social context between the communities in the past different apparently needs to be studied carefully. negara

PEMIKIRAN POLITIK RASYID RIDHA DALAM FIQH MUNAKAHAT M. Khoirul Hadi Ps UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta e-mail: [email protected] Abstrak. Artikel ini membahas pemikiran politik Ridha Muhammad Rasyid Ridha dalam karyanya di bidang Fiqh Muhakahat. Ada beberapa tema yang akan menjadi pembahasan, di antaranya: Nasionalisme dalam pandangan Ridha, sistem ketatanegaraan, Islam dan kemoderenan Barat, pemikiran politik Ridha dalam fiqh munākahāt. Dalam dimensi fiqh munakahat Ridha masih terkungkung oleh pengaruh ulama klasik, seperti tidak diperbolehkannya wanita muslimah menikah dengan ahli kitab. Padahal konteks sosial antara masyarakat di masa lalu berbeda dengan konteks sosial di masa hidupnya Ridha. Hal inilah yang tampaknya perlu dikritisi secara cermat. Abstract. This article discusses the political thought of Rida Muhammad Rashid Rida in his work in the field of Fiqh Muhakahat. There are several themes that will be discussion, among them: Nationalism in Rida view, the state system, Islamic and Western modernity, and political thought of Rida in fiqh munakahat. In the fiqh munākahāt, Ridha still confined by the influence of classical scholars, such as not being allowed to marry a Muslim woman with a non-Muslim (Ahl al-Kitāb). Though the social context between the communities in the past different with the social context in the Ridha lifetime. This is what apparently needs to be studied carefully. Kata kunci:

pemikiran politik, fiqh munākahāt, nasionalisme, tata negara

Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

PENDAHULUAN Ide-ide ridha Muhammad Rasyid Ridha dalam hal politik sudah dikenal oleh banyak pemikir-pemikir modern abad sekarang, salah satu adalah konsepsi tentang khilāfah, hal ini terlihat dengan salah satu karangan buku beliau yaitu yang berjudul Khilāfah, ridha melihat bahwa ummat islam harus disatukan dalam satu garis tujuan, dalam masalah dunia maupun akhirat, kondisi ini timbul dikarenakan pada pada masa kehidupan ridha, ridha melihat akan kekejaman kolonialisme dan imperalisme Barat yang memecah belah umat Islam. Ridha juga merasakan kesediahn dengan tumbangnya sistem khilafah di wilayah turki oleh kemal. Dalam tulisan ini penulis akan mengangkat pemikiran Ridha dari bentuk pemikiran yang berdimensi luas, melihat pandangan politik Ridha dari dimensi negara sampai ke dimensi keluarga, yang saya fokuskan dalam fiqh munakahat. Ini dikarenakan penulis berusaha menemukan ada-tidaknya unsur politik yang ada dalam pemikiran fiqh munakahat, jika melihat sisi kehidupan Ridha yang memang hidup pada zaman kolonialisme dan imperalisme. Berdimensi apakah pemikiran politik Ridha dari tingkat luas (negara) yang terekam dalam produk fiqh munakahatnya. Maka dalam tulisan ini penulis akan melaskan tentang biografi ridha, Nasionalisme dalam pandangan Ridha, sistem ketatanegaraan menurut pandangan Ridha, Islam dan kemoderenan Barat, pemikiran politik Ridha dalam fiqh munakahat. BIOGRAFI RIDHA MUHAMMAD RASYID RIDHA Ridha Muhammad Rasyid Ridha selanjutnya disebut Ridha dilahirkan di Qalmun, sebuah kampung sekitar 4 km, dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil Awal 1282 H. dia adalah seorang bangsawan arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Ridhaina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Putri

