ini akan menjadi beragam sesuai ragam budaya dan pengalaman pemeluk setiap agama. Persoalannya, apakah pemeluk setiap agama bisa bersikap konsisten, 245


Multikulturalisme

bukan dengan memelihara sikap ganda yang memihak pada dirinya sendiri. Kenyataannya, para agamawan cenderung tidak konsisten menjalankan perintah agama mereka sehingga implikasinya tidak melahirkan rasa kepedulian sosial dan jujur melihat fakta. Hal lain adalah melemahnya ruang lingkup pembelajaran di sekolah yang berbasis multikultural. Ini dapat dicermati dari proses pembelajaran di kelas dan kegiatan peserta didik sangat kecil memperkenal budayabudaya daerah. Sejatinya, kurikulum mengakomodasi muatan kurikulum lokal yang termaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Kurikulum lokal tidak diapresiasikan untuk memperkokoh kesadaran multikultural, jika sebuah lembaga pendidikan memuat materi lokal cenderung formalitas dari pada menekankan subtansi pembelajaran. Sebabnya adalah pembelajaran lebih mengarahkan hasil meraih kemampuan ujian nasional yang baik. Usaha di atas akan menghalangi daya kritis dan menghalangi keragamaan sebagai proses pencarian kebaikan dan kebenaran yang tak pernah selesai, kepemelukan suatu agama yang konsisten bisa menjadi wahana pencerahan kemanusiaan dan peradaban. Kesadaran dan keyakinan semestinya ditempatkan sebagai kesadaran universal dari pengalaman kemanusiaan yang sebagian merupakan hasil proses dialog dengan lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan alam. Oleh karenanya, daya kritis sangat dibutuhkan setiap manusia agar aktivitas sosialnya terasa hidup dan tidak menganggap pemeluk agama lain menjadi musuh yang harus disingkirkan dari kehidupan sosial. Ironisnya, pemeluk suatu agama cenderung berpandangan bahwa orang lain akan mendapatkan berkah dan keselamatan dari Tuhan yang Maha Esa jika memeluk agama yang sesuai dengan agama yang dipeluknya sendiri. Dan, orang lain yang memeluk agama yang tidak sama dengan agama yang dipeluknya diyakini sebagai bukti pengingkaran kebenaran Tuhan. Pada waktu yang sama, setiap agama juga menyakini bahwa seseorang memeluk suatu agama merupakan suatu bentuk keharusan universal dari Tuhan yang tidak dapat dirubah oleh kenisbian manusia. 246


Multikulturalisme

Berdasarkan pengalaman keagamaan di atas, penulis berpandangan perlu adanya bangunan toleransi dan sinkretik agamaagama yang bersumber universalitas kemanusiaan yang menempatkan derajat manusia secara beradab. Pendekatan itu akan mempunyai arti penting membentuk generasi muda berwawasan tangguh, pluralis, dan global. Untuk itu, proses pencerahan agama-agama membutuhkan kesetaraan dan keterbukaan berkomunikasi agar terjalin hubungan antar agama. Tanpa harus merubah keyakinan keagamaan seseorang sebagai penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama-agama mempunyai tujuan hidup yang damai dan sejahtera. Namun, banyak agama-agama di muka ini berwajah egois, sadis, dan ekslusif karena para pemeluk agama mementingkan pribadi dan kesalehan individu. Pendidikan sebagai cagar budaya berusaha menjelaskan pentingnya untuk melestarikan tradisi, norma, bahasa daerah yang mulai terkikis oleh era globalisasi. Generasi muda penting mewarisi terhadap budaya leluhur sebagai wujud memahami sejarah. Adanya kita dapat merasakan berbagai fase perubahan sejarah tidak lepas adanya para pendahulu kita. Sedangkan, pendidikan sebagai sistem sosial harus mampu menyerap dan menyiasati perubahan tatanan nilai yang terjadi di masyarakat. Pendidikan nilai yang termaktub dalam kurikulum saat ini perlu mengandung nilai-nilai kemadirian, keunggulan, kewibawaan, dan kehormatan. Untuk mewujudkannya adalah menempatkan pendidikan yang mampu memberikan pencerahan yang kontruktif dalam berpikir dan bertindak yang dilandasi oleh keyakinan bangsa. Pengembangan pendidikan tersebut di atas membutuhkan suasana terbuka, harmonis, kesetaraan, dan saling menghormati di antara guru dengan murid, guru dengan orang tua murid, lingkungan sekolah dengan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, peserta didik harus dipahami akan menjadi pengganti dari generasi tua sehingga pertumbuhannya membutuhkan binaan secara demokratis, sehingga peserta didik dapat kesempatan mengapresiasikan potensi. Dengan kata lain, mutu sekolah anak dimulai dari individu. 247


