SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT

SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014) Oleh Bangun Suharti*) *)

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT Bandar Lampung member parliament in political socialization and political communication needs to be audited. This is to determine the extent to which members of the parliament provide political education and the community in, especially constituents. Is the board members have been doing public aspirations and provide effective political education? Is the board members have been fighting for people's aspirations, and adapt them to the government program, that is pro-poor, pro-growth, pro-jobs and proenvironment?. This study was conducted by interviewing do persons, namely Bandar Lampung city councils of the Democratic Party of the tenure 2009-2014. Both speakers are selected, with the consideration that the Democratic Party is the party of government, so it is likely to be consistently fought for government programs. The party supports the government is assumed to provide a briefing to its cadres on these government programs. The results of this study indicate that, although the Democratic Party is the party of government, not necessarily consistently championed the concept of the development of propoor, pro-growth, pro-jobs and pro environment. The development concept is not disseminated to the public, especially the constituency. Background, the political interests of the ruling constraints, funding, scale ruler priorities in perspective, it is often an obstacle to implement the aspirations of the people. Keywords: Aspiration, constituents, political education

PENDAHULUAN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan Sosialisasi Politik dan komunikasi Politik, dalam rangka menjaring aspirasi warga kota Bandar Lampung harus diaudit. Hal ini perlu dilakukan guna melihat sejauh mana anggota Dewan telah benar-benar melaksanakan tugasnya, mewakili warga atau konstituen yang diwakilinya. Justru setelah dipilih dan terpilih sebagai wakil rakyat lah, anggota Dewan harus lebih aktif bergerak menampung aspirasi rakyat. Jangan hanya pada saat kampanye saja, mereka aktif mempromosikan dirinya sebagai wakil rakyat, namun setelah terpilih dan Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2: 67-76

67

duduk di kursi Dewan justru mengabaikan dan melupakan rakyat yang seharusnya kepentingannya diperjuangkan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kota Bandar Lampung sangat beragam. Latar belakang anggota dewan antara lain pekerjaan, pendidikan,usia, rekam jejak, latar belakang motivasi, pengetahuan, organisasi yang pernah diikuti, dan tentu saja latar belakang partainya. Latar belakang tersebut akan berdampak pada cara mereka menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat, pemahaman mereka terhadap tugas-tugas mewakili rakyat, dan mempengaruhi keberpihakan mereka. Bila latar belakang anggota dewan adalah pengusaha, besar kemungkinan mereka lebih memihak pada kepentingan para pengusaha, bila mereka berlatar belakang petani, mereka akan berpihak kepada kepentingan sektor pertanian. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, bagaimana peran latar belakang para anggota Dewan tersebut, mempengaruhi keberpihakan mereka dalam membuat kebijakan yang menyangkut kebijakan publik dan layanan publik di kota Bandar Lampung. Audit sosialisasi politik dan komunikasi politik anggota dewan ini juga perlu dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana anggota dewan telah melakukan sosialisasi politik dan komunikasi politik kepada konstituennya secara tepat. Apakah mereka melakukan komunikasi politik secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat saluran, dan tepat guna? Apakah anggota dewan benar-benar melakukan penjaringan aspirasi warga untuk setiap pengambilan keputusannya? Bila tidak, apakah dasar anggota Dewan tersebut dalam membuat usulan draft rancangan peraturan daerah dan pembuatan kebijakan publik lainnya? Apa bentuk komunikasi politik dan sosialisai politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung , dalam menjaring aspirasi masyarakat beserta hasil-hasilnya? Selama masa periode kedudukannya sebagai anggota Dewan (lima tahun masa tugas), berapa kali mereka turun lapangan menjaring aspirasi masyarakat? Apakah ada kontrak politik yang dilakukan selama masa kampanye dapat dipenuhi setelah mereka menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah kabupaten kota Bandar Lampung? Kader partai yang terpilih sebagai anggota dewan, juga turut bertanggung jawab dalam mengimplementasikan fungsi partai politik, terutama dalam rangka sosialisasi politik. Fungsi sosialisasi politik yang paling strategis untuk dilakukan adalah memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Pendidikan ini menyadarkan masyarakat akan arti penting partisipasi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan negara, mendidik warga Negara akan hak, tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara serta dapat menempatkan kepentingan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Sosialisasi politik oleh anggota dewan sangat dipengaruhi oleh nilainilai yang dianut, latar belakang kehidupan politik dalam partai masing-masing serta pengalamannya terjun di dunia politik. Penelitian ini mengkaji leboh lanjut perihal sosialisasi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan dari partai demokrat. Sebagai anggota dewan dari partai yang dimotori dan dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut presiden SBY), sudah selayaknya senantiasa berpedoman pada semangat pemerintah dalam menerapkan konsep yang diusung oleh pimpinan negara ini. Konsep Pembangunan yang diusung oleh presiden SBY adalah pro poor, pro growth, pro environment dan pro job. Dalam hal kebijakan yang menyangkut langsung pada layanan publik, harus dilihat bagaimana anggota Dewan menjaring aspirasi warga serta mempertimbangkan segi efisiensi, tata kota, ramah lingkungan dan pro rakyat, sebagaimana program yang dicanangkan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pro poor (pro 68

Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik Anggota Dewan dalam Memberikan …

rakyat), pro job (pro pada pembukaan lapangan kerja), pro growth (pro pertumbuhan), pro environtment (memihak pada lingkungan). Apakah konsep pro pada pembukaan lapangan kerja, pro pada pertumbuhan ekonomi, namun tetap pro rakyat dan tetap melestarikan kehidupan lingkungan, telah dilakukan oleh anggota Dewan dari partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah ini? Apakah konsep tersebut sudah dipahami dan berusaha diperjuangkan dalam setiap perumusan kebijakan-kebijakan maupun ketika menjaring aspirasi masyarakat kota Bandar Lampung? Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, karena partai demokrat adalah partai yang didirikan oleh presiden SBY, yang merupakan perpanjangan kepentingan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan mensosialisaikan hasil-hasilnya, khususnya pada anggota dewan dari partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

KAJIAN PUSTAKA Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Pengertian komunikasi politik yang dikemukakan oleh Dan Nimo dan Richard Fagen, sama. Mereka lebih menyoroti dari sisi fungsi komunikasi politik tersebut, yaitu semua pembicaraan politik yang secara potensial maupun aktual, berpengaruh pada kehidupan system politik. Subiakto dan Ida mengutip pernyataan kedua ahli komunikasi politik tersebut sebagai berikut: “Communicatory activity considered political by virtue of its consequences actual and potential that is has for the functioning of political system”. Sedangkan Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi dengan deskripsi yang mirip dengan Fagen, hanya berbeda pada suasana konflik. Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai berikut: “Communication activity considered political by virtue of consequences (actual and potential) which regulate human conduct under condition of conflic.” (Subiakto&Ida, 2012: 19) Secara lebih rinci, unsur-unsur dalam komunikasi politik mencakup semua unsur dalam komunikasi yaitu, komunikator (narasumber), pesan, saluran (media), sasaran dan pengaruh atau efek yang dihasilkan. Dalam komunikasi politik, unsur - unsur komunikasi tersebut memuat unsur politik. Komunikator dalam komunikasi politik adalah komunikator politik. Pesannya adalah pesan politik, salurannya adalah saluran politik, khalayak sasarannya adalah khalayak politik dan tujuan serta hasilnya adalah demi tujuan politik dan mempengaruhi sistem politik. Pendapat umum, (dalam konteks penelitian ini adalah aspirasi warga) sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Hennesy dalam bukunya yang klasik namun tetap relevan untuk segala jaman, adalah pertukaran preferensi yang saling bertentangan mengenai kebijakan, dan suatu kekuatan yang mengarahkan (directing force) bagi elite politik.. David Hume dan John Locke mempercayai pendapat umum akan memberikan legitimasi (suatu konsensus mengenai norma-norma yang telah mantap), menghasilkan integrasi (individu mencoba menghindari isolasi), dan menetapkan prioritas ( hal tersebut menyatakan masalah apa yang dianggap masyarakat paling penting).” (Hennesy, 1990: 3) Pendapat umum, yang termanifestasikan dalam pendapat warga masyarakat, misalnya aspirasi warga mengenai masalah dan kepentingannya, selayaknya dapat ditampung oleh anggota dewan dalam rangka mengambil kebijakan publik. Keterkaitan antara pendapat umum, yang merupakan aspirasi warga masyarakat dengan kebijakan Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2: 67-76