222

Hunafa: Jurnal Studia Islamika

M. Khoirul Hadi, Pemikiran Politik Ridha...

Rasulullah, itulah kenapa dia diberi gelar “Ridha”.1 Riwayat pendidikannya dia mulai sejak dia kecil yaitu belajar di kampung halamannya yang masih dikenal dengan al-kuttab, setelah itu dia pindah ke madrasah Ibtida’iyyah yang mengajarkan nahwu, sharaf, akidah, fiqih, berhitung, dan ilmu bumi. Ketidaknyamannya menyebabkan dia pindah dari Tripoli tempat sekolah tersebut ke sekolah Islam negeri, dikarenakan adanya pengaruh pemerintahan Ustmaniyyah. Sampai di sekolah negeri dia bertemu dengan Syaikh Husain al-Jisr yang kelak berpengaruh terhadap karir akademik Ridha. Pada kesempatan itulah Ridha diberikan kesempatan oleh sang guru dengan diperkenalkan dengan tokoh yang cukup berpengaruh pada saat itu yaitu Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M) selanjutnya disebut Afghani dan Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M) selanjutnya disebut ‘Abduh yang kemudian berlanjut dia diserahi amanat untuk memimpin majalah al-Manar yang menjadi media dia bertemu dengan ‘Abduh. Ridha juga dikenal sebagai orang yang ahli ibadah sampai-sampai ada yang menganggapnya wali karena ketekunan dan kepribadian yang dimiliki oleh Ridha. Kisah pertemuan antara ‘Abduh dan Ridha, bermula dari sangat kagumnya Ridha ketika membaca surat kabar al-Urwah alWutsqa yang diterbitkan oleh Afghani dan ‘Abduh, kekaguman itu berlanjut pada saat ‘Abduh berkunjung ke Tripoli, pada saat inilah pertemuan pertama terjadi, Ridha menanyakan tentang kitab tafsir apa yang terbaik kepada ‘Abduh, ‘Abduh merespon dengan menyatakan bahwa tafsir al-Kasysyaf karangan al-Zamakhsyarī yang terbaik karena ketelitian redaksinya serta segi-segi sastra bahasa yang diuraikannya. Pertemuan kedua terjadi setelah 5 tahun berlalu ketika Ridha menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar yang memuat masalah-masalah sosial, 1

M. Quraish Syihab, Rasionalitas Alqur’an Studi Kritis atas Tafsir alManar, (Tanggerang: Lentera Hati, 2007), h. 71. Dalam konteks yang lain dia dilahirkan di desa dekat Tharablisi Syam, tahun 1865, Ridha Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, tt), h. 6

223


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

budaya, dan agama. Awalnya ‘Abduh tidak menyetujui karena sudah bulat keinginan Ridha dan juga ‘Abduh mempertimbangkan hal-hal yang lain maka kemudian direstuilah surat kabar yang bernama al-Manār (nama usulan Ridha) yang kemudian menjadi nama bagi tafsir yang digagas oleh Ridha yang merupakan hasil kajian tiga serangkai yaitu Afghani , ‘Abduh, dan Ridha sendiri. Beberapa karangan Ridha yaitu: Al-Ḥikmah al-Syar’iyyah fī Muḥkamat al-Ẓahiriyah wa al-Rifa’iyyah, Al-Azhar dan Al-Manār, Tārikh al-Ustadz Al-Imām, Nidā’ li Al-Jins al-Laṭīf, Zikra al-Maulid al-Nabawi, Risālah Hujjah al-Islām al-Ghazali, al-Sunnah wa AlSyī’ah, al-Wahdah al-Islamiyyah, Haqīqah Ribā, Majalah al-Manār, Tafsīr Al-Manār, Tafsīr surat al-Kauṡar, al-Kafirun, al-Ikhlas, dan al-Mu’awwiẓatain, Al-khilāfah. Beliau wafat setelah mengalami kecelakaan di terusan Suez sekembalinya dari Mesir mengantarkan Pangeran Sa’ud alFaishal. Ridha mengalami gegar otak walaupun begitu beliau tidak henti-hentinya membaca Alquran sampai Allah menjemputnya. Beliau wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman pada tanggal 23 Jumadil Awal 1354, bertepatan dengan 22 Agustus 1935. NASIONALISME DALAM PANDANGAN RIDHA MUHAMMAD RASYID RIDHA Konsepsi nasionalisme dari Ridha sebagai respon ketidaksepakatannya dengan model Nasionalisme yang diterapkan oleh Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan nasionalisme di Turki yang dipelopori oleh Turki Muda. Ridha sangat tidak sepakat jikalau persaudaraan (ukhuwwah) dalam Islam itu membeda-bedakan bahasa, tanah air, dan bangsa. Ridha lebih sependapat dengan ide persaudaraan yang diteorikan oleh Ibnu Khaldun yaitu tentang solidaritas (ashabiyyah). Dalam teorinya Ibnu Khaldun menekankan tiga aspek yaitu ashabiyyah fi al-din (solidaritas agama/idiologi) , ashabiyyah fi qabilah (solidaritas kesukuan), dan ashabiyyah fi al-jinsiyah (solidaritas sebangsa). Ketiga hal