Multikulturalisme

Dalam menghadapi dunia globalisai bagi lembaga pendidikan adalah menyiapkan tenaga pendidik dapat menjadi agen pembaharuan. Menurut Mulyana (2004) terdapat tiga syarat yang harus dimiliki guru dalam mengembangkan pendidikan yang memiliki perspektif global yang tergambar berikut ini, yaitu: Pertama, kemampuan konseptual berkenaan dengan peningkatan pengetahuan guru dalam konteks isuisu global. Guru harus belajar mengenai isu, dinamika, sejarah, dan nilai-nilai global agar mereka memiliki keterampilan mengapresiasi persamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat dunia. Penguasaan konseptual dalam tema perspektif global diyakini Marryfield dapat menjadi pemicu yang cukup potensial bagi guru dalam membangun suasana belajar yang dinamis agar siswa mampu merespon isu-isu lokal dalam kaitannya dengan masalah global. Isu-isu lokal maupun nasional dapat diangkat menjadi topik yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif global. Masalah krisis ekonomi, sistem demokrasi, dan krisis identitas nasional dapat menjadi bahan untuk melakukan analisis dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi global. Cara itu dapat dilakukan guru mata pelajaran ekonomi untuk memberikan dasar ekonomi yang berpijak pada sendi-sendi agama dan dasar Negara dan mata pelajaran PPKn bagi masalah-masalah budaya, agama, suku, bahasa, dan politik. Kedua, pengamalan lintas budaya. Materi ini belum banyak dimiliki oleh para pendidik di lembaga pendidikan. Ada beberapa pengajar di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang dapat kesempatan belajar ke luar negeri, belajar ke luar negeri banyak berasal dari para dosen. Pengalaman belajar ke luar negeri akan merasakan budaya orang lain dan akan merasakan adanya perbedaan antara individunya dengan orang lain. Pengalaman ini sangat penting agar mempunyai kesadaran multikultural akan mudah dibentuk manakala setiap individu dapat mengalami dalam hariharinya. Para guru sangat jarang mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri, sedangkan, para dosen lebih banyak mendapatkan kesempatan ke luar negeri. Misalnya, Amerika Serikat, Australia, 248


Multikulturalisme

Belanda, Bangkok, dan Malaysia merupakan tempat belajar para warga Negara Indonesia. Ketiga, ketrampilan paedagogis yang perlu dimiliki setiap guru dalam membimbing peserta didik pentingnya memahami adanya perjumpaan budaya dunia menjadi bagian dari budaya pribumi. Budaya luar menjadi salah satu bagian budaya orang Indonesia yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Artinya, kebudayaan suatu daerah akan melakukan perjumpaan dengan budaya daerah lain dalam suatu bangsa dan budaya suatu bangsa akan melakukan perjumpaan dengan bangsa lain. Hal ini sangat dimungkinkan akan terjadi pertukaran nilai-nilai budaya antar daerah maupun antar bangsa. Pengetahuan budaya secara luas sangat diperlukan agar dapat menghargai budaya pihak lain, ini tidak bermaksud menanggalkan budaya pribumi. Dalam sistem pembelajaran sekolah, para guru dituntut untuk memiliki kemampuan metodologi dalam mengajar yang berbasis global. Kemampuan ini harus ditunjang oleh dua kemampuan sebelumnya agar pengembangan pengalaman, analisis, dan partisipasi siswa dalam masalah kehidupan global dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu diimplementasikan guru dalam pembelajaran di sekolah adalah selain guru menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran/bidang studi dengan baik, juga kemampuannya untuk menguasasi strategi, metode, dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan suasana toleransi dan saling menghargai antar siswa. Lebih dari itu, seorang guru juga dituntut mampu menanamkan nilai-nilai inti pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. D. Rangkuman Dari uraian di atas, dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Istilah multikultural mempunyai arti adanya berbagai macam budaya pada suatu wilayah atau masyarakat. Budaya-budaya tersebut berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda seperti kelas sosial, ras, etnis, adat-istiadat, gender, dan agama. Dalam konteks Indonesia, 249


