Solidaritas Perempuan Women’s Solidarity for Human Rights Jl. Siaga II Rt 2/5 No: 36 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – Indonesia Telp: (62-21) 79183108, 79181260 Fax : (62-21) 7981479 E-mail :
[email protected] – Website : www.solidaritasperempuan.org
SP
Komentar Perempuan untuk “P4R”
Kepada Yth. Direktur Eksekutif Bank Dunia Di- tempat Kemiskinan bukankanlah persoalan kekurangan uang semata, melainkan persoalan tidak ada atau kurangnya akses ke hak asasi manusia dan hak asasi perempuan. Karenanya, usaha untuk memerangi kemiskinan harus juga memperhatikan aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat –laki-laki dan perempuan- yang hidup di wilayah yang menjadi target. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan membawa masalah lebih banyak kepada masyarakat, terutama perempuan yang memang sudah mengalami penindasan patriarki dan ketidakadilan gender. Bank Dunia sedang membahas usulan sebuah mekanisme pembiayaan baru yang dinamakan “Program for Results” (P4R). Meskipun P4R memberlakukan OP /BP 4.20 Gender and Development (GAD), namun perempuan tetap akan mengalami banyak persoalan apabila kebijakan lain yang penting artinya bagi perlindungan terhadap perempuan, diabaikan. Kami mengkhawatirkan beberapa hal berikut:
1. Tanpa perlindungan (safeguards) tidak bisa terjadi kesetaraan gender OP/BP 4.20 GAD bertujuan mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender melalui upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan efektivitas pembangunan. Padahal persoalan perempuan tidak hanya sekedar dalam hal disparitas dan ketidaksetaraan gender, melainkan juga disebabkan oleh persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis ras, kasta, kepercayaan, budaya, agama dan seterusnya. Tanpa ada usaha-usaha perlindungan terhadap perempuan lewat peraturan perlindungan yang ketat dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, maka usaha-usaha yang dilakukan lewat OP/BP 4.20 GAD akan tidak banyak membantu menangani kesenjangan dan ketidaksetaraan gender, malah berpotensi meningkatkan ketidak-adilan gender yang termanifestasi dalam diskriminasi, kekerasan, stereotype, beban ganda, sub-ordinasi dan marginalisasi perempuan. Perempuan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat. Kehidupan perempuan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya politik dan lainnya yang dialami oleh masyarakatnya. Karenanya, kami sangat mengkhawatirkan bahwa P4R tidak menerapkan 25 OP/BP, termasuk OP/BP mengenai kajian lingkungan, masyarakat adat, hutan, 1/7
penggusuran, habitas alami yang merupakan aspek-aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut penting untuk melindungi masyarakat –laki-laki dan perempuan- dari dampak, resiko dan bahaya akibat program dan proyek yang dibiayai oleh Bank. Selanjutnya, kebijakan tersebut menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses hak atas informasi dan mengambil keputusan mengenai pembangunan apa saja yang terjadi di tempat mereka dan mempengaruhi masa depan mereka. Tidak berlakukan 25 OP/BP pada P4R mempunyai potensi akan semakin meningkatkan ketidakdilan gender terhadap perempuan –baik dalam bentuk melanggengkan ketidakadilan gender yang sudah ada, menambah maupun menciptakan yang baru. Kesimpulan: • Pengabaian terhadap pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya, membuat P4R tidak punya legitimasi untuk disetujui. •
Tidak adanya alasan untuk tidak memberlakukan 25 OP/BP tersebut secara satu per satu, menyebabkan P4R ini tidak layak untuk dijadikan sebuah mekanisme pembiayaan baru.
2. Perempuan akan makin terpinggirkan dengan tidak berlakukanya OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, penggusuran: Beberapa potensi dampak terhadap perempuan apabila P4R mengabaikan perlindungan (safeguards) yang terkandung dalam OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, penggusuran: •
Perempuan dan lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, bukan terpisahpisah. Perempuan mempunyai fungsi-fungsi sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika lingkungan dan sumber daya alam tersebut rusak akibat program-program yang tidak diperiksa kelayakan perlindungannya secara ketat, maka peran-peran sosial perempuan akan hilang, demikian juga aset pengetahuan perempuan adat.
•
Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat. Pengabaian perlindungan terhadap masyarakat adat oleh P4R akan makin meminggirkan masyarakat adat, termasuk warga perempuannya.
•
Dengan tidak berlakunya kebijakan mengenai penggusuran dalam P4R, maka perempuan di negara berkembang yang sekitar 60-80% hidup di wilayah pertanian akan terancam kehilangan mata pencarian dan sumber kehidupan. 2/7
Apalagi banyak perempuan kepala rumah tangga yang akan mengalami peningkatan pengabaian terhadap kepentingan mereka. Hal ini disebabkan karena perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga walaupun realitasnya jutaan perempuan di negara berkembang adalah kepala rumah tangga. Artinya, makin banyak perempuan akan tergusur dan termajinalisasi. •
Perempuan biasanya yang berperan untuk merajut jalinan sosial dan keberlanjutan budaya antara lain dengan merawat nilai-nilai religi, spiritualitas dan kultural dengan pengejawantahannya berbentuk fisik. Nilai-nilai ini tidak memiliki nilai material dan karenanya tidak bisa ditukar secara material. Pengabaian kebijakan OP/BP mengenai physical culturan resources akan merusak tatanan kultural masyarakat, dan meminggirkan peran-peran kultural dan sosial perempuan.
3. Potensi pelanggaran hak perempuan dan menguatnya ketidakadilan gender akan meningkat tanpa adanya monitoring dan evaluasi: Apabila P4R tidak memberlakukan OP mengenai Monitoring and Evaluation, maka tidak ada evaluasi sejauh mana program yang dibiayai lewat P4R berdampak pada perempuan, baik dalam hal memberikan dampak positif maupun dalam melihat sejauh mana program tersebut justru meningkatkan ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak perempuan. Tidak adanya monitoring dan evaluasi juga membuat tidak akan ada pembelajaran dan tindakan-tindakan korektif untuk program berikutnya. Program yang tidak dimonitoring dan dievaluasi merupakan program yang tidak mempunyai transparansi dan akuntabilitas serta membuka peluang korupsi. Dengan demikian program seperti ini membahayakan kehidupan masyarakat –laki-laki dan perempuan.
4. Potensi korupsi, tidak transparan, tidak akuntabel dan pelanggaran Hak Azasi Manusia serta Hak Azasi Perempuan meningkat dengan adanya keterlibatan non-governmental parties: Non-pemerintah tidak didefinisi secara jelas dalam P4R. Dilihat dari sini perusahaan mempunyai peluang untuk mengakses dana-dana P4R. Kontrol publik kecil terhadap perusahaan karena perlindungan oleh pemerintah dan Bank terhadap operasi-operasi perusahaan dalam hal transparansi informasi dan akuntabilitas. Dengan demikian potensi pelanggaran HAM dan HAP serta korupsi akan meningkat.
3/7
5. Potensi persetujuan program yang tidak layak akibat Due Diligence yang tidak jelas: Standar perlindungan terhadap lingkungan, masyarakat adat dan penggusuran tidak diberlakukan dalam P4R. Artinya, standar ‘due diligence’ Bank Dunia yang tidak dipakai untuk memeriksa kelayakan usulan program untuk didanai oleh P4R. Jadi, standar apa yang digunakan sebagai due diligence kelayakan usulan program? Sungguh mengkhawatirkan apabila standar pemeriksaan yang digunakan adalah standar negara peminjam. Sebagai contoh: kebijakan nasional Indonesia tidak mempunyai kebijakan dan pengakuan tentang perempuan kepala rumah tangga; banyak peraturanperundanagn kebijakan dilanggar lewat praktek-praktek korupsi; beberapa peraturan perundangan saling-tumpang tindih, dan seterusnya. Kami mengkhawatirkan bahwa program yang tidak layak secara keberlanjutan ekonomi dan sosial bagi masyarakat –laki-laki dan perempuan- serta lingkungan, bisa lolos akibat ketidak-jelasan standar yang digunakan. Selain itu tidak adanya standar due-diligence yang digunakan untuk memeriksa kelayakan proyek-proyek yang ada dibawah program didanai P4R, kembali akan meningkatkan potensi korupsi, perusakan lingkungan dan perlanggaran hak. 6. Penyediaan informasi, transparasi proses dan akuntabilitas OP 9.00 tidak menjelaskan mengenai penyediaan informasi, transparansi proses persetujuan sebuah program dan akuntabilitas terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari pembiayaan tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam semua keputusan mengenai wilayah kehidupannya karena itu mempengaruhi kehidupan dia, keluarga dan komunitasnya.
Kesimpulan: Memperhatikan hal-hal tersebut, kami menuntut agar P4R tidak disetujui oleh Dewan Direktur Bank Dunia. P4R membawa potensi perempuan makin dipinggirkan secara ekonomi, sosial, politik dan budaya.
Indonesia, 18 Oktober 2011 TTD/Tertanda 1. 2. 3. 4.