224



tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya untuk umat Islam tidak ada sekat yang memisahkan persaudaraannya. Oleh karena itulah, Ridha kemudian memunculkan gagasan bahwa rasa persaudaraan umat Islam harus digalakkan tanpa adanya perbedaan idiologi/madzhab, bahasa, tanah air dan perbedaan bangsa.2 Kenyataan di atas memang harus diterapkan kepada umat Islam sewaktu Ridha hidup. Kita tahu bahwa adanya imperalisme dan kolonialisme Barat menjadikan negara-negara di semenanjung Arab dan Afrika utara terasa tangan diikat kemudian didorong jatuh ke tanah, jadilah mereka tidak bisa berdiri untuk membela negaranya, hanya bisa berjalan dengan melata. Dominasi politik dari Barat dan embargo yang dilakukan menambah pahit kondisi mereka. Untuk itulah Ridha kemudian menumbuhkan gagasan supaya kebersatuan itu harus digalakkan dari kalangan bawah, dia berkeyakinan dengan begitu upaya untuk meruntuhkan dominasi Barat bisa sukses lantaran adanya system nasionalisme yang kuat dari kalangan bawah. Baik mulai Afghani, ‘Abduh, dan Ridha sendiri merupakan tokoh yang sebenarnya bukanlah pemikir politik. Pemunculan pemikiran politik mereka, sebagai reaksi terhadap persoalanpersoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total di segala aspek kehidupan pada saat itu.3 Inilah yang mencerminkan bahwa ketiga tokoh tersebut khususnya ridha benar-benar mempunyai semangat kebangsaan yang kuat, berjuang tidak hanya lewat gerakan-gerakan bawah tanah melainkan juga pemikiran yang meluruskan pemahaman rakyat yang sikap nasionalisme sudah mulai luntur dan menipis. Sampailah mereka pada kondisi yang berbenturan dengan para kolonialisme dan

2

Harun Nasution, ibid., h. 65 J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Syiyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (cet ke-3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 281. 3

225


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

penghianat-penghianat bangsa karena memperjuangkan sikap persatuan umat untuk menggapai kebahagiaan. SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT RIDHA MUHAMMAD RASYID RIDHA Berbicara mengenai negara dan pemerintahan dalam perspektif Islam, menurut Afghani, Islam menghendaki bentuk negara republic. Sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undangundang dasar. Pendapat ini baru dalam sejarah politik Islam. Pendapat afghani tersebut jelas dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Barat lebih dulu mengenal pemerintahan republik. Tapi tidak lepas pula dari pemahamannya terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dari kenegaraan. Berbeda dengan ‘Abduh, jika afghani sudah modern, ‘Abduh masih berpegangan dia tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika system khhilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berfikir. Sedangkan Ridha, justru tampil dengan vocal untuk menghidupkan kembali khilafah yang memelihara kekuasaan absolute, yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk.4 Buku yang berjudul al-Khilāfah karangan Ridha adalah buku yang cukup mengambarkan bagaimana posisi Ridha dalam perpolitikan. Pada pembahasannya Ridha memulai dengan penyantuman pengertian-pengertian terkait khilafah, pengangkatan khalifah, pihak-pihak yang menetapkan khalifah kemudian menyentuh tentang penyadaran bahwa adanya kekuatan ummat yang harus diakomodir, persyaratan ahl alikhtiyār (ahli memilih), persyaratan bagi calon khalifah, shighat pembaiatan, kewajiban bagi rakyat ketika sudah berbaiat, kewajiban bagi imam kepada rakyat. Untuk mendukung 4

226

Ibid., h. 281-283.