Multikulturalisme

multikultural dipahami sebagai kebhinnekaan yang berarti perbedaan. Perbedaan tetapi diikat oleh kesatuan atau kesatuan tetapi mengandung keragaman budaya yang kemudian dikenal dengan istilah unity in diversity. 2. Untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran diperlukan pendidikan interkultural. Pendidikan interkultural tersebut pada dasarnya mempunyai dua tema pokok, yaitu: 1) melalui pendidikan interkultural, seorang tidak malu terhadap latar belakang budayanya. 2) perlu dikembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ras, agama, dan budaya. Dalam rangka pengembangan sikap toleransi ini, dianjurkan program asimilasi budaya. Dalam kaitan ini, yang terpenting adalah adanya persamaan, dan bukan meletakkan perbedaan-perbedaan kebudayaan. Oleh sebab itu, di dalam program pendidikan dikembangkan dua hal, yaitu: a) masalah prasangka (prejudice). Berbagai penelitian dan praktik untuk mencari akar-akar dari prasangka, baik prasangka ras maupun prasangka agama. b) mencari cara-cara efektif untuk mengubah tingkah laku untuk mengatasi prasangka-prasangka tersebut. 3. Pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, sikap, dan tindakan sosial yang mencerminkan kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Dalam implementasinya, pendidikan multikultural menganjurkan agar guru tidak membawa budaya dominan masuk ke dalam kelas. Sebaliknya, sekolah seharusnya mengintrodusir multikultural yang merepresentasikan latar belakang budaya para siswa yang diasuhnya. Lebih dari itu, seorang guru juga dituntut mampu menanamkan nilai-nilai inti pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. E. Latihan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 1. Apa pengertian multikulturalisme? 2. Apa ciri-cir masyarakat multikultural? 250


Multikulturalisme

3. Bagaimana membangun masyarakat yang inklusif dan toleran? 4. Bagaimana pendidikan multikultural menurut James Bank? 5. Bagaimana peran pendidikan menjawab multikulturalitas?

251


Sistem Evaluasi Dan Penilaian

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN A. Proses PenilaianPerkuliahan Pengambilan nilai dalam matakuliah Sosiologi Pendidikan ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2013 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1.

2.

3.

Ujian Tengah Semester (UTS) Ujian Tengah Semester dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) .Materi UTS diambil dari pencapaian indicator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. Tugas Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat futuristic dan member manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100. Ujian Akhir Semester (UAS) Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indicator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

251


Sistem Evaluasi Dan Penilaian 4.

Performance Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat member catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan member penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100. Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk member catatan-catatan penilaian performance atau membuat format sendiri. Catatan penilaian performance tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

252


Sistem Evaluasi Dan Penilaian B. NilaiMatakuliahAkhir Semester Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %. Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam table berikut. Angka Interval Skor (skala 100) 91 – 100 86 – 90 81 – 85 76 – 80 71 – 75 66 – 70 61 – 65 56 – 60 51 – 55 40 – 50

<39

Skor (skala 4)

Huruf

Keterangan

4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 0

A+ A AB+ B BC+ C CD E

Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Tidak Lulus Tidak Lulus Tidak Lulus

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester: NMK = (NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10) 100

253


Sistem Evaluasi Dan Penilaian NMK = Nilai Matakuliah NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester NT = Nilai Tugas NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester NP = Nilai Performance d. NMK bias dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bias diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bias diperoleh. e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dan seterusnya.

