SOLUSI JALAN TENGAH esai-esai konservasi alam. Wiratno, Editor: Muchamad Muchtar. Desain - Layout: Bisro Sya bani

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

SOLUSI JALAN TENGAH esai-esai konservasi alam

©Wiratno, 2012

Editor: Muchamad Muchtar Desain - Layout: Bisro Sya’bani (@bisbani)

KKBHL - PHKA Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN: 978-602-19319-4-3

Halaman Depan Desain: Bisro Sya’bani Foto: Bisro Sya’bani - Irwan Yuniatmoko Koen Meyers - Ratna Hendratmoko Ujang Wisnu Barata - Wiratno WWF Riau/Balai TN Tesso Nilo

Diterbitkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung dengan pendanaan dari DIPA 029 TA 2012

"Mesin bahasa dalam sebuah buku tidak saja memiliki kekuatan representasi dalam pengertian yang sebenarnya, akan tetapi, memiliki kekuatan untuk menggerakkan dan merubah dunia. Buku menciptakan sebuah ruang, yang di dalamnya ide bergerak dari orang ke orang lain, gagasan bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain, imajinasi meluas dari satu penulis ke penulis lain"

KKBHL - PHKA Yasraf Amir Piliang : Dunia yang Dilipat : Tamasya Melampauai Batas-batas Kebudayaan (2010)

Sekapur Sirih

Sebuah KKBHL - PHKA buku lahir dari berbagai latar belakang dan waktu yang seringkali tidak dapat kita prediksi dan atur. Buku ini adalah kumpulan dari artikel, makalah, dan banyak catatan yang tersebar dalam rentang waktu 2005-2010. Pada periode awal, penulis bertugas menjadi Kepala TN Gunung Leuser, di Januari 2005 sampai dengan akhir masa mengurusi Leuser di Agustus 2007, berlanjut dengan penugasan di Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung, masih di Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.

Artikel-artikel lepas selama masa lima tahun itu ternyata masih harus diperkaya dengan banyak catatan dan artikel di masa-masa sebelumnya, yaitu ketika penulis masih bekerja di Conservation International Indonesia (CII), sebagai Analis Kebijakan. Masa mengurusi Siberut dan Papua, memberikan kekayaan batin yang

luar biasa, dan akhirnya menghasilkan beberapa pemikiran dan juga letupan “amuk”. Menyaksikan, dan merasakan langsung terjadinya pencurian sumber daya alam Indonesia yang sangat terorganisir rapi, dalam kesunyian dan gelegak lautan Siberut, lahirlah analisis tentang “Masa Depan Kabupaten Kepulauan”. Masa-masa perjuangan masyarakat Mentawai yang akhirnya diramu dan dituliskan menjadi buku oleh Darmanto – yang terdampar di Siberut hampir 7 tahun bekerja di bawah koordinasi UNESCO untuk program Man and Biosphere. Selama bekerja di CII, penulis juga menghasilkan buku saku yang berjudul: “Nakhoda: Leadership Dalam Organisasi Konservasi”, yang diterbitkan pada tahun 2004. Muchamad Muchtar (Mumu - PILI), akhirnya menyambut kumpulan artikel-artikel lepas itu untuk dibukukan, setelah hampir 1 tahun penulis telah menyampaikan maksud dan telah meng-copy-kan banyak artikel tersebut ke dalam hard-disk Mumu. Pada akhir Mei 2011, Bisro Sya’bani, mantan staf penulis di TN Gunung Leuser, juga menyambutnya dengan antusias untuk menyiapkan desainnya. Sebuah berkah bagi penulis, yang telah lama mendambakan dapat melontarkan buku baru, setelah 2 buku sebelumnya ‘Berkaca di Cermin Retak’ dan ‘Nakhoda’ telah mendapatkan sambutan dan respon yang positif, walaupun tidak dijual di toko-toko buku.

KKBHL - PHKA

Penulis bukanlah seorang ‘pengrajin’ buku, dan tidak akan pernah mau menjadi sekedar ‘pengrajin’ buku. Bagi penulis, buku akan lahir dari rahim dan kesadaran siapapun yang memang ditakdirkan untuk turut serta melahirkannya. Membidani kelahirannya untuk kemudian diharapkan dapat memberikan perannya sebagai ‘pelita’ dan harapan, serta arahan,

di belantara ketidaktahuan, kecanggungan, dan ketidakpastian tentang masa depan konservasi alam di Indonesia. Buku ini diterbitkan dalam suasana kebatinan pekerja konservasi yang seperti itu. Kebijakan konservasi alam, dengan menyelamatkan hutan-hutan alam dan laut serta perairan penting menjadi kawasan konservasi, adalah tidak sia-sia. Paling tidak kita masih bisa menyaksikan 27,2 juta hektar (6,8 kali lipat luas negeri Belanda), adalah kawasan yang dilindungi oleh undang-undang, untuk kepentingan generasi saat ini dan mereka yang akan lahir 50 - 100 tahun ke depan. Semoga, pembaca dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan pergumulan pemikiran yang dituangkan dalam buku kecil dan ringkas ini. Semoga.***

KKBHL - PHKA Swarnabhumi,

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Buku ini tidak akan pernah terbit apabila tidak mendapatkan dukungan semangat, inspirasi, dan pendampingan dari rekan-rekan penggerak lingkungan, konservasi alam, dan berbagai isu-isu terkini tentang kerusakan hutan, perdagangan karbon, dan perubahan iklim. Sebagai catatan pemikiran dan perenungan selama hampir 11 tahun (2000 - 2011), maka sebagian besar makalah atau artikel yang dituliskan adalah buah dari interaksi dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah para orang-orang lapangan, yang sungguh memiliki kepedulian akan pelestarian lingkungan secara konkrit. Di antara orang-orang biasa tersebut adalah Pak Mus - operator boat, pegawai honorer TN Siberut, yang telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus bersikap lugas, apa adanya, tetapi tetap kritis dan tegar menghadapi banyak persoalan konservasi di lapangan; Koen Meyers - perintis program co-management Siberut; Darmanto – sarjana biologi yang mendalami antropologi budaya dengan cara terjun langsung selama lebih dari 7 tahun di Siberut; yang telah mengedit buku penulis, yang direncanakan terbit tahun 2012 ini dengan judul : ‘Tersesat di Jalan yang Benar: Seribu Hari Mengelola Leuser’; Pak Keleng Ukur, penjaga pondok restorasi Sei Serdang, Leuser, yang memberikan penulis keyakinan bahwa hanya dengan menjaga hutan - disertai hati yang bersih, maka kita (mungkin) ada kesempatan untuk

KKBHL - PHKA

menyelamatkan hutan dan menyadarkan manusia di sekitarnya; Empat serangkai pencetus restorasi Sei Serdang: Moko, Ujang, Suer, Subhan, yang telah menunjukkan bahwa kerja keras dan konsistensi akan membuahkan hasil dalam mewujudkan konservasi di lapangan, dan bukan hanya sekedar 'proyek' konservasi yang menjadi laporanlaporan proyek tanpa adanya perubahan yang substansial termasuk perubahan sikap mental.

KKBHL - PHKA Toni Anwar, Toto Indraswanto, Bu Ning, Erna-magang Leuser, Nurman Hakim, Azizah, Juju Wiyono, Ecky Saputra, Eru Dahlan, Sutoto Dwijajanto, Wenda Yandra Komara, adalah di antara rekan-rekan muda yang telah membuat penulis bangga akan kerja keras dan pemikiran-pemikiran mereka yang mulai berkembang dan mendapatkan momentumnya selama 4 tahun terakhir penulis bekerja kembali di Jakarta, melalui kerja tim dalam pengembangan Resort-Based Management (RBM). Dalam seri lokalatih RBM sepanjang tahun 2011, untuk menyiapkan Pedoman RBM, penulis merasakan dukungan dan komitmen penuh dari prominent person, antara lain Agus Mulyana, Iwan Setiawan, Suer Surjadi, Moh Haryono, Ratna Hendratmoko, Roby Royana, Wahyu – TN Alas Purwo, Swiss – TN Baluran, Dimas dan Eko – TN Karimunjawa, dan sederet generasi muda konservasi di sebagian besar taman nasional, antara lain: Iskandar - Dewi, Dedy - Suci di Sulawesi Selatan.

Tak dapat dilupakan kontribusi Pak Gunung Nababan - Kepala TN Karimunjawa yang terus memberikan spirit kerja lapangan dan dukungan leadership-nya di TN Teluk Cenderawasih dan TN Karimunjawa yang rela membagi pengalamannya di sebagian besar Lokalatih RBM. Pak Pandji Yudistira yang berhasil menggali sejarah konservasi Hindia Belanda, sampai ke KITLV di Leiden, menemui Prof Peter Boomgaard; Ia banyak menginspirasi kita dalam memahami pentingnya menggali kembali sejarah konservasi. Peranan Dr.S.H.Koorders dalam membangun gerakan konservasi menjadi salah satu temuan terpenting dan yang paling fenomenal selama 50 tahun terakhir penulisan gerakan konservasi masa Indonesia modern. Penghargaan penulis tujukan kepada Bisro Sya'bani - desainer tekun - teliti dan handal, yang membuat penampilan buku mungil ini semakin kinclong.

KKBHL - PHKA Kepada mereka yang masih percaya bahwa hutan belantara, laut, pantai, rawa, dan danau adalah tempat untuk berbagi hidup dengan mahluk lainnya, maka tidak ada kata yang patut penulis sampaikan kecuali penghargaan dan kebanggaan akan sikap mental dan cara menempuh kehidupan dengan cara yang lebih baik, semakin santun, serta dengan optimisme tentang masa depan yang penuh peluang. Asih, Alfan, Hana, Naufal: mereka adalah inspirasi dan pendorong bagi penulis tetap terus bekerja dan menyebarkan pengalaman-pengalaman lapangan. Semoga buku ini mendapatkan ridho dari Allah, SWT, Sang Pemilik Kehidupan.***

Sambutan Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung

Buku

ini disusun oleh penulisnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang luasnya ruang lingkup dan kompleksitas persoalan pengelolaan kawasan konservasi bila dikaitkan dengan pembangunan dari arti luas. Kawasan konservasi yang saat ini mencapai luas 27,2 juta hektar, yang sebagian besar (58%) adalah taman nasional, menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang semakin besar dan rumit.

KKBHL - PHKA Berbagai analisis yang lebih banyak menyisakan pertanyaan merupakan pekerjaan rumah bagi birokrat, pemerintah daerah, pegiat konservasi mulai di tingkat masyarakat sampai ke level paling atas, di Bappenas dan kementerian terkait. Konsep pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan dan dinamika penggunaan lahan dan pengaturan ruang kawasan di sekitarnya. Kawasan konservasi dipengaruhi dan sekaligus mempengaruhi kawasan di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana konsep pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengatur keseimbangan antara

aspek ekologi, ekonomi, dan sosial/budaya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lokal yang spesifik dan kontekstual.

KKBHL - PHKA Semoga buku ini dapat memberikan mosaik tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari pengalaman di TN Gunung Leuser, TN Siberut, TN Tesso Nilo, TN Gunung Merapi, dan lain sebagainya, yang juga dikaitkan dengan perubahan-perubahan di tataran global tentang hubungan Utara-Selatan, misalnya dan dampaknya pada polapola ancaman dan peluang ke depan. Selamat membaca dan mengambil manfaat darinya.

Ir. Sonny Partono,MM

KKBHL - PHKA

Daftar Isi

Sekapur Sirih Ucapan Terima Kasih Sambutan Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Daftar Isi Koridor Bagian Kesatu - Masa Depan Kita Bersama? 3 Bencana Ekologis dan Krisis Kebudayaan 11 Sindrom Antroposentrisme 19 Taman Nasional: Manfaat Lintas Batas dan Implikasi bagi Kebijakan Bagian Kedua - Cerita-cerita dari Lapangan 31 Siberut: Strategi Pembangunan Kabupaten Kepulauan di Indonesia 42 Kontroversi Penunjukan TN Merapi 50 Solusi ‘Jalan Tengah’ untuk Kontroversi Merapi 56 Relokasi dan Rezonasi TN Gunung Merapi 63 Solusi Banjir Jakarta, Peran Ciliwung dan TN Gunung Gede Pangrango 70 Fenomena Leuser sebagai ‘Paper Park’ dan Inisiatif Tangkahan 78 Tipologi Open Access: Kasus Perluasan TN Tesso Nilo

KKBHL - PHKA

Bagian Ketiga - Conservation Deadlock 87 Conservation Deadlock 98 Solusi Jalan Tengah Bagian Keempat - Ego vs Kesadaran 105 Ego vs Kesadaran Daftar Rujukan Tentang Penulis

KKBHL - PHKA

KORIDOR

Bagian Kesatu, dibuka oleh penulis dengan mengutip pernyataan seorang ahli fisika Capra yang justru lebih tertarik mendalami esensi krisis lingkungan di dunia. Krisis lingkungan saat ini sebagai bagian dari proses panjang eksistensi dan pandangan manusia di Barat tentang alam yang berlangsung sejak Abad 15. Pandangan yang linear tentang dunia , sikap eksploitatif terhadap alam, dan krisis kebudayaan yang menyertainya yang menyebabkan krisis eksistensi manusia dan kemanusiaan dalam tataran yang luas. Sindrom antroposentrisme mewabah hingga hari ini, hegemoni Utara terhadap Selatan, dengan segala akibat lingkungannya sebagaimana dikemukakan oleh James Martin dan Peter Senge.

KKBHL - PHKA Bagian Kesatu ini ditutup dengan pemaparan tentang anatomi kawasan konservasi. Suatu kawasan yang dilindungi secara nasional oleh Undang-undang 5 tahun 1990 ini adalah kawasan konservasi yang luasnya 27,2 juta hektar. Kawasan konservasi merupakan wilayah terakhir bagi perlindungan keragaman hayati dan menjadi habitat satwa liar, yang meliputi sebagian besar tipe-tipe ekosistem di tanah air, mulai dari ekosistem hutan tropis pegunungan tinggi, hutan hujan tropis dataran rendah, kawasan gambut dalam, kerangas, rawa, mangrove, estuari, pantai, dan perairan laut. Kawasan yang dalam teori dikategorikan sebagai ‘common pool resources’, kawasan dengan

luasan jutaan hektar ini menghadapi beragam persoalan pengelolaan, termasuk pengamanan, perlindungan dan pemanfaatannya yang lestari. Kebijakan investasi di kawasan konservasi membentur berbagai tantangan karena keputusankeputusan politik yang cenderung berjangka pendek kurang memperhatikan manfaat jangka panjang yang dapat dipetik dari pengelolaannya. Bagian Kedua adalah ilustrasi rentang panjang pengalaman penulis dalam berinteraksi langsung dengan masalah-masalah konservasi di lapangan. Pengalaman kerja sebagai Policy Analyst di Conservation Intrnational Indonesia (tahun 2001 - 2004), membawa cerita dan pengalaman di Siberut, tentang TN Siberut, kontroversi penunjukan TN Merapi, mitos banjir Jakarta yang ternyata tidak berhubungan erat dengan kondisi TN Gunung Gede Pangrango, munculnya fenomena ‘paper park’; taman nasional yang tidak dikelola secara nyata di lapangan-yang merujuk pada kondisi Leuser periode 2005 - 2007 dimana penulis bertugas menjadi Kepala TN Gunung Leuser tersebut. Bagian Kedua ini ditutup dengan kondisi faktual areal perluasan TN Tesso Nilo, yang semula adalah eks HPH Nanjak Makmur. Eks areal HPH ini menjadi open access yang dirambah untuk berkebunan sawit.

KKBHL - PHKA

Bagian Ketiga menguraikan lebih detil tentang ancaman yang dihadapi oleh pihak pengelola kawasan taman nasional. Pada beberapa kasus, telah sampai pada kebuntuan upaya konservasi, yang diistilahkan oleh penulis sebagai ‘Conservation Deadlock’. Kebuntuan yang dihadapi oleh pengelola kawasan taman nasional yang disebabkan oleh berbagai sebab internal dan eksternal yang berkepanjangan, dan sudah terlambat untuk

ditangani. Bagian Ketiga ini diakhir dengan usulan tengah’ untuk penyelesaian berbagai ragam persoalan.

‘jalan

Bagian Keempat yang merupakan penutup dari buku ini, diuraikan oleh penulis tentang Ego Vs Kesadaran. Penulis banyak mengutip pernyataan guru spiritual dari Amerika, Eckhart Tolle, yang menyatakan bahwa untuk melakukan tindakan dengan sadar, maka kita harus berpegang pada 3 hal, yaitu Acceptance (menerima), Enjoyment (menikmati), dan Enthusiasm (antusiasme), sebagai modal untuk melakukan tindakan dengan sadar, dan peduli terhadap lingkungan.***

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

BAGIAN KESATU

KKBHL - PHKA masa depan kita bersama?

KKBHL - PHKA

3

Solusi Jalan Tengah

&

Bencana Ekologis Krisis Kebudayaan

S KKBHL - PHKA eorang ahli fisika terkenal, Fritjof Capra, menguraikan dengan gamblang bagaimana Barat dikuasai oleh pemahaman tentang fenomena alam yang mekanistik, yang dikembangkan oleh Descartes selama tiga abad. Pandangan filsuf ini yang menyatakan bahwa alam semesta adalah sebuah sistem mekanis, telah memberikan persetujuan ‘ilmiah’ pada manipulasi dan eksploitasi terhadap alam. Tujuan ilmu adalah penguasaan dan pengendalian alam, yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk “mengubah kita menjadi tuan dan pemilik alam”.

Sebelum abad ke-15, pandangan dunia yang dominan di Eropa dan sebagian besar peradaban lain bersifat organik. Manusia hidup dalam komunitas-komunitas kecil dan erat. Ia menjalani kehidupan alam raya dalam pengertian hubungan organik yang ditandai oleh saling ketergantungan antara fenomena spiritual dengan fenomena material dan prinsip kebutuhan masyarakat umum lebih utama daripada kepentingan pribadi. Model matematika yang dikembangkan Descartes-lah yang kemudian

memungkinkan NASA mengirim manusia ke bulan. Kerja Descartes ini dilanjutkan oleh Isaac Newton pada abad ke-18, yang teorinya mampu menjelaskan gerak planet, bulan, komet, aliran gelombang, dan sebagainya.

KKBHL - PHKA Walaupun demikian, pandangan yang menempatkan alam sebagai fenomena mekanistik itu pula yang mendorong Barat mengembangkan Etika Antroposentrisme. Etika antroposentrisme ini dilatarbelakangi oleh tradisi pemikiran barat yang liberal. Dalam etika ini manusia diposisikan sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar; di atas dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia difahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Menurut Keraf (2002), cara pandang tersebut melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif.

Banjir bandang di Semadam - Aceh Tenggara, 2005 (foto: Wiratno)

KKBHL - PHKA Bencana Ekologi

Senge, P (2008) menguraikan bahwa saat ini lebih dari 50 juta manusia setiap tahun bermigrasi ke kota-kota, yang disebabkan oleh ekonomi tradisional yang hancur dan kondisi lingkungan yang terdegradasi, khususnya lahan pertanian dan perikanan. Kita mengetahui secara global terjadi ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan sekaligus dalam ‘gaya hidup’. James Martin – penulis buku The Wired Society - menuliskan dalam buku The Meaning of the 21 Century (2007) bahwa 7% penduduk dunia mengkonsumsi 80% energi yang tersedia. Pola konsumsi energi, air, dan sumber daya alam lainnya setara dengan konsumsi 140 orang Afganistan atau Ethiopia. James Martin menyebut tiga macam penyebab kehancuran sumber daya alam, yaitu:

6

Masa Depan Kita Bersama?

penurunan kuantitas sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan pola konsumsi. Terbukti Amerika adalah negara teratas yang mengontribusi gas karbon dioksida secara global. Pernyataan James Martin tersebut mungkin dapat mengoreksi pernyataan dari the Club of Rome yang menerbitkan buku The Limits to Growth pada tahun 1972, yang diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan terjual lebih dari 30 juta copy. Dinyatakan dalam buku tersebut tentang semakin menipisnya sumber daya alam di dunia yang mereka asumsikan sebagai akibat negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk dunia. Tiga puluh enam tahun kemudian, asumsi itu dipatahkan: 80% sumber daya alam dunia dihabiskan oleh 7% atau segelintir penduduk dunia-mereka yang hidup ‘sangat boros’ di negara-negara Utara.

KKBHL - PHKA Senge (2008) menambahkan bahwa suatu komisi yang dibentuk oleh pemerintah dan industri minyak AS melaporkan bahwa suplai minyak dan gas dunia tidak akan mampu menyuplai permintaan global 25 tahun ke depan, yang akan mendorong naiknya harga minyak dari $25/barel menjadi $100/barel antara tahun 2000 sampai akhir 2007. Kantor berita Reuters melaporkan Mei 2011 harga minyak sudah mencapai $110/barel.