pendapatnya itu, ridha menegaskan bahwa khilāfah, imāmat al‘uẓmā, dan imārat al-mu’minīn, yakni kepala pemerintahan untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunia.5 Ridha memaparkan juga tentang adanya system permusyawaratan di dalam Islam, perwalian dengan jalur pengukuhan ikrar sumpah yang kesemuanya itu Ridha sependapat dengan konsep alMawardi. Dari kenyataan tersebut di atas jelas belum adanya suatu peran pemikiran dari Ridha. Pada pembahasan pertengahan mulai terlihat bagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh Ridha yaitu konsepsi yang tepat untuk ahl al-ḥill wa al-aqḍ pada era sekarang. Ridha menegaskan bahwa criteria ahl al-ḥill wa alaqḍ itu meliputi para elit masyarakat (sarat al-ummah), para pemimpin masyarakat (zu’amā’ al-ummah), dan para pentolanpentolan lain yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka juga merupakan pihak-pihak yang tidak hanya cakap dalam hal keilmuan melainkan juga terampil dalam bekerja dan peka terhadap kemashlahatan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itulah ahl al-ḥill wa al-aqḍ pastilah mencakup para ahli-ahli dibidang hukum, politik, sosial, peradilan, tata kota, dan keuangan. Selain itu tercakup juga para ahli dalam bidang keadilan, pemikiran, dan hikmah.6 Dengan persyaratan yang sudah memenuhi sebagaimana di atas, maka orang-orang tersebut sudah berhak untuk menetapkan imam secara sah. Hal di atas kemudian memberikan arahan kepada Ridha bahwa persepsi untuk ahl al-ḥill wa al-aqḍ itu senyatanya dari kalangan pihak-pihak yang berkompeten. Untuk kalangan ahli agama dan para cendekiawan. Ridha membagi mereka menjadi tiga yaitu ulama atau ahli fiqih yang berotak beku, cendekiawan5 6

Ibid., h. 283-284 Muhammad Rasyid Ridha, al-Khilāfah, (Kairo: Madinah Nasr, 1922), h.

66

227


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

cendekiawan muslim pengagum dan pola fikir dan system Eropa, dan pengikut pembaharuan Islam moderat (kelompok ‘Abduh). Untuk kelompok yang ketiga inilah yang disepakati oleh Ridha sebagai pihak yang berhak menempati ahl al-ḥill wa al-aqḍ.7 Ridha kemudian memberikan arahan bahwa semua umat itu harus bersatu di bawah satu keyakinan, satu system moral dan satu system pendidikan dan tunduk pada satu system hukum. Hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu kesatuan umat perlu mengambil bentuk negara. Negara yang dianjurkan oleh Ridha ialah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara ialah khalifah, kerena memiliki kekuasaan legislatif sehingga harus mempunyai sifat mujtahid. Tetapi dalam pada itu khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantupembantunya yang utama dalam soal memerintah umat. Khalifah adalah mujtahid besar dan di bawah khalifah serupa inilah kemajuan dapat dicapai dan kesatuan umat dapat diwujudkan. Dalam kesatuan ini termasuk segala golongan umat Islam. Sebagai halnya dengan Afghani tidak jelas bentuk kesatuan politik yang dimaksudkan Ridha. Untuk mewujudkan kesatuan umat itu ia pada mulanya meletakkan harapan pada kerajaan Usmani, tetapi harapan itu hilang setelah Mustafa Kemal berkuasa di Istambul dan kemudian menghapus system pemerintahan khalifah. Selanjutnya meletakkan harapan pada kerajaan Saudi Arabia setelah Raja Abdu al-Aziz dapat merebut kekuasaan di Semenanjung Arabia.8 Pandangan yang dikemukaan oleh Ridha dan argumentasinya tersebut menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemikir konservatif. Ia masih terikat kepada pendapat-pendapat ulama abad pertengahan. Padahal ia telah berhadapan dengan 7 8

