SOAL LATIHAN PEMAHAMAN

SOAL LATIHAN PEMAHAMAN UNDANG - UNDANG JASA KONSTRUKSI UU No.2 Tahun 2017

Disusun oleh:

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat

BAB I KETENTUAN UMUM 1. Yang merupakan wilayah pengaturan dari UU No.2 Tahun 2017 adalah..... a. Jasa Konstruksi b. Industri Konstruksi c. Jasa Manufaktur d. Industri Manufactur e. Jasa Komunikasi 2. Pada UU No.2 Tahun 2017 pembinaan yang dilakukan bersifat.... a. Sentralisasi b. Asosiasi c. Desentralisasi d. Korporasi e. Asimetris 3. Berikut yang merupakan lingkup pembinaan dari UU No.2 Tahun 2017, Kecuali..... a. Penetapan Kebijakan b. Penyelengaraan Kebijakan c. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi d. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kerja Sama e. Pengalihan 4. Berikut yang merupakan pengertian dari Pekerjaan Konstruksi menurut UU. No.2 Tahun 2017 adalah.... a. Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. b. Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. c. Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. d. Suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. e. Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 5. “Pedoman teknis Keamanan, Keselamatan, Kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi” merupakan pengertian dari..... a. Pekerjaan Konstruksi b. Jasa Konstruksi c. Konsultasi Konstruksi d. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan e. Kegagal Bagunan 6. Pengertian dari Kegagalan Bangunan berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 adalah... a. Suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. b. Suatu keadaan tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. c. Suatu keadaan keruntuhan bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. d. keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan e. semua salah

BAB II AZAS DAN TUJUAN 1. Berdasarkan UU No.2 tahun 2017, berikut ini adalah asas dalam penyelengaraan Jasa Konstruksi, Kecuali... a. Kejujuran dan keadilan b. Profesionalitas c. Keterbukaan d. Keamaan dan keselamatan e. Keserakahan 2. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. keserasian; b. keseimbangan; c. profesionalitas; d. kemandirian; e. semua benar. 3. “Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, kalimat tersebut merupakan salah satu ........ dari Penyelengaraan Jasa Konstruksi a. Tujuan b. Kewajiban c. Tanggungjawab d. Wewenang e. Kedudukan 4. Berikut ini yang merupakan tujuan dari penyelenggaran Jasa Konstruksi adalah... a. Menjamin keserasian pengawasan Jasa Konstruksi yang baik; b. Menjamin kemandirian penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; c. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; d. Menjamin tata kelola perencanaan Jasa Konstruksi yang baik; e. Semua salah. 5. “Menjamin Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik, dan mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi”. Merupakan salah satu dari.... a. Tujuan perencanaan konstruksi; b. Tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; c. Tujuan pengawasan Jasa Konstruksi; d. Tujuan monitoring Jasa Konstruksi; e. semua benar 6. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang: a. Terbaik b. Berkualitas

c. d. e.

Bermartabat Berkualitas Semua benar

7. Dari hal berikut ini, yang merupakan tujuan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tertera pada Pasal 3 UU No. 2 tahun 2017 adalah… a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat: b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi: c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan: d. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi. e. Semua salah; 8. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bertujuan untuk; a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat: b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi: c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan: d. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi. e. Semua salah; 9. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bertujuan untuk, menjelaskan: a. Tujuan perencanaan konstruksi; b. Tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstrrrksi yang berkualitas; d. Tujuan pengawasan Jasa Konstruksi; e. Semua Benar 10. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, “Kesetaraan, keserasian, dan kemitraan” merupakan asas dari.... a. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan hukum; b. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan azas; c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan hukum dan keadilan; d. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan hukum & azas; e. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan azas & keadilan ;

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG 1. Perhatikan hal berikut ini: i. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; ii. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; iii. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional; Berdasarkan UU no.2/2017, beberapa tanggung jawab diatas menjadi tanggung jawab dari.... a. Presiden b. Pemerintah Pusat c. Pemerintah Provinsi d. Pemerintah Kabupaten/Kota e. Semua salah 2. Dalam pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas: a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi; b. Meningkatnya kemandirian dan daya usaha Jasa Konstruksi; c. Meningkatnya kemampuan dan usaha Jasa Konstruksi; d. Meningkatnya kemandirian dan usaha Jasa Konstruksi kemandirian; e. semua benar. 3. Berikut ini yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah Provinsi dalam UU No.2/2017 adalah... a. Sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan b. Pelatihan tenaga ahli c. Pengelolaan Sistem Informasi d. Pilihan a, b dan c semua benar e. Pilihan a, b dan c semua salah 4. Berikut ini yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam UU No.2 Tahun 2017, kecuali.... a. Peningkatan kompetensi b. Pelatihan tenaga terampil c. Pengelolaan sistem informasi d. Penerbitan IUJK e. Pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraan 5. Dalam UU No. 2 tahun 2017 Pasal 8, Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi, Kecuali.... a. Penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; b. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi; c. Penyelenggaraan pelathan tenaga terampilan konstruksi; d. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan, daerah kabupaten/kota; e. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan, daerah provinsi. 6. Berikut yang menjadi Tanggung Jawab dari pemerintah pusat dalam UU No.2 Tahun 2017, kecuali.... a. Peningkatan kapasitas usaha b. Terselengaranya jasa konstruksi sesuai K4 c. Penerbitan IUJK