Dalam dunia yang saling tergantung, sikap eksploitatif negaranegara Utara ini menjadi salah satu penyebab dan menyeret Indonesia ke dalam bencana lingkungan. Eksploitasi sumber daya hutan, bahan tambang mineral, minyak, gas, dan air selama 30 tahun telah menghasilkan dampak nyata saat ini. Banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran tanah, penurunan kesuburan tanah, fragmentasi habitat satwa liar, kebakaran lahan, polusi air, pendangkalan waduk dan situ, pencemaran udara; konflik sosial,

Solusi Jalan Tengah

7

marginalisasi masyarakat adat, terancamnya kebudayaan mengelola hutan masyarakat adat, dan seterusnya. Telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang sangat besar. Kalau hutan alam dataran rendah di Pulau Jawa habis dalam tempo 100 tahun antara abad ke-18 sampai 19, hutan alam dataran rendah Pulau Sumatera lenyap dalam hitungan 30 tahun. Proses lenyapnya hutan alam Sumatera diprediksi sepuluh kali lebih cepat dibanding pada masa kolonial. Menurut Capra kesadaran ekologis akan tumbuh hanya jika kita memadukan pengetahuan rasional kita dengan intuisi untuk hakikat lingkungan kita yang non-linear. Fakta yang kita hadapi saat ini adalah bahwa telah terjadi ketimpangan yang luar biasa antara perkembangan kekuatan intelek, pengetahuan ilmiah, dan ketrampilan teknologi di satu sisi, dengan perkembangan kebijakan, spiritualitas, dan etika di sisi yang lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan budaya yang menjadi akarakar dari krisis multi-dimensi peradaban manusia saat ini.

KKBHL - PHKA Krisis Kebudayaan Patut kita renungkan Keraf (2002) yang mengajukan sebuah ide tentang ‘keberlanjutan ekologis’. Prinsip yang diajukan dalam paradigma keberlanjutan maupun keberlanjutan ekologis adalah integrasi secara proporsional tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pelestarian sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Etika antroposentrisme harus ditinggalkan dan diganti dengan etika lingkungan hidup yang bertumpu pada teori biosentrisme dan ekosentrisme, dengan perpegang pada sikap hormat terhadap alam, prinsip-prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, tidak

8


merusak (no harm), hidup sederhana dan selaras dengan alam, keadilan, demokrasi, dan integritas moral. Menarik apa yang dikemukakan oleh Sonny Keraf tentang sikap eksploitatif yang menghasilkan krisis ekologis sebagai dampak negatif dari ‘pembangunan’ di satu sisi, dan Fritjof Capra tentang persoalan ketidakseimbangan budaya sebagai akar dari krisis manusia dewasa ini di sisi yang lain. Persoalan mendasar tersebut telah dikemukakan oleh salah satu cendekiawan terkemuka, Soedjatmoko, pada 1976. Menurutnya usaha pembangunan dan modernisasi yang kita jalani sebagai sebuah bangsa telah menghadapkan kita secara langsung dengan masalah kebudayaan Indonesia dan dengan proses kebudayaan. Kita memperbaharui diri dalam kita menjawab tantangan kehidupan modern.

KKBHL - PHKA Pembangunan menurut Soedjatmoko dalam Ibrahim (2004) tidak lain dari mendinamisasikan kekuatan-kekuatan masyarakat. Ia bukan sekedar mengadakan proyek-proyek. Inilah yang disebut oleh Korten dan Sjahrir (1988) sebagai paradigma pembangunan yang disebut sebagai people-centered development atau pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sikap ini juga didukung oleh Arief Budiman (1985) yang menekankan tujuan pembangunan untuk membangun manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Solusi Jalan Tengah

9

Agenda Siapa? Adakah pergulatan pemikiran tentang pentingnya perubahan paradigma pembangunan selama ini yang kental dengan nuansa eksploitatif yang telah mengakibatkan meningkatnya krisis ekologis? Bagaimana calon pemerintahan baru menyikapi hal ini? Minimal pemerintahan baru perlu mempertimbangkan berbagai persoalan pembangunan tersebut secara lebih serius, komprehensif, dan mendalam. Pembangunan bukan sekedar disederhanakan menjadi angka-angka pertumbuhan ekonomi, realisasi proyek-proyek, penanaman modal asing, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Di manakah posisi aspek lingkungan, kelestarian sumber daya alam dan ekologi?

KKBHL - PHKA Pemerintahan baru di bawah Presiden SBY dalam bendera KIB II ini atau pemerintahan baru lainnya, perlu menimbang dibentuknya Tim Perumus untuk menyusun dan merumuskan Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Indonesia yang baru, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Strategi pembangunan tersebut perlu disiapkan dengan proses dialog publik yang cukup mendalam-komprehensif, yang melibatkan bukan hanya ekonom dan teknokrat sebagaimana desain di masa lalu, tetapi juga budayawan, ekonom lingkungan, biolog, sosiolog, antropolog, sejarawan, serta putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan saat ini dan nanti, yaitu membuka ruang publik untuk dialog konstruktif tentang masa depan Indonesia dengan

10


mempertimbangkan konteks perubahan geopolitik di tanah air dalam era otonomi daerah, di tataran ASEAN, maupun internasional termasuk sebagai anggota baru G-20. Termasuk di dalam strategi tersebut adalah bagaimana mengurangi dominasi negara-negara Utara, dan menciptakan strategi kemandirian secara bertahap terutama dalam pengelolaan sumber daya alam strategis nasional (minyak bumi, gas alam, mineral, air), sebagaimana Malaysia, misalnya, mulai berhasil mewujudkannya. Untuk itu diperlukan sikap mental dan sikap politik seorang negarawan bagi seluruh jajaran birokrasi pemerintahan dan parlemen.***

KKBHL - PHKA

Solusi Jalan Tengah

11

Sindrom Antroposentrisme*)

D KKBHL - PHKA engar pendapat Komisi III DPR dengan Menteri Kehutanan sebagaimana dimuat di Kompas 6 September 2002 semakin menegaskan masih mewabahnya sindrom antroposentrisme di kalangan Komisi III DPR, yaitu permintaan peninjauan ulang terhadap kebijakan softlanding Departemen Kehutanan – pengurangan jatah tebang tahunan. Kebijakan ini tentu saja akan secara bertahap mengurangi setoran sektor kehutanan kepada negara sebesar 60,94%, yaitu dari Rp 3,03 trilyun (2002) anjlok ke Rp 1,18 trilyun (2003). Sangat disesalkan bahwa ternyata wakil rakyat kita tidak memahami sepenuhnya latar belakang kebijakan soft-landing process, yang dimaksudkan untuk segera ‘mengistirahatkan secara bertahap’ sumber daya hutan Indonesia setelah ‘sakit parah’ diperas habis-habisan dengan sistem HPH selama 30 tahun ini.

*)

Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, tanggal 24 Juli 2004

12


Tidak Belajar dari Sejarah Pada awal abad ke-19, Raffles memperkirakan 85% daratan pulau Jawa masih ditutupi hutan lebat. Dari 10,6 juta ha pada abad ke-18 menjadi tinggal 3,3 juta pada akhir abad ke-19 atau kehilangan lebih dari 70%-nya, dalam jangka waktu 100 tahun. Penyebab pokoknya adalah konversi kawasan hutan menjadi perkebunan besar monokultur tebu di dataran rendah dan kopi di dataran tinggi, yang dimotori oleh Cultuurstelsel Belanda yang menggunakan modal besar dan alat-alat modern. Hal ini diperparah dengan tekanan penduduk yang meningkat 8 kali lipat dalam periode 100 tahun tersebut akan menyebabkan tingginya kebutuhan akan kayu bakar untuk keperluan subsisten maupun mendukung industri gula. Di masa Orde Baru, revolusi hijau telah menyebabkan pula distorsi penguasaan lahan pertanian produktif pada sekelompok petani kaya, menciutnya kepemilikan lahan pertanian akibat pertambahan penduduk yang akhirnya berakumulasi pada meningkatnya pembukaan lahan ke kawasan hutan alam dataran tinggi. Proses konversi kawasan hutan ini terus berlanjut sampai akhir dekade 1980-an.

KKBHL - PHKA Kecelakan sejarah ini pun nampaknya diulangi lagi di era Orde Baru terhadap hutan Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera yang luasnya 3 kali lebih besar dari Jawa, hutan alam dataran rendahnya menjelang punah tahun 2005 (taksiran World Bank), yakni dengan dihabiskannya sumber daya hutan itu melalui sistem HPH penuh monopoli sekaligus tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1990-an, 9 raksasa konsesi kayu memonopoli dan mengontrol lebih dari 14 juta ha kawasan hutan produksi (Wiratno, dkk., 2002). Kerusakan hutan tersebut juga dipicu oleh konversi lahan untuk monokultur sawit, hutan tanaman industri

Solusi Jalan Tengah

13

miskin jenis, pendukung industri pulp, pertambangan terbuka, perambahan oleh masyarakat, pembangunan jaringan jalan, kebakaran hutan dan kebun, dan sebagainya. Praktis, dalam tempo 30 tahun sejak tahun 1970-an, hutan hujan tropis di Sumatera tinggal kurang dari 10% luas semula. Ini berarti, kerusakan 10 kali lebih cepat dari apa yang pernah terjadi di Jawa. Taksiran yang sama oleh World Bank, hutan hujan tropis di Kalimantan akan habis tahun 2010. Kesimpulan yang bisa kita ambil untuk sementara adalah bahwa kita, khususnya pemerintah di masa Orde Baru tidak pernah belajar dari sejarah kehancuran hutan di Jawa, dengan segala konsekuensinya terhadap lingkungan hidup, serta kemunduran

KKBHL - PHKA

Bolong-bolong dari hijauan taman nasional oleh aktifitas haram (foto: Koen Meyers - UNESCO)

14


kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintahan di bawah Presiden Megawati di era reformasi ini akan dipaksa mengulangi lagi kesalahan di masa lalu itu. Tentu saja, selalu dengan kedok demi penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atau jargon yang sekarang sedang popular, demi pendapatan asli daerah? Sindrom Antroposentrisme Kondisi carut marut lingkungan hidup Indonesia, khususnya sumber daya hutan nasional yang seperti itu memang sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi kita yang didesain mendewakan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya disusul dengan kegagalan trickle down effect-nya. Sebagai konsekuensinya adalah selalu mengajukan pembenaran perlunya sumber daya alam dieksploitasi, dikuras, dan kalau perlu dihabiskan. Keraf (2002) dalam bukunya Etika Lingkungan, secara runut memberikan jawaban atas situasi di atas, dengan menguraikan apa yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut karena etika yang dipakai memang etika antroposentisme.

KKBHL - PHKA Etika antroposentrisme dilatarbelakangi oleh tradisi pemikiran Barat yang liberal. Dalam etika ini manusia diposisikan sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar; di atas dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia difahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Menurut Keraf (2002), cara pandang inilah yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif.

Solusi Jalan Tengah

Permintaan anggota DPR, khususnya Komisi III agar Departemen Kehutanan (kini Kementerian Kehutanan) meninjau ulang kebijakan soft-landing, sangat mungkin karena disebabkan ketidaktahuan latar belakang secara menyeluruh lahirnya kebijakan tersebut. Di samping itu ada pemahaman yang keliru bahwa sumber daya hutan sering diidentikkan dengan kayu semata. Dalam kenyataannya nilai kayu hanya kurang dari 5% dari nilai keseluruhan sumber daya hutan itu. Hal ini tentunya sangat disesalkan mengapa sampai terjadi. Sebagai wakil rakyat, DPR harus memiliki fungsi kontrol dan semestinya justru mendukung kebijakan untuk mengistirahatkan sumber daya hutan nasional kita yang memang sedang ‘sakit’ parah. Kemungkinan lain, memang sindrom antroposentrisme masih lekat, bukan saja anggota Dewan yang terhormat, tetapi juga sebagian besar komponen masyarakat Indonesia, khususnya para pengusaha perkayuan yang tidak mau tahu tentang kondisi hutan Indonesia kecuali hanya mengejar keuntungan semata.

15

KKBHL - PHKA Terhadap maraknya penebangan haram (illegal logging), Komisi III DPR juga nampaknya kurang memahami fakta lapangan bahwa: Pertama, keberhasilan penanggulangan penebangan haram juga ditentukan oleh keseriusan dan konsistensi bukan hanya Departemen Kehutanan, tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Kedua, isu penebangan haram ini juga harus dikaitkan dengan isu regional, di mana Cina, Malaysia, Thailand, dan Fillipina telah lama melakukan moratorium penebangan hutan alam mereka. Oleh karena itu, permintaan kayu lingkup regional menjadi meningkat pesat. Saat ini, banyak terjadi penyelundupan dimana kayu-kayu dari Papua diangkut ke Filipina, mendapatkan surat-surat sah, lalu diangkut ke Cina; kayu dari Kalimantan Barat mendapatkan

16


surat dari Malaysia atau Singapura, dan banyak kasus-kasus serupa. Oleh karena itu, akan sangat sulit mengatasi hal ini apabila diplomasi regional tidak berhasil menyakinkan negara-negara sahabat, agar bersama-sama melakukan penegakan hukum. DPR dapat mengambil perannya yang strategis dalam meyakinkan negara-negara sahabat itu, ketika melakukan kunjungan kerjanya. Karenanya, sangat diperlukan keterbukaan antara eksekutif (Departemen Kehutanan) dengan lesgislatif (DPR), tentunya dalam menyuarakan kepentingan publik dan kelestarian lingkungan yang lebih luas, bukan kepentingan jangka pendek menjelang Pemilu. Ke depan, akan sangat bagus apabila Departemen Kehutanan juga secara proaktif menjelaskan kepada masyarakat luas tentang upaya penegakan hukum terhadap penebangan haram, dan program-program kehutanan ke depan yang saat ini lebih condong pada upaya rehabilitasi dan konservasi. Demikian juga dengan sikap Departemen Kehutanan terhadap pola-pola pengelolaan hutan di era otonomi daerah.

KKBHL - PHKA

Kesepakatan-kesepakatan Departemen Kehutanan dengan Pemerintah Inggris dalam bentuk MoU penanggulangan penebangan haram (9 Agustus 2002) dan Pemerintah Cina (18 Desember 2002), dan sebentar lagi dengan ASEAN, Operasi Wanalaga dan Wana Bahari, dan upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan sebaiknya secara regular dan terbuka disampaikan kepada masyarakat. Misalnya progress penanganan kasus penangkapan tiga kapal asal Cina di perairan Pangkalan Bun yang mengangkut 25.000 m3 kayu, juga perlu

Solusi Jalan Tengah

17

dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk Mabes Polri yang menangani dari segi penyidikannya. Refleksi Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi sudah waktunya dirubah. Paradigma pembangunan ini telah nyatanyata menghancurkan sumber daya alam di Indonesia selama hampir 30 tahun terakhir ini. Visi pembangunan yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi ini digambarkan oleh Boulding dalam Korten (2001), sebagai ‘ekonomi koboi’. Visi ekonomi koboi adalah dunia yang bisa dilukiskan sebagai padang terbuka tanpa batas yang menyediakan sumber daya dan jasa pelayanan pembuangan limbah tanpa batas. Ekonomi koboi diarahkan untuk menggali sumber daya-sumber daya yang paling mudah tersedia dari lingkungan hidupnya dan mengubahnya menjadi produk apa saja untuk memenuhi kebutuhannya.

KKBHL - PHKA Model pembangunan ke depan harus diubah dari nafsu antroposentrisme dan ekonomi koboi menuju pembangunan berkelanjutan. Keraf (2002) juga mengajukan ide tentang ’keberlanjutan ekologis’. Prinsip yang diajukan dalam paradigma keberlajutan maupun keberlanjutan ekologis adalah integrasi secara proporsional ketiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pelestarian sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Etika antroposentrisme harus ditinggalkan dan diganti dengan etika lingkungan hidup yang bertumpu pada teori biosentrisme dan ekosentrisme, dengan berpegang pada sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip ‘no

18


harm’, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Namun harus diingat, karena etika tidak bisa dipaksakan, kita memerlukan perangkat hukum yang memungkinkan prinsipprinsip tersebut bisa dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita memerlukan kemauan politik pemerintah dan juga legislatif, untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai agenda utama yang menjadi pilar pembangunan nasional. Apabila niat politik dan perangkat hukum tidak ada, kehancuran sumber daya alam, khususnya hutan di Indonesia tinggal menunggu waktu dalam hitungan tahunan saja.***

KKBHL - PHKA

Taman Nasional: Manfaat Lintas Batas dan Implikasi bagi Kebijakan

KKBHL - PHKA

K

awasan taman nasional dengan luasan ribuan bahkan jutaan hektar adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources), dengan karakter dan anatomi sebagai berikut : (a) Irriversibel –“ (Non) Renewable Resource” Sebagian besar pakar di bidang botani dan konservasi biologi percaya bahwa sumber daya hutan di kawasan konservasi, apalagi hutan hujan tropis merupakan sumberdaya yang tidak dapat atau sulit sekali pulih ketika telah mengalami kerusakan/ degradasi. Dr. Kuswata Kartawinata, pakar hutan tropis, yang Kabut menyelimuti Leuser, 2007 (Foto: Koen Meyers - UNESCO)

20


pernah membuat plot permanen di Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya di Besitang, menyatakan bahwa diperlukan waktu tidak kurang dari 170 tahun untuk mengembalikan kerusakan hutan tropis dataran rendah di Besitang. Ini suatu contoh bahwa sangat sulit untuk memulihkannya (Baca: Recovery of a lowland Dipterocarp forest twenty years after selective logging at Sekundur, Gunung Leuser National Park-Reinwardtia Vo.12, Part 3, PP: 237-255). Bahkan, beberapa pakar menyimpulkan hutan hujan tropis termasuk yang berada di dataran rendah layaknya seperti minyak bumi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resource). Kecepatan kerusakah hutan hujan dataran rendah laksana deret ukur, sedangkan kemampuan merehabilitasi hanya mengikuti deret hitung. Ciri ini nantinya akan berimplikasi pada prinsip pengelolaannya yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

KKBHL - PHKA (b) Benefit Beyond Boundary Ciri khas yang kedua dari sumber daya hutan hujan tropis ini adalah nilai manfaatnya yang mengalir jauh sampai di luar batasbatas hutan. Oleh karena itu, kita mengenal konsep hulu-hilir dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang luasnya hanya sekitar 21.000 hektar, ternyata melindungi 3 hulu DAS penting, yaitu Citarum, Ciliwung, dan Cimandiri. Tidak kurang dari 150 desa di Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Cianjur bergantung pada kawasan taman nasional ini untuk suplai air. Ada baiknya dibaca artikel terkait dengan peran TNGGP ini di AgroIndonesia Vol V Nomor 235; 3-9 Februari 2009 atau di www.konservasiwiratno.blogspot.com, dengan judul yang

Solusi Jalan Tengah

21

sama. Manfaat itu belum termasuk penyerapan karbon, pendorong wisata Puncak, sumber air kemasan, air konsumsi, pencegahan bahaya banjir, longsor, dan kesuburan tanah pertanian, perkebunan, dan sebagainya. (Lebih lanjut silakan baca hasil kajian Wiratno, dkk (2004) dengan judul : Valuation of Mt Gede Pangrango National Park. Information Book Series 2. Balai TN Gunung Gede Pangrango.) Selanjutnya, untuk mengetahui benefit beyond boundary, maka dilakukan economic valuation. Hal ini sudah pernah dilakukan di beberapa taman nasional, seperti Taman Nasional Gunung Leuser (oleh Bekkering-DHV Belanda); TN Batang Gadis (oleh Conservation International Indonesia); TN Bunaken (oleh NRM Project), dan sebagainya.

KKBHL - PHKA (c)

Common Pool Resource

Sumber daya di kawasan konservasi (KK) tergolong ke dalam common pool resource. Ia seperti lautan, padang pasir, gurun, yang karena luasnya (jutaan hektar), maka manusia (pemerintah, masyarakat, swasta) kesulitan dalam mengelolanya secara lestari. Upaya privatisasi terhadapnya sangat mahal. Adakah pemerintah yang mampu memagari laut yang 2/3 luas bumi itu? Hanya beberapa ribu hektar pun sangat mahal. Mooring Buoy yang dipasang di ujung batas TN Kepulauan Seribu, dengan harga Rp 300 juta/buah, tidak lama kemudian lampu suarnya sudah hilang dicuri. Lampunya yang produksi dari Jerman dengan tenaga listrik dari solar cell pun sangat mahal (sekitar Rp 30 juta per buah). Persoalan privatisasi atau biaya menjaganya sangat mahal dan hampir tidak mungkin dilakukan. Pencurian sumber daya laut Indonesia oleh nelayan asing juga bukti lain

22


yang memperkuat fakta-fakta ini. Implikasi dari ciri khas atau sifat-sifat ini adalah perlunya negosiasi, kolaborasi, atau penjagaan dan pemanfaatan bersama para pihak itu. (d) Long-term Goals Pengelolaan kawasan konservasi memiliki perspektif dan tujuantujuan jangka panjang, lintas generasi, 100 - 200 tahun yang akan datang. Sementara itu, kepentingan manusia cenderung pendek. Harian, bulanan, tahunan, dan maksimal lima tahun (kelompok politik). Tipologi ini menyebabkan penilaian yang rendah terhadap KK. Antara lain, dengan investasi yang tidak sepadan dengan manfaatkan yang didapatkan oleh publik. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh pegiat konservasi, dosen, pakar, LSM, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nafsu antroposentrisme-manusialah yang berkuasa dan menguasai alam dan sumberdaya alam, dengan sikap yang ingin selalu menghabiskan secepat-cepatnya menjadi kecenderungan yang umum terjadi, apabila kita berhubungan sumberdaya alam.