228

Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara…….h. 134-135 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam..., h. 66



zaman modern dan menyaksikan kebobrokan system khalifah yang dihapus oleh Mustafa Kemal Attaturk. Dengan demikian ia tidak memunculkan pemikiran politik yang orisinil. Sebab ia masih ingin mempertahankan eksistensi khilafah yang dalam prakteknya cenderung absolute dan otokrasi, pasca Khilafah Khulafa’ al-Rasyidin.9 Hal ini juga berpengaruh terhadap produk fiqih munakahat yang di gagas oleh ridha dalam kitab tafsir beliau yaitu al-Qur’ān al-Ḥakīm sbagai salah satu karya tafsir kontemporer. ISLAM DAN KEMODERNAN BARAT Peradaban Barat modern menurut Ridha didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Untuk kemajuan umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang ada. Bahkan dia melihat wajib bagi umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Umat Islam di zaman klasik mencapai kemajuan karena mereka maju dalam bidang ilmu pengetahuan. Barat maju karena mau mengambil ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam itu. Dengan demikian mengambil ilmu pengetahuan Barat modern sebenarnya mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam. Ide di atas bisa terlaksanan dengan baik manakala dalam pemahaman umat Islam itu sendiri tidak terjadi yang namanya virus ta’aṣṣub (fanatik) yang terlalu berlebihan. Sikap yang harus diambil umat Islam terhadap Barat yaitu mau membuka diri bahwa Barat juga merupakan pihak yang berpengaruh dalam kehidupan umat Islam. Adanya klaim outsider terhadap Barat yang identik negative laisa minnā harus diubah menjadi minnā yang pasti dengan prosesi klarifikasi. Dengan begitu rasa saling mencurigai akan dapat dimentaskan dan menjadikan umat Islam 9

229

J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Syiyasah; Ajaran…, h. 284.


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

secara ikhlas mau menerima ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh Barat. Perlu diketahui bahwa ketersinggungan antara umat Islam dengan kalangan Barat adalah adanya pengaruh yang masih kental dengan kristendom abad pertengahan, persoalan perbenturan dengan kaum muslim pada dasarnya berada pada dua tataran: theologis, dan politis (sekaligus militer). Pada tataran theologis, Islam dipandang Eropa sebagai kelompok murtad Kristen (Christian heresy); sebagai skisma di dalam Kristen, yang pada gilirannya memunculkan agama baru yang dikenal sebagai Islam. Pada tataran politik dan militer, kristendom mempunyai dua alternatif: pertama, menghadapi kaum muslim secara militer dan, kedua, hidup berdamping dalam suasana yang relative damai.10 Sejarah antara Islam dan Kristen (khususnya Eropa) sangat berdarah-darah yang imbasnya sampai sekarang masih terasa. Selain dikarenakan antara Islam dan Kristen adalah sama-sama agama dakwah sebagaimana misi Islam ketika meluaskan kekuasaan kekhalifahan dan dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang muncul setelahnya mempunyai misi penyebaran agama. Dipihak Kristen sikap kolonialisme juga mempunyai misi yang sama yaitu glory, gospel, dan gold. Hal –hal inilah yang pada era sekarang harus dihapuskan. Sikap sentiment antar kedua belah pihak hanya menyisakan kepahitan dan ketidak tentraman hidup di dunia. Sikap humanisme harus dikedepakan dan ini kelihatannya untuk masa mendatang mempunyai peluang yang menjanjikan untuk terlaksana. Islam harus mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan, bukan simbul-simbul, atau madzhab-madzhab yang memecah belah. Islam harus bisa menjadi agama cinta kedamaian dan umatnya harus bisa menjadi ummatan wasaṭan yang bersikap

10

Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 196.

