Soal Tentir UTS Hukum Tata Negara 2015 1. Sebutkan pengertian HTN menurut ahli yang saudara ketahui, minimal 3 ahli! 2. Apa perbedaan antara HTN dan HAN 3. Jelaskan bagaimana hubungan antara HTN dengan ilmu-ilmu berikut ini : a. HTN dengan Ilmu Negara b. HTN dengan Ilmu Politik 4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut John Locke? Atas dasar apa John Locke melakukan pembagian tersebut? 5. Jelaskan pembagian kekuasaan Negara menurut Van Vollenhoven 6. Jelaskan pengertian a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Medebewind 7. Jelaskan pengertian dari Ius Soli dan Ius Sanguinis. Asas apa yang dianut oleh Indonesia? 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan apatride dan bipatride! 9. Jelaskan cara pengubahan konstitusi menurut K.C. Wheare
Jawaban Tentir 8 April 2015 1. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pandangannya mengenai definisi Hukum Tata Negara, beberapa di antaranya adalah Van Vollenhoven, Kusumadi Pudjosewojo, Kusnardi dan Ibrahim, Van Der Pott, Logeman, Van Apeldoorn, Mac Iver dan Jimly Asshidiqie, Wide And Phiilips, dan A.V Dicey. Berikut adalah pendapat 3 ahli yang memberikan definisinya tentang Hukum Tata Negara yaitu : a. Van Der Pott : Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan dalam suatu negara beserta kewenangannya masingmasing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Unsur : Peraturan, Pengadaan Badan, Kewenangan Badan, Hubungan Badan, Hubungan antar Individu. Van Der Pott memberikan pandangannya mengenai Hukum Tata Negara dalam arti luas, artinya tidak hanya hubungan antara negara dengan warga negara yang diatur, akan tetapi warga negara dengan warga negara juga.
b. Moh. Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim : Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar perlengkapan negara dalam garis vertikal, dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. c. Prof Jimly Asshidiqie : Hukum Tata Negara adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang: - Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara, Format kelembagaan organisasi negara, mekanisme hubungan antar lembaganegara, mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan warga negara.
2. Secara umum, terdapat salah satu sarjana bernama Oppenheim (gurunya Van Vollenhoven) yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yaitu : Hukum Tata negara berbicara dalam konteks negara dalam keadaan diam/staat in rust, sedangkan Hukum Administrasi Negara berbicara dalam keadaan bergerak/staat in beweging.
Selain itu, HTN lebih fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta pengorganisasian negara, sedangkan HAN lebih fokus pada aktifitas dalam menjalankan pemerintahan. 3. A. Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Ilmu negara dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek definisi dan aspek objek. Dari aspek definisi, Ilmu Negara (staatslehre) membahas mengenai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok negara, pengertian pokok-pokok negara, apa itu negara, apa yang disebut negara, apa syarat suatu negara disebut negara. Sedangkan Hukum Tata Negara lebih membahas nilai-nilai praktis kenegaraan yang dilakukan oleh pejabat negara/ahli hukum menurut tugas masing-masing. Dari aspek objek, Ilmu negara membahas mengenai asas-asas pokok negara, pengertian tetang negara, dan hukum negara pada umumnya di seluruh dunia. Sedangkan Hukum Tata Negara membahas mengenai hukum positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat di suatu negara. Maka dari itu, untuk mendalami Hukum Tata Negara harus memahami terlebih dahulu apa itu Ilmu Negara. B. Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dikemukakan oleh Prof. Barents. Jika diibaratkan dengan tubuh manusia, maka Hukum Tata Negara itu adalah tulang belulang, dan ilmu politik diibaratkan sebagai daging-daging yang melekat di sekitarnya. Itu artinya, untuk terjun ke dunia politik, ada baiknya memahami secara utuh terlebih dahulu apa itu Hukum Tata Negara. Karena dalam prakteknya, keputusankeputusan publik banyak dipengaruhi oleh keadaan politik yang sedang berlangsung.