KKBHL - PHKA (e)

Multipurpose Benefits

Kawasan konservasi memiliki manfaat yang sangat beragam. Sebagian kecil yang mampu diungkap oleh manusia. Sebagian besar lainnya masih menjadi rahasia, bahkan oleh kemampuan manusia dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Kesalingterhubungan antara komponen biotik, abiotik, membentuk beragam asosiasi, pola ketergantungan, saling memberi dan menerima, dalam situasi yang sangat rumit dan

Solusi Jalan Tengah

23

dinamis, mulai dari lantai hutan sampai ke tingkatan tajuk tertingginya; dari hutan pegunungan tinggi, rajutan sungaisungainya hingga kawasan pantai, rawa, lautan. Salah satu rantai keterhubungan itu putus atau diganggu, akan mengganggu polapola pertumbuhan, dinamika dan keseimbangan pada seluruh rangkaian baik pada tingkatan spesies sampai ke tingkat ekosistem/habitat, dan akibatnya pada menurunnya kualitas lingkungan hidup yang akan merugikan manusia. Emil Salim dalam bukunya Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi (2010), menyatakan bahwa daya dukung alam dapat ditingkatkan melalui pendekatan eco-development. Dalam rangka ecodevelompent tersebut, Indonesia yang pada tahun 2000 saja sudah berpenduduk 206 juta, negara ini menghadapi tiga masalah lingkungan hidup yang pokok, yaitu air, tanah, dan manusia.

KKBHL - PHKA Implikasi bagi Kebijakan

KK dikelola berdasarkan tujuan pengelolaannya, yang tercantum baik di surat keputusan Menteri Kehutanan maupun tersebut di dalam Rencana Pengelolaannya. Namun demikian, tidak semua kawasan konservasi ditunjuk/ditetapkan dengan latar belakang dan tujuan pengelolaan yang jelas atau eksplisit. Beberapa taman nasional ditunjuk/ditetapkan dengan tujuan yang jelas; TN Ujung Kulon, untuk perlindungan habitat dan kelestarian badak jawa (Rhenoceros sondaecus); TN Bali Barat untuk perlindungan curik bali (Leucopsar roschildi); TN Komodo, untuk perlindungan kadal raksasa (Varanus komodoensis). Beberapa taman nasional ditunjuk/ditetapkan untuk perlindungan beberapa species dan habitatnya. Namun demikian, ada yang sangat khas, misalnya TN Bukit Dua Belas, di

24


Jambi, ditetapkan untuk melindungi tempat hidup Suku Anak Dalam, bukan semata-mata untuk kepentingan perlindungan biodiversiti. Pengelolaan KK harus mempertimbangkan tujuan pengelolaannya, yang diterjemahkan ke dalam zonasi-zonasi. Berdasarkan Permenhut No.56 tahun 2006, suatu taman nasional dibagi ke dalam zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona-zona lainnya sesuai dengan keperluannya. Pada umumnya, beberapa taman nasional perairan (misalnya: Wakatobi, Karimunjawa, Takabonerate) mengalokasikan zona pemanfaatan tradisional atau pemanfaatan lokal hampir 80-90% dari luas taman nasional tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan dan akses masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan tetap dijaga dan dijamin. Zonasi di TN Kayan Mentarang, yang difasilitasi oleh WWF merupakan contoh bagaimana proses penyusunan zonasi yang partisipatif, dengan zona pemanfaatan tradisional yang porsinya cukup besar. Di TNKM ini bahkan dibentuk Dewan Penentu Kebijakan, yang anggotanya terdiri dari banyak pihak, termasuk masyarakat adat setempat.

KKBHL - PHKA

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagai pengganti PP Nomor 68 tahun 1998, menegaskan hal-hal baru, antara lain : a. Penataan Kawasan Kawasan konservasi harus dikelola berdasarkan zonasi dan ditata sampai ke tingkat manajemen terkecil yang disebut

Solusi Jalan Tengah

25

sebagai “resort”. Dalam Renstra Ditjen PHKA Tahun 20102014, seluruh taman nasional di 50 lokasi harus dikelola berbasis resort, berbasis lapangan, tapak atau site. Tujuannya agar berbagai persoalan dapat diselesaikan atau dicegah menjadi membesar dan semakin kompleks.Berbagai potensi dapat dikembangkan bersama masyarakat sehingga dapat memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Masyarakat setempat harus diposisikan sebagai bagian dari subyek pengelolaan, harus menjadi bagian dari solusi pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, pemerintah daerah juga harus dilibatkan di dalamya sejak dari perencanaan kawasan konservasi. b. Restorasi Ekosistem Kawasan konservasi yang mengalami berbagai tingkaan kerusakan akibat illegal logging, perambahan, kebakaran, harus direstorasi berdasarkan karakteristik biofisik, sosial ekonomi, dan tujuan-tujuan pengelolaannya. Saat ini, diperkirakan seluas 500.000 Ha kawasan konservasi mengalami berbagai tingkat kerusakan. Sebagai contoh adalah TN Gunung Leuser yang mengalami degradasi hutan hujan tropis di wilayah Kabupaten Langkat seluas 20.000 Ha, dimana 4.000 Ha di antaranya berubah total menjadi kebun sawit ilegal; Seluas 8.000 Ha kawasan perluasan TN Tesso Nilo di Riau telah dikapling dan ditanami sawit; Terdapat areal seluas 31.000 Ha di Sikincau - TN Bukit Barisan Selatan telah dikuasai kelompok perambah penanam kopi yang mulai merebak sejak tahun 1998/1999.

KKBHL - PHKA

Restorasi menghadapi tantangan yang sangat berat ketika keadaan telah sangat tidak terkontrol dan dikuasai kelompok-

26


kelompok yang sangat kuat dengan jaringannya yang juga sangat solid dan melibatkan modal besar. Restorasi akhirnya tidak semata-mata menanam, namun menjadi lebih luas dari itu, menyangkut persoalan sosial, ekonomi, penegakan hukum, penjagaan kawasan, membangun banyak negosiasi dan kesepakatan-kesepatan dengan masyarakat setempat yang diharapkan bersedia membantu merestorasi kawasan konservasi yang rusak itu. c. Kerjasama Multipihak Pengelolaan multipihak, kolaborasi, kemitraan dengan para pihak harus terus dikembangkan. Hal ini penting karena kemampuan pemerintah terbatas, dan banyak pihak yang bersedia membantu pengelolaan KK, termasuk masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengelolaan secara proporsional dan sesuai dnegan aspirasi masyarakat. Kerjasama juga terus dikembangkan G2G (bilateral) antar pemerintah, pemerintah-swasta; pemerintahmasyarakat/LSM. Logika pengelolaan kawasan konservasi multipihak ini juga didorong oleh karakter kawasan konservasi sebagaimana diuraikan di atas. Privatisasi maupun pengelolaan oleh pemerintah belum mampu menunjukkan hasilnya yang nyata. Kawasan konservasi dengan luasan 5.000-6.000 Ha pun sebaiknya dikelola bersama, dengan berbagai skema kerjasama.

KKBHL - PHKA

d. Pembangunan Koridor Dengan perubahan penggunaan lahan di sekitar KK, yang cenderung monokultur skala besar (perkebunan sawit, karet,

Solusi Jalan Tengah

27

coklat, hutan tanaman industri), pembangunan jaringan jalan telah berkontribusi pada proses fragmentasi habitat satwa liar dan mengakibatkan meningkatnya konflik manusia-satwa liar, sebagaimana terjadi di hampir seluruh Sumatera; kasuskasus orangutan di Kalimantan Timur, dan sebagainya. Maka pembangunan koridor antar kawasan konservasi, sebagaimana dicetuskan dalam ‘Peta Jalan Menuju Penyelamatan Visi Sumatera 2020 : Visi 2020’, yang dibangun oleh inisiatif lintas Kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kementarian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian) dan Forum Tata Ruang Sumatera. Realisasi dari perencanaan tersebut sudah menjadi kebutuhan bersama yang mendesak dilaksanakan, bukan terjebak menjadi sekedar ‘dokumen perencanaan’. Sebelum dukumen Visi Sumatera 2020 ini lahir, telah diawali oleh Kesepakatan 10 Gubernur se-Sumatera, pada 18 September 2008, dengan tiga tujuan: (1) Penataan ruang Pulau Sumatera berbasis ekosistem, (2) Restorasi kawasan kritis untuk perlindungan sistem kehidupan, dan (3) Melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, kenaekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

KKBHL - PHKA

e. Pengembangan Daerah Penyangga Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengamanatkan dibangunnya daerah penyangga disekitar kawasan konservasi. Apabila kawasan

28


penyangganya berupa kawasan hutan, maka Menteri Kehutanan akan menetapkan daerah penyangga, yang akan ditindaklanjuti dengan program-program yang akan membantu pengamanankan kawasan konservasi yang disangganya. Apabila kawasan penyangganya berupa Areal Penggunaan Lain - APL (misalnya: lahan masyarakat, desa, kampung, tanah ulayat, dan sebagainya), perkebunan besar, dan sebagainya, maka gubernur atau bupati yang akan menetapkannya. Sinergitas antara program pengelolaan kawasan konservasi dan penyangganya diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan antara 'park-people relationship’. Kawasan konservasi dapat dijadikan sumber plasma nutfah yang dapat dan seharusnya dikembangkan di daerah penyangganya.***

KKBHL - PHKA

BAGIAN KEDUA

KKBHL - PHKA cerita-cerita dari lapangan

KKBHL - PHKA

Peta dibuat oleh Conservation International Indonesia

Siberut: Strategi Pembangunan Kabupaten Kepulauan di Indonesia*)

KKBHL - PHKA

M

enarik akhirnya mengetahui bahwa HPH PT.Salaki Summa Sejahtera diijinkan beroperasi di Pulau Siberut Utara, dengan IPB sebagai pengawas penebangan atau operasi HPH tersebut agar tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Banyak pihak mengkhawatirkan kehadiran HPH ini akan berdampak negatif pada Taman Nasional Siberut (Kompas 09/06/2007). Dengan diijinkannya perusahaan tersebut beroperasi, maka di daerah penyagga Taman Nasional Siberut kini telah beroperasi 2 HPH, yaitu HPH Koperasi Andalas Madani dan HPH PT.Salaki Summa Sejahtera.

Ada baiknya kita refleksi dampak HPH ini di Pulau Sipora, salah satu rangkaian pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. *)

Versi lain dari tulisan ini pernah dimuat di Majalah Tropika Vol. 10 Nomor 3, Juli - September 2006 dengan Judul: Selamatkan Siberut dari Kehancuran.

32

Cerita-cerita dari Lapangan

Pulau Sipora di mana terletak ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai, seluas 65.000 hektar, di masa lalu pernah dieksploitasi oleh HPH PT. Bhara Union seluas 33.000 hektar (hampir 50% dari luas Pulau Sipora). Sebagai dampak dari eksploitasi tersebut, saat ini air tanah sulit diperoleh di Sipora, bahkan Pemda sudah mengeluarkan dana lebih dari 1 milyar untuk mendapatkan air tanah untuk suplai bagi kegiatan pemerintahan, namun belum pernah berhasil. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tidak kurang dari 17.504 pulau dimana 95% dari seluruh kepulauan tersebut tergolong sebagai pulau kecil (Kompas, 23/09/2004). Hal ini menarik bila dikaitkan dengan perkembangan otonomi daerah, di mana banyak kabupaten baru dibentuk yang wilayahnya terdiri dari kepulauan. Sebut saja di antaranya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai - Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara Selatan; Kabupaten Nias, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Bangka-Belitung, Kabupaten Tojo Una-una – Kepulauan Togean, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dan sebagainya.

KKBHL - PHKA

Pertanyaan kunci adalah bagaimana pemerintah kabupaten menyiapkan strategi pembangunan wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil tersebut. Apakah mereka memilih land-based development, marine-based development, atau kombinasi dari keduanya. Bagaimana pula peran pemerintah pusat dalam mengawal proses ini.

Solusi Jalan Tengah

33

Keunikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru berdiri pada tahun 1999 mungkin dapat diambil sebagai pelajaran yang menarik. Wilayah yang terdiri dari empat pulau yaitu Siberut (405.000 hektar), Sipora (65.158 hektar), Pagai Utara - Selatan (152.155 hektar) ini dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Kabupaten ini unik karena sejak tahun 1981, Pulau Siberut atas usulan Pemerintah Indonesia ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer, atas dasar pertimbangan keunikan flora dan khususnya 4 jenis primata, yaitu bilo/siamang kerdil (Hylobates klosii), joja/lutung mentawai (Presbytis potenziani), simakobu/monyet ekor babi (Simias concolor), dan beruk mentawai/bokoi (Macaca pagensis - yang di Pulau Pagai) atau (Macaca Siberu - yang di Pulau Siberut), serta aspek kebudayaan Mentawai yang merupakan peninggalan jaman neolitik. Pada tahun 1993, Departemen Kehutanan akhirnya menunjuk kawasan seluas 190.000 hektar di Pulau Siberut sebagai taman nasional.

KKBHL - PHKA Keunikan faktor biofisik dan budaya ini antara lain disebabkan oleh sejarah geologi pulaunya yang terpisah dari daratan Sumatera lebih dari 500 ribu tahun. Faktor isolasi yang panjang tersebut rupanya yang menjadikan kebudayaan Mentawai menjadi sangat diminati oleh ilmuwan dari manca negara. Penelitian LIPI pada tahun 1995 (dengan dana penelitian yang berasal dari proyek ADB kerjasama dengan Departemen Kehutanan) misalnya membuktikan bahwa 46,6% dari Pulau Siberut digolongkan ke dalam mintakat dengan sensitivitas I.

34


Kawasan ini memiliki kelerengan lebih dari 25%, curah hujan tinggi (3.000-4.000 mm/tahun), sehingga erodibilitasnya tinggi. Oleh karena itu hanya cocok untuk peruntukan konservasi. Sedangkan 35,4% masuk ke dalam kategori mintakat dengan sensitivitas II. Secara umum juga sebaiknya untuk konservasi. Dengan demikian, hampir 82% pulau Siberut sebaiknya tidak dieksploitasi skala besar, seperti dengan sistem HPH atau IPK. Pemerintah daerah yang masih berumur sangat muda seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai ini sebenarnya memerlukan pendampingan dari 'pusat', khususnya dalam menyusun strategi pembangunannya. Kalau proses pendampingan itu tidak ada, maka kabupaten akan menyusun strategi pembangunan yang seringkali sangat bertentangan dengan keunggulan komparatif resource yang mereka miliki. Misalnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2001, sektor yang diprioritaskan adalah pertanian, industri skala kecil dan kerajinan, perkebunan dan kehutanan, serta pariwisata.

KKBHL - PHKA Ketergantungan sumber pendanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat masih sangat nyata. APBD yang semula sebesar Rp 28 milyar (tahun 2000) meningkat menjadi Rp 80 milyar (2001) dan melonjak ke angka Rp 146 milyar (2002). Sebagian besar merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan non pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah kabupaten ini hanya Rp 5 milyar pada tahun 2003, atau 2% dari total APBD. Sektor kehutanan (transfer dari dana reboisasi dan Iuran Hasil Hutan) juga hanya menyumbangkan kurang dari 3% total APBD. Dengan demikian, jelas bahwa strategi pembangunan dengan cara mengeksploitasi hutan tidak memberikan jalan keluar untuk

Solusi Jalan Tengah

u s a h a kemandirian, malah menuai k e r u s a k a n lingkungan yang parah, seperti yang terjadi saat ini d e n g a n beroperasinya HPH Koperasi Andalas Madani (KAM) di kawasan hutan adat masyarakat Mentawai seluas sekitar 49.000 Penduduk asli Pulau Siberut (foto: CI-Indonesia) hektar. Di samping kerusakan lingkungan, praktik HPH ini juga menuai konflik antar suku, antara suku yang mendukung HPH dengan suku yang menolak kehadiran HPH. Nama dan

35

KKBHL - PHKA

36


kredibilitas Universitas Andalas di mana KAM bernaung dipertaruhkan, khususnya terhadap performa HPH ini. Informasi terakhir, KAM ini akhirnya berhenti setelah 5 tahun bekerja di Siberut. Ekonomi Mentawai Analisis terhadap sumberdaya alam di seluruh Pulau Siberut yang dilakukan oleh Conservation International Indonesia pada tahun 2001 menunjukkan fenomena yang menarik. Ternyata hasil hutan non kayu (manau, pala, pinang, cengkeh, nilam, kopra, sagu) memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, yaitu Rp 30 milyar; sektor perikanan menyumbangkan Rp 83,6 Milyar. Yang lebih menarik adalah sektor pariwisata dimana Siberut memiliki lokasi berselancar yang tak kalah menantangnya dibandingkan dengan Nias atau Plengkung - di Taman Nasional Alas Purwo - Banyuwangi. Pada tahun 2002 tidak kurang dari 2.500 peselancar dari mancanegara datang ke Mentawai. Bisnis ini mengutip $ USD 1500 per orang per paket atau 10 hari berselancar. Nilai ekonomi wisata bahari ini dapat dinilai sebesar Rp 30 milyar. Nilai-nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai eksploitasi kayu yang hanya sebesar Rp 50 milyar.

KKBHL - PHKA

Namun patut direnungkan bahwa besarnya nilai tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya profit margin terbesar dari bisnis surfing tetap di travel biro. Pemerintah Daerah baru bisa mengutip $ USD 5 per orang. Itupun dengan pengelolaan yang tidak jelas, sehingga belum mampu menyumbangkan apapun di tingkat masyarakat. Pemasaran manau dan kopra juga masih didominasi

Solusi Jalan Tengah

37

oleh kelompok tertentu sehingga masyarakat selalu tidak memiliki daya tawar yang memadai. Bagian keuntungan terbesar masih tetap di tangan tengkulak. Keunggulan Komparatif Mengkaji hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa keunggulan komparatif Kabupaten Kepulauan Mentawai sebenarnya terletak di sektor kelautan, baik berupa pengembangan sektor perikanan tangkap maupun wisata bahari. Resource di daratan yang sudah sangat terbatas itu sebaiknya tidak dieksploitasi secara besarbesaran. Dengan sistem HPH, dalam 1 tahun akan dieksploitasi kawasan hutan seluas 1.000 hektar. Suatu pembukaan lahan yang luar biasa besarnya dibandingkan dengan luas pulau.

KKBHL - PHKA Eksploitasi hutan di kawasan pulau-pulau terpencil juga memiliki kelemahan. Pada umumnya tidak pernah ada pengawasan di tingkat lapangan. Pelanggaran banyak terjadi tetapi sulit dibuktikan dan akhirnya sistem eksploitasi jauh dari impian menuju sustainable forest management yang diidamidamkan para pakar kehutanan. Sementara itu ditinjau dari aspek ekonomi, porsi keuntungan sistim HPH adalah: HPH 66,7%, pusat dan propinsi 23,5%, kabupaten 6,1%, dan masyarakat 3,6%. Ini tentu tidak fair. Di samping masyarakat hanya mendapakan porsi kecil sekali, dampak negatifnya harus ditanggung langsung oleh masyarakat Mentawai. Strategi Pembangunan Berbasis Kelautan Ke depan sudah waktunya pemerintah pusat melalui berbagai instrumen kebijakan dapat membantu kabupaten-kabupaten

38


yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil. Kebijakan moratorium penebangan hutan skala besar baik HPH maupun IPK, misalnya, akan sangat kondusif untuk mendorong dikembangkannya sektor-sektor pembangunan yang tidak berbasis pada lahan (land-based development). Pada saat yang sama, secara paralel pemerintah pusat juga harus mendampingi kabupaten kepulauan dengan opsi pengembangan kelautan, perikanan, wisata bahari, yang kemungkinan besar akan lebih lestari tanpa mengorbankan modal lahan yang memang sudah tidak mungkin diperluas tersebut. Menarik investasi keluar dari pulau merupakan langkah awal untuk menyelamatkan pulau itu sendiri dari self destruction. Sudah waktunya kita merubah strategi pembangunan kita agar lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang lapangan, lebih didasarkan pada data yang akurat, lebih terintegrasi, dan lebih multidisipliner.

KKBHL - PHKA Kerusakan sumberdaya hutan-hutan di kepulauan kecil akan menghancurkan terumbu karang, hutan bakau, baik sebagai akibat eksploitasi hutan maupun kemungkinan dampak dari global warming dan akhirnya mengancam sumberdaya perikanan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat kepulauan tersebut.

Tantangan bagi kita semua khususnya pemerintah pusat agar dapat mereposisi perannya sehingga dapat mengawal proses desentralisasi di daerah secara bertahap, efektif, dengan meminimalkan potensi gejolak sosial, ekonomi, politik, dan sedapat mungkin dapat mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan akibat dari kebijakan kabupaten-kabupaten baru yang tidak jelas arahnya.

Solusi Jalan Tengah

39

Solusi Mengingat Pulau Siberut sebagai Cagar Biosfer, maka perlu diperhatikan bahwa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan skala besar akan menjadi sorotan masyarakat internasional. Sementara itu, Pemerintah Indonesia adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasankawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer tersebut. Apalagi pakar menyatakan bahwa konsentrasi populasi 4 primata endemik yang dilindungi Undang-undang justru terdapat di tengah-tengah konsesi HPH PT. Salaki Summa Sejahtera. Kita mengetahui bahwa primata sebagian besar hidupnya arboreal, artinya sangat tergantung pada pohon-pohon hutan sebagai tempat hidupnya. Hal inilah yang mungkin sangat mengkhawatirkan menjadi perhatian dan keprihatinan para pakar primata global.

KKBHL - PHKA Seorang primatolog terkenal Russ Meittermier dari Conservation International pernah menyatakan bahwa Siberut laksana 'Galapagos-nya Indonesia'. Pulau ini secara global sangat penting untuk dilindungi dan sudah seharusnya dikelola dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Beberapa usulan perbaikan kebijakan pembangunan di pulaupulau kecil termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah: 1. Perlu disusun kebijakan terpadu tata ruang dan tata guna lahan dan perairan/laut sebagai satu kesatuan yang komprehensif. Untuk itu diperlukan peran serta berbagai instansi pemerintah, seperti Bappenas, Kementerian Kelautan

40


dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. 2. Pelaku-pelaku bisnis yang berbasiskan sumberdaya alam tersebut harus dapat mempraktekkan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik, lebih pro-lingkungan terbaik atau better-practice, sehingga dapat dihindarkan atau dikurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. 3. Kabupaten-kabupaten kepulauan tersebut bukan saja memerlukan dukungan penyusunan rencana pembangunan dan tata ruang yang baik, tetapi juga memerlukan pendampingan teknis yang konsisten dalam melaksanakan berbagai perencanaan tersebut, melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pembangunan jejaring bisnis yang sehat yang menguntungkan bagi kontribusi pendapatan daerah dan kejesahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

KKBHL - PHKA 4. Nampaknya IPB diminta dan akan berperan aktif untuk dapat mengendalikan 'perilaku' HPH di Pulau terpencil itu, sekaligus agar bisa mengawal dan menerapkan best practice sistem HPH. Kita akan saksikan apakah pola baru yang dikembangkan, dengan pelibatan perguruan tinggi seperti ini akan efektif di tingkat lapangan, bukan hanya di tataran wacana dan kebijakan. Kredibilitas, integritas, dan nama besar IPB sedang dipertaruhkan dalam hal ini. Harapan dari semua pihak, khususnya pecinta dan pemerhati lingkungan, pihak IPB akan mempublikasikan secara terbuka, praktek-praktek HPH PT. Salaki Summa Sejahtera ini secara periodik. Apakah

Solusi Jalan Tengah

41

berdampak positif atau negatif bagi kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Mentawai di Pulau Siberut Utara. 5. Peranan civil society, termasuk lembaga swadaya masyarakat tentu harus ditingkatkan. Dalam kasus Pulau Siberut; Walhi Sumatera Barat, Yayasan Citra Mandiri, dan lembagalembaga adat setempat, bahkan termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah seharusnya menjadi bagian dari para pihak yang dimasukkan dalam struktur dan mekanisme pemantauan terhadap praktik HPH-HPH di kabupaten tersebut.***

KKBHL - PHKA

42


Kontroversi Penunjukan TN Merapi*)

D

ua hari berturut-turut di akhir bulan Juni 2004, Harian Kompas mengungkap kontroversi penunjukan kawasan Merapi sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan. Yang menarik dalam kontroversi ini adalah kerasnya WALHI – DI Yogyakarta menolak inisiatif ini, padahal biasanya WALHI secara umum selalu secara gigih memperjuangkan usaha konservasi lingkungan.

KKBHL - PHKA Penolakan itu terbukti dengan adanya surat terbuka kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut keputusan yang dinilai tidak melalui proses yang demokratis. Di samping menggugat proses, WALHI juga masih ragu bahwa taman nasional itu yang paling cocok diterapkan di Merapi. Jadi, yang terjadi adalah bukan pada kegiatan konservasinya, tetapi prosesnya yang kontroversial. Bagaimana proses penunjukan taman nasional selama ini? Harus diakui dalam proses penunjukan taman-taman nasional di Indonesia yang saat ini berjumlah 50 dengan total luas lebih dari 16.375.253,31 hektar tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian

*)

Artikel ini pernah dimuat di Harian Sinar Harapan, tanggal 9 Juli 2004

Solusi Jalan Tengah

43

KKBHL - PHKA

besar pembentukannya diproses melalui pendekatan yang topdown dengan proses konsultasi publik yang sangat terbatas. Namun demikian, sejak tahun 2001, dengan terbitnya SK. Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001, mekanisme konsultasi publik sudah diatur lebih terstruktur. Rencana penunjukan kawasan Merapi dan Merbabu sudah berlangsung sejak tahun 1980. Rencana itu nampaknya

44


mengalami pasang surut dan tidak jelas siapa yang sebenarnya memiliki kepentingan. Untuk menghidupkan rencana yang sudah sedemikian lama, diambil upaya percepatannya oleh Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan). Penunjukan TN Merapi melalui proses yang sedikit berbeda, yaitu dengan dibentuknya dua macam tim. Tim yang pertama melakukan sosialiasi kepada berbagai pihak, termasuk masyarakat, DPRD, dan LSM. Tim kedua, melakukan kajian terhadap kemungkinan model konservasi apa yang cocok untuk kawasan seperti Merapi ini. Namun demikian, sebelum proses dialog para pihak tersebut final, telah terbit keputusan Menteri Kehutanan. Merapi sebagai Agenda Bersama

KKBHL - PHKA Penyelamatan kawasan Merapi sebenarnya harus bisa dijadikan ‘agenda bersama’ oleh para pihak yang menyatakan diri peduli pada upaya-upaya pelestariannya. Mekanisme membangun agenda bersama ini bisa terjadi bila sejak awal dibangun kerjasama yang erat di antara para pihak tersebut, sehingga akan tumbuh secara perlahan mutual-trust, saling mempercayai.

Yogyakarta adalah tempat di mana proses-proses dialog publik itu mudah dibangun. Di Yogyakarta terdapat puluhan perguruan tinggi, pusat studi, ilmuwan, pemikir, budayawan, ratusan kelompok pecinta alam, dan puluhan lembaga swadaya masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat. Mereka adalah modal sosial (social capital) yang harus dilibatkan dalam proses dialog berseri dengan tema: Mau dibawa kemana kawasan Merapi ini? Sehingga akan dicapai kesepakatan bersama, yang

Solusi Jalan Tengah

45

kemudian akan menjadi dasar bagi ‘agenda bersama’ penyelamatan Merapi, demi untuk kepentingan bersama pula. Namun nampaknya, proses ini kurang berjalan dengan lancar. Kritikan-kritikan yang bertubi-tubi dan tajam dari LSM, khususnya WALHI menunjukkan bahwa mekanisme konsultasi publik yang ‘genuine’ dan yang mencerdaskan semua pihak belum sepenuhnya terjadi. Salah Paham tentang Taman Nasional Kesalahpahaman tentang konsep dan praktek pengelolaan taman-taman nasional seringkali terjadi dan skalanya semakin besar dan meluas. Enam hal di antaranya yang penting, adalah:

KKBHL - PHKA Pertama, pemahaman mengenai kepentingan penunjukan taman nasional. Untuk kepentingan siapakah taman nasional itu? Seharusnya, jika kepentingan penunjukan taman nasional ini telah dipahami oleh semua pihak, tidak mungkin terjadi penolakan dari mereka yang mengatasnamakan masyarakat atau konservasi. Jelas dengan munculnya kontroversi, kepentingan dari penunjukan yang tertuang dalam SK Menhut, belum secara luas tersampaikan.

Kedua, masih melekatnya pendekatan 'fence and fine' (pemagaran dan hukuman) dalam penunjukan maupun dalam pengelolaan taman nasional. Pengertian bahwa taman nasional membatasi akses masyarakat ke dalam kawasan sampai hari ini masih sangat dirasakan. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Intinya, pengelolaan taman nasional adalah pengaturan ketergantungan masyarakat ke dalam kawasan yang dilakukan secara bertahap.

46


Apabila yang terjadi adalah sepenuhnya eksploitasi (resource use), yang cenderung melampaui ambang batas sumber daya, umumnya sulit untuk pulih kembali. Pengaturan ini bisa dilakukan dengan penyusunan zonasi taman nasional secara partisipatif. Zonasi juga bersifat tidak tetap dan oleh karena itu bisa direvisi, sesuai dengan kebutuhan. Pada kawasan dimana masyarakat sangat tergantung penghidupannya pada jenis sumber penghidupan tertentu di dalam kawasan taman nasional, bisa dilegalisir dengan ditetapkannya zona pemanfaatan tradisional. Apalagi melakukan penggusuran masyarakat yang tinggal di dalam taman nasional, yang tidak pernah akan dilakukan oleh pemerintah, dan sampai saat ini tidak pernah terjadi.

KKBHL - PHKA Ke tiga, bahwa pengelolaan taman nasional selalu tertutup – soliter. Di masa lalu memang dapat dibenarkan. Saat ini, sedang dikembangkan konsep pengelolaan taman nasional secara kolaborasi, yang telah diujicobakan di TN Bunaken yang saat ini dinilai mulai menunjukkan keberhasilannya dan memberi nilai positif baik bagi masyarakat setempat maupun pemerintah daerah. Pola yang sama juga dicoba diterapkan di Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur.

SK Menteri Kehutanan No.134/Menhut-II/2004 mengenai penunjukan Taman Nasional Merapi secara eksplisit meminta agar dilakukan pengelolaan kolaboratif di kawasan TN Merapi. Hal ini tentu saja membuka ruang bagi Balai KSDA, Dinas Kehutanan, Pemda Sleman, LSM dan masyarakat untuk

Solusi Jalan Tengah

47

bersama-sama menyelamatkan kawasan Merapi. Dan keterlibatan berbagai pihak ini jelas dimungkinkan dan terbuka, sesuai SK Menhut tersebut. Keempat, pengelola taman nasional seringkali melakukan penegakan hukum yang tidak tepat dan atau salah sasaran. Hal ini diakui memang terjadi di beberapa tempat, namun berpikiran generik bahwa pengelolaan taman nasional Indonesia menuju eco-fasism adalah tidak benar. Dalam pola manajemen kolaboratif, setiap anggota akan saling melakukan kontrol, agenda bersama juga otomatis dapat dilakukan di dalam ‘collaborative management board’ tersebut. Kelima, taman nasional dirasakan tidak memberi manfaat. Apabila kita meneliti tutupan hutan di seluruh pulau Sumatera, hutan-hutan alam hanya dapat ditemukan di jajaran tamantaman nasional, mulai dari TN Bukit Barisan Selatan, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Tiga Puluh, TN Leuser. Dengan demikian, dalam jangka panjang, taman nasional (dengan ukuran yang luas) yang bisa mempertahankan keberadaan hutan alam di Indonesia. Ini merupakan kontribusi yang sangat penting, yaitu sebagai ‘tabungan’ yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Kawasan di luar taman nasional sudah berubah menjadi perkebunan sawit atau hutan tanaman yang miskin jenis. Dan kita semua tahu, dalam suatu ekosistem, miskin jenis merupakan suatu ancaman dalam kelestariannya. Sebagai akibatnya, pengelola taman-taman nasional harus mampu meyakinkan kepada para pihak akan manfaat taman nasional sebagai penyeimbang dalam penggunaan lahan.

KKBHL - PHKA

48


Keenam, kegiatan konservasi masih dipahami sebagai penguasaan kawasan dan bersifat eksklusif. Konservasi sebenarnya merupakan kegiatan menghemat/menabung. Sebagai suatu kegiatan menabung, mestinya para pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat dalam arti luas, masih tetap menjadi pemilik dari kawasan yang disebut taman nasional itu. Jika kita memiliki modal, dalam hal ini sumber daya alam, rasanya perlu dalam pemanfaatannya memikirkan kelestarian pemanfaatan dan sekaligus menabung sebagian untuk cadangan masa depan. Pemahaman ini masih dirasakan kurang baik di pihak pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, maupun masyarakat dan para pihak lainnya sebagai pemilik dan penerima manfaat. Langkah ke Depan

KKBHL - PHKA Dengan memperhatikan perkembangan proses penunjukan kawasan Merapi sebagai taman nasional, maka langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh para pihak, yang menyatakan peduli Merapi antara lain:

Pertama, bersama-sama melakukan dialog publik yang konstruktif dan saling mencerahkan, untuk menyamakan persepsi, mencari solusi bersama atas perbedaan persepsi, agenda, dan prioritas masing-masing pihak. Fasilitasi proses ini dapat dilakukan oleh siapapun. Belajar dari proses penunjukan TN Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), maka justru pemerintah kabupaten yang sangat kuat mendorong penunjukan taman nasional tersebut, setelah melalui kajian ilmiah dan kajian khusus oleh Tim Terpadu. Conservation International Indonesia membantu memfasilitasi proses itu agar

Solusi Jalan Tengah

49

lebih lancar. Dengan kejernihan berfikir, Kabupaten Madina lebih memilih taman nasional yang jelas-jelas melindungi kepentingan masyarakat luas daripada memilih perusahaan Sorik Mas Mining yang akan mengeksploitasi kekayaan bumi mereka. Kedua, secara bersama menyusun agenda bersama dan menerjemahkannya ke dalam rencana aksi bersama. Sayang sekali bila energi kita dihabiskan untuk saling menyalahkan, sementara di tingkat lapangan tidak terjadi perubahan yang berarti, khususnya bagi masyarakat. Ketiga, para pihak tidak perlu mengatasnamakan masyarakat atau konservasi. Biarkanlah mereka, masyarakat Merapi menyatakan sendiri sikap, pendapat, dan aspirasinya. Demikian juga Balai KSDA sebaiknya mereposisi organisasinya untuk lebih membuka ruang publik, dan membantu memperlancar proses dialog publik untuk menemukan win-win solution. Apabila berbagai kekuatan masing-masing pihak tersebut dapat dipadukan, kawasan Merapi mungkin akan lebih terjamin kelestariannya, demi untuk kepentingan bersama. Alangkah indahnya bila kita dapat menghargai perbedaan dan mensyukuri keberagaman demi tercapainya tujuan bersama.***

KKBHL - PHKA

Solusi ‘Jalan Tengah’ untuk Kontroversi Merapi

D

ialog ‘Kontroversi dan Solusi Merapi’ yang difasilitasi oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup - Universitas Gadjah Mada (PSLH-UGM) pada 16 Juli 2004, barangkali inilah satu-satunya dialog yang cukup netral dari sekian puluh dialog Merapi sejak tahun 2001. Hal ini tidak lepas dari peranan Bapak Dr. Boby sebagai moderator, serta Bapak Dr. Baiquni sebagai penyelaras, yang bisa memfokuskan arah dialog tanpa kehilangan netralitasnya. Beberapa catatan penting hasil dialog tersebut yang sebaiknya diketahui masyarakat luas, antara lain adalah:

KKBHL - PHKA

Gunung Merapi, gagah menjulang, 2011 (foto: Arif Sulfiantoro - Balai TN Gunung Merapi)

Pertama, para pihak khususnya Departemen Kehutanan, WALHI Yogyakarta, wakil pemerintah daerah, pakar lingkungan, dan masyarakat, sependapat bahwa kawasan Merapi harus dikonservasi, untuk kepentingan bersama. Jadi sebenarnya visi para pihak itu telah mulai sama. Hal yang belum disepakati adalah persoalan bagaimana melakukan upaya konservasi itu. Apakah melalui ‘payung’ taman nasional atau ’payung’ yang lainnya, misalnya cukup dengan ‘kearifan masyarakat lereng Merapi’, atau kombinasi dari keduanya. Kedua, kesepahaman tersebut didasarkan pada fakta bahwa Merapi memiliki nilai yang khas dan tinggi baik dari aspek ekologi (kekhasan flora, fauna, fenomena geologi) bagi kepentingan perlindungan dan sistem penyangga kawasan di

KKBHL - PHKA

52


bawahnya (tata air, kesuburan tanah). Kawasan ini juga lokasi penting bagi penelitian, pendidikan, wisata alam, dan ekowisata, serta aspek sosial/budaya yang telah dibuktikan oleh pola adaptasi dan kearifan masyarakat lereng Merapi dalam menyikapi Merapi dengan segala fenomenanya, yang telah menjadi bagian dari unsur yang membentuk kebudayaan mereka; dan aspek ekonomi, terkait dengan pembangunan dan pengembangan wilayah (pemukiman, pertanian, perikanan, perkebunan, wisata alam). Ketiga, diakui bahwa banyak sekali data dan informasi tentang sosial, ekonomi, budaya, keragaman flora/fauna, keunikan geologi, yang dimiliki oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintah, pusat-pusat studi, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan perorangan yang tidak atau belum disebarkan dan belum dianalisis secara terpadu. Hal-hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak kelemahan-kelemahan, kesalahpahaman, dan kemudian meruncing menjadi dikotomi menerima atau menolak Taman Nasional Gunung Merapi; dikotomi pemerintah vs LSM, yang tentunya tidak sehat dan tidak produktif bila diteruskan tanpa solusi konkrit.

KKBHL - PHKA

Solusi ‘Jalan Tengah’ Mencermati alur dialog multipihak tersebut, sebenarnya dapat diajukan ‘jalan tengah’ yang mampu mengarah dan lebih bernuansa 'win-win solution'. Jalan tengah tersebut adalah: Pertama, bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan beserta jajarannya, sebaiknya ‘menahan’ diberlakukannya SK Menteri Kehutanan No.134/Menhut-

Solusi Jalan Tengah

53

II/2004 tentang penunjukan TNGM, untuk disempurnakan, seperti yang diusulkan oleh pakar Kehutanan Masyarakat, Ir. San Afri Awang, MSc, mengingat beberapa kelemahan yang mendasar, yaitu: 1) faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan ditunjuknya TNGM masih sangat kurang menunjuk pada hal-hal yang khas Merapi (flora, fauna, gejala geologi, budaya masyarakat), 2) pernyataan pengelolaan kolaborasi masih terbatas pada Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah, tanpa menyatakan secara terbuka perlunya berkolaborasi dengan masyarakat, dan 3) peta penunjukan dinilai belum akurat sehingga menimbulkan berbagai interpretasi, seperti masuknya beberapa desa ke dalam wilayah TNGM, tetapi justru kawasan Cagar Alam Plawangan Turgo berada di luar kawasan TNGM, sebagaimana dinyatakan oleh WALHI.

KKBHL - PHKA Kedua, apabila Pemerintah telah bersedia ‘menahan’ dan memperbaiki substansi SK No.134 tersebut, WALHI sebaiknya juga bersedia berdialog secara konstruktif dan terfokus tentang bagaimana memadukan kearifan masyarakat lereng Merapi tersebut dengan niat baik pemerintah dengan konsep taman nasional sebagai ‘payung’, yang menurut keyakinan pemerintah itu cara yang terbaik. Fokus dialog yang konstruktif adalah dengan cara sharing berbagai data dan informasi untuk menyelesaikan hal-hal yang masih kontroversial (seperti isu penggusuran masyarakat, tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pengelolaan Merapi, membisniskan Merapi bila sudah jadi taman nasional, dan lain sebagainya). Demikian juga dengan bagaimana konsep pengelolaan kolaborasi atau gotongroyong mengelola Merapi ini dapat diwujudkan, perlu dibahas secara terbuka, tetapi tetap dengan kebesaran jiwa dan menjunjung semangat ‘solusi’ untuk kemaslahatan bersama.

54


Ketiga, proses tersebut akan berjalan dengan lancar apabila dimediasi oleh para pihak yang mampu bersikap netral. Diperlukan seorang fasilitator yang mampu memainkan peran mediasi, agar secara bertahap dapat dibangun trust atau kepercayaan masyarakat dan atau WALHI kepada pemerintah (Departemen Kehutanan dan Balai KSDA Yogyakarta). Kepercayaan hanya bisa dibangun dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara para pihak tersebut. PSLH UGM nampaknya telah berjasa dengan memfasilitasi proses dialog di UGM pada 16 Juli 2004. Minimal telah terbangun dialog yang relatif konstruktif dan netral sehingga mulai memunculkan berbagai kesamaan persepsi dan kesepahaman. Momentum ini perlu segera dikawal dan ditindaklanjuti secara bertahap dan terstruktur.

KKBHL - PHKA Keempat, proses pembelajaran multipihak tersebut dapat dan sudah seharusnya disebarluaskan oleh media massa. Peran media massa sebagai pilar demokrasi keempat, sebaiknya mampu menampilkan netralitas dan prinsip ‘cover both sides’, yang membantu mencerdaskan masyarakat, bukannya membuat masyarakat bertambah bingung dan mungkin terprovokasi, seperti yang terjadi selama ini dalam kasus Merapi. Yang selalu muncul dan menjadi headline adalah kontroversi Pemerintah vs LSM. Esensi dialog malahan seringkali tidak muncul atau sengaja tidak dimunculkan.

Kelima, para pakar dan atau praktisi baik di bidang biologi, geologi, antropologi, sosiologi, kehutanan, kehutanan masyarakat, sebaiknya memang memberikan pernyataan yang proporsional sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya.

Solusi Jalan Tengah

55

Pernyataan-pernyataan ‘generik’ akan sangat tidak sehat bagi masyarakat. Misalnya, pernyataan bahwa seluruh taman nasional di Indonesia telah rusak atau menimbulkan berbagai macam konflik dengan masyarakat, adalah contoh pernyataan generik yang tendensius dan tidak benar. Banyak taman-taman nasional yang dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat setempat. TN Gunung Gede Pangrango yang luasnya 20.000 Ha mampu menjadi penyangga kawasan pertanian subur bagi 144 desa di Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Ini hanya salah satu contoh kemanfaatan taman nasional dengan kondisi hutan alamnya yang terjaga dengan baik. Kesimpulan

KKBHL - PHKA Upaya konservasi dalam arti luas memerlukan dukungan dan kerja bareng berbagai pihak, baik itu pemerintah, LSM, perguruan tinggi, pakar, masyarakat, dan bahkan pihak-pihak swasta. Sejarah membuktikan bahwa upaya mengelola sumber daya alam tidak akan pernah mampu dan berhasil apabila hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, atau oleh pihak manapun secara sepihak dan parsial. Sumber daya alam, seperti hutan memerlukan pengelolaan yang dilakukan oleh multidisipliner. Dengan demikian, bukan saja forester atau sarjana kehutanan saja yang memegang mandat publik, tetapi berbagai macam keahlian. Oleh karena itu, arogansi sektoral dan arogansi bidang keilmuan harus diakhiri. Demikian juga dalam kasus pengelolaan Merapi ke depan.***

Relokasi dan Rezonasi TN Gunung Merapi*)

W

ilayah Indonesia memiliki 128 gunung api tersebar merata mengikuti garis lempeng mulai dari sisi barat Sumatera, selatan Jawa, Bali Nusa Tenggara hingga Maluku Utara dan Sulawesi Utara (Smithsonian Institution-Global Volcanism Program). Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai negara dalam ring of fire, negara kepulauan yang bersabukkan gunung-gunung api aktif. Sebanyak 46 gunung api (36%) berada di 35 wilayah kawasan konservasi. Hanya Kalimantan dan Papua yang tidak ada gunung api. Beberapa

KKBHL - PHKA

Kesibukan di lereng Merapi, 2011 (foto: Bisro Sya’bani)

Solusi Jalan Tengah

57

kawasan memiliki lebih dari satu gunung api seperti Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Gunung Sibayak, Sinabung), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Gunung Sekincau Belirang, Suoh), Cagar Alam Krakatau (Anak Gunung Krakatau), TN Gunung Halimun Salak (Gunung Salak dan Perbakti), CA Gunung Papandayan (Gunung Papandayan), TN Bromo Tengger Semeru (Gunung Bromo dan Tengger), TWA Ruteng (Poco Leok, Ranakah). Bahkan TN Kerinci Seblat yang terletak di 4 provinsi memiliki 6 gunung api, yaitu Gunung Belirang-Beriti, Hutapanjang, Kerinci, Kunyit, Sumbing, dan Pendan. Selain itu, terdapat 81 kawasan konservasi yang namanya diawali kata gunung atau pegunungan. Meski tidak selalu berarti memiliki gunung api namun fakta ini menggambarkan lansekap yang rentan terhadap ancaman longsor dan banjir bandang sebagaimana yang terjadi di Wasior Oktober 2010 yang berada tepat di bawah Cagar Alam Pegunungan Wondiboy.

KKBHL - PHKA Letusan Gunung Merapi pada Oktober 2010 melebihi letusan tahun 1872. Letusan tersebut telah menyebabkan korban jiwa, harta benda, dan kerusakan lahan pertanian serta gelombang pengungsian ratusan ribu jiwa, sedemikian menghentak kesadaran kita bersama. Radius bahaya yang mencapai 15-20 km atau kawasan seluas 76.650 -125.600 hektar. Luas kawasan TN Gunung Merapi, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai taman nasional pada tahun 2004, yang hanya 6.410 ha tersebut, ketika letusan besar terjadi ternyata tidak berarti bagi perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga *)

Ditulis bersama Nurman Hakim dan Petrus Gunarso, pernah dimuat di Buletin Penataan Ruang, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU edisi November Desember 2010.

58


taman nasional. Letusan kali ini ternyata berdampak terhadap kawasan penyangga di 3 kabupaten di sekitarnya yang luasnya 12-20 kali lipat dari luas TN Gunung Merapi. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah – apa sebenarnya peran besar penetapan Gunung Merapi sebagai sebuah taman nasional? Karena Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, maka pertimbangan penetapan Merapi sebagai taman nasional adalah karena keunikan akibat gejala geologi kegunungapian tersebut. Keunikan tersebut tentu akan berdampak pada kunjungan turis dan peneliti. Namun demikian, jika terjadi letusan yang besar seperti yang terjadi saat ini, manfaat konservasi apa yang dapat kita rasakan?

KKBHL - PHKA Implikasi Kebijakan

Pengalaman letusan Merapi ini membawa beberapa konsekuensi. Pertama, pengelolaan TN Gunung Merapi harus dilakukan secara terpadu lintas disiplin keilmuan dan kepakaran. Walaupun skala geologi antar letusan mencapai ratusan tahun, namun kasus seperti Merapi ini membuktikan bahwa para pihak dengan berbagai disiplin ilmu perlu melakukan antisipasi dini terhadap kemungkinan letusan eksplosif pada periode tertentu. Ahli-ahli vulkanologi, geologi, geomorfologi, gerakan tanah, ekologi hutan, hidrologi, daerah aliran sungai, tata air, klimatologi, kesehatan lingkungan, dan berbagai kepakaran harus dilibatkan dalam melakukan antisipasi atau lebih tepat bagaimana mempersiapkan diri ketika letusan terjadi dan pasca letusan tersebut.

Solusi Jalan Tengah

59

Kedua, rehabilitasi kawasan Merapi, bukan hanya terbatas di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang luasnya hanya 6.410 Ha saja, tetapi juga ribuan hektar lahan-lahan masyarakat yang hancur akibat awan panas (wedhus gembel), abu vulkanik, dan lahar dingin. Oleh karena itu diperlukan rencana jangka panjang rehabilitasi TN Gunung Merapi dan kawasan terkena dampak di sekitarnya yang cukup luas itu. Ketiga, konsep penataan ruang zonasi dan rencana-rencana pengelolaan di kawasan konservasi yang memiliki gunung api aktif harus dilakukan secara terpadu lintas disiplin dan kepakaran. Penataan ruang atau zonasi kawasan konservasi tidak sekedar mempertimbangkan keragaman hayati di tingkat spesies, habitat, ekosistem, atau lansekap, namun juga mempertimbangkan zona-zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana.

KKBHL - PHKA Keempat, di kawasan-kawasan konservasi bergunung api aktif, perlu segera dipermudah perijinan untuk pemasangan peralatan pemantau aktivitas gunung api, seperti seismograf. Pemantauan aktivitas gunung api melalui seismograf ini sangat efektif untuk memantau tingkat aktivitas gunung api serta menjadi bagian dari pengelolaan pengunjung. Apakah suatu waktu, pengelola harus menutup kawasan taman nasional dari kunjungan wisata, seperti yang terjadi di TN Bromo Tengger Semeru. Kelima, aktivitas gunung api dapat pula menjadi obyek wisata yang sangat menarik, seperti yang terjadi Mauna Loa (4.170 m) dan Kilauea (1.250 m) di Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii. Aktivitas gunung berapi lebih dari jutaan tahun telah menciptakan lansekap yang unik. Alam dan kehidupan yang

60


dipelihara dan dikembangkan untuk ekosistem yang luar biasa, dimana terdapat burung langka, spesies endemik dan/atau paku-pakuan (fern) raksasa. Sejak 1987 Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii ini oleh UNESCO didaftar sebagai Monumen Alam. Para peneliti gunung api juga tidak akan melewatkan kejadian letusan besar yang berskala ratusan tahun itu, sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, yang sangat penting bagi kemanusiaan dalam arti luas. J.A. Katili (Harta Bumi Indonesia, 2007), menyatakan kebanggaannya ketika ia bersama ahli vulkanologi mampu memprediksi adanya potensi letusan besar Gunung Galunggung pada tahun 1982-1983 dan Gunung Colo 1983, yang terbukti benar sehingga ribuan jiwa selamat karena peringatan dini yang tepat.

KKBHL - PHKA Keenam, banyak khalayak tidak mengetahui bahwa potensi vulkanologi, seperti magma di perut bumi itu juga bermanfaat dalam pengembangan panas bumi (geothermal), untuk menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Pengembangan ini telah berjalan seperti TN Gunung Halimun Salak oleh Chevron Indonesia dan Pertamina Panas Bumi, di CA Papandayan, CA Kamojang, Dataran Tinggi Dieng, dan masih banyak lokasi lainnya di sepanjang jalur gunung api, mulai dari Sumatera Utara (Kompleks Gunung Sinabung, Dolok Sibualbuali) sampai ke TN Gunung Rinjani di Lombok. Panas bumi ini juga dapat dikembangkan ketika hutan-hutan alam di kawasan tersebut dalam kondisi baik.

Solusi Jalan Tengah

61

Relokasi dan Zonasi Rencana Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan relokasi penduduk perlu disinergikan dengan zonasi ulang Taman Nasional Gunung Merapi. Berdasarkan Citra SPOT 10 November 2010, pasca letusan telah menghancurkan ekosistem hutan pegunungan lebih dari 2.000-2.500 hektar atau 31-39% dari luas TN Gunung Merapi. Namun demikian zonasi bukan hanya terbatas pada kawasan TN Gunung Merapi seluas 6.410 ha saja, tetapi juga menetapkan Zona Terlarang (tidak layak huni) yaitu kawasan terdampak akibat letusan 2010 sebagaimana diusulkan oleh Sudibyakto – pakar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kompas, 2010). Zona ini ke depan hanya akan diperbolehkan dimasuki untuk kepentingan pemantauan dan riset kegunungapian.

KKBHL - PHKA Zona selanjutnya adalah pada kawasan di bawah Zona Terlarang, yang dapat dimanfaatkan secara terbatas, sampai ke kawasan di bawahnya meliputi kawasan sampai radius sebagai zona aman 20 km atau pada kawasan seluas 125.600 Ha di 3 kabupaten.

Zonasi ulang ini perlu dilakukan untuk kepentingan keselamatan ratusan ribu jiwa penduduk sekitar Merapi dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan - yaitu pemantauan secara terus menerus aktivitas Merapi di masa mendatang. Zonasi ulang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan vegetasi, satwa, dan ekosistem pasca letusan. Pemahaman mengenai perubahan ekologis pasca letusan yang berinterval puluhan atau ratusan tahun ini perlu dipelajari untuk

62


melakukan reaksi cepat atas meningkatnya aktivitas Merapi yang membahayakan di masa mendatang. Revisi zonasi TN Gunung Merapi seluas 6.410 ha dan kawasan di sekitarnya seluas 125.600 ha harus dimasukkan dalam revisi tata Ruang Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Prosesnya harus melibatkan masyarakat khususnya yang tinggal di lereng Merapi dan daerah terdampak, serta melibatkan pakar dari berbagai disiplin keilmuan, sehingga hasil tata ruang yang baru tersebut dapat ditaati oleh semua pihak. Kemungkinan relokasi tidak kurang dari 6.242 kepala keluarga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah di Sultan Ground, atau ke luar Jawa. Relokasi masyarakat korban bencana juga perlu pula memperhitungkan budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan perubahan ekologis akibat letusan - yang memang tidak sebesar kali ini. Jika proses relokasi ini dilakukan dengan cara terbuka dan konsultatif dengan para korban bencana, maka dapat dipastikan hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan relokasi secara paksa.

KKBHL - PHKA Relokasi dan re-zonasi harus berjalan beriringan dan melibatkan para pihak yang berada di dalam bentang alam Gunung Merapi. Semoga upaya yang akan dilakukan dapat melibatkan para pihak, terutama para pihak yang hidup dan tinggal dalam bentang alam, karena merekalah penerima manfaat langsung, sekaligus menjadi korban pertama perubahan bentang alam akibat letusan.***

Solusi Jalan Tengah

63

Solusi Banjir Jakarta, Peran Ciliwung dan TN Gunung Gede Pangrango*)

M

enarik membaca seri laporan Ekspedisi Ciliwung 2009, dan pendapat arkeolog senior Universitas Indonesia tentang perlunya Museum Ciliwung (Kompas - 24 Januari 2009). Ekspedisi yang memotret situasi dari hulu sampai hilir Sungai Ciliwung itu seolah menyampaikan pesan kepada publik tentang gradasi kualitas lingkungan yang nyata semakin ke hilir dan betapa dampak dari pembangunan dan pertumbuhan kota serta penduduk di Jabotabek dan sekitarnya membuat Ciliwung menjadi tempat sampah raksasa, dengan segala dampak lingkungan dan sosialnya. Namun demikian, publik perlu mendapatkan fakta-fakta kuantitatif dan bukan sekedar gambaran kualitatif tentang Ciliwung dan dalam hubungannya dengan banjir Jakarta. Beberapa fakta berikut akan mencoba memberikan gambaran tentang fakta-fakta sehingga publik tidak terjebak pada berita yang ternyata hanya mitos.

KKBHL - PHKA

Mitos Banjir Jakarta Banjir Jakarta akibat kerusakan hutan di Hulu Ciliwung yang berada di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Berita-berita di koran seringkali melansir pernyataan ini. Mitos atau fakta? Penelitian Balai Pengelolaan DAS Citarum - Ciliwung memberi gambaran kepada kita bahwa terdapat 8 daerah aliran *)

Artikel ini pernah dimuat di AgroIndonesia Vol.5 No.235: 3 - 9 Februari 2009

KKBHL - PHKA

Banjir.... (digambar oleh Diding M Ichsan - FFI)

sungai (DAS) yang mengalir ke Jabotabek. Luas kawasan hutan di delapan DAS tersebut hanya 12%. Fakta ini menunjukkan bahwa peranan hutan wilayah hulu di 8 DAS, termasuk Ciliwung yang membelah kota Jakarta, dalam pengendalian banjir memang sudah sangat terbatas.

Solusi Jalan Tengah

65

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menyebabkan banjir Jakarta tersebut? Apakah curah hujan sebagai faktor alam bisa kita pakai sebagai kambing hitam? Kajian dari Balai Pengelolaan DAS Ciliwung, Kementerian Kehutanan, menunjukkan bahwa pola hujan sepanjang sekitar 100 tahunan (1886-2002) ternyata tidak mengalami perubahan dan relatif menunjukkan pola yang sama. Oleh sebab itu, jawaban perlu dicari dari perubahanperubahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Beberapa human factors tersebut adalah: Pertama, meningkatnya pembangunan di Jakarta, mendorong percepatan masuknya penduduk – saat ini 11 juta jiwa, yang berimplikasi pada menjamurnya ribuan perumahan baru untuk pemukiman, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, hotel, perkantoran, perumahan mewah, jalan tol. Seluruh faktor tersebut telah mendorong eksploitasi air tanah dalam yang berlebihan, pemadatan tanah akibat pemukiman kelompok miskin di sepanjang bantaran sungai, pembuangan sampah dan limbah pabrik ke sungai, buruknya sistem drainase, penurunan muka air tanah di Jakarta, dan lain sebagainya. Ketika hujan lokal dengan intensitas yang tinggi, sebagian besar air menjadi aliran permukaan (run-off) dan tidak sampai 1 jam sebagian besar Jakarta akan terendam.

KKBHL - PHKA

“Penurunan permukaan tanah disebabkan terlalu agresifnya eksploitasi wilayah dan air tanah di Jakarta. Lalu banjir kiriman dari selatan serta naiknya tinggi muka air laut, tingginya curah hujan, membuat banjir menjadi langganan datang ke Jakarta setiap tahun,” papar Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung Armi Susandi. Armi menambahkan, selain itu 40% wilayah Jakarta saat ini memang berada di bawah tinggi

66


muka air laut rata-rata (www.seputar-indonesia.com). Versi banjir yang seperti ini tentu tidak ada hubungannya dengan kondisi hutan di daerah hulu Ciliwung. Luas DAS Ciliwung 37.472 ha, dengan luas hutannya hanya 3.709 ha atau 9,8% dari luas DAS tersebut. Kedua, hujan yang besar di daerah hulu sekitar Gadog, misalnya, memang mendorong meningkatnya kubah air yang sangat besar, tenaga kinetik air ini diperbesar dengan penyempitan badan DAS di daerah Bogor, yang bisa dipantau dari debit di Pintu Air Katulampa (Bogor) dan Pintu Air Manggarai (Depok). Namun, sesampainya di wilayah Jakarta, meluapnya air Ciliwung lebih disebabkan oleh penyempitan dan pendangkalan badan sungai yang disebabkan oleh genangan semua jenis sampah. Sekali lagi ini faktor manusia.

KKBHL - PHKA Ketiga, penyelesaian banjir Jakarta seringkali dilakukan secara parsial-sektoral, dan reaktif. Mempertimbangkan persoalan banjir dengan mengetahui relasi antar banyak faktor, antara lain kondisi geografis cekungan Jakarta, pemadatan tanah akibat pembangunan infrastrukur dan pemukiman, eksploitasi berlebihan air tanah dalam, polusi air di seluruh badan Sungai Ciliwung, serta pemukiman liar di sepanjang bantaran sungai, mengharuskan kita berfikir ulang dengan pola yang lebih komprehensif. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemda DKI, pihak swasta, apalagi oleh masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Yang menarik, pemerintah-swastamasyarakat belum pernah bertemu. Banyak publik tidak mengetahui bahwa seluruh air baku yang dikelola oleh PT Palyja (pengelola air minum untuk DKI Jakarta) untuk menyuplai 50% kebutuhan air minum penduduk Jakarta harus diambil dari

Solusi Jalan Tengah

67

‘tabungan’ air di Waduk Jatiluhur yang bersumber dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Seluruh sungai yang mengalir di Jakarta tidak layak baik secara kesehatan maupun ekonomi untuk diolah dan menjadi layak konsumsi. Solusi Multipihak Mempertimbangkan persoalan yang sangat kompleks tersebut. Banyak pihak telah melakukan berbagai kajian teknis, namun tidak pernah dikomunikasikan kepada pihak lain, sehingga terkesan parsial, seringkali tidak berkelanjutan bahkan sebelum diperoleh hasil yang memadai. Balai Pengelolaan DAS CitarumCiliwung telah melakukan kajian sampai pada kesimpulan bahwa salah satu solusi adalah dibangunnya minimal 261.622 unit sumur resapan di wilayah Jabotabek. Dengan biaya Rp 2,5 juta, maka diperlukan dana Rp 654 milyar. Saat ini baru 1 % yang telah direalisasikan. Satu buah sumur resapan mampu menyerap air limpasan (run-off) sebesar 6 m3/jam atau 83,3 liter/ha. Sementara kemampuan penyerapan dari penanaman pohon seluas 1 ha hanya 20 liter. Maka sumur resapan memiliki kemampuan menyerap air 4 kali lipat lebih besar. Apabila kita mampu membangun 261.852 sumur resapan di Jakarta, maka sebanyak 1,56 juta m3 air limpasan (dari hujan) dapat diserap setiap jamnya. Betapa besarnya kita dapat mengembalikan air hujan kembali ke tanah menjadi tabungan air tanah dan sekaligus mengurangi atau mencegah potensi air limpasan menjadi banjir.

KKBHL - PHKA

Program ini sesuai untuk membantu penyerapan air tanah di perkotaan. Sedangkan penanaman pohon menjadi prioritas reboisasi di daerah hulu Ciliwung. Pembangunan sumur resapan

68


harus menjadi gerakan bersama, dan bukan terbatas dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian Pekerjaan Umum perlu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – dan jajaran dinas terkaitnya, dalam program normalisasi dan revitalisasi Sungai Ciliwung, dibarengi dengan upaya hemat air. Bagaimana program gerakan kepedulian terhadap air tanah yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan konsep 5R yakni reduce (menghemat), reuse (menggunakan kembali), recycle (mengolah kembali), recharge (mengisi kembali), dan recovery (memfungsikan kembali), dapat direalisasikan dan mendapatkan dukungan yang luas dari semua pihak, khususnya masyarakat dan pihak swasta.

KKBHL - PHKA Pekerjaan besar ini tentu saja harus dilakukan secara terpadu dengan pihak swasta, LSM, dan masyarakat luas. Pendekatan sektoral bias pemerintah harus diperbaiki dengan membangun kesepahaman bersama, agar revitalisasi Ciliwung menjadi ‘Agenda Bersama’ dan ‘Kesepakatan Bersama’ lintas batas. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerintah-swastamasyarakat harus dipraktekkan dalam proses membangun Gerakan Revitalisasi Ciliwung tersebut. Lembaga yang dapat melakukan pekerjaan lintas lembaga itu mungkin berupa Otorita. Otorita Ciliwung akan menembus sekat-sekat komunikasi dan kolaborasi sektoral yang seringkali sangat birokratis, dan mendorong pelibatan sepenuhnya pihak swata dan masyarakat, termasuk pakar perguruan tinggi, dan praktisi lingkungan secara luas dan substansial.

Solusi Jalan Tengah

69

Pertanyaan akhirnya tertuju pada bagaimana membangun kesepakatan dan menyusun skala prioritasnya. Membangun Museum Ciliwung mungkin memang diperlukan, sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar dan komprehensif. Gerakan bersama yang terpadu dan sinergis, menyelesaikan persoalan Ciliwung secara konkrit dan komprehensif, termasuk menata pemukiman di sepanjang bantaran Ciliwung itu yang tentu akan berdampak sosial dan finansial yang tidak kecil. Revitaliasi Ciliwung dapat kita jadikan cermin seberapa efektifnya kerja bareng lintas batas itu dapat direalisasikan. Melalui proses multipihak tersebut, diharapkan dapat dibangun proses ‘learning organisation’. Peran pemerintah masih sangat diharapkan namun demikian dukungan pihak swasta dan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam upaya kita mewujudkan mimpi bersama, menyaksikan kembali Sungai Ciliwung yang bersih, tertata, dan asri. Keberhasilan ini akan menjadikan Kota Tua Jakarta tampil lebih cantik alami, kembali seperti masa 100 tahun yang lalu. Semoga saja dapat diwujudkan.***

KKBHL - PHKA

Fenomena Leuser sebagai ‘Paper Park’ dan Inisiatif Tangkahan

KKBHL - PHKA

Berkendara gajah di Tangkahan, 2007 (foto: Bisro Sya’bani)

Solusi Jalan Tengah

71

K

ekhawatiran penulis sejak meninggalkan Direktorat Jenderal PHKA untuk diperbantukan pada Conservation International Indonesia (tahun 2001 2004), tentang semakin menggejalanya apa yang disebut sebagai ‘paper park’ pada akhirnya terbukti. Pada tiga bulan pertama bertugas sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di tahun 2005, ketika menyelusuri Aceh Tenggara - Gayo Lues - Bohorok, semakin memperteguh keyakinan akan fenomena ‘paper park’ ini sedang terjadi di Leuser – salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia. Taman Nasional seluas lebih dari 1 juta hektar ini telah mendapatkan label global sebagai Cagar Biosfer (1981), dan Natural World Heritage atau Situs Warisan Dunia Alami (2004) dari UNESCO. Kedua label internasional tersebut diperoleh atas permintaan Pemerintah Indonesia.

KKBHL - PHKA ‘Paper Park’

Di kalangan pemerhati kebijakan konservasi, istilah ini sindiran yang ditujukan pada taman-taman nasional yang di lapangan tidak dikelola secara efektif. Taman nasional yang hanya ada di peta, di atas kertas, dan ‘kehadiran’ pengelolaan di tingkat lapangan nyaris tidak ada. Kalaupun ada, sangat minim dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar atau bahkan di dalam taman nasional tersebut. Beberapa penyebab dari munculnya fenomena ini antara lain : Pertama, pihak pengelola tidak memiliki basis data dan informasi yang akurat dan up-to-date dari lapangan, sehingga tidak dapat menyusun berbagai program atau kegiatan yang lebih aspiratif

72


atau sesuai kebutuhan dan prioritas di lapangan. Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) yang disusun berjangka panjang, lima tahunan, dan tahunan ternyata seringkali tidak sesuai dengan perkembangan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal yang berkembang sangat cepat sejak otonomi daerah digulirkan sekitar tahun 2000 lalu. Kedua, paradigma pengelolaan lebih didominasi pendekatan pengamanan, perlindungan kawasan dan isinya yang seringkali dilakukan secara sepihak. Apabila 60 - 70% pegawai suatu taman nasional adalah polisi kehutanan (Polhut), bisa dibayangkan bagaimana manajemen taman nasional dilakukan di lapangan. Pasti lebih banyak patroli dan larangan. Sementara itu, fakta membuktikan bahwa taman-taman nasional di Indonesia yang umumnya hutan-hutan alam merupakan tempat di mana masyarakat setempat menggantungkan sumber-sumber kehidupannya baik langsung maupun tidak kepada sumber daya tersebut sejak lama.

KKBHL - PHKA Ketika kawasan hutan tersebut ditunjuk atau ditetapkan sebagai taman nasional, masyarakat biasanya belum dianggap sebagai bagian dari solusi, tetapi sebagai bagian masalah. Padahal, daerah penyangga, yaitu kawasan pedesaan di sekitar tamantaman nasional merupakan zona interaksi yang dapat dikelola sebagai social capital oleh pihak taman nasional, sebagai bagian solusi. Apalagi bila desa-desa tersebut sebagai enclave, yang berada di dalam taman nasional, maka harus dijadikan target pembinaan dan/atau pendampingan. Ketiga, rendahnya pemahaman tentang aspek sosial, ekonomi, budaya lokal, serta aspek kesejarahan hubungan interaksi

Solusi Jalan Tengah

73

masyarakat dengan kawasan taman nasional, dan terjebak pada pola pengelolaan yang inward looking, cenderung membatasi diri agar tidak keluar dari batas taman nasional. Pengelolaan yang mengutamakan melindungi, mengamankan flora dan fauna, tanpa memberikan jalan keluar hal-hal apa saja yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dari asset yang ada di dalam taman-taman nasional tersebut. Di lapangan menimbulkan berbagai tafsir tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan, bagaimana caranya, dan seterusnya. Fenomena Tangkahan Daerah penyangga Tangkahan menarik untuk dijadikan refleksi terhadap persoalan ‘paper park’. Tangkahan masuk ke dalam administrasi Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Setelah lima tahun difasilitasi oleh berbagai pihak, kelompok masyarakat yang semula mengambil kayu ke dalam kawasan taman nasional, berubah menjadi kelompok yang terorganisir rapi dan solid di bawah Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) yang justru ikut aktif melestarikan kelompok hutan taman nasional di sekitar desanya seluas 17.000 hektar.

KKBHL - PHKA

Paket-paket wisata minat khusus telah dikembangkan, interpretasi disiapkan, sumber daya manusia lokal ditingkatkan kapasitasnya. Yang menarik bahwa ‘fenomena Tangkahan’ ini berkembang atas inisiatif lokal, didukung secara konsisten oleh manajemen taman nasional dan mitra Indecon (Indonesian Ecotourism Network) sejak 2001 sampai saat ini.

74


Dalam kasus ini,masyarakat menjadi bagian dari solusi dari persoalan pengamanan kawasan taman nasional. Masyarakat bukan bagian dari masalah pengamanan. Pengamanan kawasan seluas 17.000 hektar dilakukan secara aktif oleh mereka, bekerja sama dengan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Gunung Leuser, dan Fauna & Flora International (FFI). Fakta lapangan menunjukkan bahwa kawasan aman dari gangguan. Balokbalok kayu berlumut di dalam hutan menunjukkan bahwa 3 - 4 tahun lalu terjadi illegal logging namun kini sudah berhenti. Masyarakat Tangkahan merasakan langsung bahwa ternyata yang bisa ‘dijual’ dari taman nasional bukan hanya kayu. Justru jasa hutan (environmental services) yang berupa jernihnya aliran sungai berkelok di dalam hutan, bebatuan, lumut, liana, terjalnya bebatuan jungle trek, air terjun, arung jeram, ceruk air panas, memotret dan mengamati mekarnya Rafflesia atjehensis, wisata patroli gajah, dan sebagainya, menjadi modal dasar yang menggemakan nama Tangkahan ke dunia luar. Mereka mendapatkan manfaat langsung dari pengembangan wisata minat khusus ini. Tentu saja pendampingan pengembangan mereka oleh Indecon, Balai TNGL, dan mitra lainnya sangat menentukan penguatan kelembagaan masyarakat lokal ini menjadi lembaga pengelola ekowisata yang cukup handal.

KKBHL - PHKA

Tangkahan telah menjadi icon baru bagi dunia ekowisata Leuser, nasional, dan internasional sedikit demi sekdikit mulai ‘menyaingi’ Bukitlawang. Hutan TNGL di Tangkahan telah diposisikan sebagai ‘bank’, dimana modal pokok yang berupa kayu-kayuan tidak diambil, tidak diganggu, sementara jasa lingkungannya justru dapat dimanfaatkan secara terbatas tetapi

Solusi Jalan Tengah

75

memberi kemanfaatan langsung. Ekonomi lokal mulai digerakkan oleh jasa lingkungan dan bukan oleh bisnis kayu. Daerah Penyangga Tangkahan merupakan contoh kecil bagaimana daerah penyangga yang berbatasan dengan wilayah taman nasional bisa dikelola dengan prinsip win-win solution, dan memposisikan masyarakat sebagai bagian dari solusi, masyarakat sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek. Daerah penyangga taman nasional dapat berupa mosaic of land uses yang beragam. Di TNGL wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, misalnya, terdapat 165 desa yang ‘mengepung’ taman nasional, dengan dominasi hutan rakyat kemiri, tegalan, kebun campur, dan sebagainya. Di Sumatera Utara, sebagain besar daerah penyangga berupa perkebunan sawit, baik skala besar maupun smallholders.

KKBHL - PHKA Program-program di daerah penyangga ini masih memerlukan dukungan berbagai assessment, riset, pendampingan, training, studi banding, dari banyak disiplin ilmu. Bagaimana kita bisa memberikan solusi dari keterbatasan luas lahan masyarakat (kasus Kabupaten Aceh Tenggara, di mana 2/3 wilayah kabupaten masuk ke dalam taman nasional), untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal, dengan semakin mengurangi ketergantungan masyarakat kepada sumber daya di dalam taman nasional. Penilain juga sangat diperlukan dalam hal prediksi kebutuhan kayu lokal, bagaimana kebutuhan ini dapat dipenuhi. Teknologi agroforestry atau hutan rakyat seperti apa yang layak dikembangkan. Bagaimana ide-ide yang

76


dikembangkan oleh manajemen taman nasional dapat ‘dibeli’ oleh pemerintah daerah, masuk di dalam paket program terpadu dengan strategi pembangunan daerah. Demikianlah, masih banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban, baik oleh pakar dan praktisi. Strategi ‘Beyond Boundary’ Dengan mengambil kasus TNGL, strategi ke depan pengelolaan harus lebih ditujukan kepada outward looking, harus keluar dari batas-batas fisik taman nasional. Dengan membangun jaringan para pihak kunci, diharapkan diperoleh berbagai solusi praktis nyata, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberi kemanfaatan nyata bagi masyarakat sekitar taman nasional.

KKBHL - PHKA Ketika seorang kepala taman nasional berbicara tentang pengelolaan daerah penyangga, maka di sinilah titik temu berbagai disiplin ilmu. Pihak taman nasional harus mereposisikan diri sebagai fasilitator, sebagai pihak yang mendorong terbangunnya iklim yang kondusif bertemunya berbagai disiplin keilmuan untuk membantu penyelesaian persoalan masyarakat dalam hubungannya dengan taman nasional. Outward looking berarti juga berfikir melewati batasbatas taman nasional. “Thinking beyond boundary of the park” adalah sangat penting.

Kasus Tangkahan membuktikan bahwa ketika masyarakat diperkuat, well-organized, dan mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan taman nasional, mekanisme pengamanan kawasan menjadi otomatis dipikul bersama. Mereka telah

Solusi Jalan Tengah

77

menjadi ‘social buffer’ yang efektif untuk menjaga taman nasional dan mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan taman nasional yang terjaga dan lestari itu. Apabila hal ini terjadi, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan taman nasional dapat diharapkan terjadi. Di tempat lain, mungkin interaksi positif ini bukan dalam hal ekowisata, tetapi dalam hal pengelolaan nontimber forest products, misalnya. Sekali lagi, untuk itu diperlukan berbagai reposisi dan reorientasi pola-pola pengelolaan taman nasional, untuk lebih terbuka dan legowo membuka diri dan lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat, dengan membangun uji coba skala kecil di berbagai macam tata guna lahan daerah penyangga. Apabila fenomena pengelolaan taman-taman nasional tidak dapat menyentuh dan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah penyangga secara bijaksana, maka fenomena ‘paper park’ ini akan menjadi wabah yang sangat membahayakan, justru bagi masa dengan upaya konservasi taman-taman nasional itu sendiri. Seperti hutan harus memberikan kemanfaatan yang lestari, maka taman nasional juga harus bisa membuktikan bukan sekedar memenuhi komitmen global, tetapi juga dapat menyebarkan aroma yang lebih manusiawi dan aroma kemanfaatan nyata. Ini tantangan bagi para pengelola tamantaman nasional di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan bagi para pakar, praktisi, dan pemerhati lingkungan di seluruh tanah air.***

KKBHL - PHKA

Tipologi Open Access: Kasus Perluasan TN Tesso Nilo

T KKBHL - PHKA esso Nilo adalah salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di bentang alam Riau daratan. Hutan Tesso Nilo saat ini seluas ± 155.000 hektar dan secara administratif berada di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Kawasan ini terbagi menjadi 3 konsesi HPH milik PT

Hamparan hijau TN Tesso Nilo (foto: Balai TNTN/ WWF - Riau)

Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Nanjak Makmur dan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Sejak 2001 kawasan ini sudah diusulkan Pemerintah Provinsi Riau menjadi kawasan konservasi. Tahun 2004 sebagian hutan di blok hutan Tesso Nilo ini ditunjuk menjadi taman nasional oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 255/Menhut-II/2004 pada 19 Juli 2004 seluas 38.576 hektar. Secara administratif, sebagian besar TNTN terletak di Kabupaten Pelalawan dan sekitar 5% di Kabupaten Indragiri Hulu. Tesso Nilo mempunyai keragaman hayati yang sangat tinggi. Centre for Biodiversity Management (CBM) telah melakukan survei terhadap lebih dari 1.800 plot hutan tropis di seluruh dunia. Mereka, dibantu ahli botani dari LIPI dan BIOTROP, menemukan Tesso Nilo mempunyai keragaman vegetasi tertinggi pada 2001, yaitu 218 spesies tumbuh-tumbuhan dalam petak ukur 200 m2. Temuan tersebut kemudian dikuatkan oleh LIPI pada tahun 2003

KKBHL - PHKA

80


yang menyatakan bahwa indeks keanekaragaman vegetasi Tesso Nilo merupakan yang tertinggi di seluruh hutan Sumatera. Tesso Nilo merupakan habitat gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Riau. Jumlah gajah sumatera di Provinsi Riau diperkirakan sekitar 353-431 ekor yang tersebar di 15 kantong populasi gajah (WWF Indonesia dan BKDSA Riau, 2003). Tiga dari 15 kantong gajah tersebut berada di kawasan Hutan Tesso Nilo dan sekitarnya yang saat ini diperkirakan menampung 70 sampai 90 ekor gajah. Sejak tahun 2005, perluasan TNTN menjadi minimal 100.000 hektar diusulkan. Hal ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten serta DPRD Provinsi Riau. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera. Pembangunan berbasis pendekatan lansekap akan diterapkan dalam konservasi gajah ini.

KKBHL - PHKA Pendekatan ini memerlukan upaya pembangunan koridor antar kantong-kantong habitat gajah di TNTN, SM Rimbang Baling, dan TN Bukit Tigapuluh. Usulan perluasan TNTN ini merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan konsep tersebut. Nilai strategis TNTN sebagai salah satu pusat konservasi gajah sumatera juga telah ditetapkan pula dalam Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017.

81

Solusi Jalan Tengah

Hasil Kajian WWF WWF Program Riau telah cukup lama membantu Ditjen PHKA, baik terkait dengan perlindungan spesies seperti harimau sumatera dan gajah sumatera, maupun difokuskan pada perubahan tutupan hutan, kerusakan maupun fragmentasi habitat satwa liar. Dalam kaitannya dengan rencana perluasan TNTN, sebagai salah satu sanctuary gajah terakhir dan terpenting di Sumatera bagian tengah, maka kajian WWF difokuskan pula pada persoalan perambahan kawasan. Hasil kajian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, faktor penyebabnya, serta trend ke depan dalam menyelesaikan persoalan perambahan ini. Dalam kajian di wilayah eks HPH PT Nanjak Makmur, yang menjadi areal perluasan TNTN, diperoleh hasil yang sangat menarik sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

KKBHL - PHKA Tabel : Luas perambahan di eks HPH PT. Nanjak Makmur No

Kelompok

1

Kuala Onangan Toro Jaya

2

Toro Makmur

3

Air Sawan 1

4

Air Sawan 2

5

Luas (Ha) 2002

2004

2005

2006

2007

686

795

2.749

5.516

6.336

0

0

205

781

963

38

38

38

38

101

0

15

15

15

161

Mamahan Subur

172

237

299

385

603

6

Mamahan 12

81

172

236

485

557

7

Mandiri Indah

0

0

0

0

47

977

1.257

3.542

7.220

8.768

Total

Sumber: Unit GIS WWF Indonesia-Riau Conservation Program, April 2008 Citra Satelit Landsat, Agustus 2002, Juni 2004, November 2005, November 2006 dan 23 April 2007

Lokasi HPH PT Nanjak Makmur, Agustus 2006 (foto: Balai TNTN/ WWF-Riau)

KKBHL - PHKA Analisis

Dari tahun 2002 sampai dengan 2007 atau selama 5 tahun, telah terjadi kenaikan luas perambahan seluas 7.791 hektar - dari 977 hektar menjadi 8.768 hektar. Maka rata-rata luas perambahan per tahun 1.558 hektar, atau per bulan 129,8 hektar, yang berarti dalam sehari terjadi perambahan seluas 4,3 hektar. Luas kawasan TNTN berdasarkan SK Menhut Nomor: 255/Menhut-II/2004 tahun 2004 adalah 38.576 hektar. Pada tahun 2009 sebagian dari kawasan hutan produksi eks HPH PT Nanjak Makmur seluas + 44.492 hektar ditetapkan menjadi bagian TNTN, melalui keputusan Menteri Kehutanan, SK. 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

Solusi Jalan Tengah

83

Menilik data di atas, apabila di areal perluasan tersebut tidak dilakukan penegakan hukum terhadap persoalan perambahan sawit, maka dalam waktu sekitar 28,5 tahun kawasan tersebut akan habis diokupasi perambahan sawit. Bila kecepatan perambahannya sampai 2 kali lipat, maka dalam 14 tahun areal yang dicanangkan sebagai perluasan TNTN akan menjadi areal perambahan sawit. Open Access di Areal Eks HPH Angka tingkat kecepatan perambahan 4 - 5 hektar/hari, mungkin dapat dijadikan perkiraan umum pada kawasan hutan alam dataran rendah di Sumatera dengan kondisi tidak ada pengelola yang pasti dan yang berada di lapangan. Apakah hal tersebut disebabkan oleh telah berakhirnya konsesi HPH, seperti contoh eks HPH PT Nanjak Makmur tersebut, atau mungkin kawasan konservasi yang tidak dijaga, seperti halnya kasus Besitang di TN Gunung Leuser, di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

KKBHL - PHKA Fenomena open access dengan kondisi seperti tersebut di atas, telah menjadi ancaman bagi Kementerian Kehutanan, apabila tidak segera dilakukan penataan kawasan tersebut. Maka dari itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) harus segera dilakukan di tingkat lapangan, dengan kesiapan menghadapi ketidakjelasan dan konflik pengelolaan karena okupasi yang terorganisir dan dalam skala yang masif tersebut. Bagi pengelola taman nasional, yaitu Balai TNTN, kasus perluasan ini seperti buah simalakama. Tidak diperluas, gajah

84


akan kekurangan habitatnya. Apabila diperluas, pengelola langsung berhadapan dengan fakta bahwa areal perluasan tersebut bukanlah areal yang bebas dari persoalan. Areal Eks HPH Nanjak Makmur menunjukkan fakta-fakta pahit seperti itu.***

KKBHL - PHKA

BAGIAN KETIGA

KKBHL - PHKA conservation deadlock

KKBHL - PHKA

Solusi Jalan Tengah

87

Conservation Deadlock

U

paya-upaya konservasi di Indonesia semakin menghadapi berbagai tantangan khususnya tantangan yang disebabkan berbagai perubahan faktor eksternal, antara lain dinamika geopolitik lokal - nasional - global, prosesproses demokratisasi – dalam berbagai bentuknya, euforia otonomi daerah – yang lebih mengedepankan hak daripada tanggung jawab, fenomena lahirnya berbagai kabupaten dan propinsi baru yang lebih dilatarbelakangi dengan motif politik, perkembangan pembangunan dengan semua dampak bergandanya – perubahan tata guna lahan, proses deforestasi – perambahan kawasan hutan, illegal logging, pertambangan terbuka, merebaknya perkebunan sawit skala besar, kegagalan rehabilitasi hutan alam, rendahnya realisasi hutan tanaman dan seterusnya.

KKBHL - PHKA

Perambahan sawit di Resort Sei Lepan, Kecamatan Sei Lepan - Langkat, 2007 (foto: Koen Meyers - UNESCO)

88


Pelaku konservasi di lapangan, khususnya para Kepala Balai Taman-taman Nasional maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam, seringkali tergagap-gagap menghadapi perkembangan eksternal yang seolah laksana ‘bola liar’. Apalagi kondisi internal-motivasi kerja staf, sistem kerja, strategi investasi, jaminan pendanaan jangka panjang, kapasitas manajerial dan leadership - juga masih merupakan masalah laten dan tantangan yang tidak kecil. Semua perubahan-perubahan tersebut terjadi sedemikian cepatnya, dan mencapai momentumnya pada periode 1998 sampai dengan saat ini, dan skalanya diprediksi akan terus meningkat. Kebijakan konservasi dan praktek konservasi di tingkat lapangan menjadi semakin kehilangan orientasi dan fokusnya. Conservation deadlock menjadi ancaman yang paling besar di masa depan. Beberapa fenomena di lapangan, mengambil kasus TN Gunung Leuser, di mana penulis ditugaskan sejak Januari 2005, menunjukkan gejala dan fenomena itu, dengan gejala-gejala seperti diuraikan di bawah ini.

KKBHL - PHKA Fenomena Paper Park Istilah paper park merupakan sinisme dari para pengamat taman nasional, yang melihat kenyataan di lapangan bahwa tidak sedikit taman nasional yang dikelola secara tidak efektif. Paper park ini pertama dicetuskan di dalam sebuah laporan berjudul 'Conversion of Paper Parks to Effective Management: Developing a Target' oleh WWF – World Bank Alliance for Forest Conservation and Sustainable Use. Beberapa penyebab terjadinya fenomena ini antara lain disebabkan oleh ketidakhadiran staf di tingkat

Solusi Jalan Tengah

89

lapangan, masyarakat tidak mengetahui batas-batas taman nasional, juga tidak faham mengapa taman nasional itu ditunjuk, ditetapkan, dan implikasi dari proses penetapan itu. Di masa lalu, masyarakat malahan mengenal hutan taman nasional sebagai hutan PPA. Menarik, karena ternyata di masa lalu, staf taman nasional itu berada di lapangan dan dikenal oleh masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan tersebut. Mereka lebih dikenal sebagai ‘Orang-orang PPA’. Nama PPA ini singkatan dari Perlindungan dan Pelestarian Alam, organisasi konservasi alam era 1980-an setingkat direktorat. Ketika staf tidak berada di lapangan, ketika patroli dan pendekatan ke masyarakat hanya berbasiskan proyek, atau dengan pendekatan represif, maka ini salah satu pertanda munculnya fenomena paper park. Ini gejala yang sangat membahayakan karena pengelolaan taman nasional tidak memiliki akar yang kuat di tingkat lapangan. Konservasi dan pengelolaan taman nasional akan terpuruk sekedar menjadi ‘proyek’ konservasi, yang tidak memberikan kemanfaatan nyata dan substansial kepada masyarakat sekitar kawasan tersebut. Kemudian, masyarakat akan menjauh dari pengelola taman nasional itu. Pada kondisi ini, kita tidak bisa berharap pihak pengelola akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kawasan taman nasional akan dipandang, baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai idle land, tanah tak bertuan, dan gejala lanjutannya akan muncul fenomena open access. Dalam kondisi seperti ini, maka subur dan merebaklah premanisme: siapa kuat, ia dapat. Maka kita bisa mengatakan “selamat datang hukum rimba konservasi di lapangan”. Banyak pengelola lebih memilih ‘jalan aman’ dan tidak menyentuh halhal rumit di ‘bawah tanah’ seperti itu.

KKBHL - PHKA

90


Open Access Kawasan taman-taman nasional yang tidak dikelola dengan intensif itu menjadi paper park dan secara perlahan tapi pasti akan terjebak ke dalam sumber daya yang digolongkan ke dalam open access: sumber daya yang tidak dimiliki oleh siapapun tetapi sekaligus juga menjadi milik dan hak setiap orang untuk mengeksploitasinya. Gejala open access inilah yang menyebabkan kehancuran sumber daya tersebut. Hal ini disebabkan karena siapa yang kuat ia yang dapat, dengan prinsip mengoptimalkan keuntungan. Rent-seeking society akan subur berkembang di wilayah taman-taman nasional yang tidak dikelola dengan benar dan serius di lapangan. Masyarakat yang seringkali tidak punya pilihan selain mencari tambahan penghasilan untuk mempertahankan hidup.

KKBHL - PHKA Kondisi inilah yang diidentifikasi dan diperkenalkan oleh Garret Hardin (1968) sebagai fenomena ‘tragedy of the commons’. Bila hal ini terjadi, kita akan melihat padang pasir dan padang alangalang menggantikan hutan-hutan tropis kita. Dan gejala ini sudah terjadi di sebagian besar kawasan konservasi di Sumatera dan Kalimantan, khususnya di kawasan hutan tropis dataran rendahnya. Misalnya, kawasan TN Gunung Leuser di wilayah Kabupaten Langkat seluas 200.000 hektar telah terdegradasi sekitar 20.000 hektar, dengan tekanan yang semakin meningkat apabila tindakan nyata, terkordinasi, dan komprehensif tidak segera dilakukan.

Salah satu penyebab hal di atas adalah inkonsistensi kebijakan dan terutama merebaknya perkebunan sawit, yang kini telah mencapai luas 900.000 hektar di seluruh Sumatera. Kawasan

Solusi Jalan Tengah

91

perkebunan sawit yang berbatasan dengan kawasan TN Gunung Leuser, melahirkan fenomena land-seeking society, masyarakat haus lahan untuk menanam sawit, baik perkebunan besar maupun small-holders. Semuanya memberikan tekanan dengan merambah dan menduduki kawasan TN Gunung Leuser. Kembali ke Hutan Kedua gejala tersebut hanya bisa diatasi apabila dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pola pengelolaan kawasan-kawasan konservasi, baik taman nasional maupun kawasan lainnya, seperti cagar alam dan suaka margasatwa. Pertama, kembalikan unit pengelolaan terkecil kepada resortresort di lapangan, tidak hanya di tingkat Seksi Wilayah. Kembali ke hutan, dengan memberdayakan resort. Tim di tingkat resort akan bekerja pada dua fokus secara paralel dan sinergis. Ke dalam kawasan, melakukan pengamanan, patroli, inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi. Ke luar, harus mampu membangun komunikasi dan kemitraan dengan berbagai komponen di desadesa yang bertinteraksi khususnya yang bersentuhan langsung dengan taman nasional.

KKBHL - PHKA

Kedua, ketika trust mulai dapat dibangun, maka patroli kawasan, monitoring dan identifikasi berbagai persoalan di lapangan harus diupayakan secara bersama. Ide besarnya adalah membangun social buffer, dimana masyarakat menjadi bagian yang sangat vital dalam pengamanan kawasan taman nasional di wilayah desanya. Karenanya, masyarakat merupakan pihak

92


kunci yang akan mendapatkan manfaat, baik langsung maupun tidak, dari taman nasional. Kawasan Tangkahan, setelah difasilitasi lebih dari 6 tahun oleh Balai TN Gunung Leuser bersama beberapa mitra seperti Indecon, telah menjadi kawasan yang cukup aman dengan dikembangkannya ekowisata berbasis masyarakat. Telah beberapa tahun illegal logging berhenti, dan masyarakat menjadi sangat militan untuk mempertahankan hutan di sekitar desanya, agar laku dijual untuk ekowisata. Inilah social buffer yang dimaksudkan di atas. Tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan social engineering agar keberhasilan Tangkahan dapat dicontoh ratusan desa yang mengepung TN Gunung Leuser. Titik masuknya tidak selalu ekowisata, tetapi juga bagaimana pengelolaan hasil hutan nir kayu dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat.

KKBHL - PHKA Dalam kajian tentang hubungan masyarakat - hutan, seringkali muncul fenomena ‘rich forest poor people’. Ini pernyataan atau sinisme Nancy Peluso (1992) setelah melakukan studi di hutan jati dan masyarakatnya di Jawa. Hutan jatinya tumbuh subur, yang menanam juga masyarakat pesanggem - masyarakat desa hutan, tetapi kondisi kesejahteraan si pesanggem tidak pernah beranjak membaik. Mereka masih tersungkur ke dalam ‘poverty trap’ yang berkepanjangan. Hal ini bisa juga terjadi di taman-taman nasional. Hutan taman nasional yang kaya raya dengan masyarakat di sekitarnya yang miskin – dalam arti luas. Lea M. Scherl, dkk. (2004) menyatakan bahwa kemiskinan tidak sekedar diukur atau dikaitkan dengan indikator ekonomi. Ia lebih dari itu. Kemiskinan terkait dengan

Solusi Jalan Tengah

93

dimensi sosial dan ekonomi yang luas, termasuk di antaranya: kekurangan aset dan pendapatan, kekurangan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang mendukung kelangsungan hidupnya; hak suara dan pemberdayaan yang lemah terkait dengan proses pengambilan keputusan, sistem kepemerintahan, dan hukum; sangat rentan terhadap bencana buatan manusia maupun bencana alam, kesehatan yang buruk, dan tekanan ekonomi; dan kurangnya kapasitas untuk memunculkan dan mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, hubungan masyarakat - taman nasional dalam konteks kemiskinan – dalam arti luas sebaiknya menjadi agenda bersama para pihak kunci, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan bukan seolah-olah menjadi tanggung jawab pengelola taman nasional.

KKBHL - PHKA Mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut di atas, pengelolaan taman-taman nasional memang tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik, sosial, budaya, ekonomi, kawasan-kawasan di sekitarnya. Kawasan konservasi tidak dapat dikelola dengan prinsip-prinsip soliter dan ekslusif. Pengelola harus mampu mengembangkan inklusifitas pengelolaan, yang melewati batas-batas kawasan (beyond boundary), dengan cara membangun jaringan kerja di berbagai lapisan. Diperlukan kapasitas leadership dan manajemen di lapisan-lapisan kedua staf pengelola taman-taman nasional, apabila kita bermaksud menjauhi fenomena paper park dan open access yang akan membawa kehancuran sumber daya tersebut.

Kita harus mampu menghapus dikotomi keuntungan jangka pendek (short-term objective) pelaku ekonomi dengan keuntungan

94


jangka panjang (long-term objective) pengelolaan taman-taman nasional yang berskala lintas generasi. Karena kawasan-kawasan konservasi tersebut merupakan aset nasional dan bahkan seringkali pengakuan global – seperti cagar biosfer atau situs warisan dunia, maka sudah selayaknya dukungan kebijakan nasional yang pro-konservasi secara konsisten sangat diperlukan. Pengelolaan taman nasional yang baik di tingkat lapangan dapat seketika hancur karena kebijakan nasional yang mengijinkan eksploitasi hutan yang berbatasan dengan taman nasional, misalnya, yang tidak dapat dikontrol perilaku ekstraktifnya di tingkat lapangan. Juga kebijakan pembangunan perkebunan sawit skala besar, yang berdampak lahirnya land-seeking society seperti yang terjadi di TN Gunung Leuser wilayah Kabupaten Langkat.

KKBHL - PHKA Oleh karena itu, ke depan, keberhasilan konservasi alam di Indonesia sangatlah ditentukan oleh seberapa mampu para pihak kunci membangun kolaborasi multipihak yang sinergis dan saling menguatkan. Good governance merupakan salah satu persyaratan untuk memulai bertemunya para pihak untuk membangun agenda bersama. Niat ini harus dimulai dari pemerintah – di berbagai tingkatan, serta kemudian diikuti oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat, dan apabila memungkinkan pihak swasta. Jalan masih panjang untuk ide besar itu, namun kita harus memulainya sekarang. Apabila tidak, fenomena conservation deadlock akan segera menjadi kenyataan.***

Solusi Jalan Tengah

95

Kongres Rakyat Pedesaan Leuser tahun 2007, mencoba mendorong upaya agar masyarakat sekitar kawasan menjadi mitra pengelolaan taman nasional. (foto: Bisro Sya’bani)

Box : Dari Collective Awareness menuju Collective Action

KKBHL - PHKA Hipotesa yang dicoba diajukan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang digolongkan ke dalam common pool resources (CPR – sumber daya komunal) agar tetap lestari atau minimal menunda kehancurannya dalam rentang waktu yang lebih panjang adalah 2 hal : Pertama, pengelolaan CPR harus dilakukan oleh para pihak (negara vs pribadi; individu vs komunal). Buktibukti selama 30 tahun terakhir pengelolaan hutan alam untuk kepentingan sekedar penghasil kayu telah gagal, dan menghasilkan banyak kawasan eks HPH sebagai sumber daya yang dikategorikan sebagai ‘open access’. Di peta, ia dikuasai pemerintah, namun di lapangan ia bisa dikuasai oleh siapapun. Siapa kuat ia penguasa lahan tersebut. Bahkan sebagian rimbawan percaya, sumber daya hutan alam Indonesia tidak akan habis.

96


Kepercayaan itu terbukti tidak benar, dan telah gagal dibuktikan kebenarannya. Etika antroposentrisme yang dilansir oleh Sonny Keraf terbukti benar, dan telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ke depan kita harus mempertimbangkan kembali sikap mental dan cara pandang dan cara hidup kita yang terus-menerus menghabiskan sumber daya alam. Termasuk cara hidup masyarakat di Utara yang terbukti sangat boros menghabiskan sumber daya alam, dimana menurut James Martin (2007) hanya 7% penduduk dunia menghabiskan 80% energi yang ada. Pertumbuhan ekonomi masih tetap dipercaya sebagai cara untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam konteks hubungan Utara-Selatan, maka pertumbuhan Cina yang memerlukan energi sangat besar akan berdampak langsung pada Indonesia. Cina yang memiliki deposit batu bara 114 milyar metrik ton tidak akan melakukan eksploitasi tetapi menabungnya untuk masa depan. Cina mengimpor batu bara murah dari Indonesia, dan membangun green energy baik dari energi angin maupun matahari yang akan siap dalam waktu 10 tahun ke depan (BBC World News, 2 Juni 2011). Dengan demikian, nantinya tidak akan tergantung pada sumber energi tidak terbarukan dari negara-negara tetangganya. Suatu politik energi yang dikaitkan dengan kredit karbon yang direncanakan secara komprehensif. Indonesia akhirnya hanya akan dan sudah menjadi sapi

KKBHL - PHKA

Solusi Jalan Tengah

97

perahan. Hal ini sudah terbukti dalam hal bahan bakar minyak, dimana Indonesia telah menjadi negara pengimpor murni (net importer country). Bahkan per Januari 2009, Indonesia menarik diri dari keanggotaan organisasi pengekspor minyak internasional OPEC. Stok batubara Indonesia hanya mampu bertahan sampai 20 tahun ke depan. Tantangan juga dihadapi oleh para konservasionis, yaitu bagaimana mereka harus mengelola kawasan-kawasan konservasi yang luasnya 27,2 juta hektar ini. Konsep kembali bekerja di hutan, dengan jargon resort-based management (RBM) harus digemakan. Inti sari dari konsep ini adalah pengelolaan kawasan konservasi (yang termasuk dalam CPR) itu di tingkat lapangan. Bekerja secara kolaborasi para pihak, agar dapat dibangun 'kesadaran bersama' (collective awareness) menuju 'bergerak bersama' (collective actions). Hanya dengan cara demikian, didukung oleh kebijakan multilayer, mulai dari bawah sampai ke ‘Jakarta’, maka ada harapan kawasan konservasi dapat dipertahankan luas, fungsi dan manfaatnya dalam jangka panjang lintas generasi.***

KKBHL - PHKA

98


Solusi Jalan Tengah

KKBHL - PHKA TN Siberut

P

ulau Siberut sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dukungan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pembangunan berdasarkan keunggulan setempat, dalam hal ini potensi kelautan, perikanan, dan keunggulan potensi wisata baharinya. Kebijakan pembangunan kabupaten tidak seharusnya sebagian besar bertumpu pada sumber daya lahan yang sudah sangat terbatas. Pada skala nasional, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh praktek eksploitasi hutan di pulau-pulau kecil. Penulis meyakini bahwa eksplotasi hutan pada kabupaten-kabupaten kepulauan, seperti di Simeleue, Nias, Enggano, Buru, Yamdena, Raja Ampat,

Solusi Jalan Tengah

99

lebih banyak memberikan dampak negatifnya dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomi jangka pendek. Bappenas harus mengambil peraannya sebagai leading agency bersama-sama dengan kementerian terkait, seperti kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan Menko Bidang Perekonomian, untuk melakukan perencanaan secara terpadu, khusus bagi pembangunan kabupaten kepulauan yang umumnya sangat terpencil dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, dan faktor lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk perubahan skala besar. TN Gunung Leuser TN Gunung Leuser, baik sebagai taman nasional maupun sebagai warisan dunia harus dikelola di tingkat lapangan, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Balai Besar TN Gunung Leuser, tidak akan pernah mampu mengatasi berbagai persoalan laten di kawasan yang sangat penting ini.

KKBHL - PHKA

Kebijakan penetapan kawasan di sekitar TNGL sebagai daerah penyangga, yang didukung program pengembangannya, sesuai yang diamanatkan oleh PP No. 28 tahun 2011, sudah sangat mendesak untuk direalisasikan. Taman nasional ini juga menjadi target Renstra Ditjen PHKA 2010-2014, yang harus dikelola di tingkat tapak, di tataran lapangan, yang disebut sebagai ResortBased Management (RBM). Persoalan yang masih belum bisa diselesaikan, seperti kerusakan wilayah Besitang, Kabupaten Langkat akibat perambahan sawit yang telah mencapai 4.000

100


hektar, harus dicari solusi komprehensif jangka panjangnya. Persoalan daerah penyangga wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, eks illegal logging yang telah berhasil dihentikan pada Desember 2005, mensisakan persoalan ketidakpastian pengelolaan dan konflik batas kawasan. Kebakaran di Stasitun Riset Orangutan di Ketambe pada tahun 2011 juga harus dicarikan titik temu antara Badan Pengelola Ekosistem Leuser (BPKEL), Balai Besar TNGL, Pemkab Aceh Tenggara, masyarakat setempat, dan para peneliti. TN Tesso Nilo Persoalan-persoalan yang telah terjadi jauh sebelum kawasan ditetapkan sebagai taman nasional, misalnya areal perluasan TN Tesso Nilo yang merupakan eks HPH, perlu ditetapkan kebijakan penyelesaikannya yang dilakukan secara bertahap. Kebijakan penyelesaian yang dimaksud adalah dengan metode phasing out terhadap perambah yang berasal dari masyarakat setempat, dan penegakan hukum terhadap aktor intelektual atau pemodal yang membiayai ratusan kepala keluarga yang eksodus ke dalam kawasan taman nasional tersebut, yang sebagian besar berasal dari perbatasan Riau-Sumatera Utara. . Kawasan konservasi di Indonesia tidak pernah bebas dari persoalan masyarakat, klaim lahan, tumpang tindih kepentingan (antara lain: tambang, kebun, pembangunan jalan, waduk dan lain-lain). Oleh karena itu, maka kawasan konservasi tidak dapat dikelola secara soliter atau terpisah dari berbagai perubahan (geopolitik, sosial, ekonomi, budaya) kawasan-kawasan di sekitarnya. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi harus dipadukan dan memberikan masukan bagi berbagai kebijakan

KKBHL - PHKA

Solusi Jalan Tengah

101

pembangunan lainnya, baik di skala lokal maupun nasional. Hal ini berimplikasi pada: (1) Dalam proses penunjukan/penetapannya harus melalui proses konsultasi dan debat publik yang cukup. Demikian pula dalam pengelolaannya, harus dilakukan dengan lebih terbuka, konsultatif, multipihak, untuk mendapatkan ruang-ruang negosiasi dan kepehaman serta kesepakatan di antara para pihak tersebut. (2) P e n g e l o l a a n k a w a s a n k o n s e r v a s i h a r u s mempertimbangkan berbagai pola/perubahan pengggunaan lahan, kebijakan Pemda, kebijakan nasional, pada skala yang lebih luas atau skala lansekap. Pola-pola pengelolaan pada skala lansekap mensyaratkat berbagai pendekatan kerjasama multipihak. Oleh karena itu, maka diperlukan perubahan paradigma pengelolaan, arahan kebijakan pengelolaan, yang sebagian besar saat ini telah mendapatkan payung hukum, yaitu PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kita harus dapat menemukan pola pengelolaan versi Indonesia dan tidak hanya sekedar mengcopy konsep-konsep pengelolaan dari kutub Eropa maupun Amerika.***

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

BAGIAN KEEMPAT

KKBHL - PHKA ego vs kesadaran

KKBHL - PHKA

105

Solusi Jalan Tengah

Ego vs Kesadaran

M KKBHL - PHKA entalitas selalu merasa kurang dan kekurangan adalah sikap berfikir manusia yang egois. Eckhart Tolle – guru spiritual dan penulis buku ‘A New Earth’ (2005), menguraikan bahwa pemenuhan atau kepusan ego hanya berumur pendek. Maka kita akan cenderung terus mencari, terus membeli, dan terus mengkonsumsi. Merasa kekurangan adalah karakter ego, disebut sebagai ‘egoic mind’. Dalam kasus penderita bulimia misalnya, seringkali membuat dirinya muntah sehingga dapat melanjutkan makan. Pikiran mereka yang lapar bukan tubuhnya.

Analisis soal ego ini rasanya tepat dikaitkan dengan sikap mental manusia yang selalu merasa kekurangan. Banyak manusia di zaman ini yang menderita bulimia dalam konteks kerakusannya (wanting) dalam menghabiskan sumber daya alam. Siap mental antroposentrisme, yang selalu merasa manusialah yang memiliki hak atas sumber daya alam di muka bumi ini, adalah semacam collectic egoic mind. Sikap mental ini telah menimbulkan kebijakan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Kelompok minoritas 7%

106

Ego Vs Kesadaran

penduduk bumi yang mengkonsumsi lebih dari 80% energi dunia adalah fakta itu. Wanting yang bersifat 'struktural’ ini adalah kebutuhan yang cenderung membuat efek candu (addictive). Barangkali ini merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan dunia saat ini. Berapapun yang dapat dipenuhi tidak akan pernah berakhir sepanjang mental strukturnya masih sama: ‘I want’, ‘I need’, ‘more than’. Berapapun dan apapun yang kita dapat tidak akan membuat kita bahagia. Ego manusia terdiri dari pikiran (thought) dan emosi (emotion). Ego adalah sejumlah memori yang kita identifikasi sebagai ‘me’ dan ‘my story’, kebiasaan yang kita perankan tanpa kita mengetahuinya, identifikasi kolektif seperti kebangsaan, agama, suku, kelas sosial, atau aliansi politik. Ego manusia juga berisi identifikasi personal, bukan hanya dengan kepemilikan, tetapi juga pendapat, penampilan luar, dendam, kebencian yang lama, atau konsep tentang diri kita yang lebih baik atau sama baiknya dengan yang lain, sukses dan kegagalan. Sedangkan di dalam pikiran manusia terdapat pula suatu elemen yang kuat yang disebut sebagai kesakitan mental secara kolektif.

KKBHL - PHKA

Eckhart Tolle menyatakan bahwa pikiran manusia sangat cerdas. Namun, kecerdasan itu dicemari oleh kegilaan (madness). Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperbesar dampak kerusakan terhadap alam, bentuk kehidupan lainnya, dan terhadap manusia itu sendiri. Pada abad ke-20 ini, gangguan (disfunction), kegilaan kolektif dari manusia dapat dikenali dengan mudah.

Solusi Jalan Tengah

107

Pada tahun 1914, kecerdasan otak manusia bukan hanya menghasilkan mesin uap, tetapi juga bom, senjata mesin, kapal selam, dan gas beracun. Kecerdasan yang melayani kegilaan (madness) pikiran manusia. Pada akhir abad ke-20, jumlah manusia yang meninggal di tangan manusia lainnya meningkat lebih dari 100 juta jiwa. Mereka meninggal bukan hanya karena perang tetapi disebabkan oleh pemusnahan massal dan genosida, antara lain berjumlah 20 juta orang akibat konflik kelas di Uni Soviet pada masa Stalin atau bencana horor Nazi Jerman. Juga terjadi di masa rejim Khmer Merah Kamboja dimana 1/4 jumlah penduduknya dibantai. Gangguan kolektif pikiran manusia ini berlanjut di abad ke-21, yaitu kejahatan yang belum pernah terjadi terhadap kehidupan lain di bumi – perusakan oksigen yang diproduksi hutan, kehidupan tanaman dan hewan; pencemaran sungai, lautan, dan air. Hal ini didorong oleh keserakahan, ketidaktahuan akan ketersalingterhubungan antar elemen kehidupan di biosfer bumi secara keseluruhan. Bila manusia tetap berperilaku seperti itu dalam waktu yang lama, maka ia akan menghancurkan diri sendiri.

KKBHL - PHKA

Maka, analisis komprehensif tentang gangguan pada pikiran manusia oleh Eckhart Tolle ini cukup tepat untuk menjadi perenungan kita tentang kerusakan-kerusakan alam akibat ulah manusia yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya pada abad ini dan di masa depan.

108

Ego Vs Kesadaran

Ahimsa Prinsip Ahimsa berakar dari kata “tak melakukan tindakan yang mencederai” (Goenawan Muhamad, Tempo edisi 28 Februari - 6 Maret 2011). Ahimsa dikembangkan dari tradisi Veda, Jaisnisme, dan Buddishme. Di sisi lain, konservasi alam, menyelamatkan lingkungan, sangat bertautan erat dengan perjuangan melawan eksploitasi sumber daya alam yang berskala besar, dan oleh karenanya mempunyai kemampuan merusak dan mengakibatkan dampak langsung pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yang pada umumnya miskin, terpencil, tidak terjangkau oleh tangan-tangan pembangunan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah strategi ahimsa dapat diajukan untuk mempertahankan sumber daya dari eksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi atau akibat dari kemiskinan absolut maupun struktural masyarakat di sekitarnya? Dalam kerangka membujuk orang untuk menyelamatkan sepetak hutan di perbatasan dusun atau desanya, mungkin ini masuk dalam strategi ahimsa. Konservasi memang penuh dengan himbauan dan ‘bujukan’, karena ia ditujukan untuk perubahan sikap mental, dan oleh karena itu hanya ‘kesadarannya’ yang harus disentuh, agar bisa menjadi motor penggerak menuju perubahan yang lebih bernas dan bermakna, untuk kepentingan publik.

KKBHL - PHKA

Namun dalam kasus perambahan di Besitang TN Gunung Leuser yang masih dan didalangi oleh kelompok terorganisir, bermodal kuat, maka ahimsa tidak mempan. Harus ada upaya penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang telah memperjualbelikan lahan taman nasional selama beberapa tahun, dan telah menjadi kaya raya karenanya, tetapi masih terus melanjutkan upaya ilegal

Solusi Jalan Tengah

109

tersebut. Demikian pula kasus perambahan di TN Tesso Nilo, yang telah mencapai ribuan hektar, dengan tingkat kecepatan okupasi 4,5 hektar/hari, sudah tidak dapat diampuni lagi. Ahimsa mungkin akan berlaku bagi si miskin yang tidak bertanah, yang selama ini hanya dijadikan tumbal oleh kelompok bermodal. Mereka harus dirangkul dan diajak serta mengamankan kawasan-kawasan hutan, taman nasional dengan berbagai bentuk kompensasi atau insentif yang dapat memberdayakan mereka. Kasus Tangkahan adalah bukti, apabila masyarakat diajak dengan cara yang manusiawi, mereka akan sangat berperan menjaga taman nasional sekarang dan di masa depan. Kesadaran

KKBHL - PHKA ‘Kesadaran’ diulas dengan sangat rinci dan tepat oleh Eckhart Tolle. Dia mengingatkan sebagai berikut : “You do not become good by trying to be good, but by finding the goodness that already within you, and allowing that goodness to emerge. But it can only emerge if something fundamental changes in your state of consciousness”. (Anda tidak menjadi baik dengan berupaya menjadi baik, tapi dengan cara mencari kebaikan yang telah ada dalam diri, dan membiarkan kebaikan itu muncul. Namun ia hanya akan muncul jika sesuatu yang mendasar dalam kesadaran anda berubah)

Conciousness atau kesadaran atau disebut secara tradisional sebagai spirit tidak dapat dideskripsikan dalam kata-kata pada umumnya, dan mencari jawabannya adalah sia-sia (Tolle, 2005). Seluruh pengetahuan terbagi ke dalam dua kelompok – subyek dan obyek; yang mengetahui (knower) dan yang diketahui

110

Ego Vs Kesadaran

(known). Walaupun kita sulit mengetahui ‘kesadaran’, kita bisa sadar terhadapnya. Kita bisa merasakannya di sini dan saat ini kalau kita ada, suatu ruang dalam (inner space) di mana kata-kata dirasakan dan menjadi pikiran (thought). Kata-kata seperti kamu membaca dan berfikir adalah hanya latar belakang, dan ‘the I am’ (saya) adalah dasarnya, sebagai dasar dari setiap pengalaman, pikiran, dan perasaan. ‘Awakening’ (bangun/terbangun), adalah perubahan dari kesadaran dimana berfikir (thinking) dan kesadaran (awareness) berpisah atau dipisahkan. Kesadaran (awareness) mengambil alih pikiran (thinking). Pikiran tunduk atau menjadi hamba dari kesadaran. Awareness adalah hubungan secara sadar dengan universal intelligence. (Catatan penulis: universal intelligence inilah sebenarnya yang disebut sebagai Tuhan atau Allah Swt dalam Islam. Tolle tidak pernah mau menyebutkan adanya Tuhan di seluruh bukunya. Hanya terbatas sebagai the universal intelligent….). Kata lain dari situasi ini adalah ‘presence’ atau ‘ada’ : kesadaran tanpa pikiran.

KKBHL - PHKA Konsep ‘presence’, dalam istilah Mas Janadi, guru pribadi WS Rendra, adalah : Manjing ing kahanan, nggayuh karsaning Hyang Widhi atau masuk ke dalam kontekstualitas, meraih kehendak Allah. Masuk ke dalam kontekstualitas harus selalu berusaha agar ia selalu mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang mengelilingi dirinya, dari saat ke saat. Bekalnya adalah rewes atau peduli dan sih katresnan atau cinta kasih. Diuraikan lebih lanjut bahwa kita harus mampu mengolah ‘kesadaran pancaindera’, ‘kesadaran pikiran’, ‘kesadaran naluri’ dan ‘kesadaran jiwa’, untuk lebih cermat dalam memedulikan lingkungan.

Solusi Jalan Tengah

111

Kepedulian tersebut lalu harus dilanjutkan dengan langkah ‘ngerangkul’, artinya merangkul, yaitu “keikhlasan untuk terlibat” (Try Harijono, dkk. dalam “Rendra: Ia Tak Pernah Pergi” Kompas, 2009). Konsep ini tidak beda jauh secara substansi dari pendapat Eckhart Tolle, tentang acceptance, enjoyment, dan enthusiasm, sebagai modal untuk melakukan tindakan dengan sadar, sebagai berikut: Tiga modal yang diperlukan untuk dapat melakukan ‘tindakan dengan sadar’, yaitu ‘penerimaan’ (acceptance), ‘senang/kesenangan/kenikmatan’ (enjoyment), dan ‘antusias’ atau bersemangat (enthusiasm). Masing-masing mewakili frekuensi vibrasi tertentu dari kesadaran. Kita harus waspada untuk menyakinkan bahwa salah satu modal tersebut berjalan kapanpun kita melakukan sesuatu, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Acceptance (penerimaan) berarti bahwa saat ini, pada situasi ini, memerlukan kita untuk melakukan sesuatu, dan kita melakukannya dengan sukarela (dengan ikhlas). Enjoyment – kenikmatan yang datang dengan berbagai tindakan berbalik ke ‘perasaan hidup’sense of aliveness, ketika kita menikmati apa yang kita lakukan.

KKBHL - PHKA

Enjoyment akan menggantikan wanting yang muncul dari ego manusia. Melalui enjoyment, kita akan terhubung dengan ‘tenaga universal kreatif’ itu sendiri. Menurut Emha Ainun Najib (1985), tenaga universal kreatif ini tidak lain adalah ketakterbatasan (baca: Tuhan). Jika manusia ajeg menyentuhkan tangannya ke ketakterbatasan, maka ia akan menjadi kabel dari ketakterbatasan, meski tak bakal pernah ia akan menjadi ketakterbatasan itu sendiri. Ketakterbatasan adalah puncak dari segala ilmu pengetahuan.

112

Ego Vs Kesadaran

Antusiasme adalah kenikmatan yang mendalam dari apa yang kita lakukan dan ditambah dengan elemen dari tujuan atau visi dari apa yang kita lakukan. Ketika kita menambahkannya, akan bertambahlah intensitas energi di belakang apa yang kita lakukan. Inilah mungkin yang disebut oleh gurunya Rendra sebagai ‘untuk mencapai kehendak Allah’. Pendapat gurunya Rendra, tentang presence, tentang sadar dan kesadaran, ketika Rendra berusia 5 tahun – yang artinya pelajaran tersebut terjadi pada tahun 1940, secara substansi dan esensinya adalah sama dengan pendapat Eckhart Tolle, guru spiritual yang menuliskan ke dalam bukunya pada tahun 2005. Artinya terdapat rentang waktu hampir 65 tahun antara kedua penemuan tersebut. Hal tersebut relevan untuk menjawab pertanyaan tentang peran ‘ego’ dan ‘kesadaran’ dalam mempengaruhi sikap mental dan gerakan konservasi alam di Indonesia.

KKBHL - PHKA Ego manusialah yang telah membawa kehancuran sumbersumber daya alam Indonesia dan juga negara-negara bekas jajahan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang atau paradigma baru, yaitu bekerja dengan kesadaran. Karena hanya dengan kesadaran (awareness) saja maka akan dapat dicapai kondisi beyond ego atau post human. Kondisi dimana kita tidak sekedar mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Berhenti mengambil sebatas yang diperlukan. Melakukan sesuatu untuk kepentingan publik, kemaslahatan manusia, bahkan akan bermanfaat bagi makhluk penghuni bumi lainnya – yang memiliki hak hidup pula. Sikap yang dapat disebut sebagai beyond human.

Solusi Jalan Tengah

113

Berkaca dari ‘A New Earth’ Mempertimbangkan beratnya kerja di bidang konservasi, menyelamatkan hutan-hutan, lautan, danau, bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk mahluk penghuni bumi ini, maka patut kita renungkan pendapat Eckhart Tolle, tentang ‘Ego dan Kesadaran’. Ego akan lebih banyak membawa kerusakan, karena ia selalu meminta, terus merasa kekurangan. Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi secara terus menerus dalam skala yang semakin meningkat untuk memenuhi energi, pertumbuhan ekonomi, dengan mengatasnamakan demi pembangunan, telah terbukti menghabiskan sumber daya alam kita. Cadangan batubara Indonesia akan habis dalam waktu 20 tahun ke depan; hutan hujan tropis dataran rendah Sumatera dan Kalimantan sudah menipis dan cenderung habis tidak sampai tahun 2015 - 2020; kini kita telah menjadi net importer minyak dan keluar dari OPEC, adalah sebagian dari cerita-cerita nyata tentang merebaknya keyakinan akan faham antroposentrisme untuk mendukung developmentalisme – yang sudah usang dan banyak dikritik itu.

KKBHL - PHKA

Ideologi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dengan akibat kehancuran sumber-sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui (hutan) maupun yang tidak dapat diperbaharui (tambang), yang disebut sebagai ‘ekonomi koboi’ semestinya harus dihentikan. Manusia-manusia yang bekerja di konservasi alam, dan para penyelamat-penyelamat lingkungan, telah lama bekerja atas

114

Ego Vs Kesadaran

dasar kesadaran. Prof Yohanes Surya menyatakan apabila kita bekerja dengan kesadaran maka terjadilah apa yang ia sebut sebagai ‘mestakung’ atau ‘semesta mendukung’. Ide, kerja, dan niat baik kita akan mendapatkan dukungan dari semesta alam, sebagaimana diuraikan oleh Eckhart Tolle, akan connected to universal intelligent, akan mendapatkan berkah dari Tuhan, yaitu bekerja dengan modal tiga hal: acceptance, enjoyment, dan enthusiasm.***

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

Daftar Rujukan

Anonim., Peta Jalan Menuju Penyelamatan Visi Sumatera 2020: Visi 2020. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Bappenas, Menko Perekonomian dan Forum Tata Ruang Sumatera, 2010. Emil Salim. Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010. Emha Ainun Najib., Dari Pojok Panggung Sejarah: Renungan Perjalanan Emha Ainun Najib.Jakarta: Penerbit Mizan, 1985.

KKBHL - PHKA Keraf, A.Sonny., Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas, 2002.

Korten, D.C., 2001. Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Kuswata K dan Doly Priatna. Recovery of a Lowland Dipterocarp Forest Twenty Years After Selective Logging at Sekundur, Gunung Leuser National Park. Reinwardtia Vol.12, Part 3, PP: 237-255 Tolle., E., A New Earth. Create A Better Life. Michael Joseph an Impreint of Penguin Books, 2005. Wiratno, dkk., Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional. Jakarta: Yayasan Gibbon, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, FoREST Press., Jakarta, 2002. Wiratno, Virza, Kushardanto, K., Lubis. S., Valuation of Mt. Cibodas Biosphere Reserve. NRM Project - Balai TN Gunung Gede Pangrango (Information Book Series 2), 2004.

Wiratno., Establishing Tropical Rainforest Connectivity in Nothern Sumatra: Challenges and Opportunities in Connectivity Conservation Management. A Global Guide. Greame L.Worboys, et.al (Editor). ICIMOD, IUCN,WCPA, The World Bank, The Nature Conservancy, WWF, Wilburforce Foundation, and Australia Alps National Parks, Earthscan, London, Sterling, VA., 2010.

KKBHL - PHKA

Tentang Penulis

Lahir

di Tulungagung pada tanggal 28 Maret 1962, Wiratno mulai mengenal ilmu sosial dan humaniora ketika melakukan studi partisipatif di Desa Saneo - sebuah desa pinggir hutan di pojok timur Sumbawa - perbatasan Kabupaten Dompu dan Bima, Pulau Sumbawa pada tahun 1986. Sejak itu, penulis semakin yakin bahwa guru terbaik kita bukan di hanya kampus, tetapi di lapangan, di alam. Studi di Sumbawa itu membawanya menjadi Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

KKBHL - PHKA Pada tahun 1989 penulis diterima bekerja di Balai Latihan Kehutanan Manokwari. Namun itu hanya dilaluinya sebentar karena di tahun berikutnya penulis mendapatkan kesempatan mengikuti Post Graduate Program di ITC - Belanda, khusus mendalami Landuse Planning dan Project Planning for Rural Development dengan lokasi kajian di Kabupaten Sukabumi. Master of Science-nya diraih di ITC pada tahun 1993, dengan riset di daerah penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tahun 1994-1998, penulis bekerja pada Seksi Pemolaan Konservasi dan Ekosistem - Ditjen PHKA. Kemudian pada tahun

1999-2001, penulis mendapat kepercayaan menjadi Kepala Unit KSDA di Yogyakarta. Tahun 2001-2004, penulis diperbantukan menjadi Analis Kebijakan di Conservation International Indonesia, dengan fokus Papua dan Siberut. Pada paruh pertama di CII, penulis berhasil menerbitkan bukunya yang pertama, bersama-sama dengan Daru Indriyo dan Ahmad Syarif, diedit oleh Ani Kartikasari, berjudul: 'Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman Nasional'. Pada paruh kedua masa penugasan di CII, penulis kembali menerbitkan buku kedua, berjudul 'Nakhoda : Leadership dalam organisasi Konservasi'. Pada awal 2005 sampai dengan Agustus 2007, penulis kembali diuji tugas sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser, pasca tsunami dan dalam situasi konflik Aceh yang belum selesai. Penugasan hampir 3 tahun di Leuser, melahirkan buku dengan judul : ‘Tersesat di Jalan yang Benar: Seribu Hari Mengelola Leuser’, yang akan segera diterbitkan oleh UNESCO Jakarta. Penulis akhirnya ditarik kembali ke Jakarta dan ditugaskan sebagai Kepala Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung – Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Setelah hampir 4 tahun bertugas di ‘Pusat’, penulis kembali ditugaskan di UPT, tepatnya sebagai Kepala Balai Besar KSDA NTT sejak Februari 2012.

KKBHL - PHKA

Selain dibukukan, ide-gagasan penulis juga ditampilkan pada blog pribadinya: www.konservasiwiratno.blogspot.com. Untuk berkorespondesi dengan penulis, dapat berkirim email ke: [email protected].

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

KKBHL - PHKA

SOLUSI JALAN TENGAH esai-esai konservasi alam. Wiratno, Editor: Muchamad Muchtar. Desain - Layout: Bisro Sya bani

Recommend Documents