254


Daftar Pustaka

Daftar Pustaka Ahmad, Akbar S. and Hastings Donnan, Islam, Globalization and Postmodernity (London and New York: Routledge, . 1994). Ahmadi, Abu. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Asfar, Muhammad, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-200. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006. Astuti, Mary. “Pendidikan Berspektif Gender”, Journal Basis, Nomor 07-08 Tahun ke-49, Juli-Agustus. Bagus, Lorens, Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). Batubara, Abd. Muhyi. Sosiologi Pendidikan . Jakarta: PT. Ciputat Press, 2004. Budihardjo, Miriam Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996. Campel, Tom. Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian dan Perbandingan. Yogyakarta: Kanisius, 1994. Dahl, Robert A. Dillemmas of Pluralist Democracy: Autonomy Versus Control. New York: Yale University, 1982. Dahlan, M. Kamus Induk Istilah Ilmiah. Surabaya : Target Prees, 2003. Damon, W. Moral child: Nurturing Children’s Natural Moral Growth. New York: Free Press,1988. Damsar. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2011. Dawam Rahardjo, dkk., Membongkar Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000).

Mitos

Masyarakat

Madani.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Effendi, Bahtiar Teori Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi. Yogyakarta: Galang Press, 2001. Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997. George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. akarta: RajaGrafindo Persada, 2004. 254


Daftar Pustaka Gunawan, Ary H.. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Hasan, Fuad. Dasar-dasar kependidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010. Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L.. Sosiologi, alih bahasa Amiruddin Ram. Jakarta: Erlangga, 1992. http://4905.blogspot.com/2011/06/dampak-pergaulan-bebas-bagiremaja.html, diakses 20 Nopember 2013. http://amelsharing.blogspot.com/2013/02/4-tahap-sosialisasi-anak.html, diakses 13 Nopember 2013. http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100129060909AAqYiBR, diakses 14 Nopember 2013. http://garasikeabadian.blogspot.com/2011/10/pendidikan-dan-mobilitassosial.html, diakses 22 Nopember 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/gerak_sosial, diakses 10 Nopember 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/LGBT, diakses 30 Nopember 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang, diakses 29 Nopember 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, diakses 13 Nopember 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi, diakses 13 Nopember 2013. http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-kenakalan-remaja.html, diakses 13 Nopember 2013. http://jiankhadijah.blogspot.com/2012/10/melacak-asal-usul-sekolah.html, diakses 13 Nopember 2013. http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_152.ht ml, akses 10 nop 2013. http://www.bangmu2.com/2013/07/teori-pembentukan-karakter.html, diakses 20 Nopember 2013. http://www.beritaterhangat.net/2012/08/definisi-dan-pengertianpendidikan.html, diakses tanggal 1 Nopember 2013. http:/www.transparansi. or.id., diakses 10 Nopember 2010. Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (London: The University of Oklahama Press, 1991). 255


Daftar Pustaka Idi, Abdullah, Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 2011. Imron, “Makalah Kenakalan Remaja”, http://ilmu27.blogspot.com/ 2012/08/ makalah-kenakalan-remaja.html, diakses tanggal 20 Nopember 2013. Ismail, Nurhasan, Sosiologi Korupsi. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka Depdikbud, 1999. Jurnal Perempuan.Com, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2004”. Kaelan, Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press. Karsidi, Ravik. Sosiologi Pendidikan. Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2005. Korten, David C. The Post-Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme. Terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002). Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Edisi Kedua. Jakarta: RajaGrafindo, 2000. http://www.bisosial.com/2012/05/paradigma-sosiologi.html, 16 Nopember 2013. Maksum, Ali. Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Malang: Aditya Press, 2011. Maliki, Zainuddin. Sosiologi Pendidikan. Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2008. Mu’ti, Abdul dan Ismail T. Siregar, et.al. Pendidikan Kewarganegaraan (Kelas XII) (Jogjakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3 UMY), dan The Asia Foundation, 2006). Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media, 2004. Nasution, S. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2010. Nucci, L. P. & Narvaez,. Handbook of Moral and Character Education. New York: Routledge, 2008. 256