230



moderat dan toleran. Hanya dengan hal itulah Islam bisa menerima dan menggambil kemajuan Islam kembali dari Barat. Bagi Ridha yang juga memperjuangkan pemikiran dan aksi gurunya, yaitu Ridha menginginkan apa yang namanya “revivalisme” dalam Islam. Sebagaimana ungkapan Azyumardi Azra pemikir-pemikir islam modern seperti ‘‘Abduh bahwa terdapat tumpang tindih dan bahkan saling silang. Sebagaimana contoh saja, ‘‘Abduh, pada tingkat pemikiran adalah “modernis”, tetapi pada level keagamaan adalah “revivalisme”.11 Ungkapan ini memang benar adanya dan itu juga dilanjutkan oleh muridnya yaitu Ridha. Sehingga usaha yang dilakukan bisa dikatakan tidak sukses lantaran dari sisi teori saling berbenturan. Namun usaha yang telah dilakukan mereka patut mendapatkan apresiasi, dengan usahanya secara tidak langsung dapat menyadarkan umat Islam pada era setelah mereka. PEMIKIRAN POLITIK RIDHA MUHAMMAD RASYID RIDHA DALAM FIQH MUNAKAHAT Dalam hal ini penulis akan memaparkan dua konsep fiqh munakahat berupa poligami dan nikah beda Agama, keduanya adalah dua produk pemikiran ridha, penulis mencoba mencari apakah dalam pandangan ada ungsur-ungsur politik (teori politik) melihat begeraound ridha yang “revivalisme” dalam pemikiran politiknya. Ada dua hal yang akan penulis paparkan terkait pemikiran Ridha yaitu tentang pandangannya mengenai poligami dan nikah beda agama. Terkait dengan status poligami Ridha dengan menyuplik Sang Guru (al-Ustāż al-Imām) berpendapat bahwa adanya pembahasan poligami itu berada ditengah pembahasan anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim meskipun dengan lantaran mempersunting sang ibunya. Beliau menambahi bahwa jika di antara kalian diliputi rasa takut memakan harta 11

231

Ibid, h. xii


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

sang istri yang yatim maka dilaranglah kalian untuk menikahinya, Allah memberikan peluang kepada kalian untuk menikahi wanitawanita yang selainnya sampai empat wanita itupun jika di antara kalian tidak bisa berlaku adil maka cukuplah satu saja. Adil dalam konteks ini sangat diperhatikan, adanya rasa prasangka tidak mampu berlaku adil atau adanya keraguan yang mendera itu bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak pantas untuk berpoligami. Begitu juga jika yang bersangkutan merasa yakin betul keadilannya maka syara’ membolehkannya menikah dua, tiga, atau empat wanita. Keyakinan tersebut yang pasti jangan sampai adanya kebimbangan atau dugaan untuk berlaku adil. Memang adil di sini erat kaitannya dengan kecenderungan hati, ini tergambarkan bagaimana dua ayat tentang adil itu digabungkan (#qä9qãès? wr& #oT÷r& y7Ï9ºs 4 öNä3ãY»yJ÷r& ôMs3n=tB $tB ÷rr& ¸oyÏnºuqsù (#qä9Ï÷ès? wr& óOçFøÿÅz ÷bÎ*sù ( Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.12

È@øyJø9$# ¨@à2 (#qè=ÏJs? xsù ( öNçFô¹tym öqs9ur Ïä!$|¡ÏiY9$# tû÷üt/ (#qä9Ï÷ès? br& (#þqãèÏÜtFó¡n@ `s9ur $VJÏm§ #Yqàÿxî tb%x. ©!$# cÎ*sù (#qà)Gs?ur (#qßsÎ=óÁè? bÎ)ur 4 Ïps)¯=yèßJø9$$x. $ydrâxtGsù Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.13

Meskipun adanya kecondongan hati, Allah mengampuni para hambanya yang bertaat kepadaNya yang dalam ketaatanya tidak ada kecondongan hati. Hal tersebut sebagaimana yang 12 13