69

publik, dapat efektif jika anggota DPRD secara konsisten melaksanakan fungsinya sebagai legislator yang aspiratif. Kehidupan politik sendiri tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan publik, dan arah aktivitas politik itu sendiri menuju pada bagaimana mempengaruhi kebijakan publik, untuk kepentingan publik dan masyarakat banyak. Budiardjo (2010) mendefinisikan politik, salah satunya adalah dengan definisi kebijakan publik. Dengan menyitir beberapa ahli, Budiardjo, mendefinisikan politik sebagai berikut: Hoogerwerf: “obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum, (public policy) disini menurut Hoogewerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Partisipasi Politik Partisipasi politik kini semakin beragam seiring dengan beragamnya permasalahan dalam masyarakat serta sarana penyalurannya. Partisipasi politik yang pada awalnya hanya dipahami sebagai aktivitas masyarakat dalam rangka melibatkan diri dalam kehidupan politik, kini mulai bergeser. Semula partisipasi politik hanya didominasi oleh politikus melalui partai politik, kini semua elemen masyarakat dapat melakukan aspirasi politik melalui berbagai saluran aspiratif dalam rangka turut berperan serta mempengaruhi kebijakan publik. Apabila partai politik yang menjadi alat penyaluran aspirasi politik, maka hanya ada satu isu yang diangkat, yaitu, isu yang sesuai kepentingan dan ideologi partai saja. Sedangkan bila saluran aspirasi politik diperluas, maka isu-isu yang diangkatpun dapat lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara riil. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana untuk sosialisasi politik, agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung kepada pembuat kebijakan (legislative). Fungsi sosialisasi politik bagi partai politik adalah memberikan penyadaran warga masyarakat agar menyadari peran pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dalam sosialisasi politik ini, parpol juga bertugas untuk mendidik anggota dan warga masyarakat untuk lebih mementingkan Negara dan bangsanya diatas kepentingan diri dan kelompoknya/partainya semata (Budiardjo, 2010: 408). Sosialisasi Politik Sosialisasi politik, menurut Rush (1992) sebagaimana disitir oleh Miriam Budiardjo, adalah: “proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (Political socialization may be defined is the process by which individual in a given society become acquainted) (Budiardjo, 2010: 407). Selanjutnya, Budiardjo, menekankan pentingnya sosialisai politik yang diperankan oleh partai politik sebagai berikut: “Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan disini bahwa di Negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi, yang bagi Negara berkembang sangat penting.” (Ibid,: 408) 70


Dengan demikian, peran partai politik melalui anggota dan kadernya, adalah memberikan pendidikan politik kepada warga Negara. Pendidikan politik dalam arti memberi penyadaran dan pemberdayaan agar masyarakat mampu memahami perannya sebagai warga negara, mampu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Warga Negara yang tetap setia kepada NKRI dan tetap membangun dan mempertahankan integrasi nasional bangsanya.