Daftar Pustaka Pidarta, Made. Landasan Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta, 2000. ___________. Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: Rieneka Cipta, 2007. Poespoprodjo, W.. Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Karya, 1986. Reimer, J. et al.. Promoting Moral Growth from Piaget to Kohlberg. New York & London: Longman Inc. 1995. Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia. London: Macmillan, 1981. Rosyada, Dede dkk., Pendidikan Civic Education (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003. Saripudin, Didin. Interpretasi Sosiologis dalam Pendidikan. Bandung: Karya Putra Darwati, 2010. Sofyan, Ahmad, “Runtuhnya Moral Pelajar”, http://www.radarbanjarmasin, co.id/index.php/berita/detail/ 50/1619, diakses tanggal 20 Nopember 2013. Suparlan, Kamus Istilah Pekerjaan Sosial. Bandung : Kanisius, 1990. Sutinah, “Gender dan Kajian Tentang Perempuan”, dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Pengantar Teks dan Terapan. Jakarta: Prenada Media, 2004. Syamsuddin, indonesiaoptimis.com, diakses 20 Nopember 2013. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains (Bandung: Rosdakarya, 2002). Trisnawati, Djuwita, “Penyimpangan Pergaulan Pelajar di Era Globalisasi”, http://fellypun.wordpress.com/lkpp/penyimpangan-pergaulanpelajar, diakses 20 Nopember 2013. Umar, Nazaruddin. Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 1999. Usman, Sunyoto, Di antara Harapan dan Kenyataan. Yogyakarta: Centre for Indonesian Research and Development, 2004. _____________, Jalan Terjal Perubahan Sosial. Yogyakarta: CIReD dan Jejak Pena, 2004. www.indonesiaoptimis.com, diakses 20 Nopember 2013. 257


RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si., adalah penulis dan peneliti. Sarjana S1 diselesaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang tahun 1994. Menempuh jenjang S-2 dua kali: di IAIN Sumatera Utara Medan 1996 bidang studi pemikiran Islam dan di FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya lulus 2006. Gelar doktornya (S3) diperoleh dari FISIP Unair pada 2012. Sejak 1995 sampai sekarang menjadi dosen tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Selain mengajar, aktif mengadakan penelitian. Sampai saat ini, telah menghasilkan lebih dari 20 karya penelitian, selain puluhan artikel yang dimuat di berbagai media dan jurnal. Selain itu, juga aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bergabung pada Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PuSAPOM) sebagai Direktur. Selain mengajar, juga pernah sebagai konsultan kepala Madrasah Model Kementrian Agama RI di Jawa Timur, konsultan Manajemen Pendidikan Program Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta; sebagai tim monitoring pada Technical Assessment - Independent Monitoring and Evaluation (TA-IME) ADB-Kemenag RI Jakarta; Tim Perumus Pendidikan AntiKorupsi dan Public Integrity Education Network (PIEN)- di Jakarta; dan juga sebagai asesor pada Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) di Jawa Timur. Buku yang sudah diterbitkan: Pengantar Studi Islam ( Surabaya: IAIN Press, 2002, ditulis bersama tim); Tasawuf sebagai Pembebasan Manusia Modern (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Paradigma Pendidikan Universal Di Era Modern dan Postmodern (Yogjakarta: Ircisod, 2004); Pendidikan Kewarganegaraan: 258


Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme (Malang: Pusapom Press, 2007, ditulis bersama tim), dan Pengantar Filsafat (Surabaya: IAIN Press, 2008); Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), Kontributor buku Prof. Mitsuo Nakamura, et. al., Expressions of Islam in Recent Southeast Asia’s Politics (Yogyakarta: Impulse, 2010); Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Malang: Aditya Media, 2011), dan Diskursus Islam dan Demokrasi (Surabaya: IAIN Press, 2012).

259


SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Recommend Documents