d. Peningkatan Kompetensi e. Peningkatan partisipasi masyarakat 7. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan dari…. a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan c. upah tenaga kerja konstruksi. d. Pilihan a dan b benar e. Pilihan a, b, dan c benar 8. Untuk mencapai tujuan terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar K4 (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan), pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk... a. Menyelenggarakan registrasi penilai ahli; b. Menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; c. Menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi; d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi; e. Semua salah; 9. Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi.... a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. c. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. d. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; e. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar 10. Berikut ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi, kecuali..... a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi e. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. 11. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub- uransan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; 
 c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; d. Semua benar e. Semua salah

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI 1. Struktur usaha jasa konstruksi meliputi hal berikut, kecuali.... a. Jenis usaha b. Modal Usaha c. Sifat Usaha d. Klasifikasi dan Layanan Usaha e. Bentuk dan Kualifikasi Usaha 2. Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi hal berikut.... a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dan bentuk/kualifikasi usaha. b. Bentuk, sifat, layanan, kreatifitas, kualitas, jenis, kualifikasi bahan dan kualifikasi teknis c. Kualifikasi bahan, Bentuk, sifat, layanan, kreatifitas, kualitas, jenis, kualitas dan kualifikasi teknis d. Kualifikasi bahan, Bentuk, kreatifitas, kualitas, jenis, kualitas dan kualifikasi teknis e. Bentuk, sifat, layanan, kreatifitas, kualitas, jenis, dan kualifikasi teknis 3. Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi terbagi menjadi 2, yaitu.... a. Umum dan spesialis b. Besar dan kecil c. Ahli dan tidak ahli d. Terpadu dan tidak terpadu e. Semua salah 4. Berikut ini yang merupakan klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum, kecuali... a. arsitektur; b. rekayasa; c. Konsultasi ilmiah d. rekayasa terpadu; e. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. 5. Berikut ini yang merupakan klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis adalah... a. konsultansi ilmiah b. Konsultasi teknis c. pengujian dan analisis teknis. d. Pilihan a dan c benar e. Pilihan a,b, dan c benar. 6. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum meliputi hal berikut, kecuali... a. Manajemen penyelesaian kontrak b. perencanaan; c. perancangan; d. pengawasan; e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

7. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi..... a. Survei b. Pengujian teknis c. Analisis d. Pilihan b dan c benar e. Semua benar 8. Jenis Usaha dalam struktur usaha jasa konstruksi pada UU No.2 Tahun 2017 terbagi menjadi.... a. Jasa Konsultan Kontruksi & Pekerjaan Konstruksi b. Jasa Konsultan, Pekerjaan Konstruksi & Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. c. Jasa Konsultan& Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi d. Usaha Kualifikasi Besar & Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing e. Usaha Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar. 9. Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi, kecuali:
 a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. d. Usaha perencanaan Jasa Konstruksi; e. Semua benar 10. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi.... a. Bangunan Gedung b. Bangunan Sipil c. Jalan & Jembatan d. Bangunan gedung & sipil e. Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Jalan & Jembatan 11. Dalam UU No. 2 tahun 2017 pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum meliputi, Kecuali; a. Arsitektur; b. Rekayasa; c. Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah; d. Rekaysa terpadu; e. Mekanika tanah. 12. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis adalah sebagai berikut, kecuali.... a. Pengujian b. Konstruksi khusus; c. Konstruksi prapabrikasi; d. Penyelesaian bangunan; dan e. Penyewaan peralatan.

13. Yang tidak termasuk sebagai Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum seperti tercantum dalam UU No.2/2017 adalah.... a. pemberdayaan b. pembangunan; c. pemeliharaan; d. pembongkaran; dan/atau e. pembangunan kembali. 14. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi sebagai berikut.... a. Rancang bangun & Perekayasaan b. Pengadaan & Pelaksaaan c. Rancang bangun, Perekayasaan, Pengadaan & Pelaksanaan d. Rancang bangun, Perekayasaan & Pengadaan e. Rancang bangun, Perekayasaan & Pelaksanaan 15. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (2), dijelaskan bahwa Sumber daya konstruksi yang digunakan dalam kegiatan usaha jasa konstruksi diutamakan yang berasal dari..... a. Produksi dalam negeri. b. Produksi luar negeri c. Usaha kecil & menengah d. Usaha berskala besar e. Semua benar 16. Dalam UU No. 2 tahun 2017 pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan kualifikasi usaha bagi badan usaha terdiri atas, Kecuali; a. Kecil; b. Menengah; c. besar d. sedang; e. semua benar. 17. Beradasarkan UU No.2/2017 Pasal 20 ayat (2), penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap hal berikut, kecuali.... a. penjualan tahunan; b. Ketersedian bahan konstruksi c. kemampuan keuangan; d. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan e. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. 18. Berdasarkan UU No.2 tahun 2017, Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang.... a. Beresiko kecil b. Berteknologi sederhana c. Berbiaya kecil