Risma Umar-Solidaritas Perempuan-Nasional Donna Swita-Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa-Aceh Nurhidayah-Solidaritas Perempuan Jabotabek-Jakarta Lulu Fuad-Solidaritas Perempuan Kahyangan Api-Bojonegoro-Jawa Timur 4/7
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Sulhani Pratiwi-Solidaritas Perempuan Kendari-Kendari ND. Ariani-Solidaritas Perempuan Kinasih-Yogyakarta B. Zulhiatina-Solidaritas Perempuan Mataram-Nusa Tenggara Barat Ekawati-Solidaritas Perempuan Palembang-Sumatera Selatan Endang Herdiyanti-Solidaritas Perempuan Palu-Sulawesi Tengah Rosmiati Sain-Solidaritas Perempuan Anging Mammiri-Makassar-Sulawesi Selatan Ardhani Hatta-Solidaritas Perempuan Sumbawa-Nusa Tenggara Barat Thaifa Herizal-Atjeh International Development-Aceh Mila Karmila Adi-Center for Women Studies-Islamic University of IndonesiaYogyakarta Khudri Arsyad-Forum Informasi Komunikasi (FIK) Sulawesi Selatan -Makassar Zohra Andi Baso-Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel-Makassar Choirul Anam-Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG)-Jakarta R. Valentina Sagala-Institut Perempuan-Bandung Ridwan Darmawan-Institute for Social Justice(ISOJU)-IHCS-Jakarta Nurhidayat Moenir-Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)-Bogor Rena Herdiyani-Kalyanamitra-Jakarta Mike Verawati-Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)Jakarta M. Riza Damanik-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)-Jakarta Idham Arsyad-Konsorsium Pembaruan Agraria-Jakarta Afrinal S. Lubis-KpSHK-Bogor Ridaya Laodengkowe-Publish What You Pay Indonesia-Jakarta Didi Novrian.S-Sajogyo Institute-Bogor Abetnego Tarigan-Sawit Watch-Bogor Lili M. Usman-Serikat Pekerja Nasional-Jakarta Ahmad, SH-WALHI-Jakarta Bambang Catur Nusantara-Walhi Jawa Timur-Surabaya Evan Purmaga-We Can Indonesia-Jakarta Kadir Wokanubun-Yayasan LBH Indonesia-Jakarta Dani Setiawan-Koalisi Anti Utang-Jakarta Wardarina-Individual-Jakarta Marhaini Nasution-Individual-Jakarta Andi Cipta Asmawati-Individual-Jakarta Enday Hidayat-Individual-Jakarta Aliza Yuliana-Individual-Jakarta Dinda Nuurannisaa Yura-Individual-Jakarta Vicky Sylvanie-Individual-Jakarta Arieska Kurniawaty-Individual-Jakarta David Kristian-Individual-Jakarta Indriyani-Individual-Palu Wahidah Rustam-Individual-Makassar Aflina Mustafaina-Individual-Makassar 5/7
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.
Puspa Dewy-Individual-Aceh Rosmidar-Individual-Aceh Hasmia Djalil-Individual-Jakarta Dewi Maya Sari -Individual-Jakarta Wardarina-Individual-Jakarta Thaufiek Zulbahary-Individual-Jakarta Anita-Individual-Jakarta Sitti Munjiati-Individual-Bogor Voni Iriani -Individual-Bogor Syarifa -Individual-Bogor Yusra A. R-Individual-Jakarta Lies Dwi Artini-Individual-Jakarta Murtiningsih-Individual-Bojonegoro Nilna-Individual-Bojonegoro Husnawati-Individual-Kendari Sarifain -Individual-Kendari Rahma R. Talui-Individual-Kendari St. Aisyah-Individual-Kendari Hartin Haris-Individual-Kendari Nurhamidah-Individual-Kendari Ismad Jaya-Individual-Kendari Tini Sastra-Individual-Yogyakarta Iwan Fathoni-Individual-Yogyakarta Sagita Evi-Individual-Yogyakarta Firnanda Hesti-Individual-Yogyakarta Andi Susanto-Individual-Yogyakarta Bonie Kertaredja-Individual-Yogyakarta George Junus Aditjondro-Individual-Yogyakarta Sitra Agta-Individual-Lombok Barat Tanwir-Individual-Mataram Ade Herlina-Individual-Padang Nyimas Nur Khotimah-Individual-Palembang Ida Ruri Sukmawati-Individual-Palembang Fachruddin Zen-Individual-Palembang Ruwaida-Individual-Palu Irfan Zamzami-Individual-Semarang Fathur Roziqin Fen-Individual-Kalimantan Timur Melly Setyawati Mulyani-Individual-Jakarta Ratna Sary-Individual-Aceh Raihal Fajri-Individual-Aceh FR.M. Yohanna T. Wardhani-Individual-Jakarta Surayya Kamaruzzaman-Individual-Aceh Wahyuddin B. Wahid -Individual-Bekasi Orchida Ramadhania-Individual-Jakarta 6/7
90. Jerico Mandey-Individual-Manado 91. Faisal-Individual-Aceh 92. Hasriani-Individual-Aceh 93. Ruwaida-Individual-Aceh 94. Dina Kosa Diana-Individual-Aceh 95. Erik Zulkadam-Individual-Aceh 96. Marfini-Individual-Aceh 97. Junaidi Abdillah-Individual-Aceh 98. Della Anggraini-Individual-Aceh 99. Wanti Fitri-Individual-Aceh 100. Muhammad Reza Sahib-Individual-Jakarta 101. Zaenal Muttaqin-Individual-Jakarta 102. Abdul Halim-Individual-Jakarta 103. DD. Shineba-Individual-Jakarta 104. Iwan Nurdin-Individual-Jakarta 105. Riena Dyaningtyas Rampan-Individual-Jakarta 106. Tutik Purwaningsih-Individual-Yogyakarta 107. Herna Setiamanah-Individual-Jakarta 108. Nur Hidayat-Individual-Bandung 109. Risca Dwi Ambarsari-Individual-Jakarta
7/7