232

QS. An-Nisa’: 3 QS. An-Nisa’: 129



dicontohkan oleh Nabi yang menyamakan kedudukan ‘Aisyah dengan istri yang lain. Ridha kemudian mempertegas posisi poligami di dalam Islam yaitu dengan mempertimbangkan dua ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kebolehan berpoligami di dalam Islam adalah perkara yang mendesak, karena adanya pertimbanggan yang mendesak sebagaimana kebutuhan yang sangat dibutuhkan akan tetapi dengan syarat terpercaya (ṡiqah), mampu berbuat adil, dan rasa aman dari bahaya. Kemudian dengan mempertimbangkan kemafsadatan-kemafsadatan di era sekarang ini yang dikaitkan dengan perilaku poligami maka tidaklah mungkin seseorang itu memberikan arahan pendidikan tentang poligami kepada masyarakat. Karena pada kenyataannya rumah yang dihuni oleh seorang suami dan dua istri tidak akan mampu menuai keharmonisan dan kekompakan, bahkan semuanya bersatu padu untuk melancarkan kebobrokan rumah tangga karena tiap-tiap pihak akan menjadi musuh pihak yang lain lebihlebih sampai anak-anaknya. Maka pada akhirnya kerusakan yang diakibatkan oleh poligami akan ditranformasi dari individu kepada keluarga, dan dari keluarga kepada masyarakat.14Hal ini tercipta apabila dalam rumah tangga ada unsure dominasi dalam relasi antara kedua pasangan. Misalnya ketidakakuran antara istri tua dengan istri muda, karena kapasitas istri yang dituakan dari segi awal pernikahan. Hal ini terlihat dari beberapa pernikahan para kiai, mereka berusaha menjinakkan dominasi tersebut dengan cara memberikan tempat tinggal yang berbeda dan agak berjauhan dengan istri pertama. Kedua, tentang nikah beda agama. Tawaran Alquran tentang lebih baiknya menikahi budak laki-laki maupun perempuan yang hitam pekak asalkan dia beriman dari pada memilih wanita musyrik meskipun sangat menggetarkan mata, akal, dan hati 14

Ridha Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, juz 4, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, t.t.) h. 284-285

233


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

mengiindikasikan bahwa dalam Islam sangat menginginkan hambanya untuk bisa menjaga diri ke depan untuk tetap menjaga keimanannya. Hal ini terbukti ketika Alquran membolehkan menikahi wanita lain asalkan masih dalam koridor ahlu kitab. Kebolehan menikah dengan ahlu kitab bagi laki-laki muslim masih harus memenuhi persyaratan yaitu laki-laki tersebut harus mempunyai perwatakan yang baik sehingga mampu mengayomi keluarga sebagai pemilik kekuasaan dan wilayah bagi wanita. Tentang menikahnya perempuan mukmin dengan laki-laki ahli kitab tidak bisa menjamin terjadinya faidah yang diharapkan sebagaimana di atas, oleh karena itu menjadi tidak boleh. Apalagi dengan orang musyrik yang dalam konteks tidak melarang khianat, tidak mengharuskan amanah, tidak memerintah kebaikan, dan tidak melarang kejelekan yang kesemua itu bisa merusak akidah sang anak kelak dikemudian hari.15, disini terlihat memang dalam produk fiqih munakahat dari ridha masih terbelenggu adanya teori dominasi antara laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita ahlu kitab, akan tetapi tidak sebaliknya bahwa apakah tidak memungkinkan adanya pernikahan laki-laki ahlu kitab dengan wanita muslimah, ridha masih mengangap bahwa menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki ahlu kitab berbahaya16 Sehingga dapat dimengerti dari pemaparan Tafsīr al-Manār bahwa yang paling utama yaitu menikahnya muslim dan muslimah yang sama-sama baik, kemudian muslim dan muslimah yang salah satunya jelek rupa asalkan seiman sangat mendapat keistimewaan, menikahnya muslim yang baik dengan ahli kitab

15

Ibid, h. 283 Dalam pandangan ushul yang ditawarkan oleh Syafrudin bahwa illat alasan tidak diperbolehkan wanita muslimah untuk tidak diperbolehkan kawin dengan ahlu kitab itu sudah tidak relevan melihat kontruks keluarga Islam zaman sekarang yang sering memberikan pengasuhan anak-anaknya bukan lagi kepada para orang tua tapi beralih pada para baby sisternya. 16

234



tapi tidak sebaliknya17, disini terlihat pandangan dominasi penafsiran ridha yang masih menganggap bahwa bahaya pernikahan antar muslimah dengan ahli kitab. Yang jelas adalah, sebuah produk fiqh munakahat yang dimensinya terbatasi akan waktu dimana fiqh itu dicetuskan. PENUTUP Pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh Ridha pada masanya dapat diartikan bahwa kebersatuan dan kemajuan umat Islam menjadi misi yang utama. Hal tersebut dapat dibaca dari gagasan Ridha tentang wacana nasionalismenya berusaha memberikan asupan-asupan nilai kepada masyarakat muslim tentang pentingnya membentuk dan menjaga kesatuan dan keragaman umat Islam itu sendiri. Hal ini sebagai usaha untuk menentang kolonialisme Barat dan dominasi Barat pada waktu itu. Semua hal di atas kemudian mengantarkan pemikiran Ridha untuk membentuk sistem khilafah di kalangan umat Islam dengan berciri khas khilafah yang bukan absolut melainkan sistem khilafah yang berlabel permusyawaratan. Namun dalam dimensi 17