d. Pilihan a dan c benar e. Pilihan a,b dan c benar 19. Berdasarkan UU No.2 tahun 2017, Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang... a. Beresiko sedang b. Berteknologi madya c. Berbiaya besar d. Berteknologi sederhana e. Pilihan a dan b benar 20. Berdasarkan UU No.2 tahun 2017, Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang... a. Beresiko besar b. Berteknologi tinggi c. Berbiaya besar d. Berbiaya sedang e. Pilihan a,b dan c benar 21. Berdasarkan UU No.2 tahun 2017 pasal 24, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus berupa kerja sama operasi dengan badan usaha konstruksi daerah atau menggunakan Sub-penyedia jasa daerah apabila dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.... a. Mengunakan APBD b. Menggunakan APBD dan memenuhi kriteria kualifikasi kecil sampai menengah (anggaran, resiko, dan teknologinya). c. Menggunakan APBD dan memenuhi kriteria kualifikasi menengah sampai besar (anggaran, resiko, dan teknologinya). d. Menggunakan APBD dan memenuhi kriteria kualifikasi besar (anggaran, resiko, dan teknologinya). e. Semua benar. 22. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda Daftar Usaha Perseorangan ini diterbitkan oleh.... a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah Provinsi c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d. LPJK e. TPJK 23. Izin Usaha yang diberikan kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin usaha ini diterbitkan oleh.... a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah Provinsi c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

d. LPJK e. TPJK 24. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat Badan Usaha diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh.... a. Presiden b. Menteri. c. Pemerintah Pusat d. Pemerintah Daerah Provinsi e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25. Sertifikat Badan Usaha paling sedikit memuat hal sebagai berikut, kecuali... a. jenis usaha; b. sifat usaha; c. rekam jejak perusahaan d. klasifikasi usaha; dan e. kualifikasi usaha. 26. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui... a. lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. b. lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi. c. lembaga Sertifikasi keahlian yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi. d. lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh menteri e. lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Menteri. 27. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi Asosiasi badan usaha untuk mendapatkan akreditasi dari Menteri untuk kemudian dapat membentuk lembaga sertifikasi badan usaha yang bertugas untuk menerbitkan sertifikat badan usaha, kecuali.... a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana hanya ditingkat pusat e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 28. Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri. Registrasi pengalaman dibuktikan dengan adanya.... a. sertifikat pengalaman b. tanda daftar pengalaman. c. tanda daftar perusahaan d. Sertifikat perusahaan e. sertifikat keahlian 29. Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang....

a. b. c. d. e.

sudah melalui proses serah terima. Sudah melalui serah terima dan dalam pengerjaan Masih dalam pengerjaan Semua benar Semua salah

30. Berdasarkan UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tanda daftar pengalaman sebagai bukti registrasi dan pengakuan pengalaman sebuah perusahaan, paling sedikit memuat hal berikut kecuali.... a. nama paket pekerjaan; b. nama pegawai c. tahun pelaksanaan pekerjaan; d. nilai pekerjaan; dan e. kinerja Penyedia Jasa. 32. Dalam UU No. 2 tahun 2017 pada pasal 36 ayat (3) menyebutkan usaha penyediaan bangunan dapat dibiayai melalui investasi yang bersumber dari sumber berikut, kecuali.... a. dana pinjaman b. pemerintah pusat c. pemerintah daerah d. badan usaha b. masyarakat 31. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, berikut yang merupakan kewajiban dari BUJK Asing, kecuali.... a. Kerjasama dengan BUJK Nasional dengan kualifikasi besar b. Menempatkan WNI sebagai pejabat tertinggi c. Memperkerjakan lebih banyak TKI d. Melaksanakan alih teknologi e. Menggunakan Bahasa Inggris 32. Perhatikan hal berikut: (i) untuk meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan (ii) memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat. Hal diatas merupakan tujuan dari... a. Pengembangan Usaha Berkelanjutan b. Pengembangan Lingkungan Berkelanjutan c. Pengembangan Konstruksi Berkelanjutan d. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan e. Semua salah