METODE PENELITIAN Penelitian ini difokuskan pada upaya menggali informasi mengenai sosialisasi politik dan komunikasi politik anggota dewan dari partai Demokrat dalam menjaring aspirasi dan memberikan pendidikan politik masyarakat konstituennya selama masa bakti 2009-2014. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada dua orang narasumber. Dua orang narasumber ini terdiri dari satu orang mewakili daerah pemilihan dimana yang bersangkutan berdomisili, satu orang lagi tidak berdomisili di daerah pemilihan (selanjutnya disebut dapil) yang diwakilinya. Pemilihan dua orang tersebut, untuk memperbandingkan adanya perbedaan sosialisasi politik dan komunikasi politik yang dilakukan karena perbedaan domisilinya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN Anggota Dewan yang Berdomisili di Daerah Pemilihannya (Dapil) Sendiri Anggota dewan yang berdomisili di dapil sendiri, secara hitungan politik lebih menguntungkan. Hal ini karena masyarakat sekitarnya yang nota bene merupakan konstituennya, secara langsung dapat melihat kehidupan sehari-hari wakilnya tersebut. Masyarakat sekitarnya juga lebih merasa dekat, lebih percaya dan lebih mendapat kepastian akan dibela dan diperjuangkan karena pasti seorang anggota dewan akan memperjuangkan tempat tinggalnya sendiri sebelum memperjuangkan daerah lainnya. Kedekatan emosional seperti ini, tentu akan lebih menguntungkan dari sisi biaya politik dan biaya sosialnya. Latar belakang dari anggota dewan ini, seorang sarjana hukum, dan pernah mengikuti les atau sekolah advokat. Pendidikan politik pribadinya banyak didapatkan dari suaminya yang merupakan anggota dewan di DPRD propinsi. Belajar tentang politik secara praktis (praktik lapangan) ketika mulai aktif sebagai anggota partai demokrat. Bergabung dengan partai demokrat sejak tahun 2004 dan secara langsung ketika terjun sebagai anggota dewan di DPRD kota Bandar Lampung. Kegiatan sosial kemasyarakatannya sudah memberi nilai plus tersendiri di mata masyarakatnya. Latar belakang narasumber adalah aktif di yayasan Sosial Lampung Peduli, pengusaha, dan aktif memberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu yang setiap bulan rutin datang ke rumahnya. Masyarakat kurang mampu ini, biasanya datang sekitar 10 hingga 20 orang untuk mengambil jatah beras atau tunjangan sekolah anak-anak mereka. Kegiatan sosial yang dilakukan secara pribadi ini, secara otomatis merupakan aksi sosial yang mengurangi biaya sosialdan biaya politik untuk mensosialisasikan dirinya menjadi wakil rakyat. Dalam rangka sosialisasi politik, anggota dewan tersebut melakukan kegiatan bhakti sosial setiap tahun yang diselenggarakan oleh partai Demokrat. Kegiatan bhakti sosial ini Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2: 67-76

71

beragam bentuknya, dalam rangka memberi bantuan warga masyarakat yang kurang mampu. Secara pribadi, anggota dewan telah melakukan kegiatan sosial sebagaimana tersebut diatas. Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, anggota dewan ini melakukan kegiatan penjaringan aspirasi kepada masyarakat sekitarnya secara langsung dalam bentuk silaturahmi. Setiap bulan rata-rata melakukan silaturahmi politik 4 kali, yang dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu. Tempat-tempat sosial yang biasa dikunjungi antara lain masjid, mushola dan PAUD. Apabila aspirasi masyarakat dianggap memerlukan dana kecil, yang masih memungkinkan dibiayai dengan dana pribadi, maka akan dilakukan secara pribadi. Misalnya, memberikan sumbangan pendidikan anak kurang mampu. Tetapi apabila membutuhkan dana yang besar, maka akan disesuaikan dan dimasukkan ke dalam tugasnya sebagai anggota dewan. Aspirasi masyarakat akan ditampung dan diusulkan dalam rapatrapat untuk diwujudkan dalam kebijakan, misalnya dalam hal rehabilitasi fasilitas umum, pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik lainnya. Ketika masih duduk di komisi 4 (yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial), beberapa aspirasi masyarakat yang sudah dapat diperjuangkan dan diwujudkan adalah pembangunan dan rehabilitasi sekolah SD Sukajawa dua. Kini sekolah tersebut secara fisik sudah lebih dari cukup (berlantai dua). Sekolah tersebut merupakan tempat anggota dewan ini bersekolah saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat musim kering, daerah Kaliawi Atas dan Kedaung selalu kekurangan air bersih, atas inisiatifnya, maka dibangun sumur bor bagi warga Kaliawi dan Kedaung. Infrastruktur yang dibutuhkan warga telah dibangun untuk memberikan kemudahan warga masyarakat yang dibutuhkan. Secara kedinasan, penjaringan aspirasi biasanya dilakukan juga melalui mekanisme dinas. Dinas-dinas terkait akan dipanggil dalam rangka hearing sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Perubahan peraturan daerah dapat terjadi murni atas inisiatip legislatif dan ekskutif dengan masukan-masukan dari komisi-komisi hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat maupun hearing dengan dinas terkait. Masukan perubahan perda ini, biasanya di ajukan oleh panitia khusus, lalu di bawa ke badan legislasi untuk digodok sebagai bahan raperda (rancangan peraturan daerah). Selanjutnya apabila hal ini disetujui, akan disahkan dalam rapat paripurna. Keberhasilan memperjuangkan aspirasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, harus dipahami bahwa semua keputusan dan kebijakan pemerintah, bersifat sangat politis. Perhitungan politik, kepentingan politik dan lobby – lobby politik sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah peraturan daerah. Yang kedua, skala prioritas. Bila ada permasalahan yang lebih mendesak dan dibutuhkan masyarakat luas, maka akan lebih mendapatkan perhatian dan lebih diprioritaskan. Masalah prioritas, memang diakui masih bersifat politis, artinya pertimbangan kepentingan politik penguasa masih dominan. Kepentingan politik penguasa tersebut bisa atas dasar kepentingan pencitraan, keberpihakan kepada pengusaha, sehingga lobby-lobby politik seringkali menjadi penentu kemenangan terbentuknya perda. Dalam rangka pertimbangan prioritas tersebut, upaya yang dilakukan oleh angota dewan hanya sebatas melobby pihak ekskutif, memberikan alasan-alasan penguat, namun bila pihak ekskutif tidak menyetujui, akhirnya perda tetap tidak dapat dilanjutkan. Yang ke tiga, terkait dana. Proses pembuatan perda cukup panjang. Mulai dari pembuatan naskah akademik oleh narasumber ahlinya (akademisi), rapat-rapat pansus, rapat badan legislasi dan lainnya tentu membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Sehingga ada kemungkinan sebuah rencana peraturan daerah menjadi mandeg karena 72