4. Soal salah, Teori John Locke adalah mengenai Pemisahan Kekuasaan, bukan Pembagian Kekuasaan. Ide mengenai pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke pada tahun 1689 dalam bukunya Two Treatises of Government”. Menurutnya fungsi kekuasaan negara harus terpisah menjadi beberapa cabang kekuasaan, yaitu Legislative, Eksekutif dan Federatif. Kekuasaan Eksekutif adalan lembaga/kekuasaan yang menjalankan peraturan dan perundang-undangan (termasuk lembaga yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang), Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan/ lembaga yang menangani pembuatan peraturan dan perundang-udnangan, kekuasaan federatif adalah kekuasaan/lembaga yang menjalankan fungsi diplomatik dengan negara lain,
dalam hal ini dalam konteks perang ataupun damai. Adapun yang mendasari pemikiran John Locke adalah : a. Menolak doktrin Hobbes mengenai kekuasaan absolutisme yang menghegemoni saat itu dikalangan kerajaan. b. Keadaan eropa yang penuh dengan konflik, khususnya konflik antara agama protestan dan agama katolik. c. Konflik antara kerajaan inggris dan parlemen inggris. d. Bahwa kekuasaan yang satu dengan yang lainnya harus dipisahkan untuk menghindari kesewenang-wenangan antar pemerintah yang absolut Power Tends To Corrupt. 5. Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu: 1) Fungsi memerintah (bestuur) Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. 2) Fungsi polisi (politie) Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. 3) Fungsi mengadili (justitie) Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. 4) Fungsi mengatur (regelaar) Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti
material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, definisi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan adalah sebagai berikut : - Desentralisasi = Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Adanya pemilihan kepala daerah melalui pilkada / pemilukada oleh masyarakat daerah, adanya DPRD untuk membuat kebijakan dalam lingkup wilayahnya. - Dekonsentrasi = Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Contoh, BPN yang ada di setiap Kanwil Kanwil, BPN itu aslinya adalah wewenang pemerintah pusat dan diperpanjang tangannya ke Daerah dengan prinsip Dekonsentrasi. Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi
No. 1.
Desentralisasi Menciptakan daerah otonom.
Dekonsentrasi Menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah.
2.
Memiliki batas-batas wilayah
Terdapat batas-batas wilayah kerja atau
yurisdiksi daerah otonom.
jabatan atau administrasi.
Penyerahan wewenang pemerintah
Pelimpahan wewenang pemerintah hanya
dalam bidang politik dan administrasi.
dalam bidang administrasi.
Kewenangan diberikan pada daerah
Yang diberi pelimpahan wewenang adalah
otonom.
perangkat atau pejabat pusat.
5.
Menimbulkan otonomi daerah.
Tidak menimbulkan otonomi daerah.
6.
Daerah otonom berada di luar hierarkhi
Wilayah administrasi berada dalam
organisasi pemerintah pusat.
hierarkhi organisasi pemerintah pusat.
3.
4.
Hubungannya adalah antar organisasi
Hubungannya adalah intra organisasi.
publik. 7.
Wewenang yang diserahkan terbatas
Wewenang pemerintah yang diserahkan
pada wewenang pemerintah, yaitu
adalah pemerintah umum, koordinasi,
wewenang yang dimiliki presiden dan
pengawasan, tramtib, pembinaan bangsa,
para menteri.
dan bidang pemerintah khusus dari menteri-menteri tekhnis.
8.
-
Pembiayaannya berasal dari APBD.
Pembiayaannya berasal dari APBN.
Tugas Pembantuan = penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Hal tersebut diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001.Misal, Pemerintah Pusat menugaskan suatu tugas
kepada pemerintah provinsi untuk mengerjakan suatu urusan, yang sebetulnya urusan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat memberikan dana ke pemerintah provinsi untuk menjalankan urusan tersebut
7. -Ius Sanguinis/Law Of the blood : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. -Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraa seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
12
Taun
2006,
Indonesia
menganut
asas
kewarganegaraan Ius Sanguinis, Ius Soli Terbatas,Asas Kewarganegaraan Tunggal, dan Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas. Hal itu tercermin dalam beberapa pasal tersebut : Asas ius sanguinis tercermin dari ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia” (huruf e), “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga
negara asing” (huruf c), “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia” (huruf d), dan seterusnya. UU No. 12 Tahun 2006 juga mengakomodir asas ius sanguinis terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut (vide Pasal 4 huruf d). Selanjutnya terkait dengan asas ius soli terbatas, UU No. 12 Tahun 2006 juga mengakomodir setiap anak yang lahir di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia. Namun, dengan catatan (batasan) bahwa anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia tersebut merupakan hasi dari perkawinan yang ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless) atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi berbeda dengan asas ius soli di negara lain, yang menentukan kewarganegaraan anak berdasarkan tempat kelahiran, walaupun orang tuanya memiliki kewarganegaraan (masing-masing), yang dapat saja negara orang tuanya tersebut menganut asas ius sanguinis. Di Indonesia, dianutnya asas ius soli terbatas ini, merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia, namun status dan asal usul orang tuanya tidak diketahui. Jelas, apabila Indonesia hanya menganut asasius sanguinis semata, maka dalam posisi demikian, si anak tidak akan memiliki kewarganegaraan (stateless). Oleh karena itulah mengapa dalam UU No. 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas ius soli terbatas, yaitu terbatas pada kondisi tertentu. Kemudian, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kedua asas ini memiliki korelasi, dimana pada prinsip nya UU No. 12 Tahun 2006 hanya menentukan asas kewarganegaraan tunggal bagi setiap orang, yaitu Warga Negara Indonesia, baik itu diperoleh berdasarkan asas ius sanguinis ataupun asas ius soli. Namun, bagi anak yang lahir
dari
perkawinan
campuran
(kewarganegaraan)
orang
tuanya,
yang
kemudian
mengakibatkan si anak tersebut berkewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya (vide Pasal 6). 8. Apatride adalah status kewarganegaraan seseorang tanpa kewarganegaraan yang rimbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga Negara dari Negara manapun. Misalnya A dan B adalah pasangan suami istri dari Amerika yang menganut
paham ius soli. Mereka berdomisili di Negara Indonesia yang berasas ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka C, menurut Negara Indonesia, C tidak diakui sebagai warga negaranya, karena orangtuanya bukan warga negaranya. Begitupula menurut Negara Amerika, C tidak diakui sebagai warga negaranya, karena lahir di wilayah Negara lain. Dengan demikian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatride. -Bipatride adalah status kewarganegaraan yang memiliki dwi kewarganegaraan, yang timbul akibat menurut peraturan dari dua Negara terkait seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara itu. Misalnya C dan D adalah suami isteri yang berstatus warga Negara Indonesia, namun mereka berdomisili di Amerika. Negara Indonesia menganut asas ius sanguinis dan Negara Amerika menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka di Amerika, Encup. Menurut Negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, Encup adalah warga Negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut Negara Amerika yang menganut asas ius soli, Encup juga warga Negaranya, karena tempat kelahirannya adalah di Negara Amerika. Itu artinya Encup memiliki status dua kewarganegaraan atau bipatride.
10. Cara merubah konstitusi berdasarkan materi muatannya : a. Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. b. Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD. c. Perubahan konstitusi melalui naskah yg terpisah dari teks aslinya, yg disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dst
Cara merubah konstitusi menurut K.C Wheare: 1. Beberapa kekuatan yang bersifat memaksa. Biasanya di dorong oleh beberapa kekuatan yang muncul di dalam masyarakat. (some primary forces). Contoh, Indonesia pada tahun 1998. 2. perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandemeent). Contoh di Indonesia pada saat ini, yang diatur dalam Pasal 37 untuk merubah Undang-Undang Dasar. 3. Penafsiran secara hukum oleh lembaga kekuasaan kehakiman ( judical interpretation) 4. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convetion).