BAB V PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 1. Penyelenggaraan Jasa konstruksi terdiri atas penyelengaaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Penyelenggaraan Usaha Konstruksi dapat dikerjakan secara sendiri atau melalui...... a. Perjanjian penyediaan bangunan b. Pengikatan jasa konstruksi c. Perjanjian Kerjasama d. Pengikatan layanan e. Pengikatan perjanjian 2. Penyelenggaraan Jasa konstruksi terdiri atas penyelengaaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan secara sendiri atau melalui...... a. Perjanjian penyediaan bangunan b. Pengikatan jasa konstruksi c. Perjanjian Kerjasama d. Pengikatan layanan e. Pengikatan perjanjian 3. Berdasarkan UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut.... a. persaingan yang sehat b. dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. c. persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. d. persaingan yang sehat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. e. persaingan yang sehat, jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali.... a. tender atau seleksi, b. pengadaan secara elektronik, c. penunjukan langsung d. Perwakilan e. pengadaan langsung 5. Tender atau seleksi dalam pemilihan Penyedia Jasa dapat dilakukan melalui tahapan.... a. prakualifikasi, pascakualifikasi, dan tender cepat. b. Prakualifikasi dan pascakualifikasi c. Penunjukan langsung & tidak langsung d. Perencanaan, pelaksanaan, penutupan e. Pengikatan hubungan kerjasama

6. Pemilihan Penyedia jasa dengan cara Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam keadaan sebagai berikut, kecuali.... a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; d. pekerjaan yang berskala kecil; e. pekerjaan yang bersifat umum 7. Pemilihan Penyedia jasa dengan cara Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam keadaan sebagai berikut... a. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; 
 b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; 
 c. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang kewajiban; d. semua benar; e. a dan b 8. Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus, Kecuali: a. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek. c. mengutamakan warga Negara Asing sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek. d. Mememuhi kesejahteraan warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek; e. semua benar

9. Berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi, yaitu..... a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan; b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja; c. kinerja Penyedia Jasa; dan d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis. e. Semua benar 10. Dalam UU No. 2 tahun 2017 pasal 43 ayat (1) menyebutkan pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan, kecuali.... a. Kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan; b. Kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja; c. Kinerja penyedia jasa; d. Pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis; e. Pengalaman menghasilkan produk konstruksi berbagai macam jenis 11. Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21)terdiri atas..... a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan dan pihak kedua sebagai penyedia bangunan; b. pihak pertama sebagai penyewa bangunan dan pihak kedua sebagai penyedia bangunan;

c. pihak kedua sebagai penyedia bangunan dan pihak pertama sebagai penyewa bangunan; d. pihak kedua sebagai penyedia bangunan, dan pihak ketiga sebagai penyewa bangunan e. semua benar 12. Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam.... a. Kontrak Kerja Eksklusif b. Kontrak Kerja Konstruksi. c. tanda daftar pengalaman. d. tanda daftar perusahaan e. Nota Kesepahaman 13. Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai.... a. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; b. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Pemerintah; d. a dan b benar e. semua salah 14. Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun apabila terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa.... a. Bahasa Inggris b. Bahasa Indonesia c. Bahasa Asing d. Bahasa Daerah e. Bahasa Jerman 15. Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus memenuhi standar.... a. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan b. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan c. ISO (International Organization for Standardization) d. Standar Perusahaan e. ISO & Standar Perusahaan 16. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi..... a. Besar b. Menengah c. Kecil d. Besar & Menengah e. Semua salah

17. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara.... a. tepat biaya b. tepat mutu c. tepat waktu d. Pilihan b dan c benar e. Pilihan a, b, dan c benar 18. Berdasarkan UU No.2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi akan dikenakan... a. Ganti rugi b. Pemutusan hubungan c. Pidana d. Perpanjangan hubungan e. Pidana & Pemutusan hubungan 19. Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Penyedia Jasa wajib memenuhi hal-hal berikut.... a. Hasil pekerjaan tepat biaya, mutu dan waktu b. Pelaksaan sesuai dengan perjanjian kontrak c. Memenuhi standar K4 d. Pilihan a, b dan c semua benar e. Pilihan a, b dan c semua salah 20. Pengguna jasa wajib membayar hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, bukti kesanggupan pengguna jasa untuk membayar hasil pekerjaan tertuang dalam... a. Nota Pembayaran Perusahaan b. Nota Komitmen Pengangaran c. Bukti Kemampuan Membayar dan/atau Komitment Pengusahaan. d. Bukti Kesepakatan Penyelesain Pekerjaan e. Pilihan a, b,c, dan d semua benar 21. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017, jaminan yang dibayarkan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut, kecuali... a. Jaminan pelaksanaan b. Jaminan uang muka c. Jaminan Kesehatan d. Jaminan pemeliharaan e. Jaminan sanggah banding 22. Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan; a. Pelaksana Jasa yang terafiliasi pada pembangunan; b. Pelaksanaan Jasa yang terafiliasi; c. Semua salah; d. Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan; e. Penyewa Jasa yang terafiliasi pada pembangunan.