ketiadaan dana ini. Perda yang menyangkut kepentingan masyarakat bawah (kelompok grass root) bisa jadi tidak mendapatkan prioritas karena ketiadaan dana, namun perda menyangkut pengusaha besar dapat saja cepat disetujui karena pengusaha dapat memberikan sumbangan dananya untuk itu. Keempat, masalah prosedur. Aspirasi masyarakat bisa saja tidak ditanggapi dengan baik karena tidak melalui prosedur yang benar, misalnya masalah perijinan. Prosedur ini menyebabkan masalah dianggap kurang penting oleh para anggota dewan. Masyarakat yang akan mengadukan masalah terkait perijinan perlu membuat surat permohonan tertulis, disertai data dan bukti yang mendukung serta justifikasi dari masyarakat atau ketua RT, kepala desa setempat. Hal ini sebagai bukti bahwa masalah tersebut penting dan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan yang mengikat atau tindak lanjut berupa mediasi. Dalam menangani masalah seperti ini, maka anggota dewan akan memberikan saran kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan dengan cara yang ditentukan. Contoh, ketika terjadi sengketa antar warga terkait pendirian gereja karena tidak ada ijin pendirian, maka anggota dewan memberi saran kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan secara tertulis sesuai prosedur yang ada. Akhirnya, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena di mediasi oleh anggot dewan. Penjaringan aspirasi juga dilakukan dengan mendengarkan dan menanggapi pengaduan masyarakat yang datang langsung ke kantor anggota dewan. Anggota dewan khusus fraksi demokrat juga berlangganan koran lokal untuk mengetahui perkembangan terakhir situasi di kota Bandar Lampung. Bila ada hal – hal yang perlu ditindaklanjuti, maka biasanya anggota dewan akan memanggil atau mengklarifikasi kepada satuan kerja (satker) terkait, untuk dimintai keterangannya terkait masalah yang diadukan oleh warga atau yang dimuat oleh media massa. Pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota dewan kepada masyarakat, secara langsung dilakukan pada saat masa reses. Masa reses yaitu masa dimana anggota dewan turun bersosialisasi dan berkomunikasi politik secara formal dengan konstituennya. Masa reses biasanya dilakukan dua kali setahun, dilaksanakan selama satu hari. Biasanya warga masyarakat dikumpulkan di kantor kecamatan, masing-masing anggota dewan mengundang konstituennya sebanyak 25 orang, Mereka akan berdialog, menyampaikan aspirasinya. Pada kesempatan tersebut, aspirasi seringkali disampaikan hanya melalui ketua RT atau kepala desa, yang sebelumnya telah mendapat titipan dari warganya. Pada masa reses tersebut anggota dewan akan memperkenalkan diri sebagai wakil partai sekaligus sebagai anggota dari komisi tertentu. Anggota dewan akan memberikan penjelasan bahwa ada alat kelengkapan dewan yang tugasnya berbeda-beda. Maka, mereka akan melakukan tugas dan menjaring aspirasi masyarakat dengan menyesuaikan diri pada tugas alat kelengkapan dewan tersebut. Pada kesempatan bertemu konstituennya (masa reses) tersebut, anggota dewan juga berpesan kepada warga masyarakat agar memilih wakilnya secara profesional. Memilih wakil rakyat bukan berdasarkan uangnya, tetapi berdasarkan kinerjanya. Anggota Dewan yang Tidak Bertempat Tinggal di Dapilnya Anggota dewan ini, juga telah dua kali terpilih untuk periode 2009-2014 dan 20141019. Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, telah lama bergabung dengan partai Golkar dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota dewan, namun belum terpilih. Bergabung dengan partai demokrat, karena PD dibawah kepemimpinan presiden SBY, lebih prospektif (punya peluang lebih besar) dan lebih mencerminkan citra partai yang santun dibandingkan dengan partainya sebelumnya. Platform partai demokrat, untuk dua orang Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2: 67-76