Terkait dengan hal ini ada cuplikan yang menarik tentang tanggapan Ali ash-Shabuni tentang permasalahan tersebut :

، ‫ ﳌﺎذا ﻳﺘﺰوج اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ‬: ‫ﺳﺄﻟﲏ ﻃﺎﻟﺐ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻋﻨﺪي درس اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ‬ ‫ ﳓﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ‬: ‫ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ‬، ‫وﻻ ﻳﺘﺰوج اﻟﻨﺼﺮاﱐ اﳌﺴﻠﻤﺔ؟ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ واﻟﻐﻤﺰ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄ ﻢ ﻣﺘﻌﺼﺒﻮن‬ ‫ ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺎ‬. . ‫ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻨﺒﻴﻜﻢ ) ﻋﻴﺴﻰ ( وﻛﺘﺎﺑﻜﻢ ) اﻹﳒﻴﻞ ( ﻓﺈذا آﻣﻨﺘﻢ ﺑﻨﺒﻴﻨﺎ وﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻧﺰوﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ‬ . ‫اﳌﺘﻌﺼﺐ؟ ﻓﺒﻬﺖ اﻟﺬي ﻛﻔﺮ‬ Seorang murid non-Islam yang hadir ditengah-tengah diskusi keagamaan ketika di madinah bertanya kepada saya, mengapa Islam memperbolehkan hanya laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan nashrani ko’ tidak sebaliknya ? “dia menuduh bahwa orang-orang Islam telah melakukan tindakan fanatik (taashshub)”, kemudian saya menjawab: kami orang-orang muslim mengimani Nabi Isa dan Kitab Injil kalian, oleh karena itu ketika kalian mengimani Nabi Muhammad dan kitab Alqur’an maka kami akan menikahkan anak-anak perempuan kami dengan kalian….sehingga siapa yang melakukan ta’ashshub dari kita ? menjadi tercenganglah orang-orang yang kufur (murid yang bertanya). Lebih lanjut lihat Ali Ashshobuni, Tafsīr Āyah al-Aḥkām, Juz I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ), h. 205

235


Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 221-236

fiqh munakahat, penulis melihat beberapa kontribusi yang jelas, untuk membentengi umat Islam berdasarkan pandangan itu, yang hidup pada zamannya. Dalam dimensi fiqh munakahat ridha masih terkungkung akan pengaruh ulama klasik, sehingga dominasi pendapat seperti tidak diperbolehkan wanita muslimah menikah dengan ahli kitab yang jelas adalah karena illat yang hidup pada saat itu, sedangkan illat yang hidup pada zaman moderen sekarang ini adalah illat yang berbeda dengan pada zaman ridha yang terkungkung dengan pendapat salaf, dan hal itu penulis coba tawarkan dalam bingkai kemaslahatan. DAFTAR PUSTAKA Ashshobuni, Ali, Tafsīr Āyah al-Aḥkām, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th. Azra,

Azyumardi, Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996.

Hamka, Said Jamaluddin al- Afghany, cet. ke-2; Jakarta: Bulan Bintang, 1981. Madjid, Nurchalish (ed.), Khasanah Intelektual Islam, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Nasution, Harun, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, cet. ke-13; Jakarta: Bulan Bintang, 2003. Pulungan, J. Suyuthi, Fiqih Syiyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Ridha, Ridha Muhammad Rasyid, Nasr, 1922.

al-Khilāfah, Kairo: Madinah

Ridha, Ridha Muhammad Rasyid, Tafsīr al-Manār, Beirūt: Dār Kutub al-Ilmiah, t.th. Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. ke-5; Jakarta: UI-Press, 1993.

236



Syihab, M. Quraish, Rasionalitas Alquran Studi Kritis Atas Tafsir al-Manar, Tanggerang: Lentera Hati, 2007.

237


social context between the communities in the past different apparently needs to be studied carefully. negara

Recommend Documents