BAB VI KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI 1. Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia wajib memenuhi standar.... a. ISO (International Organization for Standardization) b. Standar Perusahaan c. ISO & Standar Perusahaan d. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan e. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan 2. Dalam upaya memenuhi Standar K4 (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan), Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas hal berikut, kecuali... a. hasil pengkajian, perencanaan, perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan, teknologi e. Keuntungan dari pekerjaan 3. Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis perlu memperhatikan.... a. kondisi geografis yang rawan gempa b. kenyamanan lingkungan terbangun. c. kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. d. kondisi geografis yang rawan gempa, Kearifan lokal dan kenyamanan lingkungan terbangun e. kondisi geografis yang rawan gempa dan Kearifan lokal 4. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Penilaian sebuah bangunan dikatakan mengalami Kegalan Bangunan dilakukan oleh.... a. Penilai ahli b. Menteri c. Penyedia Jasa d. Pengguna Jasa e. Penyedia & Pengguna Jasa 5. Penilaian sebuah bangunan dikatakan mengalami Kegalan Bangunan dilakukan oleh Penilai ahli. Penilaian ahli ini kemudian akan ditetapkan oleh Menteri selambat-lambatnya..... a. 7 hari kerja b. 14 hari kerja c. 30 hari kerja

d. 45 hari kerja e. 90 hari kerja 6. Penilaian sebuah bangunan dikatakan mengalami Kegalan Bangunan dilakukan oleh Penilai ahli selambat-lambatnya..... a. 7 hari kerja b. 14 hari kerja c. 30 hari kerja d. 45 hari kerja e. 90 hari kerja 7. Penilai ahli yang bertugas untuk meberikan penilaian sebuah bangunan mengalami kegagalan bangunan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut..... a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi. d. Pilihan a dan b benar e. Pilihan a, b dan c benar. 8. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa adalah.... a. Penyedia Jasa b. Pengguna Jasa c. Pemilik Bangunan d. Menteri e. Penilai Ahli 9. Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Apabila rencana umur konstruksi lebih dari 10 tahun, Maka Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama..... a. 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. b. 5 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. c. 8 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. d. 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak. e. 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.. 10. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 66. Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada.... a. Presiden b. Menteri c. Penilai ahli d. Gubernur

e. Penyedia Jasa 11. Pada pasal 59 disebutkan bahwa Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas... a. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali b. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali c. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; d. b dan c salah e. semua benar 12. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi.... a. standar keselamatan dan kesehatan kerja b. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi c. semua benar d. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi e. standar operasi dan pemeliharaan 13. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh : a. menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya b. Presiden c. Peraturan daerah d. Peraturan adat setempat e. Kesepakatan bersama 14. Syarat untuk menjadi penilai ahli adalah ..... a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jedang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi. d. B salah e. Semua benar 15. Tugas dari Penilai ahli antara lain..... a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi b. semua benar c. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan d. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan e. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan

BAB VII TENAGA KERJA KONSTRUKSI 1. Tenaga kerja bidang konstruksi diklasifikasikan berdasarkan.... a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi b. Bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi c. Memiliki Jenjang sesuai dengan kriteria d. Setiap Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompeten kerja e. Memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2.

Tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan sebagai berikut, kecuali... a. Operator b. Admin c. Teknisi d. Analis e. Ahli

3. Dalam UU No.2 pasal 69 menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang… a. Revelan, efektif, dan efiesien sesuai dengan standar kompetensi kerja; b. Revelan, dan efiesien sesuai dengan standar kompetensi kerja; c. Revelan, efektif, dan elearning sesuai dengan standar kompetensi kerja; d. Revelan, efektif, dan ramah lingkungan sesuai dengan standar kompetensi kerja; e. Semua salah. 4.

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan... a. Standar kompetensi kerja b. Kerangka acuan kerja c. Standard Operation Procedure (SOP) d. Petunjuk pelaksanaan e. Semua benar

5.

Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi harus diregistrasi oleh.... a. Presiden b. Menteri c. Gubernur d. Bupati/Walikota e. DPR

6.

Berdasarkan Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki.... a. Sertifikat pelatihan b. Sertifikat seminar c. Sertifikat kompetensi kerja d. Sertifikat keahlian e. Sertifikat Diklat

7.

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) diperoleh melalui; a. Uji Kelayakan b. Uji Kesehatan c. Uji Kompetensi d. Uji Komprehensif e. Uji Konognitif

8.

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh... a. Balai diklat b. Kementerian c. Pemerintah daerah d. Lembaga sertifikasi profesi e. Semua benar

9.

Lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh... a. Asosiasi profesi terakreditasi b. Asosiasi badan usaha c. Asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. Asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi terakreditasi e. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan`

10. Lembaga sertifikasi profesi wajib mengikuti..... a. ketentuan pelaksanaan uji kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. ketentuan pelaksanaan uji kognitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. semua benar; e. ketentuan pelaksanaan uji komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 11. Yang dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja, untuk profesi tertentu yang belum terbentuk ialah; a. Menteri; b. Presiden; c. Bupati d. Walikota e. Semua benar 12. Akreditasi terhadap asosiasi profesi diberikan oleh menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan seperti dibawah ini, kecuali... a. Jumlah dan sebaran anggota. b. Pemberdayaan kepada anggota. c. Pemilihan pengurus secara demokratis. d. Sarana prasarana ditingkat pusat. e. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

13. Setiap asosiasi profesi yang telah mendapatkan akreditasi, wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam... a. Peraturan Pemerintah b. Undang-undang c. Peraturan Menteri d. Peraturan daerah e. Ketetapan MPR 14. Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman professional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada... a. Badan Usaha b. Lembaga sertifikasi profesi c. Presiden d. Menteri e. Gubernur 15. Butki tenaga kerja telah melakukan registrasi pengalaman professional dibuktikan dengan adanya... a. Tanda daftar pengalaman professional; b. Tanda anggota himpunan; c. Tanda daftar pekerjaan d. Semua salah e. Semua benar 16. Dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017, tanda daftar pengalaman professional paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali.... a. Jenis layanan professional yang diberikan b. Nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan professional c. Tahun pelaksanaan pekerjaan d. Nama pengguna jasa e. Nama penyedia jasa 17. Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan dalam bentuk... a. Piagam penghargaan b. Kenaikan pangkat c. Kenaikan tunjangan d. Upah e. Plakat 18. Pertanggungjawaban secara professional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme... a. Pembayaran b. Pembiayaan c. Penjaminan d. Kredit e. Pelaporan keuangan

BAB VIII PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 1.

Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui kegiatan berikut ini, kecuali.... a. Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional b. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas Negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional c. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional d. Pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UUJK e. Dukungan kepada Bupati/Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat

2.

Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 diselenggarakan melalui kegiatan berikut ini, kecuali... a. Penetapan materi kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi d. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi e. Penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UUJK.

3.

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabuaten/kota dilaksanakan melalui... a. Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota b. Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak sampai ke wilayah kecamatan c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kecamatan e. a dan c benar

4.

Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017, penyelenggaraan pembinaan dan urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat didanai oleh... a. APBN b. APBD c. Retribusi d. Kas daerah e. Dana CSR

5.

Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017, penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota didanai oleh... a. APBN b. APBD c. Retribusi d. Kas daerah e. Dana CSR

6. Laporan penyelenggaraan sub-urusan Jasa konstruksi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus dilaporan Gubernur kepada..... a. Presiden b. Menteri c. DPR d. MPR e. DPD 7. Laporan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilaporkan Bupati dan Walikota kepada... a. Presiden b. Menteri c. Gubernur d. DPR e. MPR 8. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi.... a. Tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi b. Tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan c. Tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa dalam menyelenggarakan Jasa konstruksi d. a, b dan c benar e. a, b dan c salah 9. Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi... a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia c. bangunan perwakilan Pemerintah Pusat di Provinsi d. a dan b benar e. b dan c benar 10. Dalam UU No. 2 tahun 2017 pasal 76 ayat (3), Pembinaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah dilakukan oleh…... a. gubernur b. Menteri c. Presiden d. Kementerian e. Semua benar 11. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi.... a. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi b. Tertib usaha c. Tertib perizian tata bangunan sesuai perundang-undangan d. Tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa konstruksi dalam menyelanggarakan jasa konstruksi

e. Semua benar 12. Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi pada…. a. Bangunan perwakilan republic Indonesia di luar negeri b. Bangunan perwakilan asing di wilayah indonesia c. Bangunan perwakilan asing di pelosok indonesia d. a dan b benar e. a, b, dan c benar 13. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah pusat dapat mengikutsertakan…. a. Penyedia jasa konstruksi b. Pengguna jasa konstruksi c. Masyarakat jasa konstruksi d. Gubernur e. Semua benar

BAB IX SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI 1. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka di bentuk... a. Sistem informasi terintegrasi b. Sistem informasi mandiri c. Website d. Sistem manajemen data e. Bank data 2. Sisem informasi yang terintegrasi sebagaimana yang ada dalam Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi memuat data dan informasi yang berkaitan dengan... a. Tanggung jwab dan kewenngan dibidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. Tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah c. Tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi d. a, b dan c benar e. a, b dan c salah 3. Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka..... a. tugas pembinaan dan layanan b. perencanaan dan layanan c. monitoring dan evaluasi d. tugas pembinaan dan evaluasi e. layanan dan monitoring 4. Sistem informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikelola oleh... a. Pemerintah Daerah b. Pemerintah Pusat c. Kementerian d. Lembaga e. Badan Usaha 5.