73

marasumber anggota dewan ini, keduanya belum memahami secara tekstual. Tetapi keduanya menyatakan bahwa secara umum partai demokrat pro pada rakyat, membela kepentingan masyarakat dengan ideologi nasionalis religius. Pendidikan politik secara kelembagaan didaptkannya dari kegiatan pelatihan pengurus partai, rapat-rapat konsolidasi, rapat – rapat kerja maupun kongres. Pada kegiatan pelatihan-pelatihan internal partai, selalu ada pesan-pesan agar menjadi wakil rakyat. Biasanya yang datang untuk memberi nasihat-nasihat tersebut adalah dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat, Jakarta). Anggota dewan tersebut, memiliki latar belakang organisasi di perkumpulan Paku Banten tingkat propinsi dan anggota IPMI (Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia) kota Bandar Lampung. Orang tuanya merupakan pendiri perkumpulan Paku Banten, yang mana kegiatannya terkait dengan aktivitas keagamaan (pengajian rutin, lomba-lomba Qasidah dll) dan sosial kemasyarakatan (khitanan massal, sembako murah dll). Bagi anggota dewan yang kedua, sosialisasi platform partai dilakukan dengan cara target meraup suara sebanyak-banyaknya, meraup dukungan masyarakat sebanyakbanyaknya serta mencari anggot sebanyak-banyaknya. Penyampaian program-program pemerintah yang harus pro rakyat. Secara pribadi dan intern partai, anggota dewan ini mendapatkan pendidikan politik dalam bentuk pertemuan antar ranting, anak ranting (pada tingkat kelurahan hingga RT). Pada saat masa reses, melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menyampaikan program-progarm serta tugasnya sebagai anggota partai. Penjaringan aspirasi masyarakat biasanya dalam bentuk pembangunan fisik. Jarang yang mengeluhkan masalah pembangunan non fisik. Aspirasi masyarakat yang sempat terjaring dan diakomodasi adalah masalah pembangunan sumur bor (masalah air bersih), perbaikan jalanjalan di gang-gang, serta dirinya terjun langsung melihat lokasi. Beberapa keluhan masyarakat yang datang mengadukan permasalahannya di kantor DPRD Kota, juga mendapatkan perhatiannya. Beberapa keluhan masyarakat terkait keberatan atas kenaikan PBB (pajak bumi dan bangunan), dan retribusi parkir. Mengenai keduanya, pihaknya telah melakukan hearing dan memediasi masalah, sehingga pihak-pihak terkait dapat menerapkan keputusan bersama. Dalam upaya melakukan sosialisasi politik, narasumber/anggota dewan ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan dirinya dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat konstituennnya. Secara rutin narasumber memberikan hadiah pada lomba-lomba peringatan 17 Agustus, yang diberikannya berselang-seling pada kecamatan yang menjadi dapilnya. Selain itu, narasumber selalu datang bila mendapatkan undanganundangan keluarga, pesta-pesta maupun pengajian-pengajian. Pendidikan politik yang dilakukannya kepada masyarakat tidak terstruktur. Hal ini dilakukan secara otomatis ketika ada pertemuan, berkumpul dengan masyarakat. Pendidikan politik dilakukan dengan jalan memberikan pengarahan kepada warga masyarakat bahwa ketika memilih wakil rakyat dan berorganisasi masyarakat harus tahu dan memahami tujuannya. Bila menjadi wakil masyarakat, ya harus berjuang untuk kepentingan masyarakat, harus tahu tujuannya dalam berpolitik dan berorganisasi tersebut.

74


KESIMPULAN Anggota dewan dari partai demokrat yang menjadi narasumber berlatar belakang pengusaha. Ada perbedaan cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat. Yang pertama, karena telah dekat dengan masyarakatnya sendiri, lebih banyak beraktivitas langsung dengan memberikan sumbangan sosial kepada masyarakatnya, membangun lokal-lokal yang menjadi bagian dari kehidupannya. Karena memiliki latar belakang organisasi sosial (lampung peduli), maka aktivitas sosialnya berkisar pada aktivitasn sosial. Narasumber kedua, karena terpilih di dapil yang bukan merupakan daerah tempat tinggalnya sendiri, maka ia harus berusaha lebih keras mendekatkan diri dan memelihara hubungan dengan konstituennya tersebut. Namun demikian, latar belakangnya sebagai aktivis Paku Banten, bahkan orangtuanya sebagai pendirinya, aktivitasnya sebagai anggota IPMI, menyebabkan dirinya cukup dipercaya dan dikenal oleh masyarakat konstituennya. Aspirasi masyarakat pada saat reses, lebih banyak masalah-masalah yang terkait pada pembangunan fisik, belum menyentuh aspek nonfisik. Implementasinya, sejauh mana dapat diakomodasi, sangat tergantung pada banyak hal, antara lain masalah dana, kepentingan politik penguasa, waktu dan prosedur yang ditempuh serta sekala prioritas yang dasarnya juga belum jelas. Pada saat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat konstituennya, wakil rakyat tersebut tidak menyebutkan mengenai apa saja yang telah diperbuatnya untuk masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana anggota dewan melakukan bargaining politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, Anggota dewan tidak memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana hal tersebut harus dipahami dan bahkan harus bersama-sama diperjuangkan; agar masyarakat memahami situasi politik yang terjadi. Masa reses seringkali kurang efektif, karena yang mengajukan aspirasi hanya kepala desa atau ketua RT saja. Pada saat masa reses, penjaringan aspirasi lebih banyak yang bersifat kebutuhan fisik saja, bukan yang non fisik. Untuk kebutuhan masyarakat yang non fisik, seringkali masyarakat yang berkepentingan atau mengadukan masalahnya, datang langsung ke kantor DPRD kota Bandar Lampung. Masyarakat juga tidak memberikan koreksi atas kinerja anggota dewan, terkait hal-hal yang belum terlaksana atas tuntutan atau kepentingan masyarakatnya. Anggota dewan juga belum diberikan pemahaman oleh partainya, berupa pendidikan politik dan sosialisai politik, bahwa sebagai warga negara, siapapun dia, dan terutama sebagai wakil rakyat harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok, demi tujuan negara yang lebih besar. Hal ini merupakan konsep dasar pendidikan politik dan sosialisasi politik yang tertinggi yang harus dijunjung oleh seluruh warga negara Indonesia, apalagi para anggota dewan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi). Jakarta. Gramedia. Hennesy, Bernard. 1990. Pendapat umum. Jakarta. Erlangga. Nimmo, Dan. 2004. Komunikasi politik, komunikator, pesan, dan media. Bandung. Rosdakarya Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 2: 67-76

75

Nimmo, Dan. 2004. 2004. Komunikasi politik, khalayak, dan effek. Bandung. Rosdakarya Subiakto, Henry & Rachmah Ida. 2012. Komunikasi politik, media, dan demokrasi. Jakarta. Kencana Prenada Media.

76


SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT

Recommend Documents