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi dibebankan pada.... a. APBN b. APBD c. Anggaran Lembaga d. Kas daerah e. Retribusi

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang salah dan terintegrasi diatur dalam, Kecuali….. a. peraturan gubernur b. peraturan bupati c. peraturan daerah d. peraturan keuangan e. peraturan presiden

7. Pengguna Jasa dan penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi untuk : a. monitoring dan evaluasi b. perencanaan dan penyelenggaraan c. pembinaan dan layanan d. semua salah e. perencanaan dan evaluasi

SOAL BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT 1. Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh... a. Presiden b. Menteri c. Gubernur d. Walikota e. Bupati 2. Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilakukan melalui satu lembaga, unsur pengurus lembaga dapat diusulkan dari... a. Asosiasi perusahaan yang terakreditasi b. Asosiasi profesi yang terakreditasi c. Institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi criteria d. Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi criteria e. Semua benar 3. Dalam penetapan pengurus lembaga dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusasebelum ditetapkan oleh Menteri, pengurus lembaga sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari... a. Dewan Perwakilan Rakyat b. Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Presiden d. Mahkamah Agung e. Mahkamah Konstitusi 4. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh asosiasi yang ingin diberikan akreditasi oleh Menteri? a. Jumlah dan sebaran anggota b. Pemberdayaan kepada anggota c. Pemilihan pengurus secara otoriter d. Sarana dan prasarana ditingkat pusat dan daerah e. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan... a. APBN b. APBD c. Iuran anggota d. Retribusi e. Donatur 6. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa konstruksi dan pembentukan lembaga diatur dengan... a. Peraturan Presiden b. Undang-undang c. Peraturan Menteri d. Peraturan Daerah

e. Ketetapan MPR 7. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa konstruksi dengan cara…. a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam perumusak Kebijakan Jasa Konstruksi e. Semua jawaban benar 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi diatur dalam... a. Peraturan Pemerintah b. Peraturan Menteri c. Ketetapan MPR d. UUD 1945 e. Peraturan Prsiden 9. Bagaimana ketentuan proses pemeriksaan hukum apabila terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi? a. proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. b. proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. c. proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. d. a dan b benar e. b dan c benar 10. Ketentuan proses pemeriksaan hukum apabila terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak dapat dipenuhi jika.... a. Terjadinya hilang nyawa seseorang b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi c. melakukan tindak pidana pembunuhan d. a dan b benar e. a dan c benar 11. Pemberdayaan kepada anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, dan jumlah sebaran anggota adalah syarat – syarat untuk memenuhi…. a. Asosiasi yang diakui; b. Asosiasi yang baik; c. Asosiasi yang terakreditasi; d. Asosiasi yang bermutu; e. Asosiasi yang terkenal.

12. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat dan Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi adalah beberapa cara masyarakat berpartisipasi dalam…. a. Perencanaan dan pengawasan, b. Pengawasan dan penyelenggaraan c. Semua benar d. Pelaksanaan dan pengawasan e. Monitoring dan evaluasi 13. Dalam UU No. 2 tahun 2017 pada pasal 84 ayat (3) menyebutkan unsur pengurus lembaga dapat diusulkan dari, kecuali; a. Asosiasi badan usaha yang terakreditasi; b. Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. c. Asosiasi perusahaan yang terakreditasi: d. Asosiasi profesi yang terakreditasi: e. Institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria. 14. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari; a. Lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pelaksanaan dan tanggung jawab keuangan Negara; b. Lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara; c. Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); d. Unsur pengurus badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); e. semua benar. 15. Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui; a. forum Jasa Konstruksi; b. forum konsultasi konstruksi; c. forum konsultasi masyarakat; d. Semua salah; e. Semua benar.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA 1. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar ... a. Arbitrase b. Pengadilan umum c. Penilaian ahli d. Musyawarah untuk mencapai mufakat e. Konsiliasi 2.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, apabila musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, apakah tahapan/upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa? a. Menyelesaikan sengketa di pengadilan umum b. Menyelesaikan sengketa di badan arbitrase c. Menyelesaikan sengketa sesuai yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi d. Menyelesaikan sengketa dengan konsiliasi e. Menyelesaikan sengketa dengan mediasi

3.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa? a. Menyelesaikan sengketa dengan musyawarah mufakat b. Menyelesaikan sengketa di pengadilan umum c. Menyelesaikan sengketa di badan arbitrase d. Menyelesaikan sengketa dengan membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih e. Menyelesaikan sengketa dengan konsiliasi

4.

Tahapan upaya dalam penyelesaian sengketa meliputi berikut ini, kecuali.... a. Mediasi b. Konsiliasi c. Arbitrase d. a, b dan c salah e. a, b dan c benar

5.

apakah tahapn yang dapat ditempuh para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa selain dengan mediasi dan konsiliasi? a. Arbitrase b. Pengadilan umum c. Membentuk dewan sengketa d. Negosiasi e. Mahkamah Konstitusi

6.

Pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip... a. Professionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak b. Jujur c. Bijaksana d. Adil

e. Jawaban b dan c benar 7. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa yang tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat... a. Kontrak kerja konstruksi b. Persetujuan Tertulis c. Peraturan kerja d. Undang – undang kontrak kerja e. Semua benar 8. Apabila dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam….. a. Perjanjian kerja b. Kontrak kerja konstruksi c. Surat keputusan d. Surat perjanjian kerja e. Semua benar 9. Dalam UU No. 2 tahun 2017 Pasal 88 ayat (4) menyebutkan tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi….. a. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase; b. Mediasi, komunikasi, dan arbitrase; c. Musyawarah, konsiliasi, dan arbitrase. d. Semua benar e. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 10. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai…... a. Keadilan b. Kemufakatan c. Kesetaraan d. Kesepakatan e. Semua benar

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF 1. Setiap usaha perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar usaha Perseorangan, apabila setiap usaha orang perseorangan tidak memiliki Tanda Daftar Usaha perseorangan maka akan dikenai sanksi administratif berupa.... a. Peringatan tertulis b. Denda administratif c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi d. a,b dan c salah e. a,b dan c benar 2. apabila setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki izin usaha yang masih berlaku maka akan dikenai sanksi administratif, kecuali... a. peringatan tertulis b. denda administratif c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi d. peringatan lisan e. a,b, dan c benar 3. setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dikenai sanksi administratif berupa... a. denda administratif b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi c. Pencantuman dalam daftar hitam d. a,b dan c benar e. a,b dan c salah 4. setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa... a. peringatan tertulis b. pembekuan akreditasi c. pencabuta administrasi d. a,b dan c salah e. a,b dan c benar 5. Badan usaha Jasa Konstruksi atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk kantor perwakilan dan badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenai sanksi administratif berupa... a. Peringatan tertulis b. Denda administratif c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi d. a,b dan c benar e. a,b dan c salah 6. setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 akan dikenai sanksi berupa.... a. pembekuan izin b. penghentian permanen kegiatan layanan Jasa konstruksi

c. pencabutan izin d. denda administratif e. pencantuman dalam daftar hitam 7. setiap pengguna Jasa yang menggunakan layanan professional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 akan dikenai sanksi berupa.... a. peringatan tertulis dan denda administratif b. peringatan lisan dan pencabutan izin c. pembekuan izin dan pencabutan izin d. denda administratif dan peringatan lisan e. peenghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi 8. setiap pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi atau pengadaan secara elektronik akan dikena sanksi administratif berupa... a. peringatan tertulis dan denda administratif b. peringatan lisan dan pencabutan izin c. pembekuan izin dan pencabutan izin d. denda administratif dan peringatan lisan e. Peringatan tertulis dan peenghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi 9. Setiap penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 dikenai sanksi admistratif seperti berikut ini, kecuali... a. Peringatan tertulis b. Denda administratif c. Pencabutan izin d. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi e. Pembekuan izin 10. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif sebagai berikut, kecuali... a. Peringatan tertulis b. Denda administratif c. Pencabutan izin d. Penghentian permanen kegiatan layanan Jasa Konstruksi e. Pembekuan izin 11. Setiap pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 dikenai sanksi admistratif seperti berikut ini, kecuali... a. Denda administratif b. Pencantuman dalam daftar hitam c. Peringatan lisan d. Pembekuan izin e. Pencabutan izin

12. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa... a. Peringatan tertulis b. Pemberhentian dari tugas c. Dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi d. a, b dan c benar e. a, b dan c salah 13. Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa dikenai sanksi administratif berupa.... a. Peringatan tertulis b. Denda administratif c. Pencantuman dalam daftar pendek d. Pembekuan izin e. Pencabutan izin 14. Setiap pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa... a. Denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi b. Denda administratif dan peringatan tertulis c. Peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi d. Pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan izin e. Pembekuan izin dan pencabutan izin 15. Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi dikenai sanksi administratif dibawah ini, kecuali.... a. Peringatan tertulis b. Pencantuman dalam daftar hitam c. Denda administratif d. Pembekuan lisensi e. Pencabutan lisensi 16. Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dikenai sanksi administratif berupa... a. Peringatan tertulis b. Pembekuan akreditasi c. Pencabutan akreditasi d. a, b dan c salah e. a,b dan c benar 17. setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif seperti dibawah ini, kecuali... a. peringatan tertulis b. denda administratif c. pencabutan izin d. penghentian sementara dari kegiatan layanan Jasa Konstruksi e. pencantuman dalam daftar hitam

18. setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sesuai peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa... a. peringatan tertulis b. pencantuman dalam daftar pendek c. denda administratif d. pemberhentian dari pekerjaan e. pencantuman dalam daftar hitam 19. dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa... a. peringatan tertulis b. pencantuman dalam daftar pendek c. denda administratif d. pemberhentian dari tempat kerja e. pencantuman dalam daftar hitam 20. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif yang diberlakukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi akan diatur dalam... a. UUD 1945 b. Undang-undang/Perppu c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah